PELUANG HUBUNGAN DAN KERJASAMALUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

OLEH :Drs. MARDJOKO, MM

Bupati Banyumas

FORUM DISKUSI SEHARI“TELAAH AWAL DARI RENCANA PERUMUSAN DESAIN

BESAR TENTANG KEBIJAKAN LUAR NEGERI RI”

PURWOKERTO, 9 JULI 2012

1

DASAR HUKUMPasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri :

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek

regional dan internasional yang dilakukan oleh Pememerintah di tingkat pusat

dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha,

organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau

warga negara

Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan antara lain :

•Pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana

perjanjian internasional daerah.

•Persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh

pemerintah daerah2

TATA CARA UMUMKERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMDA

MEKANISME DAERAN

PEMDA & DPRD

MEKANISME EKSTERNAL

DEPLU/PERWAKILAN RI DI LN

(UU HUBLU & PI)

MEKANISME INTERNAL PEMDA,

KEMENDAGRI, KEMENLU &

INSTANSI TERKAIT

3

MEKANISME DAERAHPasal 42 ayat (1) huruf (f) UU No. 32 Tahun 2004 :

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah”

Penjelasan :

“yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah”

Pasal 42 ayat (1) huruf (g) UU No. 32 Tahun 2004 :

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”

4

MEKANISME INTERNALMekanisme konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri (rapat interdep-korespondensi) dalam rangka 4 aman :

POLITIS

KEAMANAN

YURIDIS

TEKNIS

Koordinasi dan konsultasi dengan Deplu dan instansi terkait

Kesepakatan kerja sama dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional

5

PEMAHAMAN MEKANISME KONSULTASI & KOORDINASI DLM RANGKA 4

AMANPolitis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.  

Keamanan : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.  

Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.  

Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.

6

Dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh

Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 ), dinyatakan berbagai bentuk kerjasama

yang dimungkinkan meliputi :

(1) Kerjasama Ekonomi : (a). Perdagangan; (b). Investasi; (c). Ketenagakerjaan; (d). Kelautan dan Perikanan; (e). IlmuPengetahuan dan Tekhnologi; (f). Kehutanan; (g). Pertanian; (h). Pertambangan; (i). Kependudukan; (j). Pariwisata; (k). Lingkungan Hidup; dan (l). Perhubungan.

(2) Kerjasama Sosial Budaya: (a). Pendidikan; (b). Kesehatan; (c). Kepemudaan; (d). Kewanitaan; (e). Olahraga; dan (f). Kesenian.

(3) Bentuk Kerjasama Lain.

PELUANG KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMDA

7

POTENSI DAN PROSPEK

KERJA SAMA LUAR NEGERI

PEMKAB BANYUMAS

8

1. Andesit 169.090.173 ton2. Andesit Hornblende 180.451,65 ton3. Diorit 3.950.000 ton4. Granodiorit 11.566.978 ton5. Basalt 21.511.646 ton6. Batu Gamping 483.192.403 ton7. Phospat 757.029 ton8. Kaolin 2.4000.000 ton9. Geotermal10. PLMTH

Sumber Daya Alam yg Melimpah

Jalur Wisata Pancimas (Pangandaran – Cilacap – Banyumas

Pariwisata

Kawasan Minapolitan; Budidaya Gurami; Agrowisata Durian; dll

Agribisnis

1. Tersedianya kawasan peruntukan industri

2. Pembebasan biaya perizinan pada 15 jenis izin

3. Infrastruktur yg memadai (jalan, listrik, sarana transportasi, sarana komunikasi, dll)

4. Kondisi sosial politik yg aman5. Eco-city

Dukungan Pemkab

Perda 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Banyumas 2011 – 2031Tujuan : Terwujudnya Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Kebijakan Tata Ruang

9

Industri Sedang dan UMKM (581.918)

Industri

Tahun Nilai Investasi Tenaga Kerja Unit Usaha

2006 181,12 M 3.469 383

2007 159,34 M 3.992 306

2008 321,34 M 5.800 351

2009 207,03 M 3.309 384

2010 802,17 M 6.234 878

2011 999,86 M 7.260 198

Kinerja Pemkab. Banyumas Dalam Realisasi Investasi (*)

(*) Investasi Domestik 10

Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Banyumas (*)

ThnThn

Dinamika InvestasiDinamika Investasi

Nama PerusahaanNama Perusahaan Bidang UsahaBidang Usaha KeteranganKeterangan Jumlah Jumlah Investasi Investasi

Jumlah Jumlah NNakeraker

2010 PT. Wisata Niaga

PT. Kusuma Agung

PT. Star Imperium

PT. Rita Ritellindo

PT. Pundinimas

PT. Sumarah Energy

PT. Naluri Energy

PT. Rumeksa Power

PT. Sumarah Energy

PT. Tri Energy

CV. Karya Satria

PT. Gudang Garam

Hotel

Hotel Shantika

Hotel Aston

Mall & Hotel

Waterpark

PLTM. Kali Logawa

PLTM. Logawa

PLTM. Baseh

PLTM. Kaliguwa

Geothermal

Pupuk Organik

Sigaret Kretek

REALISASI

REALISASI

REALISASI

PERSETUJUAN

PROPOSAL

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

REALISASI

PERSETUJUAN

6 M

7,5 M

50 M

100 M

12,5 M

34 M

25,5 M

31,1 M

16 M

6,6 T

1,2 M

2,78 T

100

150

250

600

400

10

10

15

10

2.000

65

2.500

(*) Investor Domestik 11

ThnThn

Dinamika Investasi Dinamika Investasi (*)(*)

Nama PerusahaanNama Perusahaan Bidang UsahaBidang Usaha KeteranganKeterangan Jumlah Jumlah Investasi Investasi

JmlJmlNNakeraker

2011 PT. Inti Jaya Multiguna

PT. Penta ValentPT. Kokoria

PT. Semen GresikPT. Aneka TambangPT. Sinar Tambang A.PT. Jaladri Pratama

BanyumasPT. Muara Kayu Sengon

BioetanolPerdagangan- Perdagangan- HotelPertambanganTambang EmasPertambanganPLTM. Kalisalak

Industri Kayu Ajibarang

PROPOSALPROPOSALPROPOSALPROPOSALPROPOSALPROPOSAL

PERSETUJUANPERSETUJUAN

PERSETUJUAN

550 M7,5 M

US $ 200.000US $ 800.000

4 T2 T

1,5 T30 M

6 M

1251090100

1.000500

2012 PT. CebongPT. Ari Prasetyo

PT. Midas

Industri KayuGudang Hasil BumiBulu Mata Tiruan

PERSETUJUANPERSETUJUAN

PERSETUJUAN

3,8 M6,8 M

6 M

Lanjutan

(*) Investor Domestik 12

Seni dan Budaya Banyumasan

13

Kabupaten Banyumas memiliki seni dan budaya Banyuamsan dengan kekhasan tersendiri, yang mencerminkan watak dan jati diri “wong” Banyumas yang cablaka / blakasuta.Berbagai bentuk seni dan budaya Banyumasan : •tarian lengger, sintren, aksimuda, angguk, aplang/daeng, buncis, ebeg; •kesenian tutur wayang kulit gagrag banyumasan, jemblung, daghelan, begalan, kethoprak, menorek/menoreng, munthiet; •kesenian musik calung, gendhing banyumasan, karawitan gagrag banyumasan, kenthongan (tek-tek), berjanjen, bongkel; •busana beskap (pria), nyamping (wanita), lancingan, bebed wala, pinjungan, iketan, dan nempean; •batik banyumasan motif sekarsurya, sidoluhung, lumbon, jahe puger, cempaka mulya, kawung jenggot, madu bronto, satria busana, pring sedapur, babon angrem, kekayon, sida mukti, naga tapa, kantil ukel, srowot, gambir seketi dan walang kekek, dll; serta •tradisi ritual baritan, cowongan, rengkong, ujungan, penjamasan jimat, dan lain-lain, merupakan khasanah budaya banyumasan yang perlu terus dijaga dan dilestarikan keberadaannya

POTENSI KERJASAMA EKONOMI DAN KERJASAMA KESENIAN PEMKAB BANYUMAS

Mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Luar

Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Pedoman

Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar

Negeri oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah

Kabupaten Banyumas sangat berpeluang

mengadakan kerjasama luar negeri, baik kerjasama

ekonomi khususnya investasi, perdagangan dan

ketenagakerjaan, maupun kerjasama kesenian14

MASUKAN DAN HARAPAN Kementerian Luar Negeri secara kontinyu memberikan informasi dan

pemahaman mengenai hubungan dan kerjasama luar negeri kepada pemerintah daerah, diantaranya melalui penerbitan buku, penyelenggaraan seminar, ceramah, diskusi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kementerian Luar Negeri meningkatkan perannya untuk kepentingan Pemda, khususnya dalam hal mencari mitra kerja di luar negeri (Mediator); mempromosikan potensi Daerah di luar negeri (Promotor); memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri (Fasilitator); memberi perlindungan kepada Daerah (Protektor); dan mengarahkan kerjasama agar efektif (Konsultan/Supervisor).

Membantu meningkatkan daya saing sekaligus menunjang kesiapan dan kemandirian Daerah dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia, baik dalam rangka AFTA, APEC, maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas, yang didorong oleh persetujuan perdagangan dunia WTO

15

16