PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

KATA PENGANTAR

Memorandum pandangan (position paper) ini memuat uraian tentang berbagai bentuk

peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Keikutsertaan

masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan baik secara langsung

maupun tidak langsung sangat penting artinya dalam mendukung dan menunjang tercapainya

tujuan pendidikan nasional.

Kemampuan masyarakat dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam

penyelenggaraan pendidikan sangat potensial dan merupakan aset bangsa yang sangat besar,

yang hingga saat sekarang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, upaya

meningkatkan tujuan pendidikan nasional senantiasa perlu terus dilakukan dan dikaji agar

lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pemikiran-pemikiran Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) yang tertuang

dalam memorandum pandangan ini semoga bermanfaat bagi pembangunan pendidikan dan

pengembangan kebudayaan.

UMUM

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting

untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan melalui BAB XIII, Pasal 31 ayat (2),

bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah

sebagai “satu sistem pengajaran nasional”. Sesuai dengan judul bab yang bersangkutan, yaitu

PENDIDIKAN, pengertian “satu sistem pengajaran nasional” dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya

disingkat UUSPN) diperluas menjadi “satu sistem pendidikan nasional”. Perluasan pengertian

ini memungkinkan undang-undang ini tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja

melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan

pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan

bangsa Indonesia, suatu bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memelihara

budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana Pengamalan Pancasila

di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakanpertama pembentukan

manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu

mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara

Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna

terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang

bertentangan dengan Pancasila.

Sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam

perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional serta dilaksanakan secara semesta,

menyeluruh dan terpadu; semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di

seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis

pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional

dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,

masyarakat dan pemerintah (UUSPN, pasal 25 ayat (1), butir 1 (penjelasan) dan karenanya

masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta

dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (UUSPN, BAB XIII, Pasal 47, ayat (1)).

Peranserta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan

pendidikan nasional dapat dilakukan oleh perorangan sebagai individu, keluarga, kelompok

profesi, lembaga sosial, budaya dan keagamaan, serta sektor swasta yang meliputi dunia

usaha dan industri yang merupakan perwujudan tanggung jawab serta hak masing-masing

secara sendiri-sendiri maupun bersama dan berkedudukan serta diperlakukan dengan

penggunaan ukuran yang sama (UUSPN, Penjelasan-UMUM, butir (h)).

Peranserta masyarakat yang bertujuan untuk menghimpun dan mendayagunakan

pikiran-pikiran serta sumber daya pendidikan yang ada pada masyarakat secara bersama-

sama dengan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, dapat

berbentuk:

1.   Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang dapat dilaksanakan pada semua

jenis dan jenjang pendidikan, pada jalur pendidikan sekolah dan pada jalur pendidikan

luar sekolah, termasuk pendidikan pra sekolah, serta tidak termasuk pendidikan

kedinasan.

2.    Pemberian bantuan tenaga yang dapat berupa penyediaan tenaga kependidikan dan

tenaga non-kependidikan, termasuk instruktur, fasilitator, tutor, ataupun narasumber

untuk melaksanakan pendidikan keterampilan, kejuruan, pemberantasan tiga buta serta

kurikulum muatan lokal.

3.   Pemberian bantuan dana yang dapat bersifat sumbangan wajib, sumbangan sukarela,

pinjaman dan beasiswa bagi para peserta didik yang ekonomis tidak/kurang mampu

dan/atau peserta didik yang berbakat.

4.   Pemberian bantuan sumber daya yang dapat berbentuk:

(a)   bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa: tanah, bangunan, perabot,

peralatan, laboratorium/tempat praktek, perpustakaan, pusat sumber belajar.

(b)  bantuan buku dan bahan pelajaran yang diperlukan oleh guru dan peserta didik;

(c)   pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan dan atau peserta didik untuk

kepentingan pelatihan, praktek, penelitian dan pengembangan maupun pemagangan

dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat

dan/atau sektor swasta;

5.     Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan

sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan

Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang bertugas

menyampaikan saran, nasihat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan (UUSPN,

BAB XIV, Pasal 48);

6.    Pemberian pemikiran dan saran penyelenggaraan pendidikan dalam pengembangan

kurikulum nasional yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan

ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;

7.    Penyampaian masukan balik mengenai produk pendidikan yang khususnya ditujukan

untuk memberikan penilaian terhadap ketepatan kurikulum pendidikan dikaitkan dengan

pembekalan pengetahuan dan keterampilan seseorang peserta didik setelah

menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, yang diperlukan dalam jabatan dan atau

pekerjaan tertentu; serta

8.    Pemberian bantuan dan keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan

tertentu yang berupa melakukan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan

pengembangan tertentu yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tertentu, dan atau

memberikan kesempatan penggunaan fasilitas penelitian dan pengembangan yang

dimilikinya kepada satuan pendidikan tertentu.

Dalam melaksanakan peranserta masyarakat tersebut, semua pihak perlu berusaha

untuk menciptakan suasana lingkungan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan

nasional (UUSPN, Penjelasan), sedang untuk memperlancar peranserta masyarakat, pelaku-

pelaku dapat mengadakan forum konsultasi, kerjasama dan koordinasi berdasarkan bentuk

peranserta masyarakat di tingkat nasional atau daerah.

Di samping itu, pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan baik yang

disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan

tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material (UUSPN, Penjelasan).

Syarat dan tata cara peranserta masyarakat perlu diatur dengan peraturan perundang-

undangan tertentu, dan/atau oleh suatu bentuk kesepakatan bersama antara pemerintah,

masyarakat dan sektor swasta, sehingga bentuk peranserta masyarakat tersebut dapat lebih

terarah dan melembaga. Di samping itu, perlu diperhatikan, bahwa peranserta masyarakat

tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan perundang-

undangan lain yang berlaku, dan kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan kesungguhan implementasi masyarakat sebagai mitra pemerintah

di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional perlu diciptakan suatu kondisi hubungan

timbal-balik yang benar-benar mesra atas dasar kedudukan yang sama (equal status), serta

dilandasi oleh jiwa pengabdian dan perolehan manfaat bersama (mutual benefit oriented). 

ORIENTASI PERANSERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA DI

LAPANGAN

Dari uraian singkat di atas dapat dilihat betapa luas dan banyak bentuk-bentuk dan arah

peranserta masyarakat yang dapat diperani oleh masyarakat dan sektor swasta, serta siapa-

siapa yang diharapkan dapat berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pengamatan sepintas di lapangan menunjukkan, bahwa walaupun peranserta

masyarakat telah dilakukan, namun masih terdapat banyak bentuk-bentuk peranserta

masyarakat yang belum sepenuhnya dijamah, yang disebabkan oleh kemungkinan:

(a)  Kurang adanya informasi mengenai bidang-bidang yang bisa diperani oleh pelaku

peranserta masyarakat;

(b)  Kurang adanya informasi mengenai tata cara berperanserta;

(c)  Belum adanya pelembagaan yang jelas di bidang ini; dan

(d)  Adanya bidang-bidang yang kurang/tidak diminati, karena alasan-alasan tertentu. Di

samping kemungkinan masih kurang disadarinya hak dan tanggung jawab sebagian dari

masyarakat dan sektor swasta di dalam peranserta penyelenggaraan pendidikan, dan

karenanya perlu diupayakan peningkatannya.

Selain dari itu pelaksanaan peranserta masyarakat yang kini telah berjalan, masih

terdapat pula masalah-masalah yang mmerlukan pembenahan demi lebih menjamin

keberhasilannya, serta perlu diperhatikan azas keadilan dan pemerataannya.

1. Dalam pendirian dan penyelenggaraan pendidikan:

(a)   Pada jenjang pendidikan prasekolah (Taman kanak-kanak) walaupun oleh UUSPN

ditentukan bukan merupakan kewajiban atau keharusan, namun kiprah pihak swasta

dalam melakukan penyelenggaraannya akan merupakan andil yang sangat berarti,

khususnya jika dikaitkan dengan keterbatasan-keterbatasan sumber-sumber daya dan

dana yang dimiliki negara/pemerintah kita.

(b)   Bila dilihat banyaknya warga belajar di jalur pendidikan luar sekolah yang amat

mngharapkan “uluran tangan pihak-pihak kuat”. Kiranya dapat dipikirkan bentuk dan

model penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang intinya berupa peranan aktif

dunia usaha dan pihak swasta berpotensi akademik dan ekonomi kuat.

(c)   Pihak bank kiranya dapat mengambil peranan tinggi dalam membantu

penyelenggaraan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Kredit yang bisa

diberikan kepada penyelenggara pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada

pembekalan mencari penghasilan, khususnya yang ditujukan kepada golongan

ekonomi lemah, perlu dibuka lebar, dikaitkan dengan keterikatan dunia usaha dan

industri dalam penampungan tenaga kerja yang dihasilkan oleh pendidikan luar

sekolah yang bersangkutan.

(d)  Partisipasi masyarakat dan pihak swasta, baik perorangan maupun secara

kelembagaan, perlu diantaranya memfokuskan diri kepada pembangunan wilayah-

wilayah yang relatif masih terbelakang, termasuk wilayah pedesaan yang masih

berstatus swadaya dan swakarya, dan di banyak daerah di wilayah Indonesia di

Bagian Timur yang mulai ditingkatkan pembangunannya.

Keuntungan materi perlu sementara disingkirkan dari skema partisipasi ini. Benefit

atau manfaat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial yang akan diperoleh

dalam jangka relatif pendek bagi peserta didik ini, di kemudian hari akan mudah

diarahkan untuk menarik pofit/keuntungan materi yang wajar bagi penyelenggaranya.

(e)  dalam konteks menghilangkan peluang terjadinya kesenjangan dan gejolak sosial,

yang kini tengah tajam menjadi sorotan masyarakat kita, para golongan ekonomi kuat

akan mempunyai banyak peluang memberikan andil melalui jalur pendidikan luar

sekolah. Hal ini adalah sejalan dengan petuah Bapak presiden baru-baru ini yang

disampaikan kepada para pengusaha golongan ekonomi kuat guna menerapkan

“ajian”: Tuno satak, bathi sanak” (pepatah Jawa) yang artinya: “rugi benda, tetapi

akan memperoleh keuntungan berupa banyak teman atau sahabat”.

2.     Dalam kegiatan perencanaan pendidikan, andil pihak swasta masih banyak yang dapat

diperani, antara lain:

(a)     Dikembangkan profesi konsultan perencanaan pendidikan yang dapat dimanfaatkan

oleh penyelenggara pendidikan, baik penyelenggara swasta maupun pemerintah,

untuk keperluan perencanaan pendidikan yang berjangka panjang, menengah

maupun tahunan.

(b)   Dihidupkan dan diaktifkan forum dan mekanisme umpan balik dari pihak swasta dan

masyarakat luas dengan pemerintah bagi perbaikan dan penyesuaian perencanaan

pendidikan.

(c)   Dikembangkannya asosiasi-asosiasi profesi di bidang upaya pendidikan meliputi

aspek “perangkat lunak” dan “perangkat keras” dengan pembentukan forum-forum

komunikasi dan koordinasi berjenjang dari tingkat propinsi, regional dan nasional.

(d)   Didayagunakannya secara optimal peranan, tugas, dan fungsi BPPN dalam kaitannya

BPPN sebagai penghimpun dan pengolah aspirasi masyarakat, dan sebagai pemberi

pertimbangan mengenai masalah pendidikan kepada pemerintah.

3.   Dalam penyusunan “perangkat lunak” berupa kurikulum muatan lokal dan pengisian

aspek ko-kurikuler, pihak swasta mempunyai kebebasan yang relatif tinggi, khususnya

bagi upaya menyambut kebutuhan nyata lingkungan.

Sementara seorang peserta didik berproses dalam pendidikan lingkungannya dari waktu

ke waktu selalu mengalami perubahan, baik berupa perubahan struktur maupun proses.

Oleh karenanya pendidikan kita yang secara kerangka dasar per definisi kurikulumnya

ditentukan oleh UUSPN, isi kurikulum dan variasi bagi kurikulum muatan lokalnya

dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasionalnya harus senantiasa dinamis dan

antisipatif terhadap kecenderungan perkembangan masyarakat.

Dikaitkan antara potensi industri dan kebebasan penyusunan kurikulum bagi pendidikan

luar sekolah yang relatif longgar, kiranya pihak swasta sektor industri berpeluang besar

berpartisipasi melakukan penyusunan program studi dan melakukan operasi pendidikan

internal yang relevan dengan jenis industrinya.

4.   Dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, pihak swasta yang

berkecimpung dalam dunia industri, dapat berpartisipasi aktif berupa pengelompokan

“asosiasi” industri perlengkapan pendidikan. Asosiasi ini bertujuan menghimpun industri

dalam negeri yang profesional, khusus bagi perlengkapan pendidikan. Hal ini dirasa

perlu, karena selama 20 tahun lebih Indonesia membangun, ketergantungan kita pada

dunia industri luar negeri bagi keperluan pendidikan masih cukup besar. Produk peralatan

pendidikan yang berasal dari luar negeri diragukan kesesuaiannya dengan tujuan

pendidikan dan kemampuan ekonomi negara kita.

5.   Dalam proses pendidikan, kiranya amat luas peluang yang dimiliki oleh pihak swasta.

Disamping pihak swasta dapat langsung menyelenggarakan pendidikan, yang sesuai

dengan ketentuan yang diatur oleh UUSPN, juga dapat langsung memberikan bantuan-

bantuan kepada satuan-satuan pendidikan, misalnya berupa:

(a)   pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik;

(b)  pemberian bantuan perlengkapan pendidikan;

(c)   pemberian bantuan keuangan guna pelaksanaan pendidikan;

(d)  pemberian kesempatan untuk melakukan kerja praktek bagi para siswa pendidikan

sekolah maupun bagi warga belajar pendidikan luar sekolah.

(e)   pemberian informasi perkembangan ilmu dan teknologi, baik sebagai produknya

sendiri maupun yang bersifat adopsi inovasinya dari dunia luar.

Penyediaan dan pemberian bantuan tersebut di atas kiranya perlu diatur secara

terkoordinasi, guna menjamin adanya keseimbangan dan mencegah pemanfaatannya

hanya oleh sebagian golongan tertentu saja.

6.   Dalam upaya merintis dan memelopori pendidikan nasional supaya dapat memiliki

ketahanan pendidikan yang tangguh, pendidikan yang mampu secara cepat melakukan

adopsi inovasi ilmu dan teknologi dari dunia luar/internasional tanpa mengorbankan dasar

afektifnya, peranan swasta sangat diperlukan. Pendidikan semacam ini bahkan yang juga

mampu melakukan pemrosesan ilmu dan teknologi, sehingga dari padanya lahir

“kebenaran-kebenaran ilmiah dan teknologi baru”, relatif mahal harganya. Namun

manfaat balik yang diperoleh bagi pengguna produk ilmu dan teknologi baru, yang

notabene adalah pihak swasta sendiri (pengusaha dan industri), juga akan tinggi.

Pendidikan yang mampu melakukan manuver secara cepat, jitu dan terkendali, biasanya

pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, dan pada jenjang pendidikan tinggi.

Ini antara lain disebabkan karena ciri organisasi swasta yang tidak birokratik.

7.   Dalam bidang penelitian dan pengembangan

Perbaikan dan penyempurnaan mutu produk pendidikan bersumber pada kemampuan

pendidikan menyampaikan pengetahuan dan informasi mutakhir kemajuan ilmu dan

teknologi. Untuk memungkinkan pendidikan menghayati materi yang akan diteruskan

kepada peserta didik yang diasuhnya, (terutama bagi pengajar yang berkecimpung di

perguruan tinggi), maka mereka dituntut keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan

membina, menggali dan memajukan ilmu dan teknologi. Guna mencapai tingkat

penghayatan semacam ini mutlak diperlukan terjun secara nyata dan aktif melaukan

sendiri kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi.

Sebagaimana kebanyakan negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, program

penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi ini belum mengalami perkembangan

sebagaimana diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan kelambanan dalam

perkembangannya, antara lain: (1) sistem pendidikan di perguruan tinggi yang belum

mampu menciptakan lulusan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian; (2) sistem

bimbingan yang diterapkan di perguruan tinggi belum memungkinkan lahirnya peneliti-

peneliti yang berpengalaman, yang dapat diandalkan untuk melakukan penelitian; (3)

sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi belum menunjang, seperti

laboratorium, perpustakaan dan sejenis, yang belum dapat menunjang perkembangan

minat para peneliti, yang justru diharapkan lahir melalui program Tridharma Perguruan

Tinggi; (4) biaya penelitian yang relatif sangat kecil, yang terpaksa masih harus dibagi

merata kepada semua peneliti; dan (5) kerja sama antar lembaga-lembaga penelitian,

perguruan tinggi, dan sektor swasta dan industri, yang masih perlu dirintis dan dicari

bentuknya.

Kelemahan-kelemahan di atas tidak memungkinkan kita untuk melakukan penelitian dan

pengembangan sendiri, yang berakibat kita harus menggunakan tenaga peneliti dari luar

negeri dengan biaya yang relatif mahal dan belum tentu menjamin hasilnya lebih baik;

pengujian berbagai hasil teknologi di luar negeri dengan biaya yang sangat tinggi dan

yang mengakibatkan ketergantungan kita pada produk-produk ilmu pengetahuan bentuk

teknologi dari negara lain. Ketergantungan ini dengan sendirinya merupakan kendala

yang terbesar untuk tinggal landas, dimana perubahan-perubahan negatif yang terjadi di

negara lain akan langsung berpengaruh secara negatif pula terhadap perkembangan

industri di negara kita.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta

perlu kiranya diperhatikan kemungkinan keterlibatan dunia swasta atau industri yang

secara langsung dapat menopang program penelitian dan pengembangan. Kerja sama

antar berbagai lembaga penelitian dengan sektor swasta dan industri, ini sangat penting.

Sektor swasta dan industri dapat menyediakan fasilitas dan dana yang diperlukan,

sedangkan lembaga penelitian seperti perguruan tinggi menyediakan tenaga-tenaga

peneliti yang baik.

Model interaksi semacam ini apabila diterapkan, niscaya akan menghasilkan tenaga-

tenaga peneliti yang baik dan berpengalaman serta sekaligus dapat menunjang

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memacu

laju pembangunan industri nasional.

Bentuk-bentuk peranserta masyarakat yang pada dewasa ini telah dilaksanakan,

sebagian besar bersifat insidental dan belum terencana secara terpadu. Karenanya guna

meningkatkan partisipasi peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan

pendidikan, serta guna menjamin pembinaan dan pengendaliannya yang lebih efektif, efisien,

terpadu dan berencana, kiranya perlu dikembangkan suatu sistem secara lebih terstruktur,

efektif, bermakna, berkesinambungan dan yang berdampak luas terhadap keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selain daripada itu, perlu diketengahkan di sini akan pentingnya pendidikan keluarga, yang

walaupun penyelenggaraannya merupakan kemandirian masing-masing keluarga, namun

pada hakikatnya upaya tersebut merupakan pula bentuk tersebdiri peranserta masyarakat.

Pendidikan keluarga tersebut, karena berbagai kesibukan para orang tua, dewasa ini

berangsur-angsur terabaikan, dan banyak orang tua yang beranggapan telah terpenuhi dengan

cukup memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah.

KESIMPULAN

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting

untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.

Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,

masyarakat dan pemerintah, dan karenanya masyarakat sebagai mitra pemerintah

berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peranserta masyarakat terdiri atas berbagai bentuk, dan bertujuan untuk menghimpun

dan mendayagunakan sumbang pikir dan sumber daya pendidikan yang ada pada masyarakat

secara bersama-sama dengan pemerintah guna pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan baik yang disediakan oleh

pemerintah maupun masyarakat tersebut perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak

mengarah pada usaha mencari keuntungan material. Model organisasi, prosedur dan

mekanisme keterlibatan secara aktif dan bertujuan semua kekuatan yang ada di dalam

masyarakat termasuk dunia industri perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut.

Untuk mewujudkan kesungguhan implementasi masyarakat sebagai mitra pemerintah

di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional perlu diciptakan suatu kondisi timbal balik

yang benar-benar mesra, atas dasar kedudukan yang sama (equal status), serta dilandasi oleh

jiwa pengabdian dan perolehan manfaat bersama (mutual benefit oriented).

Pengamatan sepintas menunjukkan, bahwa berbagai bentuk peran serta masyarakat

telah dilakukan, namun masih banyak terdapat pula bentuk-bentuk lainnya yang belum

dijamah, yang kemungkinan besar dikarenakan antara lain: (1) kurang adanya informasi

mengenai berbagai bentuk yang bisa diperani; (2) kurang adanya informasi mengenai tata

cara untuk berpartisipasi; (3) belum adanya pelembagaan yang jelas; (4) adanya bentuk-

bentuk yang tidak diminati, di samping kemungkinan adanya kurang kesadaran akan hak dan

tanggung jawab sebagian dari masyarakat dari pihak swasta.

Keadaan ini menuntut optimasi dalam pengupayaannya dengan memperluas

penyampaian informasi-informasi yang diperlukan serta diselenggarakannya forum-forum

komunikasi pemerintah dan masyarakat, di samping perlunya segera diatur syarat dan tata

cara peranserta masyarakat yang dapat berbentuk peraturan perundang-undangan tertentu,

dan/atau suatu kesepakatan bersama antara pemerintah masyarakat dan sektor swasta.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas peranserta masyarakat dan sektor swasta

dalam penyelenggaraan pendidikan, serta guna menjamin pembinaan dan pengendaliannya

yang lebih terpadu dan berencana, perlu dikembangkan suatu sistem secara lebih terstruktur,

efektif, bermakna, berkesinambungan dan yang berdampak luas terhadap keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan keluarga, yang penyelenggaraannya merupakan kemandirian masing-

masing keluarga yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan pula bentuk tersendiri dari

peranserta masyarakat, yang perlu tetap dimintakan perhatian akan pentingnya upaya tersebut

bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena upaya tersebut berangsur-angsur mulai

terabaikan, dan dianggap telah terpenuhi dengan cukup menyekolahkan anak-anak dari

keluarga yang bersangkutan.

http://bppndik.tripod.com/permasy.htm