lembaran daerah kabupaten - jdih.sumedangkab.go.idjdih.sumedangkab.go.id/prodhuk/perda/1999/no.6...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G
NOMOR 21 TAHUN 1999 SERI D.16
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G
NOMOR 6 TAHUN 1999
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN SUMEDANG
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 105/Menkes/SK/II/1988 tanggal 15 Pebruari 1988,
Rumah Sakit Umum Sumedang telah ditetapkan menjadi Rumah
Sakit Umum Kelas C dan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 10 Tahun 1988
tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang, Pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa kedudukan
Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah
Unit Pelaksana Daerah (UPD) ;
b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum tersebut di
atas, harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, tidak
disatukan pembentukannya dalam satu Peraturan Daerah ;
c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah, Kedudukan Rumah Sakit Umum
Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas
Kesehatan Daerah ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c di atas, maka perlu adanya perubahan atau
penyesuaian kedudukan dan Organisasi dan Tata Kerja yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3347) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang
Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural dan Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana
dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang
Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban
Keuangan Unit Swadana Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi, Unit Pelaksana Teknis,
Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 1997
tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara
Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 445.32-1173 Tahun
1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan
Unit Pelaksana Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang menjadi Unit Swadana Daerah.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumedang ;
c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ;
f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang ;
g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten
Sumedang ;
h. Rumah Sakit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
(1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Kesehatan.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, yang secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3
Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi pelayanan
medis dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat secara
berdayaguna dan berhasilguna serta melaksanakan pelayanan rujukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah
ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Rehabilitasi Medis.
b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.
c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan.
d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan.
e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 5
Rumah Sakit Umum terdiri dari Unsur-unsur :
a. Pimpinan adalah Direktur ;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis dan Sub
Bagian Keuangan dan Program ;
c. Pelaksana adalah Seksi-seksi, Instalasi, Komite Medis Fungsional, Staf Medis
Fungsional, dan Satuan Pengawas Intern.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :
a. Direktur ;
b. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis, membawahi :
b.1. Urusan Umum ;
b.2. Urusan Kepegawaian ;
b.3. Urusan Rekam Medik dan Laporan ;
b.4. Urusan Perlengkapan.
c. Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahi :
c.1. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program ;
c.2. Urusan Akuntansi ;
c.3. Urusan Mobilisasi Dana dan Verifikasi ;
c.4. Urusan Pembendaharaan.
d. Seksi Keperawatan, membawahi :
d.1. Sub Seksi Asuhan dan Pelayanan Keperawatan ;
d.2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan ;
d.3. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Keperawatan.
e. Seksi Pelayanan, membawahi :
e.1. Sub Seksi Fasilitas Medis dan Penunjang Medis ;
e.2. Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis ;
e.3. Sub Seksi Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien.
f. Instalasi :
f.1. Instalasi Medis, membawahi :
f.1.1. Instalasi Rawat Jalan ;
f.1.2. Instalasi Rawat Inap ;
f.1.3. Instalasi Gawat Darurat ;
f.1.4. Instalasi Bedah Sentral ;
f.1.5. Instalasi Perawatan Intensif.
f.2. Instalasi Penunjang Medis, membawahi :
f.2.1. Instalasi Radiologi ;
f.2.2. Instalasi Farmasi ;
f.2.3. Instalasi Gizi ;
f.2.4. Instalasi Patologi Klinik.
f.3. Instalasi Penunjang Non Medis, membawahi :
f.3.1. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
f.3.2. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
g. Komite Medis ;
h. Staf Medis Fungsional ;
i. Satuan Pengawasan Intern.
(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Bidang Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi
Paragraf 1
Direktur
Pasal 7
Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan,
membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah
Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja atau program sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
b. Pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Rumah Sakit
Umum Daerah ;
c. Pemberian informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan dalam upaya
penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan kesehatan yang dilaksanakan
Rumah Sakit Umum Daerah ;
d. Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah ;
e. Penyelenggaraan hubungan kerjasama baik dengan instansi atau lembaga pemerintah
maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Paragraf 2
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis
Pasal 9
(1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Direktur
dalam hal : ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan,
hukum, perpustakaan, publikasi dan pemasaran sosial.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian
Kesekretariatan dan Rekam Medis, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, kepegawaian, rekam medis dan pelaporan, hukum, perpustakaan,
publikasi, pemasaran sosial dan informasi.
b. Pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan,
kepegawaian, rekam medis dan pelaporan, hukum, perpustakaan, publikasi,
pemasaran sosial dan informasi.
c. Evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan dan rekam medis.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis dibantu oleh :
a. Urusan Umum ;
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Rekam Medis dan Laporan ;
d. Urusan Perlengkapan.
Pasal 10
(1) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok
memimpin urusan umum, mengelola ketatausahaan, hukum, perpustakaan, publikasi,
pemasaran sosial, informasi dan keprotokolan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program ketatausahaan, hukum, perpustakaan,
publikasi, pemasaran sosial, informasi dan keprotokolan.
b. Pengelolaan surat menyurat, perjalanan dinas, kearsipan, pengetikan dan
penggandaan.
c. Pengelolaan urusan publikasi dan keprotokolan.
d. Pengelolaan urusan hukum dan perpustakaan.
e. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data serta penyajian informasi
dan laporan Rumah Sakit.
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan umum.
Pasal 11
(1) Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas
pokok memimpin urusan kepegawaian, mengelola administrasi kepegawaian,
kesejahteraan pegawai dan diklat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan
Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan
pegawai dan diklat pegawai.
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan
diklat pegawai.
c. Pelaksanaan penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan dokumentasi
kepegawaian.
d. Pembuatan laporan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kesejahteraan pegawai dan diklat pegawai.
Pasal 12
(1) Urusan Rekam Medis dan Laporan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang
mempunyai tugas pokok memimpin Urusan Rekam Medis, mengelola kegiatan
rekam medis berupa kegiatan pencatatan, pengolahan coding, indexing, asembling,
filling dan visum et refertum.
(2) Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Rekam
Medis dan Laporan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan kegiatan rekam medis.
b. Penyelenggaraan pencatatan medis berupa pengolahan coding, indexing,
asembling, filling dan visum et refertum.
c. Penyajian informasi dan data rekam medis.
d. Penyiapan bahan, penyusunan dan penyampaian catatan laporan medis.
e. Evaluasi, pelaporan kegiatan pelayanan medis.
Pasal 13
(1) Urusan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas
pokok memimpin urusan perlengkapan, kendaraan dan kerumahtanggaan.
(2) Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan Perlengkapan
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja untuk urusan perlengkapan.
b. Pengelolaan dan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan yang meliputi
pemeliharaan barang inventaris kantor, kebersihan dan keamanan lingkungan
serta pengurusan kendaraan dinas.
c. Pengaturan tata administrasi, tata pengadaan barang inventaris non medis.
d. Pengaturan administrasi penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
e. Pengkoordinasian pengadaan barang-barang habis pakai.
f. Pengkoordinasian pemeliharaan barang-barang inventaris non medis.
g. Pengaturan pendistribusian inventaris non medis.
h. Pengaturan pemeliharaan dan distribusi alat-alat linen berdasarkan kebutuhan
unit.
i. Pengaturan pemeliharaan linen agar terpelihara disinfeksi dan kerapihannya.
j. Evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan perlengkapan.
Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program
Pasal 14
(1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok memimpin Sub Bagian Keuangan dan Program, membantu
dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal : penyusunan anggaran, kegiatan
perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana.
(2) Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian
Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program anggaran, pembendaharaan, verifikasi,
akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program Rumah Sakit.
b. Pengelolaan urusan anggaran, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi
dana dan penyusunan program Rumah Sakit.
c. Pengendalian kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub
Bagian Keuangan dan Program dibantu oleh :
a. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program ;
b. Urusan Akuntansi ;
c. Urusan Mobilisasi Dana dan Verifikasi ;
d. Urusan Pembendaharaan.
Pasal 15
(1) Urusan Penyusunan Anggaran dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Urusan
yang mempunyai tugas pokok memimpin urusan Penyusunan Anggaran dan
Program, mengumpulkan bahan penyusunan anggaran dan pengumpulan bahan
program kerja Rumah Sakit Umum, penyusunan di bidang anggaran pendapatan dan
pembiayaan Rumah Sakit.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan
Penyusunan Anggaran dan Program mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pembiayaan Rumah Sakit.
b. Pengelolaan usulan anggaran, pertanggung jawaban pembiayaan Rumah Sakit.
c. Pengevaluasian hasil kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan sebagai bahan
dalam penyusunan program kerja berdasarkan daftar rencana kerja.
d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja jangka pendek/menengah/panjang
dan program rencana kerja strategis.
e. Pemantauan pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan
daftar rencana kerja yang telah ditetapkan.
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran dan program.
Pasal 16
(1) Urusan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas
pokok memimpin urusan akuntansi, melaksanakan pembukuan keuangan secara
sistematis dan kronologis dalam sistem akuntansi sesuai dengan rencana kerja dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan
Akuntansi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah.
b. Pengolahan pembukuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.
c. Pembimbing dan pengawas kegiatan pembukuan keuangan.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan akuntansi.
Pasal 17
(1) Urusan Mobilisasi Dana dan Verifikasi dipimpin oleh seorang kepala urusan yang
mempunyai tugas pokok memimpin urusan Mobilisasi Dana dan Verifikasi,
melaksanakan pengawasan setiap pemasukan dan penggunaan keuangan serta
menguji kebenaran bukti-bukti pendapatan dan belanja sesuai rencana kerja.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan
Mobilisasi Dana dan Verifikasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja untuk urusan mobilisasi dana dan verifikasi.
b. Pengolahan pemasukan dan penggunaan keuangan serta pengujian kebenaran
bukti-bukti pendapatan dan belanja.
c. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian laporan harian dan bulanan penerimaan
keuangan Rumah Sakit baik penerimaan fungsional maupun penerimaan lainnya.
d. Pemberian pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dalam
pembebasan biaya bagi pasien tidak atau kurang mampu.
e. Pengkajian sistem pembayaran (billing system) secara terus menerus untuk
mendapatkan sistem yang paling cocok baik bagi pasien maupun Rumah Sakit.
f. Pengkajian kemungkinan adanya sumber pendapatan baru bagi Rumah Sakit
sesuai dengan perkembangan kegiatan pelayanan.
g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan mobilisasi dana dan verifikasi.
Pasal 18
(1) Urusan Pembendaharaan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang mempunyai tugas
pokok memimpin urusan pembendaharaan, melaksanakan kegiatan pembendaharaan,
pengkoordinasian bendaharawan dan tugas-tugas kebendaharaan, agar terjalin
keserasian dalam pelaksanaannya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan
Pembendaharaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja untuk urusan pembendaharaan.
b. Penyeliaan pelaksanaan kegiatan bendaharawan agar sesuai dengan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku.
c. Pengawasan pencatatan dan pembukuan uang yang dilakukan oleh bendaharawan
dengan cara memeriksa buku kas umum dan buku kas pembantu.
d. Penyusunan konsep tindak lanjut pengawasan dan tuntutan ganti rugi
bendaharawan untuk diproses lebih lanjut.
e. Evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pembendaharaan.
Paragraf 4
Seksi Keperawatan
Pasal 19
(1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal : bimbingan
pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta
kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi
Keperawatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Keperawatan sesuai dengan program kerja
Rumah Sakit Umum Daerah.
b. Pelaksanaan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan.
c. Pelaksanaan peningkatan etika dan mutu keperawatan.
d. Pelaksanaan bimbingan asuhan dan penyuluhan keperawatan.
e. Penyelenggaraan bimbingan siswa keperawatan.
f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam bidang keperawatan.
g. Evaluasi dan penyampaian laporan bagi pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
(3) Kepala Seksi Keperawatan membawahkan :
a. Sub Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan.
b. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
c. Sub Seksi Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Keperawatan.
Pasal 20
(1) Sub Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi
yang mempunyai tugas pokok menyusun langkah kegiatan, membagi tugas dan
memberi petunjuk serta melaksanakan pembinaan, menyelesaikan masalah dan
memelihara lingkungan, mengoreksi serta melaksanakan pelayanan keperawatan
secara menyeluruh.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Asuhan Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan.
b. Pengolahan kegiatan pembagian tugas dan pemberian petunjuk serta
melaksanakan pembinaan keperawatan.
c. Pengolahan penyelesaian masalah dan memelihara lingkungan, mengoreksi serta
melaksanakan pelayanan keperawatan secara menyeluruh.
d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga keperawatan sesuai dengan kebutuhan.
e. Perencanaan jumlah dan jenis tenaga keperawatan sesuai dengan perkembangan
pelayanan.
f. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan dengan unit kerja
terkait.
g. Perencanaan kebutuhan sarana keperawatan berdasarkan perkembangan
pelayanan dan pendayagunaan sarana keperawatan agar efektif dan efisien.
h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan.
Pasal 21
(1) Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi
yang mempunyai tugas pokok menyusun langkah kegiatan, membagi tugas dan
memberi petunjuk serta melaksanakan bimbingan, meneliti dan merumuskan tata
tertib etika dan mutu keperawatan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pelayanan keperawatan,
etika dan mutu keperawatan.
b. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan dibidang pelayanan
keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keperawatan,
etika dan mutu keperawatan.
d. Pengkoordinasian penjagaan mutu pelayanan keperawatan melalui gugus kendali
mutu dan cara lainnya.
e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
Pasal 22
(1) Sub Seksi Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Keperawatan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun langkah kegiatan,
membagi tugas dan memberi petunjuk serta melaksanakan bimbingan, menyiapkan
sarana dan prasarana diklat, melaksanakan penyuluhan dan hubungan kerja dengan
pihak lain, menyeleksi diklat serta melaporkan pelaksanaan tugas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Keperawatan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan keperawatan.
b. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan di bidang pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan keperawatan.
c. Pengaturan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan
dan penyuluhan keperawatan.
d. Pengkoordinasian praktek lapangan siswa dan mahasiswa keperawatan.
e. Pengaturan kegiatan orientasi bagi perawat baru agar dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan Rumah Sakit.
f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Seksi Pendidikan Latihan dan Penyuluhan
Keperawatan.
Paragraf 5
Seksi Pelayanan
Pasal 23
(1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis,
melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis
dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta
pemulangan pasien.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi
Pelayanan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan, mengkoordinasikan semua kebutuhan
pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan
penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan
pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
b. Pengelolaan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan
pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan
penunjang medis.
c. Pengkoordinasian kebutuhan medis dan penunjang medis.
d. Evaluasi, pelaporan kegiatan pelayanan Rumah Sakit.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala
Seksi Pelayanan dibantu oleh :
a. Sub Seksi Fasilitas Medis dan Penunjang Medis.
b. Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
c. Sub Seksi Pengendalian Penerimaan dan Pemulangan Pasien.
Pasal 24
(1) Sub Seksi Fasilitas Medis dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan Sub Seksi Fasilitas Medis
dan Penunjang Medis, menyusun rencana kebutuhan fasilitas medis dan penunjang
medis, memantau pemanfaatan fasilitas medis dan penunjang medis serta
menganalisis perkembangan kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas medis dan
penunjang medis di seluruh unit kerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Fasilitas Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Seksi Fasilitas Medis dan Penunjang Medis.
b. Penyusunan data pemanfaatan fasilitas medis dan penunjang medis di setiap unit
kerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
c. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas medis dan penunjang medis.
d. Pemantauan pemanfaatan fasilitas medis dan penunjang medis di setiap unit kerja
pelayanan.
e. Penganalisaan data, perkembangan data, pemanfaatan fasilitas medis dan
penunjang medis.
f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Rumah Sakit.
Pasal 25
(1) Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan Sub Seksi
Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, menyusun kebutuhan serta memantau
pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis, diseluruh unit kerja
pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data semua kebutuhan pelayanan
penunjang medis.
b. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan di bidang pelayanan
penunjang medis.
c. Pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis.
d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan
pelayanan medis.
e. Penyusunan dan pengajuan rencana semua kebutuhan pelayanan penunjang
medis serta pelayanan permintaan kebutuhan pelayanan penunjang medis.
f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang
Medis.
Pasal 26
(1) Sub Seksi Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan Sub Seksi
Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien, serta melakukan pengawasan dan
pengendalian, menganalisis data dan menyajikan data statistik pemulangan pasien
dan penerimaan pasien berdasarkan klasifikasinya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Seksi Pengendalian, Penerimaan dan
Pemulangan Pasien.
b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien
inap, pasien rawat maupun pasien gawat darurat sesuai dengan ketentuan.
c. Penganalisaan data perkembangan penerimaan dan pemulangan pasien inap,
pasien rawat maupun pasien gawat darurat.
d. Pemantauan pengkoordinasian pelaksanaan pelayan medik maupun non medik
pasien inap, pasien rawat maupun pasien gawat darurat.
e. Penyiapan data statistik penerimaan dan pemulangan pasien berdasarkan
klasifikasi perawatan.
Paragraf 6
Instalasi
Pasal 27
(1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang
medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan
sarana Rumah Sakit.
(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
(3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit.
(4) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan Direktur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(5) Instalasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
a. Instalasi Medis terdiri dari :
a.1. Instalasi Rawat Jalan ;
a.2. Instalasi Rawat Inap ;
a.3. Instalasi Gawat Darurat ;
a.4. Instalasi Bedah Sentral ;
a.5. Instalasi Perawatan Intensif.
b. Instalasi Penunjang Medis terdiri dari :
b.1. Instalasi Radiologi ;
b.2. Instalasi Farmasi ;
b.3. Instalasi Gizi ;
b.4. Instalasi Patologi Klinik.
c. Instalasi Penunjang Non Medis terdiri dari :
c.1. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
c.2. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Instalasi Rawat Jalan
Pasal 28
(1) Instalasi Rawat Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengkoordinir kegiatan instalasi rawat jalan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi Rawat
Jalan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Rawat Jalan.
b. Pelaksanaan kegiatan pengobatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan dan
pemulihan kesehatan pasien rawat jalan.
c. Pelaksanaan pengaturan arus pasien rawat jalan.
d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan rawat jalan.
e. Pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita rawat jalan.
f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Rawat Jalan.
Instalasi Rawat Inap
Pasal 29
(1) Instalasi Rawat Inap dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengkoordinir serta mengawasi evaluasi penyelenggaraan
pelayanan dan perawatan pasien rawat inap sesuai program kerja Rumah Sakit
Umum Daerah.
a. Memimpin dan menyelenggarakan pengelolaan kamar jenasah.
b. Melaksanakan hubungan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan semua satuan
organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum.
c. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai
dilingkungan Rawat Inap.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi Rawat
Inap mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Rawat Inap.
b. Penyelenggaraan dan pengelolaan kamar Jenasah.
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan rawat jalan.
d. Pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita rawat jalan.
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instalasi lainnya di lingkungan
Rumah Sakit.
f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Rawat Inap.
Instalasi Gawat Darurat
Pasal 30
(1) Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai
tugas pokok memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan, melaksanakan pengaturan alat-alat medis dan non medis,
menyelenggarakan pelayanan gawat darurat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi
Gawat Darurat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Gawat Darurat.
b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, diagnosis, pengobatan, perawatan dan
pencegahan akibat penyakit bagi pasien gawat darurat.
c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan serta
rehabilitasi pasien gawat darurat.
d. Pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita gawat darurat.
e. Penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan gawat darurat.
f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Gawat Darurat.
Instalasi Bedah Sentral
Pasal 31
(1) Instalasi Bedah Sentral dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengkoordinir kegiatan Instalasi Bedah Sentral sesuai rencana
kerja dan program kerja.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi Bedah
Sentral mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan instalasi bedah
sentral.
b. Penyelenggaraan persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan
operasi.
c. Penyusunan, analisa dan pengajuan rencana kebutuhan alat, bahan dan kebutuhan
lainnya yang diperlukan pada tindakan operasi.
d. Pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan pembedahan.
e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Bedah Sentral.
Instalasi Perawatan Intensif
Pasal 32
(1) Instalasi Perawatan Intensif dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengkoordinir kegiatan Instalasi Perawatan Intensif
sesuai dengan rencana kerja dan program kerja Instalasi Perawatan Intensif.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi
Perawatan Intensif mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Perawatan Intensif.
b. Pelaksanaan diagnosa, pengobatan dan pencegahan penyakit, peningkatan dan
pemulihan kesehatan secara intensif terhadap pasien penderita penyakit yang
gawat/kritis.
c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap pelayanan dan
perawatan kesehatan pasien penderita penyakit yang gawat/kritis.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instalasi lainnya di lingkungan
Rumah Sakit.
e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Perawatan Intensif.
Instalasi Radiologi
Pasal 33
(1) Instalasi Radiologi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengkoordinir kegiatan Instalasi Radiologi sesuai dengan
rencana kerja dan program kerja Instalasi Radiologi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi
Radiologi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Radiologi.
b. Penyusunan dan pengajuan rencana kebutuhan alat dan bahan bagi Instalasi
Radiologi.
c. Pelaksanaan pelayanan pemotretan pasien Radiologi.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instalasi lainnya di lingkungan
Rumah Sakit.
e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Radiologi.
Instalasi Farmasi
Pasal 34
(1) Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengkoordinir kegiatan Instalasi Farmasi sesuai dengan
rencana kerja dan program kerja Instalasi Farmasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi
Farmasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Farmasi.
b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan,
peracikan dan distribusi obat-obatan, bahan-bahan kimia dan alat-alat
kedokteran.
c. Pelaksanaan pelayanan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas
medis serta bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat
perawatan dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam hal
jabatan fungsional.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instalasi lainnya di lingkungan
Rumah Sakit.
e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Farmasi.
Instalasi Gizi
Pasal 35
(1)Instalasi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas pokok
memimpin dan mengkoordinir kegiatan Instalasi Gizi sesuai dengan rencana kerja
dan program kerja Instalasi Gizi.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi Gizi
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Gizi.
b. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kebutuhan gizi pasien.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instalasi lainnya di lingkungan
Rumah Sakit.
d. Melaksanakan pelayanan gizi yaitu :
d.1. Penyusunan kecukupan gizi pasien.
d.2. Penyusunan rancangan makanan pasien.
d.3. Penyusunan standar makanan pasien.
d.4. Penyusunan menu dan pedoman menu serta penyuluhan gizi.
d.5. Pendistribusian makanan pasien secara sentralisasi.
d.6. Melaksanakan pemantauan makanan kepada pasien.
e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Farmasi.
Instalasi Patologi Klinik
Pasal 36
(1) Instalasi Patologi Klinik dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengkoordinir kegiatan Instalasi Patologi Klinik sesuai
dengan rencana kerja dan program kerja Instalasi Patologi Klinik.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi
Patologi Klinik mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Patologi Klinik/Laboratorium
Klinik.
b. Penyusunan dan pengajuan rencana kebutuhan alat dan bahan keperluan Instalasi
Patologi Klinik/Laboratorium Klinik.
c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan Patologi Klinik/Laboratorium
Klinik untuk keperluan diagnosa dan transfusi darah.
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pemeriksaan Patologi
Klinik/Laboratorium Klinik.
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instalasi lainnya di lingkungan
Rumah Sakit.
f. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di Patologi Klinik dan Laboratorium Klinik
untuk keperluan diagnosa yang diperlukan tenaga/pegawai dalam jabatan
fungsional.
g. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Patologi Klinik.
Instalasi Pemeliharaan Sarana
Rumah Sakit
Pasal 37
(1) Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi
yang mempunyai tugas pokok memimpin dan menyusun rencana kerja serta
membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, menyelenggarakan kegiatan
pemeliharaan sarana dan menilai tugas bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan
tugas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah
Sakit.
b. Penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap pemeliharaan dan kebersihan
sarana/prasarana Rumah Sakit.
c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan kebersihan sarana/prasarana Rumah
Sakit meliputi instalasi air minum, air panas, listrik dan gas medis, pembuangan
sampah, cairan dan elektro medis, pencucihamaan alat peralatan medis dan alat-
alat kedokteran serta pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah Rumah
Sakit.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instalasi lainnya di lingkungan
Rumah Sakit.
e. Pengelolaan pemeliharaan air, listrik, gas medis, pembuangan sampah, cairan dan
elektro medis, pemeliharaan alat-alat kedokteran dan alat-alat kesehatan yang
dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
Instalasi Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit
Pasal 38
(1) Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala
Instalasi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan kegiatan
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Instalasi
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit.
b. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dari semua unit kegiatan
Rumah Sakit.
c. Pembakuan proses dan format penyusunan dokumen dan keuangan Rumah Sakit.
d. Penyusunan sistem komunikasi elektronik untuk teraksesnya pusat data dari
berbagai unit manajerial yang terpisah untuk keperluan pembaruan dan
pemutakhiran data.
e. Penyajian teknologi tinggi bidang manajemen data rumah sakit kepada instansi
terkait.
f. Peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Rumah Sakit.
Paragraf 7
Staf Medis Fungsional
Pasal 39
(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di instalasi dalam
jabatan fungsional.
(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis pengobatan,
pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan
pelatihan bidang medis serta penelitian dan pengembangan.
(3) Ketua Staf Medis Fungsional diangkat oleh Direktur.
Paragraf 8
Komite Medis
Pasal 40
(1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari
anggota Staf Medis Fungsional.
(2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan
dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi,
mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional serta mengembangkan
program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
secara ex officio.
(4) Dalam melaksanakan tugas Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang
anggotanya terdiri dari Staf medis Fungsional.
(5) Panitia adalah kelompok kerja khusus dalam Komite Medis yang dibentuk untuk
mengatasi masalah khusus.
(6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
Paragraf 9
Satuan Pengawas Intern
Pasal 41
(1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
(2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.
BAB IV
TIM PEMBINA
Pasal 42
(1) Tim Pembina adalah kelompok pembina yang keanggotaannya terdiri dari unsur
pemilik Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta Dinas/Satuan Kerja
yang terkait.
(2) Tim Pembina memberikan pembinaan kepada Direktur dalam melaksanakan misi
Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
(3) Tim Pembina dibentuk oleh Bupati.
(4) Tim Pembina dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 43
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dan setiap pimpinan satuan organisasi di
lingkungan Rumah sakit wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun dengan satuan
organisasi dalam lingkungan Dinas dan Departemen Kesehatan serta Instansi
Pemerintah Daerah lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing membimbing serta
memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
(4) Hal-hal yang menjadi tugas Rumah Sakit merupakan satu kesatuan yang satu sama
lain tidak dapat dipisahkan.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 44
(1) Secara teknis Direktur wajib memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara
teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional
kepada Bupati.
(2) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 45
(1) Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan rekam Medis mewakili Direktur apabila
Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
(2) Dalam hal Kepala Sub bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis berhalangan pula,
Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program atau salah
seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan kemampuan teknis dan senioritas
kepangkatannya.
BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 46
(1) Direktur bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan
kepegawaian dalam lingkungan kerjanya.
(2) Direktur dan para pemegang jabatan di lingkungan Rumah Sakit wajib membuat
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
pegawainya setahun sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(3) Direktur memberikan bahan-bahan keperluan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bagi Dokter Ahli yang dipekerjakan atau ditempatkan pada Rumah Sakit.
(4) Direktur wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, dan gaji pegawai
bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Direktur wajib mempersiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan di Dalam maupun di Luar Negeri dengan persetujuan Bupati.
(6) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian di atur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 47
(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan
setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten.
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Rumah Sakit diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi di lingkungan Rumah Sakit diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
(4) Ketua Komite Medis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
(5) Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Direktur.
(6) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul
Direktur.
Pasal 48
(1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas
pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
(3) Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Sub
Bagian/Seksi terkait.
(4) Penempatan Paramedis Non Perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala
Sub Bagian/Seksi terkait.
Pasal 49
(1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan
berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang bekerja di Instalasi
bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Bagian terkait.
(3) Penempatan Tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi
terkait.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 50
Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan Rumah Sakit berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan dari sumber lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1988
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah
Rumah Sakit Umum Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juni 1999
BUPATI KABUPATEN SUMEDANG,
Cap/Ttd.
Drs. H. MISBACH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 21 Tahun 1999
Tanggal 30 Agustus 1999
Seri D.16
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,
Drs. R. H. DUDIN SA’DUDIN, MSi
Pembina Tk.I
NIP. 030 110 112
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang RUMAH SAKIT UMUM UNIT SWADANA DAERAH Nomor : 6 Tahun 1999 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG Tanggal : 5 Juni 1999 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang .
DIREKTUR Satuan Pengawas Intern
Seksi Seksi Sub Bagian Sub Bagian Keperawatan Pelayanan Kesekretariatan Keuangan dan dan Rekam Medis Program
Sub Seksi Asuhan Sub Seksi Fasi- Urusan Urusan dan Pelayanan litas Medis dan Umum Anggaran Keperawatan Penunjang Medis
Sub Seksi Etika Sub Seksi Pela- Urusan Urusan dan Mutu Kepe- yanan Medis dan Kepegawaian Akuntansi rawatan Penunjang Medis
Sub Seksi Diklat Sub Seksi Pengen Urusan Rekam Urusan Mobili- dan Penyuluhan dalian Penerima- Medis dan sasi Dana dan Kesehatan an & Pemulangan Laporan Verifikasi Pasien
1. Instalasi Rawat Jalan Urusan Urusan 2. Instalasi Rawat Inap Perlengkapan Perbendaharaan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Bedah Sentral 5. Instalasi Perawatan Intensif BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 6. Instalasi Radiologi S U M E D A N G, 7. Instalasi Farmasi Komite Medik 8. Instalasi Gizi 9. Instalasi Patologi Klinik 10. Instalasi Pemerliharaan Sarana Drs. H. MISBACH Rumah Sakit 11. Instalasi Sistim Informasi Staf Medis Fungsional Manajemen Rumah Sakit
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah SumedangRUMAH SAKIT UMUM DAERAH Nomor : 6 Tahun 1999KABUPATEN SUMEDANG Tanggal : 5 Juni 1999
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
DIREKTUR
Satuan Pengawas Intern
Sub Bagian Sub Bagian Kesekretariatan dan Keuangan dan Rekam Medis Program
Urusan Urusan U m u m Penyusunan Ang- garan dan Program
Urusan Urusan Kepegawaian Akuntansi
Urusan Urusan Rekam Medis dan Mobilisasi dan Pelaporan Verifikasi
Urusan Urusan Perlengkapan Perbendaharaan
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Rawat Inap
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Bedah Sentral
Instalasi Perawatan Intensif
Instalasi Radiologi
Instalasi Farmasi
Instalasi Gizi
Instalasi Patologi Kilinik
Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
Instalasi SIM RS
Seksi Seksi Keperawatan Pelayanan
Sub Seksi Sub Seksi Asuhan dan Fasilitas Medis & Pelayanan Penunjang Medis Keperawatan
Sub Seksi Sub Seksi BUPATI KABUPATEN SUMEDANG Etika dan Mutu Pelayanan dan Cap/Ttd Keperawatan Penunjang Medis
Sub Seksi Sub Seksi Diklat dan Penyu- Pengendalian Pe- Drs. H. MISBACH luhan Kepera- nerimaan & Pemu watan langan Pasien
Komite Medik Staf Medis Fungsional