PENGADAAN TANAH MENJADI PENYEBAB UTAMA

TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN JALAN ARTERI

DISUSUN OLEH :

PRAKOSO DEWANTORO

(E0012300)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

1

DAFTAR ISI

Halaman Judul ………………………………………………………………….. 1

Daftar Isi ………………………………………………………………………… 2

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 3

A. Latar Belakang ………………………………………………………….. 3

B. Kasus ……………………………………………………….…………... 5

C. Rumusan Masalah ………………………………………………………. 6

BAB II LANDASAN TEORI ………………………………………………….. 7

BAB III PEMBAHASAN ……………………………………………………… 8

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………. 14

A. Kesimpulan ……………………………………………………………… 14

B. Saran …………………………………………………………………….. 15

Daftar Pustaka …………………………………………………………………… 16

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karunia

Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia. Arti penting

ini menunjukan adanya pertalian yang sangat erat antara hubungan manusia

dengan tanah, karena tanah merupakan tempat pemukiman dan tempat mata

pencaharian bagi manusia. Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang

dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun

pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Perkembangan

pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Kegiatan

pembangunan gedung sekolah inpres, rumah sakit, pasar, stasiun kereta api,

tempat ibadah, jembatan, pengadaan berbagai proyek pembuatan dan

pelebaran jalan serta pembangunan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana

utamanya.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana pengambilan

tanah kepunyaan masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan. Hal ini

memang menyangkut persoalan yang paling kontroversial mengenai masalah

pertanahan. Pada satu pihak tuntutan pembangunan akan tanah sudah

sedemikian mendesak sedangkan pada lain pihak sebagian besar warga

masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tempat

mata pencahariannya. Berkenaan dengan pengambilan tanah masyarakat yang

akan dipakai untuk keperluan pembangunan dilaksanakan melalui proses

pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak sesuai pasal 2

ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

3

Pengertian Pengadaan Tanah dari berbagai peraturan perundang-

undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 1 butir 2

yang berbunyi “pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan

tanah dengan cara memberik ganti kerugian yang layak dan adil

kepada pihak yang berhak.”

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

pasal 1 butir 1 yang berbunyi “Pengadaan Tanah adalah setiap

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti

kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.”

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

pasal 1 butir 1 yang berbunyi “Pengadaan tanah adalah setiap

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti

rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan,

tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum hanya berumur

kurang dari setahun. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2006 diterbitkan Peraturan

Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

4

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian diperbarui lagi

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya

disebut UU No.2 Tahun 2012).

B. KASUS

Sidoarjo - Pembebasan lahan menjadi penyebab utama terhambatnya

pembangunan jalan arteri. Ternyata sebagian besar lahan yang belum

dibebaskan itu berstatus tanah kas desa (TKD). Hal tersebut merupakan

temuan DPRD Jatim setelah mengkaji penyebab tersendat- sendatnya

pembangunan jalur pengganti Raya Porong itu. Anggota Komisi D DPRD

Jatim Jalaluddin Alham menyatakan, berdasar data yang diterimanya, 71

persen lahan sudah dibayar. Sedangkan yang sudahdisepakati18,49 persen.

Sisanya masih a lot. Usut punya usut, mayoritas sisa tanah yang masih a lot itu

ternyata berstatus TKD. Menurut dia, seharusnya pemerintah setempat bisa

mempercepat pelepasannya. Sebab, kebutuhan lahan saat ini sangat mendesak.

“Warga sudah mempermudah, masak milik pemerintah malah sulit.” Katanya.

Politikus Demokrat itu menyatakan, pola pelepasan TKD cukup longgar

setelah turun Permendagri 2009. Intinya, tanah pengganti tidak harus berada

di desa atau kecamatan yang sama dengan tanah yang dilepas. Asal, masih

dalam satu kabupaten. Berdasar peraturan sebelumnya, tanah pengganti

diharuskan berada di satu desa. “Kami mendorong agar prosesnya tidak

berlarut-larut.” Ucapnya. Sementara itu, Asisten I Pemkab Sidoarjo M. G.

Hadi Sutjipto mengiyakan bahwa tanah tersebut belum dibebaskan. Menurut

dia, saat ini pelepasan tanah baru selesai sebagian. “Ada yang tinggal

menunggu persetujuan dari gubernur.” Jelasnya. Agar pembangunan bisa

cepat, Hadi mengusulkan agar dana untuk membeli tanah pengganti itu

dialokasikan dulu dan disimpan di kas daerah.

5

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus pengadaan tanah yang menghambat

pembangunan jalan arteri di Sidoarjo?

2. Bagaimana hubungan pengadaan tanah dengan kepentingan umum

bermasyarakat?

6

BAB II

LANDASAN TEORI

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

tanah dalam Penjelasan Umum C/7, menentukan bahwa :

“Pembukuan suatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak

mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan

haknya ; orang tersebut masih dapat menggugat haknya dari orang yang terdaftar

dalam buku tanah sebagai orang yang berhak”.

Atau dengan kata lain apabila ada orang lain yang merasa berhak dan dapat

menunjukan bukti bahwa tanah itu miliknya, maka dia dapat menggugat. Si pemilik

yang merasa telah mendaftarkan tanah tersebut untuk pertama kalinya serta meiliki

sertifikat tanah, harus membuktikan bahwa tanah yang dimilikinya adalah sah secara

hokum sebagai miliknya. Sehingga peran Negara dalam hal ini sebagai penjamin

tidak berfungsi, padahal dalam kenyataannya negaralah yang memilik badan yang

bertugas mengukur, memetakan, melakukan pendaftaran, menyimpan data,

mengeluarkan tanda buktinya yang berupa sertifikat dan juga ternyata memungut

biaya atas semua kegiatan tersebut. Hal yang lebih menguatkan keberadaan Negara

sebagai institusi yang seharusnya menjadi penjamin kekuatan suatu sertifikat hak

milik yang sah, tercantum pula dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok

Agraria yang isinya menyatakan bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hokum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan

pemerintah”.

Kata-kata menjamin kepastian hukum seharusnya mengakomodir kekuatan hak

atas tanah yang mana tidak ada orang lain yang bisa menggugatnnya apabila telah

didaftarkan dan diperiksa oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai pelimpahan

wewenang dari pemerintah dan juga sebagai pendata dan pengatur keberadaan tanah

dan kepemilikan tanah-tanah di Indonesia.

7

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelepasan Hak Atas Tanah

Tanah Hak adalah tanah yang sudah dilekati atau dibebani dengan

suatu hak tertentu. Tanah Hak tersebut misalnya Hak Milik, Hak Guna

Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai. Tanah Hak dapat diperoleh

dengan cara pelepasan hak atas tanah/pembebasan tanah, pemindahan hak atas

tanah, dan pencabutan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah dan

pencabutan hak atas tanah merupakan 2 (dua) cara untuk memperoleh tanah

hak, dimana yang membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat sebagai

pemegang hak atas tanah.

1. Pelepasan hak atas tanah

Pelepasan hak atas tanah adalah melepaskan hubungan hukum

antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya,

dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang

semula diantara pemegang hak/menguasai tanah dengan cara

memberikan ganti rugi. Kedua perbuatan hukum di atas

mempunyai pengertian yang sama, perbedaannya pembebasan hak

atas tanah adalah dilihat dari yang membutuhkan tanah, biasanya

dilakukan untuk areal tanah yang luas, sedangkan pelepasan hak

atas tanah dilihat dari yang memiliki tanah, dimana ia melepaskan

haknya kepada Negara untuk kepentingan pihak lain. Semua hak

atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada Negara.

Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas

tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUPA.

8

Pada kasus pertanahan diatas yaitu mengenai pembebasan lahan

menjadi penyebab utama terhambatnya pembangunan jalan arteri yang terjadi

di Desa Wunut baru bisa dibangun di atas tanah yang sudah dibebaskan oleh

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kasus ini jika dikaitkan dengan

hukum pertanahan maka termasuk dalam bab pembebasan hak atas tanah.

Maka disini penulis akan membahas mengenai pembebasan hak atas tanah.

Pengertian pembebasan hak atas tanah adalah melepaskan hubungan

hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak atau penguasa atas tanah

dengan cara memberikan ganti rugi.[1] Adapun tujuan dilakukannya

pembebasan tanah adalah apabila pemerintah atau badan swasta yang bekerja

untuk kepentingan pemerintah membutuhkan tanah dari rakyat guna

kepentingan umum. Kepentingan umum disini adalah seperti yang tercantum

dalam Intruksi Presiden RI No.9 tahun 1973 tentang Pedoman- pedoman

Pelaksanaan Pencabutan Hak- hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada

diatasnya, sebagai berikut :

Pasal 1 (1): “ Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut

menyangkut :

a. Kepentingan bangsa dan Negara

b. Kepentingan masyarakat luas

c. Kepentingan rakyat banyak

d. Kepentingan pembangunan

Pembebasan tanah itu dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk

memperoleh kata sepakat antara panitia pembebasan tanah dengan pihak

pemilik tanah. Melalui musyawarah ia diminta untuk menyerahkan hak

tanahnya dengan disertai ganti kerugian yang layak. Penyerahan harus

dilakukan oleh pemiliknya dengan suka rela, demikian ketentuan UUPA.

Artinya kesukarelaan merupakan syarat mutlak dalam persoalan ini. Mengenai

9

pembebasan tanah ini terutama diatur di dalam Peraturan Pemerintah maupun

di dalam Peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2

Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk

Kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan tanah oleh Pihak Swasta, Surat

Edaran Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri No.BTU. 2/568/2-76 dan

banyak lagi yang berupa surat edaran maupun keputusan Gubernur mengenai

pembebasan tanah tersebut. Pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan

pemerintah. Pembebasan hak atas tanah untuk proyek-proyek pemerintah

dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Berdasarkan tata cara yang diatur dalam PMDN No. 15 tahun 1975.

Dalam masalah pembebasan tanah ini ada sebuah panitia yang disebut

Panitia Pembebasan Tanah yang bertugas melakukan

pemeriksaan/penelitian dan menetapkan besarnya ganti rugi dalam

rangka pembebasan suatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan

dan tanaman yang tumbuh diatasnya. Pembentukan panitia ini

berdasarkan PMDN No. 15 tahun 1975 dan ditetapkan oleh Gubernur

Kepala Daerah untuk masing-masing kabupaten/kotamadya dalam suatu

propinsi yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan

bahwa pembebasan hak atas tanah melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri No.15 Tahun 1975 adalah didasarkan atas kata sepakat melalui

musyawarah. Oleh karena itu apabila dalam pembebasan tersebut para

pemegang hak atas tanah tidak setuju, maka pembebasan tidak dapat

dilaksanakan dan keputusan yang diambil oleh Gubernur Kepala Daerah

sebagaimana diatur dalam pasal 8 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 15 Tahun 1975: “tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan pada

pihak yang mempunyai tanah”.

10

2. Berdasarkan tata cara yang diatur dalam PMDN No. 2 Tahun 1985.

Tata cara pengadaan tanah menurut PMDN No.2 Tahun 1985 ini adalah

untuk pengadaan tanah di wilayah kecamatan yang luasnya tidak lebih

dari 5 hektar. Pengadaan tanah dimaksud dilaksanakan langsung oleh

Pimpinan Proyek Instansi yang bersangkutan, yaitu dengan

memberitahukan kepada Camat mengenai letak dan luas tanah yang

diperlukan.

B. Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

1. Pengertian Kepentingan Umum

Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat

saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang

banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu

umum dan tidak ada batasannya. Kepentingan umum adalah termasuk

kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat,

dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas

atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan

Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. UUPA dan UU No. 20

Tahun 1961 mengatakan kepentingan umum dinyatakan dalam arti

peruntukannya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan

bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah

kepentingan tersebut harus memenuhi peruntukkannya dan harus

dirasakan kemanfaatannya.

2. Pengertian Pengadaan Tanah

Penyediaan dan pengadaan tanah dimaksudkan untuk menyediakan

atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau keperluan pemerintah,

dalam rangka pembangunan proyek atau pembangunan sesuatu sesuai

11

program pemerintah yang telah ditetapkan. Secara garis besar dikenal ada

2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah

untuk kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk

kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan

komersial atau bukan sosial. Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres

No.55/1993 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti

kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Jadi dapat disimpulkan

bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti

kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain

selain pemberian ganti kerugian. Menurut Pasal 1 angka 3 Perpres

No.36/2005 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti

kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan,

tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan

pencabutan hak atas tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pengadaan tanah menurut Perpres No.36/2005 dapat dilakukan selain

dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat

dilakukan dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud

dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah

dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau

menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan

dengan tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan

tanah menurut Perpres No.65/2006 selain dengan memberikan ganti

kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan

hak. Menurut Pasal 1 butir 2 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pengertian

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara

12

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

3. Prosedur tata cara pengadaan tanah

Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Keppres No. 55/1993 menyatakan

bahwa cara pengadaan tanah ada 2 (dua) macam, yaitu : pertama

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan kedua jual-beli, tukar-

menukar dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang

bersangkutan.

Kedua cara tersebut termasuk kategori pengadaan tanah secara sukarela.

Untuk cara yang pertama dilakukan untuk pengadaan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum

sebagaimana diatur dalam Keppres No.55/1993, sedangkan cara kedua

dilakukan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang

memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dan

pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Keppres No.55/1993 menyatakan bahwa:

“pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan

Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I”, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “panitia Pengadaan

Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Tingkat II”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keppres No.55/1993, pengadaan tanah

bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan

dengan musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan

mengenai penyerahan tanahnya. Apabila dalam musyawarah tersebut telah

tercapai kesepakatan antar para pihak, maka pemilik tanah diberikan ganti

kerugian sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana

diatur dalam Pasal 15 Keppres No.55/1993.

13

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-

Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Namun

dalam praktiknya ketentuan ini banyak menimbulkan masalah sehingga tidak

dapat berjalan dengan efektif. Kemudian pemerintah mengeluarkan

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, sebagaimana dicabut dengan

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengenai pelepasan atau

penyerahan hak atas tanah, yang kemudian direvisi oleh Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2006.

Berbagai masalah yang terdapat dalam pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum telah coba diminimalisir melalui

peraturan-peraturan tersebut. Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan

untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka memberikan

keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tetap saja ada beberapa

permasalahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang

luput dari perhatian penyusun peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi

aspek yuridis formal dan aspek yuridis materiil.

Penyelesaian kasus di atas mengenai pembebasan hak atas tanah.

Pengertian pembebasan hak atas tanah adalah melepaskan hubungan hukum

yang semula terdapat diantara pemegang hak atau penguasa atas tanah dengan

cara memberikan ganti rugi. Tapi dalam kasus tersebut pembebasan hak atas

14

tanah bukan pada tanah milik masyarakat sendiri melainkan tanah ini adalah

tanah kas desa. Maka dalam penyelesaiannya harus tunduk pada ketentuan-

ketentuan yang ada, pastinya harus ada musyawarah terlebih dahulu mengenai

ganti rugi terhadap tanah itu dan mengikuti peraturan-peraturan lainnya,

seperti dalam tanah kas desa harus ada tanah pengganti, maka ketentuan itu

juga harus dipenuhi.

B. Saran

Sebagaimana diketahui bahwa tanah merupakan masalah yang vital

dan mempunyai fungsi yang sangat terbatas dibandingkan manusia yang

membutuhkannya. Sedangkan di dalam pembangunan yang sedang

dilaksanakan sekarang ini sangat membutuhkan tanah yang luas, dan tanah

yang dibutuhkan tersebut tentu sangat sulit pengadaannya apalagi untuk

pembangunan bagi kepentingan umum. Oleh karena itu di dalam pengadaan

tanah untuk kepentingan umum khususnya dalam pelaksanaan pembebasan

tanah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini

penulis ingin memberikan saran yaitu Pemerintah atau instansi yang

berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan pembebasan tanah selalu

berpedoman dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

15

DAFTAR PUSTAKA

http://rheyndiaz2.blogspot.com/2012/10/makalah-pengadaan-tanah-untuk.html

http://angelinasinaga.wordpress.com/2012/12/22/pengadaan-tanah-2/

Perangin, Effendi. 1991. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Sitorus, Oloan, dkk. 2004. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanannya. Edisi revisi, Djambatan; Jakarta.

16