BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAANATAS PENETAPAN, PENYALURAN, DAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2007 (SEMESTER I)

PADA PROVINSI LAMPUNG

AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK-RI DI BANDAR LAMPUNGNomor Tanggal : 01/LHP/XVIII.BLP/03/2008 : 31 Maret 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK-RI DI BANDAR LAMPUNGJl. Gajah Mada No. 87 Bandar Lampung 35126 Telp. (0721) 260990, Fax. (0721) 260917 Bandar Lampung, 31 Maret 2008 Nomor Sifat Lampiran Perihal : 08/S/XVIII.BLP/03/2008 : Rahasia : 1 (satu) berkas : Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan 2007 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Lampung

Kepada Yth. Gubernur Lampung di Bandar Lampung Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E UUD 1945, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan 2007 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan ini dan wajib memberitahukannya kepada BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah menerima Hasil Pemeriksaan ini. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan : 1. Yth. Angbintama V; 2. Yth. Auditor Utama KN V.

DAFTAR ISI

Halaman RESUME HASIL PEMERIKSAAN .................................................................... BAB I PENDAHULUAN ................................................................................1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 3 33

Dasar Pemeriksaan........................................................................... Standar Pemeriksaan ................................................................................ Jenis dan Tujuan Pemeriksaan ......................................................... Sasaran Pemeriksaan................................................................................Entitas yang Diperiksa .............................................................................. Tahun Anggaran yang Diperiksa............................................................... Batasan Pemeriksaan................................................................................. Metodologi Pemeriksaan........................................................................... Waktu Pemeriksaan...................................................................................

33 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 8 8 9

10. Hambatan Pemeriksaan .............................................................................

BAB II

GAMBARAN UMUM DANA PERIMBANGAN ......................................1. 2. 3. 4. 5. 6. Dasar Hukum Terkait Dana Perimbangan ................................................ Pengertian Dana Perimbangan .................................................................. Penetapan Alokasi Dana Perimbangan ..................................................... Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Perimbangan .......................... Komposisi Dana Perimbangan .................................................................. Pengelolaan Dana Perimbangan................................................................

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN DANA PERIMBANGAN ..................................1.

Dana Perimbangan Dari Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terlambat Diterima Sebesar Rp11.052.101.938,00.... 12

2.

Terdapat Keterlambatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebesar Rp931.942.160,00 dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebesar

Rp104.589.564,60............................................................................ 15

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah memeriksa Pengelolaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan Semester I Tahun Anggaran 2007. Dana Perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemeriksaan dana perimbangan meliputi pemeriksaan proses penetapan alokasi, dasar pencairan, dan ketepatan sasaran, jumlah dan waktu penerimaan Tahun Anggaran 2006 dan 2007 posisi 30 Juni 2007 pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Pemeriksaan atas dana perimbangan bertujuan untuk menilai apakah rancangan dan implementasi pengendalian intern dalam proses penetapan data alokasi, pencairan dan penerimaan dana perimbangan telah memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan dana perimbangan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana perimbangan menunjukkan bahwa dasar penetapan alokasi DAU/DAK/DBH sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, dasar pencairan DAU/DAK/DBH sudah valid namun penerimaan DAU/DAK/DBH belum tepat sasaran/jumlah/waktu. Adapun rincian pokokpokok temuan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dana Perimbangan Dari Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terlambat diterima. Hal tersebut mengakibatkan Dana Bagi Hasil WPOPDN dan PPh Pasal 21 terlambat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp11.052.101.938,00; 2. Terdapat keterlambatan penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebesar Rp931.942.160,00 dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebesar Rp104.589.564,60. Hal tersebut mengakibatkan

2

penerimaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB tidak dapat langsung digunakan sebesar Rp1.036.531.724,60, serta terdapat potensi pendapatan daerah atas jasa giro yang tidak diterima sebesar Rp800.368,36. BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Lampung agar: 1. Menegur dan memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan dhi. KPPN Kota Bandar Lampung untuk segera merealisasikan penerimaan Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sesuai dengan periodenya; 2. Menegur Kepala Biro Keuangan dan memerintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak KPPN dan Bank Lampung sehingga penerimaan Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dapat diterima tepat waktu.

Bandar Lampung, 31 Maret 2008

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK Tahun Anggaran 2007; d. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK Semester II TA 2007. 2. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Dana Perimbangan dilakukan dengan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007. 3. Jenis dan Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan Dana Perimbangan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan untuk mengetahui: a. Apakah sistem pengendalian intern penetapan alokasi, penyaluran dan penerimaan Dana Perimbangan telah memadai; b. Apakah penetapan alokasi dana perimbangan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Apakah Dana Perimbangan yang ditransfer dari APBN dan diterima di APBD telah tepat jumlah, tepat waktu dan tepat rekening. 4. Sasaran Pemeriksaan Berdasarkan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, sasaran pemeriksaan Dana Perimbangan meliputi: a. Penetapan alokasi DAU, DAK, dan DBH; b. Penyaluran DAU, DAK, dan DBH; c. Penerimaan DAU, DAK, dan DBH.

4

5. Entitas yang Diperiksa Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 6. Tahun Anggaran yang Diperiksa Pemeriksaan dilakukan atas Dana Perimbangan yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2006 dan Semester I Tahun Anggaran 2007. 7. Batasan Pemeriksaan Pemeriksaan tidak termasuk pemeriksaan atas penggunaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui mekanisme APBD, akan tetapi mencakup pemeriksaan atas penggunaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah di luar mekanisme APBD. 8. Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan dana perimbangan meliputi perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, dan pelaporan. Dalam perencanaan pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dana perimbangan dilakukan pada tiga direktorat jenderal terkait, dhi Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Anggaran pada Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat dan 243 pemerintah daerah atau 50% dari total pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan dilakukan pada KPPN untuk menilai data penyaluran dana perimbangan dan pemerintah daerah untuk memeriksa penerimaan dana perimbangan serta menilai data-data pendukung penetapan dana perimbangan pada instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dsb. Dalam pelaporan pemeriksaan, pemeriksaan dana perimbangan melaporkan berdasarkan temuan pemeriksaan dan komentar instansi yang diperoleh. 9. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 10 September s.d. 19 September 2007. 10. Hambatan Pemeriksaan Selama melakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya hambatan serta batasan oleh auditee.

BAB II GAMBARAN UMUM DANA PERIMBANGAN Gambaran umum mengenai dana perimbangan meliputi dasar hukum, pengertian, penetapan dan alokasi, anggaran dan realisasi, komposisi, dan pengelolaan dana perimbangan. 1. Dasar Hukum Terkait Pengelolaan Dana Perimbangan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; g. Peraturan pelaksana terkait lainnya. 2. Pengertian Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun

6

kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan PPh Pasal 25 dan 29, WPOPDN, PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH. 3. Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Dalam penetapan Alokasi Dana Perimbangan di Provinsi Lampung didasarkan pada: a. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tanggal 11 Desember 2005, DAU untuk Provinsi Lampung Tahun 2006 sebesar Rp460.898.000.000,00; b. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006, DAU untuk Provinsi Lampung Tahun 2007 sebesar Rp509.656.000.000,00; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.02/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

7

Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 untuk Provinsi Lampung sebesar Rp18.420.169.897,00; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 untuk Provinsi Lampung sebesar Rp20.684.330.201,00; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2007 tanggal 15 Desember 2006, perkiraan alokasi sementara DBH PPh Pasal 21, 25, dan 29 untuk Provinsi Lampung TA 2007 sebesar Rp26.193.117.582,00; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.02/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB Bagian Daerah serta PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006 untuk Provinsi Lampung sebesar Rp40.483.494.144,00 untuk PBB dan Rp8.118.701.600,00 untuk BPHTB; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB TA 2007 untuk Provinsi Lampung sebesar Rp52.666.038.000,00 untuk PBB dan Rp8.630.560.000,00 untuk BPHTB; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.02/2006 tanggal 14 Februari 2006 perkiraan alokasi DBH SDA Sektor Pertambangan Umum TA 2006 untuk Provinsi Lampung sebesar Rp360.917.500,00; i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Sektor Pertambangan Umum TA 2007 untuk Provinsi Lampung sebesar Rp67.722.254,00; j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan

8

Gas

Bumi

TA

2006

untuk

Provinsi

Lampung

sebesar

Rp117.610.000.000,00; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2007 untuk Provinsi Lampung sebesar Rp86.542.475.000,00. 4. Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Perimbangan Anggaran Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 (s.d semester I) adalah sebagai berikut:(Dalam Rupiah) No I II 1 2 3 1 2 JENIS DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI UMUM BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan ( BPHTB ) Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Pasal 21 ) BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA Penerimaan dari Pertambangan Umum Penerimaan dari Minyak dan Gas Bumi Jumlah 58.860.170.000,00 36.440.000.000,00 4.000.000.000,00 18.420.170.000,00 90.054.000.000,00 25.000.000,00 90.029.000.000,00 609.812.170.000,00 78.287.508.500,41 133,01 51.907.068.256,81 142,45 5.696.110.042,40 142,40 20.684.330.201,00 112,29 123.781.368.637,00 137,45 8.858.488,00 35,43 123.772.510.149,00 137,48 662.966.877.137,41 108,72 67.920.170.000,00 45.000.000.000,00 4.500.000.000,00 18.420.170.000,00 95.054.000.000,00 25.000.000,00 95.029.000.000,00 672.630.170.000,00 27.306.246.225,47 40,20 14.422.281.677,43 32,05 2.406.717.748,04 53,48 10.477.246.800,00 56,88 12.302.471,00 0,01 12.302.471,00 49,21 Tahun 2006 ANGGARAN 460.898.000.000,00 REALISASI % 460.898.000.000,00 100,00 Tahun 2007 ( s.d Semester I) ANGGARAN 509.656.000.000,00 REALISASI % 339.770.400.000,00 66,67

367.088.948.696,47 54,58

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Perimbangan TA 2006 sebesar 108,72% di atas anggaran, yang antara lain disebabkan penerimaan negara yang dibagihasilkan, yaitu penerimaan PBB, BPHTB, PPh Pasal 21 dan penerimaan dari Minyak dan Gas Bumi yang realisasinya di atas anggaran, sedangkan realisasi TA 2007 (sampai dengan semester I) hanya sebesar 54,58% yang disebabkan kelambatan Pemerintah Pusat dalam menyalurkan DBH khususnya DBH SDA. 5. Komposisi Dana Perimbangan Komposisi jenis Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 (s.d semester I) sebagai berikut:

9

No I II 1 2 3

JENIS DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI UMUM BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan ( BPHTB ) Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Pasal 21 ) Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA Penerimaan dari Pertambangan Umum Penerimaan dari Minyak dan Gas Bumi Jumlah

Tahun 2006 REALISASI 460.898.000.000,00 % 69,52

(Dalam Rupiah) Tahun 2007 (s.d Semester I) REALISASI 339.770.400.000,00 % 92,56

51.907.068.256,81 5.696.110.042,60 20.684.330.201,00 8.858.488,00 123.772.510.149,00

7,83 0,86 3,12 0,001 18,67

14.422.281.677,43 2.406.717.748,04 10.477.246.800,00 12.302.471,00 -

3,93 0,66 2,85 0,003 0,00

1 2

662.966.877.137 100,00

367.088.948.696,47 100,00

Realisasi jenis Dana Perimbangan yang terbesar adalah DAU yaitu sebesar 69,52% dan 92,56% dari total realisasi Dana Perimbangan tahun 2006 dan 2007 (s.d. semester I). Persentase realisasi DAU tahun 2007 sangat tinggi dibandingkan tahun 2006 karena realisasi DBH yang sangat rendah. Hal tersebut antara lain disebabkan keterlambatan penyaluran DBH oleh Pemerintah Pusat, khususnya DBH SDA. 6. Pengelolaan Dana Perimbangan Pengelolaan dana perimbangan meliputi organisasi, kebijakan, pencatatan dan pelaporan, prosedur serta pengawasan dana perimbangan. a. Organisasi Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung. Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari Bagian Anggaran, Bagian Perbendaharaan, Bagian Verifikasi, dan Bagian Pembukuan. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 diselenggarakan secara manual dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

10

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pencatatan akuntasi tersebut menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk Neraca. b. Kebijakan Dalam Tahun Anggaran 2006 dan Semester I Tahun Anggaran 2007, telah diterbitkan beberapa kebijakan dari Kepala Daerah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, antara lain : 1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006 tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006. 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2007 tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007. c. Pencatatan dan Pelaporan Setiap penerimaan Dana Perimbangan baik DAU, DAK maupun DBH Pajak/Bukan Pajak telah dicatat dalam Buku Kas Umum serta telah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Bulanan serta dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. d. Prosedur Prosedur penerimaan Dana Perimbangan oleh daerah adalah sebagai berikut : 1) DBH PBB, BPHTB dan PPh Orang Pribadi dari Pemerintah Pusat disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran berjalan yang dilakukan setiap pekan. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan realisasi penerimaan DBH SDA Tahun Anggaran berjalan dilaksanakan secara triwulan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas

11

Umum Daerah. Dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyalurannya. 2) DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyalurannya. e. Pengawasan Pengawasan penerimaan Dana Perimbangan dilakukan oleh Atasan Langsung Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan yang diantaranya dengan cara melakukan pengecekan rekening untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III HASIL PEMERIKSAAN DANA PERIMBANGAN Hasil pemeriksaan dana perimbangan meliputi: 1. Dana Perimbangan Dari Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terlambat Diterima Sebesar Rp11.052.101.938,00 Pemerintah Provinsi Lampung pada APBD Tahun Anggaran 2006 menganggarkan Pendapatan dari Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp148.914.170.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp202.068.877.137,41 (135,69%). Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah alokasi sementara dan definitif Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang terpisah. Penetapan alokasi dana sementara digunakan untuk menghitung penyaluran dana triwulan I sampai triwulan III, sedangkan penghitungan dana triwulan IV didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan I sampai triwulan III. Pencairan dana oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian memerintahkan Bank Operasional yang ditunjuk untuk mentransfer dana yang diajukan ke rekening Kas Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.02/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 diketahui bahwa alokasi anggaran sementara untuk Provinsi Lampung sebesar Rp18.420.169.897,00. Penetapan alokasi sementara ini digunakan sebagai dasar penghitungan untuk Triwulan I sampai Triwulan III. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2006 Nomor 0042.0/070.03.2/-/2006 Tanggal 28 Juni 2006 bagian

13

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPODN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 Provinsi Lampung adalah sebesar Rp27.630.254.846,00. Sedangkan untuk Triwulan IV penetapan alokasi didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2006 tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran Nomor 0059.0/070.03.2/-/2006 Tanggal 28 November 2006 yang menetapkan bagian Provinsi Lampung adalah sebesar Rp20.684.330.201,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), SPM, Buku Besar Penerimaan, dan Rekening Koran Kas Daerah Provinsi Lampung diketahui bahwa DIPA baru ditetapkan tanggal 28 Juni 2006 dan baru diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 1 Agustus 2006, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung baru dapat mengajukan SPM pembayaran Triwulan I dan Triwulan II kepada KPPN Bandar Lampung pada tanggal 03 Agustus 2006, untuk Triwulan III diajukan pada Tanggal 20 Oktober 2006, sedangkan untuk triwulan IV telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut :Triwulan I & II III No. & Tgl SPM 01/PPH/06 03-Agust-06 13/PPH/06 09-Okt-06 IV 14/PPH/06 12-Des-06 No. & Tgl SP2D 869542D/017/116 15-Agust-06 876434D/017/116 20-Okt-06 Total SKO I 525951E/017/116 18-Des-06 Total SKO II 9.632.228.263,00 18-Des-06 31-Des-06 3.296.808.463,00 6.335.419.800,00 11.052.101.938,00 9.632.228.263,00 20-Okt-06 Tanggal Realisasi 15-Agust-06 Tanggal Seharusnya 31-Mar-06 & 30-Jun-06 30-Sep-06 530.127.287,00 3.153.907.651,00 3.684.034.938,00 PPh WPOPDN (Rp) 1.060.254.000,00 PPh 21 (Rp) 6.307.813.000,00 Nilai (Rp) 7.368.067.000,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung baru dapat merealisasikan penerimaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPODN dan PPh 21 Tahun Anggaran 2006 setelah menerima penetapan DIPA Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat.

14

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 14 ayat (2) Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara triwulanan, dengan tahapan sebagai berikut: a. Penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi sementara; dan b. Penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan I sampai dengan triwulan III. Hal tersebut mengakibatkan Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 terlambat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp11.052.101.938,00. Hal tersebut disebabkan: a. DIPA atas Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 untuk triwulan I dan triwulan II terlambat ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. b. Kepala Daerah Provinsi Lampung dhi. Kepala Biro Keuangan terlambat mengajukan SPM atas pembayaran pembagian Hasil Penerimaan Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 untuk triwulan III. Atas permasalahan tersebut Kepala Biro Keuangan menyatakan bahwa keterlambatan Pemerintah Provinsi Lampung dalam merealisasikan penerimaan Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dikarenakan dokumen DIPA Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 yang dikeluarkan Departemen Keuangan baru diterima pada bulan Agustus 2006. BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Lampung agar menegur dan memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan dhi. KPPN Kota Bandar Lampung untuk segera merealisasikan penerimaan Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sesuai dengan periodenya.

15

2. Terdapat Keterlambatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebesar Rp931.942.160,00 dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebesar Rp104.589.564,60 Pemerintah Provinsi Lampung pada APBD Tahun Anggaran 2006 menganggarkan Pendapatan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp148.914.170.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp202.068.877.137,41 (135,69%). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas beberapa bukti penerimaan Bagi Hasil PBB dan BPHTB diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.02/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB Bagian Daerah Serta PBB dan BPHTB Lampung Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh memperoleh alokasi Bagi Hasil PBB sebesar Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Provinsi Rp40.483.494.144,00 dan BPHTB sebesar Rp8.118.701.600,00 telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp51.907.068.256,81 atau 125,75% dan Rp5.696.110.042,00 atau 70,16%. Sedangkan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan PMK Nomor 03/PMK/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007 dan PMK Nomor 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh alokasi Bagi Hasil PBB sebesar Rp56.666.038.000,00 dan BPHTB sebesar Rp8.630.560.000,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Agustus penerimaan PBB sebesar Rp26.476.140.615,43 atau 46,72% dan BPHTB sebesar Rp3.678.576.344,04 atau 45,31%. b. Pemerintah Provinsi Lampung menerima Bagi Hasil PBB dan BPHTB beserta Biaya Pungut PBB dan BPHTB melalui Rekening Kas Daerah

16

dengan Nomor 308.00.01.00001.1 pada PT Bank Lampung Tahun Anggaran 2006 dan 2007. c. Hasil pemeriksaan beberapa bukti pengiriman Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bandar Lampung diketahui bahwa penerimaan PBB dan BPHTB bagian Pemerintah Provinsi Lampung ditransfer melalui 3 (tiga) Bank Operasional, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Telukbetung dengan nomor 0285-01-000375-30-4 yang merupakan Rekening Kas Negara QQ. PBB Kota Bandar Lampung sebagai Bank Operasional III (BO III) PBB Kota Bandar Lampung, PT BRI Tbk. Cabang Pringsewu dengan nomor 0358.01.000003.30.6 yang merupakan BO III PBB Kabupaten Tanggamus dan PT BRI Tbk. Cabang Tanjung Karang dengan nomor 0098-01-000004-30-0 sebagai BO III PBB Kabupaten Lampung Selatan. d. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara rekening koran Bank-Bank Operasional tersebut di atas dengan rekening koran Kas Daerah Provinsi Lampung diketahui terdapat selisih pada waktu proses pemindahbukuan Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yaitu penerimaan PBB sebesar Rp931.942.160,00 penerimaan (Rp920.949.384,00 sebesar + Rp10.992.776,00) dan BPHTB Rp104.589.564,60 (Rp98.915.236,60+

Rp5.674.328,00) dengan rincian sebagai berikut: 1) Tahun Anggaran 2006 a) Untuk PBBBulan 1 Tanggal 2 SPM Nomor 3 Rupiah 4 Tanggal 5 RK (KPPN) Rupiah 6 RK (PEMDA) Tanggal Rupiah 7 8 Terlambat S. Bunga (Hari) BI 9 10 Opportunity Cost (Rp) 11= (9/360 hr) x 8 x 10 470.290,06 2.036,82 2.073,65 4.005,62

5 7 9 9

31/5/2006 31/7/2006 10/02/2006 10/02/2006

SPM.PHP.1823/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.2415/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.3281/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.3280/WPJ.28/KB.03 05/2006

677.217.693,00 5.985.765,00 6.353.304,00 12.272.534,00

20060526 20060721 20060901 20060901

677.217.693,00 5.985.765,00 6.353.304,00 12.272.534,00

20060531 20060725 20060905 20060905

677.217.693,00 5.985.765,00 6.353.304,00 12.272.534,00

2 1 1 1

12,50% 12,25% 11,75% 11,75%

17

Bulan 1

Tanggal 2

SPM Nomor 3

Rupiah 4

Tanggal 5

RK (KPPN) Rupiah 6

RK (PEMDA) Tanggal Rupiah 7 8

Terlambat S. Bunga (Hari) BI 9 10

Opportunity Cost (Rp) 11= (9/360 hr) x 8 x 10 42.635,79 75.425,27 19.723,86 1.338,05 25.534,81 5.118,53 41.839,08 7.234,43 425,90 4.471,92 702.153,79

9 10 12 12 12 12 12 12 12 12

10/02/2006 31/10/2006 29/12/2006 29/12/2006 29/12/2006 29/12/2006 29/12/2006 29/12/2006 29/12/2006 29/12/2006

SPM.PHP.3279/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.3563/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4540/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4539/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4540/WPJ.28/KB.03 05/2006 SPM.PHP.4539/WPJ.28/KB.03 05/2006 Jumlah

32.657.202,00 84.195.645,00 13.854.809,00 2.349.747,00 22.420.813,00 17.977.292,00 30.896.549,00 5.342.345,00 1.572.555,00 7.853.131,00

20060831 20061012 20061130 20061201 20061207 20061208 20061221 20061221 20061222 20061201

32.657.202,00 84.195.645,00 13.854.809,00 2.349.747,00 22.420.813,00 17.977.292,00 30.896.549,00 5.342.345,00 1.572.555,00 7.853.131,00 920.949.384,00

20060905 20061016 20061206 20061206 20061212 20061212 20061227 20061227 20061227 20061206

32.657.202,00 84.195.645,00 13.854.809,00 2.349.747,00 22.420.813,00 17.977.292,00 30.896.549,00 5.342.345,00 1.572.555,00 7.853.131,00 920.949.384,00

4 3 5 2 4 1 5 5 1 2

11,75% 10,75% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 9,75% 9,75% 9,75% 10,25%

b) Untuk BPHTBBulan 1 Tanggal 2 SPM Nomor 3 Rupiah 4 RK (KPPN) Tanggal Rupiah 5 6 RK (PEMDA) Tanggal Rupiah 7 8 Terlambat S. Bunga (Hari) BI 9 10 Opportunity Cost (Rp) 11= (9/360 hr) x 8 x 10 470.290,06 2.036,82 2.073,65 4.005,62 42.635,79 75.425,27 19.723,86 1.338,05 25.534,81 5.118,53 41.839,08

5 7 9 9 9 10 12 12 12 12 12

31/5/2006 31/7/2006

SPM.PHP.1823/WPJ.28/ KB.0305/2006 SPM.PHP.2415/WPJ.28/ KB.0305/2006

677.217.693,00 5.985.765,00 6.353.304,00 12.272.534,00 32.657.202,00 84.195.645,00 13.854.809,00 2.349.747,00 22.420.813,00 17.977.292,00 30.896.549,00

20060526 20060721 20060901 20060901 20060831 20061012 20061130 20061201 20061207 20061208 20061221

677.217.693,00 5.985.765,00 6.353.304,00 12.272.534,00 32.657.202,00 84.195.645,00 13.854.809,00 2.349.747,00 22.420.813,00 17.977.292,00 30.896.549,00

20060531 20060725 20060905 20060905 20060905 20061016 20061206 20061206 20061212 20061212 20061227

677.217.693,00 5.985.765,00 6.353.304,00 12.272.534,00 32.657.202,00 84.195.645,00 13.854.809,00 2.349.747,00 22.420.813,00 17.977.292,00 30.896.549,00

2 1 1 1 4 3 5 2 4 1 5

12,50% 12,25% 11,75% 11,75% 11,75% 10,75% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 9,75%

10/02/2006 SPM.PHP.3281/WPJ.28/ KB.0305/2006 10/02/2006 SPM.PHP.3280/WPJ.28/ KB.0305/2006 10/02/2006 SPM.PHP.3279/WPJ.28/ KB.0305/2006 31/10/2006 SPM.PHP.3563/WPJ.28/ KB.0305/2006 29/12/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/ KB.0305/2006 29/12/2006 SPM.PHP.4540/WPJ.28/ KB.0305/2006 29/12/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/ KB.0305/2006 29/12/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/ KB.0305/2006 29/12/2006 SPM.PHP.4538/WPJ.28/ KB.0305/2006

18

Bulan 1

Tanggal 2

SPM Nomor 3

Rupiah 4

RK (KPPN) Tanggal Rupiah 5 6

RK (PEMDA) Tanggal Rupiah 7 8

Terlambat S. Bunga (Hari) BI 9 10

Opportunity Cost (Rp) 11= (9/360 hr) x 8 x 10 7.234,43 425,90 4.471,92 702.153,79

12 12 12

29/12/2006 SPM.PHP.4539/WPJ.28/ KB.0305/2006 29/12/2006 SPM.PHP.4540/WPJ.28/ KB.0305/2006 29/12/2006 SPM.PHP.4539/WPJ.28/ KB.0305/2006 Jumlah

5.342.345,00 1.572.555,00 7.853.131,00

20061221 20061222 20061201

5.342.345,00 1.572.555,00 7.853.131,00 920.949.384,00

20061227 20061227 20061206

5.342.345,00 1.572.555,00 7.853.131,00 920.949.384,00

5 1 2

9,75% 9,75% 10,25%

2) Tahun Anggaran 2007 a) Untuk PBBBulan 1 5 5 Tanggal 2 SPM Nomor 3 Rupiah 4 RK (KPPN) Tanggal Rupiah 5 6 4.221.292,00 6.771.484,00 10.992.776,00 RK (PEMDA) Tanggal Rupiah 7 20070514 20070529 8 4.221.292,00 6.771.484,00 10.992.776,00 Terlambat S. Bunga (Hari) BI 9 3 1 10 8,75% 8,75% Opportunity Cost 11= (9/360 hr) x 10 x8 3.078,03 1.645,85 4.723,87

20070604 80077/SPM.PHP/2007 20070604 80077/SPM.PHP/2007 Jumlah

4.221.292,00 20070504 6.771.484,00 20070525

b) Untuk BPHTBBulan Tanggal 1 3 6 2 02/04/2007 06/04/2007 SPM Nomor 3 SPM.PHP.1153/WPJ. 28/KB.0305/2007 80088/PHP.BPHTB/2 007 Jumlah Rupiah 4 RK (KPPN) Tanggal 5 Rupiah 6 RK (PEMDA) Tanggal 7 Rupiah 8 2.564.570,00 3.109.758,00 5.674.328,00 Terlambat S. Bunga (Hari) BI 9 2 7 10 0,09 0,085 Opportunity Cost (Rp) 11= (9/360 hr) x 10 8 1.282,29 5.139,74 6.422,02

2.564.570,00 07/03/2007 3.109.758,00 30/05/2007

2.564.570,00 09/03/2007 3.109.758,00 05/06/2007 5.674.328,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 pasal 57 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. b. Peraturan Bank Indonesia No.6/8/PBI/2004 tentang sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik

19

antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB tidak dapat langsung digunakan sebesar Rp1.036.531.724,60 (Rp931.942.160+ Rp104.589.564,60) serta terdapat potensi pendapatan daerah atas jasa giro yang tidak diterima sebesar Rp800.368,36 (Rp702.153,79 + Rp87.068,68 + Rp4.723,87 + Rp6.422,02). Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak Bank Lampung sebagai Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah yang menerima penyetoran DBH PBB dan BPHTB. Atas permasalahan tersebut Kepala Biro Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung selama ini mengakui realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB berdasarkan tanggal masuknya Dana Bagi Hasil tersebut pada rekening daerah yang ditunjuk dan tidak mengetahui mekanisme perbankan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penerimaan Dana Bagi Hasil. BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar menegur dan memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk berkoordinasi dengan pihak KPPN dan Bank Lampung sehingga penerimaan Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dapat diterima tepat waktu.