lp2kd sumatera selatan tahun 2014 · bantuan hukum (lbh) palembang, ketua kongres advokat indonesia...
TRANSCRIPT
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-1
BAB 3
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI SUMATERA SELATAN
3.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan memerlukan langkah-
langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka
mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh
dan mengembangkan kehidupan bermartabat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan
Presiden RI No. 13 Tahun 2009 tentang Penangggulangan Kemiskinan.
Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga
kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok
orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum
meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air
bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau
ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi
perempuan maupun laki-laki.
Sejalan dengan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, arah kebijakan
penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan juga mengacu pada tiga jalur strategi
pembangunan yaitu :
• Pro-Pertumbuhan (pro-growth), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim
investasi.
• Pro-Lapangan Kerja (pro-job), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya
menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan indutri yang
kondusif.
• Pro-Masyarakat Miskin (pro-poor), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat
agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan
dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi perdesaan.
Terkait tentang regulasi di Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanggulangan
Kemiskinan masih sebatas Keputusan Gubernur. Sementara untuk target kemiskinan sudah
dicantumkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013, dimana
penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan di Sumatera Selatan. Terkait
penggunaan data kemiskinan (targetting) belum dibuatkan regulasinya tapi hanya berupa
himbauan kepada TKPK Kabupaten/Kota yang selalu disampaikan pada saat rapat koordinasi.
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-2
3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Di samping program penanggulangan yang berasal pemerintah pusat, Provinsi Sumatera
Selatani di era kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 memiliki cukup
banyak program yang merupakan icon dari Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya memberikan
manfaat langsung kepada masyarak utamanya masyarakat miski. Program tersebut adalah :
3.2.1 Program Berobat Gratis
• Program Berobat Gratis berlangsung sejak 22 Januari tahun 2009
• Program Berobat Gratis di launching oleh Menteri Kesehatan RI dan disaksikan
Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR RI dan 15 Bupati/Walikota Sumatera Selatan
• Pelayanan Kesehatan Berobat Gratis yang dijamin adalah pengobatan, pencegahan
kecacatan, dan kematian.
Dasar Program
• Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2009 Nomor 2
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan
Semesta (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA).
• Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 Maret 2009 Nomor 23 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan
Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta)
• Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 April 2009 Nomor:
460/1213/Bappeda/2009 tentang Sharing Dana Kabupaten/Kota Sekolah dan
Berobat Gratis
Tujuan dan Sasaran
• Program berobat gratis bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan
terhadap seluruh penduduk Sumatera Selatan agar tercapai derajat kesehatan
masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
• Sasaran berobat gratis adalah seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang belum
terjamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lainnya seperti Askes, Asabri,
jamkesmas, jamkes swasta, jamkes mandiri dan jamsostek.
3.2.2 Program Sekolah Gratis
• Program Sekolah Gratis dimulai sejak bulan Juli tahun 2009 / Tahun ajaran baru
2009.
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-3
• Bantuan dana Program Sekolah Gratis:
2011 2012 2013 2014 2015
SD/MI Rp. 10.000/bln Rp.10.000/bln Rp.120.000/thn Rp.120.000/thn Rp.120.000/thn
SMP/MTs Rp. 15.000/bln Rp.15.000/bln Rp.180.000/thn Rp.180.000/thn Rp.180.000/thn
SMA/MA Rp. 90.000/bln Rp.100.000/bln Rp.1.200.000/thn Rp.1.200.000/thn Rp.500.000/thn
SMK Rp. 100.000/bln Rp.200.000/bln
(SMK Teknik),
Rp.153.000/bln
(SMK Non
Teknik)
Rp.2.4000.000/thn
(SMK Teknik)
Rp.1.800.000/thn
(SMK Non
Teknik)
Rp.2.4000.000/thn
(SMK Teknik)
Rp.1.800.000/thn
(SMK Non
Teknik)
Rp.1.4000.000/thn
(SMK Teknik)
Rp.800.000/thn
(SMK Non
Teknik)
Dasar Program
• Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2009 Nomor 3 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera
Selatan.
• Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 14 Mei 2009 Nomor 31 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan.
• Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 April 2009 Nomor :
460/1213/Bappeda/2009 tentang Sharing Dana Kabupaten/Kota Sekolah dan
Berobat Gratis.
Tujuan dan Sasaran
• Program sekolah gratis bertujuan untuk meringankan beban orangtua/wali siswa dari
kewajiban membayar operasional sekolah.
• Sasaran program sekolah gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD/SDLB/MI,
SMP/SMLB/MTS, SMA/SMALB/MA/SMK baik negeri maupun swasta kecuali
Sekolah Standar Nasioanal (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)
dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
3.2.3 Program Bantuan Hukum Gratis
• Peluncuran program bantuan hukum gratis dilangsungkan di auditorium Bina Praja
Pemprov Sumsel pada tanggal 13 Februari 2009.
• Program bantuan hukum gratis di Provinsi Sumsel merupakan program bantuan
hukum gratis pertama di Indonesia.
• Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Program Bantuan
Hukum Gratis di Sumsel dilakukan antara Gubernur dengan Ketua Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI)
Sumsel dan ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Perasi) cabang Palembang.
• Program Bantuan Hukum Gratis ini sejalan dengan peraturan pemerintah No 83
tahun 2008 serta pasal 22 UU advokat. Pemberian bantuan hukum gratis kepada
masyarakat tidak mampu merupakan suatu kewajiban dan tugas advokat.
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-4
3.2.4 Program Pembangunan 2000 Rumah Murah
• Pada tanggal 7 April tahun 2009, di kawasan Jakabaring telah di launching program
“Shelter for all” atau “Perumahan Untuk Semua”
• Pembangunan 2000 unit rumah sehat dan sederhana diperuntukan bagi 1000 PNS,
Guru dan anggota TNI/Polri yang berlokasi di Jakabaring dengan tipe 36 dan 1000
Buruh yang berlokasi di Gandus dengan tipe 21.
• Program ini telah mendapat dukungan dari 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Sumatera Selatan.
3.2.5 Program Perlindungan Sosial
Merupakan program perlindungan sosial masyarakat dan merupakan bantuan
langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi
beban hidup rumah tangga/keluarga/penduduk miskin. Program – program yang
termasuk dalam klasifikasi perlindungan sosial, meliputi :
• Raskin
• Program Keluarga Harapan
• Pelayanan Sosial Bagi Lansia
• Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar
• Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Berat
• Program Penyandang Cacat
• Program Lanjut Usia
• Program Kesejahteraan Anak Terlantar
• Program Kesejahteraan Sosial Balita Terlantar
• Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan
• Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
• Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum
• Program Korban NAPZA
• Program Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3.2.6 Program Peningkatan Akses Pelayanan Dasar
Merupakan program pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan
dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi
dan mempermudah akses terhadap kebutuhan dasar penduduk/masyarakat di bidang
pendidikan, kesehatan dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Program – program yang
termasuk dalam klasifikasi pelayanan dasar, meliputi :
• Bantuan Operasional Sekolah
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-5
• Perumahan Layak Huni
• Beasiswa bagi Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
• Gizi Anak Sekolah
• Beasiswa Miskin SMA/SMK/MA dan PT
• Jamkesmas & Jamkesda
• Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas
• Revitalisasi Program KB
• Program Penderita Penyakit Katastropik
• Program Penurunan Angka Kemiskinan dan Kelaparan
• Program Perbaikan Gizi Masyarakat
• Program Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI
• Program Mencapai Pendidikan Untuk Semua
• Program Penurunan Angka Kematian Anak
• Program Penurunan Angka Kematian Ibu
• Program Kependudukan & Keluarga Berencana
• Program Pengendalian Penyakit HIV/AIDS, Malaria, dan TB
• Program Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Air Minum yang Layak
• Program Pengelolahan Sumberdaya Air
• Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastrukstur Pemukiman
• Program Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sanitasi Dasar Layak
3.2.7 Program Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan
peranan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Program – program yang termasuk
dalam klasifikasi pemberdayaan masyarakat, meliputi :
• Pemberdayaan UMKM
• PNPM Mandiri
• Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
• Program Komunikasi Adat Terpencil (KAT)
• Program Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
• Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
berbasis Pemberdayaan
• Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
• Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
• Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-6
3.2.8 Program Dukungan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif
Merupakan program dukungan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, investasi,
stabilitas harga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta beberapa program
peningkatan aksesibilitas masyarakat lainnya. Program – program yang termasuk dalam
klasifikasi pembangunan ekonomi yang inklusif, meliputi
• Kredit Usaha Rakyat (KUR)
• Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
• Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
• Program Penciptaan Teknologi dan Varietas unggul berdaya saing.
• Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
• Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
• Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah
• Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat
3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan
3.3.1 Pendapatan Daerah
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014
Gambar 3.1 Perkembangan Komposisi Penerimaan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2014
Berdasarkan gambar grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2008-2014 anggaran pendapatan
Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan ini disebabkan
adanya peningkatan dari masing-masing sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang pada tahun 2008 hanya sebesar Rp. 832.676,- miliar menjadi Rp. 2.482,10,-. miliar pada tahun
2014. Peningkatan juga terjadi pada sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dana perimbangan dari
Rp. 1.499,91,- miliar pada tahun 2008 menjadi 3.841,4,- miliar pada tahun 2014. Peningkatan
pendapatan Provinsi Sumatera Selatan juga dipacu dari adanya peningkatan pendapatan lain-lain
yang sah, yaitu dari Rp. 8,210 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp. 813.335 miliar pada tahun 2014.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lain-lain yang sah 8.210 9.419 59.419 11.789 834.421 836.456 813.335
Dana Perimbangan 1.499.910 1.500.610 1.575.610 1.859.991 2.205.078 2.644.843 3.841.412
PAD 832.676 1.035.105 1.360.105 1.385.852 1.899.650 2.287.016 2.482.129
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
Juta
an R
up
iah
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-7
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2008 2009 2010 2011
Pelayanan Umum Lingkungan Hidup Pariwisata dan Budaya
Ketertiban Umum Perumahan dan Fasilitas Umum Pendidikan
Ekonomi Kesehatan Perlindungan Sosial
3.3.2 Analisis Belanja Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2013
Gambar 3.2 Perkembangan Komposisi Pengeluaran (Menurut Fungsi) Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2011
Berdasarkan gambar grafik terlihat bahwa perkembangan pengeluaran selama periode 2008-2011
terus mengalami perubahan untuk masing-masing fungsi pengeluaran. Pada tahun 2008
pengeluaran terbesar untuk pelayanan umum tetapi komposisinya mengalami penurunan pada tahun
2009 dan 2010. Penurunan pengeluaran juga terjadi untuk perumahan dan fasilitas umum selama
periode 2008-2009 tetapi kemudian kembali meningkat untuk periode 2009-2010. Jenis pengeluaran
yang mengalami peningkatan pada perode 2008-2009, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, dan
ketertiban umum. Sedangkan pengeluaran yang relatif tetap adalah pada sector ekonomi.
Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pengeluaran kesehatan
dan pendidikan menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan
melalui perbaikan kualitas sumberdaya manusia baik melalui peningkatan kualitas pendidikan
maupun kualitas kesehatan.
Jutaan Rupiah
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-8
3.3.2.1 Komposisi Belanja - Menurut Fungsi
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014 Gambar 3.3 Komposisi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 jenis pengeluaran yang terbesar adalah
untuk pelayanan umum, dan komposisi pengeluaran lain yang cukup besar adalah untuk perumahan
dan fasilitas umum, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan
upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan jalan memberikan proporsi anggaran yang
besar untuk bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas infrastruktur melalui
pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas umum sudah cukup baik. Melalui anggaran yang cukup
besar pada sektor-sektor yang terkait dengan pengentasan kemiskinan diharapkan akan tingkat
kemiskinan dimasa mendatang akan semakin menurun.
269.582
371.148
4.299.194
71.123
534.305
16.665
829.514 32.804
76.936
Kesehatan
Pendidikan
Pelayanan Umum
Ketertiban dan Ketentraman
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan FasilitasUmum
Pariwisata dan Budaya
Perlindungan Sosial
Jutaan Rupiah
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-9
3.3.2.2 Komposisi Belanja - Menurut Urusan
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014
Gambar 3.4 Komposisi Belanja Menurut Urudan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 -2014
Gambar di atas juga memperlihatkan bahwa selama periode 2008-2014, komposisi pengeluaran
yang cukup besar adalah untuk bidang pemerintahan umum, pekerjaan umum, pendidikan dan
kesehatan. Dilihat dari perkembangan pengeluaran, bidang pemerintahan umum pada tahun
2012-2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pekerjaan umum paling besar pada
tahun 2013 dan terendah pada tahun 2009, bidang pendidikan paling tinggi pada tahun 2010 dan
paling rendah pada tahun 2008, bidang kesehatan paling tinggi pada tahun 2009 dan paling
rendah pada tahun 2008. Dilihat dari perkembangan anggaran kesehatan tahun 2014
mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2013, sementara untuk bidang pendidikan
relatif sama dengan tahun 2013. Dari perkembangan pengeluaran tersebut dapat disimpulkan
bahwa program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik.
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Transmigrasi
Perindustrian
Perdagangan
Kelautan dan Perikanan
Pariwisata
Energi dan Sumberdaya Mineral
Kehutanan
Pertanian
Perpustakaan
Ketahanan Pangan
Komunikasi dan Informatika
Kearsipan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepegawaian
Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemuda dan Olah Raga
Kebudayaan
Penanaman Modal
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tenaga Kerja
Sosial
Lingkungan Hidup
Perhubungan
Perencanaan Pembangunan
Pekerjaan Umum
Kesehatan
Pendidikan
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-10
3.3.2.3 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014
Gambar di atas menggambarkan tentang keterkaitan antara anggaran kesehatan dengan Jumlah
Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan. Kenaikan anggaran kesehatan menjadi 420,049 juta
pada tahun 2010 tidak memberikan dampak menurunnya jumlah kematian bayi di Sumatera Selatan
malah sebaliknya jumlah kematian bayi pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Begitu juga pada tahun 2011 anggaran kesehatan mengalami penurunan menjadi 335,210
juta, namun jumlah kematian bayi juga menurun dari tahun sebelumnya, begitu juga untuk tahun 2013
dimana anggaran kesehatan menurun menjadi 176,965 tapi justru kematian bayi pun menurun. Hal ini
mengindikasikan bahwa anggaran kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh langsung
terhadap penurunan kematian bayi di Sumatera Selatan.
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014
Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran pendidikan dengan APK SMA
Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2008-2010
menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, hal ini relevan dengan peningkatan APK SMA.
Namun demikian pada tahun 2011-2013 anggaran pendidikan berfluktuatif, dimana pada tahun 2011
menurun dari tahun 2010 namun APK SMA mengalami peningkatan, sementara pada tahun 2012
anggaran pendidikan menurun kembali dari tahun 2011 tapi APK SMA justru meningkat. Begitu juga
pada tahun 2013 anggaran pendidikan mengalami peningkatan tapi APK SMA di Sumatera Selatan
malah menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan anggaran pendidikan di
Provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh atau tidak relevan terhadap kenaikan ataupun penurunan
APK SMA di Sumatera Selatan.
40
5.8
98
42
0.0
49
33
5.2
10
26
6.0
16
17
6.9
55
26
9.5
82
79
161
138
174,00
123,00
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
0
50
100
150
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anggaran Kesehatan Jumlah Kematian Bayi
24
4.5
63
46
0.6
69
59
3.3
59
29
8.2
18
28
1.0
96
33
7.0
21
54,72 61,27 60,87 63,12
69,00 62,78
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Anggaran Pendidikan (Jutaan Rupiah) APK SMA Provinsi
Jutaan Rupiah
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-11
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014
Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara Anggaran Perlindungan Sosial dengan tingkat
kemiskinan di Sumatera Selatan. Anggaran perlindungan sosial di Provinsi Sumatera Selatan dari
tahun 2008-2014 menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, terutama pada tahun 2013
peningkatan anggaran perlindungan sosial yang cukup signifikan dari tahun 2012, walaupun tingkat
kemiskinan di Sumatera Selatan pada tahun 2013 tersebut justru mengalami peningkatan. Namun
demikian secara keseluruhan peningkatan anggaran perlindungan sosial di Provinsi Sumatera Selatan
relevan dengan penurunan tingkat kemiskinannya. Peningkatan anggaran perlindungan sosial dari
Rp. 61,763 juta tahun 2012 menjadi Rp.76,936 juta pada tahun 2013 berhasil menurunkan tingkat
kemiskinan dari 14,06% tahun 2012 menjadi 13,91% pada tahun 2013.
3.3.2.4 Anggaran Pembangunan Manusia
Bidang Kesehatan
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2013
Gambar 3.5 Komposisi Anggaran Kesehatan Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
18
.96
3
19
.63
0
19
.77
1
31
.00
4
38
.66
8
61
.76
3
76
.93
6
17,67
15,68 14,80
13,95 13,48 14,06 13,91
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anggaran Perlindungan Sosial (Jutaan Rupiah) Tingkat Kemiskinan Sumsel
21 3
14 0
17
5
4
0 3
10
7
23
7 1 8
12
4.0
04
24
5.0
52
13
5.8
88
17
8.1
07
12
7.5
29
10
5.5
30
16
7.8
27
77
.25
8
64
.92
5
67
.93
1
11
8.3
04
68
.20
4
10
3.3
09
58
.52
8
48
.74
5
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
0
5
10
15
20
25
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2013 Anggaran Kesehatan Tahun 2013 (Jutaan Rp)
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-12
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa Kabupaten yang memiliki anggaran terbesar di bidang
kesehatan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebesar Rp.245,052 juta sedangkan yang
terkecil di Kota Lubuk Linggau yaitu sebesar Rp. 48,745 juta. Sementara untuk anggaran kesehatan
di daerah perkotaan di Sumatera Selatan paling tinggi di Kota Prabumulih sedangkan paling rendah
di Kota Lubuk Linggau. Jumlah kematian bayi tertinggi di Kota Palembang dan terendah di
Kabupaten Lahat dan OKUS. Dari 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan terdapat 6
Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah kematian bayi tinggi namun tidak diiringi dengan anggaran
kesehatannya yaitu: Palembang, OKU, Musi Rawas, Muara Enim Ogan Ilir dan Kota Lubuk
Linggau.
Bidang Pendidikan
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2013
Gambar 3.6 Komposisi Anggaran Pendidikan Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
Berdasarkan anggaran pendidikan di masing-masing kabupaten/kota, ternyata Kabupaten Banyuasin
merupakan daerah yang memiliki anggaran bidang pendidikan paling besar, sedangkan yang paling
rendah adalah OKUT. Apabila dilihat dari APK SMA tahun 2013 yang tertinggi adalah Kabupaten
Lahat dan yang terendah adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Walaupun Kabupaten Banyuasin
merupakan Kabupaten yang memiliki anggaran bidang pendidikan paling tinggi di antara
Kabupaten/Kota lainnya, namun tidak diiringi dengan tingginya capaian APK SMAnya. Selain
Banyuasin, 14 kabupaten/Kota lainnya memiliki capaian APK SMA lebih tinggi dibandingkan
dengan anggaran yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran bidang pendidikan di
Kabupaten/Kota tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capaian APK SMA di daerah.
59,21
48,83
69,43
87,86
48,00 42,27
49,67
65,78 59,31
71,93 74,63 73,00 76,66
81,98
62,87
44
6.4
40
63
7.7
97
37
9.4
23
56
0.8
61
51
7.6
21
33
1.6
31
1.2
22
.08
6
16
1.8
80
12
8.2
19
20
3.6
03
57
4.5
24
40
8.1
01
38
2.1
36
22
0.6
08
15
3.0
28
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
APK SMA Tahun 2013 Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2013 (Jutaan Rp)
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-13
3.3.2.5 Bidang Perlindungan Sosial
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2013
Gambar 3.7 Komposisi Anggaran Perlindungan Sosial Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran perlindungan social dengan tingkat
kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2013. Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran bidang
perlindungan social yang paling tinggi adalah Kabupaten Lahat sedangkan yang paling rendah
adalah Kabupaten Empat Lawang. Namun demikian walaupun paling tinggi anggaran perlindungan
sosialnya namun Kabupaten Lahat merupakan Kabupaten yang paling tinggi juga tingkat
kemiskinannya di Sumatera Selatan. Sementara 14 Kabupaten/Kota lainnya tingkat kemiskinannya
rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan anggarannya.
12,31
15,82 14,26
18,61 17,85 18,02
12,28 11,57
10,28
13,86 13,10 13,36
11,23
9,00
14,37 8
.58
8
17
.14
9
24
.83
2
61
.76
3
23
.60
3
18
.75
2
8.9
76
10
.28
0
13
.36
5
20
.90
8
7.3
10
24
.95
2
18
.95
5
13
.50
4
10
.13
0
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
Tingkat Kemiskinan Tahun 2013 Anggaran Bidang Perlindungan Sosial Tahun 2013
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-14
Rekomendasi Anggaran Pembangunan Manusia
Anggaran pembangunan manusia sangat erat kaitannya dalam pengembangan Sumber daya
manusia dimana merupakan salah satu faktor dalam penurunan angka kemiskinan di suatu
daerah. Apabila anggaran yang difokuskan dalam pengembangan SDM tinggi, bukan tidak
mungkin kualitas SDM di daerah tersebut juga tinggi. Banyak indikator dalam
mengembangkan SDM, mulai dari dasar hingga kepada pengembangan keahlian profesi
manusia itu sendiri yang dapat dibagi dalam beberapa bidang diantaranya kesehatan,
pendidikan dan perlindungan sosial.
3.3.2.6 Anggaran Infrastruktur
Bidang Infrastruktur Dasar
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2013
Gambar 3.8 Komposisi Anggaran Perumahan dan Fasilitas Umum Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran perumahan dan fasilitas umum
dengan capaian proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Sumatera Selatan tahun 2013.
Anggaran perumahan dan sanitasi yang paling tinggi adalah di Kabupaten Lahat sedangkan yang
paling rendah adalah di kota Lubuk Linggau. Namun demikian capaian proporsi rumah tangga
dengan sanitasi layak di kota Lubuk Linggau paling tinggi di antara Kabupaten/Kota lainnya di
Sumatera Selatan. Terdapat 2 Kabupaten yang memiliki anggaran tinggi tapi tidak diiringi dengan
tingginya capaian proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak.
64,50
35,64
65,69
45,98
37,70 44,28 42,55
28,98
58,31
50,94
37,93
78,19
68,01
47,77
84,39
37
5.0
91
34
8.6
16
49
4.7
68
1.0
73
.89
5
80
5.6
20
14
7.7
49
11
0.2
63
19
5.7
82
33
8.6
90
22
8.1
82
23
5.6
64
27
8.3
29
34
3.8
50
14
7.7
67
86
.54
4
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Proporsi RT dengan Sanitasi Layak (%) Perumahan dan Fasilitas Umum
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-15
3.3.2.7 Pertumbuhan Ekonomi / Ekonomi
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2011
Gambar 4.9 Komposisi Anggaran Ekonomi menurut Fungsi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010
Berdasarkan gambar grafik di atas terlihat Kabupaten yang memiliki anggaran paling besar
di bidang ekonomi adalah Kabupaten Musi Rawas, sedangkan yang paling kecil adalah
Kota Prabumulih. Sedangkan jika dilihat dari harga rata-rata beras kualitas sedang ternyata
harga tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dan terendah terdapat di Kabupaten
Ogan Ilir dan Banyuasin yang merupakan sentra beras di Sumatera Selatan.
-
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
6
7
x 1
00
00
Rata-rata Harga Beras Sedang (dalam ribu) 2009 Anggaran Bidang Ekonomi 2010
LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-16
Rekomendasi Anggaran Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Anggaran untuk infrastruktur khususnya untuk bidang perumahan dan fasilitas umum terus
mengalami peningkatan. Urutan kabupaten/kota menurut anggaran untuk bidang perumahan
dan fasilitas umum adalah : Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan ilir, Muara Enim,
Palembang, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Lahat, Lubuk
Linggau, OKU Selatan, OKU Timur, Empat Lawang dan Pagar Alam
Anggaran untuk bidang pangan ekonomi terutama untuk subsidi harga beras juga mengalami
peningkatan. Urutan kabupaten/kota menurut anggaran bidang ekonomi tahun 2010 adalah:
Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Palembang, Lahat, Muara Enim,
Banyuasin, OKU Timur, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Ogan ilir, OKU
Selatan dan Prabumulih.