KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

Marwan JafarMenteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Disampaikan pada Pelatihan Pendamping SIDeKaBalai Pelatihan TIK, Ciputat 15 Januari, 2015

2

Desa kuat, maju, mandiri, demokratis dan

sejahtera

Pemerintahan:

Efektif, profesional, transparan dan akuntabel

Pembangunan: peningkatan kualitas

hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan

Kemasyarakatan:

kerukunan, kegotongroyongan,solidaritas, swadaya, kebersamaan

Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas

dan prakarsa lokal

TRISAKTI

Berdaulat di Bidang Politik;

Berdikari di BidangEkonomi;

Berkepribadiandalam Kebudayaan

ISU-ISU STRATEGIS

KESEJAHTERAAN(Desa)

PEMERATAAN(PDT)

PERTUMBUHAN(Transmigrasi)

3

NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)

TUJUH MISI PRESIDEN

VISI PRESIDEN

INDONESIA YANG DITUJU:

• Kedaulatan pangan, energi,pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan;

• Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan;

• Masyarakat yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, harmonis antar kelompok, sektor ekonomi, dan wilayah;

• Menjadi poros maritim dunia.

MISI

VISITERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TUJUH MISI PRESIDEN

1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;

3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;

4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskankepentingan nasional;

7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

4

VISI MISI AGENDA PRIORITAS

No SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)

1MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.

2Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.

3MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.

4Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebaskorupsi, bermartabat dan terpercaya.

5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.

8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

9 MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA.

5

No NAWAKERJA PRIORITAS

1 Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015

2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015;

3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;

4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;

5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;

6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;

7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;

8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;

9 “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

6

• Perspektif desa sebagai wilayah. Sepanjang hayat Bappenas tidak mengenal desa, melainkan wilayah/kawasan perdesaan, sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan entitas lokal seperti desa yang berada dalam wilayah perdesaan.

• Perspektif desa sebagai pemerintahan. Kemendagri merupakan pengusung cara pandang ini, yang menempatkan desa hanya sebagai unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas adminitratif dan membantu program-program pemerintah yang masuk ke desa. Pendekatan ini tidak memperkuat desa melainkan malah memperlemah desa dan menciptakan ketergantungan desa

• Perspektif sektoral atas desa. K/L secara sektoral menempatkan sebagai hilir, lokasi dan obyek proyek. Ini yang disebut pendekatan mutilasi. Proyek sektoralnya hanya seperti membangun istana pasir, dan sekaligus memperlemah desa.

• Selama ini pembangunan perdesaan, selain menjadi isu pinggiran dan minoritas dalam pembangunan nasional, juga gagal dalam beberapa hal: menyediakan lapangan pekerjaan, mencegah urbanisasi, membentuk para borjuis lokal, serta gagal membangun dan memperkuat desa.

• Dalamn praktik pembangunan perdesaan (pertambangan, industri, pertanian, pariwisata, dll), desa dan masyarakat setempat hanya memperoleh dampak sosial dan lingkungan serta dapat CSR.

• Pembangunan perdesaan digeser oleh program-program community driven development yang masuk ke desa, seperti PNPM Mandiri, PPIP dan lainnya. Program-program yang menyenangkan rakyat (tetapi tidak menolong rakyat) ini tidak mempunyai daya ungkit ekonomi.

• Kecuali di Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, DIY (khususnya Bantul dan Sleman), dan Maluku, desa-desa di Indonesia mempunyai ukuran (wilayah dan penduduk) yang tidak ideal, sehingga memiliki skala ekonomi dan skala otonomi yang kecil terbatas. Sementara desa-desa (yang berukuran kecil) cenderung terisolasi dan belum membangun kerjasama antardesa yang kuat.

Item/Isu Membangun Desa (pembangunan perdesaan)

Desa Membangun (pembangunan desa)

Pintu masuk Perdesaan Desa

Pendekatan Functional, atau ruang (space)

Locus, atau tempat (place)

Level Rural development Village development

Isu dan konsep-konsep terkait

Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan.

Kemandirian, subsidiaritas,kearifan lokal, emansipasi lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, dll.

Level, skala dan cakupan

Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.

Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa

Skema kelembagaan

Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.

UU menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.

Pemegang kewenangan

Pemerintah daerah Desa (pemerintah desa dan masyarakat)

Tujuan Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, urbanisasi, membuka akses desa, membuka lapangan pekerjaan.

Menjadikan desa mandiri, sebagai basis kehidupan dan penghidupan

Peran pemerintah daerah

Merencanakan, membiayai dan melaksanakan

Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa

Peran desa Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kerjasama antardesa

Sebagai aktor utama yang merencanakan, memutuskan, membiayai dan melaksanakan

Desa yang kuat, maju,

mandiri, demokratis

dan sejahtera

Pemerintahan:

Efektif, profesional, transparan dan akuntabel

Pembangunan: peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan

kemiskinan dan kesejahteraan

Kemasyarakatan:

kerukunan, kegotongroyongan, solidaritas, swadaya ,

kebersamaan

Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas dan

prakarsa lokal

Pilar Misi dan Tujuan

Pemerintahan • Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, profesional, transparan dan akuntabel.

• Memperkuat kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. • Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa. • Memperkuat kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga• Mengoptimalkan dana/keuangan desa dan aset desa untuk kesejahteraan rakyat.

Pembangunan • Memperkuat desa sebagai subyek pembangunan. • Meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. • Meningkatkan /mengembangkan potensi ekonomi desa menjadi ekonomi produktif • Membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi di kawasan

perdesaan untuk membuka akses ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan dan memacu pertumbuhan ekonomi

Pemberdayaan • Membangkitkan prakarsa, kemampuan, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa• Memperkuat emansipasi lembaga/organisasi masyarakat. • Meningkatkan kesadaran hak an kewajiban masyarakat desa.

Kemasyarakatan • Melindungi, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.• Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa• Memelihara kerukunan sosial dan kegotongroyongan. • Memupuk kebersamaan dan aksi bersama antara pemerintah desa, lembaga-lembaga

desa, dan masyarakat.

• Desa menyiapkan dan menjalankan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan desa, kebutuhan dan kepentingan lokal yang mengoptimalkan potensi dan aset lokal.

• Desa mampu menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti air bersih, Posyandu dan poskesdes untuk kesehatan.

• Desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pangan dan energi.

• Dalam jangka panjang desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan desa yang memadai.

13

No Mandat

pembangunan

(UU Desa)

Jenis kewenangan lokal

1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar

belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll.

2 Sarana dan

prasarana

Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah

ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi

tersier, lapangan, taman desa, dll.

3 Pengembangan

Ekonomi lokal

Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan,

lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi

mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan

perahu, wisata desa.

4 SDA dan

lingkungan

Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan

sampah, dll.

Pembangunan Perdesaan

Negara

SwastaDesa

Aktor Peran

Negara • Melakukan pemetaan dan penetapan kawasan perdesan

• Regulasi dan proteksi• Investasi dan menerima bagi hasil

Swasta • Investasi dan menerima bagi hasil

Desa • Mengakses sumberdaya ekonomi lintas desa dengan kerjasama antardesa

• Desa mengakses dalam pengambilan keputusan• Desa sebagai shreholder dalam investasi

1. Penataan Or

17

No NAWAKERJA PRIORITAS

1 Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015

2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015;

3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;

4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;

5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;

6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;

7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;

8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;

9 “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

18

1. Penetapan kriteria Desa Mandiri yang telah ditetapkan dalam nawacita dan telah dijadikan lokus prioritas dalam nawa kerja;

2. Pengembangan perekonomian Desa, dengan focus pada peningkatanBUMDes, pasar desa, koperasi dan UKM Di Desa, peningkatan aksessarpras Transportasi pendukung produk unggulan Desa Mandiri;

3. Pengembangan kapasitas Aparat Desa melalui pendampingan Desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan keberlanjutanpengelolaan aset Desa;

4. Pengembangan kemandirian Desa secara komprehensif untuk dapatmerubah paradigma membangun Desa menjadi Desa membangunsecara Mandiri; dan

5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa melalui pemberdayaanmasyarakat Desa, termasuk Desa adat, serta penguatan skim musyawarah Desa.

19

Dasar Pertimbangan1. Nawa Kerja telah menetapkan 5.000 desa mandiri akan

diluncurkan di tahun 20152. RPJMN 2015-2019 telah menetapkan pembangunan desa

mandiri sedikitnya 2.000 hingga target 5.000 desa pada akhir2019

Bagaimana kriteria desa mandiri yang disepakati?1. Tim Transisi menetapkan 6 (enam) kriteria yang membangun

desa mandiri: Desa Tangguh dan Lestari, Desa Sehat, DesaPintar, Desa Makmur, Desa, Maju, dan Desa Demokratis?

2. Bagaimana korelasi antara Desa Mandiri dengan tingkatperkembangan desa: Swadaya-Swakarsa-Swasembada?

3. Bagaimana korelasi antara Desa Mandiri dengan DesaTertinggal, Desa Berkembang dan Desa Maju, yang ditetapkanBappenas dalam Indeks Pembangunan Desa?

20

Dasar PertimbanganNawa Kerja telah menetapkan target akan dikembangkan 5.000 BUMDes, revitalisasi 5.000 pasar desa, dan bantuan modal untuk Koperasi dan UKM di 5.000 desa mandiri, serta akan membangun infrastruktur transportasi untuk mendukung pengembangan produk unggulan pada 5.000 desa mandiri

Bagaimana strategi pengembangan perekonomian desa mandiri?1.Apakah basis potensi perekonomian desa mandiri?2.Bagaimana strategi pengembangan BUMDes yang berbasis potensi perekonomian desa mandiri?3.Bagaimana kondisi eksisting dan peluang revitalisasi pasar desa sebagai outlet pemasaran potensi perekonomian desa mandiri?4.Bagaimana kondisi eksisting dan peluang permodalan koperasi dan UKM dalam mendukung pengembangan perekonomian desa mandiri?5.Bagaimana kebutuhan dan strategi pembangunan infrastruktur transportasi dalam mendukung produk unggulan desa mandiri?

21

Dasar PertimbanganNawa Kerja telah menetapkan target Pendampingan dan Penguatan kapasitaskelembagaan dan aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015

Bagaimana strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa?1. Bagaimana kondisi eksisting dan strategi peningkatan kapasitas

kapasitas kelembagaan dan aparatur desa?2. Bagaimana strategi pengembangan kapasitas kelembagan dan aparatur

desa melalui pendampingan desa?3. Sejauh mana kesiapan tenaga pendamping desa, untuk mendukung

peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa khususnyadalam pengelolaan Dana Desa dan keberlanjutan pengelolaan asetDesa?

4. Bagaimana kondisi eksisting dan strategi peningkatan kualitas tenagapendamping desa, dalam mendukung pendampingan pengelolaandana desa dan keberlanjutan pengelolaan aset desa?

5. Bagaimana memenuhi target pendampingan desa, dengan 1 (satu) tenaga pendamping untuk 1 (satu) desa?

22

Dasar Pertimbangan1.Nawa Kerja telah menetapkan target penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;2.Sebagai penjabaran dari PP 60/2014 tentang Dana Desa, Kementerian Keuangan telah menyiapkan Road Map Dana Desa yang akan disalurkan secara bertahap selama periode 2015-2019 hingga mencapai target Rp. 1,4 miliar per desaBagaimana strategi untuk merubah paradigma membangun desa menjadi desa membangun?1.Bagaimana strategi mewujudkan “self governing community and village” yang menjadi dasar desa membangun secara mandiri?2.Apakah kriteria yang disepakati untuk mewujudkan paradigma desa membangun, dan bagaimana prasyarat yang diperlukan untuk terbangunnya “self-governing community or villages”?3.Bagaimana strategi mengoptimalkan dana desa sebagai sumber pendanaan desa membangun secara mandiri?4.Bagaimana tahapan yang ideal dalam menyalurkan dana desa dalam mewujudkan desa membangun secara mandiri?5.Bagaimana strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan dana desa secara produktif dalam mewujudkan desa membangun secara mandiri?

23

24

No Mandat

pembangunan

(UU Desa)

Jenis kewenangan lokal

1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar

belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll.

2 Sarana dan

prasarana

Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah

ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi

tersier, lapangan, taman desa, dll.

3 Pengembangan

Ekonomi lokal

Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan,

lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi

mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan

perahu, wisata desa.

4 SDA dan

lingkungan

Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan

sampah, dll.