lembaran daerah - kumhsu.files.wordpress.com filekartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat ktp...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2005 NOMOR 37 SERI C NOMOR SERI 15
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Menimbang
: a. b.
bahwa pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil bagi setiap penduduk merupakan jasa Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan umum, maka guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur dan memungut Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
2
Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
3
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Peme-rintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1991 Nomor 3 Seri D Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1992 Nomor 16 Seri D Nomor 14 ); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1997 Nomor 1 Seri D Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
4
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 55 Seri D Nomor 39);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TENTANG RETRIBUSI KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah sebagai bukti
diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian,
Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah atas penerbitan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang. 10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi yang belum dibayar pada saat pelayanan KTP atau Akta Catatan Sipil diberikan
11. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan agar membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
6
B A B II NAMA, OBJEK RETRIBUSI DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut setiap pelayanan penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil yang diberikan Pemerintah Daerah.
Pasal 3
(1) Objek Retribusi pelayanan atas penerbitan KTP dan Akta Catatan sipil oleh
Pemerintah Daerah meliputi : a. KTP; b. Kartu Keluarga; c. Akta Kelahiran; d. Akta Perkawinan; e. Akta Perceraian; f. Akta Kematian; g. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; h. Akta Pengangkatan Anak; i. Akta Perubahan Nama; j. Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.
(2) Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan, meliputi :
a. Surat Keterangan Lahir Mati b. Surat Keterangan Pindah; c. Surat Keterangan KTP Sementara; d. Surat Keterangan Penduduk Tetap Orang Asing; e. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.
7
Pasal 5
Objek Retribusi adalah pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
B A B III GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi pelayanan KTP, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan lainnya digolongan sebagai Retribusi Jasa Umum.
B A B IV CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN TARIF
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi, biaya pembinaan dan biaya pengawasan penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil.
8
B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 9 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan bagi
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.
B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.
B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Pasal 12 (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
(2) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
9
Pasal 13
Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
Pasal 14
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi maksimal 10 %.
(2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk kegiatan penerbitan KTP massal atau kegiatan Akta Catatan Sipil massal atau kepada wajib retribusi yang tidak mampu.
B A B IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah melalui
Dinas Pendapatan Daerah.
B A B X PENYIDIKAN
Pasal 16
1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
10
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi,sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana yang berlaku.
2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang/pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang/pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasi orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
11
k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan Polri kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
B A B XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 1989 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12
Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 24 Oktober 2005
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Cap. TTD.
H. FAKHRUDDIN
Diundangkan di Amuntai pada tanggal 24 Oktober 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA, Cap. TTD.
H. RISNADI BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2005 NOMOR 37 SERI C NOMOR SERI 15.
13
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2005
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KTP dan AKTA CATATAN SIPIL
NO JENIS PUNGUTAN RETRIBUSI
BESARNYA TARIF BAGI
WNI
BESARNYA TARIF BAGI
WNA
1.
2.
- Blanko Cetak KTP - Kartu Keluarga .............. - KTP Simduk .................. Penggantian Biaya Cetak Catatan Sipil : a. Akta Kelahiran ............. b. Akta Perkawinan:
- Dalam Kantor............. - Luar Kantor................
c. Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan : - Dalam Kantor ............ - Luar Kantor.................
d. Akta Kematian .............. e. Akta Perceraian :
- Tepat Waktu ............... - Yang melebihi satu bulan
Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 75.000,- Rp.100.000,-
Rp.20.000,- --- Rp.50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 50.000,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.150.000,- Rp.250.000,-
14
3.
4.
f. Akta Pengakuan Pengesahan
Anak g. Akta Pengangkatan Anak . Kutipan II Akta Catatan Sipil : a. Kutipan Akta Kelahiran ... b. Kutipan Akta Perkawinan c. Kutipan Akta Kematian ... d. Kutipan Akta Perceraian . e. Kutipan Akta Perubahan
Nama ... Surat Keterangan : a. KTP Sementara ............ b. Pindah Domisili ........... c. Lahir Mati .................... d. SK PPT ........................ e. Perubahan Warga Negara .
Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 12.500,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 12.500,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,-
Rp.100.000,- Rp.300.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 40.000,- Rp.100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Cap. TTD.
H. FAKHRUDDIN