makalah pancasila secara terminologi
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Secara etimologis istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sansekerta dari India. Pada
awalnya kata Pancasila terdapat di kepustakaan Budha di India yang intinya mengenai
ajaran moral dalam ajaran Budha.
“panca artinya “lima”
“syila artinya batu sendi, alas, atau dasar”
“syiila” artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”
Melalui penyebaran agama Budha dan Hindu di Indonesia ajaran moral tersebut diadopsi
kepustakaan jawa sehingga Pancasila dalam bahasa Indonesia secara Etimologis berarti
“dasar yang memiliki lima unsur” yang tersirat ajaran moral.
Maka dapat disimpulkan Pancasila mengadung makna moral yang sesuai dengan
kehidupan masyarakat Indonesia, sebab penilai moral itu sesuai atau tidak bergantung
tempat dan situasinya. Sebagai contoh penilaian moral antara masyarakat Indonesia tentu
jauh berbeda dengan masyarakat Amerika, karena pola kehidupan masyarakatnya pun
berbeda.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengertian pancasila secara terminologis ?
2. Bagaimana makna dan arti pancasila ?
3. Bagaimana pancasila sebagai dasar negara ?
4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
1.3 TUJUAN
1. Untuk mengetahui pengertian pancasila secara terminologis
2. Untuk mengetahui makna dan arti pancasila
3. Untuk mengetahui pancasila sebagai dasar negara
4. Untuk mengetahui Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pancasila secara Terminologis
Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah malahirkan negara
Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana
lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah
berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945.
Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan
pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri dari atas 4
pasal, dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat.
Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut
tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah
yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang
disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah
ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi
dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan
pancasila sebagai berikut :
a. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)
Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17
Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Peri kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial
b. Dalam UUD (Undang-undang Dasar Sementara 1950)
Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 agustus 1950 sampai tanggal 5 juli
1959, terdapat pula rumusan pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam konstitusi
RIS, sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial
c. Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat
Selain itu terdapat juga rumusan pancasila dasar negara yang beredar dikalangan
masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan
sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kedaulatan rakyat
5. Keadilan rakyat
Dari bermacam-macam rumusan pancasila tersebut di atas yang sah dan benar
secara konstitusional adalah rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan No.XX/MPRS/1966, dan
Inpres No 12, tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan
rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2.2 . Makna dan arti dari pancasila
Burung garuda berwarna merah kuning emas mengepakkan sayapnya dengan
gagah menoleh ke kanan. Dalam tubuhnya mengemas kelima dasar dar i pancasila, di
tengah tameng yang yang bermakna banteng ketahanan filosofis, terbentang garis tebal
yang berwarna garis khatulistiwa, yang merupakan lambing geografis lokasi Indonesia.
Kedua kakinya yang kokoh kekar mencengkeram kuat semboyan bangsa Indonesia
“Bhineka Tunggal Ika”yang berarti “Berbeda-beda Tapi Tetap Satu” .
Secara tegas bangsa Indonesia telah memilih burung garuda sebagai lambang
kebangsaan yang besar, karena garuda adalah burung yang percaya diri, energi dan
dinamis. Ia terbang menguasai angkasa dan memantau keadaan sendiri, tak suka
bergantung pada orang lain. Garuda yang merupakan lambang pemberani dalam
mempertahankan wilayah, tetapi dia pun akan menghormati wilayah milik orang lain
sekalipun wilayah itu milik burung yang lebih kecil. Warna kulit emas melambangkan
bangsa yang besar dan berjiwa priyagung sejati.
Burung garuda yang juga punya sifat yang sangat setia pada kewajiban sesuai
dengan budayabangsa yang dihayati secara turun temurun. Burung garuda pun pantang
mundur dan pantang menyerah. Legenda semacam ini juga diabadikan sangat indah oleh
nenek moyang bangsa Indonesia pada candid an diberbagai prasasti sejak abad ke -15
Keberhasilan bangsa Indonesia dalam meraihcita-citanya menjadi negara yang
merdeka bersatu dan berdaulat pada tanggal 17 agustus 1945, tertera lengkap dalam
lambang garuda. 17 helai bulu pada sayapnya yang membentang gagah melambangkan
tanggal 17 hari kemerdekaan Indonesia, 8 helai bulu pada ekornya melambangkan bulan
Agustus, dan ke-45 helai bulu pada lehernya melambangkan tahun 1945 adalah tahun
kemerdekaan Indonesia. Semua itu memuat kemasan histori kebangsaan Indonesia
sebagai titik puncak dari segala perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan
kemerdekaannya yang panjang. Dengan demikian lambing burung garuda itu semakin
gagah mengemas lengkap empat arti visual sekaligus yaitu makna filosifis, geografis,
sosiologis, dan historis.
2.3 Pancasila sebagai Dasar Negara
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni
1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah
dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara
Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan
Ketetapan No.XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR
No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.
Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara
(philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam
alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada
tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak
seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.
Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan: kehendak untuk
bersatu (le desir d’etre ensemble) dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat
diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena
memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat
Indonesia.
Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman
dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan
Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism),
tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang
dinyatakan dalam seloka “Bhinneka Tunggal Ika”
Mengenai hal itu pantaslah diingat pendapat Prof.Dr. Supomo: “Jika kita hendak
mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak
masyarakat Indonesia, maka Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara
(Staatside) integralistik Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar
dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat,
melainkan mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri
dengan segala lapisan rakyatnya
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa
negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus
tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan.
Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah
suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk
melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa
Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak
sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin
selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin
seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).
Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh)
sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya,
dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan
martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan
pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan
memandang manusia qua talis, manusia adalah manusia sesuai dengan principium
identatis-nya.
Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan
keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun
secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling
mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-
pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adala h
tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan
yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila
dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila
kehilangan esensinya sebagai dasar negara.
Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang
bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu
sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro
melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan
Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila
yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr.
Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha
Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari
Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa.
2.4 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila dapat diartikan secara etimologis dan secara terminologis. Secara
etimologis kata pancasila berasal dari bahasa sangsakerta yang mempunyai arti “panca”
yang artinya “lima” dan “sila” yang artinya “alas” dasar” (Moh Yamin). Perkataan
pancasila mula-mula digunakan di dalam masyarakat india yang beragama budha, yang
mengartikan lima aturan yang harus ditaati penganutnya.
Pancasila sebagai dasar negara Republik indonesia di tetapkan pada tanggal 18
Agustus 1945, sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan
berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada pancasila.
Pancasila, UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai hubungan
dalam dua aspek, yaitu aspek kesejarahan, dan aspek kemakmuran. Hubungan aspek
kesejarahan, yaitu bahwa riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila bersama
dengan perumusan naskah Proklamasi dan Undang-Undang Dasar, yang dilakukan oleh
para tokoh perjuangan kemerdekaan negara RI. Yang tergabung dalam BPUPKI dan
PPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. hubungan
aspek kemakmuran, yaitu bahwa rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 yang merupakan pokok kaidah negara fundamental, dengan demikian Pancasila
mempunyai hakikat, sifat dan kedudukan serta fungsi sebagai pokok kaidah negara
fundamental. Yang menjalankan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara RI
yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Negara kesatuan RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan
Pancasila sebagai dasar Negaranya dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tersebut,
merupakan puncak perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Corak pergerakan
perjuangan kemerdekaan tersebut dapat dibagi atas tiga corak, yaitu ada yang bercorak
kebangsaan, ada yang bercorak religius dan ada yang bercorak sosiolistik.
Pergerakan perjuangan yang bercorak kebangsaan yaitu pergerakan yang
bertujuan untuk mendirikan negara merdeka yang menjadi milik semua orang dan
golongan dalam masyarakat, urusan agama tidak termasuk urusan negara.
Pergerakan perjuangan yang bercorak religius, yaitu pergerakan yang bertujuan
untuk mendirikan negara merdeka dengan agama islam sebagai dasarnya. Pergerakan
perjuangan yang bercorak sosiollistik, negara merdeka dengan dasar sosiolistik, negara
merdeka dengan dasar sosialisme dan komunisme.
Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa, dalam perjuangan untuk
mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang
dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup, nilai-nilai luhur merupakan suatu tolak
ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam
hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia pandangan
hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur sendiri. Pandangan hidup
berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun
dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk
individu dan makhluk sosial manusia tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhannya
sendiri, oleh karena itu untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa
memerlukan orang lain. Dalam pengertian inilah maka manusia pribadi senantiasa hidup
sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan
keluarga, lingkungan masyarakat , lingungan bangsa dan lingkungan negara yang
merupakan lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan
mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian cita-cita yang ingin di capainya
yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut.
Dalam pengertian inilah maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat
dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya
pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara.
Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa (nasional), dan
pandangan hidup Negara dapat disebut sebagai ideologi negara.
Dalam proses penjabaran dan kehidupan modern antara pandangan hidup
masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal
balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup
masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian,
dalam negara pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara
yaitu pemerintahan terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah
penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodihardjo, 1996).
Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hid up bangsa dan
akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup pancasila. Pancasila
sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta ideologi negara, nilai-nilainya telah
terdapat pada bangsa Indonesia dan adat istiadat , dalam budaya serta dalam agama-
agama sebagai pandangan hidup masyarakat indonesia. Pandangan yang ada pada
masyarakat indonesia tersebut kemudian menjelma menjadi pandangan hidup yang telah
terintis sejak zaman sriwijaya, Majapahit kemudian sumpah pemuda 1928. kemudian
diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia
Sembilan, serta sidang PPKI kemudian di tentukan dan disepakati sebagai dasar negara
republik indonesia dan dalam pengertian inilah maka pancasila sebagai pandangan hidup
negara dan sekaligus sebagai ideologi Negara.
Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup
bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya dengan
pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan mengetahui kearah mana
tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan hidup yang di yakininya bangsa
indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya
secara tepat sehingga tidak terombang-ambing persoalan tersebut. Dengan suatu
pandangan hidup yang jelas maka bangsa indonesia akan memiliki pegangan atau
pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya,
ekonomi, hukum, Ham dan persoalan lainya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalam konsepsi
dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan yang terkandung dasar pikiran terdalam
dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat indonesia, maka pandangan hidup dijunjung tinggi oleh warganya
karena pandangan hidup bangsa pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup
masyarakat. Demikian pandangan hidup bangsa indonesia yang Bhineka Tunggal Ika
tersebut merupakan asas kesatuan bangsa sehingga tidak boleh mematikan
keanekaragaman.
Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka pancasila merupan
cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa
untuk berprilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, barbangsa dan
bernegara.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia.
Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama
dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu
pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara
negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap
lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.
B. Saran-Saran
Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila
merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mana setiap warga negara Indonesia
harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan
setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Agar pancasila tidak terbatas pada coretan
tinta belaka tanpa makna.
DAFTAR PUSTAKA
1. Srijanto Djarot, Drs. Waspodo Eling BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata Negara
2. Sekolah Menengah Umum. Surakarta; PT. Pabelan.
3. Pangeran Alhaj S.T.S Drs. Surya Partia Usman Drs. 1995 Materi Pokok
4. Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.
5. NN. Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.
6. Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II / MPR / 1987/
7. http://journey.adhiwus.com/kuliah/pancasila/fungsi-pancasila/
8. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/pancasila-sebagai-kepribadian-
bangsa
9. http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=7124
TUGAS KELOMPOK
MAKALAH
TUJUAN OTONOMI DAERAH
DISUSUN OLEH :
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN WUNA
(STIP) WUNA
2013
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................1
1.2 Rumusan Masalah....................................................................................1
1.3 Tujuan.........................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN...........................................................................................2
2.1 Pengertian Pancasila secara terminologi..................................................2
2.2 Makna dan arti pancasila..........................................................................3
2.3 Pancasila Sebaca dasar negara................................................................4
2.4 Pancasila sebagia pandangan hidup bangsa............................ ................6
BAB III PENUTUP...............................................................................................9
A. Kesimpulan.................................................................................................9
B. Saran..........................................................................................................9
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................10
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas
berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis
dengan tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“ PENGERTIAN PANCASILA SECARA TERMINOLOGI ”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon
permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat
kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, November 2013
"Penulis"