masterlist flows and procedures vendor days2 barang berbahaya sebagai pengganti peraturan sebelumnya...

Masterlist Flows and Procedures Presented by

Visnu Adhie Purnawan

Satgas Kepabeanan

Dasar Hukum (1)

Dasar Hukum (2)

DASAR HUKUM (3)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

70/M-DAG/PER/9/2016

Tentang Angka Pengenal

Impor

Dengan diperbaharui dokumen Angka

Pengenal Impor (API), maka dokumen yang

berkaitan dengan perijinan impor wajib

diperbaharui.


113/M-DAG/PER/12/2015

IP Besi Atau Baja Sebagai Pengganti Peraturan Sebelumnya

Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Yang Berakhir

31 Desember 2015


75/M-DAG/PER/10/2014

IP Barang Berbahaya Sebagai Pengganti Peraturan Sebelumnya

Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tentang

Pengganti Peraturan Nomor 44/M-

DAG/PER/9/2009


50/M-DAG/PER/7/2015

Nomor Pengenal

Importir Khusus (NPIK)

Pencabutan Peraturan Sebelumnya Nomor

07/M-DAG/PER/3/2008 Dan Nomor

141/MPP/KEP/3/2002


127/M-DAG/PER/12/2015

Barang Modal Impor

dalam Keadaan Tidak

Baru

Sebagai Pengganti Peraturan Sebelumnya

Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013.

DASAR HUKUM (4)

Dasar Hukum (5)

DASAR HUKUM (6)

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

224/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010

TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU

KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.


146/PMK.011/2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENKEU NO. 154/PMK.03/2010 TENTANG

PEMUNGUTAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.


107/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

154/PMK.03/2010 TENTANG PPH PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS

PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI

BIDANG LAIN.


16/PMK.010/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERMEN 154/PMK.03/2010 TENTANG PPH PASAL 22

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN

DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA

MASTERLIST / RKBI

• RKBI adalah Rencana Kebutuhan Barang Import

Dokumen Rencana Induk Kebutuhan Barang Operasi Yang Akan Di

Impor Dan Akan Digunakan Yang Disusun Oleh Kontraktor/PT.Pertamina

(Persero) Untuk Suatu Kegiatan Operasi Dalam Lingkup Kegiatan

Usaha Hulu Sebagai Dasar Pengajuan Impor Barang Operasi Yang

Diberikan Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Rencana Kebutuhan Barang Impor

Apresiasi Produksi Dalam Negeri

APDN

Diwajibkan

Dimaksimalkan

Diberdayakan

• KKKS Wajib mengutamakan BOP yang sudah dapat diproduksi di dalam Negeri.

• Untuk kasus tertentu, barang yang sama dapat diimpor apabila :

– Barang Belum dapat diproduksi di dalam negeri

– Barang sudah dapat diproduksi di dalam negeri namun jumlah Produksi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan operasi

– Barang yang diproduksi tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.

CHECK LIST RKBI DIT JEND MIGAS

EPCI

Nama Perusahaan :

No. Surat :

Tanggal :

Pengajuan RKBI Seluruh Indonesia

Keterangan

Ada Tidak

a Penyampaian harus K3S atau yang dikuasakan dengan surat kuasa

b Surat pengantar pengajuan RKBI ditandatangani oleh VP atau GM

Surat rekomendasi SKK Migas

(dapat dilampirkan tanda terima Surat Pengajuan Rekomendasi SKK Migas, jika

pengajuan rekomendasi tersebut sudah lebih dari 5 (lima) hari kerja)

STATUS

ADMINISTRASI

KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

CHECKLIST PERMOHONAN SURAT MASUK PENGAJUAN RKBI

No. URAIAN

c

1


a Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Barang Impor

b Rencana Kebutuhan Barang Impor

Pada halaman Rekapitulasi, semua kolom diisi dengan data yang sesuai

c Header Rekapitulasi RKBI

d Tabel Rekapitulasi

e Setiap halaman RKBI/Masterlist ditandatangani oleh orang yang berwenang, nama dan

jabatan harus dicantumkan

f Format RKBI/Masterlist sudah sesuai dengan format RKBI/Masterlist yang berlaku

Header :

- Nomor dan tanggal RKBI/Masterlist

- NPWP

- Nama KKKS

- Alamat

- Dasar kontrak KKKS

- Masa berlaku kontrak

- Daerah Operasi (WK)

- Nama Subkontraktor

- No. Kontrak/tanggal

- Jangka waktu kontrak

- Status barang

- KPBC Pemasukan

- No. API

RKBI/Masterlist sebanyak satu set asli yang terdiri dari halaman :

2

g


Terhadap RKBI/Masterlist yang diajukan setelah dilakukan pengadaan dan melibatkan

sub kontraktor, maka pada header harus ada pencantuman :

- Nama Subkontraktor

- Nomor Kontrak/LOI

- Tanggal Kontrak/ LOI

- Jangka Waktu Kontrak

Tabel :

- KIMAP

- Uraian Barang

- Kondisi

- Pos Tarif

- Jumlah

- Satuan, Rinci (Joint/ Feet/ Meter/ Box)

- Perkiraan nilai nominal barang

- Lokasi Penggunaan

- Tujuan Penggunaan

- Keterangan

h

i

2


DOKUMEN PENDUKUNG

Form Tingkat Komponen Dalam Negeri (form Lit 2/ SC 012A/dll) untuk pengadaan

barang yang melalui proses lelang

Dokumen Pengadaan/Kebutuhan :

- PO/PI

- LOI

- Invoice

- Material requisition

- as build drawing, layout (untuk konstruksi)

- Program Schedule (EPCI)

Dokumen Keteknikan :

- Drawing/ Katalog

- P & ID

- Hasil Kajian

- Master Equipment List

Untuk pengajuan RKBI/Masterlist yang melibatkan sub kontraktor, maka pengajuan

RKBI/Masterlist pertama diperlukan dokumen :

-kontrak lengkap (hard copy yang dijilid rapii dan soft copy dalam bentuk CD)

- hasil evaluasi lelang/bid summary

Kontak Korespondensi

Nama :

* Barang Bahan Peledak

Petugas Pemeriksa

3

a

b

c

d

Dibuat dengan sebenar-benarnya

DOKUMEN DASAR MASTER LIST

RKBI SKK MIGAS DITJEN MIGAS RIB DJ Bea Cukai

Appllication Letter

PO / Contract /

Legal Purchasing

Document

Proforma Invoice /

Packing List

Local Content

Form + Migas

Check List

Additional

document :

1. AFE

2. WP&B

3. Statement

Letter of OCTG

/ NON OCTG

4. Statement

Letter for

Export (Rental

Item)

SKK Migas

Recommendation

Additional document :

1. Detail Local Content

Form

2. Statement Letter of

Truth

3. SKK Migas

Recommendation

4. Statement Letter of

POG has / has not

provided in APDN List

5. Technical Drawing /

MSDS (for Fluids /

chemicals / etc.) / P2

(for Explosives) / IPKA

(for Vessels)

6. Statement Letter for

Export (Rental Item)

7. Check List Migas

Required document :

1. Application Letter

2. RIB Migas

3. Drawing /

Technical

Drawing /

Brocures

4. Statement Letter

for Export (Rental

Items)

SKEP

MASTERLIST

FLOW MASTER LIST

Submit RKBI by attach

copy of

contract/PO,copy

AFE/WP&B and Etc.

3 – 5

Work

Days

Pengajuan Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan PDRI ke Bea Cukai

PENGAWASAN BOP

Kegiatan Pengawasan Impor BOP (PMK 291/KMK.05/1997 Jo. PMK

101/PMK.04/2005)

PELAPORAN DAN SANKSI

PELAPORAN

KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi Impor dan Ekspor yang

telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya kepada :

�SKK MIGAS setiap awal bulan berikutnya (paling lambat tanggal 10)

sesuai dengan format pelaporan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata

Kerja 007 Buku Keempat tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanan

(Lampiran L.6, L.7, dan L.8).

�Ditjen Migas per 3 bulan (Peraturan Menteri ESDM pasal 19 Ayat 1)

�Kementerian Perdagangan per 3 bulan (Peraturan Menteri Perdagangan

no 27/M-DAG/PER/5/2012 pasal 29 ayat 3)

�Bea dan Cukai Per bulan

SANKSI

1. SKKMIGAS dapat memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan TertinggiKKKS apabila KKKS yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaranterhadap pedoman, ketentuan dan peraturan perundang-undangan berdasarkanbukti-bukti yang ada dari hasil temuan SKKMIGAS dan lembaga pengawasan/pemeriksaan eksternal secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun, sertakerugian yang timbul akibat pelanggaran dimaksud tidak dapat dibebankankepada biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (Cost Recovery).

2. SANKSI yang berlaku baik pidana maupun administratif di setiap ketentuan /peraturan yang menaungi kegiatan Impor dapat berlaku kepada KKKS sebagaiimportir yang terdaftar.

SANKSI

Undang-Undang No.17 Tahun 2006

Pasal 49

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan

sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat,

pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha

pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan

Pasal 52

(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah).

SANKSI

Pasal 102

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau

jumlah barang impor dalam pemberitahuan

pabean secara salah, dipidana karena

melakukan penyelundupan di bidang impor

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

•gxÜ|Åt ~tá|{

masterlist flows and procedures vendor days2 barang berbahaya sebagai pengganti peraturan sebelumnya...

Documents