manajemen kas final reg 2013.pdf
TRANSCRIPT
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perencanaan kas sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya
keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan keuangan negara dapat
dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah. Dengan adanya
perencanaan kas, maka Bendahara Umum Negara dapat memastikan negara memiliki
kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban negara dalam rangka
pelaksanaan APBN, serta terhadap saldo kas yang ada dapat dimanfaatkan secara
maksimal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.
Kementerian Negara/Lembaga mempunyai kewajiban menyampaikan
Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana secara periodik kepada Kuasa Bendahara
Umum Negara. Kewajiban ini didelegasikan kepada satuan kerja untuk menyampaikan
Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana yang selanjutnya dikompilasi untuk disusun
menjadi perencanaan kas.
Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana disusun secara periodik. Perkiraan
Penarikanan Dana disusun secara Bulanan, Mingguan dan Harian, sedangkan
Perkiraan Penyetoran Dana disusun secara Mingguan dan Harian. Semua Perkiraan
tersebut disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan
Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.
Satker menyusun Perkiraan Penarikan Dana berdasarkan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Teknik penyusunan Perkiraan Penarikan dan
Penyetoran Dana dimulai dengan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang
tertuang dalam RKAKL. Selanjutnya, satker memperkirakan pengeluaran biaya atau
pendapatan yang akan diperoleh terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana perlu dilakukan updating untuk
menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Updating Perkiraan Penarikan dan
Penyetoran Dana ini dapat disebabkan oleh realisasi yang tidak sesuai rencana, revisi
DIPA, perubahan jadwal kegiatan, adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan
sebagainya. Updating merupakan salah satu cara agar Perkiraan Penarikan dan
Penyetoran Dana semakin akurat sehingga dapat bermanfaat dalam rangka
perencanaan kas.
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………..
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..
i
ii
iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………. 1
1.2. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 1
1.3. Maksud…………………………………………………………………………. 2
1.4. Tujuan………………………………………………………………………….. 2
1.5. Sistematika…………………………………………………………………….. 2
BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA OLEH
SATKER ...............................................3
2.1. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ……………………………... 3
2.2. Penyusunan Jadwal Perkiraan Penarikan Dana……………................. 4
2.3. Updating Data……………………………................................................. 6
BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN PENARIKAN DAN
PENYETORAN DANA ……………………………….................... 10
3.1. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana………………. 10
3.2. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penyetoran Dana…………..... 15
BAB IV PENUTUP …………………………………………......................................... 16
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB I Pendahuluan
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pentingnya perencanaan kas mulai disadari sejak dikeluarkannya Undang-
undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-
undang tersebut, diuraikan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah
melaksanakan kegiatan perencanaan kas. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka
pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan
keuangan negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai
tambah. Selain itu, kegiatan perencanaan kas juga merupakan suatu strategi
manajemen kas yang dilaksanakan Bendahara Umum Negara guna memastikan
bahwa negara selalu memiliki kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban
negara dalam rangka pelaksanaan APBN, serta terhadap saldo kas yang ada dapat
dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara Pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan
saldo kas minimal. Saldo kas minimal ini merupakan buffer cash yaitu suatu cadangan
kas yang harus ada di kas negara yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran. Jika
saldo kas minimal telah ditetapkan maka saldo kas pemerintah setiap hari diupayakan
untuk mendekati patokan tersebut dan setiap rupiah di atas saldo kas minimal tersebut
akan ditempatkan atau diinvestasikan dalam instrumen investasi jangka pendek. Untuk
mampu menerapkan hal dimaksud maka Pemerintah perlu menyusun perencanaan kas
berbasis harian yang merupakan konsolidasi unit terkait.
Kementerian/Lembaga yang didelegasikan ke satuan kerja mempunyai
kewajiban menyampaikan Perkiraan Penyetoran dan Perkiraan Penarikan Dana secara
periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Perkiraan dari satuan kerja ini
merupakan sumber utama data dalam penyusunan perencanaan kas oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana dari satuan kerja
kemudian dikompilasi untuk disusun menjadi perencanaan kas yang merupakan
rencana realisasi Anggaran. Akurasi dari perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh
kecermatan pembuatan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana
masing-masing departemen/lembaga.
1.2. Dasar HukumPeraturan yang mengatur perencanaan kas adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pada pasal pasal 32
ayat (1) dinyatakan “Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat
BAB I Pendahuluan
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 2
bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas
minimal” dan pada pasal 32 ayat (4) dinyatakan “Dalam rangka penyusunan
perencanaan kas, kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait
dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi penerimaan
dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara
Umum Negara”.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 menegaskan adanya kewajiban
dan tugas antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Chief Operational Officer (COO). Menteri
Keuangan selaku CFO bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan
Menteri/Pimpinan Lembaga berkewajiban menyampaikan proyeksi penerimaan dan
pengeluaran yang selanjutnya disebut dengan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana.
1.3 Maksud
Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi satuan kerja yang
terlibat dalam penyusunan perencanaan kas untuk memahami dan mengimplentasikan
proses penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana secara tepat waktu dan
akurat.
1.4 TujuanTujuan penyusunan modul ini adalah memberikan aturan dan pedoman
mengenai teknik penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana yang dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna Anggaran (didelegasikan ke satuan
kerja).
1.5. SistematikaModul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, dan sistematika.
BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA OLEH SATKER
Meliputi Penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan, penyusunan Perkiraan
Penarikan Dana, dan Updating data.
BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA/PERKIRAAN
PENYETORAN DANA
Meliputi bentuk dan waktu penyampaian Perkiraan Penarikan dan Penyetoran
Dana.
BAB IV PENUTUP
BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 3
BAB IITEKNIK PENYUSUNAN
PERKIRAAN PENARIKAN DANA OLEH SATKER
Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana oleh satker merupakan perencanaan
yang dibuat oleh satker untuk memproyeksikan waktu dan jumlah biaya pelaksanaan
kegiatan dan penerimaan (pendapatan) dari awal tahun sampai dengan akhir tahun
Anggaran. Dengan penyusunan perkiraan tersebut diharapkan satker dapat mencapai
tujuannya dengan efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan satker selama satu tahun
anggaran akan dapat berjalan lebih baik, tidak tumpang tindih, tidak menumpuk di akhir
tahun dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.
Penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana pada intinya adalah
menyusun jadwal kegiatan berikut jumlah dana yang diperlukan yang dapat dijadikan
sebagai pedoman bagi satker dalam melaksanakan kegiatannya serta perkiraan
pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah-langkah
dalam penyusunan Perkiraan Penarikan Dana meliputi :
Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana waktu
pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam DIPA. Jadwal ini sebagai acuan bagi
satker untuk melaksanakan kegiatannya pada bulan-bulan mendatang selama
satu tahun Anggaran.
Penyusunan jadwal Perkiraan Penarikan Dana yaitu membuat Perkiraan
Penarikan Dana dari pagu DIPA sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
Updating data yaitu menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan jadwal Perkiraan
Penarikan Dana dengan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan
semula.
Penyusunan Perkiraan Penyetoran Dana oleh satuan kerja perlu
memperhatikan karakteristik penerimaan pada masing-masing satuan kerja.Masing-
masing satuan kerja mempunyai pola penerimaan yang berbeda. Sebagai contoh,
penerimaan satker Kantor Departemen Agama yang berupa penerimaan Jasa KUA
akan sangat tinggi pada bulan Dzulhijah dan sangat rendah di bulan Muharram. Pola ini
akan berbeda dengan pola penerimaan PNBP pada kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN). Masing-masing satker yang paling mengetahui pola penerimaannya
(pendapatannya) sehingga satker hanya perlu dengan cermat mengamati pola
tersebut.
BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 4
2.1 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Satker dalam menyusun RKAKL harus memahami semua kegiatan yang
tercantum dalam dokumen tersebut. Setelah RKAKL disusun dan disetujui, Satker
harus mulai membuat jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah pertama, satker
harus membedakan antara kegiatan yang bersifat kontraktual dan non kontraktual.
Kegiatan kontraktual merupakan kegiatan yang pengadaanya /pembayarannya melalui
kontrak dengan pihak ketiga. Jadwal kegiatan ini harus memenuhi aturan yang berlaku,
seperti Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.
Langkah kedua, Satker membedakan kegiatan yang sifatnya rutin (sudah
terjadwal secara pasti) dan kegiatan yang insidental (belum terjadwal secara pasti).
Kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti gaji, honor, penyusunan laporan dan
sebagainya, jadwal dapat lebih mudah ditentukan sesuai dengan pelaksanaan selama
ini. Kegiatan yang insidental (belum terjadwal secara pasti) seperti sosialisasi,
pemeliharaan gedung dan sebagainya, jadwal disusun agar kegiatan tersebut tidak
tumpang tindih dan dapat dilaksanakan dengan optimal. Contohnya, pemeliharaan
gedung, seharusnya dilaksanakan ketika kegiatan kantor belum terlalu padat sehingga
tidak mengganggu pekerjaan di kantor. Kegiatan sosialisasi juga dijadwalkan agar
penyelenggara maupun peserta mempunyai waktu dan dapat mengikuti secara optimal.
Dari jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dilihat sifat berbagai
kegiatan dalam DIPA. Ada kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun seperti
pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, ada kegiatan yang dilaksanakan tiap
triwulan seperti pengadaan ATK, dan ada kegiatan yang hanya dilaksanakan satu kali
selama satu tahun seperti sosialisasi. Untuk kegiatan belanja modal maupun barang
yang bersifat kontraktual, jadwalnya harus menyesuaikan dengan peraturan yang
berlaku seperti Keppres 80 tahun 2003. Contoh jadwal pelaksanaan kegiatan dapat
dilihat pada lampiran 1.
Tujuan dari pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan adalah agar seluruh
kegiatan dalam DIPA dapat dilaksanakan dengan baik, tidak tumpang tindih dan
dilakukan pembagian tugas dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di
satker tersebut. Dengan adanya jadwal tersebut, akan dihindari kegiatan yang
menumpuk pada akhir tahun, tumpang tindih dan yang tidak bisa selesai sampai batas
waktu tahun Anggaran berakhir.
2.2 Penyusunan Jadwal Perkiraan Penarikan DanaSetelah satker membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, satker harus memilah-
milah kegiatan yang bersifat kontraktual dan non kontraktual. Kegiatan yang bersifat
BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 5
kontraktual merupakan kegiatan yang cara pembayarannya melalui kontrak dengan
pihak ketiga. Kegiatan ini terbagi menjadi kegiatan yang sudah dikontrakkan dan akan
dikontrakkan (kegiatan yang kira-kira akan di kontrakkan pada bulan-bulan
mendatang).
Selanjutnya satker membuat Perkiraan Penarikan Dana berdasarkan nilai
pagu yang ada dalam DIPA sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun dengan
mempertimbangkan volume kegiatan tersebut. Agar jadwal perkiraan tersebut akurat,
jadwal Perkiraan Penarikan Dana harus memperhatikan sifat dari belanja yang ada
dalam DIPA dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun. Contohnya dapat
dilihat sebagai berikut:
Belanja non kontraktual seperti gaji, lembur, honor, langganan daya dan jasa,
Alat Tulis Kantor (ATK) dan sebagainya yang bersifat konstan, penjadwalan
dapat dilakukan dengan membagi dalam 12 bulan (untuk gaji diperhitungkan
gaji ke 13) dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.
Misalnya untuk belanja gaji: kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi,
dan sebagainya. Belanja barang ATK, langganan daya dan jasa dilakukan
mempertimbangkan kebutuhannya.
Belanja non kontraktual yang belum terjadwal secara pasti seperti sosialisasi,
perjalanan dinas, belanja barang operasional, nilainya dibagi berdasarkan
jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan perkiraan volume dari
kegiatan tersebut.
Kegiatan yang bersifat kontraktual (khususnya yang sudah dikontrakkan)
mengikuti jadwal pelaksanaan sesuai aturan Keppres 80 tahun 2003 dan
nilainya dibagi menurut kebutuhan/sesuai kontrak. Contohnya biaya lelang,
biaya pembayaran termin pertama, biaya pembayaran termin kedua, dan
seterusnya sampai pembuatan berita acara serah terima.
Belanja barang dan jasa, belanja modal yang akan dikontrakkan harus
ditentukan perkiraan waktu pengadaaan barang dan jasa tersebut serta urutan-
urutan jadwalnya. Nilainya dibagi menurut kebutuhan dana masing-masing
urutan pekerjaan. Contoh jadwal Perkiraan Penarikan Dana dapat dilihat pada
lampiran 2.
Setelah jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal Perkiraan Penarikan Dana
disusun, satker menyampaikan perkiraan tersebut ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Nantinya satker harus meneliti kembali Perkiraan
Penarikan Dana yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi untuk selanjutnya
dilakukan penyesuaian (updating).
BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 6
2.4 Updating data.
Dengan penyusunan jadual pelaksanaan kegiatan dan Perkiraan
Penarikan/Penyetoran Dana, diharapkan satker dapat melaksanakan kegiatannya
sesuai rencana. Namun demikian, apabila ternyata dalam realisasinya terdapat
beberapa perubahan, satker dapat meng-update dengan menyusun perkiraan yang
baru. Updating data ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi yang telah terjadi
dan berbagai perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh. Beberapa contoh kasus
updating data dapat dilihat dalam contoh berikut:
a. Realisasi lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan belanja.
1) Jika realisasi lebih besar dari Perkiraan Penarikan Dana, satker harus
memperbaiki Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan-bulan selanjutnya.
Sebagai contoh pada Perkiraan Penarikan Dana bulan Januari, Perkiraan
Penarikan Dana untuk belanja pengiriman Pos pusat sebesar
Rp1.000.000,00 tetapi realisasinya sebesar Rp1.500.000,00. Adanya
perbedaan perkiraan dengan realisasi tersebut, maka Perkiraan Penarikan
Dana untuk bulan-bulan berikutnya harus di-update (diubah). Pada lampiran 3
dapat dilihat bahwa Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan Maret (belanja
pengiriman pos pusat) berubah dari Rp2.000.000,00 menjadi Rp1.500.000,00(lihat lampiran 3 yang diarsir).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2009,
realisasi lebih besar dari perkiraan tidak diperbolehkan. Aturan ini bersifat
global, dalam arti perkiraan tidak boleh melebihi perkiraan penarikan dana
secara keseluruhan, bukan perdetil kegiatan. Perkiraan melebihi perkiraan juga
diperbolehkan jika terjadi force majeure seperti terjadi bencana alam.
2) Hal yang sama juga berlaku untuk realisasi yang lebih kecil dari Perkiraan
Penarikan Dana. Pada contoh lampiran 2, belanja keperluan sehari-hariperkantoran pada Perkiraan Penarikan Dana di bulan Januari sebesar
Rp3.638.000,00, tetapi realisasinya hanya Rp3.000.000,00. Perkiraan
Penarikan Dana perlu di-update untuk menampung sisa dana yang tidak
terealisasi sebesar Rp638.000,00 ke dalam Perkiraan Penarikan Dana. Pada
contoh lampiran 2, dana sebesar Rp638.000,00 tersebut dimasukkan pada
Perkiraan Penarikan Dana bulan Maret yang sebelumnya tidak ada rencana
pembayaran untuk belanja keperluan sehari-hari perkantoran (lihat lampiran 3
yang diarsir).
3) Pada lampiran 3, terlihat bahwa pada kolom pagu dan sisa pagu terdapat
perubahan yaitu pada belanja percetakan/penggandaan (subkegiatan 0474)
pada kolom pagu “akan dikontrakkan” berkurang sebesar Rp40.000.000,-
dan kolom pagu “sudah dikontrakkan” bertambah dengan jumlah yang sama.
Hal tersebut dengan asumsi terjadi kontrak untuk belanja
BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 7
percetakan/penggandaan sebesar nilai pagu untuk belanja tersebut
Rp40.000.000,-. (Lihat pagu dan sisa pagu pada lampiran 3 yang diarsir dan
bandingkan dengan lampiran.1).
b. DIPA Revisi yang merubah pagu.1) Jika satker menerima revisi DIPA yang menambah atau mengurangi pagu
(revisi pagu) maka Perkiraan Penarikan Dana juga harus diupdate (diubah).
Perubahan meliputi pagu, sisa pagu dan Perkiraan Penarikan Dana. Pada
lampiran 4, dengan asumsi di akhir Februari terjadi revisi DIPA yang
menambah pagu DIPA (revisi kuning yang merubah pagu DIPA). Diasumsikan
belanja modal pembanguan gedung bertambah Rp1.000.000.000,00 maka
satker merubah pagu dan Perkiraan Penarikan Dana sebagaimana nampak
pada lampiran 4. Pagu berubah menjadi Rp4.250.000.000,00 dari semula
Rp3.250.000.000,00. Satker juga harus meng-update Perkiraan Penarikan
Dana untuk menyesuaikan perubahan pagu tersebut, seperti terlihat dalam
lampiran 4 (diarsir). Perkiraan untuk belanja pembongkaran, penimbunan,pembangunan pada bulan Maret menjadi Rp850.000.000,00 (sebelumnya
Rp650.000.000,00), bulan Agustus menjadi Rp1.700.000.000,00 (sebelumnya
Rp1.300.000.000,00) dan bulan November menjadi Rp1.700.000.000,00
(sebelumnya Rp1.300.000.000,00). Hal yang sama juga berlaku untuk revisi
DIPA yang mengurangi nilai pagu.
2) Pada contoh di lampiran 4 juga diasumsikan di akhir Februari terdapat kontrak
untuk supplies komputer sebesar Rp40.000.000,00 sehingga ada perubahan
pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi “sudahdikontrakkan”. (lihat point a.3).
c. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.1) Jika satker menganggap bahwa Perkiraan Penarikan Dana yang telah disusun
kurang tepat dan perlu diperbaiki, maka Perkiraan Penarikan Dana harus di-
update. Pada contoh lampiran 5, satker memperkirakan bahwa perkiraanbelanja modal pembangunan gedung mundur satu bulan dari Perkiraan
Penarikan Dana semula sehingga Perkiraan Penarikan Dana juga perlu diubah.
Perkiraan pada bulan April sebesar Rp850.000.000,00 menjadi bulan Mei, bulan
Agustus sebesar Rp1.700.000.000,00 menjadi bulan September, dan bulan
November sebesar Rp1.700.000.000,00 menjadi bulan Desember (bandingkan
Perkiraan Penarikan Dana untuk belanja pembangunan gedung dilampiran 4
dengan lampiran 5).
2) Contoh lampiran 5 diasumsikan pada bulan Maret sudah ada kontrak untukpembangunan gedung sebesar Rp4.250.000.000,- sehingga ada perubahan
BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 8
pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi “sudahdikontrakkan” dengan nilai yang sama (lihat butir. a.3)
d. Terima SKPA1) Jika satker menerima SKPA maka pagu satker akan bertambah. Sebaliknya
untuk satker yang menerbitkan SKPA pagu satker akan berkurang. Jika
kegiatan dalam SKPA merupakan kegiatan yang baru, maka satker harus
menambahkan dalam Perkiraan Penarikan Dana (pagu, sisa pagu dan
Perkiraan Penarikan Dana). Jika kegiatan dalam SKPA sudah ada dalam DIPA
maka diberlakukan sebagaimana revisi DIPA (revisi tambah). Bagi satker yang
mengeluarkan SKPA maka diberlakukan juga seperti revisi DIPA (revisi kurang).
Pada lampiran 6 dicontohkan satker menerima SKPA yang menambah
subkegiatan sehingga terjadi perubahan pada Perkiraan Penarikan Dana. Pada
lampiran 6 terdapat sub kegiatan baru yaitu kegiatan pengadaan peralatankantor (2175) sebesar Rp100.000.000,00 yang diperkirakan dibayarkan pada
bulan Juli.
2) Pada lampiran 6 diasumsikan pada bulan April sudah ada kontrak untuk
pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp10.658.000,00 sehingga ada
perubahan pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi
“sudah dikontrakkan (lihat butir. a.3).
e. Revisi yang tidak merubah pagu (revisi putih)1) Jika ada revisi DIPA yang tidak merubah pagu DIPA (revisi putih) maka
Perkiraan Penarikan Dana bulan berikutnya juga harus diupdate (diubah).
Perubahan dilakukan pada pagu dan Perkiraan Penarikan Dana. Pada contoh
lampiran 7, terjadi revisi putih yang mengakibatkan belanja pemeliharaanhalaman sebesar Rp4.000.0000,00 direvisi ke belanja pengiriman pos pusat(pemeliharaan halaman menjadi nol dan pengiriman pos pusat menjadi
Rp20.000.000,00). Satker merubah pagu pengiriman pos pusat dari
Rp16.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00 dan pagu pemeliharaan halaman
menjadi nol. Pada Perkiraan Penarikan Dana untuk belanja pengiriman pospusat untuk bulan Juni, Juli, September, dan Oktober masing-masing
bertambah Rp1.000.000,00 (menjadi Rp2.000.000,00).
2) Pada lampiran 8 diasumsikan terjadi penandatangan kontrak pada bulan Mei
untuk belanja pembelian komputer sebesar Rp 100.000.000,00 sehingga
terjadi perubahan pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi
“sudah dikontrakkan (lihat butir. a.3).
BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 9
f. Diperkirakan belanja tidak bisa dicairkan.
Jika ada belanja yang pada pertengahan tahun anggaran diketahui tidak bisa
dicairkan karena suatu hal, maka Perkiraan Penarikan Dana juga harus diubah,
karena Perkiraan Penarikan Dana tidak akan mencapai 100%. Kejadian ini
biasanya terjadi karena perintah penghematan atau ketidaksiapan satker untuk
mengerjakan kegiatan tersebut. Pada contoh lampiran 8, dana sosialisasi di bulan
November sebesar Rp27.900.000,00 tidak bisa dilakukan karena pada bulan
tersebut ada larangan kegiatan sosialisasi. Dengan demikian Perkiraan Penarikan
Dana untuk kegiatan pada bulan tersebut menjadi nol. (lihat Perkiraan Penarikan
Dana pada lampiran 8).
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 10
BAB IIIMEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN
PENARIKAN/ PENYETORANDANA
3.1. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana
Kantor/Satuan Kerja wajib membuat Perkiraan Penarikan Dana dan/atau
Perkiraan Penyetoran Dana secara periodik. Perkiraan Penarikan Dana dibuat dalam
bulanan, mingguan, dan harian.
a. Perkiraan Penarikan Dana BulananPerkiraan Penarikan Dana Bulanan merupakan perkiraan penarikan dana
dalam satu tahun Anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan. Format Perkiraan
Penarikan Dana dan Perkiraan dapat dilihat dalam lampiran modul ini.
Perkiraan Penarikan Dana Bulanan merupakan batas maksimum penyediaan
kas yang dapat dicairkan dalam bulan tersebut. Dalam hal perkiraan lebih tinggi dari
realisasi sehingga terjadi selisih, maka nilai selisih antara perkiraan dengan realisasi
tersebut hanya bisa dicairkan pada bulan berikutnya setelah satker melakukan
revisi/pemutakhiran Perkiraan Penarikan Dana. Batas waktu penyampaian
revisi/pemutakhiran perkiraan adalah paling lambat tiga hari kerja sebelum bulan
perkiraan. Perhatikan ilustrasi dibawah ini:
Satker A dengan pagu sebesar Rp8,890 miliar membuat Perkiraan Penarikan
Dana untuk satu tahun 2010 seperti nampak dalam gambar ilustrasi. Perkiraan
Penarikan Dana disampaikan pada tanggal 8 Januari 2010. Ternyata realisasi pada
bulan Februari 2010 sebesar Rp500 juta, sehingga selisih antara perkiraan dan
realisasi sebesar Rp400 juta. Nilai sebesar Rp400 juta tersebut tidak dapat dicairkan,
kecuali satker melakukan revisi/pemutakhiran Perkiraan Penarikan dana bulan
berikutnya. Dalam ilustrasi nilai selisih tersebut direncanakan akan dicairkan di bulan
Maret sebesar Rp275 juta, dan bulan April sebesar Rp125 juta. Sehingga Penarikan
Dana bulan Maret dan April harus di revisi/pemutakhiran data seperti nampak dalam
tabel paling bawah dalam gambar ilustrasi. Perkiraan bulan Maret menjadi Rp835 juta
yaitu perkiraan awal senilai Rp560 juta ditambah Rp275 juta dari selisih bulan Februari.
Demikian juga Perkiraan Penarikan Dana bulan April menjadi Rp1.025 juta dari semula
hanya Rp900 juta. Penyampaian pemutakhiran perkiraan tersebut paling lambat
disampaikan tanggal 27 Januari 2010 (tiga hari kerja sebelum bulan Februari)
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 11
Pemutakhiran perkiraan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dijelaskan
dalam topik updating di atas. Hal yang perlu diperhatikan oleh satker adalah
batas akhir penyampaian yaitu tiga hari kerja sebelum perkiraan.
Penyampaian awal perkiraan penarikan dana paling lambat tanggal 14 Januari 2010,
kemudian update untuk bulan Februari paling lambat tanggal 27 Januari 2010 dan
seterusnya. Penyampaian updating, tidak hanya penyampaian pada bulan yang
direvisi, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya.
CONTOH PENYAMPAIAN & UP DATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA BULANAN THN 2010
14-Jan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Jan FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
24-Feb MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Mar APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Apr MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Mei JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Jun JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Jul AGST SEPT OKT NOV DES
25-Agust SEPT OKT NOV DES
28-Sep OKT NOV DES
27-Okt NOV DES
26-Nov DES
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 11
Pemutakhiran perkiraan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dijelaskan
dalam topik updating di atas. Hal yang perlu diperhatikan oleh satker adalah
batas akhir penyampaian yaitu tiga hari kerja sebelum perkiraan.
Penyampaian awal perkiraan penarikan dana paling lambat tanggal 14 Januari 2010,
kemudian update untuk bulan Februari paling lambat tanggal 27 Januari 2010 dan
seterusnya. Penyampaian updating, tidak hanya penyampaian pada bulan yang
direvisi, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya.
CONTOH PENYAMPAIAN & UP DATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA BULANAN THN 2010
14-Jan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Jan FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
24-Feb MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Mar APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Apr MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Mei JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Jun JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Jul AGST SEPT OKT NOV DES
25-Agust SEPT OKT NOV DES
28-Sep OKT NOV DES
27-Okt NOV DES
26-Nov DES
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 11
Pemutakhiran perkiraan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dijelaskan
dalam topik updating di atas. Hal yang perlu diperhatikan oleh satker adalah
batas akhir penyampaian yaitu tiga hari kerja sebelum perkiraan.
Penyampaian awal perkiraan penarikan dana paling lambat tanggal 14 Januari 2010,
kemudian update untuk bulan Februari paling lambat tanggal 27 Januari 2010 dan
seterusnya. Penyampaian updating, tidak hanya penyampaian pada bulan yang
direvisi, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya.
CONTOH PENYAMPAIAN & UP DATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA BULANAN THN 2010
14-Jan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Jan FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
24-Feb MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Mar APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Apr MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Mei JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Jun JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Jul AGST SEPT OKT NOV DES
25-Agust SEPT OKT NOV DES
28-Sep OKT NOV DES
27-Okt NOV DES
26-Nov DES
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 11
Pemutakhiran perkiraan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dijelaskan
dalam topik updating di atas. Hal yang perlu diperhatikan oleh satker adalah
batas akhir penyampaian yaitu tiga hari kerja sebelum perkiraan.
Penyampaian awal perkiraan penarikan dana paling lambat tanggal 14 Januari 2010,
kemudian update untuk bulan Februari paling lambat tanggal 27 Januari 2010 dan
seterusnya. Penyampaian updating, tidak hanya penyampaian pada bulan yang
direvisi, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya.
CONTOH PENYAMPAIAN & UP DATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA BULANAN THN 2010
14-Jan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Jan FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
24-Feb MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Mar APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Apr MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
27-Mei JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
25-Jun JUL AGST SEPT OKT NOV DES
28-Jul AGST SEPT OKT NOV DES
25-Agust SEPT OKT NOV DES
28-Sep OKT NOV DES
27-Okt NOV DES
26-Nov DES
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 12
b. Perkiraan Penarikan Dana MingguanPerkiraan Penarikan Dana Mingguan merupakan perkiraan dalam satu bulan
yang dibuat dalam empat minggu. Pengertian minggu disini adalah mingguan sesuai
dengan laporan kas posisi yaitu tanggal 1 s.d. 7 untuk minggu pertama, tanggal 8 s.d.
15 untuk minggu kedua, tanggal 16 s.d. 23 untuk minggu ketiga dan tanggal 24 s.d.
akhir bulan untuk minggu keempat.
Perkiraan Penarikan Mingguan disampaikan paling lambat lima hari kerja
sebelum minggu pertama perkiraan, kecuali awal tahun anggaran penyampaian paling
lambat akhir minggu pertama awal tahun. Penyampaian update/pemutakhiran perkiraan
disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum minggu perkiraan. Untuk lebih jelas
perhatikan ilustrasi berikut ini :
CONTOH PENYAMPAIAN & UPDATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA MINGGUAN THN 2010
a. Asumsi Bulan Februari tidak ada revisi
04/01 Jan-01
Jan-02
Jan-03
Jan-04
Feb-01
Feb-02
Feb-03
Feb-04
Lima hari kerja sblmnya Mar-01
Mar-02
Mar-03
Mar-04
Apr-01
Apr-02
Apr-03
Apr-04
Dan seterusnya…………………………………….
b. Asumsi bulan Februari ada revisi
04/01 Jan-01
Jan-02
Jan-03
Jan-04
Feb-01
Feb-02
Feb-03
Feb-04
Dua hari kerja sblmnya Feb-01
Feb-02
Feb-03
Feb-04
Lima hari kerja sblmnya Mar-01
Mar-02
Mar-03
Mar-04
Apr-01
Apr-02
Apr-03
Apr-04
Dan seterusnya……………
Minggu 1 : Tgl. 1 s.d. 7 Minggu 3 : Tgl. 16 s.d. 23Minggu 2 : Tgl. 8 s.d 15 Minggu 4 : Tgl. 24 s.d. 30/31
Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa penyampaian perkiraan Januari dan Februari
disampaikan pada tanggal 4 januari 2010. Apabila tidak ada perubahan pada perkiraan
Februari 2010 maka penyampaian bulan Maret dan April 2010 disampaikan lima hari
kerja sebelumnya yaitu tanggal 22 Februari 2010. Jika pada bulan Februari ada
perubahan, maka penyampaian pemutakhiran perkiraan disampaikan dua hari kerja
sebelum tanggal 1 Februari 2010 yaitu tanggal 28 Januari 2010.
Perkiraan Penarikan Dana Mingguan bersifat fleksibel,dalam arti Perkiraan
Penarikan Dana Mingguan bukan merupakan batas maksimal penyediaan dana yang
dapat ditarik oleh satker dalam minggu tersebut. Meskipun begitu, Perkiraan Penarikan
Dana Mingguan ini wajib dikirim ke KPPN. Perkiraan Penarikan Dana Mingguan ini
tidak boleh melebihi nilai Perkiraan Penarikan Dana Bulanan.
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 13
c. Perkiraan Penarikan Dana Harian.Perkiraan Penarikan Dana harian merupakan perkiraan dalam satu minggu
yang dirinci dalam hari kerja dalam minggu perkiraan (Senin sampai dengan Jumat).
Perkiraan Penarikan Dana Harian disusun tiap minggu dan disampaikan paling lambat
hari Kamis minggu sebelumnya. Apabila pada hari Kamis minggu sebelumnya libur
atau diliburkan maka penyampaian dilakukan paling lambat pada hari kerja
sebelumnya. Dalam hal Perkiraan Penarikan Dana Harian tersebut ada perubahan
(updating) maka perubahan tersebut harus disampaikan paling lambat satu hari kerja
sebelumnya. Contoh penyampaian Perkiraan Penarikan Dana Harian dan updating-nya
adalah sebagai berikut :
S SL R K J4 5 6 7 8MINGGU I S SL R K J
11 12 13 14 15MINGGU II S SL R K J
18 19 20 21 22MINGGU III S SL R K J
25 26 27 29 30MINGGU IV
Ilustrasi di atas merupakan contoh penyampaian Perkiraan Penarikan Dana
Harian pada bulan Januari 2010. Pada awal tahun, Satker mengirim Perkiraan
Penarikan Dana pada awal hari kerja yaitu tanggal 4 Januari 2010. Selanjutnya, pada
hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 satker menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana
untuk minggu kedua tanggal 11 sampai dengan 15 Januari 2010. Hal ini terus
berlangsung sampai akhir tahun Anggaran.
Dalam hal terjadi perubahan (updating) Perkiraan Penarikan Dana Harian,
Satker harus menyampaikan perubahan tersebut paling lambat pukul 11.00 waktu
setempat satu hari sebelumnya. Dalam ilustrasi di atas, apabila pada hari Rabu tanggal
13 Januari 2010 terjadi perubahan (updating), maka perubahan tersebut harus sudah
disampaikan paling lambat hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 pukul 11.00 waktu
setempat. Perubahan tersebut tidak hanya untuk tanggal 13 Januari 2010 saja, tetapi
bisa juga sekaligus untuk tanggal 14 dan 15 Januari 2010.
Perkiraan Penarikan Dana Harian disampaikan wajib disampaikan ke KPPN
paling lambat hari Kamis minggu sebelumnya pukul 15.30 waktu setempat. Dalam hal
hari Kamis minggu sebelumnya libur, maka Perkiraan Penarikan Dana Harian
disampaikan paling lambat hari sebelumnya pukul 15.30 waktu setempat. Apabila pada
: Penyampaian perkiraan
: Penyampaian Updating
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 14
hari Jumat minggu sebelumnya libur, maka Satker wajib menyampaikan Perkiraan
Penarikan Dana Harian pada hari Kamis minggu sebelumnya pukul 09.00 waktu
setempat. Hal ini agar KPPN dapat melakukan rekapitulasi dan mengirimkan Perkiraan
Pencairan Dana pada hari Kamis juga (Satker mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana
Harian ke KPPN hari Kamis pagi dan selanjutnya KPPN menyampaikan Perkiraan
Pencairan Dana Harian pada Kamis sore).
Updating Perkiraan Penarikan Dana harian dapat terjadi karena beberapa hal
antara lain :
a. Perubahan jadwal penyampaian (tidak merubah nilai SPM).
Contohnya, satker akan mengajukan SPM dalam satu minggu pada hari Selasa
sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta. Karena suatu hal, maka
penyampaian SPM tersebut ke KPPN diubah menjadi hari Rabu dan Kamis. Satker
bisa mengirim updating Perkiraan Penarikan Dana Harian tersebut pada hari
Senin.
b. Perubahan Nilai perkiraan (tidak merubah jadwal).
Contohnya, satker akan mengajukan SPM dalam satu minggu pada hari Selasa
sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta. Karena suatu hal, terjadi
perubahan nilai SPM menjadi hari Selasa menjadi sebesar Rp30 juta dan hari
Kamis menjadi 45 juta. Dalam hal ini Satker dapat menyampaikan updating-nya
paling lambat hari Senin.
c. Perubahan nilai dan jadwal penyampaian.
Contohnya, satker akan mengajukan SPM dalam satu minggu pada hari Selasa
sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta. Karena suatu hal, terjadi
perubahan menjadi hari Selasa sebesar Rp25 juta, hari Kamis sebesar Rp30 juta
dan hari Jumat sebesar Rp20 juta. Atas perubahan ini, satker juga harus
menyampaikan updating perkiraan paling lambat pada hari Rabu.
d. Perubahan jumlah nilai dalam satu minggu.
Perubahan jumlah nilai Perkiraan Penarikan Dana Harian dalam satu minggu baik
lebih banyak atau lebih sedikit diperkenankan, selama jumlah Perkiraan Penarikan
Dana sampai dengan akhir bulan sama dengan jumlah Perkiraan Penarikan Dana
Bulanan.
Contoh, satker melalui aplikasi Peran mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana
Bulanan sebesar Rp525 juta. Satker akan mengajukan SPM dalam minggu I
Januari 2010 pada hari Selasa sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta
atau minggu I sebesar Rp75 juta. Satker masih diperkenankan melakukan
perubahan menjadi hari Selasa sebagai sebesar Rp50 juta dan Kamis sebesar
Rp50 Juta atau Minggu I sebesar Rp100 juta. Perubahan tersebut diperkenankan
asal jumlah perkiraan untuk minggu selanjutnya (jumlah perkiraan minggu II,
Minggu III, dan Minggu IV) maksimal sebesar Rp425 juta. Dapat disimpulkan,
BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 15
Perkiraan Penarikan Dana Harian sifatnya fleksibel, tapi dibatasi oleh Perkiraan
Penarikan Dana Bulanan sebagai batas maksimal pencairan.
Perkiraan Penarikan Dana Harian disusun dengan menggunakan Aplikasi
Forecasting Satker (AFS). Soft copy atau Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan ke
KPPN dengan media electronic mail (email) ataupun diantar langsung. Selain itu,
Satker dapat mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana Harian melalui Short message
service (SMS). Penyampaian melalui SMS tidak berdasarkan Aplikasi Forecasting
Satker, tetapi ditulis secara manual dengan format dan prosedur yang ditetapkan.
Satker sebelumnya harus mendaftarkan nomor handphone ke KPPN untuk mendapat
nomor PIN. Setiap pengiriman Perkiraan Penarikan Dana Harian harus mencantumkan
nomor PIN dan perkiraan dianggap diterima oleh KPPN apabila Satker telah mendapat
balasan SMS yang menyatakan pengiriman telah diterima.
Perkiraan Penarikan Dana Harian ini merupakan batas maksimal dana yang
disediakan yang dapat ditarik satker pada hari tersebut. Satker tidak boleh mengajukan
SPM melebihi perkiraan dana pada hari tersebut. Apabila jumlah SPM yang diajukan
lebih rendah dari perkiraan, maka selisihnya dapat digunakan setelah satker melakukan
updating perkiraannya. Oleh karena itu satker harus benar-benar cermat agar dapat
menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana Harian sesuai kebutuhannya.
3.2. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penyetoran DanaPerkiraan Penyetoran Dana oleh satuan kerja merupakan perkiraan penerimaan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh satuan kerja tersebut dan
disetorkan ke Kas Negara oleh satker. Penerimaan ini terkait dengan penerimaan
PNBP umum maupun PNBP fungsional, baik yang disetor ke Bank persepsi maupun
melalui potongan SPM. Sedangkan pajak yang disetor oleh satuan kerja, tidak
dianggap sebagai penerimaan satker bersangkutan, tetapi penerimaan Direktorat
Jenderal Pajak.
Bentuk Perkiraan Penyetoran Dana terdiri dari Perkiraan Penyetoran Dana
bulanan dan mingguan. Waktu penyampaian perkiraan dan updating-nya sama dengan
Perkiraan Penarikan Dana. Format Perkiraan Penyetoran Dana bulanan dan mingguan
dapat dilihat dalam lampiran modul ini.
BAB IV Penutup
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 16
BAB IVPENUTUP
Untuk mendapatkan suatu perencanaan kas yang baik diperlukan suatu usaha
yang konsisten dari instansi yang memberikan data dan pihak yang mengolah data
untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan
kas sendiri adalah suatu proses yang diharapkan akan semakin baik dari waktu ke
waktu.
Dengan disusunnya Modul Perkiraan Penarikan/Penarikan Dana satuan kerja,
maka semua stakeholders (satuan kerja) telah memiliki suatu pedoman dalam
penyusunan dan penyajian Perencanaan Kas. Akurasi perencanaan kas yang tinggi
memerlukan suatu usaha yang konsisten dari seluruh pihak yaitu Menteri/Pimpinan
Lembaga yang berkewajiban memberikan data/ bahan untuk penyusunanan
perencanaan kas maupun Menteri Keuangan selaku BUN yang mengolah data
tersebut. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses
yang diharapkan akan semakin baik dari waktu ke waktu, seiring dengan peningkatan
pemahaman dari semua stakeholders (satuan kerja).
1
Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(tidak untuk dikirim ke KPPN/Dit.PKN)
PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANANBULAN :
KODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :
Halaman 1 dari 2
KODE
PROGRAM/KEG/SUB.KEG/JENISBELANJA/RINCIANBELANJA
PAGU
REALISASI
SISA PAGU
TOTALPAGU
KONTRAKTUAL 12)NON
KONTRAKTUAL15) SALDO
KONTRAKTUAL
NONKONTRAKTUALSUDAH
DIKONTRAKKAN13)
AKANDIKONTRAKKAN
14) KONTRAKTUAL
NONKONTRAKTUAL
TOTALREALISASI SUDAH
DIKONTRAKKANAKAN
DIKONTRAKKAN
XX.XX.XX1) XXXXXXX 2)
XXXX 3) XXXXX 4)
XXXX 5) XXXXX 6)
X. 7) XXXXX 8)
XXXXXX9) XXXXX 10)
XXXXXX 11)
JUMLAH
2
Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(tidak untuk dikirim ke KPPN/Dit.PKN)
PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANANBULAN :
KODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :
Halaman 2 dari 2
KODE
PROGRAM/KEG/SUB.KEG/JENISBELANJA/RINCIANBELANJA
PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxPERSENTASEDR PAGU 16)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOP DES JUMLAH
XX.XX.XX 1) XXXXXXX 2)
XXXX 3) XXXXX 4)
XXXX 5) XXXXX 6)
A. 7) XXXXX 8)
XXXXXX 9) XXXXX 10)
XXXXXX 11)
JUMLAH
3
Keterangan:1) Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program2) Uraian Program3) Kode Kegiatan4) Uraian Kode Kegiatan5) Kode Sub Kegiatan
6) Uraian Sub Kegiatan7) Kode Sub Sub Kegiatan8) Uraian Sub Sub Kegiatan9) Kode Akun10) Uraian Akun11) Detail Pekerjaan12) Kegiatan/Pekerjaan yang Cara Pembayaraannya melalui Kontrak (Sudah Dikontrakkan dan Akan Dikontrakkan
13) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan14) Kegiatan yang Diperkirakan akan Dikontrakkan pada Waktu yang akan datang.15) Kegiatan yang bentuk pengadaannya tidak akan melalui kontrak16) Persentase Realisasi dan Jumlah Perkiraan Pencairan Dana Terhadap Pagu
4
Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)
PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANANBULAN :
KODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :
Halaman 1 dari 2
KODE
PROGRAM/KEG/SUB.KEG/JENIS
BELANJA/RINCIANBELANJA
PAGUREALISASI
SISA PAGU
TOTALPAGU
KONTRAKTUAL 11)NON
KONTRAKTUAL14) SALDO
KONTRAKTUAL
NONKONTRAKTUALSUDAH
DIKONTRAKKAN12)
AKANDIKONTRAKKAN
13) KONTRAKTUALNON
KONTRAKTUALTOTAL
REALISASISUDAH
DIKONTRAKKANAKAN
DIKONTRAKKAN
XX.XX.XX1) XXXXXXX 2)
XXXX 3) XXXXX 4)
XXXX 5) XXXXX 6)
X. 7) XXXXX 8)
XXXXXX9) XXXXX 10)
JUMLAH
5
Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)
PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN
BULAN :
KODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :
Halaman 2 dari 2
KODE
PROGRAM/KEG/SUB.KEG/JENISBELANJA/RINCIANBELANJA
PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx
PERSENTASE DRPAGU 16)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOP DES JUMLAH
XX.XX.XX 1)
XXXXXXX 2)
XXXX 3) XXXXX 4)
XXXX 5) XXXXX 6)
A. 7) XXXXX 8)
XXXX9) XXXXX 10)
JUMLAH
6
Keterangan:
1) Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program2) Uraian Program3) Kode Kegiatan4) Uraian Kode Kegiatan5) Kode Sub Kegiatan
6) Uraian Sub Kegiatan7) Kode Sub Sub Kegiatan8) Uraian Sub Sub Kegiatan9) Kode BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran)10) Uraian BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran)11) Kegiatan/Pekerjaan yang Cara Pembayaraannya melalui Kontrak (Sudah Dikontrakkan dan Akan Dikontrakkan)12) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan
13) Kegiatan yang Diperkirakan akan Dikontrakkan pada Waktu yang akan datang.14) Kegiatan yang bentuk pengadaannya tidak akan melalui kontrak15) Persentase Realisasi dan Jumlah Perkiraan Pencairan Dana Terhadap Pagu
7
Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja
(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)PERKIRAAN PENARIKAN DANA MINGGUAN
KODE SATKER :NAMA SATKER :KPPN :
NO URAIAN
PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxBULAN X BULAN XX
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4
1 BELANJA GAJI INDUK 1)
2 BELANJA NON GAJI INDUK 2)
3 BELANJA NON GAJI 3)
JUMLAH
Keterangan :1) Pengeluaran untuk gaji induk2) Pengeluaran gaji selain gaji induk seperti kekurangan gaji, gaji susulan, dan sebagainya3) Pengeluaran selain belanja gaji
8
Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja
(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)PERKIRAAN PENARIKAN DANA HARIAN
KODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :
NO URAIAN
PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxMINGGU X BULAN XX
TGL.X 4) TGL. XX TGL.XXX TGL. XXXX TGL. XXXX TGL.XXXXXX
1 BELANJA GAJI INDUK 1)
2 BELANJA NON GAJI INDUK 2)
2 BELANJA NON GAJI 3)
3 JUMLAH
Keterangan :1) Pengeluaran untuk gaji induk)2) Pengeluaran gaji selain gaji induk seperti kekurangan gaji, gaji susulan dan sebagainya3) Pengeluaran selain belanja gaji4) Tanggal hari kerja pada minggu perkiraan
9
Format Perkiraan Penyetoran Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)
PERKIRAAN PENYETORAN DANA BULANANKODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :
KODE AKUN/KELOMPOKAKUN
PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOP DES
XX.XX.XX 1) XXXXXXX 2)
XX.XX.XX 1) XXXXXXX 2)
JUMLAH
Keterangan :1) Kode Akun
- Satker Kementerian/lembaga hanya akun Penerimaan Negara bukan Pajak- Eselon I Departemen Keuangan hanya sampai kelompok akun, seperti Pajak penghasilan, Pajak Pertembahan Nilai, Cukai, Bea Masuk dan sebagainya,
tidak sampai detil akun.2) Uraian Akun (jika satker terdapat lebih dari satu penerimaan)
10
Format Perkiraan Penyetoran Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)
PERKIRAAN PENYETORAN DANA MINGGUANKODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :
KODE AKUN/KELOMPOKAKUN
PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxBULAN X BULAN XX
MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV
XX.XX.XX 1) XXXXXXX 2)
XX.XX.XX 1) XXXXXXX 2)
JUMLAH
Keterangan :1) Kode Akun
- Satker Kementerian/lembaga hanya akun Penerimaan Negara bukan Pajak
-Eselon I Departemen Keuangan hanya sampai kelompok akun, seperti Pajak penghasilan, Pajak Pertembahan Nilai, Cukai, Bea Masuk dansebagainya, tidak sampai detil akun.
2) Uraian Akun (jika satker terdapat lebih dari satu penerimaan)
Daftar Pustaka
Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja
DAFTAR PUSTAKA
- Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 tahun 2009 tentang Perencanaan Kas.