layanan informasi publik - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/2060.pdf · sedangkan...
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA BLITAR TAHUN 2013
PEMERINTAH KOTA BLITAR www.blitarkota.go.id http://ppid.blitarkota.go.id http://ulpim.blitarkota.go.id
Email: [email protected] [email protected] Telepon 0342-81330 SMS 0852 3444 0677
2014
2
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan
Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) tahun 2013 ini sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar, Peraturan Walikota Blitar No 26
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar serta Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor
188 / 500 / HK / 410.010.2 / 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, dimana salah satu tugas PPID Pemerintah Kota Blitar adalah
memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kota Blitar, secara periodik.
Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih perlu
penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan
sehingga penyusunan laporan di masa mendatang agar lebih baik.
Kepala Dinas Kominpar Daerah Kota Blitar
selaku Pejabat Pengelola Dokumentasi
dan Informasi
WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda
NIP. 195912311986031150
3
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................................ 2
Daftar Isi ........................................................................................................................ 3
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .......................................................... 4
B. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik .......................................... 6
C. Operasional Pelayanan Informasi Publik ..................................................... 7
D. Permohonan dan Sengketa Informasi Publik .............................................. 7
E. Anggaran Pelayanan Informasi Publik .......................................................... 11
F. Kegiatan Penunjang dan Penghargaan ………………………………… 11
G. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ....................................... 12
H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .................................................. 13
Lampiran-lampiran
4
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI Periode: Januari - Desember 2013
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kota Blitar terus berbenah
menyempurnakan diri, agar pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dapat
berjalan dengan baik. Tahun 2011 dan 2012 Kota Blitar telah menetapkan
sejumlah peraturan tentang KIP mulai dari Peraturan Daerah sampai dengan
Surat Edaran Sekretaris Daerah, diantaranya meliputi Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar Peraturan Walikota Blitar No 26
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188 / 500 / HK / 410.010.2 / 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor
480/3092/410.030.9/2012 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
SKPD dan BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Terbitnya sejumlah peraturan, secara operasional langsung disikapi
Pemerintah Kota Blitar dengan membentuk PPID sebagai yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar serta ditindaklanjuti dengan membentuk
PPID Pembantu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pembentukan PPID Pembantu ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
SKPD masing-masing. Dari 50 SKPD yang diwajibkan, sebanyak 70 prosen
telah membentuk PPID Pembantu.
Jumlah PPID Pembantu
No Tahun PPID Pembantu
Jumlah %
1 2012 17 34 %
2 2013 35 70 %
3 Target 2014 50 100 %
5
Telah dibentuknya PPID dan PPID Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar harus diakui belum dapat berjalan dengan maksimal,
salah satu kendala adalah pemahaman tentang daftar informasi publik tiap-tiap SKPD belum sama. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan satu
kebijakan berkenaan dengan Daftar Informasi Publik, yaitu dengan ditetapkan
Peraturan Walikota Blitar nomor 48 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi
Publik Dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar
Peraturan Walikota Blitar ini diharapkan dapat menuntun PPID dan
PPID Pembantu setahap demi setahap untuk menyusun daftar lnformasi,
termasuk didalamnya daftar informasi yang dikecualikan, mengingat dalam
peraturan dimaksud juga disebutkan pedoman tentang uji konsekuensi
informasi publik.
Pelayanan informasi publik di Kota Blitar sebelum dikeluarkannya UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP telah membentuk Unit Layanan Pengaduan
dan Informasi Masyarakat yang kemudian disingkat dengan ULPIM pada tahun
2007 dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun
2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.
Daftar Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 2013
No Uraian Tanggal Ketetapan
1 Surat Sekretariat Daerah Kota Blitar Nomor 480 / 3160 / 410.107.1 / 2013 tentang Pembentukan PPID Pembantu, sebagai tindak lanjut: - Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
nomor 480 / 3092 / 410.030.9 / 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Keterbukan Informasi Publik SKPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- Supervisi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 30 April 2013 tentang Pelaksanaan UU No 14 tentang KIP
31 Mei 2013
2 Peraturan Walikota Blitar nomor 48 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik Dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
24 Oktober 2013
6
B. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik
1. Ruang Desk Informasi Publik
Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 5 x 6 meter persegi, yang terdiri dari 1 meja (panjang) front desk dan kursi petugas serta kursi
tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 5 Unit PC yang terkoneksi dengan
internet, jaringan wifi, 1 Printer, 1 Telepon, 1 saluran SMS, 1 Unit AC, 1
Unit TV, 1 almari berisi bahan bacaan (buku, leaflat, booklet), Struktur
Organisasi, Alur Layanan serta intrumen untuk transaksi pada layanan
informasi berupa aplikasi komputer yang berisi formulir permohonan
sampai dengan tanggapan akan keberatan.
2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Media (Saluran) informasi yang digunakan PPID (termasuk unit Pengaduan
dan Informasi /ULPIM), melalui a. Website www.blitarkota.go.id, www.ppid.blitarkota.go.id, www.ulpim.
blitarkota.go.id
b. Email di [email protected] dan kominparda@ blitarkota.go.id
c. Telepon (0342-813300)
d. SMS (0852 3444 0677)
e. Melalui surat, masyarakat dapat mengirimkan surat melalui pos, ditujukan ke Dinas Kominparda Kota Blitar Jalan Ir Soekarno 11 Blitar
f. Datang Langsung, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas
Kominparda Kota Blitar Jl Ir Soekarno 11 Blitar.
3. Sistem Administrasi (Naskah Dinas) PPID
Untuk ketertiban dan kecermatan dalam pengelolaan administrasi
(naskah dinas) PPID mulai dari formulir permohonan sampai dengan
tanggapan atas keberatan maka dibuat dalam bentuk aplikasi di komputer
yang dikelola oleh Sekretariat PPID.
Untuk memudahkan pelayan informasi, PPID menyediakan dua
model formulir permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh
pemohon, yaitu pendaftaran online dan download formulir.
7
4. Sumberdaya Manusia
Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kota Blitar
adalah sebanyak 22 ( lima puluh ) orang dengan susunan organisasi Pengarah, Ketua PPID sampai dengan Ketua Bidang dan Anggota.
Sedangkan untuk PPID Pembantu di tiap-tiap SKPD sekitar 4 -5 orang,
menyesuaikan dengan bentuk SKPDnya.
C. Operasional Pelayanan Informasi Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID
menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi Publik di Sekretariat PPID
yang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah Kota
Blitar Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari
kerja Senin sampai dengan Jumat, dengan rincian sebagai berikut:
o Senin – Kamis : 08.00 s/d 14.30 WIB
o Jumat : 08.00 s/d 13.30 WIB
Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB
Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya,
namun di luar jan kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan
informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik
mendatangi desk informasi.
D. Permohonan dan Sengketa Informasi Publik
1. Permohonan Informasi yang diterima dapat dikelompokkan menjadi dua
bagian yaitu a. Yang diterima oleh PPID
1) Jumlah permohonan yang diterima PPID selama tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
a) Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 51 orang
b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan
informasi 5 menit
8
c) Pemohon informasi memperoleh dokumen yang dibutuhkan
melalui download file yang diperlukan melalui website
ppid.blitarkota.go.id
d) Permohon yang langsung datang ke Kantor PPID: nihil
e) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya adalah 51 permohonan
2) Jumlah pemohon berdasarkan dokumen yang diminta
No. Uraian Jumlah (orang)
1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 2012
4
2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 2013
1
3 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2012 4 4 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2013 4 5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Blitar 2010 1
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar 2011
1
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar 2012
1
8 Perda Kota Blitar No. 1 Tahun 2012 APBD Tahun Anggaran 2012
6
9 Perda Kota Blitar No. 1 Tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2
10 Perda Kota Blitar No. 10 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu
1
11 Perda Kota Blitar No. 12 Tahun 2010 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
1
12 Perda Kota Blitar No. 14 Tahun 2008 Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo
1
13 Perda Kota Blitar No. 4 Tahun 2011 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar
1
14 Perwali Kota Blitar No. 1 Tahun 2011 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar
1
15 Perwali Kota Blitar No. 15 Tahun 2011 Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
1
16 Perwali Kota Blitar No. 19 Tahun 2011 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Blitar
1
9
17 Perwali Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007
1
18 Perwali Kota Blitar No. 21 Tahun 2011 Relokasi Pasar Pahing Kota Blitar
1
19 Perwali Kota Blitar No. 43 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1
20 Perwali Kota Blitar No. 26 Tahun 2011 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Blitar
1
21 Perwali Kota Blitar No. 7 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Blitar
1
22 Perwali Kota Blitar No. 9 Tahun 2009 Pendidikan Gratis Dan Mekanisme Sumbangan Sukarela Dari Masyarakat Mampu Dalam Pembiayaan Pendidikan
1
23 Keputusan Walikota Blitar Nomor 188 / 787 / HK / 410.010.2 / 2011 Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Blitar
1
24 RPJMD Kota Blitar 2011 - 2015 8 25 Visi Misi Kota Blitar 2011 - 2015 3 26 Rencana Program Investasi Jangka Menengah
Kota Blitar 2010 - 2014 1
27 Kota Blitar Dalam Angka 2013 1 Total 51
3) Jumlah pemohon berdasarkan kegunaan
No. Uraian Jumlah (orang)
1 Bahan Penyusunan RKA dan DPA 5 2 Referensi dan dukungan Belajar 26 3 Referensi Skripsi 2 4 Penelitian (Disertasi) 5 5 Bahan Tugas Kuliah 5 6 Tanpa Keterangan 8 Total 51
10
4) Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan
No. Uraian Jumlah (orang)
1 Karyawan 2 2 Mahasiswa 19 3 PNS 19 4 Pelajar 2 5 Swasta 9 Total 51
5) Jumlah pemohon berdasarkan asal pemohon
No. Uraian Jumlah (orang)
1 Kota Jakarta Barat 1 2 Kab. Buton 1 3 Kota Medan 2 4 Kota Bogor 3 5 Kab. Gresik 1 6 Kab. Jayapura 1 7 Kabupaten Blitar 7 8 Kota Blitar 26 9 Kota Buru Namlea 2 10 Kab. Bangkalan 1 11 Kota Bima 1 12 Kab. Mamuju 1 13 Kab Yapen Waropen
(Serui) 1
14 Kab. Tulungagung 3 Total 51
b. Yang diterima oleh ULPIM
Ada dua bentuk permohonan yang diterima ULPIM, yaitu pengaduan dan informasi. Adapun jumlah permohonan yang selama tahun 2013
adalah sebagai berikut:
NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
1 Januari 16 2 Februari 12 3 Maret 12 4 April 16 5 Mei 11
11
6 Juni 11 7 Juli 11 8 Agustus 14 9 September 58 10 Oktober 14 11 November 1 12 Desember 3 Total 179
Rekapitulasi pengaduan dan informasi ULPIM terlampir
2. Sengketa Informasi Publik
Selama kurun waktu tahun 2013 tidak terjadi sengketa informasi publik,
karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam
penguasaan PPID Kota Blitar.
E. Anggaran Pelayanan Informasi
Angaran pelayanan informasi sejak dibebankan kepada APBD Kota Blitar
tahun 2013, yaitu pada
Program dan Kegiatan
1. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi
F. Kegiatan Penunjang dan Penghargaan
Dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Blitar telah
dilaksanakan:
1. Menghadiri rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) tanggal 19 Februari 2013 di Hotel Inna Simpang 2. Menghadiri Bimbingan Teknik Pengelolaan Meja Layanan Informasi pada
Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten /
Kota se-Jawa Timur tanggal 20 Maret 2013 di Hotel Bisanta Bidakara
Surabaya
12
3. Supervisi PPID oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada 30 April
2013 dihadiri
- Joko Tetuko (Ketua KIP Jawa Timur) - Nurul Amalia (Anggota KIP Jawa Timur)
- Atasan PPID Kota Blitar
- Ketua PPID Kota Blitar dan Anggota
4. Evaluasi PPID oleh KIP Jawa Timur (PPID Award 2013) pada tanggal 1
Oktober 2013 yang dihadiri oleh Imadoeddin (KIP Jawa Timur)
5. Pembekalan Teknis PPID dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar pada 29 Oktober 2013.
6. Penyerahan alur kerja pelayanan PPID kepada seluruh PPID Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
7. Menghadiri Penerimaan PPID Award Jawa Timur 2013 tanggal 29 Oktober
di JTV Surabaya 8. Mengikuti Bimbingan Teknis PPID tentang tata kelola meja layanan dan
informasi dan penyusunan daftar informasi public (DIP) yang
diselenggarakan oleh KIP Jawa Timur tanggal 25 November 2013 di Hotel
Oval Surabaya
9. Menghadiri monitoring dan evaluasi hasil pemeringkatan PPID di Badan
Publik di Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota / Kabupaten se-Jawa Timur tanggal 19 November di Hotel Inna Simpang.
Tahun 2013 telah tercatat dua prestasi yang diraih Kota Blitar berkenaan
dengan Keterbukaan Informasi Publik
1. Peringkat pertama untuk Pemerintah Kota di Indonesia dalam hal
transparansi anggaran tahun 2013 oleh LSM FITRA
2. Peringat kelima PPID Award Jawa Timur 2013
G. Kendala Pelayanan Informasi Publik
1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih
kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data
dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu
13
yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon
informasi.
2. Masih terdapat 15 SKPD yang belum membentuk PPID Pembantu 3. Sosialisasi Peraturan Walikota Blitar nomor 48 Tahun 2013 tentang
Klasifikasi Informasi Publik Dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik
Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar belum dapat dilaksanakan (Perwali
ditetapkan tanggal 24 Oktober 2013) sehingga Daftar Informasi Publik
belum tersusun.
H. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut
1. Diharapkan di tahun 2014 dari masing-masing satuan kerja dapat
memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori
informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang
dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pemerintah Kota Blitar
2. Sosialisasi penyusunan DIP kepada masing-masing SKPD di awal tahun
anggaran 2014.
Kepala Dinas Kominpar Daerah Kota Blitar
selaku Pejabat Pengelola Dokumentasi
dan Informasi
WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda
NIP. 195912311986031150
14
Surat Sekretariat Daerah Kota Blitar Nomor 480 / 3160 / 410.107.1 / 2013 tentang Pembentukan PPID Pembantu
15
- Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Blitar nomor 480 / 3092 / 410.030.9 / 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Keterbukan Informasi Publik SKPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
16
17
Peraturan Walikota Blitar nomor 48 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik Dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
18
19
20
Supervisi PPID oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada 30 April 2013
21
Pembekalan Teknis PPID dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Penyerahan alur kerja pelayanan PPID kepada seluruh PPID Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
22
Evaluasi PPID oleh KIP Jawa Timur (PPID Award 2013) pada tanggal 1 Oktober 2013