masterplan minapolitan kabupaten musi rawas
DESCRIPTION
Master Plan Minapolitan Kab Musi RawasTRANSCRIPT
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Sentra pengembangan perikanan di Kabupaten Musi Rawas tersebar di
beberapa kecamatan terutama yang dialiri aliran irigasi, daerah kecamatn
tersebut juga memiliki keunggulan dibanding kecamatan lain yaitu dekat
dengan daerah memasaran, dukungan infra struktur jalan yang lebih baik,
keberadaan lembaga pendukung seperti lembaga keuangan, kios sarana
produksi serta memiliki pasar ikan. Wilayah Musi Rawas juga merupakan
sentra pengembangan ikan budidaya dengan produksi minimal 30-40
ton/hari untuk memenuhi kebutuhan pasar Sumbagsel termasuk propinsi
bengkulu dan jambi.
Kota-kota kecamatan lain di Kabupaten Musi Rawas belum berfungsi
optimal sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan dalam membangun
mata rantai produksi dan pemasaran yang mampu memberikan nilai
tambah terutama bagi masyarakat perikanan.
Pengembangan sektor perikanan di beberapa kecamatan budidaya ikan di
Kabupaten Musi Rawas melalui pendekatan kawasan minapolitan
diharapkan dapat mempercepat dan menumbuh kembangkan kota kota
lain kecamatan di Musi Rawas yang belum begitu berkembang
perikanannya. Wilayah minapolis berada di Kecamatan Muara Beliti,
Tugumulyo dan Purwodadi diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi
kota kota lain di wilayah Kecamatan lain guna mempercepat menjadikannya
kawasan perikanan.
Untuk merancang efektifitas keterkaitan antar kota yang tercantum, arahan
programnya dituangkan dalam Masterplan Kawasan Minapolitan.
1
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Maksud
Maksud kegiatan ini adalah untuk menata kawasan minapolitan agar
pengembangan dalam jangka menengah dapat terarah dan tepat sasaran
guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pembudidaya ikan lokal.
1.2.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan rencana jangka
menengah pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Musi Rawas
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi
Rawas.
1.2.3 Sasaran
Sasaran yang dicapai dalam penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan
adalah :
1. Teridentifikasinya potensi kawasan pada masing-masing wilayah yang
termasuk ke dalam wilayah studi dan kawasan Minapolitan di
Kabupaten Musi Rawas.
2. Teridentifikasinya komoditas unggulan di masing-masing daerah yang
termasuk dalam wilayah studi Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi
Rawas.
3. Mengidentifikasi sebaran pusat-pusat kegiatan yang meliputi pusat
produksi, pusat perdagangan, dan pusat pelayanan.
4. Mengidentifikasikan kebutuhan prasarana sistem jaringan infrastruktur
wilayah yang meliputi sistem transportasi, listrik, air bersih, drainase,
dan telekomunikasi.
5. Mengidentifikasi sarana dan prasarana sosial ekonomi yang meliputi
pusat kegiatan masyarakat (civic centre) seperti fasilitas perdagangan,
keuangan, koperasi dan lembaga lainnya.
6. Mengidentifikasikan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi
dan sosial.
2
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
7. Menetapkan lokasi prioritas pengembangan pada tiap unit kawasan
Minapolitan berdasarkan potensi, masalah dan arahan
pengembangannya.
8. Menyusun indikasi program dalam perwujudan kawasan Minapolitan
Kabupaten Musi Rawas dengan skala program pembangunan jangka
menengah yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan selama 5 (lima)
tahun.
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan
1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah
Pengembangan kawasan Minapolitan tidak terikat oleh batasan wilayah
administratif, melainkan lebih ditekankan pada skala ekonomi dan struktur
kawasannya. Sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan wilayah
Kabupaten Musi Rawas, maka ruang lingkup wilayah analisis dalam
penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Rawas
meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi tingkat kecamatan Musi Rawas yaitu :
1. Kecamatan Muara Beliti,
2. Kecamatan Tugumulyo,
3. Kecamatan Purwodadi,
1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan penyusunan Masterplan Kawasan Minaropolitan
Kabupaten Musi Rawas meliputi:
1. Identifikasi potensi sumberdaya lahan dan air serta tingkat
pemanfataannya.
2. Identifikasi komoditas unggulan dan kinerja usahanya.
3. Identifikasi sarana prasarana irigasi, jalan dan fasilitas pendukung lainnya
serta tingkat kinerjanya.
4. Kajian tentang kelembagaan dan tingkat kinerjanya
3
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
5. Kajian tentang peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan
kawasan minapolitan.
6. Kajian tentang pengembangan sistem dan usaha perikanan dalam suatu
kesisteman, meliputi : (a) pengembangan sub-sistem budidaya, (b) sub-
sistem abribisnis hulu, (c) sub-sistem hilir, dan (d) pengembangan jasa-
jasa penunjang.
1.4 Metodologi Pendekatan
Minapolitan terdiri atas beberapa distrik (desa-desa sekitarnya) didefinisikan
sebagai kawasan perikaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor
perikananan dengan kecenderungan menggunakan pola usaha modern.
Ditinjau dari tata bahasa, minapolitan terdiri dari kata mina yang berarti
perikanan dan politan yang berarti kota, dengan demikian minapolitan dapat
diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan. Dalam
pedoman pengembangan kawasan minapolitan yang disusun oleh Departemen
Kelautan dan Perikanan, minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil
perikanan (sentra produksi perikanan) serta memberikan kontribusi besar
terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan. Dalam pengertian tersebut
harus ada sebuah sistem usaha perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari
(1) sub sistem pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi
perikanan, (2) sub sistem pengelolaan usaha budidaya perikanan, (3) sub
sistem pengolahan hasil-hasil perikanan dan pemasaran dan (4) sub sistem
kelembagaan penunjang pengembangan usaha perikanan.
Konsep minapolitan pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di
kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Freidmann
adalah “kota ladang”. Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak
perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan yang
berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang
berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan sebagainya. Pusat
pelayanan diberikan pada tingkat desa terutama mengenai teknik budidaya
perikanan, kredit modal kerja dan informasi pasar. Jasa-jasa dan pelayanan
4
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
yang disediakan pada kawasan Minapolitan disesuaikan dengan tingkat
perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat. Minapolitan distrik perlu
mempunyai otonomi lokal yang memberi tatanan terbentuknya pusat-pusat
layanan di kawasan perdesaan. Pusat-pusat pelayanan tersebut dicirikan
dengan adanya pasar-pasar untuk pelayanan masyarakat pedesaan.
Berdasarkan penjelasan ini, semakin tergambar bahwa tujuan dari
pengembangan kawasan minapolitan adalah meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan
peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya
sistem usaha perikanan berbasis kerakyatan, keberlanjutan dan
terdesentralisasi di kawasan minapolitan. Kawasan minapolitan dapat
merupakan kota menengah, kota kecil, kota kecamatan atau kota perdesaan
yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dengan sektor perikanan
sebagai fundamennya dan mampu mendorong pertumbuhan wilayah
sekitarnya (desa-desa hinterland).
Kawasan minapolitan merupakan kota perikanan yang tumbuh dan
berkembang karena berjalannya sistem dan usaha usaha perikanan serta
mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan
perikanan (usaha perikanan) di wilayah sekitarnya. Kawasan minapolitan terdiri
dari kota perikanan dan desa-desa sentra produksi perikanan yang ada
disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif
pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi
kawasan yang ada. Suatu kawasan minapolitan harus memiliki ciri-ciri yaitu
sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh
kegiatan perikanan dan/atau usaha perikanan dalam suatu sistem yang utuh
dan terintegrasi mulai dari :
1. Pusat Minapolitan (Minapolis) yang mencakup :
a. Pusat perdagangan dan transportasi perikanan
b. Penyedia jasa pendukung perikanan, misalnya perbankan, asuransi
serta serta pusat penelitian dan pengembangan;
c. Pasar konsumen produk non-perikanan
d. Pusat industri perikanan
e. Penyedia pekerjaan non perikanan
5
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
f. Pusat minapolitan dan hinterland-nya terkait dengan sistem
permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/
Kabupaten).
2. Unit-unit Kawasan Pengembangan
a. Pusat produksi perikanan
b. Intensifikasi perikanan
c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang
dan jasa non perikanan (rural income and demand for non-
aquacultural goods and services).
d. Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan
3. Terdapatnya Sektor Unggulan :
a Sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor
hilirnya;
b Kegiatan bisnis perikanan yang banyak melibatkan pelaku dan
masyarakat (sesuai dengan kearifan lokal);
c Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan
dengan orientasi ekspor (keluar kawasan).
4. Memiliki sistem kelembagaan yang mendukung berkembangnya
kawasan minapolitan misalnya organisasi pelaku usaha perikanan,
organisasi produsen bisnis perikanan, dan lain-lain.
5. Memiliki sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk
mendukung pengembangan sistem permukiman dan bisnis perikanan
misalnya jalan, sarana irigasi, air bersih, pasar, terminal, telekomunikasi,
listrik, pusat informasi pengembangan bisnis perikanan, fasilitas umum,
dan fasilitas sosial.
1.5 Sistematika Pelaporan
Sistematika pelaporan ini meliputi 8 (Delapan) bab yaitu sebagai berikut :
6
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Bab 1 Pendahuluan
Bab ini berisi hal-hal yang mendasari penyusunan Masterplan
Kawasan Minapolitan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan,
metodologi pendekatan, lingkup kegiatan, dan sistematika laporan.
Bab 2 Tinjauan Kebijakan Regional dan Kondisi Wilayah
Pada tinjuan kebijakan regional menjelaskan tentang kebijakan
pembangunan wilayah. Selain itu juga berisi tentang kondisi
wilayah perencanaan yang terdiri dari kondisi fisik dasar, kondisi
sumberdaya manusia, kondisi perekonomian, dan kondisi sarana
dan prasarana lingkungan.
Bab 3 Analisis Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan
Bab analisis ketersdiaan dan pemanfaatan lahan membahas
tentang identifikasi ketersediaan lahan, dan tingkat pemanfaatan
pada berbagai komoditas perikanan.
Bab 4 Analisis Sentra Produksi Komoditas dan Produk Perikanan
Bab ini membahas mengenai sentra produksi komoditas perikanan,
sentra produk-produk perikanan, dan penetapan komoditas dan
produk unggulan perikanan.
Bab 5 Sintesa Pengembangan Kawasan Minapolitan
Bab ini berisikan mengenai sintesis potensi dan permasalahan
pengembangan kawasan minapolitan yang meliputi aspek fisik,
sosial, ekonomi, produksi, tata niaga dan lain sebagainya.
Bab 6 Penentuan Zonasi Kawasan Minapolitan
Dalam bab ini menggambarkan tentang kriteria pembagian zonasi
kawasan Minapolitan, pembagian zonasi kawasan, prioritas
pengembangan zona-zona kawasan minapolitan, penetapan zona
pengembangan kawasan minapolitan serta karakteristik tiap zonasi
kawasan minapolitan.
7
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
8
Bab 7 Strategi dan Rencana Pengembangan Kawasan
Minapolitan
Dalam bab ini diantaranya dibahas mengenai dasar pertimbangan
yang mendasari penentuan aktifitas yang dilakukan di kawasan
minapolitan, rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan
minapolis, rencana pemanfaatan ruang dalam konteks
pengembangan komoditas perikanan, rencana pengembangan
sarana dan prasarana dasar penunjang sektor perikanan dan
permukiman. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang
rencana pengembangan lembaga pembiayaan dan pengelola
kawasan.
Bab 8 Indikasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan
Bab ini menjelaskan tentang pengembangan kawasan minapolitan
yang meliputi program peningkatan produktivitas perikananan,
sistem tata niaga, pengembangan produk olahan, pengembangan
infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan minapolitan dan
lain sebagainya. Selain itu dibahas pula mengenai mekanisme
pembiayaan dan pola kerjasama pengembangan kawasan
perikanann antar stake holder (masyarakat, pemerintah dan pihak
swasta).
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
BAB II Tinjauan Kebijakan Regional dan
Kondisi Wilayah
2.1. PROFIL KABUPATEN MUSI RAWAS
2.1.1. Gambaran Umum
Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah perlintasan antar provinsi dan
terletak di bagian barat provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi
Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis, wilayah ini terletak pada
koordinat: 102 07’00” BT dan 2 20’00” - 3 38’00” LS. Adapun batas-
batas wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah:
0 0 0
Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Jambi;
Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lahat;
Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kota Lubuk Linggau dan wilayah
Provinsi Bengkulu;
Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Muara Enim dan wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin.
Kabupaten Musi Rawas memiliki wilayah seluas 1.236.582,66 ha ( 12.365,83
km ) yang terdiri dari 21 kecamatan. Muara Lakitan merupakan kecamatan
terluas di kabupaten ini, dengan luas 199.785,80 Ha (16,16%). Sedangkan
Kecamatan Tugumulyo merupakan kecamatan dengan luas paling kecil, yakni
seluas 5.779,00 Ha (0,47%).
2
Ketinggian lahan di Kabupaten Musi Rawas berkisar antara 25-2.270 meter di
atas permukaan laut. Titik tertinggi dijumpai di Kawasan Taman Nasional
Kerinci Seblat, yakni di wilayah Kecamatan Ulu Rawas, sedangkan titik
terendah berada di hilir Sungai Rawas, yakni di Kecamatan Rawas Ilir. Ditinjau
dari kemiringannya, Kabupaten Musi Rawas sebagian besar merupakan
wilayah datar dan berombak (lereng 0- 8%) yang luasnya mencapai
611,973.71 Ha (>49.49%) serta lahan agak bergunung sampai bergunung
(lereng >40%), dengan luas 275,102.35 Ha (22,25%). Lainnya berupa lahan
dengan bentuk wilayah bergelombang, agak berbukit, dan berbukit (lereng 9-
40%).
1
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
Lahan dengan bentuk wilayah datar (0-8%) umumnya dijumpai di dataran
banjir kiri kanan Sungai Rawas dan Sungai Lakitan, dataran rawa belakang
(back swamp), dan sebagian kecil daerah kaki bukit. Secara dominan
lahan dengan bentuk wilayah datar ini menyebar di beberapa wilayah
kecamatan, yakni Kecamatan Muara Lakitan, Nibung, Rawas Ilir, dan Rupit.
Kondisi aksesibilitas di Kabupaten Musi Rawas, terdapat beberapa akses
keluar masuk Kabupaten Musi Rawas, namun akses tertinggi hanyalah Jalur
Lintas Tengah Sumatera (Trans Sumatera) yang membujur utara-selatan
pada wilayah Musi Rawas. Memang terdapat askes ke wilayah sekitar seperti
Curup, Muara Enim, Lahat dan Mangunjawa, namun semuanya bersimpul di
Kota Lubuklinggau. Secara fungsional dan faktual Kabupaten Musi Rawas
adalah hinterland dari Kota Lubuklinggau. Realita ini akan menjadi
pertimbangan utama dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah
Musi Rawas.
Sebagian besar kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota
kecamatan relatif baik, meski jarak tempuh cukup jauh. Hanya di bagian
utara dan selatan saja kondisi jalan terliaht rusak sampai rusak parah. Pada
sisi lain sistem jaringan jalan dengan tingkat aksesibilitas seperti yang terjadi
saat ini akan membentuk konsentrasi perkembangan bertumbuh di sepanjang
jalan Trans Sumatera. Hal ini perlu diantisipasi, karena konsentrasi pada jalan
utama tersebut akan menciptakan kesenjangan pertumbuhan.
Sistem transportasi di Kabupaten Musi Rawas, secara umum didominasi
oleh sistem transportasi darat, terdiri dari transportasi jalan dan kereta api.
Transportasi jalan tersebut telah menjangkau seluruh wilayah, baik
perkotaan maupun pedesaan. Secara regional, Kabupaten Musi Rawas
mempunyai kedudukan strategis dalam pergerakan eksternal dengan
propinsi-propinsi lain di Pulau Sumatera karena dilalui Jalan Negara yang
menuju ke Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat.
Gambar 2.1
Sistem Jaringan Jalan Regional Kabupaten Musi Rawas
2
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
Sumber : Bappeda Kabupaten Musi Rawas 2007
Sampai dengan Tahun 2007, panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Musi
Rawas adalah 1.942,28 km, sebagian ruas jalan sudah memiliki perkerasan
aspal dengan persentase sebesar 45.54%, lapen sebesar 1,48%, perkerasan
kerikil sebesar 28,961% dan tanah sebesar 24,027%.
Untuk prasarana transportasi lainnya, di Kabupaten Musi Rawas tedapat 1
terminal tipe A di Kota Lubuklinggau (saat ini masih dikelola PemKab. Musi
Rawas) dan 1 terminal tipe C di Kec. Muara Rupit, yang melayani angkutan
antar kota kecamatan, serta jaringan rel kereta api. Kabupaten Muara Beliti
dilalui jalur kereta api dari Stasiun Kertapati Palembang-Lubuklinggau.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Musi Rawas, pada
umumnya penduduk mendapatkan layanan air bersih berupa layanan
non-perpipaan dari sumur gali dan sungai. Saat ini sedang dibangun
instalasi pengolahan air (IPA) kapasitas 60 l/d yang memanfaatkan
sumber air dari Sungai Beliti dan ground reservoir kapasitas 1000m3.
Fasilitas kesehatan di Kabupaten Musi Rawas adalah 1 buah RS Umum
yang berada di Kecamatan Rupit, 24 Puskesmas pembantu yang tersebar
di 20 Kecamatan, 144 Puskesmas Pembantu, 3 Balai pengobatan, 2 Klinik
bersalin yang terdapat di Kecamatan Rupit, dan Tugumulyo, serta 225
Poliklinik Desa yang tersebar merata. Dari 24 Puskesmas yang terdapat di
Kabupaten Musi Rawas, TP Kepungut adalah satu-satunya kecamatan
yang tidak dilengkapi oleh fasilitas puskesmas. Namun kecamatan ini
dilayani oleh 5 Puskesmas Pembantu.
Sedangkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 1 buah
taman Kanak-kanak yang berada di Kecamatan Muara Beliti, 413 Sekolah
3
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
Dasar, 52 Sekolah Menengah Pertama, 17 Sekolah Menengah Atas, serta 1
Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Kecamatan Tugumulyo.
Tampaknya, pembangunan fasilitas pendidikan lebih banyak diarahkan untuk
rentang SD sampai dengan SMU/SMK. Namun Kecamatan T.P Kepungut serta
Suka Karya yang merupakan kecamatan baru hasil pemekaran, hingga tahun
2007 tidak mempunyai pendidikan SMU/SMK.
Untuk fasilitas perdagangan, di Kabupaten Musi Rawas terdapat 6 buah Pasar,
dengan 656 petak Kios dan 507 petak Los. Adapun pasar tersebut adalah
Pasar B. Srikaton, Pasar O Mangun Harjo, Pasar Megang Sakti, Pasar Muara
Rupit, Pasar Surulangun Rawas, serta Pasar Muara Kelingi yang tersebar di
beberapa kecamatan.
Layanan telekomunikasi di Kabupaten Musi Rawas, sebagian telah terlayani
oleh jaringan telepon kabel, serta layanan saluran telekomunikasi seluler oleh
beberapa provider (penyedia) di sebagian wilayahnya. Untuk jaringan telepon
kabel, setiap tahunnya menunjukkan peningkatan meskipun tidak banyak.
Pada tahun 2004, jumah pelanggan telepon di Kabupaten Musi Rawas adalah
sebanyak 1,066 pelanggan, dan pada tahun 2007 mencapai 1,083 pelanggan.
2.1.1. Kependudukan
“Lan Serasan Sekentenan” demikian masyarakat Musi Rawas mengenal filosofi
daerah yang artinya pekerjaan dilakukan secara bergotong royong,
menunjukan persatuan. Hingga kini komunitas adat di berbagai tempat di
Musi Rawas masih kental dengan sifat ke gotong royongan dan kebersamaan,
masyarakat adat setempat mengistilahkan ”Teletang sama minum ayo,
Terukup same makan tana” sama halnya komunitas petani lainnya di
Indonesia rasa kebersamaan semacam itu masih terjaga hingga kini.
Masyarakat Musi Rawas sangat terbuka, meskipun berwatak keras kita dapat
berkomunikasi dengan baik saling menghargai masyarakat adat lainnya di
Musi Rawas seperti Terawas, Muara Kelingi, Jayaloka, Megangsakti, Rawas
Ulu, dan Rawas Ilir, bahkan dengan komunitas pendatang seperti Jawa,
Padang, Sumatera Utara, Madura, Bali-pun semuanya dapat kita terima
dengan terbuka, selama mereka menghargai budaya dan nilai adat setempat
serta mau berinteraksi dengan masyarakat asli. Adat kami mengatakan,
"Tebing Betaut Same Junjang, Ulak Bepadu Semberangan" pada dasarnya
manusia sama derajatnya, jangan saling meremehkan. Komunitas lain yang
hidup berdampingan diberi keleluasan untuk mengembangkan identitas
4
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
daerahnya hal ini terbukti, adanya kelompok-kelompok komunitas pendatang
seperti Ikatan Keluarga Minang (IKM) Ikatan Keluarga Jawa Timur (Arema)
Perkumpulan Batak Muslim (PBM) umumnya aktifitas komunitas tersebut
masalah sosial dan kekeluargaan.
Sampai dengan tahun 2007, penduduk di Kabupaten Musi Rawas mencapai
492,437 penduduk dan terdistribusi secara cukup merata di 21 Kecamatan.
Distribusi penduduk di Kabupaten Musi Rawas secara umum dapat
dikelompokkan dalam 3 Kelompok. Kelomppok dengan distribusi penduduk 8-
9%, merupakan distribusi penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan
Tugu Mulyo(8.38%) dan Megang Sakti(9,53%). Sedangkan persebaran
penduduk dengan distribusi 5-6% berada di Kecamatan Rawas Ulu, Rupit,
Karang Jaya, STL Ulu, dan BTS Ulu. Dan kecamatan lainnya, merupakan
kelompok kecamatan dengan distribusi 1-4%. Kecamatan Tugumulyo
merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi di
Kabupaten Musi Rawas, dengan kepadatan penduduk mencapai 6.19
penduduk/ Ha. Angka tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka
kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Musi Rawas yang bearnya 0.40
Penduduk / Ha. Sedangkan Kecamatan Purwodadi, angka kepadatan
penduduknya adalah 2.45 Penduduk/Ha
2.1.2. Jumlah pembudidaya ikan
Jumlah Pembudidaya ikan di masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam
tabel berikut ini :
Tabel 2.1 Jumlah pembudidaya ikan
No. Kecamatan Petani Ikan (Orang)
Penuh Sambilan Musiman Jumlah
1 Rawas Ulu 0 9 11 19
2 Ulu Rawas 0 4 6 10
3 Rupit 0 11 13 24
4 STLU Terawas 29 58 86 173
5
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
5 Sumberharta 12 32 67 112
6 Selangit 4 19 29 52
7 Muara Beliti 89 137 193 419
8 Tiang Pumpung Kepungut 0 0 0 0
9 Tugumulyo 71 359 671 1,102
10 Jayaloka 0 7 10 18
11 Sukakarya 0 9 15 23
12 Muara Kelingi 0 4 5 8
13 Tuah Negri 0 10 14 24
14 Muara Lakitan 0 9 10 18
15 Megang Sakti 7 35 37 79
16 Rawas Ilir 0 6 6 12
17 Karang Dapo 0 4 5 8
18 Karangjaya 0 15 15 29
19 Purwodadi 12 111 161 284
20 BTS Ulu 0 2 5 7
21 Nibung 0 5 5 10
J u m l a h 169 881 1,382 2,431
Dilihat dari jumlah pembudidaya ikan sebagai salah satu faktor pendukung
dalam hal pembudidayaan ikan di kecamatan tugumulyo merupakan jumlah
terbesar yaitu terdapat 1.102 RTP, Muara Beliti 419 RTP dan Purwodadi
284 RTP berbanding lurus dengan produksi perikanannya.
2.1.3. Luas lahan dan produksi benih ikan
Produksi benih ikan di kabupaten Musi Rawas terutama di tiga Kecamatan
kawasan Minapolitan dari segi jumlah atau kuantitas sudah mencukupi
tetapi dari segi kualitas masih banyak yang menggunakan benih ikan yang
berasal dari induk yang belum bersertifikat atau menggunakan induk yang
hasil seleksi mereka sendiri sehingga kualitasnya menjadi sangat beragam.
Benih ikan yang dihasilkan oleh UPR dan BBI yang ada di Kabupaten Musi
Rawas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Musi Rawas
tetapi daerah lain yang ada di Sumatera Selatan termasuk ke Propinsi
Jambi, Bengkulu dan Lampung.
Tabel 2.2. Luas Lahan dan Produksi Benih Ikan di Kabupaten Musi
6
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
Rawas Tahun 2009
No Kecamatan UPR BBI Jumlah
Luas (Ha)
Produksi (Ekor)
Luas (Ha)
Produksi (Ekor)
Luas (Ha)
Produksi (Ekor)
1 STLU Terawas 7.45 22,942,973 - - 7.45 22,942,973 2 Sumberharta 7.25 12,353,909 - - 7.25 12,353,909 3 Muara Beliti 34.50 82,469,471 3.00 2,405,881 37.50 84,875,351 4 Tugumulyo 55.70 113,643,110 0.70 771,574 56.40 114,414,683 5 Megang Sakti 3.90 8,637,482 - - 3.90 8,637,482 6 Purwodadi 9.60 38,111,154 4.70 3,509,759 14.30 41,620,913 Jumlah 118.40 278,158,098 8.40 6,687,214 126.80 284,845,312
Balai benih yang terletak di Kecamatan Muara Beliti dan Purwodadi adalah
Balai Benih Ikan Sentral Propinsi Sumatera Selatan, BBI kebupaten Musi
Rawas terletak di Kecamatan Tugumulyo dan Purwodadi.
Tabel 2.3. Banyaknya Produksi Benih Ikan Menurut Jenisnya Dalam Kabupaten Musi Rawas Diperinci Per kecamatan Tahun 2010
No. Kecamatan Mas (000 ekor)
Nila (000 ekor)
Lele Dumbo (000 ekor)
Patin (000 ekor)
Gurami (000 ekor)
Lain-lain (000 ekor)
Jumlah (000 ekor)
1 BKLU Terawas 10,671 11,394 555 - - 224 22,844 2 Sumberharta 5,746 6,135 299 - - 121 12,301 3 Muara Beliti 35,928 46,512 1,827 402 - 281 84,951 4 Tugumulyo 50,606 61,326 1,847 - - 285 114,064 5 Megang Sakti 3,398 4,943 - - - 260 8,600 6 Purwodadi 16,722 24,860 - - 8 495 42,085 J u m l a h 123,071 155,171 4,527 402 8 1,665 284,845
Tabel 2.4. Jumlah Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Swasta/Badan Hukum Menurut Jenis Ikan di Kab.Mura Tahun 2010
No Kecamatan
Jenis Ikan
Jum lah Mas Nila Lele
Dumbo Patin Tembakang
Mas dan Nila
Mas & Lele Dumbo
Gurame Tawes Ikan Hias
1 BKLU Terawas 7 3 0 0 0 3 2 0 0 0 15
2 Sumberharta 6 7 3 0 0 4 0 0 0 0 20
7
m a s t e r p l a n k a w a s a n m i n a p o l i t a n K a b u p a t e n M u s i R a w a s
8
3 Muara Beliti 2 12 0 1 0 5 0 0 0 0 20
4 Tugumulyo 37 47 4 0 1 14 0 1 0 4 108
5 Purwodadi 23 37 13 0 0 12 8 4 0 0 97
J u m l a h 75 106 20 1 1 38 10 5 0 4 260 2.1.4. Produksi ikan
Produksi ikan di kabupaten Musi Rawas terutama di tiga Kecamatan
kawasan Minapolitan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten
Musi Rawas tetapi daerah lain yang ada di Sumatera Selatan termasuk ke
Propinsi Jambi, Bengkulu dan Lampung.
Tabel 2.4. Jumlah Produksi Ikan dan Nilainya Dalam Kabupaten Musi Rawas Diperinci Per Kecamatan Tahun 2010
15,000.00 12500
No. Kecamatan Budidaya Tangkap Jumlah
Produksi (ton)
Nilai (Rp.000,-)
Produksi (ton)
Nilai (000.Rp)
Produksi (ton)
Nilai (000.Rp)
1 Rawas Ulu 126.10 2,143,751 75.19 1,127,819 201.29 3,271,570 2 Ulu Rawas 55.94 950,989 35.94 539,041 91.88 1,490,030 3 Rupit 137.32 2,334,414 88.51 1,327,665 225.83 3,662,079 4 STLU Terawas 978.23 16,629,935 13.70 205,507 991.93 16,835,442 5 Sumberharta 821.34 13,962,770 9.19 137,861 830.53 14,100,632 6 Selangit 256.74 4,364,617 17.62 264,339 274.36 4,628,955 7 Muara Beliti 4,895.30 83,220,143 24.61 369,080 4,919.91 83,589,223
8 Tiang Pumpung Kepungut 410.62 6,980,472 20.16 302,442 430.78 7,282,914
9 Tugumulyo 7,561.80 128,550,584 19.41 291,122 7,581.21 128,841,706 10 Jayaloka 44.14 750,445 34.21 513,105 78.35 1,263,550 11 Sukakarya 53.95 917,211 22.86 342,926 76.82 1,260,137 12 Muara Kelingi 36.26 616,487 102.02 1,530,270 138.28 2,146,756 13 Tuah Negri 54.40 924,730 55.01 825,178 109.41 1,749,908 14 Muara Lakitan 36.26 616,398 95.22 1,428,275 131.48 2,044,673 15 Megang Sakti 597.88 10,163,971 81.00 1,215,037 678.88 11,379,008 16 Rawas Ilir 26.20 445,345 144.85 2,172,718 171.04 2,618,063 17 Karang Dapo 15.54 264,192 21.72 325,803 37.26 589,995 18 Karangjaya 78.17 1,328,894 37.52 562,734 115.69 1,891,628 19 Purwodadi 2,138.15 36,348,550 4.15 62,318 2,142.30 36,410,868 20 BTS Ulu 18.89 321,192 7.98 119,662 26.87 440,854 21 Nibung 20.28 344,716 8.90 133,512 29.18 478,228
J u m l a h 18,363.52 312,179,804 919.76 13,796,416 19,283.28 325,976,220
Terlihat dari tabel diatas bahwa usaha perikanan dari segi produksi ikannya saja
sudah memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan masyarakat di
kabupaten Musi Rawas belum lagi dari segi faktor ekonomi ikutan lainnya dari
mulai pedagang sampai usaha pakan yang terus berkembang di Kabupaten Musi
Rawas.
BAB III Analisis Ketersediaan dan
Pemanfaatan Lahan
Kabupaten Musi Rawas terletak di wilayah bagian barat Provinsi Sumatera
Selatan dengan luas wilayah 1.236.582,66 hektar yang terdiri dari 21
kecamatan dan 277 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 524.919 jiwa
(± 40,91 jiwa/km2). Secara geografis dan klimatologis Kabupaten Musi
Rawas sangat potensial untuk pengembangan komoditas perikanan (nila,
mas, lele, gurame, tambakan dll ), dan merupakan salah satu daerah
komoditas unggulan Provinsi Sumatera Selatan.
Kabupaten Musi Rawas merupakan sentra produksi perikanan di Provinsi
Sumatera Selatan dengan berbagai potensi pengembangan sektor
perikanan khususnya subsektor perikanan budidaya. Produksi komoditas
perikanan berupa benih dan ikan konsumsi mencapai surplus pada tahun
2010.
Kabupaten Musi Rawas mempunyai visi yang tertuang dalam RPJMD tahun
2011-2015, yakni “Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan
Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam”. Hal ini ditindak lanjuti
dengan dibentuknya Kabupaten Musi Rawas sebagai kawasan Minapolitan
yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan RI
(Nomor.Kep.32/MEN/2010) dan merupakan lokasi sentra produksi
perikanan budidaya sebagai pencontohan tahun 2011 sebagaimana
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (No. Kep.70/DJ-
PB/2010).
3.1 Pengunaan Lahan
Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah agraris, hal ini dapat
ditunjukkan dengan luas lahan yang digunakan untuk pertanian dari
seluruh lahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas 36,65 persen digunakan
untuk usaha pertanian yaitu untuk kebun sebesar 32,46 persen, sawah
1
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
sebesar 4,11 persen dan tambak/kolam sebesar 0.07 persen. Potensi lahan
terbesar adalah hutan, hutan di wilayah Musi Rawas mencapai 50,71
persen dari total wilayah kabupaten ini dan selebihnya sebesar 12,65
persen digunakan untuk lahan perumahan/perkarangan, lahan sementara
tidak diusahakan dan lainnya.
Tabel 3.1. Penggunaan Lahan di Kabupaten Musi Rawas
Pengunaan Lahan Luas (Ha)
1 2
1. Lahan Sawah 51,580
Irigasi teknis
Irigasi Setengah teknis
Irigasi Sederhana
Irigasi Desa/Non PU
Tadah Hujan
Pasang Surut
Lebak
Polder dan Lainnya
6,952
1,598
2,813
3,234
11,721
0
11,133
14,129
2. Perkebunan 317,890
3. Kolam/Tambak 2,705
4. Hutan 226,806
5. Lainnya 637,601.66
Luas Wilayah Kabupaten 1,236,582.66
Sumber : Data diolah dari data Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Keterangan : lainnya digunakan untuk rumah dan perkarangan, kolam tambak dll.
Lahan yang tersedia untuk usaha ikan di Kabupaten Musi Rawas cukup
luas, sesuai dengan sistem usaha Perikanan yang akan digunakan.
Selama ini bahkan sampai sekarang pembudidayaan ikan di Kabupaten
Musi Rawas masih banyak yang bersifat sambilan, dimana ikan
diusahakan sambil mengusahakan tanaman pangan lainnya, dengan
demikian lahan persawahan dapat dikatakan juga merupakan lahan
potensial untuk pengembangan usaha pembudidayaan ikan, maka
2
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
sistem pembudidayaan nya adalah dengan sistem tumpang sari,
palawija atau sebagai penyelang. Jika sistem tersebut dilakukan maka
banyak lahan yang bisa digunakan seperti lahan persawahan, juga
dapat mengunakan sungai dan dam ataupun bendungan untuk
pembudidayaan ikan dengan menggunakan sistem keramba atau
Keramba Jaring Apung. Untuk dapat melihat luas lahan yang potensial
untuk usaha budidaya ikan dijelaskan pada Tabel 7.
Tabel 3.2. Ketersedian lahan untuk Perikanan Budidaya
No. Jenis Lahan Luas
(Ha) Persentase
1 KOLAM 2.500,00 4,01
2 Sawah 12.500,00 24,20
3 Sungai, rawa,dll 35.393,00 70,79
Jumlah 50. 393,00 100,00
Sumber : Disnakkan Mura ,2010
Potensi luas areal perikanan budidaya di sawah dan kolam seluas 15.000 ha
yang telah dikelola seluas 2.874,9 ha (+ 19,19%). Sedangkan potensi luas
areal perairan umum seluas 35.393 ha dan yang telah dikelola seluas
8.152,39 ha (+ 23,03%).
Selain ketersedian lahan dan kesuburan tanah, faktor yang sangat
menentukan dalam usaha budidaya ikan nila adalah kondisi iklim. Kabupaten
Musi Rawas mempunyai iklim tropis dan basah dengan curah hujan yang
bervariasi, dimana setiap tahun jarang ditemukan bulan kering. Kabupaten
Musi Rawas terdiri dari 66,5 derajat dataran rendah yang subur dengan
struktur 62,75 derajat tanah liat, terdiri dari hamparan daerah perbukitan,
bergunung-gunung sampai daerah datar. Wilayah ini terletak mulai dari 200
M hingga 1000 M dari permukaan laut. Kabupaten Musi Rawas banyak
mempunyai sungai-sungai besar, kebanyakan sungai-sungai itu bermata air
dari bukit barisan. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Musi
Rawas adalah Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Rupit
3
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
4
dan Sungai Musi. Kabupaten Musi Rawas Berada dibagian barat Provinsi
Sumatera Selatan, tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran
Sungai Rawas, hal ini merupakan kawasan yang cocok untuk usaha
budidaya ikan karena ikan banyak ditemukan diperairan tenang seperti
danau, waduk, rawa, ikan nila dapat hidup dan tumbuh dengan baik pada
ketingian sampai 500 M dari permukaan laut.
Peluang pembangunan sektor perikanan Kabupaten Musi Rawas
khususnya usaha budidaya ikan cukup besar karena kondisi sumber
daya alam tersedia dan pemasaran cukup mendukung ke daerah
tetangga terutama ke Kabupaten dan Kota yang ada di propinsi
sumetera Selatan bahkan ke Kabupaten curup di Propinsi Bengkulu dan
Propinsi Jambi, sehingga sangat strategis untuk lebih dikembangkannya
usaha budidaya ikan karena pemasarannya yang sangat baik yaitu ke
daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi
Bengkulu dan Jambi.
1.1
BAB IV Analisa Sentra Produksi Perikanan
Wilayah studi yang mencakup Kecamatan Muara Beliti, Tugumulyo dan Purwodadi
merupakan wilayah mendapat sumber air dari sungai dan saluran irigasi, dengan
komoditas utama yang dibudiyakan adalah ikan nila, mas, Lele, Gurame. Selain itu juga
budidaya ikan Tawes, Patin dan Bawal, tambakan.
Minapolitan merupakan pengembangan kawasan perikanan yang berbasis lokal,
ditandai dengan adanya sentra-sentra produksi komoditas perikanan. Munculnya
wilayah sebagai sentra suatu komoditas perikanan tertentu, merupakan hasil interaksi
yang dinamis antara masyarakat dengan budaya dan lingkungan sekitarnya dalam
proses yang cukup lama, sehingga komoditas tersebut dihasilkan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, wilayah yang menjadi sentra komoditas tertentu, dianggap telah
mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah lainnya. Perubahan
yang dilakukan secara kontinyu terhadap potensi yang telah menjadi keunggulan
komparatif akan mengantarkan komoditas tersebut mempunyai keunggulan kompetitif
yang pada akhirnya sangat berperan dalam persaingan global.
4.1 Sentra Produksi Komoditas Perikanan
Pembahasan sentra produksi merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan
master plan Minapolitan. Perlu waktu yang cukup lama menjadikan suatu wilayah
sebagai sentra produksi komoditas perikananan. Informasi awal yang dapat dipahami
ketika suatu wilayah menjadi sentra komoditas, adalah bahwa di wilayah tersebut
1
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
secara agroklimat memiliki kesesuaian dengan komoditas yang sedang dikembangkan
secara luas oleh masyarakat.
Proses lama yang membuat suatu wilayah menjadi sentra komoditas, karena
didalamnya terdapat serangkaian proses uji coba, sosialisasi, dan pemantapan, dan
tentunya proses ini bukan merupakan proses yang linear, akan tetapi merupakan suatu
proses timbal balik dan saling mempengaruhi sehingga terjadi koreksi atau perbaikan
mengarah pada kondisi yang diinginkan baik untuk memenuhi tuntutan pasar maupun
sesuai dengan harapan pelaku usaha itu sendiri. Interaksi yang terjadi dalam kurun
tersebut, tidak saja antara pelaku utama dengan sesama pelaku utama, akan tetapi
antar lembaga lainnya seperti tengkulak, lembaga keuangan, pedagang, penyuluh,
pendamping dan lain sebagainya. Hasil interaksi ini yang mengakibatkan munculnya
budaya baru di wilayah yang menjadi sentra komoditas. Dengan demikian di wilayah
sentra komoditas terkandung investasi sosial ekonomi yang perlu dipertahankan, agar
kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam perspektif ini pembahasan sentra
komoditas menjadi hal yang sangat relevan dalam penyusunan master plan
minapolitan.
Pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan di wilayah minapolitan tercantum pada
Tabel 4.1. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan mulai yang terluas
adalah Kecamatan Tugumulyo (1.374,69 ha), Muara beliti (417,92 ha), Purwodadi
(420,66 ha). Sedangkan berdasarkan komoditas yang paling dominan berturut-turut
adalah nila 10.897,73 ton, Mas 5.292,7 ton, Lele 1.991,87 Ton, Gurame 69.46 ton,
ikan patin 35,17 Ton, ikan jenis lain 76,88 Ton. Jenis ikan lain terdiri atas ikan tawes,
tambakan, bawal, dll
Dengan demikian di wilayah kawasan minapolitan komoditas yang paling banyak
diusahakan oleh masyarakat adalah nila, mas, lele, gurame, patin.
Kecamatan dengan produksi ikan terbesar berturut-turut adalah Tugumulyo, Muara
Beliti, dan Purwodadi. Lahan kolam yang digunakan budidaya di Kecamatan Tugumulyo
paling luas dibandingkan dengan kecamatan lain, berbanding lurus dengan
produksinya. Hal tersebut disebabkan usaha yang ada di tiap kecamatan adalah mulai
dari pembenihan, pendederan ikan dan pembesaran surah terbagi rata dan terintegrasi
dengan baik.
2
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
4.1.1. Komoditas Nila
Sentra produksi ikan nila di Kecamatan Tugumulyo tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan
dengan total produksi 4.418,89 ton/tahun, kemudian Muara Beliti tersebar di 3 desa
dengan total produksi 3.109,30 ton/tahun, purwodadi tersebar di 9 desa dan 2
kelurahan dengan produksi 1.893,14 ton/tahun.
Produksi nila merah dan nila hitam di Kabupaten Musi Rawas antara 30 – 40 ton hari,
seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jabodetabek. Harga nila konsumsi
ukuran 3 -5 ek/kg adalah Rp 13.500 – Rp 16.000/kg. Sedangkan harga benih nila
ukuran 8 - 12 cm adalah Rp 200/ekor. Produksi benih nila di Kabupaten Musi Rawas
sudah dapat memenuhi kebutuhan benih ikan nila bahkan dapat memenuhi kebutuhan
benih ikan daerah lain, sehingga sebagian di jual keluar kabupaten.
4.1.2. Komoditas Mas
Sentra produksi Mas di Kecamatan Tugumulyo tersebar di 16 desa dan 1 Kelurahan
dengan total produksi 2.011,15 ton/tahun, kemudian Muara Beliti tersebar di tiga desa
dengan total produksi 1.124,35 ton/tahun, Purwodadi tersebar di 9 desa dan 2
kelurahan dengan produksi 794,74 ton/tahun.
Produksi ikan Mas di Kabupaten Musi Rawas belum mencukupi kebutuhan pasar di
Sumbagsel. Untuk memenuhi kebutuhan ikan Mas konsumsi sebagian di datangkan
dari luar sumatera tetapi dengan adanya KHV sekarang tidak ada lagi yang masuk dari
luar daerah sehingga kebutuhan banyak yang belum tercukupi. Harga ikan Mas
menjadi relatif mahal yaitu Rp 18.000 – Rp 22.000 /kg, demikian juga harga benih Mas
ukuran 3-5 cm Rp 150, dan ukuran 5-8cm mencapai Rp 250/ekor.
4.1.3. Komoditas Ikan Lele
Sentra produksi Lele di Kecamatan Tugumulyo tersebar di 16 desa dan 1 Kelurahan
dengan total produksi 808,70 ton/tahun, kemudian Muara Beliti tersebar di tiga desa
3
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
dengan total produksi 436,22 ton/tahun, Purwodadi tersebar di 9 desa dan 2 kelurahan
dengan produksi 334,64 ton/tahun.
Produksi ikan lele di Kabupaten Musi Rawas berkembang dengan sangat pesat mulai
dari usaha budidaya di kolam bak, kolam tanah dan kolam terpal hal tersebut terjadi
seiring dengan berkembangnya usaha masakan pecal lele yang makin marak, serta
permintaan dari wilayah Sumbagsel termasuk bengkulu dan jambi. Harga ikan lele
terdokrak naik menjadi Rp 12.000 – Rp 13.500 /kg demikian juga harga benih lele
ukuran 3-5 cm Rp 125, dan ukuran 5-8cm mencapai Rp 200/ekor.
4.2 Penetapan Komoditas Unggulan
Berkembangnya kawasan Minapolitan, sangat ditentukan oleh pengembangan
komoditas unggulan di setiap kawasan Minapolitan. Penetapan komoditas unggulan
sangat bermanfaat dalam menentukan prioritas pengembangan di suatu wilayah.
Dalam penentuan komoditas unggulan diperlukan indikator penilaian dan
berdasarkan nilai setiap indikator tersebut akan muncul komoditas unggulan.
Indikator umum yang digunakan dalam menentukan komoditas unggulan adalah :
1. Jumlah Pelaku. Jenis komoditas perikanan yang banyak diusahakan oleh
masyarakat di suatu wilayah, mencerminkan besarnya peranan komoditas
tersebut sebagai matapencarian bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain
itu juga merupakan peluang kerja bagi masyarakat setempat maupun
masyarakat dari luar daerah. Dengan demikian usaha pada komoditas tersebut
akan menjadi sumber nafkah bagi masyarakat cukup banyak.
2. Produksi dan produktivitas. Jenis komoditas yang memiliki produksi tinggi
di suatu wilayah mencerminkan komuditas tersebut banyak diusahakan di
wilayah tersebut. Total produksi yang tinggi di suatu wilayah dapat disebabkan
oleh karena areal yang diusahakan cukup luas dan atau produktivitas lahan di
wilayah tersebut cukup tinggi. Semakin luas lahan yang diusahakan, akan
semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dalam aktifitas usaha tersebut,
sehingga peranannya terhadap kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.
Adakalanya produksi komoditas yang cukup besar belum menunjukkan
4
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
manfaat yang optimal. Melalui penguasaan teknologi produksi dapat
ditingkatkan, sehingga produktivitasnya meningkat. Peningkatan produktivitas
akan menghasilkan produksi yang lebih besar pada luas lahan yang sama.
3. Pasar. Pada usaha perikanan subsisten, motivasi dalam menentukan
komoditas yang dibudidayakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup
rumah tangganya sehari-hari. Dengan semakin terbukanya akses informasi
dan semakin baiknya infrastruktur, keinginan konsumen dengan mudah
diketahui. Usaha perikanan komersial dilandaskan pada permintaan pasar,
artinya pelaku usaha hanya akan menanam komoditas yang dibutuhkan pasar
dan mudah diterima pasar. Tingginya permintaan pasar merupakan indikasi
adanya peluang untuk mendapatkan tingkat harga yang relatif tinggi, sehingga
peluang untuk mendapatkan keuntungan semakin besar. Motif mencari
keuntungan ini lah yang akan memotivasi pelaku usaha untuk
mengembangkan komoditas bersangkutan dengan sungguh-sungguh. Semakin
besar permintaan pasar dan mudahnya komoditas tersebut diterima pasar,
maka komoditas tersebut akan mempunyai nilai rating yang tinggi.
4. Harga. Secara umum, Indonesia belum memiliki sistem informasi perikanan
yang handal, sehingga supply komoditas disetiap wilayah sukar diprediksi. Hal
inilah yang mengakibatkan harga produk perikanan seringkali mengalami
fluktuasi yang sangat tajam. Melalui penguasaan teknologi, pelaku usaha
diharapkan dapat melakukan efisiensi, sehingga komoditas yang dihasilkan
memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi. Komoditas yang memiliki
keunggulan kompetitif mempunyai kemampuan menghindari kerugian yang
lebih besar akibat fluktuasi harga. Dengan penguasaan teknologi tertentu,
pelaku usaha berharap dapat membudidayakan komoditas yang memiliki
fluktuasi harga yang relatif stabil pada tingkat yang relatif tinggi. Karekteristik
harga setiap komoditas perikanan tentunya sangat berbeda-beda. Melalui
penguasaan informasi, teknologi dan dukungan infrastruktur dan sarana
prasarana, maka pelaku usaha akan membudidayakan komoditas yang
memiliki fluktuasi harga yang relatif rendah dan atau tingkat harga yang
tinggi.
5. Sistem Bisnis. Jenis komoditas yang diusahakan mulai dari pembenihan,
pendenderan, pembesaran dan pengolahan hasil yang dilakukan di wilayah
5
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
tersebut akan memberikan manfaat finasial yang maksimum bagi masyarakat
di wilayah tersebut. Beberapa komoditas usaha pembenihan saja yang
dilakukan di wilayah tersebut, sedangkan pendederan dan pembesaran
dilakukan di wilayah lain. Jenis komoditas dengan sub sistem usaha yang
lengkap akan mendapatkan nilai rating tertinggi.
6. Modal Usaha perikanan. Seperti diketahui, kebanyakan pelaku usaha
Indonesia dicirikan dengan pola usaha perikanan yang memiliki lahan sempit,
bahkan banyak juga buruh usaha perikanan, yang secara umum kurang
memiliki kemampuan dalam mengakumulasi modal usaha perikanannya.
Dengan keterbatasan modal, seringkali usaha perikanan dilaksanakan secara
asal-asalan. Pada kondisi ini, pelaku usaha tentunya berharap dapat
mengembangkan atau membudidayakan komoditas yang tidak memerlukan
modal yang cukup besar, akan tetapi masih menguntungkan.
Berdasarkan hasil kajian keragaan produksi, nilai produksi dan hasil FGD (focus
group discussion), maka terdapat 3 komoditas potensial yang dapat dikembangkan
di wilayah studi. Dengan menghitung nilai rating terhadap keenam indikator
komoditas unggulan, maka urutan rangking dari nilai terbesar hingga yang terkecil
dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Hasil Penilaian Komoditas Potensial
No. Komoditas
Rating Ju
mla
h
Ran
king
Jum
lah
Pel
aku
Pro
dukt
ivit
as
Pel
uang
Pas
ar
Har
ga
Mod
al
Sist
em B
isni
s
1. Nila 5 5 3 3 2 5 23 1 2. Mas 2 2 4 5 2 4 19 2 3. Lele 2 2 3 3 3 3 16 3 4. Gurame 2 3 3 3 2 2 15 4 5. Patin 2 2 2 3 2 2 13 5 6. Tambakan 1 2 2 2 2 3 12 6 7. Tawes 1 1 1 2 2 3 10 7
Keterangan : Nilai rating 1-2-3-4-5 = Sangat rendah- rendah-sedang-tinggi-sangat tinggi
6
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
7
Dalam rangka mengembangkan ketiga komoditas utama tersebut, kendala, dan
permasalahan yang dapat mengganggu dan mengakibatkan penurunan
produktivitas dan penurunan kesejahteraan pelaku usaha harus diantisipasi agar
dampaknya bisa diminimalisir dan dikendalikan. Berdasarkan pengamatan di
lapangan, diperoleh informasi bahwa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh
pengembangan usaha perikanan komoditas potensial tersebut adalah :
1. Nila : Ketersediaan benih sebagian masih mengunakan benih yang berasal dari
induk yang belum bersertipikat. Selain itu harga pakan yang cukup tinggi
menyababkan margin usaha semakin menurun, kualitas dan kuantitas air yang
makin menurun.
2. Lele : Ketersediaan benih sebagian masih besar masih mengunakan benih lele
dumbo belum banyak yang menggunkan benih lele sangkuriang yang berasal
dari induk yang belum bersertipikat. Selain itu harga pakan yang cukup tinggi
menyababkan margin usaha semakin menurun, masih kurangnya sarana
prasarana terutama sarana terpoal dan mesin penyedot air.
3. Mas : Jumlah pelaku menurun disebabkan sebagain pindah usaha ke Nila dan
lele. Hal tersebut karena kedua usaha tersebut memiliki siklus usaha yang
ralatif pendek 1-2.5 bulan. Sedangkan untuk pembesaran Mas di Kolam air
deras masih terkendala ikan mas yang banyak terserang KHV sehingga ikan
mas hanya dibudidayakan di kolam air tenang sehingga membutuhkan waktu
minimal 4 bulan. Akibatnya saat ini permintaan mas lebih tinggi dibandingkan
produksi. Dengan demikian usaha mas memiliki peluang untuk berkembang
kembali asal didapatkan ikan mas yang relatif tahan KHV.
4. Gurame : Jumlah pelaku masih sedikit hal ini disebabkan orang lebih senang
usaha budidaya ikan Nila dan lele. Hal tersebut karena kedua usaha tersebut
memiliki siklus usaha yang ralatif pendek 1-2.5 bulan. Sedangkan untuk
pembesaran gurame membutuhkan waktu minimal 8 bulan. Akibatnya saat ini
permintaan gurame lebih tinggi dibandingkan produksi. Dengan demikian
usaha gurame memiliki peluang untuk berkembang kembali.
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
BAB V Sintesa Pengembangan Kawasan Minapolitan
5.1. Ekonomi Wilayah
Secara ekonomi, mata pencaharian dominan dari penduduk di desa-desa di
wilayah Kecamatan Tugumulyo, Muara Beliti dan Purwodadi berbasis
kepada aktivitas pertanian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.1 dimana
rata-rata persentase keluarga pertanian berada di atas 75%. Karena itu
pengembangan ekonomi wilayah berbasis aktivitas pertanian menjadi
sektor kunci yang mampu mendorong perekonomian wilayah sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.2. KEPENDUDUKAN
Sepanjang tahun 2006-2009 jumlah penduduk kabupaten Musi Rawas
secara absolut mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2009 sebanyak 505.940 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 1,34 persen dibandingkan tahun 2008 lalu. Meskipun
secara absolut jumlah penduduknya meningkat, tetapi laju pertumbuhan
penduduk per tahun dalam 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan.
Selama periode 2006-2007 tercatat laju pertumbuhan penduduk dapat
ditekan dibawah 2 persen, tepatnya 1,69 persen per tahun. Periode 2007-
2008 laju pertumbuhan menurun menjadi 1,38 persen. Pada periode tahun
terakhir ini laju pertumbuhan penduduk kembali dapat ditekan hingga 1,34
persen sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 5.1 berikut.
Tahun Jumlah Penduduk
(jiwa)
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)
(1) (2) (3) (4)
2006 484.281 39,27
2007 492.437 39,82 1,68
2008 499.238 40,37 1,38
2009 505.940 40,91 1,34
Tabel 5.1. Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006-2009
1
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Menurut jenis kelamin, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih
banyak dibandingkan perempuan dengan kecenderungan bahwa proporsi
penduduk perempuan semakin meningkat. Pada tahun 2009 rasio jenis
kelamin penduduk Musi Rawas sebesar 105,05 artinya setiap 100
penduduk perempuan ditemukan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki.
Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2008 yang
nilainya sebesar 105,13. Penurunan rasio jenis kelamin ini menunjukkan
kecenderungan proporsi penduduk perempuan yang semakin meningkat
secara perlahan. Pada tahun 2009 tercatat jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 259.202 jiwa (51,23 persen) dan penduduk perempuan
sebanyak 246.738 jiwa (48,77 persen).
Distribusi persebaran penduduk per kecamatan memperlihatkan bahwa
Kecamatan Megang Sakti merupakan kecamatan dengan proporsi
penduduk terbanyak sebagaimana ditampilkan dalam gambar 5.1. Hampir
mencapai 10 persen (9,52%) penduduk Kabupaten Musi Rawas bertempat
2
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
tinggal di wilayah kecamatan Megang Sakti dengan jumlah penduduk
48.185 jiwa, sedangkan Ulu Rawas merupakan kecamatan dengan jumlah
penduduk paling sedikit di antara kecamatan yang lain di Kabupaten Musi
Rawas. Perubahan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas
relatif kecil dari tahun ke tahun. Selain karena wilayah Kabupaten Musi
Rawas yang cukup luas, hal ini disebabkan juga oleh cenderung
menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Jika dilihat dari kepadatan
penduduk per kecamatan, Tugumulyo merupakan kecamatan terpadat
dengan tingkat kepadatan 626 jiwa/km2, sedangkan Ulu Rawas merupakan
Kecamatan yang paling jarang penduduknya hanya 7 jiwa/km2. Minimnya
akses ke kecamatan tersebut dimungkinkan merupakan salah satu
penyebabnya. Disparitas kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini
menjelaskan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas
belum merata di tiap kecamatan.
Piramida penduduk menunjukkan distribusi penduduk menurut
umur dan jenis kelamin, serta tingkat perkembangan penduduk pada
setiap kelompok umur yang berbeda.
3
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Secara umum, dari gambaran piramida tersebut Kabupaten Musi
Rawas termasuk berada pada tahap transisi antara penduduk muda
menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di
bawah 15 tahun ) saat ini sudah lebih rendah dari 40 persen, tetapi
proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih berada pada kisaran 4
persen. Proporsi penduduk usia 65 tahun atau lebih tahun 2008 hanya
3,66 persen dan menurun menjadi 3,64 persen pada tahun 2009.
Suatu penduduk digolongkan penduduk “muda” apabila proporsi
penduduk dibawah 15 tahun sekitar 40 persen dari total penduduk.
Sedangkan apabila proporsi penduduk diatas 60 tahun mencapai 10
persen, maka digolongkan penduduk “tua”.
Piramida penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2009 juga
menunjukkan bahwa tingkat fertilitas Kabupaten Musi Rawas masih relatif
stabil. Hal ini ditunjukkan oleh alas piramida yang masih lebar pada
kelompok umur 0 - 4 tahun dan 5 - 9 tahun. Apabila upaya
pengendalian penduduk terus dilakukan, yaitu ditunjukkan dengan
terus menurunnya tingkat fertilitas dan dilakukan upaya untuk
meningkatkan derajat kesehatan, maka pada masa mendatang
komposisi penduduk akan didominasi oleh usia produktif.
Informasi penting lainnya yang dapat diperoleh dari priramida
penduduk adalah angka beban ketergantungan (Dependency
Ratio). Angka beban
ketergantungan
menunjukkan seberapa
jauh penduduk yang
berusia produktif/aktif
secara ekonomi harus
menanggung
penduduk yang belum
produktif dan pasca
produktif. Angka beban ketergantungan merupakan perbandingan
antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan
usia 65 tahun ke atas) dibanding dengan penduduk usia produktif
(usia 15 – 64 tahun). Selama kurun waktu empat tahun terakhir
Gambar 3.3. Dependency Ratio kab. Musi Rawas Tahun 2006-2009: Sumber: BPS Musi Rawas,
4
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
angka beban ketergantungan ini mem perlihatkan kecenderungan
mengalami peningkatan, namun satu tahun terakhir ini angka ini
justru mengalami penurunan. Pada tahun 2008 rata-rata dari 100
penduduk usia produktif menanggung sekitar 64 penduduk tidak
produktif. Pada tahun 2009 angka beban tanggungan penduduk Musi
Rawas turun menjadi 62,25 persen yang berarti secara rata-rata dari 100
penduduk usia produktif masih harus menanggung sekitar 62 penduduk
tidak produktif.
Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya
proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari
menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2008 penduduk Musi
Rawas yang berusia muda (0-14 tahun) ada sebanyak 35,37 persen dan
turun menjadi 34,73 persen pada tahun 2009.
5.3. KETENAGAKERJAAN
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas berakibat pada
meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja), dengan demikian
jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja juga akan meningkat.
Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu berdampak pada
meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Jumlah angkatan kerja
di Kabupaten Musi Rawas tahun 2009 sebanyak 244.642 jiwa dengan
tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 73,24 persen, menurun
jika dibandingkan TPAK tahun 2008 lalu yang mencapai 75,00 persen.
Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, penurunan tingkat partisipasi
angkatan kerja terjadi baik di kelompok penduduk laki-laki ataupun
perempuan, meskipun demikian TPAK laki-laki masih tetap lebih tinggi dari
TPAK perempuan. TPAK laki-laki di Kabupaten Musi Rawas tahun 2009
sebesar 87,93 persen, sementara TPAK perempuan hanya mencapai 58,13
persen. Tingginya TPAK laki-laki terkait dengan kebiasaan dan budaya
masyarakat yang menekankan peranan laki-laki sebagai pencari nafkah,
sementara sebagian perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga.
5
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Sebaran TPAK menurut
Kecamatan tahun 2009
hasil Survei Angkatan
Kerja Daerah (Sakerda)
Musi Rawas tahun 2009
menunjukkan bahwa
bahwa TPAK tertinggi
terdapat di Kecamatan
Jayaloka (92,95 persen)
sedangkan TPAK yang
rendah terdapat di Kecamatan BTS Ulu (53,80 persen). Di Kecamatan BTS
Ulu TPAK perempuan hanya 26,55 persen atau hanya sekitar seperempat
perempuan usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi.
Gambar 3.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Musi Rawas Tahun 2005-2009 Sumber: BPS,Sakernas 2005-2008, Sakerda Musi Rawas
Tingginya jumlah angkatan kerja berimplikasi pada meningkatnya
kebutuhan penyediaan lapangan pekerjaan untuk semaksimal mungkin
menekan laju pengangguran terbuka. Menurunnya tingkat pengangguran
yang berdampak pada semakin tingginya tingkat kesempatan kerja menjadi
indikator penting bagi keberhasilan ketenagakerjaan suatu wilayah.
Kendati selama 5 tahun terakhir TPAK cenderung menurun, namun tingkat
pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan. Pada tahun 2005
TPT di Kabupaten Musi Rawas mencapai 5,30 persen, kemudian menurun
menjadi 5,13 persen di tahun 2006. Semakin pesatnya pembangunan
infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak secara
langsung terhadap perkembangan perekonomian kabupaten musi rawas
memberikan kontribusi pada laju penurunan tingkat pengangguran terbuka
hingga mencapai 2,13 persen di tahun 2009.
Jika dilihat menurut jenis kelamin, penurunan terbesar terjadi pada TPT
perempuan yang turun dari 7,46 persen pada tahun 2005 menjadi 2,47
persen pada tahun 2009. Kecamatan Tugumulyo merupakan wilayah
dengan angka penggangguran tertinggi, sebesar 3,25 persen. Sementara
itu wilayah dengan angka penggangguran terendah terjadi di Kecamatan
Tuah Negeri (1,49 persen).
6
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Indikator Tahun 2005 2006 2007 2008 2009
TPAK 77,98 71,92 76,58 75,00 73,24 TPAK laki-laki 93,72 89,67 89,00 88,42 87,93 TPAK Perempuan 61,47 53,47 62,82 59,68 58,13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,30 5,13 4,54 2,58 2,13
TPT laki-laki 3,95 5,73 2,71 1,74 1,92 TPT Perempuan 7,46 4,07 7,41 3,99 2,47 Tingkat Kesempatan Kerja 94,70 94,87 95,46 97,42 97,87 TKK laki-laki 96,05 94,27 97,29 98,26 98,08 TKK Perempuan 92,54 95,93 92,59 96,01 97,53
Tabel 5.4. Ringkasan Indikator Ketenagakerjaan kab. Musi Rawas Tahun 2005-2009. Sumber: BPS Mura, Sakernas 2005-2008, Sakerda 2009
Dari distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja tahun 2007-2009 terlihat
bahwa perekonomian Kabupaten Musi Rawas berada dalam transisi dari
tradisional menuju Industri, walaupun berjalan lambat. Hal ini ditandai
dengan adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer
dengan produktivitas rendah ke sektor sekunder dan tersier dengan
produktivitas tinggi, sehingga persentase tenaga kerja di sektor primer
cenderung menurun dan sebaliknya pada sektor sekunder dan tersier akan
meningkat.
Sektor primer didominasi oleh lapangan usaha pertanian (Agriculture).
Sedangkan usaha manufaktur (manufacture) meliputi usaha di bidang
pertambangan, industri, listrik, gas, air dan bangunan/konstruksi. Lapangan
usaha yang tercakup dalam sektor sektor jasa (services) antara lain;
perdagangan, penyediaan akomodasi, hotel&restoran,angkutan, keuangan,
jasa perusahaan dan jasa perorangan.
Selama periode tahun 2007-2009 terlihat bahwa sektor pertanian
(Agriculture) masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Musi
Rawas dengan penyerapan tenaga kerja yang secara perlahan-lahan
menurun sekitar 4 persen per tahun. Pada tahun 2007 terdapat 81,99
tenaga kerja di sektor pertanian, menurun menjadi 78,44 persen pada
tahun 2008 dan 74,00 persen di tahun 2009 . Peningkatan secara perlahan
terjadi di sektor perdagangan dan sektor jasa dimana masing-masing
meningkat menjadi 11,10 persen dan 7,25 persen pada tahun 2009.
7
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Gambar 5.5. Distribusi Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja Kab. Musi Rawas Tahun 2009 Sumber: Sakerda Musi Rawas, 2009
Secara umum, tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi untuk
mereka yang mempunyai pendidikan tinggi dan cenderung menurun untuk
mereka yang berpendidikan rendah. Hal ini dimungkinkan karena mereka
dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menginginkan pekerjaan
di sektor formal padahal sektor ini mempunyai daya tampung yang sangat
terbatas. Tidak dapat dielakkan, tingkat pengangguran terdidik menjadi
cukup tinggi.
Pada tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang
berpendidikan SLTA atau pendidikan yang lebih tinggi di Kabupaten Musi
Rawas mencapai 8,04 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun yang
sama tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang tamat sekolah
dasar hanya sebesar 1,27 persen, sedangkan untuk mereka yang
tidak/belum pernah sekolah adalah 0,45 persen.
8
BAB VI Penetapan Zonasi
Kawasan Minapolitan
6.1. Kriteria Pembagian Zonasi Kawasan Minapolitan
Pembagian zonasi kawasan minapolitan didasarkan kepada pertimbangan
untuk memilih lokasi yang paling potensial untuk pengembangan sektor
perikanan guna menunjang percepatan perkembangan wilayah Kabupaten Musi
Rawas khususnya dibagian barat melalui pengembangan sektor perikanan dan
meningkatkan ekonomi masyarakat secara terpadu melalui pemanfaatan
potensi sumberdaya lokal. Penetapan zonasi mengacu pada kriteria sebagai
berikut:
1) Setiap Zonasi harus memiliki struktur maupun infrastruktur yang telah
berkembang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan,
2) Setiap Zonasi memiliki potensi lokal dan karakteristik yang khas yang
membedakan dengan zonasi lainnya sehingga diharapkan memiliki
keunggulan komparatif (comparative advantage) maupun keunggulan
kompetitif (competitive advantage),
3) Ada hubungan yang saling menguntungkan dan melengkapi (sinergitas)
antara satu zonasi dengan Zonasi lainnya,
4) Keberadaan zonasi tersebut dapat mempercepat pembangunan kawasan
atau wilayah sekitarnya (spread effect dan multiplier effect)
Dasar pertimbangan pembagian zonasi pengembangan kawasan minapolitan
didasarkan pada pertimbangan sebagian berikut:
a. Kesesuaian lahan bagi pengembangan komoditas unggulan.
b. Ketersediaan lahan sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan
c. Kesesuaian dengan struktur tata ruang RTRW.
1
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
d. Dukungan prasarana jaringan jalan, listrik, pengairan, komunikasi dan lain
sebagainya.
e. Akses ke pusat-pusat pelayanan dan sentra-sentra produksi (hinterland)
f. Berpotensi untuk pengembangan bisnis dan minaindustri perikanan.
g. Kelembagaan ekonomi produksi dan tata niaga yang telah berkembang.
6.2. Penetapan Zona Kawasan Minapolitan
7.2.1. Wilayah Minapolis
Wilayah minapolis merupakan suatu wilayah yang berada dalam wilayah
pengembangan minapolitan yang di dalamnya terdapat pusat pelayan jasa
pemasaran, lembaga keuangan mikro, kios penyedia sarana produksi, kios
penyedia kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat wilayah minapolitan.
Berdasarkan kreteria penetapan wilayah minapolis maka ditetapkan wilayah
minapolis berada di desa Parigi Mekar kecamatan Ciseeng. Wilayah ini memiliki
keunggulan dibanding daerah lain, terletak relatif di tengah dari empat kota
kecamatan wilayah minapolitan, akses jalan menuju ke sentra produksi cukup
memadai, akses jalan menuju Jakarta sebagai pusat pemasaran cukup
memadai, jaringan listrik dan telekomunikasi cukup tersedia, terdapat pasar
ikan dan pasar yang menyediaan kebutuhan sehari-hari, dan terdapat kios
penyedia sarana produksi. Di wilayah minapolis akan dikembangkan pusat
informasi berbasis teknologi informasi, juga dikembangkan pasar ikan hidup
yang sehat dan bersih, yang sekigus sebagai tujuan wisatamina. Di wilayah ini
juga akan ditumbuhkan unit keuangan mikro yang akan melayani kebutuhan
modal para pelaku usaha.
7.2.2. Wilayah Sentara Produksi Utama
Wilayah sentra produksi utama adalah desa-desa sentra produksi Nila, lele, Mas
dan gurame yang berada di tiga kecamatan wilayah pengembangan
minapolitan Kabupaten Musi Rawas. Namun demikian sentra produksi Nila
2
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
3
terutama di Kecamatan Tugumulyo , Muara Beliti, sentra produksi lele terutama
di kecamatan Muara Beliti dan Purwodadi, sentra Mas di Kecamatan Tugumulyo
dan Purwodadi sedangkan ikan gurame terutama di kecamatan Purwodadi dan
Muara beliti.
Sentra produksi nila akan lebih dikembangkan untuk kecamatan Tugumulyo
dan Muara beliti, Kecamatan purwodadi akan menjadi sentra produksi ikan mas
dan gurame serta lele mulai dari pembenihan dan pendederan sampai
produksi ikan konsumsi dan produk-produk pengolahan hasil perikanan.
Usaha pengolahan hasil perikanan yang sudah akan dikembangkan di desa-
desa yang potensi budidaya nila dan lele cukup besar, seperti A. Widodo, B.
Srikaton untuk Kecamatan Tugumulyo dan P1. mardiharjo dan Kelurahan O.
Mangunharjo untuk Kecamatan Purwodadi dan desa lain.
7.2.3. Wilayah Sentra Produksi Pendukung
Wilayah sentra produksi pendukung berada di Kecamatan Sumberharta, STLU
Terawas dan Kecamatan Megang Sakti. Wilayah ini dijadikan wilayah
pendukung karena telah ada rintisan minapolitan dengan komoditas unggulan
mas, nila dan lele. Masyarakat Sumberharta, STLU Terawas dan Megang Sakti
telah mendapatkan pelatihan budidaya Mas, nila dan Lele dan rintisan usaha
pembenihan dan pembesaran lele. Sedangkan usaha budidaya ikan mas dan
nila kebanyakan usaha pembesaran. Berdasarkan pemantauan terakhir usaha
pembenihan, pendederan dan pembesaran Mas, nila dan lele sudah mulai
berjalan, dengan pelaku usaha Kecamatan Sumberharata berjumlah sekitar 112
orang, Kecmatan STLU Terawas 173 orang dan Kecamatan Megang Sakti
sebanyak 79 orang pembudidaya ikan. Analisa kebutuhan benih ikan di
Kabupaten Musi Rawas dan luar Kabupaten Musi rawas masih sangat terbuka
luas oleh karena itu pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan Nila,
Lele dan mas akan menjadi usaha utama bagi masyarakan di Kecamatan
Sumberharta, STLU terawas dan Megangsakti dan diharpakan pada tahun-
tahun yang akan datang ketiga kecamatan tersebut akan menjadi kawasan
minapolitan berikutnya di Kabupaten Musi Rawas.
BAB VII Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan
Pengembangan Minapolitan harus disusun secara terstruktur dalam sistem
perencanaan yang jelas. Struktur Masterplan Kawasan Minapolitan di
Kabupaten Musi Rawas Bagian Tengah disusun atas komponen visi, misi,
strategi dan indikasi program sebagai berikut:
V i s i :
Pengembangan Kawasan Minapolitan Guna Mewujudkan Musi Rawas
Sebagai Salah Satu Sentra Perikanan Budidaya
M i s i : 1) Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai kawasan sentra produksi
komoditas unggulan
2) Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai kawasan bisnis produk
unggulan
3) Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai kawasan wisata berbasis
sumberdaya perikanan.
Strategi I
Pengembangan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Teknologi
Kegiatan produksi dituntut untuk menghasilkan jumlah yang cukup, kualitas
yang baik, biaya produksi yang rendah dan berwawasan lingkungan. Produks
unggulan dari kawasan minapolitan diharapkan dapat bersaing secara regional,
nasional dan internasional. Hal ini memungkinkan khususnya untuk ikan Nila
dan mas serta lele dari Musi Rawas cukup dikenal berkualitas baik oleh
1
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
masyarakat di luar kabupaten Musi Rawas, sedangkan ikan nila juga memiliki
peluang pasar eksport. Penggunaan teknologi yang tepat akan dapat
meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi sehingga memiliki
daya saing yang baik.
Strategi II
Pengembangan Jaringan Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi
Kecepatan, ketepatan dan kemudahan mendapat informasi pasar
tentang ketersediaan produk unggulan merupakan tuntutan untuk memenangi
persaingan pasar terhadap produk-produk sejenis dari wilayah di luar
Kabupaten Musi Rawas. Penggunaan teknologi informasi, promosi produk dapat
menjangkau masyarakat yang yang lebih luas dan dapat diakses setiap saat
bagi yang membutuhkan.
Secara berkala pelaku usaha mengirimkan informasi tentang ketersedian
produk ke pusat jaringan pasar di pasar-pasar perikanan yang ada, yang
meliputi jenis, jumlah, kualitas, harga dan lokasi melalui layanan SMS. Pusat
jaringan pemasaran akan mengolah untuk diinformasikan ke steakholder yang
membutuhan melalui paparan di pusat Jaringan Pemasaran Berbasis Teknologi
Informasi (JPBTI) dan internet.
Strategi III
Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Kawasan Wisatamina
Hamparan kolam di kawasan sentra produksi yang tertata baik , dengan
lingkungan yang bersih dan higienes merupakan pemandangan alami yang
dapat dinikmati oleh para pengunjung. Selain itu di kota minapolis dengan
berbagai fasilitas penunjangnya juga layak menjadi daerah tujuan wisata.
2
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Demikian juga pola-pola pengembangan wailayah yang berbasis teknologi
informasi dapat sebagai tujuan wisata ilmiah.
Strategi IV
Pengembangan Tata Ruang dan Pusat Pelayanan Kawasan (Minapolis)
Ditujukan sebagai upaya pengembangan tata ruang kawasan minapolitan yang
dapat menyediakan ruang yang efektif untuk tumbuh dan berkembangnya
kawasan minapolitan termasuk pengembangan kota pusat pelayanan
kawasannya (agropolis). Untuk itu diperlukan upaya-upaya
penyusunan/penyempurnaan Rencana Detil Tata Ruang atau pusat pelayanan
dan permukiman kecamatan Tugumulyo, Muara beliti, Purwodadi dan
pengembangan pusat-pusat kolektor/distribusi kawasan.
Strategi V
Pengembangan Usaha Produk Olahan Perikanan
Ditujukan sebagai upaya mengembangkan usaha-usaha ekonomi pengolahan
produk olahan yang menggunakan bahan mentah dan bahan baku lokal
terutama komoditas-komoditas unggulan sebagai inputnya. Untuk itu
diperlukan adanya kajian-kajian mengenai pengembangan produk olahan
unggulan, kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyuluhan pengembangan industri
produk olahan unggulan, penyediaan modal UKM industri olahan perikanan
unggulan, serta berbagai upaya peningkatan daya tarik dan insentif investisasi
industri perikanan.
Strategi VI
Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Perikanan
Pengembangan Minapolitan mensyaratkan adanya pengembangan
infrastruktur-infrastruktur permukiman dan infrastrukur sistem bisnis perikanan
3
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
yang memadai. Untuk itu diperlukan pengembangan prasarana dan sarana
permukiman yang memenuhi standard kelayakan minimum baik ditingkat pusat
pelayanan/minapolis, pusat-pusat permukiman desa, kampung/dusun dan
permukiman lainnya. Sistem jaringan jalan yang diperlukan terutama
memperbaiki jaringan jalan arteri yang merupakan Jalan Kabupaten serta
Perbaikan Jalan-jalan kolektor, jalan desa, jalan kampung dan farm road di
dalam kawasan minapolitan. Disamping itu diperlukan pengembangan
prasarana dan sarana sistem bisnis perikanan, yakni pengembangan
subterminal bisnis perikanan, pusat informasi dan komunikasi bisnis dan lain-
lain.
Strategi VII
Pengembangan Sistem Kelembagaan
Pengelola Kawasan Minapolitan
Penguatan dan pengembangan kelembagaan dilakukan pada dua tataran, yakni
pada tataran kawasan dan tataran komunitas. Pada tataran kawasan terutama
diperlukan pengembangan organisasi pengembangan kawasan dengan otoritas
dan dukungan sumberdaya yang cukup dan mendapatkan legitimasi
masyarakat dan legalitas pemerintahan daerah. Pada tataran komunitas
diperlukan penguatan lembaga-lembaga kelompok pelaku usaha, asosiasi
pedagang pengumpul dan lembaga-lembaga ekonomi komunitas lokal lainnya.
Selanjutnya dibangun mekanisme sistem pengambilan keputusan yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance yang partisipatif.
Strategi VIII
Pengembangan Pembiayaan Kawasan Minapolitan
Aspek pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam
pembangunan kawasan minapolitan. Struktur dan alokasi rencana
pembiayaan ini, meliputi rencana pembiayaan untuk pembangunan sarana
fisik dan rencana pembiayaan untuk pengembangan non fisik.
4
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Arahan Pengembangan Potensi Perikanan
Berdasarkan karakteristik komersialisme budidaya ikan, kegiatan budidaya
ikan yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan air tawar di
Kabupaten Musi Rawas adalah budidaya ikan non komersial dan komersial
pada level medium. Hal ini terlihat dari produk yang sudah dijual ke pasar
setempat, walaupun belum melakukan rekrutmen tenaga kerja upahan,
karena sifat usaha adalah milik keluarga dengan modal sendiri. Benih
diperoleh dari produksi sendiri, balai benih pemerintah atau usaha
pembenihan rakyat. Pemupukan tetap dilakukan dengan bahan dari limbah
kandang walaupun pakan buatan lebih dominan sebagai sumber pakan
ikan.
Luasan kolam per unit milik pembudidaya cukup bervariasi antara 100 -
10.000 m2. Selain bantuan modal, ketersediaan benih dan pakan masih
menjadi hambatan dimana balai benih belum optimum dalam produksi
benih karena kekurangan induk bermutu disamping ketersediaan pakan
masih rendah dengan sistem pembelian tunai. Dengan demikian rata-rata
panen masih rendah yaitu berkisar antara 5 ton – 10 ton per ha per tahun.
Pengembangan usaha budidaya ikan air tawar ini ditujukan untuk
meningkatkan budidaya ikan non komersial menjadi skala komersial kecil
sampai sedang sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki
melalui penambahan luasan areal budidaya dan intensifikasi produksi
Kebijakan pembangunan perikanan air tawar di kawasan Minapolitan
dilakukan dengan tiga pendekatan pokok yaitu
1. Pembangunan berbasis sumberdaya lokal (Local Resources Based
evelopment). Jenis sumberdaya kelautan dan perikanan setempat yang
strategis dan mempunyai nilai ekonomis penting, perlu diketahui stock
assesment sehingga pemanfaatan sumberdayanya tidak melampaui daya
dukung lingkungan.
2. Pembangunan berbasis komunitas (Community Based Development).
Masyarakat kelautan dan perikanan dapat memanfaatkan sumberdaya
secara optimal, lestari dan berkelanjutan. Dalam community based lebih
diarahkan pada kegiatan dan kemampuan budidaya untuk mencegah
terjadinya over exsploited sumberdaya yang tersedia.
5
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
6
3. Pembangunan berbasis pasar (Market Based Devolepment). Hasil dari
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal,lestari dan
berkelanjutan diarahkan untuk dapat dipasarkan keluar daerah maupun eksport
melalui kerja sama dunia usaha untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat setempat serta peningkatan pendapatan anggaran
daerah dan devisa.
Sistem budidaya ikan yang sesuai dengan kondisi fisik wilayah dan dapat
digunakan untuk memproduksi semua jenis ikan air tawar antara lain
budidaya ikan di kolam (pond culture), karamba (cage culture) baik
karamba jaring apung (KJA) maupun karamba tancap (KT) yang sekarang
pun telah dilakukan masyarakat perikanan budidaya ikan air tawar maupun
keramba di sungai. Kolam ikan di samping dilakukan di atas lahan yang
sesuai juga memerlukan infrastruktur sumber air dan drainase yang
memadai untuk memelihara ikan yang dimaksud. Sistem perkolaman di di
Kawasan Minapolitan Kabupaten Kampar adalah struktur yang paling
banyak digunakan untuk budidaya ikan air tawar secara komersial.
Pengembangan kolam untuk budidaya ikan di Kawasan Minapolitan dapat
dilakukan dengan 3 (tiga) cara:
1. Perluasan areal kolam atau ekstensifikasi dengan cara membangun
kolam baru pada lahan potensial (KSBAT) di Kawasan Minapolitan
2. Perluasan areal kolam di Kawasan Minapolitan dengan cara
memanfaatkan lahan basah untuk kegiatan integrated farming
3. Peningkatan ketersediaan air dalam kuantitas, kualitas dan kontinuitas
yang memadai dengan cara penambahan saluran irigasi dan drainase di
Kawasan Minapolitan
BAB VIII Indikasi Program Pengembangan
Kawasan Minapolitan
Perumusan program pengembangan kawasan Minapolitan diperlukan agar tujuan
dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Program-program
yang akan dikembangkan harus mengacu kepada visi dan misi pengembangan
Minapolitan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Untuk mendukung
penyusunan program-program yang akan dikembangkan sebaiknya melibatkan
semua stakeholder. Penyusunan program sebaiknya dibedakan berdasarkan
waktu pencapaian: program jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang. Tujuan dan target penyusunan program sebaiknya dapat terukur,
sehingga dapat dilakukan proses pengawasan dan evaluasi.
8.1 Pengembangan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Teknologi
Program pengembangan sentra produksi komoditas unggulan berbasis teknologi
bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas-komoditas perikanan yang
memiliki daya saing pasar tinggi. Upaya itu dapat dilakukan melalui peningkatan
penerapan teknologi tepat guna, sehingga produkstivitas meningkat dan biaya
produksi relatif rendah. Dalam proses produksi juga mengacu pada Standar
Nasional Indonesia (SNI) sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas.
Untuk mecapai tujuan di atas, perlu disusun program-program yang menitik
beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam keterkaitannya
pengelolaan usahanya dan peningkatan kualitas sumberdaya perairan. Program-
program ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya maksud pembentukan
kawasan minapolitan ini, yaitu pengembangan wilayah yang dapat memberikan
keuntungan yang besar dan berkesinambungan kepada masyarakat yang ada di
dalamnya. Adapun program-program yang akan dilaksanakan, meliputi :
1
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
Peningkatan kemampuan pelaku utama dan Petugas Teknis perikanan
serta penyuluh perikanan untuk memilih teknologi yang tepat guna.
Peningkatan kemampuan pelaku utama dan Petugas Teknis perikanan
serta Petugas Teknis perikanan serta penyuluh perikanan dalam
mengelola usaha secara komersial.
2. Program Pengembangan Komoditas Unggulan
Penggadaan induk ikan unggul
Penelitian partisipatif penggunaan induk ikan unggul
Penelitian partisipatif penggunaan teknologi tepat guna.
Pendayagunaan sarana produksi
3. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Lahan
Penyusunan Peta Pewilaylahan Komoditas Unggulan tingkat detail pada
Kawasan Minapolitan
Identifikasi teknik konservasi lahan tepat guna dalam mendukung
budidaya perikanan komoditas unggulan potensial pada Kawasan
Minapolitan
Konservasi daerah hulu dan sumber-sumber air lain (danau dan situ)
8.2 Pengembangan Jaringan Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi
1. Program Pengembangan Pusat Informasi Pasar
Pembuatan Pasar ikan yang representatif di Kabupaten Musi Rawas
Pengembangan fungsi pasar ikan di Musi Rawas sebagai pusat informasi
pasar secara digital.
Peningkatan jaringan arus informasi dari sentra produksi ke pusat
informasi pasar dan penyajian informasi pasar untuk dapat diakses oleh
masyarakat luas.
Peningkatan jaringan kerjasama, informasi dan komunikasi antar pelaku
usaha perikanan.
Peningkatan promosi dan kontak-kontak pemasaran, mulai dari tingkat
lokal, regional, hingga nasional.
2
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
2. Program Pengembangan Sumberdaya manusia
Pelatihan bagi petugas teknis Perikanan dan pelaku usaha tentang
operasional pemanfaatan teknologi informasi
Penyediaan tenaga pengelola Pusat informasi pasar yang memiliki
kemampuan mengoperasionalkan software sistem informasi pasar.
Magang dan Kunjungan ke pusat Budidaya ikan, pusat pengolahan ikan
yang lebih maju.
8.3 Program Pengembangan Wisatamina
1. Pengembangan kawasan perkolaman dan BBI kab. Mura sebagai lokasi wisatamina :
Penataan kawasan perkolaman
Pengembangan sarana wisatamina
Pengembangan koleksi seluruh jenis ikan air tawar
Pengembangan promosi Perikanan
Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarananya
8.4 Program Pengembangan Produk Olahan Perikanan
Dalam rangka membagun sistem bisnis perikanan yang dapat memberikan
dampak terhadap kemajuan dan pengembangan wilayah kawasan, produk-
produk olahan yang berbasis lokal perlu dikembangkan melalui upaya :
1. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, terdiri atas:
Identifikasi pasar dan industri rumah tangga potensial
Diseminasi paket teknologi pengolahan pasca panen untuk menunjang
berdirinya industri rumah tangga yang handal
Inkubasi pelaku industri rumah tangga
Penyaluran dan pengembangan kredit modal usaha dan dana talangan
3
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Pengembangan promosi produk olahan.
2. Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal
Program pengembangan dan peningkatan pemanfaatan dan penerapan
iptek untuk peningkatan manajemen pasca panen
Program peningkatan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-
sentra produksi di setiap Zona kawasan minapolitan
Program pengembangan model-model pengelolaan industri perikanan
yang maju, unggul dan terpadu mulai dari tingkat yang sederhana
hingga yang lebih canggih yang dapat menjadi percontohan
pengembangan industri perikanan di seluruh kawasan minapolitan
3. Program pengembangan produk olahan ikan dengan mengunakan lele
sebagai bahan substitusi.
8.5 Program Pengembangan Struktur Tata Ruang dan Pusat Pelayanan Minapolis.
Program pengembangan aspek struktur tata ruang dan pusat pelayanan Minapolis
ditujukan untuk meningkatkan pola pelayanan kawasan perencanaan dalam
kerangka pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas.
Penyusunan masterplan kawasan minapolitan pada dasarnya merupakan
pengisian materi RTRW Kabupaten Musi Rawas pada area lahan-lahan yang
fungsi ruangnya diarahkan sebagai kawasan budidaya.
Kegiatan yang dilakukan dalam program pengembangan aspek struktur ruang
dan pusat pelayanan minapolis diataranya meliputi :
1. Integrasi dengan rencana tata ruang terkait :
Memberikan masukan untuk penyusunan revisi RTRW Kabupaten Musi
Rawas
Mensinergikan rencana alokasi struktur ruang dengan kegiatan
penyusunan Rencana pengembangan Kecamatan Tugumulyo, Muara
Beliti, Purwodadi.
4
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana
pengembangan Kecamatan Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi.
Pengembangan pusat koleksi dan distribusi
Pengembangan sarana ekonomi dan sosial penunjang kegiatan
perikanan dan lembaga keuangan
Merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas, peningkatan kelas dan
pembangunan jalan baru dari dan menuju pusat sub kolektor
pengumpul produk perikanan.
8.6 Program Pengembangan Infrastruktur
Program pengembangan infrastruktur dasar bertujuan untuk mendukung
program pengembangan perikanan dalam kerangka kawasan minapolitan dan
wilayah. Program pengembangan infrastruktur ini diantaranya meliputi :
1. Peningkatan kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi :
Peningkatan dan perbaikan kualitas jaringan jalan pada ruas jaringan
jalan kolektor sekunder
Pembangunan jalan kolektor
Pembangunan jalan dari dan menuju sentra-sentra produksi perikanan
2. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan irigasi, meliputi :
Rehabilitasi jaringan
Peningkatan jaringan
Pemeliharaan jaringan
3. Peningkatan Sarana Pelayanan Pendukung Kegiatan bisnis Perikanan
Pengembangkan bidang perikanan dan BBI Kab. Musi Rawas serta Pasar
benih ikan menjadi pusat promosi dan Pengelola Minapolitan
Peningkatan kualitas pelayanan seluruh pasar di kawasan minapolitan
melalui pembangunan fasilitas docking, parkir, perbaikan kios dan lain
sebagainya.
5
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
8.7 Program Pengembangan Kelembagaan Pengelola Kawasan Minapolitan
Pengembangan kawasan minapolitan perlu dibentuk lembaga pengelola kawasan
Minapolitan yang diakomodir oleh berbagai profesi yang terlepas dari struktur
pemerintahan yang ada. Pembentukan lembaga pengelola bertujuan untuk lebih
menfokuskan kepada permasalahan pengembangan kawasan minapolitan.
Bentuk lembaga pengelola sebaiknya besifat otonom, sehinggai rencana
pengembangan dan pembangunan kawasan minpolitan dapat dilaksanakan
dengan lebih efisien, efektif, terintegrasi dan komprehensif. .
Untuk lebih memperkuat posisi lembaga otoritas ini sebaiknya dibentuk melalui
Peraturan Daerah (PERDA). Tujuan lembaga pengelola ini adalah menstimulasi
percepatan pengembangan kawasan bisnis perikanan, mempercepat proses
pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi lokal, dan mempercepat proses
perencanaan dan penataan kawasan bisnis perikanan.
1) Penetapan Bidang perikanan atau BBI kabupaten Musi Rawas sebagai lokasi
Sekretariat Badan Pengelolaan Kawasan
2) Menetapkan Badan Pengelolaan Kawasan
3) Penetapan Mekanisme Pengelolaan Kawasan
4) Penetapan tugas Lembaga Otoritas Pengelola Kawasan adalah :
Melakukan penataan (Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian dan
Evaluasi) Kawasan minapolitan
Menginventarisir kepemilikan lahan untuk pengelolaan pengusahaan
lahan. Dengan status kepemilikan yang jelas memungkinkan pelaku
utama memiliki akses ke lembaga keuangan.
Melakukan audit lingkungan dan analisis dampak lingkungan dari proses
produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun industri.
Sebagai fasilitator dan katalisator pengembangan sistem bisnis
perikanan di kawasan minapolitan.
Memfasilitasi masyarakat agar mempunyai akses yang lebih luas
terhadap teknologi, kemitraan usaha dan lembaga keuangan.
Memberikan informasi pasar kepada masyarakat
6
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Mendorong terbentuknya lembaga ekonomi pelaku utama seperti ,
kelompok usaha dan koperasi berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat
dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
Memfasilitasi pembentukan kerjasama atau kemitraan antara
masyarakat , pemerintah daerah dan pihak swasta.
Mengembangkan pusat pelatihan dan penelitian
Merumuskan dan menetapkan program kerja dan anggaran
pengembangan.
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki
kepentingan terhadap pengembangan kawasan minapolitan.
8.8 Program Pengembangan Pembiayaan Kawasan Minapolitan
Penentuan rumusan dari kebutuhan pembiayaan pengembangan perlu
mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah
pusat/provinsi/daerah, pihak swasta, dan masyarakat) agar tujuan
pengembangan kawasan minapolitan dapat tercapai. Penentuan alokasi
pembiayaan harus didasarkan pada kebutuhan skala prioritas dan dilakukan
secara bertahap melalui periode pembiayaan jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang. Pembiayaan untuk pengembangan program infrastruktur
dasar, kelembagaan dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia lokal alokasi
penyelenggaraannya bersumber dari pemerintah. Sedangkan untuk
pengembangan program penunjang sistim produksi alokasi pembiayaannya bisa
bersumber dari swasta, pemerintah, dan masyarakat.
Rencana pembiayaan untuk komponen fisik adalah pembiayaan untuk
pembangunan sarana infrastruktur dasar kawasan meliputi: (i) pembangunan
dan perbaikan jaringan infrastruktur sistem transportasi; (ii) pembangunan
dan perbaikan sarana sistem irigasi pedesaan; (iii) penyediaan sistem
jaringan energi listrik; (iii) penyediaan sistem sarana air bersih; (iv)
penyediaan sarana sistem jaringan infrstruktur telekomunikasi dan informasi;
dan (v) penyediaan sarana outlet (pasar). Sedangkan pembiayaan untuk
pengembangan non fisik, adalah pembiayaan untuk komponen-komponen
7
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
penunjang untuk kegiatan usaha perikanan, seperti: (i) pengadaan Induk
unggul dan benih; (ii) pengadaan pupuk dan pencarian pakan alternatif; (iii)
pengadaan alat-alat penunjang sistem produksi; (iv) pembiayaan program-
program pelatihan dan magang; (v) pembiayaan kelembagaan kawasan
(peningkatan kualitas SDM lokal); dan (vi) Pengembangan industri
pengolahan. Untuk efisiensi dan efektivitas pembiayaan pembangunan,
penyusunan rencana pembiayaan harus mengakomodir setiap komponen
yang menjadi kebutuhan prioritas dalam pengembangan kawasan. Oleh
karena itu, penyusunan rencana pembiayaan, seyogyanya dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut: (1) melakukan identifikasi terhadap komponen-
komponen penting dan menjadi prioritas dari kebutuhan, (2)
mengindentifikasi sumber-sumber pembiayaan, dan (3) menentukan
mekanisme dan strategi pembiayaan.
Sumber-sumber pendanaan untuk kebutuhan pembiayaan pengembangan
kawasan miapolitan, diantaranya adalah: (1) pemerintah pusat, provinsi, dan
daerah, (2) pihak swasta (pelaku usaha) baik di internal kawasan maupun
eksternal kawasan, dan (3) masyarakat. Kebutuhan pembiayaan untuk
pembangunan Kawasan minapolitan ini diupayakan tidak menjadi beban
masyarakat, alokasi pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan
infrastruktur kawasan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang
bersumber dari dana pembangunan tahunan (APBD) dan kerjasama dengan
pihak swasta. Sedangkan sumber pembiayaan untuk penyediaan sarana dan
prasarana penunjang kegiatan sistem usaha perikanan, dapat dilakukan
kerjasama antara masyarakat pelaku usaha, pemerintah, pihak swasta
(pelaku usaha), dan lembaga-lembaga keuangan (pemerintah dan swasta).
Secara prinsip pembiayaan pengembangan kawasan minapolitan harus
berasal dari masyarakat di kawasan pengembangan, sesuai dengan
paradigma partisipasi masyarakat. Mengingat dalam tahap awal
pengembangan kawasan minapolitan membutuhkan dana investasi maka
terdapat beberapa alternatif pembiayaan pengembangan minapolitan
(1) Pembiayaan secara vertikal. Pemerintah pusat memiliki kontribusi yang paling
besar dalam pengembangan kawasan minapolitan. Pada tahap awal
8
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
kontribusi pemerintah propinsi dan daerah/kota befungsi sebagai pelengkap
misalnya pengadaan sarana dan prasarana perikanan. Namun pada tahap
pengembangan selanjutnya, peran pemerintah pusat dapat dikurangi dan
kontribusi pemerintah propinsi atau daerah/kota diharapkan semakin
meningkat. Dana yang bersumber dari pemerintah digunakan untuk
pembangunan infrastrukur ekonomi misalnya pengembangan system
jaringan irigasi, jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan pasar
komoditas perikanan.
(2) Investasi di bidang perikanan memiliki resiko yang cukup besar sehingga
kurang menarik minat pelaku bisnis, maka diperlukan kebijakan investasi di
bidang perikanan yang meliputi : (a) penyediaan kredit investasi jangka
panjang, (b) penyediaan modal awal yang dapat dikembalikan secara
bertahap setelah perusahaan atau usaha perikanan tumbuh mandiri,
(c) pengembangan modal ventura, sebagai mitra usaha bagi pelaku usaha
atau perusahaan bisnis perikanan di kawasan pengembangan minapolitan,
dan (d) pengembangan lembaga perkredian dan bank khusus yang
berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan.
(3) Pembiayaan secara horisontal. Sumber pembiayaan lainnya adalah
bersumber dari kontribusi masyarakat dan pihak swasta. Sumber
pembiayaan lainnya dapat bersumber dari pihak lain seperti donor dan
lembaga bantuan keuangan.
Implikasi dari bentuk pembiayaan di atas adalah tersedianya lembaga keuangan
yang dapat mudah diakses oleh para pelaku usaha atau industri pengolahan hasil
perikanan. Pembiayaan ini dapat berupa pinjaman atau kredit dari lembaga
keuangan tersebut atau dana pemerintah baik pusat, propinsi atau kabupaten.
Lembaga keuangan hanya berfungsi sebagai media intermediasi. Jika pola kedua
dilaksanakan maka pemerintah dapat memberlakukan tingkat suku yang lebih
rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank-bank yang ada.:
9
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
Tabel 8.1. Rincian Pembiayaan Pengembangan Minapolitan
Tahun Program Biaya
(× Rp. 1000) Sumber
Dana Penanggung
jawab 1 A. Badan Pengelolaan Minapolitan
Pembangunan Sekretariat, Ruang Pertemuan dan Ruang Pameran 200.000
Peralatan 200.000
B. Pusat informasi pasar Pembangunan / rehabGedung di BBI
Kab. Musi Rawas 200.000
Peralatan 200.000 Renovasi pasar benih ikan 100.000 Pembuatan sumur dalam 30.000 Pembuatan pasar ikan yang
representatif 500.000
C. Pengembangan sentra produksi Pengadaan induk nila unggu, lele
sangkuriang, mas dan gurame unggull 2.000.000
Pengadaan benih ikan dan saprodi 1.000.000 D. Perbaikan Sarana Pengecocaran pelataran BBI A. widodo 200.000 Pengecoran pelataran BBI U1. pagarsari 300.000
E. Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan
Kecamatan Muara Beliti Ruas Jalan Jampang Ciseeng (Sta.
0+000 - Sta. 6+000 140.000 Pemeliharaan Ruas Jalan Babakan - Putat Nunug (Sta.
0+000 - Sta. 3+600) 102.616 Ruas Jalan Babakan - Putat Nunug (Sta.
0+000 - Sta. 3+600) 1.454.400 Ruas Jalan Desa Perigi (Sta. 0+000 -
Sta. 1+500) 189.000 Ruas Jalan Desa Putat Nunug -
Cibeuteung Mara (Sta. 0+000 - Sta. 2+000) 252.000
KecamatanTugumulyo Ruas Jalan Kemang - Rancabungur
(Sta. 0+000 - Sta. 10+000) 287.987 Ruas Jalan Pondok Udik - Pabuaran
(Sta. 0+000 - Sta. 1+450) 41.936 KecamatanPurwodadi Ruas Jalan Kemang - Rancabungur
(Sta. 0+000 - Sta. 10+000) 287.987 Ruas Jalan Pondok Udik - Pabuaran
(Sta. 0+000 - Sta. 1+450) 41.936
F. Ruas Jalan Kemang - Rancabungur (Sta. 0+000 - Sta. 10+000) 287.987
Ruas Jalan Pondok Udik - Pabuaran (Sta. 0+000 - Sta. 1+450) 41.936
10
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
11
Tahun Program Biaya
(× Rp. 1000) Sumber
Dana Penanggung
jawab Desa Cibeuteung Muara Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Ciseeng Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Parigi Mekar Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Babakan Jalan 500 m x 2.5 m 150.000 Kecamatan Parung Desa Iwul Jalan 1000 x 2.5 m 375.000 Desa Waru Jalan 1000 x 2.5 m 375.000 Kecamatan Gunung Sindur Desa Pabuaran Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Cidokom Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Pangasinan Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Kecamatan Kemang Desa Kemang Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 G Insentif petugas pengelola
minapolitan 75.000
H. Pelatihan petugas Pengelola 30.000
Jumlah Tahun ke-1 8.552.939
2 A. Pengembangan sentra produksi Pengadaan induk unggul 200.000 Penataan BP3K Ciseeng sebagai
tempat wisata 200.000
Kredit program 1.000.000 Sertifikasi Lahan 250 BPN
B. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan
Kecamatan Ciseeng Desa Babakan Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Cibeteung Udik Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Kecamatan Parung Desa Bj. Indah Jalan 1000 x 2.5 m 375.000 Desa Cogrek Jalan 1000 x 2.5 m 375.000
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
12
Tahun Program Biaya
(× Rp. 1000) Sumber
Dana Penanggung
jawab Kecamatan Gunung Sindur Desa Cibinong Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Kecamatan Kemang Desa Pabuaran Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Bojong Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000
C. Insentif petugas pengelola minapolitan 50.000
D. Pelatihan Petugas Pengelola 30.000
Jumlah Tahun ke-2 4.105.000
3 A. Tambahan kredit program 2.000.000 Sertifikasi Lahan 250 BPN
B. Pengembangan pengolahan hasil perikanan 200.000
C. Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkungan Kecamatan Ciseeng Desa Putat Nunug Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Cihoe Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Kecamatan Parung Desa Bj. Sempu Jalan 1000 x 2.5 m 375.000 Kecamatan Gunung Sindur Desa Gunung Sindur Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Kecamatan Kemang Desa Tegal Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Desa Pondok Udik Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000
D. Insentif petugas pengelola minapolitan dan adminstrasi 60.000
Jumlah Tahun ke-3 3.500.000
4
A. Tambahan kredit program 2.500.000
Sertifikasi Lahan 500 BPN B Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkungan Kecamatan Ciseeng Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000
M A S T E R P L A N K A W A S A N M I N A P O L I T A N K A B U P A T E N M U S I R A W A S
13
Tahun Program Biaya
(× Rp. 1000) Sumber
Dana Penanggung
jawab Desa Cibeteung Udik Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Kecamatan Parung Desa Waru Jaya Jalan 1000 x 2.5 m 375.000 Desa Pamegar sari Jalan 1000 x 2.5 m 375.000 Kecamatan Gunung Sindur Desa Curug Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000 Kecamatan Kemang Desa Jampang Jalan 1000 m x 2.5 m 375.000
B. Insentif petugas pengelola minapolitan dan administrasi 70.000
Jumlah Tahun ke-4 2.300.000
JUMLAH TOTAL 17.557.939
Tabel 8.2. Perbaikan Sarana Pengairan
No. Daerah Irigasi (DI)
Usulan Perbaikan
Volume Jumlah Anggaran (Rp.)
1. Kelinggi dan Dam T, dam Air satan
• Perbaikan saluran irigasi
1 pkt 100.000.000,-
1.000 m 2.800.000.000,-
Perbaikan pintu outake dan pintu intake 1 paket 600.000.000,-
Pengerukan saluran 15.0 km 3.000.000.000,-
KEC. ULU RAWAS
KEC. KARANG JAYA
KEC. TUGUMULYOKEC. SELANGIT
KEC. MUARA BELITI
KEC. MUARA T.P KEPUNGUT
KEC. JAYALOKA
KEC. BTS ULU
KEC. MUARA LAKITAN
KEC. MUARA KELINGI
KEC. SUKA KARYA
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. STL ULU
KEC. MEGANG SAKTI
KEC. RAWAS ULU
KEC. RUPIT
KEC. KARANG DAPO
KEC. RAWAS ILIR
KEC. NIBUNG
MUARA BELITI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
JL. LINTAS SUMATERA KM. 12,5 KOMPLEK
PERKANTORAN PEMDA KAB. MURA
MASTER PLAN PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN MURA .
U
TB
S
5 Km0-5 Km
KAWASAN PRODUKSI MINAPOLITAN
BATAS KECAMATAN
PETA P-1
SENTRA PRODUKSI KAWASAN MINAPOLITAN
KEC. TUGUMULYO & KEC. PURWODADI
SKALA :
KEC. TUGUMULYO
KEC. PURWODADI
KEC. ULU RAWAS
KEC. KARANG JAYA
KEC. TUGUMULYO
KEC. SELANGIT
KEC. MUARA BELITI
KEC. MUARA T.P KEPUNGUT
KEC. JAYALOKA
KEC. BTS ULU
KEC. MUARA LAKITAN
KEC. MUARA KELINGI
KEC. SUKA KARYA
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. STL ULU
KEC. MEGANG SAKTI
KEC. RAWAS ULU
KEC. RUPIT
KEC. KARANG DAPO
KEC. RAWAS ILIR
KEC. NIBUNG
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
JL. LINTAS SUMATERA KM. 12,5 KOMPLEK
PERKANTORAN PEMDA KAB. MURA
MASTER PLAN PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN MURA .
U
TB
S
3 Km0
PUSAT PEMASARAN
BATAS KECAMATAN
SKALA :
PETA P-2
PUSAT PEMASARAN KAWASAN
MINAPOLITAN KEC. TUGUMULYO &
KEC. PURWODADI
3 Km
KEC. TUGUMULYO
KEC. MUARA BELITI
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. ULU RAWAS
KEC. KARANG JAYA
KEC. TUGUMULYOKEC. SELANGIT
KEC. MUARA BELITI
KEC. MUARA T.P KEPUNGUT
KEC. JAYALOKA
KEC. BTS ULU
KEC. MUARA LAKITAN
KEC. MUARA KELINGI
KEC. SUKA KARYA
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. STL ULU
KEC. MEGANG SAKTI
KEC. RAWAS ULU
KEC. RUPIT
KEC. KARANG DAPO
KEC. RAWAS ILIR
KEC. NIBUNG
MUARA BELITI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
JL. LINTAS SUMATERA KM. 12,5 KOMPLEK
PERKANTORAN PEMDA KAB. MURA
MASTER PLAN PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN MURA .
U
TB
S
5 Km0-5 Km
KAWASAN PRODUKSI MINAPOLITAN
BATAS KECAMATAN
PETA P-3
KAWASAN PRODUKSI MINAPOLITANN
KEC. TUGUMULYO & KEC. PURWODADI
SKALA :
KEC. TUGUMULYO
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. TUGUMULYO
KEC. SELANGIT
KEC. MUARA BELITI
KEC. MUARA T.P KEPUNGUT
KEC. JAYALOKA
KEC. BTS ULU
KEC. MUARA LAKITAN
KEC. MUARA KELINGI
KEC. SUKA KARYA
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. STL ULU
KEC. MEGANG SAKTI
KEC. ULU RAWAS
KEC. KARANG JAYA
KEC. SELANGIT
KEC. RAWAS ULU
KEC. RAWAS ILIR
KEC. NIBUNG
KEC. RUPIT
KEC. KARANG DAPO
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
JL. LINTAS SUMATERA KM. 12,5 KOMPLEK
PERKANTORAN PEMDA KAB. MURA
MASTER PLAN PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN MURA .
U
TB
S
3 Km0
BBI
BATAS KECAMATAN
SKALA :
PETA P-4
BBI KAWASAN MINAPOLITAN
KEC. TUGUMULYO & KEC. PURWODADI
3 Km
KEC. TUGUMULYO
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. STL ULU
KEC. MEGANG SAKTI
KEC. TUGUMULYO
KEC. MUARA BELITI
KEC. MUARA T.P KEPUNGUT
KEC. JAYALOKA
KEC. BTS ULU
KEC. MUARA LAKITAN
KEC. MUARA KELINGI
KEC. SUKA KARYA
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA
KEC. STL ULU
KEC. MEGANG SAKTI
KEC. SELANGIT
KEC. STL ULU
KEC. ULU RAWAS
KEC. KARANG JAYA
KEC. SELANGIT
KEC. RAWAS ULU
KEC. RAWAS ILIR
KEC. NIBUNG
KEC. RUPIT
KEC. KARANG DAPO
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
JL. LINTAS SUMATERA KM. 12,5 KOMPLEK
PERKANTORAN PEMDA KAB. MURA
MASTER PLAN PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN MURA .
U
TB
S
3 Km0
PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
BATAS KECAMATAN
SKALA :
PETA P-5
PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
KAWASAN MINAPOLITAN
KEC. TUGUMULYO & KEC. PURWODADI
3 Km
KEC. TUGUMULYO
KEC. MUARA BELITI
KEC. TUAH NEGERI
KEC. PURWODADI
KEC. SUMBER HARTA