lembaga akreditasi mandiri -...
TRANSCRIPT
6/1/
2005
1
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PEDOMAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN
SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONALFKPT-TPI
SURABAYA, 2 SEPTEMBER 2015
6/1/
2005
2
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan - Pasal 60 (1).
Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah - Pasal 60(4)
UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 55(3): Pemerintah membentuk Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistemakreditasi
6/1/
2005
3
Otoritas ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi, Pasal 55 yang menyatakan hal-hal pokoksebagai berikut:
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi;
akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi ;
akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitaspublik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
LAM merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintahatau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakuioleh Pemerintah atas rekomendasi Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi.
6/1/
2005
4
menentukan kelayakan dan mutu Program Studi dan institusi
Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;
menjamin mutu Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi
secra eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik
untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat; dan
mendorong peningkatan/perbaikan mutu pendidikan tinggi secara
berkelanjutan
Pengubahan perilaku yang menunjukkan komitmen mutu yang
tinggi dari PT dan PS
Menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan
6/1/
2005
7
Amanah (trustworthy).
Sistem Akreditasi Nasional dikembangkan untuk mewujudkan keterpercayaan dan tanggung jawab dalam memberi penjaminan kepada para stakeholders akreditasi;
Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
Sistem Akreditasi Nasional mendorong tumbuh kembangnya dorongan internal dalam institusi maupun program studi untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan;
Akreditasi dilaksanakan secara komprehensif
mencakup seluruh sistem manajemen dan penjaminan mutu program studi danperguruan tinggi (masukan, proses, keluaran, capaian, dan dampak serta sistemanalisa dan umpan-balik/umpan ke depan dalam proses menjaga danmeningkatkan mutu secara berkelanjutan.
Penjaminan Mutu Bertahap dan Berantai.
Sistem Akreditasi Nasional diselenggarakan untuk memberi penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus penjaminan mutu ygkomprehensif, baik internal maupun eksternal.
88
STANDAR, NILAI DAN PERINGKAT
STANDAR
AKREDITASI
SPMI
SPT
SN-Dikti
Tak Terakreditasi
Daya Saing Internasio-
nal
Daya Saing Nasional
Daya Saing Lokal
Mo
tiva
si/d
oro
nga
n u
tk
men
ingk
atka
n d
aya
sain
g
Sangat Baik
Baik
Unggul
6/1/
2005
9
PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM
PERSYARATAN PENDIRIAN LAM
STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN LAM
PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI MASYARAKAT(LAM MASYARAKAT)
6/1/
2005
10
I. PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM
Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harusberbentuk badan hukum
Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harusdari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu sejenis
Memiliki nota kesepakatan dari Organisasi Profesi dan AsosiasiInstitusi Pendidikan Tinggi
Memiliki dukungan dari prodi yang masuk dalam lingkup LAM yang akan dibentuk
Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 36,
1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba
1) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentukoleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasiinstitusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmudan/atau rumpun ilmu.
6/1/
2005
11
II. PENDIRIAN LAM MASYARAKAT
Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki: a. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan
akreditasi Program Studi; b. rancangan prosedur operasi standar (POS) akreditasi Program Studi; c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM
Masyarakat; d. perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai
bidangnya; e. mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan
akreditasi Program Studi sesuai bidangnya; f. sarana dan prasarana LAM Masyarakat;g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status
akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik daripemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.
Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37, ayat 1
6/1/
2005
12
III. STUDI KELAYAKAN PENGAJUAN PENDIRIAN LAM
Pasal 38 , ayat (1) : Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang
a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
b. Visi dan misi LAM Masyarakat;
c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang
dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;
e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3
(tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat.
Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37, ayat (2) huruf a : Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM
Masyarakat kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untukmemperoleh pengakuan
6/1/
2005
13
a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat
Rasional pendirian LAM (Benchmarking) Rujukan yuridis (Dasar Hukum) Rujukan Mutu Tujuan umum dan khusus Pendirian LAM
b. Visi dan misi LAM Masyarakat
Menjelaskan mekanisme penyusunan visi misi LAM danketerlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya
Visi LAM dinyatakan secara jelas yang memberikan gambarantentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas.
Misi LAM dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang akandilaksanakan untuk mewujudkan Visi
Tujuan dan sasaran yang dimiliki LAM dirumuskan secara jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya
6/1/
2005
14
c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan
Nama menggunakan bahasa Indonesia (dapat nama dalam bahasa asinguntuk kepentingan internasionalisasi)
Nama yang akan digunakan menggambarkan ruang lingkup cabangdan/atau rumpun ilmu yang akan menjadi proses bisnis utama
d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat
Penentuan ruang lingkup cabang dan/atau rumpun ilmu mengikuti peraturanmenteri tentang cabang ilmu dan / atau rumpun ilmu
Hasil kajian tentang jumlah program studi yang masuk dalam cabang ilmu danatau rumpun ilmu yang sudah ditentukan di seluruh wilayah Indonesia, sebaranwilayah kedudukan program studi dan status akreditasi dari program studi
Kelayakan ukuran terkait dengan populasi program studi (batas terlalu kecil dan batas terlalu besar) yang disesuaikan dengan sumber daya, kemampuan keuangan, jumlah asesor, dan teknologi informasi dan komunikasi
6/1/
2005
15
e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikituntuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat Proyeksi keuangan Jumlah sumber dana awal yang cukup untuk opersional LAM dan
operasi 3 tahun anggaran disertai bukti-bukti. Penjelasan Proyeksi Keuangan untuk minimum 5 tahun, Proyeksi Keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar perhitungan
keuangan yang jelas dan informatifProyeksi Keuangan didukung dengan bukti-bukti minimal untuk
kegiatan operasional 3 (tiga) tahun pertamaDaftar asset yang telah dimiliki (bukti kepemilikan)
Sumber pendanaan jelas ,sah dan tidak mengikat (Pemerintah/ Masyarakat/ Lainnya
yang tidak mengikat)
Perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi danaktivitas lain LAMPerhitungan Satuan Biaya dihitung secara wajar, sesuai dengan
asumsi masing-masing aspek dalam studi kelayakan
6/1/
2005
16
Biaya pelaksanaan akreditasi per tahap:1. Administrasi Proses akreditasi2. Penilaian Kelayakan (AK)3. Penilaian Lapangan (AL)4. Penelaahan dan validasi5. Administrasi hasil akreditasi
Biaya pelaksanaan aktivitas lainnya per tahap Biaya overhead operasional kantor (rutin) Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi
Program Studi Rencana tertulis Kebijakan dan Mekanisme pendanaan untuk menutup
deficit disertai bukti-bukti pendukung
f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat
Dalam menjalankan Sistem dan proses akreditasi, LAM memiliki1. Instrumen akreditasi2. Asesor3. Alur proses, yang meliputi tahapan :
a. Penerimaan berkas pengajuan akreditasi Prodi meliputi prosedur, persyaratan,waktu proses berkas permohonan
6/1/
2005
17
b. Pelaksanaan asesmen kecukupan (AK) meliputi pemilihan / penentuanasesor, jumlah asesor, pemanggilan asesor, penugasan asesor dan waktuasesmen kecukupan
c. Pelaksanaan asesmen lapangan (AL) setelah memenuhi persyaratankelayakan untuk di visit
d. Validasi hasil asesmen lapangane. Menetapkan hasil akreditasif. Kemungkinan pengaduan Program Studi untuk Banding
g. Rancangan tata kelola LAM
Sistem tata kelola LAM Masyarakat harus mencakup
a. susunan organisasi
• Mempunyai Struktur Organisasi• Mempunyai tata kerja,tugas pokok fungsi• Analisis jabatan• Kebutuhan tenaga (jumlah dan kwalifikasi)• Menjalankan prinsip prinsip impartiality, kompeten, terbuka, bertanggung
jawab,menjaga confidensiality dan responsive terhadap complain
6/1/
2005
18
b. Sistem tata kelola Sumberdaya manusia serta pengembangannya Mempunyai kriteria kompetensi : Majelis, Eksekutif, Asesor Mempunyai status kepegawaian Mempunyai jenjang karir Kecukupan sumber daya manusia, anggota, staf sekretariat dan asesor LAM Memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota LAM; Memiliki kapasitas dan kemampuan serta dapat menjaga diri dari konflik
kepentingan untuk melakukan penjaminan mutu eksternal; Berpengalaman dalam melaksanakan penjaminan mutu (internal maupun
eksternal) Staf administrasi yang cukup dan memiliki kemampuan untuk mendukung
kerja anggota majelis LAM.
c. Sistem pengelolaan keuangan
Kecukupan sumber daya finansial adalah kecukupan dana yang
memungkinkan LAM dapat mengorganisir dan menjalankan semua
proses penjaminan mutu internalnya secara efektif dan efisien;
LAM harus menunjukkan sumber pendanaan yang mandiri, sah,
tidak mengikat dan bebas dari konflik kepentingan;
6/1/
2005
19
LAM memiliki analisis biaya operasional, termasuk satuan biaya
akreditasi per program studi dan rekapitulasi akhir keuangan;
Dalam setiap akhir periode LAM harus melakukan audit keuangan secara
menyeluruh.
Kecukupan sumber daya finansial harus mencerminkan kecukupan
terhadap kebutuhan adanya LAM wilayah jika membentuk LAM wilayah.
LAM harus menunjukkan skema kemampuan untuk mengatasi deficit
anggaran dalam kondisi darurat
d. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang memadai dan cukup untuk mengakomodasi kerja
para anggota dan staf sekretariatnya
Memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk mendukung kerja dan
program yang akan dilaksanakan;
Memiliki rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk keberlanjutan
Memiliki Sistem pengelolaan sarana dan prasarana (pengelolaan aset) harus
mencakup kegiatan pengadaan, pembukuan, penggunaan, pengamanan,
pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusannya
6/1/
2005
20
h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat
Rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM, mencakup antara lain
1. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal, berisi rincian pernyataan mutuyang menjadi orientasi sekaligus kebijakan tata kelola
2. Tujuan mutu, menjelaskan tentang daftar target untuk apa mutudicanangkan sehingga menjadi dasar penyelenggaraan dalam tata kelola
3. Sasaran mutu, menguraikan tentang rincian target dan capaian pertahun, yang menjadikan tahap-tahapan sebagai penerjemahan dari Renstra LAM
4. Manual sistem penjaminan mutu internal5. Standar dalam sistem penjaminan mutu untuk menjaga kesamaan
(uniformity) kualitas. 6. Formulir dalam sistem penjaminan mutu, yang memungkinkan manual
mutu dapat dijalankan dengan baik (check sheet, dll.)
6/1/
2005
21
1. Pemrakarsa mempelajari pedoman tentang pendirian LAM, dalam hal ini
adalah Buku Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Sebagai Dasar Untuk
Pemberian Rekomendasi Pengakuan LAM
2. Pemrakarsa melakukan dan menyusun studi kelayakan pendirian dan
pengoperasian LAM PS sesuai dengan pedoman yang berlaku
3. Pemrakarsa mengajukan rekomendasi pendirian LAM Masyarakat kepada
Menteri beserta lampiran berkas-berkas studi kelayakan dan data
pendukung lainnya untuk memperoleh pengakuan;
4. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi
kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf ;
5. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan
pengakuan LAM Masyarakat;
6. BAN PT menerima, memeriksa persyaratan dan menilai usulan pendirian
LAM. Pemeriksaan pertama adalah syarat legalitas pemrakarsa. Hanya yang
memenuhi syarat legalitas yang akan dinilai;
6/1/
2005
22
7. Jika persyaratan legalitas pemrakarsa tidak terpenuhi, BAN-PT melaporkankepada menteri, dan menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa.
8. Jika persyaratan pemrakarsa terpenuhi, BAN PT melakukan penilaian kecukupanstudi kelayakan pendirian LAM.
Jika tidak mencukupi dan memenuhi kriteria untuk diberi kesempatanperbaikan, maka Pemrakarsa melakukan perbaikan studi kelayakan danmenyampaikan kembali kepada BAN PT sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
Jika tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria untuk diberikesempatan perbaikan, maka BAN-PT melaporkan kepada menteri danselanjutnya menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa.
Jika sudah mencukupi maka BAN-PT menyampaikan ke Pemrakarsauntuk melanjutkan penyiapan LAM, sehingga siap dikunjungi untukpenilaian lapangan (seperti dokumen pedoman dan instrumenakreditasi, asesor, prasarana fisik, SDM, sistem dan sarana administrasiserta Teknologi Informasi)
9. Pemrakarsa menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaanakreditasi program studi dan melaporkan ke BAN-PT bahwa siap dilakukanpenilaian lapangan.
10. BAN PT menugaskan asesor untuk penilaian lapangan.
6/1/
2005
23
11. Pemrakarsa menerima kunjungan penilaian lapangan dan menunjukkan bukti-bukti kesiapan melaksanakan akreditasi PS. Jika dinyatakan belum siap, maka pemrakarsa melakukan perbaikan dan
mengajukan lagi untuk dinilai kesiapan beroperasi sebelum batas waktuyang telah ditetapkan
Jika dinyatakan siap BAN-PT menetapkan hasil penilaian kesiapanoperasional LAM.
12. BAN-PT melaporkan kepada menteri hasil penilaian kelayakan dan kesiapanoperasional LAM dalam bentuk rekomendasi
13. Menteri mengeluarkan keputusan yang disampaikan kepada pemrakarsa
14. Pemrakarsa menerima keputusan menteri tentang penetapan pengakuan LAM.
NATIONAL ACCREDITATION AGENCYFOR HIGHER EDUCATION
Address:Kompleks Mandikdasmen Kemdikbud
Gedung D Lantai 1Jalan R.S. Fatmawati, Cipete
Jakarta 12410http://www.ban-pt.or.id
e-mail: [email protected] (Secretariate):
(+62-21) 7668791, 7694403, 7698035Facsimile: (+62-21) 7668690, 7668790
» Mansur Ma’shum lahir di Rensing, Sakra Barat, Lombok Timur, 18 November 1951. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda Pertanian (B.Sc) di Universitas Mataram tahun 1974, Sarjana Pertanian (Ir,) di UniversitasGadjah Mada Yogyakarta tahun 1978 dengan predikat kelulusan cum laude, dan Doctor of Philosophy (Ph.D) di University of Adelaide Australia tahun 1989.
» Memperoleh K.P. Barley Price dari University of Adelaide atas prestasisebagai peneliti terbaik untuk mahasiswa pascasarjana tahun 1987 danmendapatkan penghargaan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun2010 sebagai finalis Australian Alumni Award atas capaiannya dalambidang pendidikan di Indonesia.
» Bekerja di Universitas Mataram sejak tahun 1975 dengan jabatan Asisten(II/b) sampai sampai saat ini dengan jabatan Guru Besar (IV/e). Mengajarmata kuliah Kesuburan Tanah, Biologi Tanah, Pengelolaan Tanah, Agroklimatologi, Agrohidrologi, Pengantar Ilmu Pertanian, dan BahasaIndonesia untuk Tulisan Ilmiah
26
» Aktif meneliti dalam bidang kajian Ilmu Tanah, Meteorologidan Hidrologi Pertanian, dan Pengelolaan Sumberdaya Alamdidanai oleh berbagai sumber antara laian KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Negara Riset danTeknologi, Kementerian Pertanian, dan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Menulis bukuBiologi Tanah (2003), Kesuburan Tanah (2005), danPengelolaan Tanah (2012). Sebagai co-editor buku Will It Rain? The effect of the Southern Oscillation and El-Nino in Indonesia (2002).
» Aktif menjadi anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (PERHIMPI), dan berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain sebagaiMustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat.
27
» Pernah menjabat Pembantu Dekan III (1981-1983), DekanFakultas Pertanian (1992-1995), Pembantu Rektor I (1994-2001), dan Rektor Universitas Mataram (2001-2009). Pernah menjadi Anggota MPR-RI tahun 1998-1999 dan Tim Ahli BSNP 2011-2013.
» Sekarang bertugas sebagai Anggota Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi (BAN-PT) periode 2012-2017 dan Board Member of Association of Quality Assurance Agencies for Islamic World (AQAAIW= Islamic-QA) 2012-2015.
28