makalah pendidikan kewarganegaraan kelompok 2
DESCRIPTION
Makalah tentang Negara dan KonstitusiTRANSCRIPT
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan
Negara dan Konstitusi
Disusun Oleh
Kelompok 2
Dosen Pengasuh
Drs.Loman Bolam, M.Si.
Universitas Sriwijaya
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi Pendidikan Matematika
Tahun Ajaran 2014/2015
Nama NIM
1. Sholihatun Nisa’ 060812814190332. Krista Lestari T 060812814190343. Fitri Indahsari 060812814190354. Sesi Winarni 060812814190365. M.Agung Firman S 06081281419038
Kata Pengantar
Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan Semesta Alam yang telah memberi
rahmat dan karunia sehat, sehingga pada kesempatan ini kelompok 2 dapat
menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
membahas tentang negara dan konstitusi dengan tepat waktu. Shalawat dan salam
tetap kita agungkan kepada junjungan nabi besar, nabi Muhammad Saw, Beliau
adalah tokoh idola, suri tauladan yang berpengaruh besar di seluruh dunia sampai
akhir zaman.
Kelompok 2 sangat menyadari saat pengerjaan makalah ini masih terdapat
kesulitan dalam penyusunan dan penyampaian pemikiran, tetapi itu semua bisa
dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ucapan terimakasih kepada dosen pengasuh
Bapak Drs. Loman Bolam, M.Si yang telah membimbing dan memberi motivasi
kepada kami dalam pengerjaan makalah pendidikan kewarganegaraan ini.
Semoga makalah ini memberikaninformasi bagi pembaca dan dapat
bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan
kita semua.
Palembang, 31 Maret 2015
Kelompok 2
ii
Daftar Isi
Halaman Judul ...................................................................................................... i
Kata Pengantar .................................................................................................... ii
Daftar Isi .............................................................................................................. iii
Pendahuluan ......................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................... 1B. Tujuan ........................................................................................................ 2C. Rumusan Masalah ...................................................................................... 2
Pembahasan.......................................................................................................... 3
A. Negara....................................................................................................... 31. Pengertian Negara .................................................................................. 32. Unsur-Unsur Negara .............................................................................. 33. Teori Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ........................ 44. Fungsi Negara......................................................................................... 55. Tujuan Negara........................................................................................ 66. Kelembagaan Negara Republik Indonesia ............................................ 6
B. Konstitusi.................................................................................................. 81.Pengertian konstitusi ............................................................................. 82.Sifat Konstitusi ...................................................................................... 93.Fungsi Konstitusi ................................................................................. 10
C. Konstitusi Negara Republik Indonesia................................................ 10Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia ............................... 12Contoh Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .................... 18
Penutup
Kesimpulan dan Saran .............................................................................. 20
Daftar Pustaka ................................................................................................... 21
iii
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Secara kodrati manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki
identitas sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial.Sehingga,
manusia dihadapkan pada kenyataan yang sangat komplek,terutama dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya.Dalam sebuah negara, rakyat harus tunduk dan
patuh pada kekuasaan negara dan sebaliknya kekuasaan pemerintahan negara
harus dibatasi agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bertindak sewenang-
wenang, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Gagasan inilah yang
dikenal dengan istilah konstitusi atau undang-undang.
Di era globalisasi seperti saat ini, banyak masyarakat dituntut untuk
mampu memilih –milih pengaruh positif dan negatif dari globalilasi tersebut.
Tentunya terdapat nilai-nilai yang harus ditanamkan pada diri masyarakat sesuai
dengan pancasila.Tetapi kenyataannya sebagian masyarakat Indonesia telah
mengabaikan arti dari pancasila itu sendiri, baik pancasila dipandang sebagai
dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Bukan hanya mengabaikan,
namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari dasar negara dan konstitusi
tersebut. Dengan pendidikan tentang dasar negara dan konstitusi diharapkan
masyarakat Indonesia mampu mempelajari,memahami serta melaksanakan segala
kegiatan kenegaraan berlandaskan dasar negara dan konstitusi,namun tidak
kehilangan jati dirinya.
Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara
menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi disuatu Negara. Sebagai
norma tertinggi, Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma
hukum dibawahnya.Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah Dasar
Negara. Dasar Negara merupakan cita hukum dari Negara. Terdapat hubungan-
hubungan yang sangat terkait antara keduanya yang perlu kita ketahui.
B. Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah yaitu :
1. Mengetahui pengertian dari Negaradan Konstitusi secara keseluruhan
2. Mengetahui sistem konstitusi di Negara Republik Indonesia
C. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan kami jelaskan adalah:
1. Apakah pengertian Negara dan Konstitusi secara keseluruh ?
2. Bagaimana Keadaan Konstitusi di Negara Republik Indonesia?
1
Pembahasan
Negara dan Konstitusi
A. Negara
1.Pengertian Negara
Kata negara yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa sansekerta
Negari atau Negara yang berarti wilayah,kota atau penguasa.Secara historis
pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada
saat ini. Pengertian tentang Negara telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf
Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa
pendapat tersebut antara lain:
a. Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002), negara adalah komunitas keluarga dan
kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan
berkecukupan.
b. Jean Bodin (Schmandt, 2002), negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan
baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan
berdaulat.
c. M. Nasrun (1978), negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup tertentu yang
harus memenuhi tiga syarat pokok: rakyat tertentu, daerah tertentu dan
pemerintahanyang berdaulat.
d. Robert M. Mac Iver (Soehino,1998;Agustino,2007), negara adalah asosiasa
yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem
hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memeksa.
e. Miriam Budiardjo (2007), negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya
diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk
ketaatan melalui kekuasaan yang sah.
2
2.Unsur – Unsur Negara
a.Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat
tinggal bagi rakyatnya yang meliputi darat, laut, dan udara.
b.Rakyat, yaitu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara, tunduk
pada kekuasaan negara, dan mendukung negara bersangkutan.
c.Pemerintah, yaitu suatu organisasi yang bertindak atas nama negara dan
menyelenggarakan kekuasaan negara. Pemerintah berwenang untuk merumuskan
dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di
dalam wilayahnya.
d.Kedaulatan, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dan
melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan untuk
memaksa semua penduduknya menaati undang-undang dan peraturannya baik
kedalam maupun kedaulatan keluar. Untuk itu negara menuntut loyalitas mutlak
dari warga negaranya.
Berdasarkan uraian diatas maka unsur negara dapat dikelompokkan
menjadi:
a.Bersifat Konstitutif, yang berarti bahwa di dalam negara tersebut terdapat
wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat.
b.Bersifat Deklaratif, yang ditandai oleh adanya tujuan negara, undang-undang
dasar, dan pengakuan dari negara lain atau masuk dalam perhimpunan bangsa-
bangsa di dunia.
3. Teori Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan UUD 1945
yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya, hak dan kewajiban
warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban
3
4
negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup
dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya.
Implikasi perkembangan teori kenegaraan dalam proses terjadinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia dapat kita lihat pada hal berikut ini :
Pertama : Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu
proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi, akan tetapi
perjuangan kemerdekaan mempunyai peran khusus dalam
pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
Kedua : Proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang
kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah
selesai bernegara
Ketiga : Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya
dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus
kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan
makmur.
Keempat : Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar
keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan
ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam
teori kelas.
Kelima: Religiusitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan
kepercayaan bangsa Indonesia Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(Sumarsono. S dkk. : 2005)
4. Fungsi Negara
a. Menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai
bentrokan dalam masyarakat, negara bertindak sebagai stabilisator
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi ini sangat
penting terutama bagi negara-negara sedang berkembang.
c. Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar,
untuk itu maka negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat
dan canggih.
d. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.
5. Tujuan Negara
Bagi bangsa Indonesia tujuan itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 alenia ke-empat, meliputi :
a. Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Kelembagaan Negara Republik Indonesia
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Tugas dan wewenang MPR antara lain :
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umum
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar.
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam
hal terjadi kekosongan Wakil Presiden.
5
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik
yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum
sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan.
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. DPR terdiri atas
anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat.
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD memiliki fungsi :
1. Mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yamg
berkaitan bidang legislasi tertentu
2. Mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.
d. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
Tugas BPK anatara lain :
1. Memerikasa laporan dan tanggung jawab keuangan negara
2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN
e. Mahkamah Agung (MA)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah
Konstitusi (MK). MA membawahi bidang peradilan dalam lingkup Peradilan
Umum; Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; Lingkungan Peradilan Agama;
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Lingkungan Peradilan Militer;
Lingkungan Peradilan Tata Usaha.
f. Komisi Yudisial (KY)
KY memiliki wewenang untuk :
6
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
Hakim
g. Mahkamah Konstitusi (MK)
Kewajiban dan wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk :
1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran Partai Politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
h. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai
kepala negara ia merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia, dan sebagai
kepala pemerintahan ia memegang kekuasaan eksekutif, untuk melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dibantu Menteri-Menteri dalam Kabinet.
Wakil Presiden secara umum memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, secara khusus wakil Presiden memiliki
tugas :
1.Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan
mengusahakan pemecahan masalah-masalah menyangkut tugas kesejahteraan
rakyat.
2.Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan kementrian
atau departemen.
B.Konstitusi
7
1.Pengertian konstitusi
Konstitusi bagi suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yang
menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem
pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan
negara dan orang-seorang yang berada dibawah pemerintahannya (Supriatnoko :
2008).
Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menerjemahkan kata
Constitution (Inggris) dengan Undang-Undang Dasar. Dalam pemakaian istilah
Undang-Undang Dasar biasanya kita langsung membayangkan suatu naskah
tertulis, karena semua Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah tertulis.
Constitution lebih luas mencakup kesuluruhan peraturan baik yang tertulis
maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat penyelenggaraan suatu
pemerintahan.
Pada hakikatnya konstitusi itu mengandung pokok-pokok sebagai berikut :
1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.
Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan norma
tertinggi. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat disebut norma dasar, norma
pertama, norma fundamental negara, atau pokok kaidah negara yang fundamental
dan cita hukum yang menjadi sumber pembentukan konstitusi. Konstitusi yang
merupakan norma hukum di bawah dasar negara bersumber dan berdasar pada
dasar negara ini, meliputi hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar, serta
hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi. Penjelasan atau penjabaran
(perwujudan) dasar negara ke dalam aturan hukum yang pertama-tama dilakukan
melalui konstitusi. Hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi UUD 1945
dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suasana kebatinan negara memuat asas
8
kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan negara, dan dasar hukum pada
undang-undang.
2.Sifat Konstitusi
Formal : bahwa prosedur pembuatan konstitusi yang dilakukan harus
secara istimewa karena isinya penting, menyangkut nasib negara
dan rakyat seluruhnya.
Material, : bahwa isi konstitusi menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau
pokok bagi rakyat dan negara.
Fleksibel : konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan jaman, memuat
hal-hal yang pokok, dan untuk mengubahnya tidak memerlukan
prosedur yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat
Undang-Undang biasa.
Kaku (rigid) : jika konstitusi itu tidak mudah mengikuti perkembangan jaman,
memuat hal-hal yang pokok dan pembuat konstitusi menetapkan
prosedur perubahan yang tidak mudah.
3.Fungsi Konstitusi
Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah membatasi
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan
tidak bersifat sewenang-wenang.
Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Dengan
memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi atau Undang-Undang Dasar, setiap
Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif,
eksekutf, dan yudikatif.
b. Hak Asasi Manusia
9
c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-
Undang Dasar.
C. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia
Konsepsi konstitusi negara RI bersumber pada Undang-Undang Dasar
1945, dalam arti luas konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh. Lebih lanjut kemudian
dijabarkan dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
sebuah konstitusi negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada
tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut
konstitusionalisme, konsep negara hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai hukum
dasar , Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum,
tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah
yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam
penyelenggaraan negara.
Mekanisme demokrasi Pancasila tercantum dalam penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan negara
sebagai berikut :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
2. Indonesia menggunakan sistem konstutusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara dibawah Majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada
DPR
10
7. Kekuasan kepala negara tidak tak terbatas
Perubahan / Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Pada awal era reformasi, berkembang dimasyarakat banyaknya tuntutan
yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan
pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut :
1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI)
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
5. Mewujudkan kebebasan pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang digulirkan beberapa kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik
didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang
demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu di
dalamnya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir dan membuka
peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup dan KKN
yang memungkinkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai kehidupan
nasional.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih
memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam
11
empat kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan.
Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, perubahan
kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada Sidang
Tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempa pada Sidang Tahunan MPR
tahun 2002.
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia
Penetapan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Indonesia
Perubahan Konstitusi atau UUD di Indonesia
Beberapa cara perubahan UUD atau konstitusi di Indonesia dapat dilihat dari
ketentuan UUD atau Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia,
yaitu:
- Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Proklamasi
- Perubahan Konstitusi dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat
- Perubahan Undang-Undang Dassar dalam UUDS
- Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 pada periode Orde
lama dan Orde Baru
- Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis merupakan sumber
hukum setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau
peraturan lainnya.
Pembukaan UUD 1945 Amandemen
Pembukaan UUD 1945 Amandemen, tidak mengalami perubahan
sebagaimana awalnya UUD 1945 ditetapkan. Dapat tidaknya Pembukaan UUD
1945 dilakukan perubahan terdapat dua pandangan. Menurut Notonegoro,
12
Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental keberadaan
Negara Republik Indonesia, Pembukaan merupakan suatu rangkaian dengan
proklamasi 17 agustus 1945, sehingga tidah boleh diubah oleh siapapun termasuk
MPR hasil pemilihan umum. Perubahan terhadap pembukan berarti pembukaan
Negara Proklamasi, meski masih ada Negara Indonesia tetapi Negara terebut
bukan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pendapat lain dikemukakan oleh
Mahfud MD (2000), bahwa semua hasil perbuatan manusia dapat diubah,
termasuk pembukaan UUD 1945. Semua itu sangat tergantung kepada dinamika
masyarakat Indonesia.
Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang
diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh UUD ke dalam pasal-pasalnya.
Empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
Pokok pikiran I cerminan sila ke tiga
Pokok pikiran II cerminan sila ke lima
Pokok pikiran III cerminan sila ke empat
Pokok pikiran IV cerminan sila ke satu dan ke dua.
Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen
2002
Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen
dibagi atas tujuh , secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan
rakyat. Oleh karena itu, sistem ini dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara. Walaupun tujuh pokok tersebut tidak lagi sebagai dasar
yuridis, namun tetap mengalami perubahan. Sistem pemerintahan negara menurut
UUD 1945 setelah amandemen secara komparatif, sebagai berikut :
1. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtstaat)
13
Negara Indonesia berdasrkan atas hukum (Rechtstaat), bukan kekuasaan
belaka (Machtsstaat) memiliki makna bahwa Negara, termasuk Pemerintah
beserta Lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melakukan tindakan apapun
harus dilandasi maupun dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan
pada hukum (recht), harus berhadapan dengan kekuasaan (macht), sehingga akan
tampak rumusannya dalam pasal-pasal. Tetapi juga harus sejalan dengan pokok-
pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 lalu diwujudkan
oleh cita-cita hukum (rechsidee) yang merupakan hukum dasar tidak tertulis.
Pengertian Negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Juga dalam arti material,
yaitu Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan
seluruh bangsanya. Dengan landasan material tersebut, hendaknya setiap tindakan
Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan. Dua
landasan tersebut adalah kegunaanya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya
(rechtnaigheid).
2. Sistem Konstitusional
Berdasarkan sifat ini pemerintah atas sistem konstitusi (hukum dasar)
tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas). Sehingga pengendalian
pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, juga oleh ketentuan-
ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, Ketetapan MPR,
Undang-Undang, dan sebagainya.
Dengan landasan keduanyanya, maka dapat diciptakan sistem mekanisme
hubungan dan hukum antar lembaga Negara, yang dapat menjamin terlaksananya
sistem itu sendiri dan juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita
nasional.
3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat
Sistem kekuasaan sebelum mengalami amandemen dinyatakan dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Kedaulatan rakyat
14
dipegang oleh suatu badan, bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia (Vertretungorgatan des willens des Statsvolkes). Majelis ini bertugas
menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara, mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil
Presiden), juga pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan Presiden harus
menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan majelis,
dengan begitu Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis dan wajib
menjalankan keputusan-keputusan majelis.
Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi
ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2). MPR menurut
UUD 1945 hasil amandemen 2002, hanya memiliki kekuasaan melakukan
perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan
Presiden dan Wakil Presiden sesuai masa jabatan atau jika melanggar suatu
konstitusi.
4. Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen
“Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara
pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara,
kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden (Concentration of power
responsibility upon the president) “.
Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan
penyelenggara pemerintahan tertingggi di samping MPR dan DPR, karena
Presiden dipilih langsung oleh rakyat (UUD 1945 Pasal 6A ayat (1)).
5. Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR
Menurut UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan :
“Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden harus
mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang (Gezetzgebung)
15
pasal 5 ayat (1) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan anggaran pendapatan
dan belanja Negara (Staatsbergrooting) sesuai dengan pasal 23.
Sistem ini dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam
penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :
“ Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-
menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen). Presiden
mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 ayat (2)
UUD 1945 Hasil Amandemen 2002).
6. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas
Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasil
amandemen 2002dan masih sesuai dengan penjelasan UUD 1945, yaitu :
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (UUD 1945 hasil
Amandemen 2002 pasal 6A ayat (1)). Dengan demikian dalam sistem kekuasaan
kelembagaan Negara Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR bahkan
sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar Undang-
Undang maupun Undang-Undang Dasar, maka DPR dapat melakukan
Impeachment.
Negara Indonesia Adalah Negara Hukum
Menurut Penjelasan UUD 1945 , Negara Indonesia adalah Negara hukum,
yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan sifat. Sifat
Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak
menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dulu oleh alat-alat
yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.
Sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum memberikan pengayom
agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara. Dalam era reformasi
ini, bangsa Indonesia benar-benar akan mengembalikan peranan hukum, aparat
penegak hukum bersama seluruh sistem peraturan perundang-undangan akan
16
dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan
perlindungan hak-hak asasi manusia.
Adapun pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan Negara
hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi pada
kepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hukum yang
bersumber pada Pancasila sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai
dasar konstitusinya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya.
Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk:
1. Menyempurnaakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai
tujuan nasional
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak
asasi manusia
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis
dan modern
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan
kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial
6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan
negara
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan
berbangsa sesuai sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta
kepentingan bangsa dan negara.
Berikut ini dikutipkan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah
diamandemen,mulai dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat
17
dengan tanda bintang, * adalah perubahan pertama, ** adalah perubahan kedua,
*** adalah perubahan ketiga, **** adalah perubahan keempat.
BAB I
BENTUK KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang0Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima
tahun di ibukota negara
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara
terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar.***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden.***/****)
18
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang
Dasar.***/****)
Penutup
Kesimpulan
19
Daftar Pustaka
Loman, Bolam. 2014. Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Palembang :
Univesitas Sriwijaya.
Penyusun Buku Ajar MPK.2010.Pendidikan Kewarganegaraan.Indralaya: Unit
Pengembangan Teknis-MPK Universitas Sriwijaya.
Rumah,Radhen.2013.Negara dan Konstitusi.[Online].From
http://2013.rumahradhen.wordpress.com/materi.kuliahku/semester.i/kewa
rganegaraan/negara_dan _konstitusi. Diaksespada tanggal 29 Maret 2015.
Saputra,Wisnu. 2014 . Makalah Negara dan Konstitusi. [Online] . From
https://wisnupendlm.blogspot.com/2014/06/makalah_negara_dan_konstitu
si.html.Diakses tanggal 29 Maret 2015.
20
21