TERPAPAR suara bising yang keras secara terus-menerus, terutama di tempat kerja, dapat meningkatkan risiko dua kali lipat lebih terkena penyakit jantung. Para pria muda yang juga perokok dan terus-menerus terpapar kebising-an memiliki risiko tertinggi.

Demikian hasil penelitian para peneliti dari School of Enviromen-tal Health University of British Co-lumbia di Vancouver, Kanada, yang dipublikasikan pada Rabu (6/10). Penelitian dilakukan terhadap 6.307 orang berusia 20 tahun.

Ketua tim peneliti, Dr Wen Qi Gan, dari universitas tersebut menyebutkan suara bising yang dimaksud bukan cuma musik keras atau suara percakapan orang, melainkan juga suara bising dari industri pertambangan, pemotongan kayu, dan lain-lain. “Kontrol kebisingan sangat penting untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan kebisingan. Jika memungkinkan, lindungilah diri Anda dari paparan kebisingan yang berlebih,” ujar Wen.(*/Healthday News/X-8)

M E D I A I N D O N E S I A . C O M JUJUR BERSUARA JUMAT, 8 OKTOBER 2010 | NO.10818 | TAHUN XLI | 28 HALAMANAP

Layanan Berlangganan & Customer Service

SMS: 08121128899T: (021) 5821303

No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com

Rp2.900/eks(di luar P. Jawa Rp3.100/eks)

Rp67.000/bulan(di luar P.Jawa + ongkos kirim)

Li Na masih Beri Negerinya Harapan Setelah rekannya berguguran, Li Na ternyata bisa bertahan dan mampu menembus babak perempat final China Terbuka.Olahraga, Hlm 26

EDITORIAL

SEJAK lama bangsa ini terkenal memiliki semangat pantang menyerah. Sejak lama pula bangsa ini tersohor dengan sema-ngat perjuangan. Kentalnya heroisme itu membuat bangsa ini mampu melawan dan lepas dari penjajahan.

Sayangnya, semangat itu hanya hebat di era perjuangan. Kini, setelah 65 tahun merdeka, semangat itu kian luntur. Yang muncul malah sebaliknya, semangat gampang menyerah dan tabiat mencari solusi yang gampangan.

Itulah yang pernah terjadi dalam beberapa waktu lalu, ke-tika privatisasi sejumlah sektor strategis, terutama BUMN, dilakukan secara gampangan. Terlepasnya perusahaan teleko-munikasi dan perbankan ke tangan asing membuat negara tak lagi memiliki politik pengendalian secara penuh.

Ironisnya, langkah seperti itu dilakukan dengan argumen konyol. Ketika pemerintah selalu defi sit dalam merancang APBN, maka dengan gampangnya BUMN-BUMN gemuk dijual ke tangan asing.

Padahal, banyak langkah lain yang bisa diambil bila defi sit anggaran ingin dikurangi. Mulai dari bagaimana menekan tingkat kebocoran dan memperkecil korupsi, membuat langkah-langkah efi siensi, hingga memaksimalkan potensi sumber daya alam yang be-lum tersentuh.

Namun, pilihan-pilih an alternatif itu seperti ter-kubur oleh gairah mudah menyerah dan tabiat men-cari solusi yang gampangan. Tak peduli kepentingan dan kedaulatan negara terga-daikan, yang penting dana bisa didapat untuk menutup kurangnya modal.

Beruntung, sedikit demi sedikit privatisasi BUMN secara ugal-ugalan itu mu-lai dikoreksi. Kementerian BUMN bertekad untuk te-tap menguasai 60% saham BUMN di tangan pemerintah, dan berjanji tidak akan meng-utak-atik ketentuan itu.

Karena itu, kita tidak juga lelah untuk selalu mengingatkan agar komitmen itu dipegang teguh. Termasuk di antaranya rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuka opsi pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta kepada pihak asing.

Bandara berkelas internasional itu memang tidak bisa dibanggakan. Mulai dari akses ke bandara yang kebanjiran, calo yang berkeliaran, preman, pedagang asongan, kerapnya listrik padam, hingga tidak berfungsinya radar pengatur lalu lintas pesawat karena usang. Bandara Soekarno-Hatta jelas memerlukan pemugaran dan pengembangan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, termasuk peningkatan ke-mampuan SDM-nya.

Akan tetapi, semua itu bukanlah persoalan yang tidak dapat diatasi oleh anak bangsa sendiri. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara yang sangat strategis dan jelas amat menguntungkan. Karena itu tidak heran jika dua pengelola bandara terbaik di dunia, yakni manajemen Schipol, Belanda dan Changi, Singapura, mengajukan diri menjalin kerja sama mengurus Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri BUMN sudah menegaskan bahwa kesempatan pihak asing untuk terlibat dalam pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta akan dibatasi pada investasi pengembangan infrastruktur dan pembenahan tata kelola saja. Adapun pengelolaannya tetap diserahkan kepada PT Angkasa Pura II.

Kita dukung pembatasan campur tangan asing itu. Kita juga dukung agar tekad itu bukan sekadar pembatasan, tapi juga menyadari dampaknya, siapa mendapatkan apa. Janganlah nanti setelah asing masuk, tapi anak bangsa menjadi anak tiri dan BUMN gigit jari.

Bandara Soekarno-Hatta harus dapat dibikin menjadi baik dengan sepenuhnya pengendalian dan pengelolaannya tetap di tangan anak bangsa sendiri, di tangan PT Angkasa Pura II. Syaratnya, BUMN ini harus membenahi diri. Itulah watak tidak gampang menyerah.

Jika mental gampang menyerah diterus-teruskan, saking putus asanya kita melihat kelakuan wakil rakyat, DPR pun pantas di-outsourcing ke pihak asing.

Jangan Gampang Menyerah

Jika mental gampang menyerah diterus-teruskan, saking putus asanya kita melihat kelakuan wakil rakyat, DPR pun pantas di-outsourcing ke pihak asing.”

Anda ingin menanggapi ”Editorial” ini, silakan kunjungi:mediaindonesia.com

PAUSE

Bising dan Sakit Jantung

FREDY

yang meminta agar SBY ditang-kap saat berada di Belanda.

SBY membandingkan per-lakuan pemerintah Belanda itu dengan perlakuan pemerintah Indonesia saat kunjungan Ratu Beatrix dan PM Balkenende ke Indonesia. Kedua tamu ne-gara itu diterima meriah dan bersahabat.

Presiden Yudhoyono juga he ran dengan pengadilan yang begitu cepat menyidangkan gugatan RMS. “Tuntutan dia-

jukan 4 Oktober, pe ngadilan memu-tuskan menggelar sidang 5 Oktober. Saya kira itu pe-ngadilan tercepat di dunia,” tuturnya.

Terkait jadwal ulang kunjungan SBY ke Belanda, Menlu Marty Na-talegawa menga-takan tidak perlu tergesa-gesa.

Dalam menang-gapi penundaan kunjungan itu, mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan seharusnya pe-merintah tidak memberi ruang bagi RMS.

Seusai meresmikan Galeri Unit Donor Darah PMI di Mal Metropolitan, Bekasi, kemarin, Kalla mengatakan cara yang bijaksana adalah mengabaikan kelompok separatis itu, bukan menanggapinya secara serius.

Meski tuduhan pelanggaran HAM dan permintaan SBY di-tangkap sudah ditolak, masih ada dua isu yang belum dipu-tuskan. Yakni soal lokasi per-makaman pendiri RMS Chris Soumokil dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Malu-ku Selatan. (GG/Jer/X-4)

mustain@mediaindonesia.com

Presiden tidak perlu terburu-buru berkunjung ke Belanda.

Akhmad Mustain

MESKI pengadilan lokal Den Haag, Belanda, meno-lak gugatan ak-

tivis Republik Maluku Selatan (RMS), Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono tetap kecewa kepada Belanda.

SBY tidak bisa mengerti bahwa kunjungan Presiden yang resmi diundang Ratu Beatrix dan pe-merintah Belanda justru disambut pengadilan yang menyidangkan gu-gatan RMS dengan permintaan agar menangkap di-rinya saat berkun-jung ke Belanda, 6-8 Oktober.

Kekecewaan itu dikemukakan SBY saat membuka rapat kabinet bi-dang Polhukam di Jakarta, kemarin. Saat menjelas-kan kembali alasan penundaan kunjungannya, SBY mengata-kan memahami pemerintah Be-landa tidak dapat mencampuri pengadilan. ‘’Tetapi saya diun-dang Ratu dan Perdana Menteri Belanda. Pengadilan adalah bagian dari sistem nasional Be-landa, ha ruskah sidang digelar untuk menyambut kedatangan saya?” kata SBY.

Dia menambahkan, sidang itu melanggar etika dan tata krama hubungan antarbangsa.

Semestinya SBY bertolak ke Belanda pada Selasa (5/10), tetapi dibatalkan pada menit-menit terakhir. Pembatalan mendadak itu karena pada hari yang sama Pengadilan Den Haag menyidangkan gugatan Presiden RMS John Wattilete

Menhut Akui EksploitasiHutan Wasior Berlebihan

SBY KecamPengadilanBelanda

tambang tembaga dan emas Batu Hijau, Kabupaten Sum-bawa Barat, Nusa Tenggara Barat, kemarin.

Eksploitasi ini, menurut Zulkifl i, bisa disebabkan dua hal, yakni pemekaran wi layah dan pembalakan liar (illegal logging). Pemekaran wilayah menyebabkan kawasan hutan berubah menjadi kota. Soal siapa pelaku pembalakan liar, Zulkifli mengatakan mung-kin dilakukan perusahaan-perusahaan lama. “Tak ada jalan lain, penegakan hukum harus dilakukan terhadap para pelakunya,” tuturnya.

Manajer Desk Bencana Ekse-kutif Walhi Irhash Ahmady

mengata-kan sekitar 3 0 % - 4 0 % hutan di k a w a s a n

BENCANA dahsyat banjir ban-dang di Kota Wasior, Kabupa-ten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, merupakan bala-san dari alam akibat eksploitasi hutan Wasior secara berlebihan. Bencana bak tsunami Aceh itu me ngakibatkan 80% infrastruk-tur hancur dan puluhan orang tewas.

“Jika eksploitasi dilakukan berlebihan secara sewenang-wenang, alam punya cara ter-sendiri untuk membalas,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada pers saat pena-naman pohon gaharu di lokasi

Pimpinan DPR DapatMosi tidak PercayaPERTEMUAN pimpinan DPR dengan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo tidak ha nya menuai kecaman anggota Ko-misi III DPR, tetapi juga ber-implikasi lebih jauh.

Komisi III DPR yang membi-dangi masalah hukum dan ber-tugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri itu mengga-lang mosi tidak percaya terha-dap pimpinan dewan. Mereka mulai mengumpulkan tanda tangan menggalang dukungan mosi tidak per-caya tersebut.

“ S a y a h e r a n pimpinan tidak cakap memimpin, tetapi dipertahan-kan. Fraksi-fraksi sebaiknya meng-ganti pemimpin-nya yang tidak bisa memim-pin,’’ ujar anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun (F-PDIP), salah satu penanda tangan mosi, saat jeda rapat dengar pendapat dengan KPK, kemarin.

Mosi tidak percaya ditanda-tangani semua fraksi di Komisi III termasuk Demokrat. Dua anggota F-PD, Ruhut Sitompul dan Edi Sitanggang, ikut me-nandatangani mosi itu.

Pada Rabu (6/10) pimpinan DPR mengundang Timur mem-bahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Pertemuan di pimpin Ketua DPR Marzuki Alie dan dihadiri lengkap em-pat wakil ketua, yakni Anis Matta, Pramono Anung, Taufi k Kurniawan, dan Priyo Budi Santoso.

Menurut Gayus, mekanisme dan hal-hal terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan untuk Timur menjadi kewenangan Ba-dan Musyawarah DPR. “Bukan

tu gas pimpinan DPR,” cetusnya.

Anggota Komisi III Martin Hutaba-rat (Gerindra) me-nambahkan, mosi tidak percaya pen-ting untuk melu-ruskan agar per-

temuan serupa tidak terjadi lagi. “Pertemuan itu terkesan ada tes babak pertama,’’ katanya.

Saat menanggapi mosi tidak percaya itu, Priyo tidak ambil pusing. “Silakan lakukan apa saja,” kata dia.

Menurut Priyo, sebenarnya pertemuan itu hanya silatura-him. Namun, Martin menam-bahkan, lebih etis silaturahim dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan. (NJ/Ide/X-4)

Hutan Suaka Alam Gunung Wondiboi dan kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cendera-wasih mengalami alih fungsi.

Akibatnya, Kali Angris dan Kali Kiot meluap dan memba-wa bencana bagi Wasior. “Ada aktivitas penebangan kayu se-jak 1990-an,” ungkapnya.

Korban tewas akibat banjir bandang Wasior diperkirakan masih banyak yang belum di-te mukan.

Sebagian besar para korban ter timbun reruntuhan rumah, terjebak di dalam kubangan lumpur, atau ikut hanyut ke laut saat air banjir menyapu Kota Wasior.

Musibah yang melanda Wa-sior mendapat perhatian dunia internasional. Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton menyampaikan ke-prihatinan terhadap banjir di Wasior. (YR/FO/Tup/*/X-6)

Berita terkait hlm 7

DAMPAK BANJIR BANDANG: Sebuah perkampungan di Kota Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, porak-poranda setelah diterjang banjir bandang, Rabu (6/10). Petugas membongkar bantuan dari pemerintah untuk para korban bencana (foto bawah).

Kirimkan tanggapan Andaatas berita ini melalui

mediaindonesia.com atau e-mail:interupsi@

mediaindonesia.com

SB YudhoyonoPresiden RI

RUMGAPRES/ABROR AP/ABDUL MUIN

ANTARA/JHUDA