manajemen letter pemkab kepulauan riau
DESCRIPTION
Manajemen Letter Pemkab Kepulauan RiauTRANSCRIPT
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
1/66
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MANAGEMENT LETTER
ATAS
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2004
DI
TANJUNG PINANG
Perwakilan : I BPK-RI di Medan
Tanggal : 18 April s.d. 15 Mei 2005
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
2/66
MANAGEMENT LETTER
ATAS
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2004
DI
TANJUNG PINANG
Perwakilan : I BPK-RI di Medan
Tanggal : 18 April s.d. 15 Mei 2005
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
3/66
DAFTAR ISI
Halaman
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 1
Laporan Keuangan Audited (setelah diperiksa). 3
BAB I GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN. 19
A. Dasar Hukum
Pemeriksaan.
19
B. Tujuan
Pemeriksaan
19
C. Lingkup
Pemeriksaan.
19
D. Cakupan Pemeriksaan
19
E. Standar
Pemeriksaan...
20
F. Batasan dan Kendala
Pemeriksaan.
21
G. Laporan Keuangan Unaudited (sebelum
diperiksa)
22
BAB II HASIL PEMERIKSAAN... 28
A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan
Penyusunan Laporan Keuangan. 28
B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan
Keuangan Kota Pekan Baru Tahun Anggaran 2004 29
C. Catatan Pemeriksaan 43
1.
Sistem dan Prosedur Akuntansi belum ditetapkan dalam
Keputusan Wali Kota.. 43
2. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada
kodering yang ditetapkan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun
2002 44
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
4/66
3. Kebijakan akuntansi untuk pengukuran nilai, kapitalisasi
biaya pemeliharaan dan penyusutan aktiva tetap belum dite-
tapkan 46
4. Koordinasi dan pemutakhiran bahan pembukuan antara
Bagian Keuangan dengan unit kerja terkait belum berjalan
dengan baik. 48
5. Terdapat Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan pada Dinas
Kimpraswil yang tidak tercantum dalam Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASK) 50
6.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) senilai
Rp11.002.211.210,00 diterbitkan mendahului pengesahan
APBD Tahun Anggaran 2004.. 53
7. Pertanggunggjawaban Biaya Bantuan Pendukung Lainnya
untuk Pengembangan SDM Anggota DPRD sebesar
Rp3.189.482.978,00 belum didukung bukti yang lengkap.. 55
8. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang dimuat dalam
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2003 belum selesai ditindaklanjuti.. 56
9.
Pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan Anggota DPRDsebesar Rp900.000.000,00 dibayarkan secara tunai 57
10.Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh PT (Persero)
Perusahaan Listrik Negara Wilayah Riau Cabang Pekanbaru
belum disertai Daftar Rekening Listrik Pelanggan.. 58
11.Pemerintah Kota Pekanbaru belum dapat memanfaatkan
dana hasil kerjasama atas peremajaan Pasar Senapelan
Pekanbaru secara optimal 61
LAMPIRAN
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
5/66
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Imam Bonjol No. 22 Telp. (061) 4519039 Fax (061) 4538140 Medan 20152
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2004
Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1973, danPasal 31 UU No. 17 tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran
2004 yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.
Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2004 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI. BPK-RI tidak mengaudit
saldo awal Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut dilakukan dengan berpedoman
pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut
mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan
melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar
untuk memberikan pendapat.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004 bertujuan
untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004 telah
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
6/66
disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam
Peraturan Perundangan yang berlaku.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2004
meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, Neraca per
31 Desember 2004 dan Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004.
Masalah-masalah material yang ditemukan adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan akuntansi untuk pengukuran nilai, kapitalisasi biaya pemeliharaan dan
penyusutan atas aktiva tetap belum ditetapkan.
2. Pertanggungjawaban biaya untuk pengembangan SDM Anggota DPRD sebesar
Rp3.189.482.978,00 hanya didukung bukti penerimaan tunai dari masing-masing
Anggota.
3. Penyetoran Pajak Penerangan Jalan oleh PT. (Persero) PLN Wilayah Riau Cabang
Pekanbaru sebesar Rp18.284.636.102,00 hanya didukung bukti transfer tanpadisertai Daftar Rekening Listrik Pelanggan.
Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun
Anggaran 2004, BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2004, kecuali atas akibat paragraf atas hal-hal yang dimuat dalam
paragraf sebelumnya, telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan
perundangan yang berlaku.
Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru TahunAnggaran 2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
Pemerintah dan DPRD Kota Pekanbaru dalam upaya penyempurnaan Laporan
Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Medan, .... Mei 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan I di Medan
Ketua Tim
Syafruddin Lubis, SE. Ak
Akuntan REG-NEG D 16785
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
7/66
A. Laporan Keuangan Audited (setelah diperiksa).
1. Perhitungan APBD Audited (setelah diperiksa).
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2004
(AUDITED)KODE
REK.
URAIAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
SETELAH
KOREKSI
(RP)
SELI
ANGG
DEN
REAL
(R
1 2 3 4 5 (4
I PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 72.561.262.000,00 71.907.180.535,00 (654.08
1.1.1 Pajak Daerah 32.145.000.000,00 38.215.443.365,00 6.070.4
1.1.2 Retribusi Daerah 30.827.203.500,00 24.523.135.441,00 (6.304.06
1.1.3 Hasil Perusahaan Daerah dan PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan
2.227.826.464,00 1.512.212.557,00 (715.61
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 7.361.232.036,00 7.656.389.172,00 295.1
1.2 DANA PERIMBANGAN 363.208.450.833,00 472.062.972.317,00 108.854.5
1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 154.840.049.833,00 257.784.612.882,00 102.944.5
1.2.2 Dana Alokasi Umum 166.666.922.000,00 166.469.340.510,00 197.5
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.379.619.000,00 0,00 (2.379.6
1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari
Provinsi 39.321.860.000,00 47.809.018.925,00 8.487.1
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH 13.320.000.000,00 13.456.885.534,00 13
JUMLAH PENDAPATAN 449.089.712.833,00 557.427.038.386,00 108.337.3
II BELANJA
2.1 APARATUR DAERAH 295.958.196.297,00 279.752.735.831,00 16.205.4
2.1.1 Belanja Administrasi Umum 254.122.237.932,00 242.047.857.626,00 12.074.3
2.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 223.139.446.736,00 213.902.018.413,00 9.237.4
2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.031.643.521,00 14.336.662.446,00 1.694.9
2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 9.789.110.800,00 9.338.686.175,00 450.4
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 5.162.036.875,00 4.470.490.592,00 691.5
2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 14.132.100.280,00 13.383.538.830,00 748.5
2.1.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 2.389.528.180,00 2.274.554.780,00 114.9
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.611.100,00 8.940.782.450,00 509.8
2.1.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 605.586.000,00 599.459.600,00 6.1
2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 1.686.375.000,00 1.568.742.000,00 117.6
2.1.3 Belanja Modal 27.703.858.085,00 24.321.339.375,00 3.382.5
1 2 3 4 5 (4
2.2 PELAYANAN PUBLIK 171.273.847.206,00 157.468.581.129,00 13.805.2
2.2.1 Belanja Adminisrtrasi Umum 54.510.620.000,00 51.977.093.033,00 2.533.5
2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 26.141.675.000,00 24.984.993.746,00 1.156.6
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
8/66
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.881.177.500,00 24.605.950.075,00 1.257.2
2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 571.700.000,00 569.158.000,00 2.5
2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan 1.916.067.500,00 1.816.991.212,00 99.0
2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 38.756.925.815,00 38.417.015.521,00 339.9
2.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 6.881.130.770,00 6.748.338.620,00 132.7
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.167.324.375,00 15.119.369.626,00 47.92.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 643.190.000,00 630.639.200,00 12.5
2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 16.065.280.670,00 15.918.668.075,00 146.6
2.2.3 Belanja Modal 78.006.301.391,00 67.074.472.575,00 10.931.8
2.3 BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN
KEUANGAN 49.806.437.612,00 46.351.619.469,00 3.454.8
2.4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 553.965.411,00 543.945.000,00 10.0
JUMLAH BELANJA 517.592.446.526,00 484.116.881.429,00 33.475.5
SURPLUS (DEFISIT) 73.310.156.957,00 73.310.1
III PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 73.370.563.693,00 73.370.563.693,00
3.1.2 Transfer dari Dana Cadangan 0,00 0,00
3.1.3 Penerimaan Piutang Tahun Lalu 0,00 526.498.244,00 526.4
3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 0,00
3.1.5 Hasil Penjualan Asset Daerah yg Dipisahkan 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 73.370.563.693,00 73.897.061.937,00 526.4
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal 2.610.000.000,00 2.610.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo 2.257.830.000,00 2.161.295.983,00 96.5
3.2.4 Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 142.435.922.911,00 142.435.9
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 4.867.830.000,00 147.207.218.894,00 142.339.3
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 73.310.156.957,00 73.310.1
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
9/66
2. Laporan Aliran Kas Audited (setelah diperiksa).
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN ALIRAN KAS TAHUN ANGGARAN 2004
(AUDITED)
URAIAN JUMLAH(RP)
1 2
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Aliran Kas Masuk:
1. Pendapatan Asli Daerah 71.907.
2. Pendapatan Dari Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 13.456.885.534,00
Jumlah 557.427.038.386,00
Aliran Kas Keluar:
1. Belanja Administrasi Umum 294.024.950.659,00
- Belanja Pegawai/Personalia 238.887.012.159,00
- Belanja Barang dan Jasa 38.942.612.521,00
- Belanja Perjalanan Dinas 9.907.844.175,00
- Belanja Pemeliharaan 6.287.481.804,00
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 51.800.554.351,00
- Belanja Pegawai/Personalia 9.022.893.400,00
- Belanja Barang dan Jasa 24.060.152.076,00
- Belanja Perjalanan Dinas 1.230.098.800,00
- Belanja Pemeliharaan 17.487.410.075,00
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 46.351.619.469,00
4. Belanja Tidak Tersangka 543.945.000,00
Jumlah 392.721.069.479,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 164.705.968.907,00
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Aliran Kas Masuk1. Penjualan Investasi Jangka Panjang 0,00
2. Penjualan Aktiva Tetap 0,00
Jumlah 0,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
10/66
1 2
Aliran Kas Keluar
1. Belanja Modal/Pembangunan 91.395.811.950,00
2. Pembelian Investasi Jangka Panjang 0,00
Jumlah 91.395.811.950,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (91.395.811.950,00)
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Aliran Kas Masuk
1. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00
2. Transfer dari Dana Cadangan 0,00
3. Penjualan Asset Daerah yang Dipisahkan 0,00
4. Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 526.498.244,00
Jumlah 526.498.244,00
Aliran Kas Keluar
1. Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 2.161.295.983,00
2. Transfer ke Dana Cadangan 0,00
3. Penyertaan Modal 2.610.000.000,00
4. Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 0,00
Jumlah 4.771.295.983,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (4.244.797.739,00)
Kenaikan Kas Bersih Selama Periode 69.065.359.218,00
Saldo Awal 73.370.563.693,00
Saldo Akhir 142.435.922.911,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
11/66
3. Neraca Audited (setelah diperiksa).
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
NERACA DAERAHPER 31 DESEMBER 2004
(AUDITED)
KODE REK. URAIAN JUMLAH (RP)
1 2 3
4 AKTIVA
4.1 AKTIVA LANCAR
4.1.1 Kas dan Bank 142.435.922.911,00
4.1.4 Piutang Pajak 2.478.222.578,00
4.1.5 Piutang Retribusi 6.275.180,00
4.1.6 Piutang Dana Perimbangan 470.734.763,50
4.1.8 Piutang Lain-lain 478.722.592,06
4.1.10 Belanja Dibayar Dimuka 3.120.250,65
Jumlah Aktiva Lancar 145.872.998.275,21
4.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
4.2.1 Investasi Dalam Saham 17.872.865.830,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang 17.872.865.830,00
4.3 AKTIVA TETAP
4.3.1 Tanah 850.799.407.000,004.3.2 Jalan dan Jembatan 1.885.929.239.987,00
4.3.3 Bangunan Air 33.753.102.000,00
4.3.4 Instalasi dan Jaringan 6.207.422.950,00
4.3.6 Gedung 302.810.255.819,00
4.3.8 Mesin dan Peralatan 26.854.350.000,00
4.3.9 Kendaraan 31.680.545.000,00
4.3.12 Meubeleur dan Perlengkapan 32.711.348.100,00
4.3.16 Buku Perpustakaan 1.831.081.000,00
4.3.18 Hewan Ternak dan Tanaman 1.362.777.000,00
Jumlah Aktiva Tetap 3.173.939.528.856,00
4.4 DANA CADANGAN
4.4.1 Dana Cadangan 0,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
12/66
1 2 3
4.5 AKTIVA LAIN LAIN
4.5.2 BOT (Built, Operate and Transfer) 0,00
4.5.3 Bangunan Dalam Pengerjaan 51.162.223.516,00
Jumlah Aktiva Lain Lain 51.162.223.516,00
TOTAL AKTIVA 3.388.847.616.477,21
5 UTANG
5.1 UTANG LANCAR
5.1.1 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 1.268.994.199,02
5.1.2 Utang Belanja 22.282.458.270,00
5.1.3 Utang Pajak 97.013.234,00
Jumlah Utang Jangka Pendek 23.648.465.703,02
5.2 UTANG JANGKA PANJANG
5.2.1 Utang Dalam Negeri 0,00
5.2.2 Utang Luar Negeri 0,00
Jumlah Utang Jangka Panjang 0,00
6 EKUITAS DANA
6.1 Ekuitas Dana Umum 3.365.199.150.774,19
6.2 Ekuitas Dana Dicadangkan 0,00
6.3 Ekuitas Dana Donasi 0,00
Jumlah Ekuitas Dana 3.365.199.150.774,19
TOTAL UTANG DAN EKUITAS 3.388.847.616.477,21
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
13/66
B. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Audited (setelah diperiksa).
1. Perhitungan APBD
a. Pendapatan Daerah1.1.1 Pajak Daerah
Saldo akun Pajak Daerah sebesar Rp38.215.443.365,00 merupakan pendapata
dari berbagai jenis pajak yang diterima selama tahun 2004.
1.1.2 Retribusi Daerah
Saldo akun Retribusi Daerah sebesar Rp24.523.135.441,00 merupaka
pendapatan dari berbagai jenis retribusi yang diterima selama tahun 2004.
1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yan
Dipisahkan
Saldo akun Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaa
Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.512.212.557,00 merupakan pendapata
yang diterima selama tahun 2004.
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Saldo akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesa
Rp7.656.389.172,00 merupakan pendapatan yang diterima selama tahun 2004.
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
Saldo akun Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp257.784.612.882,0
merupakan pendapatan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang diterima selam
tahun 2004.
1.2.2 Dana Alokasi Umum
Saldo akun Dana Alokasi Umum sebesar Rp166.469.340.510,00 adala
pendapatan Dana Alokasi Umum yang diterima selama tahun 2004.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
14/66
1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
Saldo akun Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesa
Rp47.809.018.925,00 merupakan pendapatan yang diterima selama tahun 2004.
b. Belanja Daerah
2.1.1 Belanja Administrasi Umum-Aparatur Daerah
Saldo akun Belanja Administrasi Umum sebesar Rp279.752.735.831,0
merupakan belanja yang sudah dibayar selama tahun 2004 terdiri dari Belanj
Pegawai sebesar Rp213.902.018.413,00, Belanja Barang dan Jasa sebesa
Rp14.336.662.446,00, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp9.338.686.175,00 da
Belanja Pemeliharaan sebesar Rp4.470.490.592,00.
2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan-Aparatur Daerah
Saldo akun Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp13.383.538.830,0
merupakan belanja yang sudah dibayar selama tahun 2004 terdiri dari Belanj
Pegawai sebesar Rp2.274.554.780,00, Belanja Barang dan Jasa sebesa
Rp8.940.782.450,00, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp599.459.600,00 da
Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.568.742.000,00.
2.1.3 Belanja Modal/Pembangunan-Aparatur Daerah
Saldo akun Belanja Modal/Pembangunan sebesar Rp24.321.339.375,0
merupakan belanja yang sudah dibayar selama tahun 2004.
2.2.1 Belanja Administrasi Umum-Pelayanan Publik
Saldo akun Belanja Administrasi Umum sebesar Rp51.977.093.033,0
merupakan belanja yang sudah dibayar selama tahun 2004 terdiri dari Belanj
Pegawai sebesar Rp24.984.993.746,00, Belanja Barang dan Jasa sebesa
Rp24.605.950.075,00, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp569.158.000,00 da
Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.816.991.212,00.
2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan-Pelayanan Publik
Saldo akun Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp38.417.015.521,0
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
15/66
merupakan belanja yang sudah dibayar selama tahun 2004 terdiri dari Belanj
Pegawai sebesar Rp6.748.338.620,00, Belanja Barang dan Jasa sebesa
Rp15.119.369.626,00, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp630.639.200,00 da
Belanja Pemeliharaan sebesar Rp15.918.668.075,00.
2.2.3 Belanja Modal/Pembangunan-Pelayanan Publik
Saldo akun Belanja Modal sebesar Rp67.074.472.575,00 merupakan belanja yan
sudah dibayar selama tahun 2004.
2.3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Saldo akun Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesa
Rp46.351.619.469,00 merupakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuanga
yang sudah dibayar selama tahun 2004.
2.4 Belanja Tidak Tersangka
Saldo akun Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp543.945.000,00 merupaka
Belanja Tidak Tersangka yang sudah dibayar selama tahun 2004.
c. Pembiayaan
Penerimaan Daerah
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu
Saldo akun Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu sebesa
Rp73.370.563.693,00 merupakan saldo Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggara
2003.
3.1.3 Penerimaan Piutang Tahun Lalu
Saldo akun Penerimaan Piutang Tahun Lalu sebesar Rp526.498.244,0
merupakan realisasi penerimaan dari berbagai jenis piutang tahun 2003 yan
diterima di tahun 2004.
Pengeluaran Daerah
3.2.2 Penyertaan Modal
Saldo akun Penyertaan Modal sebesar Rp2.610.000.000,00 merupaka
penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau sebesar Rp1.110.000.000,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
16/66
PT. Riau Air Lines sebesar Rp500.000.000,00 dan PD. Pembangunan sebesa
Rp1.000.000.000,00 selama tahun 2004.
3.2.3 Pengeluaran Daerah Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
Saldo akun Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh tempo sebesa
Rp2.161.295.983,00 merupakan realisasi pembayaran utang pokok yang jatu
tempo dalam tahun 2004.
3.2.4 Sisa Lebih Tahun Anggaran Berkenaan
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Berkenaan sebesa
Rp142.435.922.911,00 merupakan selisih Surplus dan Pembiayaan Penerimaa
Daerah dengan Pembiayaan Pengeluaran Daerah tahun 2004, yaitu:
a.
Surplus Anggaran 2004.Rp73.310.156.957,00b. Pembiayaan Penerimaan Daerah.. Rp73.897.061.937,00
Dikurangi :
Pembiayaan Pengeluaran Daerah ..(Rp 4.771.295.983,00)
2. Laporan Aliran Kas
a. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp164.705.968.907,00 merupaka
selisih aliran kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi tahun 2004 sebesaRp557.427.038.386,00 dengan aliran kas keluar pada tahun berkenaan sebesa
Rp392.721.069.479,00.
b. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp91.395.811.950,00 merupaka
aliran kas keluar untuk belanja modal pada tahun 2004 sebesar Rp91.395.811.950,00.
c. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp4.244.797.739,00 merupaka
selisih aliran kas masuk yang berasal dari aktivitas pembiayaan tahun 2004 sebesa
Rp526.498.244,00 dengan aliran kas keluar pada tahun berkenaan sebesa
Rp4.771.295.983,00.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
17/66
3. Neraca
a. Aktiva
Aktiva Lancar
4.1.1 Kas dan Bank
Saldo akun Kas dan Bank per 31 Desember 2004 sebesar Rp142.435.922.911,0
terdiri dari saldo pada Pemegang Kas sebesar Rp9.779.635.856,00 dan rekenin
BUD sebesar Rp132.656.287.055,00.
4.1.4 Piutang Pajak
Saldo akun Piutang Pajak per 31 Desember 2003 sebesar Rp2.478.222.578,0
merupakan saldo piutang pajak yang belum terealisir pada tahun 2004 namu
telah menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru, terdiri dari:
a. Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp1.388.177.864,00
b. Pajak Reklame sebesar Rp295.002.307,00
c. Pajak Hiburan sebesar Rp441.666.435,00
d. Pajak Parkir sebesar Rp120.319.295,00
e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp233.056.677,00.
4.1.5 Piutang Retribusi
Saldo akun Piutang Retribusi per 31 Desember 2004 sebesar Rp6.275.180,0
merupakan saldo Piutang Retribusi Leges yang belum terealisir pada tahun 200
namun telah menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru.
4.1.6 Piutang Dana Perimbangan
Saldo akun Piutang Dana Perimbangan per 31 Desember 2004 sebesa
Rp470.734.763,50 adalah Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provins
yaitu Bagi Hasil Pajak Air BawahTanah/Air Permukaan yang belum terealis
pada tahun 2004 namun telah menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru.
4.1.8 Piutang Lain-lain
Saldo akun Piutang Lain-lain per 31 Desember 2004 sebesar Rp478.722.592,0
merupakan Piutang Lain-lain yang belum terealisir pada tahun 2004 namun tela
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
18/66
menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru, terdiri dari:
a. Piutang TP/TGR sebesar Rp96.719.860,06
b. Piutang Hasil Perusahaan Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yan
Dipisahkan sebesar Rp381.802.732,00
c.
Lain-lain Piutang sebesar Rp200.000,00.
4.1.10 Belanja Dibayar Dimuka
Saldo akun Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2004 sebesa
Rp3.120.250,65 merupakan kelebihan pembayaran upah pungut Paja
Penerangan Jalan kepada PT. (Persero) PLN Wilayah Riau Cabang Pekanbaru.
Investasi Jangka Panjang
4.2.1 Investasi Dalam Saham
Saldo akun Investasi Dalam Saham per 31 Desember 2004 sebesa
Rp17.872.865.830,00 merupakan penyertaan saham Pemerintah Kota Pekanbar
pada beberapa badan hukum, yaitu:
a. PT. Bank Riau sebesar Rp3.403.000.000,00
b. PDAM Tirta Siak sebesar Rp11.719.365.830,00
c. PT. Riau Airlines sebesar Rp1.500.000.000,00
d. PD. Pembangunan sebesar Rp1.250.500.000,00.
Aktiva Tetap
4.3.1 Tanah
Saldo akun Tanah per 31 Desember 2004 sebesar Rp850.799.407.000,0
merupakan nilai tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan has
revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia dan hasil pengadaan yang dibiaya
dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.2 Jalan dan Jembatan
Saldo akun Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2004 sebesar
Rp1.885.929.239.987,00 merupakan nilai jalan dan jembatan milik Pemerinta
Kota Pekanbaru berdasarkan hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesi
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
19/66
dan hasil pengadaan yang dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.3 Bangunan Air
Saldo akun Bangunan Air per 31 Desember 2004 sebesar Rp33.753.102.000,0
merupakan nilai bangunan air milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarka
hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia dan hasil pengadaan yan
dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.4 Instalasi dan Jaringan
Saldo akun Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2004 sebesar
Rp6.207.422.950,00 merupakan nilai instalasi dan jaringan milik Pemerinta
Kota Pekanbaru berdasarkan hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesi
dan hasil pengadaan yang dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.6 Gedung
Saldo akun Gedung per 31 Desember 2004 sebesar Rp302.810.255.819,0
merupakan nilai gedung dan monumen milik Pemerintah Kota Pekanbar
berdasarkan hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia dan has
pengadaan yang dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.8 Mesin dan Peralatan
Saldo akun Mesin dan Peralatan per 31 Desember 2004 sebesa
Rp26.854.350.000,00 merupakan nilai mesin dan peralatan berupa alat besar
studio dan komunikasi, kedokteran, bengkel dan ukur, persenjataan da
keamanan serta laboratorium milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarka
hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia dan hasil pengadaan yan
dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.9 Kendaraan
Saldo akun Kendaraan per 31 Desember 2004 sebesar Rp31.680.545.000,0
merupakan nilai kendaraan milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan has
revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia dan hasil pengadaan yang dibiaya
dari Belanja Modal pada tahun 2004.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
20/66
4.3.12 Meubeleur dan Perlengkapan
Saldo akun Meubeleur dan Perlengkapan per 31 Desember 2004 sebesa
Rp32.711.348.100,00 merupakan nilai meubeleur dan perlengkapan berupa ala
kantor dan rumah tangga serta barang bercorak kesenian milik Pemerintah Kot
Pekanbaru berdasarkan hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia da
hasil pengadaan yang dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.16 Buku Perpustakaan
Saldo akun Buku Perpustakaan per 31 Desember 2004 sebesa
Rp1.831.081.000,00 merupakan nilai buku perpustakaan milik Pemerintah Kot
Pekanbaru berdasarkan hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia da
hasil pengadaan yang dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
4.3.18 Hewan Ternak
Saldo akun Hewan Ternak per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.362.777.000,0
merupakan nilai hewan ternak milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarka
hasil revaluasi asset oleh PT. Surveyor Indonesia dan hasil pengadaan yan
dibiayai dari Belanja Modal pada tahun 2004.
Aktiva Lain-lain
4.5.3 Bangunan Dalam Pengerjaan
Saldo akun Bangunan Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2004 sebesa
Rp51.162.223.516,00 merupakan nilai pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan yan
belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar
Rp24.443.754.253,00 dan Pemeliharaan Berkala Jalan yang telah selesai tetap
belum diserahterimakan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesa
Rp26.718.469.263,00.
b. Utang
Utang Lancar
5.1.1 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
Saldo akun Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang per 31 Desember 200
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
21/66
sebesar Rp1.268.994.199,02 merupakan saldo Bagian Lancar Hutang Jangk
Panjang berupa Pinjaman Eks Loan ADB No. 983/984-INO tanggal 16 Apr
1990 No. SLA-620/DDI/119 tanggal 7 Desember 1991 yang akan jatuh temp
pada tahun 2005.
5.1.2 Utang Belanja
Saldo akun Utang Belanja per 31 Desember 2004 sebesar Rp22.282.458.270,0
adalah Utang Perhitungan Pihak Ketiga yaitu nilai yang harus dibayarka
kepada pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan pemasangan lampu jala
yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum diselesaikan.
5.1.3 Utang Pajak
Saldo akun Utang Pajak per 31 Desember 2004 sebesar Rp97.013.234,0
merupakan pajak yang telah dipungut oleh Pemegang Kas namun belum
disetorkan dan masih merupakan bagian uang-uang untuk dipertanggungjawab
kan yang belum diselesaikan sampai dengan tahun anggaran berakhir.
c. Ekuitas Dana
6.1 Ekuitas Dana Umum
Saldo akun Ekuitas Dana Umum per 31 Desember 2004 sebesar
Rp3.365.199.150.774,19 merupakan selisih bersih antara nilai aktiva denga
nilai utang pada akhir tahun anggaran masing-masing sebesa
Rp3.388.847.616.477,21 dan Rp23.648.465.703,02.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
22/66
BAB I
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
A. Dasar Hukum Pemeriksaan
1. Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan;
3. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
4. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
B. Tujuan Pemeriksaan
Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Pekanbaru sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD Tahun
Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah.
C. Lingkup Pemeriksaan
Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2004, meliputi:
1. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004;
2.
Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004;3. Neraca per 31 Desember 2004;
4. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
23/66
D. Cakupan Pemeriksaan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2004
meliputi pengujian substantif atas transaksi yang dibukukan dan disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Aliran Kas serta pengungkapan
informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Daerah tidak termasuk lampiran
laporan keuangan daerah yang meliputi semua transaksi material dalam satu tahun
anggaran yang diperiksa dan pengujian terinci atas saldo-saldo akun-akun yang
material dalam laporan tersebut.
Cakupan pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) yang merupakan
perbandingan antara jumlah realisasi anggaran/saldo akun yang diaudit dan jumlah
realisasi anggaran/ saldo akun (sebelum koreksi) Tahun Anggaran 2004 diuji 100%
untuk kecermatan perhitungan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel
Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2004
No. Uraian Bagian/Pos Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
% Nilai yang Diaudit
(Rp)
A. Perhitungan APBD
1. Pendapatan 449.089.712.833,00 557.973.636.130,00 124,25 557.973.636.130,00
2. Belanja 517.592.446.526,00 484.136.980.929,00 93,54 484.136.980.929,00
3. Pembiayaan (68.502.733.693,00) 73.836.655.201,00 107,78 73.836.655.201,00
- Penerimaan 73.370.563.693,00 73.370.563.693,00 100,00 73.370.563.693,00
- Pengeluaran (4.867.830.000,00) 147.207.218.894,00 3.024,08 147.207.218.894,00
Jumlah A 1.035.184.893.052,00 1.115.947.272.260,00 107,80 1.115.947.272.260,00
B. Neraca
1. Aktiva - 3.385.595.096.921,06 - 3.385.595.096.921,06
2. Utang - 23.648.465.703,02 - 23.648.465.703,02
3. Ekuitas - 3.361.946.631.218,04 - 3.361.946.631.218,04
Jumlah B - 6.771.190.193.842,12 - 6.771.190.193.842,12
E. Standar Pemeriksaan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2004
dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang
diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995, Panduan Manajemen Pemeriksaan, dan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
24/66
F. Batasan dan Kendala Pemeriksaan
Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu
pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI masih menghadapi kendala yaitu
Pemerintah Kota Pekanbaru belum memahami sepenuhnya sistem pembukuan
berganda (double entry) dan dasar pencatatan akrual. Pemerintah Kota Pekanbaru
dalam melakukan pencatatan atas pendapatan pada Perhitungan APBD menggunakan
cash basis dan oleh karenanya seluruh realisasi pendapatan dicatat sebagai realisasi
pendapatan pada tahun anggaran berkenaan, sedangkan menurut Kepmendagri No. 29
Tahun 2002 pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan kas modifikasi yang
mengharuskan adanya pemisahan pembukuan penerimaan yang berasal dari
penagihan piutang tahun sebelumnya dalam kelompok pembiayaan penerimaan
dengan pendapatan murni pada tahun anggaran berkenaan.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
25/66
G. Laporan Keuangan Unaudited (sebelum diperiksa).
1. Perhitungan APBD Unaudited (sebelum diperiksa).
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2004
(UNAUDITED)
KODE
REK.URAIAN
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
SELIS
ANGGA
DENG
REALI
(RP
1 2 3 4 5 (4-
I PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 72.561.262.000,00 72.068.235.289,00 (493.02
1.1.1 Pajak Daerah 32.145.000.000,00 38.336.347.939,00 6.191.341.1.2 Retribusi Daerah 30.827.203.500,00 24.543.186.121,00 (6.284.01
1.1.3 Hasil Perusahaan Daerah dan Pengelolaan 2.227.826.464,00 1.512.212.557,00 (715.61
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah 7.361.232.036,00 7.676.488.672,00 315.25
1.2 DANA PERIMBANGAN
1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 154.840.049.833,00 257.784.612.882,00 102.944.56
1.2.2 Dana Alokasi Umum 166.666.922.000,00 166.469.340.510,00 (197.58
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.379.619.000,00 0,00 (2.379.61
1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keu. Dari Propinsi 39.321.860.000,00 48.194.561.915,00 8.872.70
1.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 13.320.000.000,00 13.456.885.534,00 136.88JUMLAH PENDAPATAN 449.089.712.833,00 557.973.636.130,00 108.883.92
II BELANJA
2.1 APARATUR DAERAH 295.958.196.297,00 279.772.835.331,00 16.185.36
2.1.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 254.122.237.932,00 242.067.957.126,00 12.054.28
2.1.1.1 Belanja Pegawai / Personalia 223.139.446.736,00 213.922.117.913,00 9.217.32
2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.031.643.521,00 14.336.662.446,00 1.694.98
2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 9.789.110.800,00 9.338.686.175,00 450.42
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 5.162.036.875,00 4.470.490.592,00 691.54
2.1.2 BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN 14.132.100.280,00 13.383.538.830,00 748.56
2.1.2.1 Belanja Pegawai / Personalia 2.389.528.180,00 2.274.554.780,00 114.97
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.611.100,00 8.940.782.450,00 509.82
2.1.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 605.586.000,00 599.459.600,00 6.12
2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 1.686.375.000,00 1.568.742.000,00 117.63
2.1.3 BELANJA MODAL 27.703.858.085,00 24.321.339.375,00 3.382.51
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
26/66
1 2 3 4 5
2.2 PELAYANAN PUBLIK 171.273.847.206,00 157.468.581.129,00 13.805.26
2.2.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 54.510.620.000,00 51.977.093.033,00 2.533.52
2.2.1.1 Belanja Pegawai / Personalia 26.141.675.000,00 24.984.993.746,00 1.156.68
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.881.177.500,00 24.605.950.075,00 1.275.22
2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 571.700.000,00 569.158.000,00 2.54
2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan 1.916.067.500,00 1.816.991.212,00 99.07
2.2.2 BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN 38.756.925.815,00 38.417.015.521,00 339.91
2.2.2.1 Belanja Pegawai / Personalia 6.881.130.770,00 6.748.338.620,00 132.79
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.167.324.375,00 15.119.369.626,00 47.95
2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 643.190.000,00 630.639.200,00 12.55
2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 16.065.280.670,00 15.918.668.075,00 146.61
2.2.3 BELANJA MODAL 78.006.301.391,00 67.074.872.575,00 10.931.42
2.3 BLJ. BAGI HASIL & BANT. KEUANGAN 49.806.437.612,00 46.351.619.469,00 3.454.81
2.4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 553.965.411,00 543.395.000,00 10.57
JUMLAH BELANJA 517.592.446.526,00 484.136.980.929,00 33.455.46
SURPLUS / DEFISIT (68.502.733.693,00) 73.836.655.201,00 5.333.92
III PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 73.370.563.693,00 73.370.563.693,00
3.1.2 Transfer Dari Dana Cadangan 0,00 0,00
3.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 0,00
3.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 73.370.563.693,00 73.370.563.693,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Transfer Ke Dana Cadangan 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal 2.610.000.000,00 2.610.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo 2.257.830.000,00 2.161.295.983,00 96.53
3.2.4 Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 142.435.922.911,00 142.435.92
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 4.867.830.000,00 147.207.218.894,00 142.339.38
PEMBIAYAAN NETTO 68.502.733.693,00 (73.836.655.201,00) 5.333.92
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
27/66
2. Laporan Aliran Kas Unaudited (sebelum diperiksa)
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN ALIRAN KAS TAHUN ANGGARAN 2004
(UNAUDITED)
URAIAN JUMLAH (RP)
1 2
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Aliran Kas Masuk : 557.973.636.130,00
1. Pendapatan Asli Daerah 72.068.235.289,00
2. Pendapatan Dari Dana Perimbangan 472.448.515.307,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 13.456.885.534,00
Aliran Kas Keluar :
1. Belanja Administrasi Umum 294.045.050.159,00
- Belanja Pegawai / Personalia 238.907.111.659,00 - Belanja Barang dan Jasa 38.942.612.521,00
- Belanja Perjalanan Dinas 9.907.844.175,00
- Belanja Pemeliharaan 6.287.481.804,00
2. Belanja Operasi Dan Pemeliharaan 51.800.554.351,00
- Belanja Pegawai / Personalia 9.022.893.400,00
- Belanja Barang dan Jasa 24.060.152.076,00
- Belanja Perjalanan Dinas 1.230.098.800,00
- Belanja Pemeliharaan 17.487.410.075,00
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 46.351.619.469,00
4. Belanja Tidak Tersangka 543.945.000,00
Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 165.232.467.151,00
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Aliran Kas Masuk : 0,00
1. Penjualan Investasi Jangka Panjang 0,00
2. Penjualan Aktiva Tetap 0,00
Aliran Kas Keluar : 91.395.811.950,00
1. Belanja Modal / Pembangunan 91.395.811.950,00
2. Pembelian Investasi Jangka Panjang 0,00
Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (91.395.811.950,00)
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
28/66
1 2
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Aliran Kas Masuk : 0,00
1. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00
2. Transfer dari Dana Cadangan 0,00
3. Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan 0,00
4. Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 0,00
Aliran Kas Keluar : 4.771.295.983,00
1. Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 2.161.295.983,00
2. Transfer ke Dana Cadangan 0,00
3. Penyertaan Modal 2.610.000.000,00
4. Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 0,00
Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (4.771.295.983,00)
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas Selama Periode
(I+II+III) 69.065.359.218,00
Saldo Awal 73.370.563.693,00
Saldo Akhir 142.435.922.911,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
29/66
3. Neraca Unaudited (sebelum diperiksa).
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
NERACA PER 31 DESEMBER 2004(UNAUDITED)
URAIAN JUMLAH (RP)
1 2
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas 142.435.922.911,00
- BUD 132.656.287.055,00
- Pemegang Kas Unit Kerja 9.779.635.856,00
Piutang 262.733.808,06Persediaan 0,00
Belanja Dibayar Dimuka 0,00
Jumlah Aktiva Lancar 142.698.656.719,06
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Dalam Saham 17.872.865.830,00
Investasi Dalam Obligasi 0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang 17.872.865.830,00
AKTIVA TETAP
Tanah 850.799.407.000,00
Jalan Dan Jembatan 1.928.615.020.425,00
Bangunan Air 33.753.102.000,00
Instalasi Dan Jaringan 5.849.684.950,00
Gedung 287.495.348.644,00
Mesin dan Peralatan 26.777.311.000,00
Kendaraan 31.680.545.000,00
Meubelair dan Perlengkapan 32.415.543.100,00
Buku Perpustakaan 1.831.081.000,00Hewan Ternak dan Tanaman 1.362.777.000,00
Jumlah Aktiva Tetap 3.200.579.820.119,00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
30/66
1 2
AKTIVA LAIN LAIN
BOT (Built, Operate and Transfer) 0,00
Bangunan Dalam Pengerjaan 24.443.754.253,00
Jumlah Aktiva Lain Lain 24.443.754.253,00
TOTAL AKTIVA 3.385.595.096.921,06
UTANG
UTANG JANGKA PENDEK
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 22.282.458.270,00
Utang Pajak 97.013.234,00
Jumlah Utang Jangka Pendek 22.379.471.504,00
UTANG JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 1.268.994.199,00
Utang Luar Negeri 0,00
Jumlah Utang Jangka Panjang 1.268.994.199,00
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Umum 3.361.946.631.218,04
Ekuitas Dana Dicadangkan 0,00
Ekuitas Dana Donasi 0,00
Jumlah Ekuitas Dana 3.361.946.631.218,04
TOTAL UTANG DAN EKUITAS 3.385.595.096.921,06
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
31/66
BAB II
HASIL PEMERIKSAAN
A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan
Laporan Keuangan.
Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Pekanbaru
dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kota Pekanbaru.
Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2004 diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan
berganda (double entry) dengan dasar kas sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah
No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Tahun
Anggaran 2004 telah ditetapkan Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2004 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah No. 9 Seri D tanggal 28 Juli 2004, namun belum diikuti dengan
Keputusan Wali Kota Pekanbaru tentang Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah.
Berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban menyusun Laporan Keuangan
Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.
Hasil penelaahan atas Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan
Keuangan serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru yang kami uji ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan
yang berlaku, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan minimal sebanyak tiga
kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan personil di Bagian Keuangan, sehingga pemisahan fungsi secara
tegas antara sub bagian yang ada seperti Sub Bagian Pembukuan dengan Sub
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
32/66
Bagian Verifikasi belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing sub bagian.
2. Kurangnya koordinasi antara unit kerja yang menyelenggarakan penyusunan
Laporan Keuangan dhi. Bagian Keuangan dengan unit kerja terkait seperti Dinas
Pendapatan dan Bagian Perlengkapan, sehingga cross check bahan dan data
pembukuan belum berjalan dengan baik.
3. Adanya inkonsistensi penerapan ketentuan yang seharusnya dipedomani seperti
kesalahan dalam mencatat penerimaan piutang tahun sebelumnya sebagai
pendapatan tahun berjalan serta kesalahan dalam penganggaran dan nomenklatur
yang berpengaruh terhadap nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK-RI menyarankan agar
Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan review atas sistem pembukuan dan
penyusunan Laporan Keuangannya.
B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2004.
Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (sebelum disampaikan ke
DPRD) Tahun Anggaran 2004 yang telah disajikan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru, BPK-RI telah mengajukan 21 koreksi dengan nilai koreksi saldo akunmenurut menurut objek sebesar Rp48.384.486.925,17 kepada Pemerintah Kota
Pekanbaru. Koreksi yang dilakukan BPK-RI didasarkan atas kebenaran formal dari
bukti akuntansi.
Koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kesalahan karena belum dicatat
Neraca
Akun Piutang
Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Pekanbaru telah mempunyai hak
untuk memperoleh pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran sebesar
Rp1.386.126.519,00, Pajak Reklame sebesar Rp276.415.333,00, Pajak Hiburan
sebesar Rp367.062.662,00, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dari PT. Caltex
Pacific Indonesia sebesar Rp233.056.677,00, Pajak Parkir sebesar
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
33/66
Rp120.319.295,00, Kompensasi Pembangunan Pasar Bawah sebesar
Rp275.779.000,00, Royalti Pembangunan Pasar Sail sebesar Rp106.023.732,00
dan Bagi Hasil Pajak Air Bawah Tanah dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar
Rp442.973.709,50 serta Piutang Lain-lain sebesar Rp200.000,00 atau seluruhnya
sebesar Rp3.207.956.927,50, namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum
terealisir dan Pemerintah Kota Pekanbaru belum melakukan pencatatan atas
transaksi tersebut. Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Piutang Pajak Rp2.382.980.486,00
Piutang Lain-lain Rp 382.002.732,00
Piutang Dana Perimbangan Rp 442.973.709,50
Ekuitas Dana Umum Rp3.207.956.927,50
2.
Kesalahan Aritmatika (dicatat pada akun yang benar tetapi salah jumlah)
a. Perhitungan APBD
1) Akun Lain-lain PAD yang Sah
Berdasarkan Surat Tanda Setoran, pengembalian sisa gaji dan tunjangan
pada Dinas Dikpora adalah sebesar Rp41.139.964,00, sehingga melebihi
jumlah yang seharusnya dikembalikan, yaitu sebesar Rp41.139.464,00.
Atas transaksi tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru telah mencatat
dengan jurnal sebagai berikut:Kas Rp41.139.964,00
Belanja Pegawai BAU Rp41.139.964,00
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Kas Rp41.139.964,00
Belanja Pegawai BAU Rp41.139.464,00
Lain-lain PAD yang Sah Rp 500,00
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Belanja Pegawai BAU Rp500,00
Lain-lain PAD yang Sah Rp500,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
34/66
2) Akun Belanja Administrasi Umum
Pada tahun 2004 Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pembayaran
upah pungut atas Pajak Penerangan Jalan PLN sebesar
Rp917.352.055,75. Jumlah tersebut lebih besar dari yang seharusnya
sebesar Rp914.231.805,00. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kota
Pekanbaru telah melakukan pencatatan sebagai berikut:
Belanja Pegawai-BAU Rp917.352.055,75
Kas Rp917.352.055,75
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Belanja Pegawai-BAU Rp914.231.805,00
Kas Rp914.231.805,00
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Biaya Dibayar Dimuka Rp3.120.250,65
Ekuitas Dana Umum Rp3.120.250,65
b. Neraca
1) Akun Piutang
a) Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Pekanbaru telah
melakukan pencatatan atas nilai Piutang Pajak Penerangan Jalan dan
Piutang Retribusi Leges dengan nilai yang lebih besar dari yang
seharusnya. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru
melakukan pencatatan sebagai berikut:
Piutang Pajak Rp 389.302,00
Piutang Retribusi Rp47.883.500,00
Ekuitas Dana Umum Rp48.272.802,00
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Piutang Pajak Rp 0,00
Piutang Retribusi Rp6.275.180,00
Ekuitas Dana Umum Rp6.275.180,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
35/66
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Ekuitas Dana Umum Rp41.997.622,00
Piutang Pajak Rp 389.302,00
Piutang Retribusi Rp41.608.320,00
b) Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Pekanbaru telah
melakukan pencatatan atas nilai Piutang TP/TGR dengan nilai yang
lebih kecil dari yang seharusnya. Atas transaksi tersebut, Pemerintah
Kota Pekanbaru melakukan pencatatan sebagai berikut:
Piutang Lain-lain Rp91.457.860,06
Ekuitas Dana Umum Rp91.457.860,06
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Piutang Lain-lain Rp96.719.860,06
Ekuitas Dana Umum Rp96.719.860,06
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Piutang Lain-lain Rp5.262.000,00
Ekuitas Dana Umum Rp5.262.000,00
2) Akun Aktiva Tetapa) Berdasarkan hasil revaluasi oleh PT. Surveyor Indonesia, nilai Aktiva
Tetap meningkat sebesar Rp9.249.089.000,00, namun nilai yang
dilaporkan oleh Bagian Perlengkapan ke Bagian Keuangan lebih kecil
yaitu sebesar Rp9.233.000.000,00, diantaranya peningkatan nilai
Peralatan Laboratorium pada Dinas Kesehatan dari jumlah sebesar
Rp15.574.130.000,00 menjadi Rp15.590.219.000. Atas transaksi
tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pencatatan
sebagai berikut:
Aktiva Tetap Mesin dan Peralatan Rp15.574.130.000,00
Ekuitas Dana Umum Rp15.574.130.000
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
36/66
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Aktiva Tetap Mesin dan Peralatan Rp15.590.219.000,00
Ekuitas Dana Umum Rp15.590.219.000
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Aktiva Tetap Mesin dan Peralatan Rp16.089.000,00
Ekuitas Dana Umum Rp16.089.000,00
b) Pada Tahun Anggaran 2004 telah diselesaikan pembangunan Gedung
Sekretariat Kota dan selanjutnya dikapitalisir ke aktiva tetap gedung,
namun nilai yang tercatat lebih kecil dari yang seharusnya. Atas
transaksi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan
pencatatan sebagai berikut:
Aktiva Tetap Gedung Rp4.817.056.169,00
Ekuitas Dana Umum Rp4.817.056.169,0
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Aktiva Tetap Gedung Rp4.833.145.169,00
Ekuitas Dana Umum Rp4.833.145.169,0
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Aktiva Tetap Gedung Rp62.089.000,00
Ekuitas Dana Umum Rp62.089.000,00
3. Kesalahan Pembebanan (dicatat tetapi salah akun)
a. Perhitungan APBD
1) Akun Belanja Administrasi Umum
Dalam tahun 2004 terjadi transaksi pengembalian tunjangan Belanja
Pegawai-Belanja Administrasi Umum pada Pos Sekretariat DPRD
sebesar Rp20.100.000,00. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kota
Pekanbaru melakukan pencatatan sebagai berikut:
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
37/66
Kas Rp20.100.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Rp20.100.000,00
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Kas Rp20.100.000,00Belanja Pegawai BAU Rp20.100.000,00
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Lain-lain PAD yang Sah Rp20.100.000,00
Belanja Pegawai - BAU Rp20.100.000,00
2) Akun Pembiayaan
Dalam tahun 2004 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerimapendapatan dari piutang pajak, retribusi, dan bagi hasil dari provinsi
tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp526.498.244,00 serta telah diakui
dan dicatat sebagai pendapatan. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kota
Pekanbaru telah mencatat sebagai berikut:
Kas Rp526.498.244,00
Pendapatan Dana Perimbangan -
Bg.Hsl Pajak dan Bant. Keuangan
dr. Provinsi Rp385.542.990,00Pendapatan Retribusi Daerah Rp 20.050.680,00
Pendapatan Pajak Daerah Rp120.904.574,00
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Kas Rp526.498.244,00
Pembiayaan - Penerimaan Piutang
Tahun Lalu Rp526.498.244,00
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Pendapatan Dana Perimbangan Bg
Hsl Pajak dan Bant. Keuangan dr.
Provinsi Rp385.542.990,00
Pendapatan Retibusi Da-rah Rp 20.050.680,00
Pendapatan Pajak Daerah Rp120.904.574,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
38/66
Pembiayaan - Penerimaan Piu-
tang Tahun Lalu Rp526.498.244,00
b. Neraca
1) Akun Aktiva Tetap
Dalam Tahun Anggaran 2004 telah direalisasikan Belanja Modal Jalan
untuk pembangunan Terminal AKAP Tahap III yang dikelola pleh Dinas
Perhubungan sebesar Rp16.092.311.175,00, dengan rincian sebagai
berikut:
a) Pembangunan Terminal AKAP sebesar Rp15.154.446.675,00
b) Pengadaan meubeleur sebesar Rp99.330.000,00
c) Pengadaan komputer sebesar Rp29.850.000,00
d) Pengadaan alat komunikasi sebesar Rp60.950.000,00
e) Pekerjaan koridor plaza sebesar Rp98.371.500,00
f) Peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Rumbai Ex Caltex
sebesar Rp38.850.000,00
g) Pengadaan rambu-rambu sebesar Rp19.950.000,00
h) Pembuatan marka jalan sebesar Rp105.050.000,00
i) Pembuatan papan tarif parkir sebesar Rp37.425.000
j) Pengadaan penangkal petir sebesar Rp45.500.000,00
k) Pengadaan traffic light dan box kontrol traffic light sebesar
Rp214.990.000,00
l) Pengadaan lampu led sebesar Rp142.748.000,00
Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan
pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:
Aktiva Tetap - Jalan dan Jembatan Rp16.092.311.175,00
Ekuitas Dana Umum Rp16.092.311
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Aktiva Tetap Jalan dan Jembatan Rp 125.000.000,00
Aktiva Tetap Gedung Rp15.252.818.175,00
Aktiva Tetap Meubeleur dan Perlengkapan Rp 295.805.000,00
Aktiva Tetap - Mesin dan Peralatan Rp 60.950.000,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
39/66
Aktiva Tetap - Instalasi dan Jaringan Rp 357.738.000,00
Ekuitas Dana Umum Rp16.092.311
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Aktiva Tetap Gedung Rp15.252.818.175,00Aktiva Tetap - Meubeleur dan Perlengkapan Rp 295.805.000,00
Aktiva Tetap - Mesin dan Peralatan Rp 60.950.000,00
Aktiva Tetap - Instalasi dan Jaringan Rp 357.738.000,00
Ekuitas Dana Umum Rp15.967.311
2) Akun Bangunan Dalam Pengerjaan
Pengeluaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil
sebesar Rp24.799.052.013,00 telah dicatat sebagai penambahan Aktiva
Tetap Jalan dan Jembatan, meskipun pekerjaan tersebut masih dalam
masa pemeliharaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua
(FHO) belum ditandatangani. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kota
Pekanbaru telah mencatat sebagai berikut:
Aktiva Tetap - Jalan dan Jembatan Rp26.718.469.263,00
Ekuitas Dana Umum Rp26.718.469
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:Bangunan Dalam Penger-jaan Rp26.718.469.263,00
Ekuitas Dana Umum Rp26.718.469
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Bangunan Dalam Penger-jaan Rp26.718.469.263,00
Aktiva Tetap - Jalan dan Jembatan Rp26.718.469
3) Akun Utang Jangka Pendek
Berdasarkan Berita Acara Rapat rekonsiliasi perhitungan kewajiban
bunga, jasa bank dan biaya komitmen eks Loan ADB No. 983/984-INO
tanggal 16 April 1990 No. SLA-620/DDI/1991 tanggal 7 Desember 1991
disepakati besar kewajiban bunga, jasa bank dan biaya komitmen sampai
dengan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2005 adalah sebesar
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
40/66
Rp1.268.994.199,02. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kota pekanbaru
telah melakukan pencatatan sebagai berikut:
Ekuitas Dana Umum Rp1.268.994.199,02
Utang Jangka Panjang- Dalam Negeri Rp1.268.994.
Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:
Ekuitas Dana Umum Rp1.268.994.199,02
Utang Jk Pendek - Bag. Lancar Utang Jk.
Panjang Rp1.268.994.
Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:
Utang Jangka Panjang - Dalam Negeri Rp1.268.994.199,02
Utang Jk Pendek - Bag. Lancar Utang Jk.Panjang Rp1.268.994.
Dengan koreksi-koreksi tersebut maka terjadi perubahan saldo pada:
1. Akun-akun dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yaitu:
a. Akun Pendapatan Asli Daerah
Saldo sebelum koreksi Rp72.068.235.289,00
Koreksi tambah Rp 500,00
Koreksi kurang (Rp 161.055.254,00)
Saldo setelah koreksi Rp71.907.180.535,00
Akun Pendapatan Asli Daerah dikoreksi dengan rincian sebagai berikut:
1) Akun Pajak Daerah
Saldo sebelum koreksi Rp38.336.347.939,00
Koreksi kurang (Rp 120.904.574,00)
Saldo setelah koreksi Rp38.215.443.365,00
2)
Akun Retribusi Daerah
Saldo sebelum koreksi Rp24.543.186.121,00
Koreksi kurang (Rp 20.050.680,00)
Saldo setelah koreksi Rp24.523.135.441,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
41/66
3) Akun Lain-lain PAD yang Sah
Saldo sebelum koreksi Rp7.676.488.672,00
Koreksi tambah Rp 500,00
Koreksi kurang (Rp 20.100.000,00)
Saldo setelah koreksi Rp7.656.389.172,00
b. Akun Dana Perimbangan
Saldo sebelum koreksi Rp472.448.515.307,00
Koreksi kurang (Rp 385.542.990,00)
Saldo setelah koreksi Rp472.062.972.317,00
Akun Dana Perimbangan dikoreksi atas perubahan dalam akun Bagi Hasil
Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebagai berikut:
Saldo sebelum koreksi Rp48.194.561.915,00
Koreksi kurang (Rp 385.542.990,00)
Saldo setelah koreksi Rp47.809.018.925,00
c. Akun Belanja Administrasi Umum Aparatur Daerah
Saldo sebelum koreksi Rp242.067.957.126,00
Koreksi tambah Rp 500,00
Koreksi kurang (Rp 20.100.000,00)
Saldo setelah koreksi Rp242.047.857.626,00
Akun Belanja Administrasi Umum dikoreksi atas perubahan dalam akun
Belanja Pegawai, sebagai berikut:
Saldo sebelum koreksi Rp213.922.117.913,00
Koreksi tambah Rp 500,00
Koreksi kurang (Rp 20.100.000,00)
Saldo setelah koreksi Rp213.902.018.413,00
d. Akun Pembiayaan - Penerimaan Daerah
Saldo sebelum koreksi Rp73.370.563.693,00
Koreksi tambah Rp 526.498.244,00
Saldo setelah koreksi Rp73.897.061.937,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
42/66
Akun Pembiayaan - Penerimaan Daerah dikoreksi atas perubahan dalam
akun Penerimaan Piutang Tahun Lalu, sebagai berikut:
Saldo sebelum koreksi Rp 0,00
Koreksi tambah Rp526.498.244,00
Saldo setelah koreksi Rp526.498.244,00
2. Akun-akun dalam Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004, yaitu:
Akun Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu
Saldo sebelum koreksi Rp 0,00
Koreksi tambah Rp526.498.244,00
Saldo setelah koreksi Rp526.498.244,00
3.
Akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2004, yaitu:a. Akun Aktiva Lancar
Saldo sebelum koreksi Rp142.698.656.719,06
Koreksi tambah Rp 3.216.339.178,15
Koreksi kurang (Rp 41.997.622,00)
Saldo setelah koreksi Rp145.872.998.275,21
Akun Aktiva Lancar dikoreksi dengan rincian sebagai berikut:
1) Akun Piutang
Saldo sebelum koreksi Rp 262.733.808,06
Koreksi tambah Rp3.213.218.927,50
Koreksi kurang (Rp 41.997.622,00)
Saldo setelah koreksi Rp3.433.955.113,56
2) Akun Belanja Dibayar Dimuka
Saldo sebelum koreksi Rp 0,00
Koreksi tambah Rp3.120.250,65
Saldo setelah koreksi Rp3.120.250,65
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
43/66
b. Akun Aktiva Tetap
Saldo sebelum koreksi Rp3.200.579.820.119,00
Koreksi tambah Rp 16.045.489.175,00
Koreksi kurang (Rp 42.685.780.438,00)
Saldo setelah koreksi Rp3.173.939.528.856,00
Akun Aktiva Tetap dikoreksi dengan rincian sebagai berikut:
1) Akun Jalan dan Jembatan
Saldo sebelum koreksi Rp1.928.615.020.425,00
Koreksi kurang (Rp 42.685.780.438,00)
Saldo setelah koreksi Rp1.885.929.239.987,00
2) Akun Instalasi dan Jaringan
Saldo sebelum koreksi Rp5.849.684.950,00
Koreksi tambah Rp 357.738.000,00
Saldo setelah koreksi Rp6.207.422.950,00
3) Akun Gedung
Saldo sebelum koreksi Rp287.495.348.644,00
Koreksi tambah Rp 15.314.907.175,00
Saldo setelah koreksi Rp302.810.255.819,00
4) Akun Meubeleur dan Perlengkapan
Saldo sebelum koreksi Rp32.415.543.100,00
Koreksi tambah Rp 295.805.000,00
Saldo setelah koreksi Rp32.711.348.100,00
5) Akun Mesin dan Peralatan
Saldo sebelum koreksi Rp26.777.311.000,00
Koreksi tambah Rp 77.039.000,00Saldo setelah koreksi Rp26.854.350.000,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
44/66
c. Akun Aktiva Lain-lain
Saldo sebelum koreksi Rp24.443.754.253,00
Koreksi tambah Rp26.718.469.263,00
Saldo setelah koreksi Rp51.162.223.516,00
Akun jumlah Aktiva Lain-lain dikoreksi atas perubahan dalam akun
Bangunan Dalam Pengerjaan, sebagai berikut:
Saldo sebelum koreksi Rp24.443.754.253,00
Koreksi tambah Rp26.718.469.263,00
Saldo setelah koreksi Rp51.162.223.516,00
d. Akun Utang Jangka Pendek
Saldo sebelum koreksi Rp 0,00
Koreksi tambah Rp1.268.994.199,02
Saldo setelah koreksi Rp1.268.994.199,02
Akun Jumlah Utang Jangka Pendek dikoreksi atas perubahan dalam akun
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, sebagai berikut:
Saldo sebelum koreksi Rp 0,00
Koreksi tambah Rp1.268.994.199,02
Saldo setelah koreksi Rp1.268.994.199,02
e. Akun Utang Jangka Panjang
Saldo sebelum koreksi Rp1.268.994.199,02
Koreksi kurang (Rp1.268.994.199,02)
Saldo setelah koreksi Rp 0,00
Akun Utang Jangka Panjang dikoreksi atas perubahan dalam akun Utang
Jangka Panjang Dalam Negeri, sebagai berikut:
Saldo sebelum koreksi Rp1.268.994.199,02Koreksi kurang (Rp1.268.994.199,02)
Saldo setelah koreksi Rp 0,00
Keseluruhan koreksi-koreksi dimaksud telah ditindaklanjuti.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
45/66
C. Catatan Pemeriksaan
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (sebelum disampaikan ke
DPRD) Tahun Anggaran 2004 yang disajikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
dapat diungkapkan sebanyak 11 Catatan Pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian
Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya,
yaitu :
1. Sistem dan Prosedur Akuntansi belum ditetapkan dalam Keputusan Wali
Kota.
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Perda No. 6 tanggal 26 Juli 2004 serta
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 9 Seri D No. 4 tanggal 28 Juli
2004. Dalam Perda tersebut antara lain telah diatur tentang sistem pengelolaan
keuangan daerah, prinsip-prinsip dasar penyusunan APBD dan perhitungan
APBD serta sistem akuntansi keuangan daerah. Namun demikian Perda tersebut
belum ditindaklanjuti dengan pembuatan keputusan Wali Kota Pekanbaru yang
mengatur tentang sistem dan prosedur akuntansi yang dapat dijadikan sebagai
petunjuk teknis dan pedoman baku dalam proses pencatatan, penggolongan,
penafsiran maupun perlakuan akuntansi yang dapat menghasilkan konsistensipelaporan keuangan. Dari pemeriksaan diketahui bahwa pelaksanaan pembukuan
dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, namun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Kepmendagri tersebut belum seluruhnya diikuti.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No.
105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
pada Pasal 14 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Pasal 70 yang antara lain menyatakan bahwa sistem
akuntansi keuangan daerah harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
46/66
serta Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah pada Pasal 4 yang antara lain menyatakan bahwa pengelolaan keuangan
daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan peundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.
Kondisi tersebut dapat mempengaruhi ketertiban pengelolaan keuangan
daerah dan kualitas serta konsistensi pelaporan keuangan daerah.
Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya perhatian pihak Pemerintah
Kota Pekanbaru dalam mempersiapkan infrastruktur keuangan daerah
sebagaimana diatur dalam PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun
2002 dan Perda No. 6 Tahun 2004 dimaksud.
Sekretaris Kota Pekanbaru mengakui perlunya penyusunan sistem dan
prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Sehubungan dengan hal
tersebut maka pihak Pemerintah Kota Pekanbaru akan berupaya menyusun
sistem dan prosedur tersebut setelah terlebih dahulu melakukan kajian atau studi
banding dengan daerah lain yang telah menyusun dan menerapkan sistem dan
prosedur terkait sambil menunggu dikeluarkannya Standar Akuntansi Keungan
Daerah oleh instansi yang berkompeten.
BPK-RI menyarankan agar Wali Kota Pekanbaru membentuk tim yangbertugas untuk mengkaji dan merumuskan konsep sistem dan prosedur akuntansi
serta menerbitkan Keputusan Wali Kota berdasarkan draft sistem dan prosedur
yang disusun oleh tim.
2. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada kodering yang
ditetapkan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
Dari pemeriksaan diketahui adanya beberapa kesalahan penganggaran
dalam APBD Tahun Anggaran 2004 antara lain:
a. Penganggaran biaya untuk pembangunan Terminal AKAP dan infrastrukturnya
seperti traffic light, rambu-rambu serta meubeleur dan peralatan komunikasi
sebesar Rp17.776.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.092.311.175,00
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
47/66
yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan seluruhnya dianggarkan dalam
Belanja Modal Jalan dan Jembatan (2.16.01.3.2.01.2).
b. Penerimaan dari piutang daerah tahun sebelumnya sebesar Rp526.498.244,00
yang seharusnya dianggarkan dalam kodering Pembiayaan ternyata dianggarkan
dalam kodering Pendapatan Daerah.
c. Penerimaan yang berasal dari Kantor Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan
Perairan (LLASDP) sebesar Rp340.622.000,00 dan penerimaan Surat
Keterangan Hasil Hutan (SKHH) sebesar Rp60.000.000,00 yang secara teknis
dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian dianggarkan
sebagai sumber pendapatan Sekretariat Kota yaitu pada akun Lain-lain PAD
yang Sah (1.01.03.1.4), seharusnya penerimaan-penerimaan tersebut dianggarkan
dalam akun Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perhubungan (1.16.01.1.4.08)
dan Dinas Pertanian (1.02.01.1.4.08).
Selanjutnya diketahui bahwa meskipun terjadi kesalahan dalam nomenklatur
penganggaran pada APBD, namun hal tersebut belum seluruhnya diperbaiki
dalam penyusunan Perhitungan APBD. Dengan perkataan lain seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk pembangunan Terminal AKAP tetap dibukukan sebagai
pengeluaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan dan realisasi penerimaan piutang
dibukukan seluruhnya sebagai Pendapatan Daerah. Sedangkan penerimaan dariKantor LLASDP dan SKHH dalam Perhitungan APBD telah disajikan sebagai
penerimaan dinas terkait dhi. Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yaitu dalam Lampiran IV tentang kodering belanja, Lampiran V
tentang kodering pembiayaan Lampiran XXIX tentang penyajian Laporan Aliran
Kas yang menyebutkan penerimaan dari piutang sebagai salah satu komponen
pembiayaan dan Lampiran XXX yang mengatur pencatatan transaksi penerimaan
piutang dalam kelompok pembiayaan.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
48/66
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan penyajian
realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, realisasi Pendapatan dan
Pembiayaan dalam Perhitungan APBD, penyajian nilai Aktiva Tetap Jalan
dan Jembatan dalam Neraca serta penyajian nilai arus kas masuk dari
penerimaan piutang dalam Laporan Aliran Kas.
Kondisi tersebut terjadi karena Tim Penyusun Anggaran bekerja kurang
cermat dan belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Kota Pekanbaru mengakui temuan tersebut sebagai bentuk
kekeliruan dan untuk masa mendatang akan diupayakan agar penyusunan APBD
sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
BPK-RI menyarankan agar Wali Kota Pekanbaru menegur secara tertulis
Tim Penyusun Anggaran supaya bekerja lebih cermat dan teliti dalam menyusun
APBD dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan nomenklatur yang diatur
dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
3. Kebijakan akuntansi untuk pengukuran nilai, kapitalisasi biaya
pemeliharaan dan penyusutan aktiva tetap belum ditetapkan.
Dari pemeriksaan atas kebijakan akuntansi yang terkait dengan aktiva
tetap diketahui beberapa hal sebagai berikut:
a. Nilai aktiva tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2004 berasal
dari realisasi belanja modal sebagaimana dianggarkan dalam APBD. Belanja
modal dimaksud adalah nilai yang dianggarkan untuk pekerjaan
konstruksi/fisik aktiva tetap, sedangkan biaya lain yang terkait dengan
perolehan sampai dengan pemanfaatan aktiva tetap dimaksud seperti
honorarium pelaksana pengadaan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan
dianggarkan pada kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
b. Kebijakan akuntansi yang mengatur tentang batasan dan dasar kapitalisasi
biaya pemeliharaan atas aktiva tetap belum ditetapkan.
c. Metode penyusutan aktiva tetap yang dapat digunakan sebagai bahan
perencanaan khususnya dalam hal peremajaan maupun penggantian aktiva
tetap belum dilakukan.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
49/66
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur Kepmendagri
No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal
13 dan Lampiran XXIX yang antara lain menyatakan bahwa:
a. Asset Daerah berupa aktiva tetap selain tanah didepresiasi dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
b. Pengukuran aktiva tetap didasarkan pada seluruh biaya yang telah
dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai dengan aktiva tetap tersebut
siap untuk digunakan.
c. Dalam pengakuan aktiva tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan
antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
Dalam hal ini penambahan, pengembangan maupun penggantian bagian
utama dari suatu aktiva harus dikapitalisasi dan menambah nilai aktiva tetap
bersangkutan. Implikasi dari hal tersebut adalah harus ada aturan yang jelas
apakah sifat dari suatu pengeluaran biaya dapat digolongkan atau memenuhisyarat untuk dikapitalisasi atau tidak.
Kondisi tersebut mempengaruhi kewajaran nilai aktiva tetap yang
disajikan dalam Neraca dan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mempunyai dasar
yang memadai dalam merencanakan penggantian atau penambahan aktiva tetap.
Kondisi tersebut terjadi karena Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah belum sepenuhnya mengakomodasi hal-
hal yang menyangkut kebijakan akuntansi atas aktiva tetap dan belum adanya
Keputusan Wali Kota Pekanbaru yang mengatur tentang hal tersebut.
Sekretaris Kota Pekanbaru mengakui temuan tersebut dan menjelaskan
bahwa pencatatan nilai aktiva tetap dalam neraca yang hanya didasarkan atas
realisasi belanja modal dikarenakan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun
2002 biaya lain yang terkait dengan perolehan aktiva dimaksud ditampung dalam
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
50/66
belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan untuk kapitalisasi biaya
pemeliharaan dan depresiasi pihaknya masih mengalami kendala dalam hal
penentuan batas biaya yang dapat dikapitalisir. Namun demikian pihak
Pemerintah Kota Pekanbaru akan mencari solusi yang tepat diantaranya dengan
melakukan konsultasi teknis dengan Pemerintah Provinsi Riau, Departemen
Dalam Negeri maupun dengan lembaga lain yang berkompeten.
BPK-RI menyarankan agar Wali Kota Pekanbaru membentuk Tim yang
bertugas melakukan pengkajian ulang atas ketentuan yang diatur dalam Perda
No. 6 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta
mengakomodir ketentuan yang mengatur tentang kebijakan akuntansi yang
terkait dengan aktiva tetap dimaksud dalam revisi Perda atau dalam Keputusan
Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi.
4. Koordinasi dan pemutakhiran bahan pembukuan antara Bagian Keuangan
dengan unit kerja terkait belum berjalan dengan baik.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Perda tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru, Bagian Keuangan mempunyai fungsi untuk
mengkompilasi bahan-bahan pembukuan dan menyajikan Laporan Keuangan
Daerah pada setiap tahun anggaran. Selain bersumber dari pertanggungjawaban
yang disampaikan oleh masing-masing Pemegang Kas, maka untuk mencapai
keakuratan data yang akan disajikan dalam Laporan Keuangan diperlukan
adanya koordinasi dengan unit kerja lain diantaranya dengan Dinas Pendapatan
Daerah sebagai koordinator Pendapatan Daerah, Bagian Perlengkapan sebagai
unit yang bertanggung jawab memberikan Daftar Asset Milik Daerah serta
dengan Sekretariat Majelis TP/TGR sebagai pemantau proses penyelesaian
TP/TGR.
Dari pemeriksaan diketahui koordinasi antara ketiga unit kerja tersebut belum
berjalan dengan baik, antara lain terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
a. Saldo awal piutang Tahun Anggaran 2004 maupun penambahan dan
pengurangan piutang dalam Daftar Piutang Daerah yang disampaikan oleh
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
51/66
Dinas Pendapatan Daerah berbeda dengan nilai saldo akhir piutang yang
disajikan dalam Neraca 2003. Demikian pula dengan nilai penambahan dan
pengurangan piutang berbeda dengan nilai menurut SKPD yang diterbitkan
dan realisasi pendapatan yang disajikan dalam Perhitungan APBD, seperti
terlihat pada tabel berikut:
No. Uraian Daftar Piutang
(Rp)
Seharusnya
(Rp)
Selisih
(Rp)
1. Saldo awal Piutang 255.020.688,07 3.314.814.358,06 3.059.793.669,9
2. Mutasi tambah 5.147.157.148,00 40.902.411.300,00 35.755.254.152,0
3. Mutasi kurang 5.139.444.028,00 39.289.964.553,00 34.150.520.525,0
4. Saldo akhir Piutang 262.733.808,07 4.927.261.105,06 4.664.527.296,9
Selisih perangkaan tersebut terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah tidak
mempunyai back up data piutang Tahun Anggaran 2003, dan pencatatan
mutasi tambah/kurang piutang tidak didasarkan atas nilai Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan dan terealisir dalam Tahun Anggaran
2004.
b. Nilai revaluasi aktiva tetap yang disampaikan oleh Bagian Perlengkapan
berdasarkan hasil kerja PT. Suveyor Indonesia sebagai appraisal lebih kecil
dari jumlah yang seharusnya sehingga nilai aktiva tetap yang disajikan oleh
Bagian Keuangan dalam Neraca juga lebih kecil (understated). Berdasarkan
penilaian PT. Surveyor Indonesia penambahan nilai aktiva tetap milik
Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebesar Rp9.249.089.000,00, sedangkan
nilai yang dilaporkan ke Bagian Keuangan adalah sebesar
Rp9.233.000.000,00, sehingga kurang dicatat sebesar Rp16.089.000,00
(Rp9.249.089.000,00 Rp9.233.000.000,00).
c. Terdapat perbedaan nilai TP-TGR tertagih atau yang dibayar selama Tahun
Anggaran 2004 menurut laporan Sekretariat Majelis TP-TGR dengan jumlah
yang dicatat oleh Bagian Keuangan. Berdasarkan data dari Majelis TP-TGRnilai TP-TGR pada akhir Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar
Rp91.457.860,06, sedangkan berdasarkan data TP-TGR yang ada pada
Bagian Keuangan, nilai akhir TP-TGR pada Tahun Anggaran 2004 adalah
sebesar Rp96.719.860,06, sehingga terdapat kekurangan pencatatan
(understated) sebesar Rp5.262.000,00 (Rp96.719.860,06 Rp91.457.860,06).
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
52/66
Seharusnya koordinasi dan pencocokan data antara Bagian Keuangan
dengan Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Perlengkapan dan Sekretariat Majelis
TP-TGR dilaksanakan secara berkala.
Kondisi tersebut mempengaruhi proses penyusunan dan
kehandalan nilai yang akan disajikan dalam Laporan Keuangan oleh
Bagian Keuangan.
Kondisi tersebut terjadi karena belum optimalnya upaya dan perhatian
dari masing-masing Pimpinan unit kerja terkait untuk percepatan penyusunan
dan kehandalan Laporan Keuangan yang disajikan.
Sekretaris Kota Pekanbaru mengakui temuan tersebut dan menjelaskan
bahwa untuk masa mendatang akan dijadwalkan pertemuan secara berkala
minimal sebulan sekali antara unit kerja terkait dengan penyusunan laporan
keuangan daerah.
BPK-RI menyarankan agar Wali Kota Pekanbaru menegur secara tertulis
Kepala Bagian Keuangan, Kepala Dinas Pendapatan, Sekretaris Majelis TP-
TGR, dan Kepala Bagian Perlengkapan supaya melakukan koordinasi dan
pemutakhiran data yang menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan secara
berkala dan lebih meningkatkan koordinasi antar unit kerja tersebut.
5. Terdapat Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan pada Dinas Kimpraswil
yang tidak tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
Dari pemeriksan atas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK),
dokumen kontrak dan gambar jadi pelaksanaan di lapangan (As Build Drawing)
pada Dinas Kimpraswil diketahui terdapat beberapa paket pekerjaan yang
dituangkan dalam DASK tidak sama dengan yang dilaksanakan dalam dokumen
kontrak dan as build drawing, sebagai berikut:
a.
Paket A, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Kelompok Jl.Bukit Barisan senilai
Rp2.992.896.000,00, dilaksanakan oleh PT. Mekar Yakin Sejahtera
berdasarkan kontrak No. 01/KTR-APBD/PEM-
BERKALA/P2J/KIMPRASWIL/2004 tanggal 7 Juni 2004, pekerjaan telah
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
53/66
selesai dan telah dibayar lunas. Rincian pekerjaan pemeliharaan adalah
sebagai berikut:
NO. URAIAN DASK KONTRAK AS BUI
DRAWI
Panjang
(m)
Lebar
(m)
Nilai
(Rp)
Panjang
(m)
Lebar
(m)
Panjang
(m)1. Jl.Bukit Barisan 1.250 5 780.912.000 1.250 5 1.250
2. Jl.Rindang 0.450 4 189.104.000 0.450 4 0.450
3. Jl.Beringin 0,385 4 159.546.000 0,385 4 0,385
4. Jl.BambuKuning
1.675 4 692.745.000 1.675 4 1.675
5. Jl.Terubuk 0,400 4 159.432.000 0,400 4 0,400
6. Jl.Ambu-ambu 0,280 4 176.112.000 0,280 4 0,280
7. Jl.wijaya 0,184 4 76.399.000 0,184 4 0,184
8. Jl.Merak 0,500 4 250.094.000 0,500 4 0,500
9. Jl.Gelugur 0,600 4 232.622.000 0,600 4 0,600
10. Jl.Umban sari 0,261 4 146.444.000 0,261 4 0,261
11. Jl.Tenggiri 0,211 4 129.486.000 0,211 4 0,211
12. Jl.Kampar - - - 0,975 4 0,520
13. Jl.Pandan - - - - - 0,100
b. Paket B, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Kelompok Jl.Kereta Api, senilai
Rp.1.836.979.000,00, dilaksanakan oleh PT. Vira Jaya Riau Perkasa
berdasarkan kontrak No. 02/KTR-APBD/PEM-
BERKALA/P2J/KIMPRASWIL/2004 tanggal 7 Juni 2004, pekerjaan telah
selesai dan telah dibayar lunas. Rincian pekerjaan pemeliharaan adalah
sebagai berikut:NO. URAIAN DASK KONTRAK AS BUI
DRAWI
Panjang
(m)
Lebar
(m)
Nilai
(Rp)
Panjang
(m)
Lebar
(m)
Panjang
(m)
1. Jl.Kereta Api 0,600 6 490.359.000 0,600 6 0,600
2. Jl,Kasah 0,650 6 519.163.000 0,650 6 0,650
3. Jl Garuda 1,050 4 393.331.000 1,050 4 1,050
4. Jl.wonosari 0,744 3,5 314.172.000 0,744 3,5 0,735
5. Jl.Belakang MTQ 0,125 6-7 130.847.000 0,125 6-7 0,125
6. Waringin - - - 0,350 3,5 0,300
c.
Paket C, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Kelompok Jl.Delima, senilaiRp1.783.808.000,00, dilaksanakan oleh PT. Bangun Purba Satahi
berdasarkan kontrak No. 03/KTR-APBD/PEM-
BERKALA/P2J/KIMPRASWIL/2004 tanggal 7 Juni 2004, pekerjaan telah
selesai dan telah dibayar lunas. Rincian pekerjaan pemeliharaan adalah
sebagai berikut:
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
54/66
NO. URAIAN DASK KONTRAK AS BUI
DRAWI
Panjang
(m)
Lebar
(m)
Nilai
(Rp)
Panjang
(m)
Lebar
(m)
Panjang
(m)
1. Jl, Delima 1,386 4 526.192.000 1,386 4 1,600
2. Jl. Swrakarya 0,500 4 242.328.000 0,500 4 0,500
3. Jl.Sukakarya 0,500 4 237.062.000 0,500 4 0,500 4. Jl.Limbungan 1,00 3,5 426.727.000 1,00 3,5 0,968
5. Jl.Pembangunan 0,850 4 352.499.000 0,850 4 0,822
6. Jl.Lili - - - 0,420 4 ,0521
Dari ke tiga tabel di atas berarti jumlah biaya yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan ruas-ruas jalan yang tertuang di dalam DASK tidak realistis,
sehingga oleh pihak Dinas Kimpraswil ditambahkan ruas-ruas jalan lainnya
tanpa melakukan revisi DASK.
Hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa atas harga perkiraan sendiri
diketahui bahwa didalam perkiraan sendiri (OE) untuk masing-masing paket
pemeliharaan berkala tersebut di atas telah dicantumkan penambahan-
penambahan ruas jalan yang menjadi lokasi pemeliharaan berkala, namun di
dalam masing-masing kontrak tidak dirinci rencana anggaran biaya (RAB) dari
masing-masing ruas jalan yang akan dilakukan pemeliharaan berkala, tetapi
jumlah harga dicantumkan secara menyeluruh.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Pasal 25, yang menyatakan bahwa:
a. Ayat (1), berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala daerah
menetapkan rencana anggaran satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASK)b. Ayat (2), DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan
dan Belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh Penggunaa Anggaran.
Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi DASK sebagai dasar
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berhasil guna.
-
5/19/2018 Manajemen Letter Pemkab Kepulauan Riau
55/66
Kondisi tersebut terjadi karena:
a. Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Kimpraswil dalam membuat perencanaan
biaya yang dituangkan dalam RASK dan Panitia Lelang didalam membuat
perkiraan sendiri (OE) untuk penawaran kontrak serta pelaksanaan tugas
oleh Pemimpin Kegiatan belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang
berlaku.
b. Pengendalian dan pengawasan Kepala Dinas Kimpraswil belum optimal.
Kepa