makalah badan hukum koperasi
TRANSCRIPT
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
1/16
1
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum Koperasi
Tugas Mingguan
Badan Hukum Koperasi
Oleh:
Kelompok 10
Anggota:
No Nama NPM
73 Atharyanshah Puneri 1206253281
74 Putri Letitiya Kusuma Aisyah 1206254271
75 Rania Fairuza Hassan 1206254946
76 Satrio Dwi Mulyaqin 1206263774
77 Fradinta Nadya Laksmita 1206263780
78 Fritz Marlen J.H.T
79 Immanuel Sinaga 1206263875
80 Franz Andrean Bigmono 1206263925
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
2/16
2
Depok 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah,
Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah mengenai
badan hukum koperasi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga
makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi
pembaca dalam hal koperasi sebagai badan hukum.
Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi
makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kamimiliki sangat kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk
memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, Juli 2014
Kelompok 10
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
3/16
3
Daftar Isi
Halaman Cover 1
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
BAB I Pendahuluan
1.1Latar Belakang 41.2Rumusan Masalah 51.3Tujuan 51.4Manfaat 5
BAB II Pembahasan
2.1 Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Urgensinya 6
2.2 Dasar Hukum Koperasi Adalah Badan Hukum 8
2.3 Tanggung Jawab Koperasi kepada Pihak Ketiga setelah Adanya Status Badan Hukum 8
2.4 Akibat Diperolehnya Status Badan Hukum oleh Koperasi 9
2.5 Cara Koperasi Memperoleh Status Badan Hukum 11
BAB III Penutup
3.1 Kesimpulan 13
Daftar Pustaka 15
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
4/16
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Koperasi merupakan suatu organisasi yang telah mendunia. Koperasi adalah suatu
prganisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya.
Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga merupakan badan
usaha sebagaimana badan usaha lainnya, tapi yang membedakannya dengan badan usaha
non-koperasi adalah watak sosial koperasi. Sehingga, koperasi diharapkan menjadi format
kelembagaan perjuangan anggotanya dan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat atas dasar gotong-royong1.
Koperasi sendiri merupakan suatu organisasi yang telah dikenal di seluruh dunia
sejak adanya Koperasi Rochdale yang didirikan di Inggris pada tahun 1844 2. Sejak
berdirinya Koperasi Rochdale yang disertai dengan kesuksesannya mensejahterakan
seluruh anggotanya, bahkan hingga memiliki omset yang sangat besar dari usaha yang
dilakukan, maka koperasi menjadi semakin terkenal dan mulai didirikan di berbagai
penjuru dunia, termasuk juga Indonesia.
Di Indonesia, koperasi pertama kali didirikan di Purwokerto pada tahun 1896 oleh
Raden Aria Wiria Atmadja, yang berupa Hulp en Spaarbank (Bank Bantuan danTabungan) yang ditujukan untuk para pegawai negeri di Purwokerto3. Sejak saat itu,
koperasi terus berkembang dan bertahan hingga saat ini. Dengan berdirinya koperasi di
Indonesia, maka dibuat pula pengaturan khusus mengenai koperasi ini. Pengaturan-
pengaturan mengenai koperasi ini terus berkembang dan mengalami perubahan seiring
dengan perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan, sejak diberlakukannya UU No. 12
Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi menjadi memiliki status
sebagai badab hukum. Hak ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dari
keharusan koperasi memiliki status badan hukum. Hal inilah yang membuat penulis
tertarik untuk membahas mengenai badan hukum koperasi dalam makalah ini.
1.2.Rumusan Masalah
1. Apa pengertian koperasi sebagai badan hukum dan apa urgensinya koperasi sebagaisebuah badan huku?
2. Apa saja dasar hukum dari status badan hukum yang dimiliki koperasi?1Jhonny W. Situmorang,Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM (Uji Keragaman Koperasi Berprestasi
Berdasarkan Skala Usaha Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009),
(Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, 2006) hal.3
2Andjar Pachta W, dkk,Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha,(Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 29.3Ibid.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
5/16
5
3. Bagaimana tanggung jawab koperasi terhadap pihak ketuga dengan adanya statusbadan hukum yang melekat padanya?
4. Apa saja akibat hukum dari status badan hukum yang dimiliki koperasi?5. Bagaimana cara koperasi untuk mendapatkan status badan hukum?
1.3.Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain:
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan koperasi sebagai dasar hukum dan apaurgensinya koperasi adalah sebuah badan hukum;
2. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum dari status badan hukum yang dimilikikoperasi;
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab koperasi terhadap pihak ketuga denganadanya status badan hukum yang melekat padanya;
4. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari status badan hukum yang dimilikikoperasi;
5. Untuk mengetahui bagaimana cara koperasi untuk mendapatkan status badan hukum.1.4.Manfaat
Manfaat dari penulisan ini adalah agar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Indonesia yang mengambil mata kuliah Hukum Koperasi mendapatkan pemahaman
mengenai status badan hukum yang melekat pada koperasi.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
6/16
6
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Urgensinya4
Pengaturan tentang koperasi terdapat dalam UU No.25/1992 tentang perkoperasian
kemudian telah diundangkan UU perkopersian yang baru yaitu No.17/2012 tentang
perkoperasian. UU No.17/2012 lebih rinci mengatur mengenai kegiatan perkoperasian,
seperti adanya aturan lebih lengkap tentang perubahan anggaran dasar, kewajiban pengurus,
modal penyertaan, dan praktek investasi pada koperasi, definisi dari Ps.1 butir 1 UU
Perkopersian menyebutkan bahwa Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasisekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum sebab akta
pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta
pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan
Pasal 9 UU Perkoperasian. Berdasarkan bentuk koperasi yang merupakan badan hukum,
maka koperasi merupakan subyek dalam hubungan hukum yang dapat menjadi pembawa hak
dan kewajiban hukum. Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum
sendiri, melainkan harus dengan perantaraan manusia atas nama badan hukum, sehingga
koperasi memerlukan organ dalam kegiatannya. Pembagian organ koperasi yang tercantum
dalam Pasal 21 UU Perkoperasian terdiri dari:
1. Rapat anggota2. Pengurus3. PengawasKoperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggotanya
terdapat jenis koperasi simpan pinjam. Koperasi dengan jenis simpan pinjam adalah koperasi
yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsungdalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.
Koperasi terdiri atas dua bentuk seperti yang termuat dalam Pasal 6 UU
Perkoperasian, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer, baru dapat
didirikan apabila ada minimal 20 orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk
mendirikan suatu koperasi, sehingga hubungan antara berbagai perangkat dalam badan usaha
koperasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang akan terus terjadi selama ada
interaksi internal maupun eksternal. Adapun memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak
berbuat sesuatu dinamakan prestasi. Perikatan yang dilakukan oleh para anggota koperasi
4R.T Sutantya Rahardja Hadhikusum. Hukum Koperasi Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2005. Jakarta.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
7/16
7
tersebut dituangkan ke dalam anggaran dasar koperasi sebagai dasar formal bagi persetujuan
atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama yang merupakan fondasi bagi koperasi.
Persetujuan yang telah dibuat tersebut sah berlaku menjadi undang-undang bagi para
anggota dan semua unsur koperasi yang telah membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembalikecuali dengan sepakat oleh kedua belah pihak, serta harus didasarkan pada itikad baik,
sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Persetujuan di dalam sebuah anggaran dasar
membuat hak dan kewajiban masing-masing organ koperasi jelas serta sebagai tata tertib ke
dalam koperasi yang mengikat semua organ koperasi. Pengelolaan kegiatan koperasi oleh
pengurus dalam praktek tidak selalu sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh undang-
undang, sebab mungkin saja terjadi suatu kelalaian. Kelalaian yang dilakukan oleh pengurus
koperasi dapat menyebabkan adanya wanprestasi.
Sedangkan Urgensi dari Koperasi sebagai Badan Hukum yaitu meliputi, mendirikan
serta membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatubisnis sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik
perusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan
akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Saya pribadi berpandangan dalam
menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang Pengusaha untuk mendirikan sebuah
badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi Pengusaha untuk menentukan
bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan usaha yang dijalankannya.
Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang diwajibkan menurut peraturan
perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti
Bank, Rumah Sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal.
Tetapi yang paling penting yang harus dilihat dari Urgensi sebagai badan hukum yaitu
benefitnya, Sebagai sarana perlindungan hukum dengan mendirikan badan usaha berarti
bisnis Anda telah memiliki izin usaha. Dengan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini
mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Hal
tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya.
Legalisasi merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar kenyamaan dalam
melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya. Serta mempermudah mendapatkan
suatu proyek ada beberapa jenis usaha seperti usaha bidang produksi atau developerperumahan tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan
swasta maupun pemerintah. Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus
memiliki dokumen-dokumen hukum. Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan
kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum
tender. Kemudian dalam hal pengembangan usaha akan terasa lebih mudah, adanya surat izin
dan kejelasan legalitas usaha, akan dapat mempermudah Anda untuk mendapatkan tambahan
modal dari lemabaga keuangan/Bank yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
8/16
8
2.2 Dasar Hukum Koperasi Sebagai Badan Hukum
Pada awalnya, koperasi sebagai badan hukum diatur pada undang-undang Nomor 12
Tahun 1967 tentang Perkoperasian. Hal tersebut disebutkan dalam 2 pasal, yaitu:5
1. Pasal 41, yang berbunyi: Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurutketentuan undang-undang ini adalah badan hukum.
2. Pasal 45, yang berbunyi: Sejak tanggal pendaftaran dimaksud dalam pasal 44 ayat(3) UU no.12 Tahun 1967, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum,
sehingga hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namana
sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya.
Setelah keluarnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Undang-undang ini yang sampai sekarang yang menjadi acuan bahwa koperasi adalah sebuah
badan hukum. Hal tersebut tercantum pada pasal:
1. Pasal 9, yang berbunyi: Koperasi memperoleh status badan hukum setelah aktapendiriannya disahkan oleh pemerintah.
2.3 Tanggung Jawab Koperasi Kepada Pihak Ketiga Setelah Adanya Status Badan
Hukum
Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga dalam koperasi apabila koperasi tersebut
belum menjadi badan hukum maka tidak terdapat pemisahan harta kekayaan antara pengurusdengan koperasi itu sendiri sehingga apabila terjadi wanprestasi pada koperasi dapat dituntut
sampai dengan harta pribadi pengurusnya apabila harta kekayaan koperasi itu sendiri tidak
mencukupi. Namun apabila dapat dibuktikan lain yaitu terjadi oleh karena salah satu
pengurus melakukan tindakan diluar kewenangannya maka pertanggungjawaban tersebut
dapat dilimpahkan kepada salah satu pengurus itu saja tidak melibatkan pengurus yang lain.
Lain hal nya setelah berstatus badan hukum, koperasi telah menjadi subjek hukum
yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka status hukum serta harta kekayaan
koperasi dan pendirinya telah terpisah. Adanya status badan hukum ini juga berkaitan dengan
pertanggungjawaban ketika koperasi melakukan wanprestasi. Tidak hanya itu, apabila terjadi
suatu hal yang menyebabkan koperasi bangkrut, maka kreditur hanya dapat menuntut sebatas
pada kekayaan yang dimiliki koperasi, sepanjang pengurus maupun anggota telah melakukan
tindakan bagi kepentingan koperasi, yang mana tindakan tersebut tidak melanggar hukum,
kesusilaan dan ketertiban umum.6
Secara konsep teroritis, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas.
Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas, dimana hanya terbatas
pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 UU
5H. M.N. Purwosutjipto, Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Jakarta:Penerbit Djambatan, 1992, hlm. 223.
6 Drs Arifin Sitio, M.Sc., Ir. Halomoan Tamba, M.B.A., Koperasi Teori dan Praktik, Jakarta:Erlangga, 2001
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
9/16
9
Perkoperasian7 yang menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-
sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan
dengan kesengajaan atau kelalaiannya (ayat 1). Dan disamping penggantian kerugian
tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan
bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2).
Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap
pengurus koperasi adalah tanggung renteng (bersama-sama), walaupun dalam keadaan
tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Tanggung jawab tanggung renteng
tersebut merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan yang dianut dalam kegiatan koperasi,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkoperasian.
Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus koperasi tersebut,
maka dapat diidentifikasikan menjadi beberapa bagian penting, antara lain:
Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggotapengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian;
Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikanbahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapat
membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya
kerugian itu;
Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurs yang melakukankelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkian bagi penuntut umum untuk
menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana
Atau dalam bahasa sederhananya adalah bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh
Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi)
menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang
disengaja atau akibat kelalaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian
tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus dan
pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut.
Sehingga dalam hal ini koperasi itu sendirilah yang bertanggung jawab dalam
kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat
tindakan sengaja dari pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian,maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.
Misalnya dalam hal: penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya
dan dengan tidak hati-hati.8
2.4 Akibat Hukum Diperolehnya Status Badan Hukum Oleh Koperasi
7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian8Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. Koperasi Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
10/16
10
Di Indonesia, koperasi meruakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki status
sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimiliki koperasi ini merupakan amanat dari
pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dengan diperolehnya status badan
hukum oleh koperasi, maka koperasi pun merupakan subjek hukum dan menjadi pengemban
hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, layaknya manusia.
Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi juga akan memiliki sifat-sifat
yang dimiliki oleh badan hukum pada umumnya, yaitu, adanya kepentingan yang bukan
kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan suatu gerombolan orang-orang yang
merupakan kesatuan9. Selain itu, badan hukum juga memiliki harta kekayaan sendiri yang
terpisah dari harta kekayaan orang perorangan yang secara de factobertindak, sehingga tidak
dapat terjadi bahwa orang-perorangan dapat mengambil tindakan sesuai kehendak hatinya
terhadap kekayaan badan hukum tersebut10. Lebih lanjut, karena koperasi memiliki status
sebagai badan hukum, maka koperasi dapat melakukan perikatan, dan semua parikatan yang
dibuat atas nama koperasi tersebut menjadi tanggung jawab koperasi.11
Sebagaimana yang telah dituliskan di atas, dengan mendapatkan status badan hukum,
maka koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap
pihak ketiga, apabila diperlukan, dapat dengan jelas mengetahui siapa yang dapat dimintai
bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut12. Dengan demikian,
apabila di kemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi, misalnya dalam
memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan
hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggung
jawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut, apakah badan hukum koperasi, manajer,
atau para anggotanya.13 Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, tentu harus
diadakan pemeriksaan dan selanjutnya dapat dibuktikan. Dalam hal ini, adanya pemisahan
harta kekayaan antara badan hukum koperasi dengan para anggota dan pengurusnya menjadi
suatu hal yang sangat penting sebab apabila di kemudian hari koperasi mengalami
kebangkrutan, maka pihak ketiga, termasuk kreditor, tidak dapat menuntut para anggota
pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi semua
utang-utang atau kewajiban-kewajiban, apabila tidak terbukti bahwa anggota pendiri atau
anggota koperasi itulah yang menyebabkan kerugian.14 Dengan kata lain, tanggung jawab
dari anggota kopreasi adalah tanggung jawab terbatas, yaitu apabila tidak dapat dibuktikan
bahwa anggota koperasi menyebabkan kebangkrutan yang dialami oleh koperasi, makaanggota tersebut hanya diminta bertanggung jawab sesuai dengan jumlah simpanan yang
disetorkan.
9Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat,
1985), hal. 910
Ibid.11
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.22412
Andjar Pachta W dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha,
(Jakarta : Prenada Media, 2005) hal.92.13Ibd.
14Ibid.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
11/16
11
2.5 Cara Koperasi Memperoleh Status Badan Hukum
Perolehan status badan hukum dimulai sejak salah satu koperasi yang didirikan
mendapatkan pengesahan atas akta pendirian atau anggaran dasar di hadapan notaris,
walaupun pengesahan yang dilakukan adalah hanya bertujuan sebagai registrasi atau
pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalan Berita Negara RI untuk
memudahkan kantor urusan koperasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Maka dengan dapatnya status badan hukum,
koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, telah jelas dan
tegas dalam mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawaban atas jalannya badan
hukum koperasi. Pertanggungjawaban tersebut adalah tingkat keterlibatan kesalahan setiap
anggora maupun pengurus sebagai organ sendiri dalam koperasi. Sedangkan anggota
koperasi hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi itu
sendiri.15
Di Indonesia, koperasi merupakan suatu badan hukum. Dalam UU No.25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian pasal 9 menyatakan bahwa Koperasi akan memperoleh status badan
hukum apabila akta pendirian dari koperasi disahkan oleh Pemerintah. Dalam UU No. 12
Tahun 1967 menyebutkan bahwa perkumpulan koperasi ini merupakan badan hukum. Hal ini
dicantumkan dalam pasal 45 undang-undang ini menyebutkan bahwa sejak tanggal
pendaftaran sebagai dimaksud dalam pasal 44 UU No. 12 1967 ayat (3), koperasi yang
bersangkutan merupakan badan hukum, sehingga hak dan kewajiban yang timbul serta iktana
yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih. Dari
pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa perkumpulan koperasi adalah badan hukum,
karena badan hukum ini merupakan subjek hukum, maka koperasi dapat memilii hak dan
kewajiban16. Status badan hukum yang dimaksudkan ini adalah berupa registrasi atau
pencatatan dilembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI17.
Koperasi akan mendapatkan status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Koperasi. Agar mendapat pengesahan tersebut, maka para pendiri atau kuasa
pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Koperasi danPKM c.q. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM setempat. Dalam pengajuan
permintaan pengesahan, para pihakjuga harus melampirkan:
1. dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran dasar koperasi, satudiantaranya bermaterai cukup;
2. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untukmengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
15http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/
16Pengertian Pokok Hukum Dagang, H.M.N Purwosutjipto. Djambatan. Jakarta;2007. Hal 224.
17Hukum Koperasi Indonesia, Andjar Pachta. Kencana. Jakarta; 2007. Hal 92.
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/ -
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
12/16
12
3. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; Suratbukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat para pendiri
koperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya; jumlah yang telah disetor
berupa copy kuitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan wajib; bukti
penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor tersebutdisimpan di bank;
4. rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan badan usahakoperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta
pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak secara
ekonomi.
Dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan
permintaan pengesahan, pejabat yang berwenang harus menetapkan pendapatnya apakah
pengajuan permintaan pengesahan tersebut diterima atau tidak. Apabila akta pendirian
koperasi diterima pengesahaannya, maka status badan hukum pun akan melekat kepada
koperasi.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
13/16
13
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Urgensi dari Koperasi sebagai Badan Hukum yaitu meliputi, mendirikan serta
membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatu bisnis
sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baikperusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan
akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.
Dasar Hukum koperasi adalah badan hukum adalah pasal 9 Undang-Undang nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:Koperasi memperoleh status badan
hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga dalam koperasi apabila koperasi tersebut
belum menjadi badan hukum maka tidak terdapat pemisahan harta kekayaan antara pengurus
dengan koperasi itu sendiri sehingga apabila terjadi wanprestasi pada koperasi dapat dituntutsampai dengan harta pribadi pengurusnya apabila harta kekayaan koperasi itu sendiri tidak
mencukupi. Lain hal nya setelah berstatus badan hukum, koperasi telah menjadi subjek
hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka status hukum serta harta
kekayaan koperasi dan pendirinya telah terpisah. Dalam hal tanggung jawab pengurus
koperasi setelah berstatus badan hukum, ada beberapa hal penting, yaitu:
Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggotapengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian;
Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikanbahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapatmembuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya
kerugian itu;
Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurs yang melakukankelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkian bagi penuntut umum untuk
menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana
Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi, maka koperasi pun
merupakan subjek hukum dan menjadi pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintashukum, layaknya manusia. Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi juga akan
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
14/16
14
memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh badan hukum pada umumnya, yaitu, adanya
kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan suatu
gerombolan orang-orang yang merupakan kesatuan.
Koperasi akan mendapatkan status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Koperasi. Agar mendapat pengesahan tersebut, maka para pendiri atau kuasa
pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Koperasi dan
PKM c.q. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM setempat. Dalam pengajuan
permintaan pengesahan, para pihakjuga harus melampirkan:
5. dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran dasar koperasi, satudiantaranya bermaterai cukup;
6. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untukmengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
7. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; Suratbukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat para pendirikoperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya; jumlah yang telah disetor
berupa copy kuitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan wajib; bukti
penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor tersebut
disimpan di bank;
8. rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan badan usahakoperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta
pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak secara
ekonomi.
Dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan
permintaan pengesahan, pejabat yang berwenang harus menetapkan pendapatnya apakah
pengajuan permintaan pengesahan tersebut diterima atau tidak. Apabila akta pendirian
koperasi diterima pengesahaannya, maka status badan hukum pun akan melekat kepada
koperasi.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
15/16
15
DAFTAR PUSTAKA
Hadhikusum, R.T Sutantya Rahardja. 2005. Hukum Koperasi I ndonesia. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/
Pachta W, Andjar dkk. 2005. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendiriandan Modal Usaha. Jakarta: Prenada Media
Prodjodikoro, Wirjono. 1985. Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia.
Jakarta: Dian Rakyat
Purwosutjipto, H.M.N. 1992. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2. Jakarta:
Djambatan
Sitio, Drs Arifin, M.Sc., Ir. Halomoan Tamba, M.B.A..2001.Koperasi Teori dan Praktik.
Jakarta: ErlanggaSitumorang, Jhonny W. 2006. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM (Uji Keragaman
Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Uji Keragaman Koperasi Berprestasi
Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009). Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian
Sumberdaya UKMK
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/ -
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
16/16
16