makalah kewirausahaan.docx
TRANSCRIPT
MAKALAH KEWIRAUSAHAAN
PERANAN KEWIRAUSAHAAN DALAM
MEMBANGUN PEREKONOMIAN BANGSA
NAMA : HAVIDH M YUSUF
NIM : 140 649 910 303
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di era globalisasi ini, sudah menjadi hal yang tidak asing ketika kita mendengar kata
“pengangguran”, sering kita mendengar keluhan dari orang yang tidak mendapat atau
mempunyai pekerjaan. Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997
membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi
Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan
tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa
mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya
hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta
pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan
dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah.
Sehingga dibutuhkan suatu kreatifitas dari masyarakat saat ini agar terhindar dari
pengangguran, hal yang pasti bisa dilakukan adalah berwirausaha. Jika dahulu kewirausahaan
merupakan bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan,
maka sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser karena masyarakat yang tidak berbakat dan
semua orang bisa melakukannya. Kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu yang
mempelajari tentang nilai, kemampuan (ability) dan perilaku seseorang dalam menghadapi
tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya.
Setiap tahun jumlah pengangguran kian menumpuk. Sebenarnya mereka termasuk
kelompok usia yang konsumtif dan belum produktif. Hal itu tentu akan menghambat
pertumbuhan karena pertambahan pendapatan sebagian besar akan habis dikonsumsi oleh orang
yang masih menganggur atau belum bekerja. Jika hal itu dibiarkan terus- menerus jumlah
pengagguran semakin besar dan pada suatu saat dapat menjadi bumerang dalam pembangunan.
Hal semacam itu tentu tidak kita inginkan.
Di dalam mengurangi jumlah pengangguran terlepas dari kualitasnya yang rendah,
minimal para pengangguran tersebut harus diberi lapangan pekerjaan sesuai dengan masing-
masing bidang. Dengan demikian, status pengangguran yang tadinya merupakan manusia yang
konsumtif, akan bergeser menjadi manusia yang produktif. Hal itu akan mempunyai dampak
yang sangat positif bagi pemba ngunan yaitu:
1. Akan mengurangi beban ketergantungan (dependency ratio);
2. Meningkatkan pendapatan atau kesejah teraan masyarakat.
Penganggur tersebut pada umumnya bukan tidak mau bekerja, melainkan sulit
mendapatkan pekerjaan.
Mengingat pentingnya masalah tersebut kiranya perlu diadakan cara penanggulangan
terutama dalam mengurangi jumlah pengangguran. Pemecahan masalah ini cukup mudah yaitu
asal diberikan pekerjaan selesailah masalah pengangguran tersebut. Akan tetapi di dalam
pelaksanaannya tidaklah semudah itu. Untuk membuka lapangan pekerjaan baru memerlukan
dana yang cukup besar, selain dana perlu diberikan pelatihan kewirausahaan pada pengangguran
agar para pengangguran mempunyai modal keterampilan dalam dunia kerja yang akan digeluti.
Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan,
sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan
(entrepreneur). Bahkan untuk menjadi wirausahawan sukses, memiliki bakat saja tidak cukup,
tetapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Tugas dari
wirausaha sangat banyak, antara lain tugas mengambil keputusan, kepemimpinan teknis, dan
kepemimpinan, oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana, salah satunya pendidikan.
BAB II
KAJIAN TEORITIS
A. Pengertian Kewirausahaan.
Secara sederhana arti wirausahawan (Entepreneur) adalah orang yang
berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai
kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan
berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam
kondisi tidak pasti. Seorang wirausahawan dalam fikirannya selalu berusaha
mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat
memberi keuntungan. Resiko kerugian merupakn hal biasa karena mereka
memegang prinsip bahwa faktor kerugian pasti ada. bahkan, semakin besar
resiko kerugian yang bakal dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang
dapat diraih.
Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupak
kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian
ini mengandung maksud bahwa seseorang wirausahawan adalah orang yang
memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari
yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang
sudah ada sebelumnya.
Sementara itu, Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu
proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan
menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (Usaha). Pendapat ini
tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas. Artinya, untuk menciptakan
sesuatu diperlukan suatu kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi.
Seseorang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator tentu berpikir untuk
mencari atau menciptakan peluang yang baru agar lebih baik dari
sebelumnya.
Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan
merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha.
Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang
terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah
sebelumnya.
B. Karakteristik Wirausaha
Dalam berwirausaha, bukan hanya materi yang dibutuhkan untuk
membangun usaha. Namun lebih dari itu, diperlukan karakter khusus agar
menjadi seorang wirausahawan sejati, yang dapat berhasil. Berhasil disini
adalah memperoleh kapuasan jiwa bahkan kepuasan karena dapat
menciptakan lapangan pekerjaan. Maka dari itu diperlukan beberapa
karakter untuk menunjang sebuah wirausaha:
1. Motif Berprestasi Tinggi
2. Selalu Perspektif (sudut pandang kedepan)
3. Memiliki Kreatifitas Tinggi
4. Selalu Komitmen dalam Pekerjaan, Memiliki Etos Kerja dan Tanggung Jawab
5. Mandiri atau Tidak Ketergantungan
6. Berani Mengambil Resiko
7. Selalu Mencari Peluang
8. Memiliki Jiwa Kepemimpinan
9. Memiliki Kemampuan Manajerial
C. Arti Penting Wirausaha Dalam Pembangunan.
Wirausaha adalah seorang yang mandiri, yaitu orang yang memilki perusahaan sebagai
sumber penghasilannya. Dengan perkataan lain ia tidak menggantungkan diri untuk
penghasilannya kepada orang lain. Untuk mendirikan perusahaannya ia menghimpun sumber-
sumber atau faktor produksi dan menyusun organisasi perusahaan. Karena tindakan-tindakan itu
mempunyai berbagai dampak. Pertama, kepada dirinya sendiri, yaitu menciptakan lapangan
kerja bagi diri dan penghasilan. Kedua, kepada masyarakat dan pemerintah, yaitu menciptakan
lapangan kerja bagi tenaga kerja yang lain serta penghasilan, mengerjakan sumber-sumber bahan
baku yang belum digunakan sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat, menciptakaan
teknologi sehingga menambah akumulasi untuk untuk teknologi yang sudah ada dalam
masyarakat, mendorong investasi di bidang-bidang lain, memperluas dasar pajak bagi
pemerintah dan meningkatkan citra bagi suatu bangsa, sehingga secara keseluruhan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
BAB III
DESKRIPSI KASUS
Biasanya kecendrungan Negara-negara berkembang adalah ditandai dengan masyarakat
yang memiliki pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan Negara maju dan
biasanya memiliki populasi penduduk yang sangat besar. Sedangkan Crouch
mengkarakteristikkan kondisi Negara-negara baru (Negara berkembang yang merdeka pasca
perang dunia ke II) sangat berbeda dengan Negara maju. Menurutnya, Negara baru belum
memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang makmur, kebanyakan penduduknya miskin,
perekonomian menitik beratkan pada sektor pertanian dengan mata pencaharian sebagai petani,
pemikiran-pemikiran modern belum sepenuhnya masuk ke Negara tersebut. Melihat kedua
penjelasan dari kondisi Negara beru diatas, maka Indonesia merupakan salah satu Negara yang
ada didalamnya. Pendapatan masyarakat yang rendah dan tingkat populasi penduduk yang tinggi
menjadi suatau permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah Negara-negara berkembang
dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya.
Maka bisa dilihat, pertumbuhan dinegara berkembang memiliki potensi untuk
menumbuhkan perekonomian, hal ini dikarenakan belum sepenuhnya Negara-negara
berkembang memanfaatkan sumber-sumber yang mereka miliki terutama sumber teknologi dan
SDM, sedangkan pada Negara maju pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas karena sumber-
sumber yang ada telah semaksimal mungkin digunakannya. Untuk itu, masih ada peluang untuk
Negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai kesejahteraan seperti halnya Negara maju,
tentu dengan upaya memaksimalkan sumber-sumber yang ada, kemudian merumuskannya dalam
susunan strategi pembangunan nasional yang ideal terhadap karakter masyarakat.
Namun dalam penyusunan strategi pembangunan di Negara-negara berkembang tidak
semuanya berjalan mulus. Banyak factor yang terlibat dalam proses penyusunan strategi
pembangunan nasional, hal ini dikarenakan cakupannya yang sangat luas dan makro sehingga
pertimbangan-pertimbangan stakeholder baik dalam negri maupun adanya campur tangan pihak
lain diluar pemerintahan turut mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional. Hal ini
mengakibatkan orientasi dalam mengimplementasikan strategi pembangunan nasional salah
sasaran, bukan tujuannya untuk memberikan keadilan, mensejahterakan dan memakmurkan
rakyat malah justru kebijakan pembangunan menjerumuskan rakyat pada kemiskinan structural.
Maka orientasi dalam strategi pembangunan nasional bersifat dinamis karna dipengaruhi
oleh lingkungan pembentuk kebijakan tersebut.
A. Perubahan masyarakat dan pendekatan pembangunan
Istilah pembangunan pertama kali diperkenalkan oleh Truman (presiden Amerika)
dengan dikeluarkannya kebijakan pembangunan. Dalam perkembangannya akhirnya menjadi
doktrin atas reaksi dalam upaya membendung ide sosialisme-komunisme soviet di Negara
berkembang. Runtuhnya soviet pada perang dingin memberikan gambaran bahwa Negara Eropa
Barat dan Amerika memiliki perekonomian yang mapan dan stabil disamping itu membuktikan
bahwa system demokrasilah yang unggul. Hal ini menjadikan doktrin pembangunan atau biasa
dikenal dengan pembangunan dengan pendekatan modernisasi.
Konsep utama pendekatan pembangunan modernisasi terletak pada terbentuknya relasi
antara Negara pusat (Negara maju) dengan negara pinggiran (Negara berkembang). Menurut
Lenner, proses modernisasi yang terjadi di seluruh Negara didunia memiliki cirri pokok yang
sama, hanya kebetulan modernisasi terlebih dahulu terjadi di Negara barat.1[8] Lenner
menyarankan agar masyarakat di Negara-negara Asia, Afrika, Timur Tengan dan Amerika Latin
memasuki proses pembangunan modernisasi, sehingga pada nantinya terjadi perubahan
masyarakat dalam banyak hal mirip dengan masyarakat Amerika Serikat dan Eropa Barat. Hal
ini merupakan strategi memecahkan masalah keterbelakangan Negara pinggiran.
Pendekatan modernisasi dalam pembangunan masyarakat menjadi popular pada decade
1950-an. Kepopuleran ini dibuktikan dengan keberhasilan doktrin ini meraih simpati 62%
Negara dunia memilih system pemerintahan demokrasi pasca perang dingin. Kemudian atas
1
pilihan ini, menjadi pertanyaan. Apakah pembangunan system demokrasi akan berkembang pada
Negara-negara yang memilihnya (terutama Negara berkembang). Pendapat Seymour M. Lipset
ada prakondisi yang dapat menimbulkan transisi demokrasi. Menurutnya semakin kaya suatu
Negara, semakin besar peluang Negara tersebut melangsungkan demokrasi.
Tentu prakondisi yang dikemukakan Lipset mengenai pembangunan system demokrasi
kurang sesuai dengan kondisi di Negara-negara berkembang. Sebagaimana yang dikemukakan
Harold Crouch mengenai kondisi di Negara-negara baru yang menurutnya, ada karakteristik
yang berbeda dengan Negara maju. Menurutnya, Negara baru belum memiliki kondisi ekonomi
dan sosial yang makmur, kebanyakan penduduknya miskin, perekonomian menitik beratkan pada
sektor pertanian dengan mata pencaharian sebagai petani, pemikiran-pemikiran modern belum
sepenuhnya masuk ke Negara tersebut.
Tahun 1960-an lahirlah pendekatan depedensi/ pendekatan keterbelakangan sebagai
reaksi atas kegagalan pembangunan yang menyebabkan kemacetan, kemunduran, stagnasi,
maupun keterbelakangan pembangunan di Negara-negara amerika latin. Secara keras pendekatan
ini menentang ide dan konsep pembangunan modernisasi. Secara general konsep pemikiran
pendekatan ketergantungan melihat konsep yang ditawarkan model modernisasi yang justru
menghambat pembangunan Negara berkembang yang penyebab timbulnya kesenjangan dan
keterbelakangan. Adanya kesenjangan dan keterbelakangan dikarnakan adanya relasi antara
Negara maju dengan Negara berkembang. Relasi yang bertemu dalam mekanisme pasar terbuka
justru menjadikan Negara maju dan perusahaan multi nasional akan mendominasi pasar.
Dampaknya terjadi eksploitasi pada Negara-negara berkembang.
Wallestein, salah satu pemikir pendekatan depedensi dengan konsepnya mengenai system
dunia modern (modern world system). Ia menjelaskan hubungan antara Negara-negara utara
yang maju dengan Negara selatan yang sedang berkembang. Wallerstein menggambarkan
dengan posisi center – semi periphery – periphery. Negara center merujuk pada Negara-negara
industry maju dan memiliki capital yang besar. Negara semi periphery adalah Negara yang
paling banyak memainkan peran perantara perdagangan sedangkan periphery adalah Negara
miskin sumber eksploitasi. Mengenai konsepnya, Wallerstein menggambarkan Negara-negara
center mendominasi Negara periphery melalui mekanisme pasar yang timpang, Negara center
melakukan ekstraksi bahan dasar dari Negara periphery. Pada sisi lainnya Negara periphery
difungsikan sebagai pasar untuk membuang kelebihan produksi. Gambaran ketiga actor dalam
konsepnya akan bertemu mekanisme pasar global.
B. Pembanngunan nasional periode pemerintahan orde baru, permasalahan social
masyarakat pada pemerintahan pasca orde baru dan peran wirausaha.
Di Indonesia proses industrial berlangsung dalam pemerintahan otoriter orde baru.
Naiknya soeharto kepanggung politik pada decade 1960-an mewarnai perubahan orientasi politik
luar negri Indonesia. Jika dimasa soekarno, Indonesia lebih banyak menjalin hubungan dengan
Negara penganut paham sosialis terutama Soviet dan R.R.C. dimana pada pemerintahan soeharto
Indonesia lebih berpaling ke Negara barat seperti amerika dan jepang dikarnakan ada
kepentingan pemerintahan untuk memulihkan perekonomian nasional. Salah satu cara
pemerintah adalah dengan mengundang kembali para investor asing, terutama investor yang dulu
pernah membangun industrinya di Indonesia. Mengapa para investor asing pergi dari Indonesia?
Dimasa pemerintah soekarno tahun 1958, mereka dipaksa untuk menyerahkan usahanya kepada
pemerintah Indonesia dimana pada saat itu pemerintahan soekarno mengeluarkan kebijakan
untuk memprivatisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Agar investor asing mau kembali soeharto mengutus Adam Malik untuk mengundang
kembali investor asing dan merundingkan pencairan hutang luar negeri. Akhirnya konsolidasi
politik dilakukan dengan cara membasmi sisa-sisa kekuatan komunis. Kemudian ilmuan politik
bernama robinson memberikan gambaran mengenai alasan mengapa pemerintahan orde baru
memilih strategi penanaman modal asing sebagai strategi pembangunan saat itu dan mengapa
pemerintah mendominasi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pertama dikarenakan lemahnya kelompok-kelompok social ekonomi dalam
berinteraksi dengan Negara. Kedua, gagalnya industrialisasi substitusi import dimana pengusaha
yang diproteksi pemerintah dengan program benteng tidak menghasilkan pengusaha yang
mandiri. Ketiga, peran Negara dominan sebagai actor penggerak pembangunan. Karena
gagalnya penguatan kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah juga ambil bagian dalam
kehidupan ekonomi melalui Bhmn. Keempat, menguatnya pandangan yang menganggap bahwa
pembangunan ekonomi hanya efektif bila dijalankan oleh Negara yang stabil, kuat dan
sentralistis-otoritatif. Alas an lainnya dikemukakan oleh Karl D. Jakson dengan konsepnya
dalam menggambarkan pemerintahan soeharto. Ia mendefinisikannya sebagai sebuah system
politik dimana kekuasaan dan pembuatan keputusan berada di tangan sejumlah elit birokrasi
yang langsung berada dibawah perlindungan kelompok militer. Kemudian ia menggambarkan,
mengapa kebijakan pembangunan pemerinyahan orde baru lebih condong pada ekonomi liberal.
Alasannya karena soeharto dikelilingi oleh para teknokrat berpendidikan barat yang sangat
berperan dalam penentuan strategi industrialisasi.
Konsep pembangunan nasional di masa pemerintahan orde baru dengan konsep program
pembangunan jangka panjang (PJP) disusun setiap lima tahun dengan garis besar haluan Negara
(GBHN) sebagai landasannya. Kalau di perhatikan konsep pembangunan secara lebih terperinci
maka akan sama sepertiyang ditawarkan oleh rostow. Menurut data-data yang beredar disaat itu,
orde baru telah berhasil mengangkat angka pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Namun
pada sisi lain, keterlibatan masyarakat baik dalam proses maupun dalam pemanfaatan hasil
belum mencapai tingkat yang merata (adil). Sebaliknya, proses dan hasil pembangunan masih
sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, terutama para pemilik modal pribumi
yang terproteksi oleh pemerintah, maka akibatnya terjadi kesenjangan social ditengah-tengah
masyarakat, akibat kebijakan pembangunan yang kurang berorientasi pada pembangunan
kerakyatan yang berkeadilan.
Kondisi pasca jatuhnya orba, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi dengan
berlandaskan pada semangat mereformasi. Menuntut bekerja kearah system yang lebih
demokrasi. Hal ini membuka membuka peluang besar kearah partisipasi masyarakat dalam
mengontrol arah gerak pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pada sisi lain, sisitem
demokrais memberikan kesempatan besar dibukanya liberalisasi di segala bbidang. Maka
konsentrasi kekuasaan tidak lagi berada pada sebagian kecil masyarakat dikarenakan kekuasaan
menjadi tersebar. Sebagai contohnya kekuasaan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah
tidak sebesar seperti halnya pada pemerintahan orde baru. Pemerintahan daerah memiliki
kekuasaan otonom untuk menentukan arah pembangunan daerahnya, persebaran kekuasaan itu
diharapkan daerah-daerah akan lebih mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya.
Contoh diatas menggambarkan bagaimana terjadinya perubahan pada system masyarakat.
Dilihat dari pola berfikir, Masyarakat telah memilih pola berfikir masyarakat modern, paling
tidak sudah memenuhi beberapa criteria seperti yang dikemukakan Lipset tentang kondisi
berkembangnya demokrasi. Begitupun praktek liberalisasi ekonomi di Indonesia yang telah ada
sejak awal masa pemerintahan orde baru, hal ini memberikan peluang pembelajaran sejak dini
pada masyarakat untuk berinteraksi ke tingkat global, karna pemberlakuan free trade diwilayah
Asia dan Pasifik saat ini.
Keadaan tersebut mau tidak mau seorang individu harus menggali potensi dirinya karna
setiap individu akan dipandang sama seperti individu lainnya, dengan begitu terciptalah iklim
persaingan.mekanisme masyarakat inilah yang diharapkan untuk terciptanya pembangunan
kesejahteraan. Seperti yang disinggug sebelumnya bahwa model pembangunan yang hanya
menitik beratkan pada pembangunan ekonomi yang lebih memacu pada penanaman modal asing
ke Indonesia seperti halnya yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru tidak
menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang
menikmatinya sehingga menciptakan suatu kondisi ketimpangan social di tengah masyarakat.
Maka model pembangunan yang ideal harus disesuaikan dengan model yang berkembang
di Negara-negara maju. Karna masyarakat Indonesia menerima system demokrasi sebagai
landasan menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menguat sejak jatuhnya
pemerintahan orde baru.
BAB IV
ANALISIS
A. Wirausaha sebagai agen pembangunan
Actor yang berperan sebagai agen pembangunan adalah wirausaha atau biasa disebut
entrepreneur. Berbagai literature pun banyak yang menulis peranan wirausaha dalam
pembangunan suatu bangsa, misalnya di Amerika Serikat, para enterprenuer disebut pula sebagai
“captain of industry” atau “business tycoon” atau “wealthy and powerfull businessmen or
industrialists” mereka antara lain seperti Andrew Carnegiie (steel), James B Duke (tobacco),
John D. Rockefeller (oil) danlain sbagainya.
Sedangkan literature Indonesia yang berpendapat sama ialah Wirakusumo. Penulisannya
mengenai peran penting wirausaha dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu Negara.
Menurutnya wirausaha adalah “the backbone of economy” syaraf pusat perekonomian atau
pengendali perekonomian suatu bangsa.
Tidak hanya Wirakusumo yang menitik beratkan akan pentingnya wirausaha. Peneliti
lain juga ada yang seperti dirinya. Salah satunya adalah Alma, menurutnya , semakin maju suatu
Negara maka akan semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih
berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja karna
kemampuan pemerintah sangatlah terbatas. menurutnya warausahawan unggul dalam kualitas.
Kehadiran mereka membuat perekonomian Negara akan semakin sejahtera dan kuat. Bilamana
disimpulkan secara generalnya penulisan mengenai peran wirausaha sebagai pencipta
kesempatan kerja baru, penghasilan baru, inovasi baru, pembayar-pembayar pajak baru dan
secara keseluruhan disebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Penjelasan diatas sekiranya dapat memberikan gambaran betapa pentingnya peran
wirausaha dalam membangun ekonomi suatu bangsa. David McClelland pun pernah
memperbandingkan jumlah wirausaha dibeberapa Negara dengan hasil, AS tahun 2007 memiliki
11,5% wirausahawan, kemudian Negara tetangga, singapura 7,2%, sementara Indonesia
diperkirakan hanya mencapai 400.000 orang atau hanya 0,18% dari yang seharusnya 4,4 juta
wirausahawan atau sebesar 2% dari total jumlah penduduk. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi
pembangunan kewirausahaan untuk kedepannya.
B. Peran pendidikan dalam mencetak wirausahawan
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan betapa pentingnya peran wirausaha dalam
meningkatkan perekonomian Negara dan mendorong tercapainya masyarakat yang sejahtera
secara merata. Didalam masyarakat pada umumnya memiliki tingkat perekonomian yang
berbeda-beda, baik itu di Negara berkembang dan di Negara maju. Ini tidak lain disebabkan
factor kemampuan atau kesempatan untuk mengelola ekonomi dan juga tidak terlepas
kemampuan mencari peluang yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai peluang
kesejahteraan, tidak semua orang mampu mencapai kondisi tersebut. Hanya orang-orang tertentu
saja dimana mereka mampu mencapainya, dan orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang
yang terpelajar dimana individu mampu mencari peluang ataupun terobosan-terobosan baru yang
ada dalam masyarakat, dan ini disebabkan karena mereka memiliki kemampuan dan pemikiran-
pemikiran maju serta mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat dimana mereka berada.
Sementara orang-orang yang tidak terpelajar tentu mereka kurang memiliki hal-hal tersebut,
maka dari itu, disinilah letaknya betapa peranan pendidikan itu sangat membantu orang-orang
yang ada dalam masyarakat agar bisa lebih sejahtera.
Banyak penulis yang lebih menekankan pentingnya pendidikan. Seperti halnya Suyanto
lebih menekankan pada aspek globalisasi, pendidikan dan kondisi sumber daya manusia di
Indonesia. Menurutnya SDM yang terdidik di Indonesia masih belum mampu untuk bersaing
dalam pasar global dikarenakan belum terbentuknya karakterkat untuk berdaya saing. Ini
dikarnakan pendidikan Indonesia belum mengarahkan pembentukan sampai pada pembentukan
karakter dimana proses pendidikan formal, non formal, dan informal tidak saling berkaitan.
Dari pernyataan Suyanto ternyata pendidikan di Indonesia kurang mampu mencetak
wirausahawan karna arah pendidikan hanyalah untuk menghasilkan pekerja. Maka harus
merubah pola orientasi pendidikan dengan konsep pendidikan enterprenuership. Dengan konsep
ini diharapkan akan mampu menghasilkan dampak nasional yang besar bila kita berhasil
mendidik seluruh bangku sekolah dan selanjutnya.
C. Keterkaitan antara Perkembangan Kewirausahaan dengan Perekonomian
Selama dua tahun belakangan ini, kondisi Indonesia di berbagai bidang tidak
menunjukkan perubahan berarti. Kebijakan pemerintah masih simpang siur, hukum semakin
tidak jelas, musibah di mana-mana, dan kondisi sosial kian tidak menentu. Di bidang ekonomi,
tidak ada perubahan kearah yang lebih baik. PHK tetap berlangsung karena banyak
wirausahawan tidak lagi berminat memulai atau mengembangkan usahanya, dan para investor
asing sudah banyak yang memutuskan untuk memindahkan usahanya ke negara lain yang lebih
menjanjikan.
Di sisi lain, jumlah populasi dengan usia produktif tidak bisa begitu saja menganggur.
Hidup tetap harus berjalan dan penghasilan tetap mesti dicari untuk menutupi biaya hidup yang
kian mahal. Berbagai ide bisnis bermunculan dan di diskusikan dalam berbagai forum
pertemuan baik formal maupun informal. Sebagian ide tersebut memang hanya merupakan
“mimpi yang indah” tetapi sebagian lagi ditanggapi dengan antusiasme yang tinggi. Dari hal ini
terlihat bahwa masyarakat kita justru merasa terpacu ketika dihadapkan pada suatu krisis yang
berkepanjangan. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan David Fagin (dalam buku
Crouch, tahun 2002), yang mengatakan bahwa sebagian besar tantangan dapat dihadapi dengan
kreativitas. Tanpa kreativitas, problem jarang menjelma menjadi kesempatan.
Sumbangan kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara tidaklah
disangsikan lagi. Suatu negara agar dapat berkembang dan dapat membangun secara ideal, harus
memiliki wirausahawan sebesar 2% dari jumlah penduduk (PBB). Wirausahawan yang dimaksud
adalah yang sesuai dengan kriteria memiliki keahlian profesional, memiliki karakter
entrepreneur yang kuat, memiliki motivasi berprestasi tinggi (McClelland) dan kemampuan
berinovasi (Drucker) serta kemampuan dalam berafiliasi atau membangun aliansi.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ada perbedaan antara strategi pembangunan dimasa orde baru dan pasca orde baru.
Keduanya dipengaruhi oleh seting lingkungan yang mempengaruhi bagaimana orientasi strategi
pembangunan berlaku.
Kondisi pasca orde baru dilandasi atas semangat untuk mereformasi system yang
terbentuk pada masa orde baru. System lebih diarahkan pada system yang lebih demokratis.
Demokrasi telah memberikan ruang bagi setiap individu berpartisipasi mengontrol berbagai
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merumuskan program pembangunan. Disamping itu,
demokrasi juga berkontribusi dalam membuka ruang bagi liberalisasi dalam segala hal. Menuntut
individu bisa bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, diharapkan
peranan wirausaha dalam menciptakan kesejahteraan dan menumbuhkan ekonomi
nasional.disamping itu, jumlah wirausaha pribumi yang belum mencukupi angka yang ideal
berkonsekuensi pada masalah-masalah sosialekoomi masyarakat Indonesia.
Untuk itu dibutuhkan peranan dari wirausaha dan kontribusi wirausaha sehingga pada
nantinya diharapkan akan terbentuk kekuatan bisnis yang dapat menopang dan membangun
ekonomi nasional, menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan menumbuhkan system
kearah yang lebih demokrasi.
B. Saran
Harus ada program dari pemerintah atau dari kesadaran rakyat tersendiri yang dapat
meningkatkan jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia agar makin banyak jumlah wirausaha
di Indonesia dan meningkatkan pendapatan Negara.
Dengan banyaknya jumlah wirausaha di Indonesia, dengan otomatis jumlah
pengangguran pun berkurang dan pendapatan Negara bertambah dan rakyatpun tidak selamanya
berketergantungan terhadap pemerintah.
Apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan makalah ini saya meminta maaf serta
mengharapkan kritik dan sarannya guna menjadi intropeksi diri saya kedepannya agar menjadi
lebih baik lagi
DAFTAR PUSTAKA
- Crouch, harol. Masyarakat politik dan perubahan: Negara baru, perkembangan politik dan
modernisasi. FISISP UI. JAKARTA. 1981.
- H.W. Ardint. Pembangunan ekonomi: studi tentang sejarah pemikiran. LP3S. Jakarta. 1991.
- Kasmir. Kewirausahaan-Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Madura, Jeff, Introduction To Bussines. Salemba empat, Jakarta. 2007.
- Muhaimen, Yahya. Hubungan penguasa-pengusaha: Dimensi Politik Ekonomi Pengusaha klien
di Indonesia. Jakarta. 1995.
- Munandar, Aris. Pembangunan nasional, keadilan social dan pemberdayaan masyarakat.
Jurnal Universitas Paramadina. Jakarta. 2002.
- Oei, Istijanto. Jurus-jurus sakti wirausaha: 36 Jurus Melahirkan 4.000.000 Wirausaha Baru di
Indonesia. Bandung. 2004.
- Sedane. Moore. Civil society, globalisasi dan buruh: kaum pekerja di Indonesia pasca
soeharto. 2004.
- Sudrajad. Kiat mengentaskan pengangguran melalui wirausaha. Jakarta. 2000.
- Suryana. Kewirausahaan. Salemba Empat. Jakarta. 2009.
- Thomson, boone. Contemporary Busines. salemba empat, jakarta. 2007
- Winamo, Budi. Pertarungan Negara VS pasar. Media presindo. Yogyakarta. 2009.
- http://directory.umm.ac.id/articles/menyikapi_globalisasi.pdf