mata diklat pim 4 integritas
TRANSCRIPT
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IVLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA2013
Badan Diklat DIYhttp://diklat.jogjaprov.go.id
INTEGRITAS
Badan Diklat DIY http://diklat.jogjaprov.go.id
2
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT
1) Nama Diklat : Diklat Kepemimpinan TK.IV
2) Mata Diklat : Integritas3) Alokasi Waktu : 18 Jp4) Deskripsi Singkat : Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan
integritasdalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas,etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Mata Diklat disajikan secara interaktifmelalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton filmpendek, studi lapangan, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai darikemampuannya mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelolapelaksanaan kegiatan instansinya.
5) Tujuan Pembelajaran
a. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampumengaktualisasikan
integritas pribadinya dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
b. Indikator Hasil Belajar : Peserta diharapkan mampu1) Menginternalisasi akuntabilitas;2) Menginternalisasi etika;3) Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan
kegiatan instansi.
Badan Diklat DIY http://diklat.jogjaprov.go.id
3
NO.
INDIKATORHASIL BELAJAR
MATERI POKOK METODE ALATBANTU
DANMEDIA
ESTIMASI WAKTU REFERENSI/KET
MATERIPOKOK
SUB MATERI T L Lap
Total
1)Menginternalisasi akuntabilitas
Akuntabilitas 1)Penjelasanmengenaipentingnyaintegritas bagiaparaturpemerintah
2)Penjelasanmengenaipentingnyaakuntabilitasdalammewujudkanintegritas
Penya-jian Pemutaran
FilmPendek
TanyaJawab
BahanBacaan
BahanTayang
FilmPendek
3 jp 3 jp ..........................
Bahan Tayang
Film Pendek
2)Menginternalisasi etika;
Etika 3)Menjelaskanpentingnya etikadalammewujudkanintegritas
4)Mendiskusikanpenerapan danpenguatan etika diinstansi peserta
Ceramah
DiskusiKasus
3p 3jp 6 jp Kasus:Akutabilitas,etika atauintegritas.
3) Mengaktualisasi-kan
akuntabilitas danetika dalammengelolapelaksanaankegiatan instansi.
AktualisasiEtika danIntegritasdalampelaksanaankegiataninstansi
5)Merumuskanaktualisasi etikadan integritasdalampelaksanaankegiatan instansi
Kerja,Diskusi danPresentasiKelompok
In focusFlipchartAlat tulisLaptopdll
3 jp 6jp 9 jp
JUMLAH 12 jp - 6jp
18 jp
Badan Diklat DIY http://diklat.jogjaprov.go.id
4
RENCANA PEMBELAJARAN1) Nama Diklat : Diklat Kepemimpinan TK.IV2) Mata Diklat : Integritas3) Alokasi Waktu : 18 Jp4) Deskripsi Singkat :
Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan integritas dalam mengelola pelaksanaankegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Mata Diklat disajikansecara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studilapangan, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan akuntabilitas danetika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansinya.
5) Tujuan Pembelajaran
c. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampumengaktualisasikan
integritas pribadinya dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
d. Indikator Hasil Belajar : Peserta diharapkan mampu1) Menginternalisasi akuntabilitas;2) Menginternalisasi etika;3) Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan
kegiatan instansi.
6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokoka. Materi Pokok
1) Internalisasi Akuntabilitas2) Internalisasi Etika3) Aktualisasi etika dan ingeritas dalam pelaksanaan kegiatan diinstansinya.
b. Sub Materi Pokok1) Penjelasan mengenai pentingnya integritas bagi aparatur pemerintah2) Penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan integritas
Badan Diklat DIY http://diklat.jogjaprov.go.id
5
3) Menjelaskan pentingnya etika dalam mewujudkan integritas4) Mendiskusikan penerapan dan penguatan etika di instansi peserta5) Merumuskan aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan instansi
7) KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR :
NO. TAHAPKEGIATAN
MATERI POKOK METODE MEDIADAN ALATBANTU
ALOKASIWAKTUFASILITATOR PESERTA
1. Pendahuluan 1) Menjelaskan deskripsisingkat dan tujuanpembelajaran.
Mendengarkanpenjelasan
Ceramah Infocusflipchart
1Jp
2) Penjelasan mengenaipentingnya integritas bagiaparatur pemerintah
- Menonton filmpendek
- Berdiskusi
Nonton film
Tanyajawab
InfocusFilmPendekFlip chartAlat tulis
2 Jp
2. Penyajian 3) Menfasilitasi diskusimengenai pentingnyaakuntabilitas dalammewujudkan integritas
mendiskusikanKasus
Diskusi Flip chartInfocusdll
3 jp
4)Menfasilitasi diskusimengenai penerapan danpenguatan etika di instansipeserta
Mendiskusikanpenerapan danpenguatan etika
Diskusi Flip chartInfocusdll
6 jp
5)Memandu peserta untukmerumuskan aktualisasietika dan integritas dalampelaksanaan kegiataninstansi, dilakukan perkelompok
Mendiskusikan,merumuskan danmenpresentasikan gagasantentangaktualisasi etikadan integritasdalampelaksanaankegiatan di
Diskusi
Presentasi
InfocusFlip chartAlat Tulisdll
5 jp
Badan Diklat DIY http://diklat.jogjaprov.go.id
6
isntansinya
3. Penutup Menyampaikankomitmen terkaitdenganaktualisasiintegritas
PembacaranKomitmenPeserta
Pemaparan
1 jp
9. EVALUASI PEMBELAJARAN
NO. MATERI & SUB MATERI POKOK BENTUK EVALUASI1. Akuntabilitas Evaluasi dilakukan secara kualitatif,
dengan cara peserta menulis laporandiksusi kasus, merumuskan aktualisasidan membangun komitmen.
2. Etika3. Aktualisasi Etika dan Integritas dalam pelaksaan
kegiatan di instansinya
Catatan: dimungkinkan sebagaui pengganti kasus diganti dengan role play.
10. REFERENSI
a) Bahan Bacaan- Bahan-bahan terlampir.-
b) Bahan Tayangan- Slide
c) Film Pendekd)
Badan Diklat DIY http://diklat.jogjaprov.go.id
7
Jakarta, ..............................
Disetujui Oleh Tim Validasi
(.........................................) (.........................................) (.......................................)
Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu
atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah
berdasarkan standar moral.
Standar moral ialah standar yang berkaitan dengan
persoalan yang dianggap mempunyai konsekuensi
serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan
otoritas kekuasaan, melebihi kepentingan sendiri,
tidak memihak dan pelanggarannya diasosiasikan
dengan perasaan bersalah, malu, menyesal, dll.
http://diklat.jogjaprov.go.id
1. Mengarahkan perkembangan masyarakat menujusuasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dansejahtera.
2. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalammengambil keputusan secara otonom
EtikaEtika
NormaNorma
NormaKhusus
NormaUmum
NormaSopan Santun
Norma Hukum
Norma Moral
http://diklat.jogjaprov.go.id
Norma diartikan sebagai kaidah atau pedomanuntuk melakukan sesuatu.
Secara umum, norma dibagi menjadi 2 yaitunorma khusus dan norma umum
1. Norma khusus adalah aturan yang berlaku
dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus,
ex: aturan olahraga, aturan kuliah,dll2. Norma umum adalah aturan yang bersifat
umum dan universal. Norma umum dibagimenjadi 3 yaitu norma sopan santun, normahukum dan norma moral.
http://diklat.jogjaprov.go.id
Norma sopan santun atau norma etiket adalah
norma yang mengatur pola perilaku dan sikap
lahiriah manusia. Misal: mengatur perilaku
pergaulan, bertamu, minum,makan, berpakaian, dll.
Norma hukum merupakan norma biasanya
dikodifikasikan dalam bentuk aturan tertulis sebagai
pegangan bagi masyarakat untuk berperilaku yang
baik maupun sebagai pedoman untuk menjatuhkan
hukuman bagi pelanggarnya. Misal: UUD 1945, PP,
Ttap MPR, Keppres, KUHP, dllhttp://diklat.jogjaprov.go.id
Norma moral adalah norma yang bersumber dari
hati nurani (conscience), menjadi tolak ukur yang
dipakai oleh masyarakt dalam menentukan baik
buruknya tindakan manusia sebagai anggota
masyarat atau sebagai orang dengan jabatan atau
profesi tertentu.
http://diklat.jogjaprov.go.id
1. Norma moral berkaitan dengan hal-hal yang
mempunyai kensekuensi serius bagi
kesajahteraan, kebaikan dan kehidupan manusia.
2. Norma moral tidak ditetapkan dan diubah oleh
keputusan penguasa tertentu.
3. Norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan
moral (moral sense) tertentu, seperti malu,
menyesal, bersalah, dll.
http://diklat.jogjaprov.go.id
AnomiAnomi
HeteronomiHeteronomi
SosionomiSosionomi
OtonomiOtonomi
http://diklat.jogjaprov.go.id
1. Etika Deontologi, berasal dari kata Yunani deon yang berarti
kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia
untuk bertindak secara baik. Menurut teori ini tindakan
dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan
akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan sendiri sebagai
baik pada dirinya sendiri.
Contoh: manusia beribadah kepada Tuhan karena sudah
merupakan kewajiban manusia untuk menyembah Tuhannya,
bukan karena perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala.
http://diklat.jogjaprov.go.id
2. Etika Teleologi, berasal dari kata Yunani telos yang berarti
tujuan, sasaran, akibat dan hasil. Menurut teori ini, suatu
tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa
akibat yang baik dan berguna.
Dari sudup pandang “apa tujuannya”, etika teleologi
dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Teleologi Hedonisme (hedone= kenikmatan) yaitu
tindakan yant bertujuan untukmencari kenikmatan
dan kesenangan.
b. Teleologi Eudamonisme (eudamonia=kebahagiaan)
yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan
hakiki.http://diklat.jogjaprov.go.id
Dari sudut pandang “untuk siapa tujuannya”,
etika teleologi dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Egoisme Etis, yaitu tindakan yang pada
dasarnya bertujuan untuk mengejar
kepentingan pribadi dan memajukan dirinnya
sendiri.
b. Utilitarianisme, yaitu tindakan yang berguna
dan membawa manfaat bagi semua pihak.
http://diklat.jogjaprov.go.id
Etika Bisnis
Etika
EtikaUmum
EtikaKhusus
EtikaIndividual
Etika Sosial
Etika LingkunganHidup
Etika terhadapsesama
Etika Keluarga
Etika Politik
Etika Profesi
EtikaHukum
EtikaBiomedis
EtikaPendidikann
EtikaMedia
http://diklat.jogjaprov.go.id
1. Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis Tuntutan danRelevansinya. Yogyakarta: Kanisius
2. Muslich. 1998. Etika Bisnis, Pendekatan Substantif danFungsional. Yogyakarta: Ekonisia
3. Velasquez, M.G. 2002. Business Ethics: Concepts and Cases(5th ed). Upper Saddle River NY: Prentice-Hall
http://diklat.jogjaprov.go.id
Etika Administrasi Publik
Ali Rokhman
http://diklat.jogjaprov.go.id
• Definisi etika• Definisi etika administrasi publik
http://diklat.jogjaprov.go.id
Beberapa Definisi• Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya:
kebiasaan atau watak• Moral, dari bahasa Latin mos (jamak:
mores), artinya: cara hidup ataukebiasaan.
• Norma, dalam bahasa Latin, normaberarti penyiku atau pengukur, dalambahasa Inggris, norm, berarti aturan ataukaidah.
• Nilai, dalam bhs Inggris value, berartikonsep tentang baik dan buruk baik yangberkenaan dengan proses (instrumental)atau hasil (terminal)
http://diklat.jogjaprov.go.id
Definisi Etika Administrasi Publik• Ethics is the rules or standards governing, the
moral conduct of the members of anorganization or management profession(Chandler & Plano, The Public AdministrationDictionary, 1982)
• Aturan atau standar pengelolaan, arahan moralbagi anggota organisasi atau pekerjaanmanajemen
• Aturan atau standar pengelolaan yangmerupakan arahan moral bagi administratorpublik dalam melaksanakan tugasnya melayanimasyarakat
http://diklat.jogjaprov.go.id
Posisi Etika dalam Studi Administrasi Publik
• Teori administrasi publik klasik (Wilson,Weber, Gulick, Urwick) kurang memberitempat pada pilihan-pilihan moral (etika).
• Kebutuhan moral administrator hanyalahkeharusan untuk menjalankan tugassehari-hari secara efisien.
• Dengan diskresi yang dimiliki,administrator publik tidak hanya harusefisien, tapi juga harus dapatmendefinisikan kepentingan publik,barang publik dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secarabertanggungjawab.
5http://diklat.jogjaprov.go.id
Old and New Public Administration (Denhradt)
• Dapat dipetakan posisi etika dimana• Tabel perbedaan here!!
http://diklat.jogjaprov.go.id
4 aliran pemikiran etika• Teori Empiris: etika diambil dari
pengalaman dan dirumuskan sebagaikesepakatan
• Teori Rasional: manusia menentukanapa yang baik dan buruk berdasarpenalaran atau logika.
• Teori Intuitif: Manusia secaranaluriah atau otomatis mampumembedakan hal yang baik danburuk.
• Teori Wahyu: Ketentuan baik danburuk datang dari Yang Maha Kuasa.
7http://diklat.jogjaprov.go.id
Konteks Etika
8
Etika
Filsafat
Hukum Politik
Agama
Tradisi
Administrasi
SosialEkonomi
Sumber Etika
Penerapan EtikaProfesi Seni
http://diklat.jogjaprov.go.id
Hukum dan Etika• Keduanya mengatur perilaku individu• Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak
selalu berarti tidak etis• Hukum bersifat eksternal dan dapat
ditegakkan tanpa melibatkan perasaan,atau kepercayaan orang (sasaranhukum), sementara etika bersifat internal,subyektif, digerakkan oleh keyakinan dankesadaran individu.
9http://diklat.jogjaprov.go.id
• Hukum dalam konteks administrasiadalah soal pemberian otoritas atauinstrumen kekuasaan
• Basis dari hukum adalah etika, danketika hukum diterapkan harusdikembalikan pada prinsip-prinsip etika
• Banyak kasus, secara hukumdibenarkan tapi secara etikadipermasalahkan [trend anak politisiyang jadi calon anggota legislatif]
10http://diklat.jogjaprov.go.id
Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich• Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi
yang bertanggungjawab yang diperlukanadalah penegakan sistem kontrol melaluiundang-undang dan peraturan yangdapat mendisiplinkan para pelanggarhukum.
• Friedrich (1940): Birokrasi yangbertanggungjawab hanya bisa ditegakkandengan dengan menseleksi orang yangbenar dengan kriteria profesionalismeyang jelas, dan mensosialisasikannya kedalam nilai-nilai pelayanan publik.
11http://diklat.jogjaprov.go.id
Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah
• Bohong kepada publik• Korupsi, kolusi, nepotisme• Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas,
akuntabilitas, transparansi, keadilan, danlain-lain
• Melanggar sumpah jabatan• Mengorbankan, mengabaikan, atau
merugikan kepentingan publik
12http://diklat.jogjaprov.go.id
Empat Hirarki Etika
13
Moralitas pribadi
Etika profesi
Etika organisasi
Etika Sosial
Mikro
Makro
http://diklat.jogjaprov.go.id
Moralitas Pribadi• Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah
terinternalisasi dalam diri individu• Produk dari sosialisasi nilai masa lalu• Moralitas pribadi adalah superego atau hati
nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntunperilaku individu
• Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitaskepribadian individu
• Moralitas pribadi menjadi basis penting dalamkehidupan sosial dan organisasi
14http://diklat.jogjaprov.go.id
Etika profesi• Nilai benar-salah dan baik-buruk yang
terkait dengan pekerjaan profesional• Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-
prinsip profesionalisme (kapabilitasteknis, kualitas kerja, komitmen padaprofesi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etikprofesional yang berlaku secarauniversal
• Penegakan etika profesi melalui sanksiprofesi (pencabutan lisensi)
15http://diklat.jogjaprov.go.id
Etika Organisasi• Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait
dengan kehidupan organisasi• Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip
pengelolaan organisasi modern (efisiensi,efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas,demokrasi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasiyang berlaku secara universal
• Dalam praktek penegakan kode etik organisasidipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi,kepentingan birokrat, atau kepentingan politik daripolitisi yang membawahi birokrat
• Penegakan etika organisasi melalui sanksiorganisasi
16http://diklat.jogjaprov.go.id
Etika Sosial• Konsep benar-salah dan baik-buruk yang
terkait dengan hubungan-hubungan sosial• Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan
dinamika sosial• Pada umumnya etika sosial tidak tertulis,
tetapi hidup dalam memori publik, danterinternalisasi melalui sosialisasi nilai dimasyarakat
• Etika sosial menjadi basis tertib sosial[Jepang, tidak boleh mengganggu danmerepotkan orang lain]
• Masyarakat memiliki mekanisme penegakanetika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka] 17http://diklat.jogjaprov.go.id
Kenapa diperlukan peraturan etika?• Untuk meredam kecenderungan
kepentingan pribadi.• Etika bersifat kompleks, dalam banyak
kasus bersifat dilematis, karena itudiperlukan yang bisa memberikankepastian tentang mana yang benar dansalah, baik dan buruk.
• Penerapan peraturan etika dapatmembuat perilaku etis menimbulkan efekreputasi.
• Organisasi publik sekarang banyakdicemooh karena kinerjanaya dinilaiburuk, karena itu perlu etika.
18http://diklat.jogjaprov.go.id
Kenapa perilaku tidak etis terjadi?• Kecenderungan mengedepankan etika
personal ketimbang etika yang lebihbesar (sosial).
• Kecenderungan mengedepankankepentingan diri sendiri
• Tekanan dari luar untuk berbuat tidaketis.
19http://diklat.jogjaprov.go.id