MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82/PUU-XIII/2015

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG TENAGA KESEHATAN

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PRESIDEN

DAN AHLI PEMOHON

(VII)

J A K A R T A

RABU, 21 OKTOBER 2015

i

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m, ayat (2), dan ayat (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 94] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) 2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dkk

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Presiden dan Ahli Pemohon (VII) Rabu, 21 Oktober 2015, Pukul 11.15 – 13.14 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat (Ketua) 2) Anwar Usman (Anggota) 3) Aswanto (Anggota) 4) I Dewa Gede Palguna (Anggota) 5) Manahan MP Sitompul (Anggota) 6) Maria Farida Indrati (Anggota) 7) Patrialis Akbar (Anggota) 8) Wahiduddin Adams (Anggota)

Achmad Edi Subiyanto Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Pemohon:

1. Zaenal Abidin 2. Sukman T. Putra 3. Latief Mooduto 4. Hardi Yusra 5. Bambang Supriyatno 6. Menaldi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni 2. Zulchaina Tanamas 3. Muhammad Fadli Nasution

C. Ahli dari Pemohon:

1. Muhammad Nasser

D. Pemerintah:

1. Heni Susila Wardaya 2. Tri Tarayati 3. Sundoyo 4. Budi Irawan 5. Nugroho

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Budi Sampurna

F. Saksi dari Pemerintah:

1. Trihono

1

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 82/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon Pak Muhammad Joni, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi untuk kita sekalian. Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan hari ini hadir Pemohon I Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) diwakili langsung oleh Ketua Umum dr. Zaenal Abidin, M.H.

Yang kedua, Pemohon II Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PBPDGI) hadir hari ini Prof. Dr. drg. Latief Mooduto, M.S., Sp.KG.

Yang ketiga, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) hadir Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) selaku ketua.

Kemudian, hadir juga para eksponen dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Gigi Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Para Mantan Ketua KKI, Prof. Hardi Yusra, Prof. Menaldi, dan Para Anggota IDI dan PDGI lainnya, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa hari ini, saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H. advokat dan Zulchaina Tanamas, advokat, dan Muhammad Fadli Nasution, S.H., M.H., advokat. Yang Mulia, pada hari ini kami atas perkenan Yang Mulia menghadirkan Saksi Ahli yaitu Dr. Muhammad Nasser, Sp.KK (suara tidak terdengar jelas), Doctor of Law. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang hadir? Oh, ini Bu Dokter sudah hadir ini dari naik haji. Silakan.

4. PEMERINTAH: TRI TARAYATI Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Hadir pada persidangan hari ini dari Pihak Pemerintah. Dari Kementerian Hukum dan HAM Bapak Heni Susila Wardaya. Kemudian dari

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

KETUK PALU 3X

2

Kementerian Kesehatan saya sendiri, Tri Tarayati sebagai Staf Ahli Medico Legal. Kemudian, Bapak Sundoyo dari Hukum Organisasi. Kemudian, Pak Budi Irawan juga dari Biro Hukum Organisasi dan Pak Nugroho dari Badan BPSDM. Jadi, sesuai dengan persidangan yang lalu, perkenankan kami hadirkan pada kesempatan ini yaitu sebagai Ahli … satu orang Ahli yaitu Prof. Dr. Budi Sampurna dan juga satu orang Saksi yaitu Dr. dr. Trihono. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Ibu. Sebelum saya mulai persidangan ini, kembali mengingatkan, pada persidangan yang lalu atas permintaan Hakim Yang Mulia Dr. Patrialis meminta pada Pihak Pemohon dan Pemerintah untuk … apa namanya … mengorganisasi di bidang kedokteran yang berkaitan strukturnya, menurut versi Pemerintah itu bagaimana dan menurut versi Pemohon itu bagaimana yang saling berkait. Apakah sudah bisa dipenuhi dari Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Mohon berkenan Ketua KKI akan menyampaikan satu hal.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

8. PEMOHON: BAMBANG SUPRIYATNO Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb.

10. PEMOHON: BAMBANG SUPRIYATNO Selamat pagi, Yang Mulia. Struktur organisasi dari Konsil Kedokteran Indonesia bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bahwa Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari dua konsil kedokteran.

3

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

12. PEMOHON: BAMBANG SUPRIYATNO Konsil itu satu, konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti kami mohon tertulis, ya.

14. PEMOHON: BAMBANG SUPRIYATNO Oh, baik. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT Disampaikan kepada Kuasa untuk diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

16. PEMOHON: BAMBANG SUPRIYATNO Oh, baik. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah apa sudah bisa diberikan? Silakan, Ibu.

18. PEMERINTAH: TRI TARAYATI Izin, Yang Mulia Ketua. Seperti juga di … disampaikan oleh Pemohon, kami akan juga menyiapkan secara tertulis, Yang Mulia, yang akan kami sampaikan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

20. PEMERINTAH: TRI TARAYATI Terima kasih.

4

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita tunggu dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

22. PEMERINTAH: TRI TARAYATI Ya, baik. Terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sebelum memberikan keterangan, saya mohon silakan Pak dr. Nasser untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Begitu juga Ahli dari Presiden, Prof. Budi Sampurna dan Saksi Dr. dr. Trihono, saya persilakan untuk maju ke depan. Semuanya beragama Islam, maka akan diambil sumpah menurut agama Islam. Saya persilakan Yang Mulia Dr. Wahiduddin untuk mengambil sumpah. Dipisahkan antara yang Ahli dan Saksi. Kalau Ahli dari Pemerintah dan Ahli dari Pemohon sama saja. Silakan. Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, pada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

25. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS Untuk Saksi. “Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

27. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

5

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, saya persilakan untuk kembali ke tempat. Kita urutkan terlebih dahulu untuk Ahli dari Pemohon terlebih dahulu, Pak dr. Nasser saya persilakan. Kemudian, nanti Pak Prof. Budi dan yang terakhir nanti Saksi dari Presiden Pak Dr. Trihono.

Pak Nasser terlebih dahulu, saya persilakan.

29. AHLI DARI PEMOHON: M. NASSER Bismillahirrahmaanirahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon dan Pihak Terkait yang kami hormati. Perkenankanlah saya Muhammad Nasser, pekerjaan Dosen Hukum Kesehatan di beberapa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang saat ini juga sebagai Komisioner Kompolnas. Pada hari ini dengan segala kerendahan hati dalam kapasitas ssebagai Ahli ingin memberikan sekedar keterangan dengan harapan dapat memberikan konstribusi dan pertimbangan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan bangsa dan negara dalam rangka memutus Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kesempatan uji materil ini mohon diizinkan untuk saya menguraikan 6 (enam) hal yang sedikit banyak dari Kajian Ilmu Hukum Kesehatan. 1. Kemandirian Profesi Dokter dan Dokter Gigi.

Dokter dan dokter gigi adalah profesi mandiri yang pertimbangan maupun keputusannya hanya didasarkan pada kepentingan pasien dan kepentingan public health adalah sebuah pelanggaran etik berat bila dipertimbangkan atau keputusan medik yang diambil dokter bercampur baur dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang nonmedis, apalagi yang terkait dengan kewenangan kekuasaan. Karena itu kemandirian ini sangat penting karena menjadi dasar dalam profesionalisme seorang dokter dan dokter gigi. Menurut John Blum, Guru Besar dari Chicago “The independency of a doctor is a strength for the profession, which what distinguish doctor and other health professional profession.” Bila dapat diambil i’tibar atau analog, maka kemandirian mengambil keputusan seorang dokter dan dokter gigi tidaklah berbeda jauh dengan kemandirian mengambil putusan bagi seorang hakim. Keduanya menjunjung tinggi hati nurani sebagai instrumen penting. Kita tidak dapat membayangkan kerusakan etik dan disiplin yang tercipta bilamana keputusan strategis seorang dokter tergantung

6

pada permintaan atau order pihak ketiga, termasuk pejabat pemerintah. Seorang dokter tergantung pada permintaan atau order dari pihak ketiga itu merupakan sebuah kehancuran moral profesi. Dapat dibayangkan bila keputusan operasi atau tidak melakukan operasi, melakukan amputasi atau tidak melakukan amputasi, menghentikan atau terminasi kehamilan atau tidak, atau pada sebuah operasi abdomen dengan kasus ileus obstructiva berat, keputusan untuk memotong seberapa panjang usus yang harus dibuang semua adalah keputusan mandiri yang tidak dapat diintervensi siapa pun juga selain hanya untuk kepentingan orang sakit. Di seluruh dunia mengakui karena itu bersifat universal bahwa keputusan mandiri seorang hakim terhadap putusan pengadilan dan pertimbangan dokter yang dilakukan hanya untuk kepentingan pasien, seperti inilah yang menempatkan kedua profesi tertua ini dalam kedudukan dan tempat mulia yang biasa disebut dengan profesi luhur (noble profession). Keputusan mereka hakim dan dokter adalah keputusan yang membutuhkan keyakinan kuat yang independen yang tentu saja harus didukung oleh pengetahuan, pengalaman, dan integritas yang terpuji. Uraian kami di atas, Yang Mulia, menjadi referensi pertama dalam menyikapi profesi dokter yang berbeda dengan health professional yang lain.

2. Berbeda dengan tenaga kesehatan yang lain, pelayanan seorang dokter dan dokter gigi selalu atau hampir selalu bertujuan untuk 3 hal yang bisa berdiri sendiri-sendiri namun bisa juga bersama-sama, yakni: 1) Hanya melakukan tindakan kedokteran untuk menyembuhkan

orang sakit dari penyakit yang dideritanya. 2) Tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, rasa

menderita, dan kesengsaraan akibat penyakit yang dideritanya. 3) Tujuan untuk meminimalisir komplikasi ataupun mereduksi

potensi kecacatan yang mungkin terjadi akibat penyakit yang diderita pasien.

Bapak-Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, seorang dokter atau dokter gigi tatkala harus mengambil keputusan penting yang dapat berakibat panjang dan strategis bagi hidup seseorang, misalnya melakukan amputasi kaki yang terinfeksi berat, mengeluarkan satu ginjal yang rusak, atau melakukan operasi yang mengeluarkan bola mata karena infeksi atau mengatasi reaksi vagal yang mengancam kebutaan dua mata, maka sebenarnya dokter tersebut sedang menghadapi dilema besar karena apa pun keputusannya akan berdampak jauh pada masa depan kehidupan si pasien. Itulah sebabnya seorang dokter selalu bermunajat terlebih dahulu pada Tuhannya sebelum mengambil keputusan penting agar

7

sang dokter lebih yakin, lebih mantap, seraya mohon pertolongan tuhannya dalam menjalankan tugas mulia ini. Mengapa demikian? Karena di dunia kedokteran sebagian kejadian bisa berbeda dengan teori umum yang ada di text book atau berbagai buku panduan yang terbit. Hal ini karena tubuh manusia tidak sama satu sama lain. Allah menciptakan hamba-hambanya berbeda-beda satu sama lain. Hasil pengamatan akan sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, seperti gizi, imunitas seluler, imunitas humeral, genetik, bahkan juga mutasi gen. Dengan variasi yang beraneka ragam dan sangat banyak ini, merujuk kita pada fakta lapangan bahwa seorang yang sudah minum antibiotik 5 hari, pada hari keenam dapat saja mengalami anaphylactic shock. Atau seorang pasien dengan infeksi bakteri atau jamur tidak memperlihatkan respons sedikit pun pada antibiotik tersebut, sementara untuk pasien yang lain sangat mujarab. Contoh-contoh ini menggambarkan pada kita semua bahwa dokter selain harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan tampilan yang sempurna, juga tidak dapat menghindarkan diri dari faktor-faktor tubuh manusia yang sangat bersifat individual. Dokter dan dokter gigi harus bekerja atas dasar rasionalisasi dan keyakinan yang bertumpuk pada naluri kemanusiaannya. Kesamaan ciri dan karakter, penyandang noble profession dalam hal ini dokter dan hakim, menjadikan keyakinan sebagai benteng terakhir dalam mengambil setiap keputusan profesi. Referensi kami kedua dalam persidangan yang mulia ini adalah pernyataan bahwa keyakinan hati, keteguhan isi pikiran, dan kemandirian profesi dalam menjadikan moral profesi seorang dokter menjadi ajang untuk membedakan hal profesional, membedakan dokter dan dokter gigi dengan health professional yang lain.

3. Yang ketiga adalah praktik dokter adalah science of art. Sejak berabad-abad lamanya di negara Eropa Barat telah berkembang aliran bahwa ilmu pengobatan atau yang kemudian berkembang menjadi medical science adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan dan seni. Hal ini masih nampak sampai sekarang bila kita berkunjung dan melihat dokter-dokter di Netherland yang menggunakan gelar samping namanya dengan ARTS yang makna bebasnya adalah penyandang sebuah profesi kedokteran yang dilakukan dengan kombinasi seni.

4. Seperti diketahui, Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang sedang diuji ini dibuat atas perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3), “Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang.” Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 secara gamblang telah mengatur tentang pengelompokkan tenaga

8

kesehatan. Mari kita lihat Pasal 11 yang kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya telah secara sistematis mengatur tentang tenaga medis. Pengaturan tenaga medis di dalam undang-undang yang sedang diuji ini menurut hemat kami berlebihan, mubazir, dan tidak konsisten. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang dapat disampaikan terkait dengan hal di atas. 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran sebagai Undang-Undang lex specialis yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban dokter sebagai tenaga medis. Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 29 ini telah berhasil membuat dokter dan dokter gigi berada pada peran dan posisi yang memungkinkan bekerja baik, terpelihara integritasnya karena hadirnya Lembaga Negara Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Tidak ada alasan rasional, signifikan, dan memenuhi aspirasi atau kebutuhan apa pun juga untuk melakukan perubahan terhadap muatan tentang peran dokter sebagai tenaga medis. Menurut hemat saya, posisi dan peran dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran dilaksanakan atas dasar-dasar nilai-nilai ilmiah, berasaskan manfaat, menjunjung tinggi keadilan, berbasis kemanusiaan, membangun keseimbangan, serta mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien yang semuanya dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan yang tidak perlu, tidak konsisten, dan tidak aspiratif adalah bentuk arogansi kekuasaan. Walaupun hal ini tidak masuk dalam wilayah keahlian saya, Yang Mulia, namun sebagai Ahli Hukum Kesehatan, dengan rendah hati saya berpendapat bahwa kekuasaan dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan secara sewenang-wenang, tidak dibutuhkan dan tidak aspiratif adalah bagian dari abuse of power.

2) Pengaturan tenaga medis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ternyata bertentangan atau sekurang-kurangnya tidak sejalan dengan naskah akademik rancangan undang-undang ini yang kami peroleh resmi dari Ketatausahaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lihatlah buku naskah akademik, RUU Tenaga Kesehatan halaman 48, baris tiga dari bawah yang berbunyi, “Ruang lingkup undang-undang ini mengatur mengenai tenaga kesehatan, kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.” Pembelokan yang dilakukan dalam perumusan muatan isi undang-undang ini yang jelas berbeda dengan naskah akademik

9

dapat merupakan sebuah penyelundupan yang berpotensi mengaburkan tujuan pembentukan undang-undang.

3) Bila didalami secara cermat pasal demi pasal atau ayat demi ayat dari undang-undang yang sedang diuji ini, Yang Mulia, saya menemukan bahwa 71% dari isi muatan undang-undang ini berasal atau diduplikasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran.

5. Tentang frasa tenaga kesehatan dan tenaga medis. Dalam buku-buku yang saya kenal, tenaga medis atau medical professional dibedakan dari tenaga kesehatan atau hal profesional. Dalam undang-undang yang sedang diuji ini, saya menemukan adanya kejanggalan yang sangat mengganggu, setidak-tidaknya pada Pasal 11. 1) Menempatkan kelima tenaga kesehatan lain seperti Pasal 11

ayat (1) huruf m adalah menyebarkan ketidakpastian. Mengapa? Karena pengelompokan bidang pengabdian dan ruang lingkup profesi berasal dari dinamika ilmu pengetahuan serta kebutuhan lapangan, bukan atas pertimbangan birokrat.

2) Tenaga kesehatan dalam undang-undang ini disebut sebagai berikut … pengertian tenaga kesehatan dalam undang-undang yang sedang diuji ini disebut sebagai berikut. Adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ibu/Bapak Hakim Yang Mulia, pernyataan ini memberi konotasi pada kita sekalian bahwa ada pertimbangan dan perlakuan khusus pada dokter dan dokter gigi dibandingkan dengan jenis tenaga kesehatan lainnya. Arti lain adalah bahwa ada kelompok tenaga kesehatan yang tidak memiliki kewenangan atau kewenangannya bergantung pada kewenangan jenis tenaga kesehatan yang lain. Bila ini dialami … didalami secara cermat dengan kepala dingin, apakah bijak menempatkan kedua kelompok ini pada satu jenis grup, yaitu grup tenaga kesehatan? Sementara itu, terminologi yang digunakan selama ini untuk dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis telah berjalan sesuai dengan kenyataan di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia tanpa ada komplain apalagi protes. Itulah sebabnya, pengelompokan tenaga medis di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain yang tidak memiliki kewenangan upaya kesehatan, seharusnya mendapatkan peninjauan kembali. Inilah yang kami haturkan pada Bapak, Ibu Hakim Majelis Yang Mulia.

10

3) Dalam buku-buku hukum kesehatan, terutama dalam sistem hukum common law, dikenal luas terminologi doctor is a captain of the ship. Dari uraian kami di atas, dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya sebagai manusia biasa pada forum Sidang Yang Mulia ini, berdasarkan otoritas ilmu hukum kesehatan yang saya tekuni dalam 21 tahun terakhir, izinkanlah saya berpendapat sebagai berikut. (1) Dokter dan dokter gigi adalah tenaga medis yang berbeda

pengertian dalam tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan, dengan tenaga kesehatan yang lain. Bahwa dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokterannya menyandang tiga norma secara bersamaan yakni norma etika, norma disiplin profesi, dan norma hukum yang tentu saja ini berkonsekuensi diadilinya dokter oleh tiga mahkamah yang berbeda. Menurut pendapat saya, inilah pembeda signifikan kelompok medical professional dan health professional.

(2) Bahwa dokter dan dokter gigi diperintahkan oleh sumpah dokter dan sumpah dokter gigi untuk selalu belajar dan meningkatkan ilmunya sesuai perkembangan mutakhir. Artinya, dokter harus selalu bersentuhan dengan pendidikan berkelanjutan yang kita sudah kenal dengan istilah atau terminologi P2KB. Di lapangan, ada fakta menarik bah … bahwa ribuan, bahkan puluhan ribuan seminar, simposium, pelatihan, dan diskusi telah dilaksanakan oleh organisasi profesi di seluruh tanah air dari bulan … dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan. Hal ini secara jelas membuktikan pada kita bahwa area moral profesi dan kualitas profesi bukanlah area Kementerian Kesehatan, melainkan area organisasi profesi. Tugas negara untuk memperkuat organisasi profesi ini agar mampu mengawal dan menindak anggotanya yang menyimpang. Melihat perbandingan di berbagai negara yang praktik kedokterannya lebih maju, maka ada perbedaan yang jelas antara pendidikan profesi dengan pendidikan kedokteran yang bersifat umum karena pendidikan profesi memasukkan integritas sebagai bagian dari moral profession. Bila ini dilakukan oleh birokrasi, maka menurut pendapat saya ini akan menyuburkan KKN serta perilaku menyimpang lainnya. Perbedaan-perbedaan di atas, di antara tenaga medis atau medical professional dengan tenaga kesehatan atau health professional telah diatur dalam undang-undang khusus mengatur hal itu yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Mengalir dari uraian di atas, saya mengusulkan

11

kepada Bapak/Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan mempertimbangkan kuat agar tenaga medis yang terdiri atas dokter dan dokter gigi termasuk spesialis dikeluarkan dari pengertian tenaga kesehatan seperti dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 yang sedang diuji materil ini.

(3) Konsil kedokteran sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi perlu didukung agar dapat bekerja dengan optimal selaku pengawas ekternal independen praktik kodokteran di negeri ini. Selaku pengawas ekternal independen, maka konsil harus bebas dan merdeka dari intrik dan pengaruh dari pihak manapun juga termasuk kekuasaan eksekutif dan legislatif di Republik tercinta ini. Hal ini jelas sebagai konsekuensi logis dari sebuah institusi yang mengawasi unsur-unsur yang juga independen. Ibu dan Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, menghapus, mengurangi, mereduksi, peran dan posisi konsil kedokteran akan sangat nyata-nyata merugikan masyarakat bangsa ini dan sama sekali tidak merugikan dokter atau dokter gigi.

(4) Yang terakhir, mempelajari naskah akademik RUU Tenaga Kesehatan dibandingkan dengan undang-undang yang … ulangi … mempelajari naskah akademik semasa undang-undang ini menjadi RUU, dibandingkan dengan undang-undang yang sudah terealisasi apalagi bila dikomparasi dengan Undang-Undang lex specialis lain seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka dengan mempertaruhkan harkat dan martabat saya sebagai ilmuwan hukum kesehatan, saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang yang sedang diuji ini terkesan sangat amburadul, dipersiapkan secara terburu-buru, tidak fokus, bertentangan satu pasal dengan pasal yang lain, kopian atau duplikasi undang-undang lain, serta yang terpenting tidak menyerap aspirasi pelaku upaya kesehatan di lapangan seperti dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Demikian, Ibu/Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Yang Mulia. Saya akhiri, Wassalamualaikum. Wr.wb.

12

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Muhammad Nasser. Berikutnya, Prof. Budi Sampurna saya persilakan. Oh, memilih yang berlawanan panggungnya. Silakan.

31. AHLI DARI PEMERINTAH: BUDI SAMPURNA Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemohon dan Kuasanya, Pemerintah dan DPR serta Kuasanya, bapak ibu sekalian. Izinkan saya meyampaikan keterangan ahli mengenai konsil dalam pengaturan keprofesian tenaga kesehatan. Uraian keterangan ahli ini akan saya sampaikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas tentang esensi keberadaan konsil. Yang kedua adalah independensi dan pengorganisasian konsil. Yang ketiga, kolaborasi antarprofesi atau interprofessional collaboration. Keempat, kontinuitas fungsi, tugas, dan wewenang konsil. Dan yang kelima adalah tugas penegakan disiplin profesi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang pertama saya akan menjelaskan bicara tentang esensi keberadaan konsil. Esensi dari keberadaan konsil kedokteran yang kemudian juga diberlakukan bagi tenaga kesehatan adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat (…)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebentar, Prof. Budi. Petugas bisa digeser anunya, slidenya supaya semua bisa mengikuti dengan baik. Baik, terima kasih. Silakan, Prof.

33. AHLI DARI PEMERINTAH: BUDI SAMPURNA Lanjut lagi, Pak? Dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran. Tujuan tersebut di atas … yang tadi di atas, dicapai melalui penetapan standar pendidikan dan standar profesi, persyaratan untuk melakukan registrasi, serta pengaturan, pembinaan, pemantauan, dan pendisiplinan tenaga kesehatan.

Teori yang mendasari tujuan dan strategi pencapaian keprofesian tersebut adalah teori kontrak sosial yang merupakan penerapan teori ilmu politik ke dalam kedokteran sosial atau social medicine yang menjelaskan bahwa model hubungan kontraktual antara profesi kedokteran dengan masyarakat. Dalam teori kontrak sosial tersebut disebutkan profesi diberi otonomi untuk mengatur keprofesiannya melalui self regulating, self governing, dan self discipline. Tetapi profesi

13

diberi kewajiban untuk memastikan para anggotanya memiliki kompetensi dan memberikan pelayanan yang terstandar dan lebih mementingkan klien atau pasien dan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Jadi, hak otonomi profesi harus diimbangi dengan akuntabilitas terhadap klien atau pasien dan masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk melindungi masyarakat dari praktisi yang tidak kompeten dan tidak etis. Terdapat dua komponen utama mekanisme proteksi masyarakat … lanjut … yaitu yang pertama adalah penapisan mereka yang akan diberi izin menjalankan praktik kesehatan melalui registrasi dengan syarat-syarat yang ketat.

Yang kedua adalah mencabut registrasi praktisi kesehatan yang tidak profesional melalui persidangan disiplin profesi. Mekanisme ini menjamin hanya praktisi yang profesional sajalah yang akan melayani … mohon maaf, Pak Hakim karena saya ternyata yang salah … apa … tidak menggunakan … ya.

Perlindungan agar masyarakat tidak terpapar kepada praktisi kedokteran yang tidak kompeten sudah dimulai di Inggris pada tahun 1421. Meskipun lembaga yang nantinya dikenal sebagai general medical council itu baru mulai diperkenalkan sejak diundangkannya medical act pada tahun 1858.

Pada abad ke 20, berkembanglah Konsil Kedokteran di berbagai negara, khususnya negara-negara di Eropa dan negara pesemakmuran, antara lain Irlandia, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, Pakistan, Hongkong, Jamaica, dan seterusnya sampai ke Ukraina.

Meskipun menggunakan nama yang sama dan memiliki tujuan yang serupa, namun pengorganisasian konsil di berbagai negara sangat bervariasi. Sebagian konsil bersifat mandiri dan tidak didanai pemerintah, sebagian lainnya masih didanai pemerintah dan didukung oleh sekretariat yang merupakan unsur pemerintah dan bahkan Konsil Kedokteran di Singapura dan Malaysia berada di bawah Kementerian Kesehatan.

Tidak semua negara membentuk lembaga konsil untuk tujuan mengatur profesi kesehatan. Pengaturan profesi kedokteran di Amerika Serikat dilakukan oleh medical board masing-masing negara bagian dan di tingkat nasional dibentuk Federation of State Medical Board. Nomenklatur board juga digunakan di Australia. Di Jerman, tidak ada lembaga seperti konsil oleh karena fungsi konsil diambil alih oleh Asosiasi Dokter Jerman atau bundes (suara tidak terdengar jelas). Di Jepang, Korea, dan Cina tidak dikenal lembaga konsil karena fungsi tersebut dijalankan oleh kementerian.

Australia pada tahun 2009 mengundangkan undang-undang yang baru, health practitioner regulation national law dan menggabungkan seluruh tenaga kesehatan di dalam Australian health practitioner regulation agency. Agensi ini menaungi 14 nasional board dari berbagai

14

profesi kesehatan yang masing-masing bersifat independen, antara lain kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan dan bidan, terapis okupasional, optometri, farmasi, fisioterapi, dan psikologi. Dengan demikian, terlihat bahwa yang dipentingkan adalah fungsi, tugas, dan wewenangnya meskipun organisasi dan pengelolaannya berbeda.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Konstitusi, sebagaimana diuraikan di atas tentang esensi keberadaan konsil, maka konsil harus memiliki otonomi dalam mengatur profesinya, memiliki independensi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta memiliki kewenangan yang spesifik dalam meregistrasi melalui persyaratan dan standar, melakukan pembinaan keprofesian, audit keprofesian, dan melaksanakan pendisiplinan para anggotanya.

Independensi KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Independensi KTKI dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, sedangkan independensi konsil masing-masing tenaga kesehatan dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Pada umumnya konsil, masing-masing profesi tenaga kesehatan berdiri sendiri untuk setiap jenis kesehatan. Satu konsil meregulasi satu disiplin tertentu sesuai disiplin ilmu masing-masing. Pengecualian terjadi di Pakistan dan di Indonesia yang menggabungkan konsil kedokteran dengan konsil kedokteran gigi. Di sana sebut Pakistan Medical AND Dental Council dan kita Konsil kedokteran Indonesia.

Meskipun kita tahu kedokteran atau medicine memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan kedokteran gigi atau dentistry. Penggabungan organisasi seperti itu juga terjadi pada keperawatan dan bidan yang juga berbeda sebetulnya di beberapa negara antara lain di Inggris, Australia, dan juga alike health professional, beberapa tenaga kesehatan digabung menjadi satu.

Pertanyaannya adalah apakah konsil kedokteran Indonesia atau KKI yang melakukan fungsi konsil ataukah masing-masing Konsil Kedokteran atau KK dan Konsil Kedokteran Gigi atau KKG yang melakukannya.

Di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa KKI terdiri dari KK dan KKG, dan masing-masing konsil tersebut terdiri dari divisi registrasi, divisi standar pendidikan profesi, dan divisi pembinaan. Ini diuraikan di dalam Pasal 11.

Kemudian, kita lihat dengan struktur organisasi sebagaimana tadi di atas tadi, di sana di atas ada Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI dan kemudian … kemudian di bawahnya ada KK dan KKG dan divisi terletak di masing-masing konsil. Registrar adalah ketua konsil KK dan registrar untuk kedokteran gigi juga berbeda yaitu ketua konsil kedokteran gigi.

15

Peranan masing-masing konsil dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlihat dengan jelas di dalam praktik. Registrasi standar pendidikan dan pembinaan kedua profesi tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain antara KK dan KKG, artinya masing-masing dilakukan oleh KK dan KKG sebagai registrar. Bahkan menerbitkan dan mencabut STR dilakukan oleh masing-masing ketua konsil dari KK dan KKG sebagai registrar. Demikian pula standar pendidikan dan pembinaan profesi dilakukan oleh masing-masing konsil yaitu KK dan KKG.

Selanjutnya, kita lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Praktik Kedokteran mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI dengan peraturan KKI, tapi kemudian Pasal 10 mengatakan … mengamanatkan, “Pengaturan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KK dan KKG dengan peraturan KK dan peraturan KKG.”

Hingga saat ini, baru diundangkan peraturan KKI sebagai pelaksanaan Pasal 9, sedangkan peraturan kedua konsil sebagaimana diamanatkan Pasal 10 belum diterbitkan. Sejatinya, peraturan kedua konsil tersebut akan dapat memperlihatkan independensi konsil KK dan KKG dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diuraikan tadi sesuai dengan struktur organisasinya. Selain itu, kita melihat di Undang-Undang Tenaga Kesehatan dinyatakan tentang independensi konsil masing-masing tenaga kesehatan termasuk KK dan KKG di dalam melaksanakan tugas. Ini diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) dan (4).

Selanjutnya, Pasal 36 menyebutkan fungsi KTKI sebagai koordinator dari konsil masing-masing tenaga kesehatan, sedangkan Pasal 37 menyatakan bahwa fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan tenaga kesehatan berada pada konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa baik KKI yang terdiri dari KK dan KKG dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran maupun konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa KTKI bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yaitu Pasal 34 ayat (5) agar dimaknai sebagai pertanggungjawaban administratif dan tidak mengakibatkan berkurangnya independensi konsil dalam menjalankan tugasnya yang memang sudah disebutkan atau di dalam Pasal 37.

Majelis Hakim yang saya muliakan, gambaran yang tadi saya uraikan menunjukkan bahwa di seluruh dunia pada awalnya memang pengaturan mengenai konsil beserta fungsi, tugas, dan wewenangnya ditujukan hanya untuk profesi kedokteran. Namun, pada akhirnya juga bagi tenaga kesehatan yang lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Doktrin captain of the ship bagi dokter dalam lingkungan

16

tenaga kesehatan diperkenalkan pertama kali dalam putusan Pennsylvania supreme court di Amerika tahun 1949 pada kasus Mc Conald versus Wiliams. Dalam kasus tersebut, dokter operator dianggap bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang bekerja di … yang bekerja di dalam pembedahan atau operasi yang sama dengan menganalogikan tanggung jawab kapten kapal dalam hukum maritim.

Namun perkembangan spesialisasi, subspesialisasi, dan profesi kesehatan nonkedokteran yang terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan di dunia mengakibatkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab hukum disesuaikan dengan kompetensi dan tanggung jawab keprofesian masing-masing. Dokter anestesi, dokter operator, penata anestesi, perawat bedah, penata gas medik, penugas ... petugas (suara tidak terdengar jelas) perawatan ... peralatan medis, dan lain-lain profesi kesehatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab keprofesiannya sendiri.

Dalam pelayanan kesehatan modern sekarang ini, tidak mungkin suatu pelayanan dikerjakan dengan sempurna oleh satu profesi tertentu saja. WHO merekomendasikan pelayanan kesehatan yang bersifat people center atau patient center yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan/atau pasien dan bukan pada kepentingan masing-masing profesi tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan diharapkan melakukan kolaborasi antarprofesional sesuai peran dan tanggung jawabnya dan mengenyampingkan ego masing-masing disiplin profesi kesehatan. Perkembangan tersebut di berbagai negara diikuti dengan bermunculannya konsil atau lembaga sejenis untuk profesi tenaga kesehatan lainnya. Dalam pendidikan ilmu kesehatan juga sudah diperkenalkan konsep bekerja dalam satu tim yang merupakan interprofessional collaboration, dimana diperlukan empat kompetensi inti yaitu interprofessional education collaborative yang dikemukakan oleh Interprofessional Education Collaborative Expert panel tahun 2011 yaitu values atau ethics propper interprofessional practice, rules and responsibility, interprofessional communication, dan aids and teamwork. Di Kampus UI Depok bahkan dibangun satu kampus rumpun ilmu kesehatan untuk lima fakultas menjadi satu yaitu kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, farmasi, dan keperawatan. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri dari berbagai unsur termasuk unsur tokoh masyarakat, Pasal 40.

Garis besar Organisasi KTKI dan konsil masing-masing tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 34, 35, dan 36. Fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan diuraikan Pasal 37 dan Pasal 38. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan,

17

pemberhentian, serta keanggotaan KTKI dan Sekretariat KTKI diatur dengan peraturan presiden yang saat ini sedang dalam proses perumusan. Dalam peraturan peralihan, Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Tenaga Kesehatan dinyatakan bahwa Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Komite Farmasi Nasional, dan Konsil Kedokteran Indonesia tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya hingga terbentuknya KTKI, sedangkan konsil kedokteran atau fungsi yang dijalankan oleh KKI yang dijalankan masing-masing oleh KK dan KKG sebagaimana diuraikan di atas tadi, langsung dilanjutkan oleh KK dan KKG sebagai bagian dari KTKI. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, pada umumnya tugas penegakan disiplin profesi di berbagai negara dipegang oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan, demikian pula yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.

Khusus di lingkungan profesi dokter dan dokter gigi, tugas penegakan disiplin dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen di lingkungan KKI. Undang-Undang Tenaga Kesehatan tidak memerintahkan dihilangkannya MKDKI, sehingga MKDKI akan tetap berfungsi dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Mengenai pengaturan pengajuan keberatan atas keputusan sanksi disiplin dan yang dikemukakan dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) merupakan cerminan dari hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang salah satunya adalah melalui upaya hukum keberatan atau banding. Saya mencantumkan ada dua literatur, salah satu adalah menyebutkan di ... dari Singapore Medical Council yang mengatakan bahwa baik pasien maupun dokter yang tidak puas dengan keputusan Singapore Medical Council complaint committee dalam rangka dengan disciplinary complaint dapat melakukan banding ke menteri kesehatan. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan mendasarkan uraian keterangan tadi dapat dikemukakan beberapa hal yaitu yang pertama konsil masing-masing tenaga kesehatan diperlukan keberadaannya untuk mengatur, meregistrasi, membina, dan menegakan disiplin profesi tenaga kesehatan, pengorganisasian konsil atau lembaga yang serupa sangat bervariasi di berbagai negara.

Yang kedua, dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya konsil bersifat independen, menilik susunan organisasi KKI, pelaksanaan tugas dan fungsi registrasi, penetapan standar pendidikan dan pembinaan profesi, serta wewenangnya terlihat bahwa pelaksana fungsi konsil tersebut terletak pada konsil masing-masing tenaga medis tadi.

Yang ketiga, konsil tidak hanya diperuntukkan bagi profesi tenaga medis dokter dan dokter gigi, melainkan juga diperuntukkan bagi profesi

18

tenaga kesehatan lain. Hubungan antarprofesi kesehatan merupakan hubungan yang berlandaskan pada kompetensi, peran, dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan dalam suatu teamwork.

Empat, fungsi, tugas, dan wewenang konsil, khususnya KK dan KKG tidak pernah hilang dan/ataupun berkurang, demikian pula fungsi, tugas, dan wewenang MKDI.

Demikian keterangan ahli yang saya sampaikan, terima kasih atas perkenaan Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 21 Oktober 2015, wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Yang berikutnya kita akan sekarang mendengar keterangan dari saksi dr. Trihono. Saya persilakan. Ya, supaya tegas, di mimbar yang sama dengan Prof. Budi.

35. SAKSI DARI PEMERINTAH: TRIHONO Baik, assalamualaikum wr. wb. Yang terhomat Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, saya selaku ketua MTKI akan menyampaikan apa yang kami alami dalam organisasi yang mewadahi profesi kesehatan di luar dokter-dokter gigi dan apoteker. Kami dibentuk dengan dasar hukum tentu saja Undang-Undang Kesehatan, lalu atas dasar itu diterbitkan Permenkes 46 Tahun 2013 yang merupakan perbaikan dari dua permenkes sebelumnya. Struktur organisasi kami sederhana, ada divisi registrasi, kemudian kompetensi, dan juga ada pimpinan profesi. Anggotanya adalah wakil dari Pemerintah, ada Kemkes V Kemendikti, sekarang Kemendistek Dikti 1 dan semua organisasi profesi yang tergabung dalam MTKI ini ada wakilnya, gitu.

Jadi, kita menjadi sekelompok mewakili seluruh jajaran profesi, kami sebagai fasilitator, kira-kira polanya seperti itu. Jadi, MTKI ini ada 24 profesi kesehatan yang bergabung di dalam MTKI ini dari bidan, perawat, fisioterapi, kesehatan masyarakat, gizi, rekam medis, dan seterusnya, ya ada 24, dan kemungkinan bertambah karena memang variasi tenaga kesehatan sesuai dengan masalahnya akan terus berkembang. Tingkat pendidikannya bervariasi, ada yang DIII, minimal DIII karena nakes nantinya adalah DIII, tapi ada juga yang sampai level 9 dalam KK atau sampai ke dokter. Jadi, variasinya cukup besar dengan ruang lingkup profesi kesehatan yang memang berbeda-beda jika problemnya menarik untuk dicermati di situ. Lalu karena besarnya tenaga kesehatan ini, maka kami mempunyai MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi) karena kalau tidak, tentu kami akan kewalahan melakukan itu.

19

Tugas, fungsi MTKI adalah tugasnya kita membantu menteri dalam bagaimana menjaga kualitas dari tenaga kesehatan yang menjadi ... yang berkolaborasi dengan kami dan kemudian fungsinya ada uji kompetensi bagi tenaga kesehatan, kami berkolaborasi dengan Dikti dan organisasi profesi. Untuk mengembangkan itu, titik beratnya sekarang ada pada Dikti berdasarkan undang-undang yang baru.

Kemudian, penerbitan STR sebagai tanda pengakuan Pemerintah terhadap provinsi itu dan pembinaan penyelenggaraan profesinya. Lalu, peran kami sebenarnya memfasilitasi MTKI ini dan tetap menjaga indenpendensi dari masing-masing organisasi profesi.

Ini adalah beberapa contoh independensi itu. Dalam organisasi, yang menentukan siapa wakil dari organisasi profesi kesehatan adalah organisasi profesi itu, siapa yang dikirimkan sebagai mewadahi MTKI nanti mereka dikirimkan, kemudian menkes membuat surat keputusan atas usulan dari masing-masing mereka.

Dari registrasi, registrasi itu di dalam registrasi dicantumkan level ini termasuk DIII atau S1 atau profesi begitu, yang menentukan teman-teman profesi. Kami menjembatani dari segi administrasinya saja, tapi levelnya begini itu harusnya apa saja syaratnya? itu teman-teman profesi yang menentukan.

Dari registrasi, kalau seorang profesi kesehatan sudah mendapatkan registrasi dan kemudian … lima tahun kemudian harus dievaluasi dia masih bisa menjalankan profesinya atau tidak, itu ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah satuan kredit profesi yang harus dikumpulkan. Yang menentukan kembali organisasi profesi masing-masing, jumlahnya berapa untuk satu periode, ada yang 25 per 5 tahun, ada yang 100 per 5 tahun, itu tergantung masing-masing profesi, itu sekali lagi kami memfasilitasi. Untuk uji kompetensi, uji kompetensi ini tidak mudah mengembangkan soalnya karena itu kami memfasilitasi, melatih mereka bagaimana membuat soal yang bagus, bagaimana kemudian me-review soal-soal itu, dan kemudian bagaimana menentukan batas lulus, gitu.

Tapi substansinya apa yang harus diujikan pada masing-masing profesi? Organisasi profesi yang bersangkutan yang menentukan. Termasuk pada bina profesi ini, kita menyediakan paket bantuan untuk continuing professional development yang itu dilakukan tentunya seminar, simposium atau pelatihan, tapi kemudian isinya dan kemudian masing-masing kegiatan itu dinyatakan berapa SKP itu adalah organisasi profesi tersebut.

Ini membuktikan bahwa dari sisi itu, MTKI betul-betul sebagai fasilitator, tapi independensi dari masing-masing profesi dijamin di situ. Kami menikmati kebersamaan justru, ya karena kemudian ada pembelajaran antarprofesi, profesi di sana sampai saat ini saya ambil contoh sekarang yang sudah uji kompetensi adalah tiga: perawat, bidan, dan nurse, tapi tahun ini akan muncul satu lagi karena mereka belajar

20

dan mereka ingin mengikuti itu, kesehatan masyarakat masuk. Tahun depan akan lagi, akan bertambah lagi, sehingga harapan kami tahun 2017 seluruh profesi kesehatan melakukan uji kompetensi akan terwujud. Ini hal positif kalau kita kemudian bisa menikmati kebersamaan tersebut. Lalu, dari segi keuntungan lain adalah masing-masing profesi kalau di profesi kesehatan ini memang tentu saja levelnya belum sebesar IDI atau PDGI karena terus terang ada yang sudah besar bidan, perawat, tapi ada tenaga kesehatan yang masih sederhana, masih sedikit jumlahnya, sehingga perlu mereka belajar bagaimana mengembangkan road map supaya menjadi organisasi yang profesional. Nah, itu tercapai karena kita mempunyai pertemuan Rabuan, setiap Rabu kita ketemu antarprofesi itu dan saling berbagi apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing profesi. Jadi, kesimpulannya sebenarnya meskipun dilahirkan oleh Permenkes, kami tetap memfasilitasi dan menjamin independensi dari masing-masing organisasi profesi tersebut.

Yang kedua, MTKI memfasilitasi independensi tersebut, bahkan kemudian bagaimana memberikan bantuan agar profesi itu berkembang meskipun bantuan itu tidak banyak, tetapi kami yakin kebersamaan akan lebih baik. Lalu, kalau nanti bergabung untungnya memang saling belajar itu menjadi bagus. Itu yang kemudian kita kalau kita menghadapi tantangan dari luar bagaimana nanti masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya, kalau kita cepat melakukan penggabungan antarkita akan jauh lebih bagus. Demikian dari kami.

Wabilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Trihono. Sekarang, sampai pada Pemohon, apakah akan meminta penjelasan lebih lanjut, meminta klarifikasi, baik kepada ahlinya yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh pemerintah. Saya mohon, Pak Muhammad Nasser, Prof. Budi, dan Pak Trihono bisa di-collect dulu pertanyaan atau permintaan-permintaan klarifikasi, baru dijawab setelah semua pertanyaan akan terkumpul. Saya persilakan, Pak dr. Muhammad Joni. Lama-lama sudah jadi dokter soalnya ini sekarang.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Ya, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya memang hampir jadi dokter walaupun belum diwisuda. Atas perkenan Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada Ahli, Dr. Muhammad Nasser. Dari yang disampaikan yang belum jelas bagi kami adalah tentang maksud atau

21

kualifikasi tenaga medis yang tadi berbeda dengan tenaga kesehatan, medical profession and health profession. Mohon diberikan penjelasan dan pendalaman, apa yang membuatnya menjadi berbeda?

Saya mungkin bisa lebih fokus bahwa dokter dan dokter gigi itu melakukan penanganan dan berhubungan langsung dengan pasien. Jadi, dokter bukan memberikan tindakan seperti misal kata, tenaga administrasi biofarmasi yang hanya mencatat administrasi. Jadi, mohon diberikan penjelasan lebih lanjut dalam kaitan dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien yang notabene adalah manusia dan dia mempunyai independensi. Apa yang membuatnya berbeda dengan tenaga kesehatan yang lain seperti misalnya tenaga kesehatan yang berkaitan dengan pencatatan administrasi kebijakan yang juga termasuk di dalam tenaga kesehatan? Itu yang menjadi pertanyaan dan klarifikasi yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan tenaga medis yang di dalam undang-undang ini dimasukkan sebagai tenaga kesehatan, saya ingin mengutip bunyi Pasal 1 angka 1, “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Mohon tafsir dan pendapat dari ahli yang berkaitan dengan frasa memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan. Apakah ini diartikan bahwa tenaga kesehatan itu mensyaratkan keterampilan dan pendidikan?

Yang kedua adalah frasa untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan, saya mengasumsikan bahwa ada jenis tenaga kesehatan di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini yang ternyata tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kompetensi, dan dengan demikian tidak memiliki profesionalitas, kemandirian, dan seterusnya. Dan karena itu, dia sebenarnya tidak ada kaitannya dengan upaya kesehatan. Kalau tenaga kesehatan tidak ada kewenangan, tidak ada kompetensi, independensi, dan kemandirian, dan juga ART tadi, sehingga tentunya dia tidak bisa melakukan upaya kesehatan dalam kaitannya hubungan langsung dengan pasien. Mohon penjelasan kepada Ahli karena di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini disebut juga jenis-jenis tenaga kesehatan yang sekadar melaksanakan tugas tenaga administrasi kesehatan dan kebijakan kesehatan, tenaga promosi kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, tenaga kesehatan masyarakat, fisikawan medik yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Itu untuk Ahli yang kami sampaikan kepada dr. Nasser. Yang kedua untuk Prof. Dr. Budi Sampurna, S.H. Saya bergembira karena dari penjelasan Prof. semuanya menyetujui bahwa untuk tenaga medis diperlukan, dibutuhkan, dan universal apa yang disebut dengan

22

medical council dengan segala macam jenis varian, nama, dan kualifikasinya. Dengan demikian, maka sebenarnya Ahli setuju bahwa tenaga kesehatan dalam hal ini tenaga medis, dokter dan dokter gigi itu secara universal ilmu pengetahuan dan normatif tidak boleh diatur, dicampuri, dan dikelola oleh eksekutif. Medical council itu bukan executive heavy apalagi administrasi … administrative heavy. Oleh karena itu, mungkin kita berterima kasih untuk penjelasan ini bahwa titik tekannya adalah kekonsilan yang di sana adalah independensi, kompetensi, dan profesionalitas. Namun, saya ingin beberapa hal untuk pendalaman. Kalaulah diasumsikan bahwa KTKI itu di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu bersifat independen, maka saya ingin me … memberikan beberapa pembanding yang barangkali menjadi catatan pencerahan bagi Profesor. Yang pertama bahwa di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa MKDKI yang di dalam atau bagi tenaga kesehatan yang lain disebut sebagai Majelis Kehormatan Disiplin, keputusannya tidak final karena dapat dilakukan keberatan kepada Menteri Kesehatan, itu dalam Pasal 49 ayat (3). Hemat kami, ini adalah mengganggu mekanisme peradilan disiplin yang ada di dalam profesi. Yang kedua. KTKI itu bertanggung jawab kepada menteri sebagaimana Pasal 34 ayat (5), seperti juga sudah di-state oleh Ahli dan itu tentu sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh KKI bertanggung jawab kepada presiden sebagai state body. Yang ketiga. Standar profesi dan standar pelayanan tenaga medis, termasuk dalam ini tenaga kesehatan tentunya, itu disahkan oleh menteri, itu diatur dalam Pasal 66 ayat (3). Dan dalam hal KTKI itu hanya bersifat kordinator, dalam hal ini adalah administrative heavy dan bukan competency heavy. Dari empat dan lima poin ini, saya ingin minta penjelasan, apakah masih independen dengan kualifikasi KKI … KTKI yang seperti ini? Yang kedua, berkaitan dengan definisi tenaga kesehatan tadi, saya ingin sampaikan bahwa konsil dengan sifat kompetensinya dalam hal ini KKI, tentu dia mempunyai kewenangan dan kewenangan itu dalam hal ini adalah untuk melaksanakan tugas-tugasnya selaku lembaga negara. Mengapa KKI mempunyai kompetensi dan STR yang dikeluarkan adalah berbasis kompetensi (competency based) yang hal itu adalah arus baru untuk menegakkan perlindungan terhadap pasien dan profesi yang sebelumnya hanya berdasarkan surat izin dokter yang bersifat administrative based dan berlaku seumur hidup. Jadi, kalaulah nanti kembali kepada administrative based dimana KTKI kembali bisa di … dikendalikan oleh Menteri Kesehatan karena standar profesi dan standar pelayanannya disahkan oleh Menteri

23

Kesehatan, saya kira ini adalah pukulan yang membuat kemunduran bagi Undang-Undang Praktik … Praktik Kedokteran. Yang terakhir. Pada halaman pertama disebutkan bahwa tujuan atau esensi keberadaan konsil itu adalah me … mencakup penetapan terhadap standar pendidikan dan standar profesi. Kalau standar pendidikan, tentu bukan domain dari Kementerian Kesehatan. Standar profesi juga bukan domain dari profesi … bukan domain daripada eksekutif. Seorang advokat itu tidak tunduk kepada standar yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Begitu juga hakim tidak tunduk pada standar dan etika yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kalaulah Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini konsisten, standar pendidikan dan standar profesi itu adalah menjadi pilar bagi konsil dan bukan bagi eksekutif yang sangat executive heavy dan administrative heavy di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini. Yang terakhir kepada Saksi Fakta, saya ingin bertanya yang konkret. Kalau seorang perawat atau seorang bidan apakah dia dapat melakukan tindakan sendiri? Kemudian mengambil keputusan sendiri? Kemudian mengeluarkan surat keterangan sehat atau harus istirahat tanpa harus di bawah standing order dari dokter atau dokter spesialis yang menjadi koleganya? Mohon diberikan penjelasan seperti apa sebenarnya sampai saat ini relasi antara dokter dengan perawat dalam kaitan dengan pasien. Yang terakhir adalah pertanyaan kalaulah memang MTKI disebutkan mempunyai independensi dan bisa mengeluarkan kolegium untuk setiap jenis organisasi profesinya, apakah memang tenaga profesi keterampilan seperti tukang pijat dan tukang jamu itu memang sudah ... di tempat Bapak MTKI sudah ada kolegiumnya, sudah body of knowledge-nya, sudah ada pendidikan berkelanjutannya? Dan tentu dengan demikian diharapkan juga ada semacam majelis kehormatan yang memeriksa kepatuhan terhadap disiplin dan etika.

Terima kasih.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah sudah cukup?

39. PEMERINTAH: TRI TARAYATI Izin, Hakim. Ada (...)

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada, silakan.

24

41. PEMERINTAH: SUNDOYO Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia kami ingin mengklarifikasi beberapa hal yang disampaikan oleh Saksi Ahli dari Pemohon. Yang pertama. Bahwa tenaga kesehatan itu pada prinsipnya adalah memiliki kompetensi dan kewenangan, untuk itu di dalam Undang-Undang Kesehatan dinyatakan ... Pasal 23 dinyatakan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, lalu kewenangan itu adalah didasarkan pada keahlian yang dimiliki. Pertanyaan kami adalah apakah tenaga kesehatan kalau dia memiliki kompetensi tertentu selain dokter, maksud saya selain dokter gigi boleh tidak memberikan pelayanan secara mandiri? Karena hal ini dijamin di dalam Pasal 24-nya dikatakan di sana bahwa tenaga kesehatan pada prinsipnya adalah memiliki ... berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dimana masing-masing tenaga kesehatan itu juga memiliki standar profesi. Yang kedua yang ingin kami klarifikasi adalah bahwa dengan berkembangnya ilmu dan pengetahuan teknologi kedokteran dan juga kebutuhan pelayanan masyarakat, kebutuhan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat, maka tenaga kesehatan itu pasti akan berkembang. Dulu mungkin barangkali hanya ada dokter dan dokter gigi, lalu ada bidan karena memang dibutuhkan persalinan normal di masyarakat, lalu ada perawat karena dia butuh asuhan keperawatan, dan ini akan berkembang terus. Terkait dengan Pasal 11 ayat (1) huruf m yang memberikan ruang kepada menteri untuk menetapkan tenaga kesehatan ketika ada tenaga kesehatan yang baru yang dibutuhkan oleh masyarakat atau berdasarkan perkembangan kode etik ... perkembangan iptek tadi apakah itu merupakan yang tadi Saudara Ahli katakan adalah sebagai pertimbangan birokrat yang abuse of power. Dan yang terakhir yang ketiga adalah terkait dengan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu khususnya adalah undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 adalah bisa inisiatif DPR dan juga bisa inisiatif pemerintah. Ketika undang-undang itu adalah inisiatif pemerintah, maka DPR adalah membuat daftar inventarisasi masalah, daftar inventarisasi masalah itu adalah dibuat menurut kebijakan politik yang diinginkan sebenarnya oleh … politik hukum yang diinginkan oleh masing-masing, baik itu oleh pemerintah maupun oleh DPR. Pada saat pembahasan di DPR itu dikenal istilah politik hukum yang terbuka, artinya ketika naskah akademik itu adalah dibuat, lalu tidak mengatur norma tertentu, bisa saja pada kesepakatan antara DPR dan pemerintah itu adalah keluar dari naskah akademik. Tadi Saudara

25

Ahli menyampaikan bahwa itu adalah sebuah penyelundupan. Kami ingin klarifikasi kepada Ahli kalau terjadi hal demikian terhadap undang-undang yang lain, maka undang-undang yang lain itu juga menurut Ahli sebagai penyelundupan atau tidak?

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari meja Hakim? Cukup? Oh, ada? Saya persilakan.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, ini satu permintaan … melalui Pemohon barangkali, ya. Tadi karena ada keterangan Ahli yang kayaknya ditambahkan yang berbeda dengan keterangan tertulis yang ada di situ. Nanti mohon disampaikan melalui ini, ya.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bentuk poin.

45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada poinnya, itu yang terutama … saya tandai di ini, ya.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, penjelasan pada poin terakhir, tadi ada tambahan.

47. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, pada poin terakhir itu, ya. Itu saja.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya sudah terwakili oleh Pak Joni anu, Kuasa Pemohon tadi. Saya minta juga Prof. Budi bisa lebih menekankan pada aspek kemandirian independensi dari organisasi konsil tadi yang bisa appeal terhadap Menteri Kehakiman … eh … Kesehatan ini. Saya kira itu perlu sekali dijernihkan dan mendapat penjelasan dari Prof. Budi ya.

Baik, saya persilakan.

26

49. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sama mungkin sedikit lagi juga berkaitan dengan itu, Yang Mulia, khususnya untuk dua Ahli. Mungkin pandangannya dengan model konsil tenaga kesehatan yang sekarang itu, apakah indepensi dari masing-masing yang saya maksudkan “disiplin ilmu” dalam hal ini misalnya kedokteran kalau kedokteran gigi dipandang sebagai disiplin tersendiri karena ada koreksi di sini, kita tambahi di keterangan Ahli, apakah itu masih terjaga atau tidak? Nah, mungkin itu juga sudah tergambar dari pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon, mohon itu ditekankan.

Terima kasih.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya karena prinsipnya sama dengan kita. Kita ini pernah membatalkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang KY itu bisa menjadi pengawas dari Mahkamah Konstitusi. Kita itu lembaga yang menjaga independensi, imparsialitas masing-masing Hakim, ya. Kalau itu diawasi, itu berarti kita subordinat, itu ada sisi itu yang harus dijelaskan. Apakah begitu atau bagaimana menurut Prof. Budi? Saya minta itu lebih ditekankan.

Saya persilakan mulai dari Pak Muhammad Nasser dulu, kemudian nanti Prof. Budi dan Pak Trihono. Saya persilakan. Duduk boleh, Prof.

51. AHLI DARI PEMOHON: M. NASSER Terima kasih, Hakim Ketua Yang Mulia. Saya ada menerima beberapa pertanyaan yang pertama dari Pak Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon. Mengenai permintaan beliau untuk saya menyampaikan keterangan tentang perbedaan dan diferensiasi antara tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi, saya beranggapan, Pak bahwa tenaga medis itu yang disebut medical professional itu paling tidak ditandai oleh 4 … 5 ciri, ciri pertama adalah kemandirian. Kalau Saudara bandingkan dengan misalnya ahli … apa namanya … rekam medik atau ahli yang terkait dengan elektro medik itu services dan sebagainya, dan sebagainya yang ada pada Pasal 11 ini, itu sebagian besar tidak ada kemandiriannya. Mereka tergantung pada siapa … mungkin kalau dia di bawah, dari kepala bagian maka dia akan tergantung kepada perintah kepala bagian. Jadi, itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang administratif walaupun ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bertanggung jawab kepada dokter, bertanggung jawab ketika ada terkait dengan pelayanan-pelayanan medis. Untuk Bapak ketahui bahwa sebagian dari Pasal 11 itu, itu tidak bersinggungan dengan pasien. Itu untuk Bapak ketahui, tidak bersinggungan dengan pasien.

27

Kemudian ciri yang kedua adalah pada pengambilan putusan profesi itu. Pada pengambilan putusan profesi itu harus ada keyakinan, Pak. tidak semua itu ada keyakinan. Dia lebih … pengambilan putusan lebih pada SOP. Saudara periksa misalnya analis laboratory, itu sudah ada SOP-nya, Pak. Ketika Bapak datang, diambil darah, cara mengambil darahnya, apa yang harus step-stepnya itu sudah jelas. Setelah itu, Bapak disuruh diberikan botol untuk pergi ke toilet mengambil urine. Jadi, itu ada SOP yang tidak bisa dilewati begitu saja.

Tapi pada seorang dokter dan dokter gigi tidak ada begitu, Pak. Ketika dia membuka operasi perut, di sana ditemukan misalnya ada tumor ovari yang besar, lapangan operasi begitu tidak bisa lagi diuraikan, banyak cairan di dalam, mungkin juga ada darah, nanah, dan sebagainya. Tidak bisa kelihatan mana pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena. Dia harus mengambil keputusan ini. Wah, ini operable, saya harus tutup ini. Kalau saya ambil malah … itu harus ada keputusan secepat yang dilakukan oleh seorang dokter dan itu membutuhkan keyakinan. Kalau dokter yang peragu, kalau dokter yang tidak bisa berpikir cepat itu seharusnya tidak boleh menjadi dokter itu. Itu yang kedua, Pak.

Kemudian yang ketiga, dokter … bapak … dokter dan dokter gigi itu diawasi oleh tiga norma. Tadi sudah saya sampaikan, Pak, dan norma itu saling kait-mengait. Begitu dia ada pelanggaran etik, itu pintu masuk untuk pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran hukum. Di tenaga medis yang lain, tidak dikenal itu, Pak. Kemudian yang keempat, tadi saya sudah menyebut, Pak. Bahwa di common law, kita tidak menganut … sistem hukum kita bukan common law, tapi kita bisa belajar karena di sini belum diatur. Captain of the ship itu adalah dokter, Pak, bukan hanya di kamar operasi. Keliru itu kalau mengatakan di kamar operasi. Di seluruh tindakan kedokteran, itu di radiologi, di mana-mana, dokter adalah nakhoda kapal. Sekali lagi, bukan hanya di kamar operasi. Bahwa itu dimulai dari kasus di kamar operasi, ya. Tetapi ilmu itu kemudian berkembang … ilmu itu kemudian berkembang. Kemudian yang terakhir, tadi saya sudah sebut, Bapak. Bahwa dalam upaya kesehatan, dokter dan dokter gigi itu, Pak, dokter dan dokter gigi itu sangat jelas bersentuhan langsung … Bapak bertanya, Pak. Bapak tolong dengar saya, Bapak bertanya. Dalam … dokter dan dokter gigi itu berhubungan langsung dengan … dengan … dengan pasien. Yang lain, Pak, radiografer, barangkali berhubungan langsung dengan pasien. Tapi, ada juga radiografer yang di belakang. Jadi, upaya kesehatan itu, Pak, konkret membedakan. Itu yang pertama.

Yang kedua, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ada kewenangan, Pak, yang berbeda. Kalau tenaga medis itu, Pak, tadi saya sudah sebut bahwa memiliki pengetahuan, keterampilan … memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam rangka melakukan tindakan

28

kedokteran yang tujuannya tadi itu tiga, Pak, membebaskan dari penyakit atau mengobati, membebaskan dari rasa sakit dan sensor, serta mengurangi kecacatan dan mereduksi komplikasi. Dalam keadaan seperti itu, Pak, dia harus ada kewenangan … harus ada kewenangan. Dan kewenangan inilah yang menjadi kompetensi terkait dengan kompetensi. Yang lain itu tidak … tidak seperti itu, Pak.

Memang ada nurse, ada kewenangan. Bidan juga punya kewenangan. Dan itu kewenangan, kewenangan yang limited lisence. Dia juga punya izin dan terbatas. Ada batasannya itu, Pak. Dia boleh menyuntik, menyuntikkan apa? Itu ada, jelas. Dalam izin, itu dicantumkan. Jadi, di situlah perbedaannya, Pak, sehingga saya ingin mengatakan … atas pertanyaan Bapak ini, saya ingin menyatakan satu hal bahwa undang-undang ini yang Bapak tanya atau yang sedang diuji ini, secara administratif benar. Mengatur itu sudah benar itu, Pak, memang harus diatur … harus diatur. Tetapi, sayangnya tidak aspiratif. Itu yang barangkali dapat menjawab pertanyaan Bapak nomor 2.

Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan … pertanyaan dari Pemerintah. Apakah tenaga kesehatan yang lain bisa memberikan pelayanan mandiri? Jawabnya bisa. Dia diberi izin untuk … apalagi daerah-daerah terpencil, tidak ada dokter, tidak ada tenaga kesehatan, dan lain-lain, dia bisa melakukan semuanya. Tidak ada masalah itu. Harus … harus diberi izin untuk dia melakukan, tentu sesuai dengan kewenangan, pengetahuan, keterampilan yang dia miliki. Di Papua, Pak, di Papua itu masih banyak yang … wilayah-wilayah rumah sakit yang dokternya sangat terbatas dan itu dukungan kesehatan diberikan oleh … apa namanya … oleh perawat.

Pertanyaan kedua, ruang menteri ketika memberikan pasal terkait dengan Pasal 11 ayat … ayat (1). Ya, Pasal 11 ayat (1) huruf m yang berbunyi bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam a, b, c, d, e, sampai m adalah tenaga kesehatan lain. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada bisa muncul dengan perkembangan teknologi dan sebagainya … perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan sebagainya. Itu bisa saja muncul sebuah pekerjaan baru, sebuah job baru, sehingga itu akan ditempatkan di situ.

Pak, izin, saya ingin menyampaikan pada Bapak. Di situlah bedanya, Pak. Bahwa kesehatan dengan … mungkin dengan profesi yang lain, di kesehatan tidak ada yang ujug-ujug, Pak. Tidak ada yang tiba-tiba, ndak ada. Biasanya terjadi perkembangan di luar negeri 10-15 tahun, baru dia masuk ke Indonesia. Saya memberitahu kepada Bapak, di Amerika, seorang sonografi atau echocardiology, penata echocardiology, itu sudah ada 20 tahun yang lalu. Sekarang, di Indonesia itu baru dua orang, tiga orang di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Tidak ada ujug-ujug, Pak. Dan kalau toh ujug-ujug, itu dia sangat berlangsung lama, sehingga penempatan tenaga kesehatan lain, bagi saya … saya belajar juga dari Prof. Ibu Maria Farida, saya kira

29

beliau akan memberi pertimbangan bahwa dengan membuka tenaga kesehatan lain, memberikan kesan kepada kita bahwa ini yang saya sebut dengan sangat terburu-buru. Bolehkan Bapak mengucapkan kepada saya satu saja, job kesehatan yang ada yang tidak masuk pada a sampai l ini, tolong bapak ucapkan satu saja.

Ini tidak dicermati dengan baik, pemberian tenaga kesehatan lain ini bagi saya adalah pintu masuk untuk mengatakan bahwa undang-undang ini dipersiapkan dengan sangat tidak hati-hati, terburu-buru, dan maaf boleh saya katakan, menggambarkan rendahnya pengetahuan legal drafting di instansi pemerintah.

Mengenai penyelundupan, apakah kalau ada yang tidak cocok dengan naskah akademik penyelundupan, saya pikir ya. Kita tahu kita sedang berhadapan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene pendekatannya politis. Tetapi kementerian yang kuat persoalan-persoalan … maaf … kementerian yang memiliki kemampuan dalam legal drafting, kementerian yang memiliki, departemen yang memiliki perencanaan perundang-undangan yang baik dengan kemampuan harmonisasi dengan undang-undang yang lain yang baik, tidak akan meluncurkan itu naskah akademik dan undang-undang yang berbeda ke DPR. Di sana pendekatannya politis seharusnya itu oleh kementerian asal, Pak, yang membuat itu semakin baik. Kalau tidak, maka kualitas dan mutu undang-undang kita seperti ini, begini … akan begini-begini saja.

Dua puluh tahun yang lalu, Pak, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 itu sudah sangat bagus. Saya anggap legal drafting Undang-Undang Nomor 23 jauh lebih baik, dari … jauh lebih baik daripada undang-undang ini. Kita tidak usah malu-malu untuk mengatakan bahwa legal drafting yang diajukan oleh penginisiatif ini sangat buruk. Bapak bisa lihat, di semua hampir semua undang-undang, setelah pasal-pasal yang mengatur pidana, ketentuan pidana, biasanya itu sudah masuk merupakan bab terakhir. Tapi di undang-undang ini, Bapak, saya ingin mengatakan pada Bapak, setelah undang-undang ketentuan pidana, ada Undang-Undang Ketentuan Peralihan Bab 15, Bab 16, ketentuan Penutup. Sudah ditutup muncul lagi pasal-pasal lain, ini menunjukkan bagi saya bahwa tidak dipersiapkan dengan baik. Dan ini juga satu koreksi untuk kita bersama bahwa ada kementerian-kementerian Republik ini yang harus tetap memperkuat legal draftingnya. Tidak bisa kita harap semuanya dari DPR, Pak, DPR itu pendekatannya tentu politis. Agak berbeda dengan kita yang ada di departemen. Saya kira itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Muhammad Nasser. Prof. Budi, saya persilakan.

30

53. AHLI DARI PEMERINTAH: BUDI SAMPURNA Terima kasih, Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Majelis Konstitusi, perkenankan kami … saya menjawab beberapa pertanyaan. Tadi … terutama juga terima kasih pada kuasa Pemohon, yang sudah mengatakan bahwa semuanya yang saya sampaikan sudah sama dengan apa yang dipikirkan oleh beliau meskipun sebetulnya harus kita perjelas dulu sebentar, sedikit, bahwa betul konsil itu memang dibutuhkan dan konsil itu independen di dalam melaksanakan tugasnya, tapi ternyata independensi tadi atau pelaksanaan tugasnya itu terletak difungsi konsil masing-masingnya ya, sehingga nanti kalau masuk kemudian dengan undang-undang Nakes itu kemudian akan berdiri KTKI, dimana kemudian konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi juga mandiri di sana, di dalamnya hanya berada di dalam naungannya saja maka kurang lebih masih tetap sama. Independensi konsil kedokteran dan konsil kodokteran gigi akan masih tetap sama jadi dengan sebelumnya.

Demikian juga hal yang serupa juga terjadi di negara lain, saya kira yang paling bagus kita bisa lihat adalah di Australia yang tadi jelas. Kemudian, independensi konsil tadi tidak sama dengan independensi dokter, nanti kita lihat, ya. Pada waktu kita bicara tentang dokter, maka sebetulnya tadi sudah juga diuraikan oleh saksi … oleh Ahli dari Pemohon bahwa kebebasan atau otonomi dari dokter dan dokter gigi itu tidak 100%, dia masih dibatasi dengan banyak hal, pertama adalah tentu saja persetujuan pasien, itu jelas. Tanpa persetujuan pasien, dokter/dokter gigi tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau pasien sedang tidak bisa memberikan persetujuan, maka ada orang lain yang akan melakukannya yaitu proksi konsen, kita bisa meminta pada keluarganya yang terdekat atau dan seterusnya. Banyak hal yang bisa … ada urut-urutanya yang diatur dengan peraturan menteri.

Yang kedua adalah profesi kedokteran sendiri yang mengatur sedemikian rupa dengan etik, disiplin, dan standar tadi. Tiga-tiganya akan mengatur dokter, sehingga dokter tidak melulu 100% bebas, tidak. Dia harus tetap mengikuti etiknya di dalam membuat keputusan harus ada ethical decision making.

Kemudian dalam membuat pelaksanaan bagaimana dia memberikan suatu pelayanan, maka ada standarnya meskipun standar tadi tidak kaku, tetapi standar itu memberikan rambu-rambu pada dokter untuk melakukannya, sehingga dengan demikian tidak bebas 100%. Ahli Pemohon juga tadi sudah mengatakan bahwa salah satu standar yang paling detail adalah SOP. Sebetulnya masih banyak yang lain yang tidak cukup detail, tetapi rambu … merupakan rambu-rambu bagi para profesi dokter dan dokter gigi.

Kemudian tentang … saya … maaf, kembali ke KTKI tadi. KTKI dipertanyakan oleh karena independen, disebutkan independen, tetapi keputusan dari konsil tentang pendisiplinan kalau tidak memuaskan para

31

dokternya, maka dia akan bisa mengajukan keberatan ke menteri. Sebetulnya prinsipnya adalah keberatan atau banding itu adalah hak setiap orang yang disangka melakukan sesuatu, meskipun kemudian itu sudah diputuskan pada level … kalau di pengadilan … kalau di dalam hukum kita mengenal pengadilan tingkat pertama, kemudian tingkat banding, dan seterusnya. Nah, disiplin juga seperti itu kalau kita lihat mencontoh PP 53 tentang pendisiplinan tenaga … aparatur sipil negara, juga akan ada pengaturan seperti itu, ada banding. Kesempatan banding adalah merupakan hak setiap orang.

Nah, pada kasus kita adalah pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang dipersoalkan adalah mengapa keberatan itu diajukan ke Menteri Kesehatan? Kita mengacu pada beberapa hal yang berlaku di beberapa negara dan juga beberapa instansi. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya pada waktu kita bicara tentang ketenagakerjaan, maka proses yang terjadi di dalam … pada waktu awal, maka juga dapat diajukan ke Menteri Tenaga Kerja, sedangkan kita … di kita terutama adalah di kesehatan karena tenaga kesehatan itu adalah sesuatu yang spesifik dan memang di dalam salah satu penugasan yang diberikan pada Menteri Kesehatan salah satunya adalah termasuk melakukan PPSDM. Kita punya badan PPSDM yang di dalamnya adalah termasuk pembinaan, pengawasan, dan pengembangan tenaga kesehatan. Tentu saja meskipun kita bisa mengatakan bahwa Menteri Kesehatan itu sebetulnya bidangnya adalah lebih ke hal administratif … tadi oleh Pemohon disebut administratif, tetapi sebetulnya tanggung jawab pokoknya adalah ada di dalam Menteri Kesehatan, sehingga kalau ada apa-apa persoalan, maka Presiden akan bertanyanya kepada Menteri Kesehatan. Mengapa? Oleh karena tugas-tugas pemerintah itu dibagi habis di dalam seluruh … di dalam kabinet. Jadi, seluruh menteri itu memiliki wilayah kerjanya sendiri.

Institusi lain yang berada di dalam pemerintahan, tetapi masih di dalam koordinasi atau di dalam wilayahnya kesehatan, maka dia wajib berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan seperti BKKBN dan Badan POM misalnya. Demikian juga berlaku untuk lembaga nonstruktural. Keberatan yang diajukan kepada Menteri Kesehatan harus dianggap ini sebagai keberatan atau proses administratif atau disiplinan … kedisiplinan pendisiplinan, sehingga tentu saja masih dalam wilayah otoritasnya atau kewenangannya Menteri Kesehatan.

Nah, yang … kemudian yang dilakukan dalam undang-undang ini adalah memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengurus, mengatur bagaimana tata kerjanya. Jadi, sebetulnya dipentingkan di sini adalah bahwa orang mempunyai hak untuk banding dan kemudian banding itu bagaimana diaturnya, nanti diatur oleh Menteri Kesehatan, sehingga nanti sama kemudian … apa … yang seperti dilakukan di Singapura misalnya, mereka banding ke Menteri Kesehatan, tetapi kemudian Menteri Kesehatan akan memerintahkan pada satu tim untuk melakukan

32

itu. Bisa juga melakukannya dengan mengembalikan kembali kepada konsilnya tadi untuk melakukan perbaikan.

Hal yang sama sebetulnya juga dilakukan oleh PTUN pada waktu ada kasus semacam ini diajukan ke PTUN, maka PTUN juga dapat mengatakannya seperti itu, mengembalikannya kepada instansi yang melakukan … mereka melakukan putusan TUN dan seterusnya.

Selain itu, kita juga pahami bahwa di dalam peraturan di bawahnya nanti harus diatur sedemikian rupa bahwa ada kriteria tertentu yang mana yang bisa diajukan banding sama seperti di tempat lain juga sama kalau kita lihat berbagai konsil di negara-negara lain juga mengatur hal yang sama. Jadi, ada kriteria kapan dia boleh banding dan kapan tidak, dan bagaimana tata caranya. Kadang mereka membandingnya boleh ke court of appeal, ada yang melakukannya langsung ke high court, dan seterusnya. Saya kira ini bisa kita contoh nanti pada waktu membuat peraturan menteri di dalam bagaimana pengaturannya tadi. Kemudian tentang KTKI yang bertanggung jawab kepada Presiden … sori … maaf … Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggungjawab pada Presiden, tapi sekarang KTKI bertanggung jawab pada Presiden melalui menteri. Ini sebetulnya panjang prosesnya. Saya kira saksi dari pemerintah sebelumnya sudah menjelaskannya bagaimana proses itu terjadi dan adalah suatu keputusan … kesepakatan bersama bahwa boleh ada, tetapi harus melalui tadi konsepnya sebetulnya yang tadi bahwa pekerjaan pemerintah itu dibagi habis di menteri, sehingga kalau di menteri tadi di bidang menteri tadi masih ada beberapa hal dan kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang lain, maka mereka ini harus berada di dalam koordinasi menteri tadi. Nah, tinggal kita yang harus menyesuaikan yang mana koordinasinya itu bidangnya apa dan independensinya di mana. Sebetulnya koordinasi ini bisa dilakukan dalam bentuk administratif melalui … itu adalah pengertiannya adalah administratif, sedangkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dari konsil tetap independen dan itu sudah dinyatakan di dalam pasal di dalam undang-undang. Kemudian tentang standar pendidikan dan standar kompetensi. Sepakat bahwa kedua standar ini memang bukan menteri kesehatan yang menetapkan, tetapi tentang standar pendidikan itu diatur di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatakan bahwa standar nasional pendidikan itu untuk masing-masing itu ditetapkan atau disahkan oleh … saya lupa nomenklaturnya … disahkan atau ditetapkan oleh menteri, sementara memang Undang-Undang Praktik Kedokteran sebelumnya mengatakan bahwa standar pendidikan profesi dokter itu disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan itu adalah yang … yang pada waktu kita membahas Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini dibahas lama, tetapi itulah yang … yang akan yang hasil akhirnya adalah seperti itu tadi. Kalau

33

ditanya apakah masih independen KTKI, masih karena yang kita bicarakan adalah urusan keprofesian. Pengaturan keprofesian itu masih tetap independen, tidak ada yang campur mencampurinya. Saya kira tadi saksi Bapak Trihono juga sudah menjelaskan bagaimana MTKI yang selama ini dibuat dengannya dengan peraturan menteri dan di sana adalah melakukan pengaturan yang sama kurang lebih dengan KKI, tetapi untuk tenaga kesehatan ternyata juga tidak dicampuri apa-apa oleh Menteri Kesehatan.

Kemudian, tadi Pemohon mengatakan bahwa … Kuasa Pemohon, maaf … Konsil Kedokteran Indonesia itu harus memiliki suatu kompetensi tersendiri. Betul tadi memang untuk melakukan satu registrasi tentu saja dia harus memiliki suatu kemampuan itu atau kewenangan itu dan juga dia … untuk itu, dia harus membuat satu ketentuan tentang bagaimana persyaratan-persyaratan registrasi.

Nah, kemudian STR tadi masih tetap diputuskan. Jadi, dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan masih tetap sama bahwa registrasi itu tetap dilaksanakan oleh konsil masing-masing, tidak ada yang dipegang oleh menterinya tadi. Sebetulnya sama, masih.

Kemudian, tentang standar pendidikan tadi kalau saya masih mengatakan standar pendidikan. Tadi di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran di sana dijelaskan di sana bahwa disusun oleh stake holder. Jadi, termasuk KKI di sana ikutan di dalam membuatnya, kemudian ditetapkan, dan kemudian disahkan jadi … oleh menteri. Jadi, menteri hanya terakhir saja. Akhirnya … sebetulnya hanya formalitas atau membuat itu menjadi formal. Membuat formal ini saya kira penting karena suatu standar umumnya menjadi punya … memiliki kekuatan hukum kalau disahkan oleh penguasa atau otoritas … ya otoritas tadi.

Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab semua. Izin, Bapak/Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya menyudahi jawaban saya.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Prof.

Silakan, Pak Trihono, ada satu atau dua pertanyaan tadi.

55. SAKSI DARI PEMERINTAH: TRIHONO Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk pertanyaan pertama saya rasa sudah dijawab oleh Ahli dari Pemohon bahwa memang ada kewenangan terbatas, jadi itu dimungkinkan.

34

Yang kedua tentang tukang pijit dan jamu tadi. Yang masuk dalam MTKI adalah yang berpendidikan, Pak, jadi sekarang sudah ada Akademi Kesehatan Tradisional di Solo itu sudah ada dan sudah meluluskan D3, ini yang masuk dalam ... yang di bawah kami, sedangkan yang tukang pijit, jamu yang tidak dalam pendidikan itu, tidak masuk. Itu yang diserahkan kepada kami adalah yang sudah lulus D3.

Ini mengantisipasi karena kalau kita ingin maju jamu dan tradisional itu, maka pengelolaannya harus mempunyai body of knowledge, harus mempunyai kemampuan analisis yang besar. Kalau seperti ini mau tenaganya terbatas pendidikannya, jamu tidak akan berkembang. Itu sebabnya kenapa kemudian yang masuk dalam binaan ini khususnya adalah yang sudah lulus D3. Terima kasih.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto. Silakan.

57. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Ini untuk bisa Prof. Budi, bisa juga Pak Dr. Nasser. Di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran itu ada dua konsil ya, antara ... ada konsil ... Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, ya. Lalu kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 setelah kita lihat ada pengelompokan tenaga kesehatan dimana kedokteran ... dokter dan dokter gigi itu digabung menjadi satu kelompok tenaga kesehatan yaitu tenaga medis. Nah, Undang-Undang Nomor 36 menentukan bahwa satu kelompok tenaga kesehatan hanya boleh memiliki satu konsil. Nah, apa kira-kira efek, Pak Nasser, kalau konsil … apa ... kedokteran gigi dan ... dokter dan dokter gigi itu digabung dalam satu konsil, apakah itu memungkinkan? Terima kasih.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, mungkin dua-duanya bisa menjawab, Pak Dr. Nasser dulu (...)

35

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Ada tambahan, Yang Mulia, sekalian (...)

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT Prof. Budi dulu, silakan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Yang Mulia, ada tambahan sedikit saja, sekalian dijawab.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sedikit saja, jangan panjang lebar karena waktunya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau menyampaikan klarifikasi dan meluruskan, kepada Prof. Budi. Di dalam yurisprudensi MK bahwa dokter dan dokter gigi atau tenaga medis itu terikat dengan tiga norma: norma etika, norma disiplin, dan norma hukum. Pertanyaan saya adalah ketika terjadi kasus tertentu dibawa ke MKDKI, apakah itu menguji norma etika, norma disiplin, atau norma hukum, apakah Menteri Kesehatan yang adalah administrative base itu punya kewenangan menguji norma disiplin? Yang kedua, Pasal 1 angka 1 disebutkan jenis tertentu memerlukan kewenangan. Jadi tafsir saya, ada jenis tenaga kesehatan di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kalau ada jenis tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi, apakah masih punya argumentasi dan justifikasi untuk disebut sebagai independen? Terima kasih.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan. Siapa dulu, silakan. Prof. Budi dulu juga tidak masalah. Silakan dulu. Oh, ya.

65. AHLI DARI PEMERINTAH: BUDI SAMPURNA Mohon izin, Bapak/Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi. Pak Nasser biasa bercanda, Pak, jadi mohon maaf tadi ada selingan.

36

Di dalam Undang-Undang Nomor 29 betul ada dua konsil yaitu KK (Konsil Kedokteran) dan KKG (Konsil Kedokteran Gigi), tadi sudah kita ... sudah saya uraikan panjang bagaimana organisasi itu.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, itu dokter dan dokter gigi digabungkan? Tidak, Pak. Profesinya dikelompokkan ke dalam tenaga medis, sama seperti KKI itu juga kedokteran. Begitu kita mengatakan kedokteran, maka di dalamnya tersebut juga kedokteran dan kedokteran gigi gitu, diartikan atau dimaknai seperti itu. Nah, hal yang sama di kita, begitu kita mengatakan tenaga medis, maka di dalamnya ada dokter dan ada dokter gigi, tetapi konsilnya tetap dua, Pak. Bahkan di sini betul-betul terpisah yang namanya KK dan KKG itu terpisah dua masing-masing konsil yang independen, berdiri sendiri, gitu.

66. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebentar, Pak. Coba nanti kita perhatikan pasal-pasal yang lain. Di beberapa ... ada pasal yang sementara diuji juga di MK malah, pasal yang mereka keberatan karena ada ketentuan bahwa masing-masing tenaga kesehatan, masing-masing kelompok tenaga kesehatan itu hanya boleh ada satu konsil, itu lagi kita uji juga, Pak.

Jadi, soal kefarmasian, di dalam kefarmasian itu tenaga kesehatan kefarmasian terdiri dari beberapa disiplin, lalu mereka keberatan karena undang-undang ini menegaskan bahwa masing-masing kelompok hanya boleh ada satu konsil. Nah, ini nanti kita ... tapi terima kasih informasinya, nanti kami akan lebih dalami lagi.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan diteruskan.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: BUDI SAMPURNA Boleh saya melanjutkan?

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

70. AHLI DARI PEMERINTAH: BUDI SAMPURNA Jadi, dokter dan dokter gigi terpisah konsilnya masing-masing. Tentang farmasi memang agak sulit itu karena sebetulnya kita harus merujuk dari PP nya nanti.

37

Kemudian, ini yang kita ... yang tadi pertanyaan Pemohon adalah tentang bahwa yang dilakukan atau ada tiga norma yang diuji yaitu etika, disiplin, dan hukum. Di dalam MKDKI memang bukan ketiga-tiganya, hanya disiplin karena kalau urusan etika itu dikembalikan kepada organisasi profesi, sedangkan urusan hukum tentu saja diserahkan pada hukumnya.

Jadi, disiplin ini adalah ... nah, disiplin ini yang masalah oleh karena disiplin itu diartikan bisa dua hal, jadi disiplin profesinya sendiri, satu lagi adalah disiplin dalam arti hukum administratif. Nah, ini yang sulit buat kita karena kata pendisiplinan atau pemberian sanksi disiplin umumnya dikaitkan dengan hukum admininstratif dan ini mengakibatkan kita memang agak bingung dan faktanya memang apa yang dilakukan memang kurang lebih mencampurkan itu tadi. Di dalam MKDKI dia akan bisa memutuskan bahwa suatu dokter atau dokter gigi itu melanggar suatu tata cara disiplin tertentu dan kemudian sanksinya itu salah satu adalah mencabut izin STR-nya tadi dan pencabutan STR ini dinilai oleh para ahli hukum biasanya mengatakan ini adalah juga suatu keputusan publik, keputusan tata usaha negara atau karena dia juga lembaga negara, sehingga oleh karena itu ada sebagian yang kemudian diajukan ke PTUN dan seterusnya. Masalah kita memang di sana, kita inginnya sebetulnya disiplinnya adalah disiplin betul-betul keprofesian gitu, tetapi dalam praktik oleh karena mau enggak mau di dalam pelaksanaan tadi untuk memproteksi masyarakat itu salah satunya adalah kita mencabut atau menghindari orang/praktisi yang tidak bagus yang tidak etis, tidak sesuai standar itu jangan ketemu dengan masyarakat, dicabut izinnya itu. Jadi, sehingga mengakibatkan ada semacam tercampurnya antara keprofesi ... disiplin profesi dengan adminsitrasi ... hukum administratif.

Oleh karena kenyataannya itu, maka saya ambil contoh di Singapur, dia juga memberikan peluang untuk bandingnya adalah atau mengajukan keberatan, bukan bandingnya ya, mengajukan keberatannya kepada menteri, nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh menteri adalah membuat peraturan tentang bagaimana tata cara menangani keberatan tadi, sehingga sangat mungkin peraturan ini akan mengambalikannya kepada konsilnya sendiri tadi, ya atau dalam hal ini MKDKI kalau kedokteran dan dokter gigi atau konsil pada masing-masing kalau tenaga kesehatan yang lain.

Nah, bagaimana tata caranya itu sedang kita pelajari seperti juga kita bisa mencontoh apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di negara Singapura dan Malaysia. Jadi, itu adalah konsep yang ingin dibangun. Tentang nakes yang tidak punya kewenangan, ini agak sulit kita mengatakan nakes yang tidak ada kewenangan karena tenaga kesehatan sebetulnya masing-masing punya kompetensi yang ... sekecil apa pun dia punya kompetensi dan kompetensi itu menimbulkan

38

kewenangan. Saya ambil contoh yang paling kecil di antara kita seluruhnya adalah di tenaga kesehatan itu adalah tenaga flipotomi ... flipotomis. Orang yang mengambil darah, sampel darah dari orang untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, ternyata mereka hanya dilatih beberapa lama, satu tahun, dan kemudian menjadi tenaga kesehatan.

Nah, ini juga yang harus kita upgrade karena sebetulnya teorinya kita mengatakan di Undang-Undang Nakes harus tiga tahun. Jadi, mereka harus kita tambah pendidikannya, tidak hanya dengan satu tahun cukup. Ini adalah contoh apa kewenangan mereka? Kewenangan mereka tetap ada, mengambil darah tadi karena itu untuk melukai orang dan punya risiko. Tidak semua orang yang diambil darahnya senyum-senyum, banyak yang nangis, teriak-teriak, dan bahkan ada yang pingsan dan ini adalah masalah yang harus diatasi itu. Saya kira masing-masing nakes ada kewenangannya karena kompetensinya masing-masing dan ada risiko yang dihadapinya, sehingga dia punya aturannya sendiri, ada etikanya bagaimana melakukannya, standar sendiri, dan kemudian juga harus diatur. Itulah yang sebetulnya yang ada di dalam tenaga kesehatan. Sekecil apa pun mereka, sebetulnya mereka juga tenaga yang bisa mencederai pasien, sehingga konsep kita yang sekarang lebih mementingkan patient center atau masyarakat ... berpusat pada masyarakat dengan patient safety, maka kita sangat memeperhatikan hal itu, sehingga kalau bisa mereka tidak punya peluang untuk mencederai pasien.

Terima kasih.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Nasser, ada? Silakan.

72. AHLI DARI PEMOHON: M. NASSER Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Saya ingin kalau diperkenankan, saya sebetulnya ingin menjawab mengenai pertanyaan Yang Mulia Bapak Hakim Aswanto yang menanyakan mengenai 2 konsil ini. Saya … jawaban saya sebetulnya sama dengan Prof. Budi karena dalam Pasal 34 ayat (3) itu menyebut bahwa konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Jadi, masih tetap punya 2 konsil, konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi.

Namun, saya hanya ingin menyampaikan, Pak bahwa ayat ini, ayat (3) dari Pasal 34 ini membuktikan pada kita, Pak bahwa ada … ini undang-undang adalah undang-undang setengah hati karena pada ayat (3) ini diakui keberadaan dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, tetapi

39

pada pasal-pasal yang lain, Undang-Undang Praktik Kedokteran itu dihilangkan, bahkan juga ada yang dimanipulasi. Bila diperkenankan, saya sebetulnya ingin lewat Kuasa Pemohon, bila diperkenankan, saya ingin menambahkan sebuah fakta dan data lain yang juga akan memberikan pada kita gambaran, gambaran bahwa sangat berbahaya memberikan kewenangan pada eksekutif. Saya punya perkara pidana yang sangat berat dan sangat mengecewakan hati, tapi atas intervensi oknum birokrasi, pidana itu hilang. Ini sangat berbahaya, Bapak/Ibu Hakim yang saya muliakan. Menurut saya, dari pengalaman saya 4 tahun menjadi Komisioner Kompolnas, intervensi-intervensi itu banyak dan menurut saya intervensi terhadap praktik kedokteran itu cukup berbahaya.

Sebetulnya, kalau juga diperkenakan saya ingin menambah 1 menit, Pak. Bahwa apa yang disampaikan tadi oleh … boleh saya menanggapi apa yang disampaikan Prof. Budi, Pak? Kalau diperkenankan?

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak boleh saling menanggapi.

74. AHLI DARI PEMOHON: M. NASSER Oh, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf untuk itu.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya kira itu tadi tambahan keterangan bisa saja nanti disampaikan pada Kuasa Hukum, nanti akan diserahkan pada Majelis untuk memperkaya … apa … sama yang tadi, apa yang diuraikan yang di dalam keterangannya itu masih ada yang kurang ditulis di sini nanti ditambahkan. Baik. Rangkaian persidangan pada siang hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Saya akan menanyakan pada Pemerintah karena giliran pemerintah yang terakhir ini, apakah masih mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup?

Silakan, Ibu, lama suaranya enggak didengar soalnya di persidangan ini.

76. PEMERINTAH: TRI TARAYATI Terima kasih, Ibu dan Bapak Hakim. Kami rasa sudah cukup dari pihak Pemerintah. Boleh, Bapak, kami sedikit menambahkan mengenai undang-undang ini, Pak? Diizinkan?

40

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT Atau nanti di dalam kesimpulan boleh. Di dalam kesimpulan saja.

78. PEMERINTAH: TRI TARAYATI Oh, ya, baik. Dari Pemerintah cukup, Pak. Terima kasih.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara Nomor 82/PUU-XIII/2015 sudah selesai karena Pemohon juga sudah selesai, cukup kesempatannya dan Pemerintah sudah menyatakan cukup, maka yang terakhir adalah menyerahkan kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan menurut versi Pemohon bagaimana, menurut versi dari Pemerintah bagaimana.

Kesimpulan bisa diserahkan pada langsung Kepaniteraan, tidak ada persidangan lagi, pada hari Kamis, 29 Oktober 2015, paling lambat pada pukul 10.00 WIB. Sekali lagi saya sampaikan, seluruh rangkaian persidangan sudah selesai yang terakhir adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak, dari Pemohon dan Pemerintah paling lambat diserahkan pada hari Kamis, 29 Oktober 2015, pada pukul 10.00. Dengan tadi struktur dari Pemohon dan dari Pemerintah. Baik. Sidang selesai dan ditutup.

Jakarta, 22 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.