MAKALAH SISTEM EKONOMI

Disusun oleh:

Arif Nugroho H0413005

Ardela Nurmastiti H0413003

Dita Wahyu Ningtyas T. H0413011

Elya Fitriyana H0413013

Khadijah Khorunnisa H04130

Koko Widyatmoko H04130

Suhbrastiwi H0413045

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya

dengan menggunakan perangkat tertentu, seperti peraturan-peraturan dan

kebijakan-kebijakan. Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem ekonomi

adalah cara suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomianya.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum perekonomian dan kesejahteraan sosial berdasarkan UUD 1945 Pasal

33. Adalah sebagai berikut: (Ayat)

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

C. Macam-macam sistem ekonomi

1. Tradisional

a. Pengertian

Sistem Ekonomi Tradisional merupakan sistem ekonomi yang

dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai

dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.

Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang

belum maju, dan mulai ditinggalkan. Misalnya Etiopia.

b. Ciri-ciri

1) Belum ada pembagian kerja yang jelas;

2) Kehidupan masyarakat sangat bersifat kekeluargaan;

3) Pertukaran dilakukan dengan cara barter (belum mengenal uang);

4) Adat (kebiasaan turun-menurun) sangat berperan dalam mengatur

kehidupan sehari-hari;

5) Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana;

6) Belum ada pemisahan yang tegas antara rumah tangga konsumsi

dengan rumah tangga produksi sehingga tidak akan ditemukan adanya

pabrik-pabrik.

c. Keuntungan

1) Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu

sangat erat.

2) Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang

harus dipikul.

3) Tidak individualistis.

4) Sistem ekonomi tradisional tetap menjaga budaya tradisional suatu

negara.

5) Dengan sifat kekeluargaannya, masyarakat hidup dalam kebersamaan.

d. Kelemahan

1) Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga

produktivitas rendah.

2) Mutu barang hasil produksi masih rendah.

3) Hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari

keuntungan atau laba.

4) Pola pikir masyarakat tidak berkembang karena diakibatkan oleh

pengaruh tradisi.

2. Sistem Ekonomi Komando

a. Pengertian

Sistem ekonomi komando (terpusat atau terpimpin) adalah sistem

ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat yang

berwenang penuh menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang

dan jasa diproduksi.

Sistem ekonomi komando dijalankan berdasarkan ajaran Karl Mark

(1818-1883) yang tercantum dalam bukunya Dad Kapital dan Manifesto

Komunis. Menurut Karl Mark, dengan sistem ekonomi yang direncanakan

dan dikendalikan oleh pemerintah pusat maka fungsi-fungsi produksi akan

lebih efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi bebas.

b. Ciri-ciri

1) Segala kegiatan ekonomi diatur pemerintah.

2) Hak milik perorangan tidak diakui

3) Semua sumber dan alat produksi adalah milik negara.

4) Tidak ada kebebasan berusaha bagi individu, karena pembagian kerja

diatur oleh pemerintah.

5) Harga-harga ditentukan oleh pemerintah.

c. Keuntungan

1) Pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan ekonomi.

2) Pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi lebih mudah

dilaksanakan.

3) Dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

d. Kelemahan

1) Potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang.

2) Milik perorangan tidak diakui.

3) Tidak ada kebebasan berusaha.

4) Keberhasilan sistem ini tergantung pada baik buruknya kualitas

pemerintah.

3. Sistem Ekonomi Liberal

a. Pengertian

Sistem ekonomi liberal adalah pengaturan kegiatan ekonomi yang

sepenuhnya diserahkan pada masyarakat untuk menentukan apa,

bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem ekonomi

liberal sesuai dengan pendapat Adam Smith yang sangat menghendaki

adanya kebebasan pasar dan tidak menginginkan adanya campur tangan

pemerintah.

b. Ciri-ciri

1) Seluruh kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada

masayarakat.

2) Masyarakat bebas berusaha, berinovasi,dan berkreativitas dalam

melakukan kegiatan ekonomi.

3) Hak milik perorangan diakui.

4) Kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencari laba sebesar-besarnya

(profit oriented).

5) Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonmi sangat dibatasi.

6) Adanya persaingan antarpengusaha dalam mengejar keuntungan.

7) Harga-harga yang terjadi ditentukan oleh kekuatan pasar.

c. Keuntugan

1) Adanya kebebasan berusaha, berinovasi, dan berkreativitas dalam

melakukan kegiatan ekonomi.

2) Persaingan antarpengusaha mendorong kemajuan teknologi.

3) Hak milik perorangan diakui.

4) Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi

didasarkan motif mencari keuntungan.

5) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur

kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu

perintah/komando dari pemerintah.

d. Kelemahan

1) Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan

alokasi sumber daya oleh individu.

2) Bisa menimbulkan penindasan (eksploitasi) oleh manusia kepada

manusia.

3) Adanya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin karena

tidak adanya pemerataan pendapatan.

4) Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas

tersebut.

5) Banyak timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat.

4. Sistem Ekonomi Campuran

a. Pengertian

Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari sistem ekonomi

komando dengan sistem ekonomi liberal.

Pada sistem ini masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan

kegiatan ekonomi, tetapi pemerintah masih berperan untuk mengendalikan

dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Tujuan sistem ini adalah agar tidak terjadi dampak negatif dari sitem

ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal.

b. Ciri-ciri

1) Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta.

2) Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari

pemerintah.

3) Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah.

c. Keuntungan

1) Kebebasan berusaha.

2) Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas.

3) Lebih mementingkan umum dari pada pribadi.

d. Kelemahan

1) Beban pemerintah lebih berat dari pada beban swasta.

2) Pihak swasta kurang memaksimalkan karena hanya mencari

keuntungan.

D. Sistem Ekonomi yang Pernah Dianut di Indonesia

1. Orde Lama

Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk

sekali, Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi

liberal, kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi

konflik yang menyebabkan kehancuran perekonomian nasional.

Setelah itu terjadi transisi politik ke sistem ekonomi atau demokrasi

terpimpin (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan presiden sangat besar.

Sistem politik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan dan pemikiran

sosialis/komunis. Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan

nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk

dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda.

2. Orde Baru

Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan

perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang

berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik

membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi

Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi

industri.

3. Reformasi

a. Pemerintahan BJ Habibie (1998)

Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak stabil dan mulai menggoncang

perekonomian nasional. Pada oktober 1997 Indonesia meminta bantuan

keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah dari awalnya Rp. 2.500

per dollar AS sampai mencapai Rp. 15.000 per dollar AS, hal ini

menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga

memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto

pada tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie.

b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999)

Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama

pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini

ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia

dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing

enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia.

Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001

cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bisa

membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi,

sosial dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.

c. Pemerintahan Megawati (2001)

Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi

keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku

bunga dan inflasi saldo neraca pembayaran .

 Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan

korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir

dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu

jalannya pembangunan nasional.

Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003

kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku

bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda

perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.

d. Pemerintahan SBY (2004-sekarang)

Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau

dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi

oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke

subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi

masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesma, Bank.

E. Masalah Pokok Ekonomi

1. Masalah Konsumsi,  setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh

kebutuhan-kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang-

barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi.

2. Masalah Produksi, masalah produksi berkaitan erat dengan produk (barang

dan jasa) apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi,

menggunakan berapa tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi, tidak terlepas

dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan (modal), tenaga kerja, dan

teknologi yang menentukan kapasitas produksi atau kemampuan

memproduksi barang dan jasa.

3. Distribusi, masalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa

dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan

digunakan. misalnya lewat distributor, agen, atau saluran lainnya.

4. Pertumbuhan, masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut bertambahnya

pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya pendapatan/ masyarakat.

Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Pokok

masalahnya adalah bagaimana kehidupan ekonomi berjalan terus menerus

dengan sumber daya alam yang semakin berkurang, sementara pertambahan

penduduk dan kebutuhan masyarakat terus meningkat.

F. Pemecahan Masalah Ekonomi

1. Jangka Pendek

Pemecahan masalah ekonomi jangka pendek dapat dilakukan dengan cara

antara lain :

a. Menambah jumlah uang yang beredar.

b. Menurunkan tingkat bunga.

c. Mengenakan pajak impor.

d. Menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan.

e. Menambah pengeluaran pemerintah.

f. Mengeluarkan obligasi pemerintah dan sebagainya.

2. Jangka Panjang

Pemecahan masalah ekonomi jangka panjang harus menerapkan kebijakan

yang berkaitan dengan masalah jangka panjang, seperti kebijakan yang

berkaitan dengan kapasitas total perekonomian, jumlah penduduk dan

angkatan kerja, serta lembaga-lembaga sosial-politik-ekonomi yang ada.