AKUNTANSI SYARIAH

Sistem Operasional dan Pembiayaan Perbankan Syariah

Oleh kelompok 9 :

Rizky Ramdani(26211400)

Rizki Afriansyah (26211321)

Septi Dwi Ernawati (26211678)

Suherman (27211898)

Tihana Syamsudin (27211112)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jika menilik dari awal pendirian Bank Syariah di Indonesia, secara nasionalperkembangan ekonomi Islam diwarnai oleh perkembangan pemikiran ekonomi syariahdunia dan permikiran tentang perbankan syariah,pendirian bank syariah diawali denganberdirinya 3 BPRS di Bandung pada tahun 1991. Selain itu juga berdiri PT BPRS Hareukatdi NAD. Prakarsa pendirian bank syariah di Indonesia oleh MUI melalui lokakarya BungaBank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas mendalamdalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanatmunas IV MUI dibentuk tim kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sehingga PTBMI berdiri tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.

Diantara manfaat dari pendirian Bank Syariah adalah sebagai pelengkap keberadaanBank Konvensional, bank syariah digunakan sebagai alternatif transaksi perbankankonvensional, yang kedua adalah sebagai pengakomodasi kelompok masyrakat yang antipastiterhadap dunia perbankan konvensional, dan yang terakhir sebagai salah satu upayapeningkatan mobilisasi dana masyarakat.

Lebih jauh lagi kami akan membahas prinsip operasi Bank Syariah untuk lebihmengetahui apa saja syarat beroperasinya Bank Syariah, perkembangan Bank Syariah, danIdentifikasi transaksi yang dilarang, serta bagaimana proses pembiayaan yang diberikanBank Syariah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanandana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya). Berdasarkan fatwa yangdikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalampenetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan PrinsipSyariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan RakyatSyariah.Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasadalam lalu lintas pembayaran.(UU No. 21 tahun 2008 tentang PerbankanSyariah)

2.1.1 Prinsip Operasional Bank Syariah

Mengawali pembahasan tentang prinsip operasional Bank Syariah, Sistem keuangan danperbankan Islam sendiri adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomiIslam, yang tujuannya memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkunganekonomi. Karena dasar etika ini maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslimadalah bukan sekedar sistem transaksi komersial, tapi juga merupakan wadah masyarakat muslimuntuk menerapkan prinsip keislaman disemua aspek kehidupan termasuk dalam kegiatanekonomi mereka. Dibawah ini beberapa prinsip dari operasional Bank Syariah.

Prinsip Utama yang ada dalam Bank Syariah diantaranya :

a. Prinsip Al Taawun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggotamasyarakat untuk kebaikan.

b. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannyamenganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum

c. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksid. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh

keuntungan yang sah menurut syariah serta memberikan zakat.

Dalam artian tidak diperkenankan dalam system syariah seseorangmelakukan sesuatuyang bersifat spekulatif, dengan keuntungan besar serta risiko yang besar.

1. Bebas dari hal-hal meragukan (gharar)a. Menjual barang yang belum ditangan penjual,b. Penjualan barang yang sulit dipindah tangankan,c. Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah dan kualitasnya,d. Penjualan yang menguntungkan satu pihak saja.

2. Bebas dari hal-hal rusak (batil)a. Jual beli barang-barang psikotropika,b. Produk-produk yang merusak lingkungan.

Adapun perbedaan prinsip antara Sistem Konvensional dan Sistem Syariah:

No. Pokok-pokokPerbedaan

Sistem Konvensional Sistem Syariah

1. Dasar perjanjianpenentuanbunga/imbalan

Tidak berdasarkankeuntungan/kerugian

Berdasarkan keuntungan/kerugian

2. Dasar perhitunganbunga/imbalan

Persentase tertentu dari total danayang dipinjamkan

Besarnya nisbah (bagi hasil)didasarkan atas jumlah keuntunganyang diperoleh nasabah

3. Kewajibanpembayaran bunga

1. Harus terus dilakukanmeskipun usaha nasabah rugi.

2. Besarnya pembayaran bungatetap, meskipun keuntungannasabah lebih besar.

3. Dilakukan jika nasabah untung,jika rugi ditanggung bersama.

4. Besarnya imbalan berubahsesuai keuntungan.

4. Persyartanjaminan

Berupa barang/harta nasabah Tidak mutlak

5. Objek pembiayaan Jenis usaha tidak dibedakan asalmemenuhi persyaratan

Jenis usaha yang dibiayai harussesuai syariah

6. Pandangan sistemsyariah terhadapsistem bunga

Pengenaan bunga kepada debiturdianggap haram

Pembayaran imbalan berdasarkanbagi hasil sifatnya

2.2 Sistem Operasional Bank Syariah

Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yangbersumber dari Al Quran dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan

perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bankyang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkanprinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalanatau jasa atas dana.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank berdasarkan Prinsip Syariah tidakmenggunakan sistem bunga dalam menentukan sitem imbalan atas dana yang digunakan atauditipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun danayang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perludiakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkanoleh bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayananterhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip Syariah merupakan usahauntuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidakmenyukai sistem bunga.

1. Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada Bank-bank konvensional didasari teori yangdiungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tigaKegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produkpenghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan,dan deposito.

Berbeda dengan hal berikut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalammenyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat darisumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Sumber DanaSebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk mengimpun dana masyarakat, banksyariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat.Disamping itu, sebagai bang syariah yang di tuntut untuk mempraktikan kaidah Islam,maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yangtidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun darimasyarakat terdiri dari (3) tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bankdan dari para pemegang saham tersebut , dana titipan masyarakat baik yang dikelola olehbank dalam sistem Wadiah, maupun yang diinvestasikan melelui bank dalam bentuk

dana investasi khusus (Mudhrabah Muqayyadah) atau investasi terbatas (MudhrabahMuqayyadah) serta dana zakat, infak, dan sadaqah.

1) ModalModal merupakan dana (dalam bentuk pembeliaan saham) yang disediakan olehpemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan penggunaan modalyang disertakan tersebut. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modalpemegang saham dapat dilakukan melalui musyawarah fi sahm asy-syariqah atauequity partcipation pada saham perseroan bank

2) Dana titipan masyarakat3) Dana dari ZIS

Dana ini peruntukannya jelas satu dari ciri khas bank syariah selain mengelola danauntuk kepentingan komersial bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untukkepentingan sosial. Dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat bekerja sama denganlembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaanperekonomian masyarakat seperti Dompet Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan BadanAmil Zakat (BAZ)

2. Titipan (Al-Wadiah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalahdengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Al-Wadiah. Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknyamenghendaki. Secara umum terdapat dua jenis Al-Wadiah, yaitu:

1. Wadiah yad al-amanahPihak yang pertama menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkanuang atau barang yang dititipkan. Pihak yang memberikan titipan dapatmembebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Jenis ini mempunyaikarakteristik sebagai berikut:a. Harta atau benda yg dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh

penerima titipan

b. Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugasdan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambilmanfaatnya

c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya(Fee) kepada yang menitipkan.

Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

2. Wadiah yad adh-dhamanahPihak yang pertama menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uangatau barang yang dititipkan tanpa izin pemilik barang atau uang dan harusbertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dankeuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hakpenerima titpan, dalam hal ini bank sebagai penerima titipan dapat memberikaninsenstif berupa bonus kepada si penitip. Wadiah jenis ini memiliki ciri-ciri sebagaiberikut:

a. Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan olehpenyimpan

b. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hakdari penyimpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasiltersebut kepada penitip sebagai pemilik benda

Prinsip ini di aplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Namun perluditekankan disini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus darikebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

3. Investasi (Mudharabah)

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai denganprinsip investasi adalah mudharabbah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilikdana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilikdana sebagai deposan dibank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggungaspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lander ataukreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. Tujuan dari mudharabahadalah kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib)dalam hal ini bank. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugianyang terjadi. Secara garis besar mudharabbah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Mudharabah MuthlaqahDalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul maal tidakmemberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain,mudharib di beri wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis,usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad iniadalah tabungan dan deposito berjangka.

b. Mudharabah MuqayyadahPada jenis akad ini, shahibul maal memberikan batasan atas dana yangdiinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai denganbatasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankanadalah special investment based on restricted mudharabah. Model ini dirasa sanagtcocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian meyeluruh.Dengan special investmen, investor tertentu tidak perlu menanggung over head bankyang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dancost yang dihitung khusu pula.

2. Penyaluran Dana (Financing)

Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jeniskontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsipyang jelas secara syariah. Penyakluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi duabentuk, yaitu;

A. Equity Financing

Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah muthalaqah/muqayyadah ataudalam bentuk musyarakah.

1. Al-MudharabahDari segi konsep dasar, mudharabah yang akan dijelaskan disini sama denganmudharabah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penghimpunan dana bank (depositnasabah), namun ada yang membedakannya. Al-Mudharabah pada pelaksanaan depositnasabah, maka nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai shahibul maal danbank sebagai mudharib (pengelola dana). Sedangkan pada skim pembiayaan, bankbertindak sebagai shahibul maal dan pengelola usaha bertindak sebagai mudharib.Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagisecara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabahmengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Dalam pelaksanaaan kontrak AL-Murabahah, bank tidak dibenarkan meletakkankolateral (jaminan) kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang, ia bersifat kerja samadengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, masing-masingpihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban risikonya (fullinvestment).

2. Al-MusyarakahYang dimaksud dengan musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih denganmenyertakan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yangdisepakati. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabunganpemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dan proyek tersebut dibagimenurut presentse yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian,maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secaraproporsional.

Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrumen syarikat Al-Man, karenajenis syarikat inilah yang lebih sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini. produk-produk yangdikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka ragam, diantaranya modal ventura, dimana bankikut memberi modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepaskembali saham perusahaan tersebut kepad rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitrauntuk jangka panjang. Di Indonesia, sudah ada banyak bank syariah yang melakukan produkseperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri (manufacturing),usaha atas dasr kontrak dan lain sebagainya.dalam kontrak Al-Musyarakah, bank juga tidakboleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral, karena kontrak iniberbentuk kerja sama dan bukan utang-piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminanmenyebabkan kontrak menjadi fasad.

B. Debt Financing.

Debt Financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barangdengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang.Mengenai objek pertama dan terakhir terdapat permasalahan pertukaran antara barang denganbarang dipertimbangkan dapat menimbulkan ribah fadhal. Sedangkan pertukaran antara uangdengan uang pun demikian, di khawatirkan dapat menimbulkan ribah nasiah. Pertukaran antaruang dengan uang (sharf) dalam perbankan syariah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaranuang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itudalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran antarabarang dengan barang dan uang dengan uang.

1. Barang dengan uang (Jual beli/ Bai)

Transaksi barang dengan uang yang dapat di lakukan dengan skim jual beli (bai) atau pun sewa

menyewa (Ijrah). Yang termasuk skim jual beli adalah:

a. Bai Al-MurabahahBank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera danpembayaran dilakukan secara tangguh. Prinsip ini umumnya diterapkan dalampembiayaan pengadaan barang investasi.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barangyang hendak dibeli

2. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan hargayang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan

3. Barang yang dijualbelikan bukanlah barang barang ribawi4. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu

mestilah sah menurut perundangan Islam.

Sedangkan rukun jual beli murabahah adalah:

1. Penjual (bai)

2. Pembeli (musytariy)3. Barang (mabi)4. Sighat dalam bentuk ijab kabul.

b. Bai As-SalamAdalah pembelian barang untuk penghantaran yang ditangguhkan dengan pembayaran dimuka. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini adakepastian tentang kualitas, harga dan waktu peyerahan. Prinsip ini biasanya diterapkanpada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenislainnya.

C. Bai Istishna

Prinsip ini menyerupai salam, namun pada prinsip ini pembayran dapat di muka, dicicilatau di belakang. Istishna umumnya diterapkan dalam pembiayaan manufaktur, industrikecil-menengah dan kontruksi.

Sedangkan yang termasuk skim sewa-menyewa (Ijrah):

A. Al-Ijrah (operasional Lease)Konsep ini secara etimologi erarti upah atau sewa. Ahli sewa islam mendefinisikandengan menjual manfaat, kegunaan, jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Konsep initidak sama dan tidak dapat dikaitkan dengan jual-beli, sebab akad jal beli adalah kekal(muabbadan), sedangkan al-ijarah akad ini dalam masa teertentu (muaqqatan). Banksyariah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagi bentuk produk yang diletakkanpadaskim pembiayaan, diantara caranya adalah:

1. Bank dapat memberi pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkanpenggunaan manfaat sesuatu harta dibawah elemen al-ijarah.

2. Bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah,kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut tempo yang dikehendaki,kadar sewaan, dan syarat-syarat lain yang disetujui kedua belah pihak.

B. Ijarah wa iqtina (finansial lease)Skim ini merupakan bentuk lain dari ijarah di mana persewaan berakhir denganperpindahan hak milik dan objek sewa. Skim ini lebih banyak dipakai pada perbankankarenalebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank sendiri tidak direpotkan untukpemeliharan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.

2. Uang dengan Barang

Pertukaran ini dapat dilakukan dengan skim:

a. Bai as-Salam (In-front Payment Sale)Skim ini secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda,atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaranmodal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Di dalammasyarakat, skim ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden. Dalam transaksibai as-salam mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas dankeridhaan para pihak. Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yangdilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktupenyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak bolehdalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayar segera.

b. Bai al-Istishna(istisna sale)Skim ini adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli dengan produsen atau penjual dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yangjelas. Dalam literatur fikih klasik disebutkan istishna sebagai lanjutan dari bai as-salam,

sehinggaa ketentuan dan aturannya mengikuti akad bai as-salam. Adapun yangmembedakannya dengan as-salam adaah pada metode pembayaran sifat kontraknya. Padabai as-salam, pembayaran lebih bersifat fleksibel di mana tidak dilakukan secara lunas

tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu. Sifatkontrak pada skim baik as-salam adalah mengikat secara asli (thabii) pada semua pihakdari semula, sedangkan pada istishna, bersifat mengikat ecara ikutan untuk melindungiprodusen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.

3. Jasa Layanan Perbankan

a. Al-Wakalah (Deputyship)Adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatuurusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalamaplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitanLetter Of Credit(L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bankdi Luar Negeri(L/C Ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dananasabah kepada pihak lain.

b. Kafalah(Gauranty)Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang(penjamin)ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalampelunasan/pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitangaransi bank (Bank Guarantee). Ada beberapa jenis wakalah, yaitu:1) Kafalah bin Nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (personal

guarantee).2) Kafalah bil-Maal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam

aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (Advance PaymentBond) atau jaminan pembayaran (Payment Bond).

3) Kafalah Mualaqah dan Munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurunwaktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkanuntuk pelaksanaan suatu proyek (Performence Bond) atau jaminan penawaran(Bid Bond).

4) Kafalah Bit Taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa padasaat jangka waktu habis.

c. Hawalah (Transfer Service)Hawalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalamhal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yangmemberi utang(muhal atau daiin) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal

alaih). Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut:1) Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada

pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank.2) Post-dated Check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar

terlebih dahulu piutang tersebut.3) Bill Discounting, dimana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep

hawalah, hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee yangtidak dikenal pada hawalah lainnnya.

d. JualahJualah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentukepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan olehpihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bankdalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah, sepertireferensi bank, informasi usaha dan lain sebagainya.

e. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yangditerimanya. Barang yang dithan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengandemikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadaidan pada bank diterapkan sebagai collateral atas suatu pembiayaan/pinjaman.

f. Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)Al-Qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali ataudengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikihklasik, ard dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling membantu danbukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariahdapat berupa al-Qard al-Hasan sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil.Di indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaqdan Sedekah (BAZIS). Pada prinsipnya qardhul hasan merupakan pinjaman dengantujuan kebajikan, dimana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yangdipinjamkan tanpa membayar tambahan.

g. SharfSharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaranuang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing , dimana mata uang asingdipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

Ringkasan Produk Bank Syariah :a. Penghimpunan Dana

No. Produk/Jasa Prinsip Syariah1. Giro wadiah yad adh-dhamana2. Tabungan wadiah yad adh-dhamana dan Mudharabah3. Deposito Mudharabah4. Simpanan Khusus Mudharabah Muqayyadah

b. Penyaluran Dana dan Jasa PerbankanNo. Produk/Jasa Prinsip Syariah1. Dana Talangan Qardh2. Penyertaan Musyarakah3. Sewa Beli Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Ijarah Wa Iqtina)4. Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah, Musyarakah, atau Murabahah5. Pembiayaan Proyek Mudharabah atau Musyarakah6. Pembiayaan Sektor pertanian Bai As Salam

7. Pembiayaan untuk akuisisi aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik8. Pembiayaan Ekspor Mudharabah, Musyarakah, atau Murabahah9. Anjak Piutang Hiwalah

10. Letter of Credit L/C Wakalah11. Garansi Bank Kafalah12. Inkaso, Transfer Wakalah dan Hawalah13. Pinjaman Sosial Qardhul Hasan14. Surat Berharga Mudharabah, Qardh, Bai Al Dayn15. Safe Deposit Box Wadiah Amanah16. Jual Beli Valas Sharf17. Gadai Rahn

Produk sewa

No produk Prinsip syariah

1 Sewa beli Ijarah Muntahiya Bittamlik (Ijarah Wa Igtina)

2Sewa dengan opsi

pemindahan hak

Ijarah Muntahiya Bittamlik

Produk lain

No produk Prinsip syariah

1 Sertifikat Investasi Mudharabah

Antar Bank (SIMA)Mudharabah

2 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Wadiah

2.3 Pembiayaan Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepadapihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupunlembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukunginvestasi yang telah direncanakan. Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: Pembiayaan adalah penyediaan danaatau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah

muntahiya bittamlik3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2.3.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan bank syariah adalah :

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secaraekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usahamembutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh dari pembiayaan.

c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluangbagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upayaprodusi tidak akan jalan tanpa adanya dana.

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usahamelalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akanmenyerap tenaga kerja.

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampumelakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasilusahanya.

2.3.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi dari pembiayaan Bank syariah adalah :

a. Meningkatkan daya guna uangb. Meningkatkan daya guna barangc. Meningkatkan peredaran uangd. Menimbulkan kegairahan berusahae. Stabilitas ekonomif. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

2.3.4 Jenis Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitaspenyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurutsifat pengguna-annya, pembiayaan dapat dibagai menjadi:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhikebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usahaproduksi,perdagangan,maupunainvestasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhikebutuhan konsumsi, yang akan habis diguna-kan untuk dipakai memenuhikebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya :

Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, sepertimakanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa,seperti pendidikan dasar dan pengoba

Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kwantitatifmaupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer,baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasanmaupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi,

maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi

untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place darisuatuabarang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.4 Sistem Pembiayaan Bank Syariah

A. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash),piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri daripersediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process),dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pem-biayaan modal kerjamerupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing),pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventoryfinancing).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan caramemberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruhkebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut,baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, denganimbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhanmodal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin

hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana(shahibul maal), sedang-kan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaansemacam ini disebut dengan mudharanah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikanuntuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbahyang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebutbeserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

1. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbulakibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara cash inflow dan cash outflow padaper-usahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalahfasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Ataspemberian fasilitas ini bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qardh timbal balikatau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini nasabah harus membukarekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabahmangalami situasi mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersediasehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atasfasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun, kecuali sebatas biayaadministrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

2. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang men-jual barangnya dengankredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yangdimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa:

a. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan danakarena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu bank meminta cessie atas

tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya nasabah ber-kewajiban untuk menagihsendiri piutangnya. Tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan cessietersebut bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasilpenagihan tersebut pertama-tama diguna-kan untuk membayar kembali pinjamannasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bilaternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembalipinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

b. Anjak Piutang (Factoring)Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk peng-ambilalihan piutang nasabah.Untuk keperluan tersebut nasabah mengeluarkan draf (wesel tagih) yang diaksep olehpihak yang berhutang, atau promissory notes (promes) yang diterbitkan oleh pihakyang berhutang, kemudian di-endors oleh nasabah. Draf atau promes tersebut laludibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakatiuntuk jangka waktu yang tertera pada draf atau promes tersebut. Bila pada saat jatuhtempo draf atau promes tersebut ternyata tidak tertagih, maka nasabah wajibmembayar kepada bank sebesar nilai nominal draf tersebut.Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang se-perti tersebut di atas hanyadapat dilakukan dalam bentuk al qardh di mana bank tidak boleh meminta imbalan,kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikanfasilitas pengambil-alihah piutang, yaitu yang disebut hiwalah. Tetapi untuk fasilitasini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biayaadministrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkanuang (qardh) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih ataupromes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu adalah bila ternyatapada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi hutang nasabahkepada bank. Tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, maka nasabah harusmembayar kembali hutangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulamamemberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang (bai al dayn), tetapisebagian ulama melarangnya .

3. Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing)Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakanuntuk mendanai pengadaan persediaan (inventory financing). Pola pembiayaan ini padaprinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitumemberikan pinjaman dengan bunga.Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk me-menuhi kebutuhan pendanaanpersediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (al bai)dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari suplier secara tunai)barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepadanasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keun-tungan yangdisepakati bersama, antara bank dengan nasabah. Ada beberapa skema jual-beli yangdipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut yaitu:

a. Bai al Murabahah

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari biaya pengadaan bahanbaku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadibarang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bilabarang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang, dan melalui prosescollection akan berubah menjadi kas kembali.Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan danauntuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya prosesproduksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi,serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanyaperputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, sampaiterjualnya hasil produksi, dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash).

b. Bai al IstishnaBila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampaimenghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai al istishna. Melalui

fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati keduabelah pihak (biasanya sebesar biaya pro-duksi ditambah keuntungan bagi produsen,

tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap,sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank menelitispesifikasi dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaranuntuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebuthingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawabpengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barangjadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksigagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagiataupun dengan cara membeli dari pihak lain.Setelah barang selesai, maka produk tersebut statusnya menjadi milik bank. Tentusaja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuksegera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebihbersamaan dengan proses pemberian fasilitas bai al istishna tersebut, bank juga te-lah mencari potential purchaser dari produk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalampraktiknya, potential buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembeliandari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pem-beli itu menghasilkan skemapembiayaan berupa istishna paralel atau istishnawal murabahah, dan bila hasil

produksi tersebut disewakan, skemanya menjadi istishna wal ijarah. Bank

memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (istishna) dengan harga jual(murabahah atau dari hasil sewa (ijarah).

c. Bai as Salam

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bankdapat memberikan fasili-tas bai al salam. Melalui fasilitas ini bank melakukanpemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus, dannasabah berkewajiban men-deliver barang tersebut pada tanggal yang disepakatidalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produktersebut. Kombinasi ini disebut salam paralel.Bila produksi itu dilakukan secara terus-menerus dan perputaran modal kerja tersebuttelah sedemikian secepatnya sehingga nasabah memerlukan pembiayaan modal kerjasecara evergreen, maka skema pembiayaan yang paling tepat adalah al mudharabah.

4. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangana. Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilaku-kan dengan target pembeli siapasaja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual,baik pedagang eceran (retailer) maupun pedagang besar (whole seller). Padaumumnya perputaran modal kerja (working capital turnover) perdagangan semacamini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yangcukup, karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atautelah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan jenis ini skemayang paling tepat adalah skema mudharabah.

b. Perdagangan Berdasarkan PesananPerdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesai-kan di tempat penjual, yaituseperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdaganganantarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepadapenjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telahditerimanya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan risiko akibat ketidakmampuanpenjual memenuhi pesanan, atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yangdikirimkan dengan spesifikasi yang dimaksud dalam surat penawaran ataupemesanan.

Berdasarkan pesanan itu penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta,dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedaganglainnya. Setelah terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai pesanan.Apabila barang telah dikirim, maka penjual juga menghadapi kemungkinan risikotidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu. Untuk mengatasi permasalahan yangdihadapi kedua belah pihak, bank konvensional telah memberikan jalan keluarnya,yaitu fasilitas letter of credit (L/C). Bank syariah telah dapat mengadopsi mekanismeL/C itu dengan meng-gunakan skema al wakalah, al musyarakah, al mudha-rabah,

ataupun al murabahah. Dalam hal al wakalah, bank syariah hanya memperolehpendapatan berupa fee atas jasa yang diberikannya.

B. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitukeperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirianproyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

1. Untuk pengadaan barang-barang modal;2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;3. Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar danpengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (projected cashflow) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehinga akan dapat diketahuiberapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian, barulah disusun jadwalamortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaanpada masa yang akan datang, me-ngingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukuppanjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neracadan rugi laba (projected balance sheet and projected income statement) selama jangka waktupem-biayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkanlaba (earning power) dan kemampuan per-usahaan untuk memenuhi kewajibannya (solvency).Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi banksyariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini bank memberikanpembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya,dan pemilik perusahaan akan mengam-bil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cashflow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegangsaham yang ada ataupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al ijarah al muntahiabittamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumberperusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan,surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diper-oleh perusahaan.

C. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhankonsumsi dan akan habis dipakai untuk me-menuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsidapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhanprimer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dantempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkankebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuan-titatif maupun kualitatif lebihtingi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan danminuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasaseperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhanbarang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dankendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (main collateral).Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yangdapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasaldari sumber pendapatan lain, dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhanbarang konsumsi dengan menggunakan skema:

1. Al bai bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual-beli dengan angsuran2. Al ijarah al muntahia bit tamlik atau sewa beli3. Al musyarakah mutanaqhishah atau descreasing participation, di mana secara

bertahap bank menurunkan jumlah partisipa-sinya4. Ar Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhansekunder. Sedangkan kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaankomersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir ataumiskin, dan oleh karena itu ia wajib diberikan zakat atau shadaqah, atau maksimal diberikanpinjaman kebajikan (al qardh al hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalianpinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

BAB 3KESIMPULAN

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan(penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya). Prinsipsyariah yang dipakai sebagai landasan operasional Bank Syariah diantaranya: Bebas daribunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (judi: maysir), bebas dari hal-hal meragukan (gharar), bebas dari hal-hal rusak (batil). Prinsip dasar kegiatan usahabank, yaitu:

1. Prinsip Titipan (al-wadiah)Wadiah yad amanah (trustee depository), dan wadiah yad dhomanah(guarantee depository)

2. Al-MudharabahMuthlaqah (cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi) dan muqayyadah(dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenaitempat, cara dan obyek investasi)

g. Al-Musyarakah

h. Prinsip Jual Beli (al-tijarah)Al-Murabahah, Salam dan Istishna

5.Prinsip Sewa (al-ijarah)a. Ijarah (sewa murni)b. Ijarah al muntahiya bit tamlik

6. Prinsip Jasa (fee based service)Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Rahn, dan al-Qardh

Sistem Pembiayaan pada bank syariah :1. Sistem pembiayaan pada bank syariah memposisikan debitor (nasabah) dan kreditor

(bank) pada posisi sejajar atau kemitraan, dimana kedua pihak saling bersepakat danrisiko ditanggung bersama.

2. Bank membebaskan debitor dari beban bunga (interest) yang harus dibayar walaupundalam kondisi merugi.

3. Sebagai ganti dari bunga, bank menetapkan ongkos pelayanan yang nilaimaksimumnya ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (pemerintah).

4. Untuk kalangan pengusaha kecil, bank dapat memberikan pinjaman tanpa bunga danongkos pelayanan. Debitor cukup mengembalikan pinjaman pokok dalam kurunwaktu tertentu