latar belakang - repositori tugas akhir universitas...
TRANSCRIPT
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM RASKIN(STUDI DI KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
MAIZARAH
NIM. 100565201052
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2015
ABSTRAK
Program Raskin merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional, program tersebut adalah program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan. Kelurahan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang adalah salah satu daerah yang berhak untuk mendapatkan pemanfaatan dari program Raskin, kuota bantuan dari pemerintah pada tahun 2014 yang dialokasikan dari Raskin APBN sebanyak 539 RTS, sedangkan yang dialokasikan dari Raskin APBD sebanyak 98 RTS, semuanya berjumlah 637 RTS. Sementara keluarga miskin lebih dari jumlah kuota Raskin, karena data tersebut dari BPS yang tidak teliti dalam pendataan masyarakat penerima manfaat. Selain itu juga Kelurahan tersebut mempunyai 72 RT dan 15 RW, penduduknya yang paling banyak jika dibandingkan dengan Kelurahan lainnya, oleh karena itu dana Raskin yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun juga lebih besar jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya.
Tujuan penelitian ini ingin menilai atau mengkaji hasil dan dampak dari kebijakan program Raskin yang sudah dilaksanakan. Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori James Anderson dalam M. Irfan Islamy tentang dampak kebijakan yang terdiri dari 3 dampak yaitu hasil kebijakan, dampak kebijakan yang diharapkan, dan dampak kebijakan yang tidak diharapkan.
Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan teori yang digunakan adalah bahwa pada tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Barat masih ada keluarga miskin yang tidak masuk dalam pendataan BPS, sehingga jumlah keluarga miskin lebih banyak dibandingkan dengan kuota Raskin yang diterima. Keterlambatan dalam pembagian beras Raskin bersumber dari Perum BULOG, harga Raskin yang ditetapkan sudah sesuai dengan pendapatan masyarakat miskin, tetapi kualitas berasnya tidak layak untuk dikonsumsi, jika ada beras yang tidak bagus bisa ditukarkan kembali ke BULOG. Bantuan Raskin sudah sangat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang berpendapatan rendah, tetapi peningkatan kesejahteraan dan perubahan dikehidupan ekonominya belum dirasakan, karena mereka masih saja bergantung dengan bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga mereka tidak mandiri untuk melakukan usaha yang lebih baik lagi agar kehidupannya menjadi sejahtera.
Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Program Raskin, Hasil dan Dampak.
ABSTRACT
Raskin Program is the implementation of Presidential Instruction on national rice policy, the program is subsidized rice assistance program for low income community and an integral part of food security. Village of West Tanjungpinang Tanjungpinang is one of the areas that are eligible for use of Raskin, quota aid from the government in 2014 allocated from the state budget as much as 539 Raskin RTS, while allocated from the budget as much as 98 RTS Raskin, altogether 637 RTS. While poor families more than the amount of quota Raskin, it’s because the BPS was not in carefully in collecting data. In addition the village also has a RT 72 and 15 RW, the population most when compared to the other village, therefore Raskin funds given by central government and local governments are also greater when compared to other villages.
The purpose of this study is to assess or to see the results and impact of policies that have been implemented Raskin program. The research location is in the Village of West Tanjungpinang Tanjungpinang of Riau Islands Province and the research method used was qualitative research. The theory used in this research is the theory of James Anderson in M. Irfan Islamy about the impact of the policy which consists of 3 impacts are the result of the policy, the policy implications are expected, and the impact of policies are not expected.
The conclusion of this study is based on a theory that is used is that in 2014 in the Village of West Tanjungpinang there are still a poor family which is not including on BPS collecting data, so that the number of poor families more than the quota of Raskin received. Delays in the distribution of rice originating from BULOG, Raskin specified price is in conformity with the incomes of the poor, but the quality of the rice really is not fit for consumption, if there is not good rice can be exchanged back to Bulog. Help Raskin has been very helpful to reduce the burden of public spending in low-income, but increased prosperity and changes life economy is yet to be felt, because they are still dependent on government assistance, so that they are not independent to do business better so that life becomes prosperous.
Keywords: Evaluation of Policy, Raskin, results and impact.
A. Latar Belakang
Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian
makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai
suatu konsep menjadi sesuatu yang aktual, sesuatu yang tidak sekadar menjadi
pemikiran akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan
menjadikan ia aktual dalam kehidupan pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu
konsep yang mengandung nilai, kebijakan pemerintah disatukan dari dua konsep
dasar, yaitu konsep kebijakan dan konsep pemerintah (Faried Ali dan Andi
Syamsu Alam, 2012 : 3).
Melihat dari uraian diatas bahwa kebijakan itu saling berkaitan erat dengan
pemerintah dalam suatu negara. Pemerintah yang dimaksud kemudian
merumuskan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat
banyak. Sehingga, masyarakat bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.
Indonesia adalah negara yang dikenal cukup besar dengan kemajuan yang
berkembang pesat di era reformasi saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan
rakyat Indonesia sudah mendapatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya,
yang sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Tujuan
Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Hal tersebut di pertegas lagi dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang
berbunyi “Bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa dan
Negara Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan, kemiskinan merupakan
salah satu masalah sosial yang mendasar, yang dihadapi dan menjadi perhatian
banyak bagi orang di Indonesia. Kemiskinan dapat dilihat pada kondisi individu,
kelompok maupun situasi kolektif masyarakat.
Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu
pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan
(empowering), dan pengaturan (regulation). Fungsi-fungsi pemerintahan yang
dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu
sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka
dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat menghasilkan keadilan,
pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan menciptakan
kemakmuran (Muhadam Labolo, 2013 : 31).
Salah satu program yang diadakan oleh pemerintah di Indonesia adalah
Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin). Program beras untuk rumah tangga
miskin (Raskin) adalah program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat
berpendapatan rendah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program
ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam
memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan.
Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang
kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan
Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan
pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan
stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan
untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat
berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan
pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri (Pedoman Umum Raskin, 2014 :
2).
Monitoring evaluasi (monev) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas
penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah. Dengan adanya
monitoring evaluasi ini maka akan dapat diidentifikasi permasalahan yang
menghambat pelaksanaan penyaluran Raskin, dan apabila terdapat permasalahan
dapat dicarikan solusi untuk memecahkan masalah. Monitoring evaluasi ini
dilakukan secara berjenjang, Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang
yang lebih rendah atau ke RTS-PM jika diperlukan (Pedoman Umum Raskin,
2014 : 22).
Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota
Tanjungpinang adalah salah satu daerah yang berhak untuk mendapatkan
pemanfaatan dari program pemerintah yaitu program Raskin. Kelurahan tersebut
mempunyai 72 RT dan 15 RW, penduduknya yang paling banyak dari pada
kelurahan lain yang ada di Kota Tanjungpinang ini, oleh karena itu dana untuk
kuota Raskin pun lebih besar jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Pada
tahun 2014 ini masih terjadi keterlambatan pembagian jatah Raskin yang
diberikan untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), biasanya
Raskin dibagikan setiap sebulan sekali dengan alokasi sebanyak 15 kilogram
dengan harga Rp. 24.000, ternyata di Kelurahan tersebut Raskin dibagikan pertiga
bulan diawal tahun dengan harga Rp. 72.000 per 15 kilogram untuk 1 Kepala
Keluarga (KK) penerima manfaat (Dokumen Raskin pada Kelurahan
Tanjungpinang Barat, 2014).
Hal ini juga menjadi kendala masyarakat miskin untuk menebus harga
Raskin yang terlalu mahal bagi mereka. Adanya keterlambatan Raskin tersebut
karena dari Bulog selaku pendistribusi Raskin ke Kelurahan sebagai penyalur.
Oleh karena itu, pihak Kelurahan sebagai penyalur Raskin jika ada keterlambatan
Raskin dari Bulog tentu akan memberitahukan kepada masyarakat penerima
manfaat, supaya masyarakat tersebut tidak terlalu resah dengan adanya
keterlambatan beras tersebut.
Keluarga miskin di Kelurahan Tanjungpinang Barat pada tahun 2014
berjumlah 2.722 jiwa yang terbagi dalam 637 Kepala Keluarga. Mayoritas
keluarga miskin di Kelurahan tersebut adalah suku melayu, jawa, suku bugis, suku
minang kabau, dan suku batak.
Tabel I.1 Jumlah keluarga miskin berdasarkan jenis kelamin Tahun 2014
NO. Jenis Kelamin Jumlah1.2.
Laki-lakiPerempuan
1.461 orang1.261 orang
Jumlah Keseluruhan 2.722 orangSumber : Dokumen keluarga miskin kelurahan Tanjungpinang Barat
Sedangkan keluarga miskin di Kelurahan Dompak pada tahun 2014
berjumlah 1.553 jiwa yang terbagi dalam 358 Kepala Keluarga. Mayoritas
keluarga miskin di Kelurahan Dompak adalah suku melayu.
Tabel I.2Jumlah keluarga miskin berdasarkan jenis kelamin Tahun 2014
NO. Jenis Kelamin Jumlah1.2.
Laki-lakiPerempuan
906 orang647 orang
Jumlah Keseluruhan 1.553 orangSumber : Dokumen keluarga miskin kelurahan Dompak
Kuota bantuan dari Pemerintah untuk Raskin di Kelurahan Tanjungpinang
Barat pada tahun 2014 yang dialokasikan lewat Raskin APBN sebanyak 539 KK,
sedangkan kuota yang dialokasikan lewat Raskin APBD sebanyak 98 KK.
Sementara data keluarga miskin di Kelurahan Tanjungpinang Barat lebih dari
jumlah kuota Raskin, karena data tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Tanjungpinang yang menentukan kriteria masyarakat miskin tersebut. Sehingga
data keluarga miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) masih kurang valid atau
tidak sesuai dengan data penduduk miskin yang ada di Kelurahan tersebut
(Wawancara Langsung dengan Imam Firyadi selaku Mantan Lurah
Tanjungpinang Barat, pada Tanggal 12 Januari 2015).
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terutama yang berkaitan
dengan bantuan Raskin ini, dan dengan adanya pelaksanaan program Raskin yang
dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Tanjungpinang Barat serta besarnya dana yang
dikeluarkan untuk Raskin kepada masyarakat penerima manfaat tersebut. Bahwa
akan terlihat bagaimana hasil dan dampak dari kebijakan program Raskin yang
dilaksanakan pihak kelurahan tersebut. Karena dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 ini rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kelurahan
Tanjungpinang Barat semakin bertambah.
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis
ingin mengkaji hasil dan dampak dari program Raskin tahun 2014, oleh karena itu
penulis tertarik untuk meneliti dengan menetapkan judul: “Evaluasi Kebijakan
Program Raskin (Studi di Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan
Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Tahun 2014).”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Bagaimana Hasil dan dampak Kebijakan Program Raskin di
Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota
Tanjungpinang Tahun 2014?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Hasil dan dampak Kebijakan Program Raskin (Studi di
Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota
Tanjungpinang Tahun 2014);
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Praktis
Bagi instansi Kelurahan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam
menjalankan atau melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat yang berkaitan
dengan Kebijakan Program Raskin, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi
lagi masalah atau hambatan-hambatan dari Program Raskin tersebut. Sehingga
tujuan dari Kebijakan Program Raskin bisa mencapai sasaran sesuai dengan yang
diharapkan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
Pemerintah Daerah beserta instansi yang terkait dengan implementasi dan evaluasi
Kebijakan Program Raskin, serta dapat dijadikan suatu kajian bagi masyarakat
agar lebih memahami tujuan dari Program Raskin.
b. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi perkembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu pemerintahan pada khususnya. Hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan
pengetahuan mengenai Kebijakan Program Raskin.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan isi
tetapi tidak berdasarkan akurasi statistik. Kata-kata yang disusun dalam bentuk
cerita atau peristiwa, mempunyai kesan yang lebih nyata, lebih hidup, penuh
makna, dan sering kali jauh lebih baik meyakinkan pembaca, peneliti lainnya,
pembuat kebijakan, dan praktisi dari pada halaman-halaman yang penuh dengan
angka-angka (Ulber Silalahi, 2010).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan
Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Alasan peneliti mengambil objek
penelitian tersebut karena Kelurahan Tanjungpinang Barat juga memiliki peranan
yang penting dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin kepada masyarakat.
3. Teknik Pengumpulan data
Menurut Arikunto (2002 : 107) yang menyatakan bahwa sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan atau lokasi
penelitian secara langsung dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah
yang akan dibahas dalam hal ini adalah hasil dan dampak dari Kebijakan Program
Raskin, instansi yang terkait yaitu Lurah beserta jajarannya, untuk
mendapatkannya peneliti menggunakan cara wawancara.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan dan data-data yang sudah tersaji. Untuk mendapatkannya
peneliti menggunakan cara dokumentasi.
4. Informan Penelitian
Informan adalah orang yang memberikan informasi (narasumber). Dalam
hal ini kriteria informan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Lurah Tanjungpinang Barat sebagai informan kunci dan sebagai
penanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran Raskin;
2. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan
Tanjungpinang Barat sebagai pelaksana distribusi Raskin;
3. Ketua RT 02 / RW 11 sebagai pelaksana distribusi Raskin dari Titik
Distribusi kepada RTS-PM;
4. Masyarakat penerima manfaat Raskin sebanyak 5 orang (Kepala
Keluarga). Masyarakat tersebut diatas bekerja sebagai buruh harian
lepas, nelayan, tukang sapu jalan serta pemulung.
Tabel I.5Jumlah Informan
Informan Jumlah
Lurah Tanjungpinang Barat 1
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan sosial Kelurahan Tanjungpinang Barat
1
RT 02 / RW 11 1
Masyarakat Penerima Raskin (RTS-PM) 5
Total 8Sumber : Data Olahan, 2015
E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data
sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan
deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan
sesuai masalah penelitian.
F. Landasan Teori
1. Kebijakan Publik
Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja
dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula
governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada
intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara
langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial
dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak penduduk, masyarakat
atau warga Negara (Edi Suharto, 2011 : 3).
Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan
masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap
kebijakan publik menurut (William Dunn, 2003 : 24) adalah sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam
realitas kebijakan publik. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk
menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.
Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan
(policy problem).
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian
dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari
berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives / policy options)
yang ada.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga
atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program
kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun
agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang
diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh
karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar
untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
2. Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai
suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada
tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah-masalah
kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah
kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan (Anderson dalam Budi
Winarno, 2012 : 229).
Evaluasi kebijakan publik mencakup tiga lingkup makna menurut (Riant
Nugroho, 2011 : 679-687), yaitu evaluasi formulasi kebijakan publik, evaluasi
implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kinerja kebijakan publik sebagai
berikut:
1. Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik
Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan
apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:
a. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak
diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi
kebijakan publik yang berlainan;
b. Mengarah pada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus
benar-benar mengarah pada inti permasalahannya;
c. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama;
d. Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal.
2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik
Tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui
variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga
pertanyaan pokok, yaitu:
a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan
dengan kinerja implementasi publik;
b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya
berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi
kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi
outcome implementasi kebijakan;
c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?
Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasian untuk memilih
variabel-variabel yang dapat diubah, variabel yang bersifat natural atau
variabel lain yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai
variabel evaluasi.
3. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik
Penilaian kinerja menjadi isu penting dalam kebijakan publik. Alasan
pertama, karena kebijakan dibuat untuk suatu tujuan. Kebijakan dibuat tidak untuk
kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan harus dinilai dari sejauh mana ia
mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Alasan kedua, bahwa pengukuran
kinerja menentukan kemana kebijakan akan dibawa.
Sebagai suatu teknik penilaian yang objektif, scientific, dan systematic
evalution mempunyai kecenderungan semakin banyak dipakai, karena dengan
kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data secara akurat, teknik ini
akan mampu menunjukkan hasil dan dampak kebijakan secara akurat. Hal inilah
yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat secara luas,
karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat
dikenali tingkat efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dan sebagai bahan atau
masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah
ada atau perumusan kebijakan-kebijakan yang baru (M. Irfan Islamy, 2009 : 114).
Ada tiga dampak kebijakan menurut (James Anderson dalam M. Irfan
Islamy, 2009 : 115-116):
1. Hasil kebijakan
Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya
proses perumusan kebijakan pemerintah. Hasil kebijakan bisa dilihat dari lima
indikatornya, yaitu:
a. Tersalurnya Raskin;
b. Raskin tepat sasaran untuk masyarakat penerima manfaat;
c. Tepat waktu dalam pembagian Raskin;
d. Kesesuaian harga Raskin;
e. Kualitas beras untuk masyarakat penerima manfaat.
2. Dampak kebijakan yang diharapkan
Dampak kebijakan adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dengan
dilaksanakannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dampak kebijakan
yang diharapkan dapat dilihat dari dua indikatornya, yaitu:
a. Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran;
b. Meningkatnya kesejahteraan dikalangan masyarakat penerima manfaat.
3. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan
Dampak kebijakan ini adalah adanya akibat-akibat yang kurang baik dari
kebijakan yang telah ditetapkan. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan dapat
dilihat dari dua indikatornya, yaitu:
a. Mengurangi prakarsa masyarakat untuk menjadi lebih maju;
b. Tidak adanya perubahan pola hidup pada masyarakat penerima manfaat.
G. Hasil Penelitian
Kebijakan sebagai peraturan pemerintah yang sangat berkaitan erat dengan
pemerintahan di suatu negara. Kebijakan publik tersebut menentukan bentuk suatu
kehidupan setiap bangsa dan negara, karena setiap negara tentunya mempunyai
masalah yang relatif sama dengan negara lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tentunya akan dilakukan pengawasan
dan evaluasi setelah adanya pelaksanaan kebijakan.
Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan
pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan penilaian pencapaian
kinerja dari implementasi atau pelaksanaan. Evaluasi dilaksanakan setelah
kegiatan selesai dilaksanakan yaitu selesai pekerjaan dalam waktu yang
ditentukan. Dalam penganalisisan ini penulis menggunakan teori James Anderson
yang terdiri atas tiga dampak kebijakan, diantaranya adalah:
1. Hasil Kebijakan
Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya
proses perumusan kebijakan pemerintah, untuk memecahkan rangka
permasalahan yang terkait dengan kebijakan.
a. Tersalurnya Raskin
Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program
Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal,
yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan beras masyarakat
berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga yang
terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang
meliputi: perencanaan dan penyediaan anggaran subsidi, penentuan RTS dan Pagu
Raskin, penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan dan pengendalian
program serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat
berperan dalam membuat kebijakan program dan pengadaan beras sampai di Titik
Distribusi (TD). Pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan penyaluran
Raskin dari TD sampai ke RTS-PM Raskin.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa bantuan
beras bersubsidi atau Raskin yang diberikan pemerintah sudah disalurkan dengan
lancar ke wilayah RT dan RW di Kelurahan Tanjungpinang Barat yang terdiri dari
72 RT dan 15 RW. Proses penyalurannya juga sudah berjalan dengan baik sesuai
prosedur yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan dijalankan dengan baik oleh
pemerintah daerah setempat. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini penyaluran
Raskin tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Barat.
Tabel IV.1Realisasi Penyaluran Raskin tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang BaratNo. Jumlah RTS Alokasi Dana Jumlah beras (Kg) Jumlah Harga
1. 539 RTS APBN 15 kg Rp. 24.0002. 98 RTS APBD 15 kg Rp. 24.000
Sumber: Data Olahan, 2015
Khususnya di Kelurahan Tanjungpinang Barat ini semua masyarakat
miskin yang terdata sudah mendapatkan jatah Raskin secara langsung manfaatnya
dan diterima setiap bulannya dengan lancar untuk saat ini, tetapi di tahun
sebelumnya dan pada tahun 2014 masih ada keterlambatan Raskin yang dibagikan
kepada masyarakat.
b. Raskin tepat sasaran untuk masyarakat penerima manfaat
Kebijakan Program Raskin ini sasaran utamanya adalah masyarakat miskin
yang berpendapatan rendah supaya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan
pangan keluarga mereka. Sasaran Program Raskin tahun 2014 adalah
berkurangnya beban pengeluaran 637 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 2.722
jiwa di Kelurahan Tanjungpinang Barat, dalam mencukupi kebutuhan pangan
beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15
kg/RTS/bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa
terlihat jelas dilapangan pada tahun 2014 ini bantuan beras yang diberikan
pemerintah tidak tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan
tersebut.
Hal tersebut terjadi karena pendataan indikator penentuan kriteria
masyarakat miskin dari pihak BPS yang tidak valid atau tidak sama dengan
indikator dari pihak Kelurahan tersebut. BPS juga mendata dengan tidak teliti dan
ingin cepat mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga
masih banyak masyarakat yang benar-benar miskin yang tidak terdata untuk
mendapatkan bantuan Raskin, bahkan masyarakat yang tergolong mampu yang
mendapatkan bantuan tersebut.
c. Tepat waktu dalam pembagian Raskin
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG
bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang
dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). Jika terdapat kendala yang
bersifat spesifik lokasi, seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda
transportasi untuk pengangkutan Raskin ke daerah-daerah, sehingga penyaluran
atau pembagian Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu
wilayah. Maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah
tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa bantuan
beras yang diberikan pemerintah selalu datang tidak tepat waktu. Beras Raskin
bersumber dari pihak BULOG yang memberikan langsung kepada daerah-daerah
setempat yang teridentifikasi untuk mendapatkan bantuan Raskin. Setiap awal
tahun sering terjadi keterlambatan waktu dengan tanggal yang tidak ditentukan.
Hal tersebut dikarenakan beras dari pusat terjadi gagal panen sehingga harus
menunggu beras dari luar negeri dan BULOG juga menyalurkan ke daerah-daerah
yang terpencil dahulu seperti daerah Bintan.
Oleh karena itu, jika ada keterlambatan waktu dalam pembagian Raskin
yang diberikan BULOG kepada Kelurahan, pihak Kelurahan menginformasikan
kepada masyarakat, agar masyarakat tersebut tidak bertanya-tanya lagi
dikemudian hari. Hal tersebut menimbulkan beban kendala tentang biaya yang
dirasakan masyarakat dalam membeli Raskin sebesar Rp.72.000/45kg. Jika setiap
bulan tidak ada keterlambatan waktu, tentunya mereka mampu untuk membeli
beras Raskin seharga Rp.24.000/15kg. Jadi, selama ada keterlambatan waktu
dalam pembagian Raskin ini sampai tiga bulan sekali, masyarakat hanya mampu
membeli Raskin sebesar Rp.48.000/30kg sesuai dengan pendapatan yang mereka
ada.
d. Kesesuaian harga Raskin
Pada pelaksanaan Program Raskin juga pemerintah melakukan
penyesuaian terhadap harga Raskin yang ditetapkan untuk masyarakat penerima
manfaat. Harga tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600/kg di Titik Distribusi (TD),
pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan
secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR
tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan
langsung kepada Perum BULOG setempat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terlihat
jelas kejadian dilapangan pada tahun 2014 ini, kesesuaian harga tebus Raskin
yang ditetapkan pemerintah pusat ke daerah-daerah setempat sama harganya di
seluruh Indonesia, tidak ada perbedaan. Harga tebus Raskin yang ditentukan
sebesar Rp.1.600/15 kg sama dengan Rp.24.000, harga tersebut sudah sesuai
untuk membantu pengeluaran masyarakat miskin yang berpendapatan rendah
yang berhak mendapatkan bantuan Raskin. Tidak ada sama sekali penambahan
harga dari pemerintah pusat maupun dari pihak Kelurahan.
e. Kualitas beras untuk masyarakat penerima manfaat
Penyaluran Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tim Koordinasi
Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan
kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila ditemukan
Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka
Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus menolak dan langsung
mengembalikan kepada Perum BULOG untuk digantikan dengan kualitas beras
yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terlihat jelas
dilapangan bahwa pada tahun 2014, kualitas beras yang didistribusikan oleh
Perum BULOG ke Kelurahan tidak layak konsumsi. Walaupun demikian,
masyarakat bisa menukarkan kembali kepada pihak Kelurahan agar Kelurahan
menggantikan beras dengan layak konsumsi, hal tersebut sudah ada ketetapan dari
pihak BULOG, jika ada masyarakat yang menerima beras Raskin dengan kualitas
rendah bisa dikembalikan dan langsung digantikan dengan kualitas beras yang
lebih layak konsumsi.
2. Dampak Kebijakan yang diharapkan
Dampak kebijakan adalah akibat-akibat positif yang ditimbulkan dengan
dilaksanakannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
a. Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran
Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan
rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam
memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga meningkatkan akses masyarakat
berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah
satu hak dasarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa
bantuan kebijakan program Raskin dari pemerintah sudah jelas dapat membantu
dan mengurangi beban pengeluaran pendapatan rumah tangga sasaran khususnya
di kebutuhan pangan mereka.
Harga beras yang jenisnya sama yaitu beras BULOG melambung tinggi
dipasaran dengan harga Rp. 8.050/kg jika dikalikan dengan 15 kg sama dengan
Rp. 120.750 tidak akan sanggup untuk mereka membelinya. Tapi semenjak
adanya bantuan Raskin tersebut dengan harga Rp. 1.600/kg jika dikalikan dengan
15 kg sama dengan Rp. 24.000, mereka senang dan merasa sangat-sangat terbantu
karena mengurangi beban pengeluaran mereka untuk membeli beras subsidi yang
sangat terjangkau murah harganya, jika mereka bandingkan dengan harga
dipasaran. Selisihnya yang terjadi berbanding jauh yaitu Rp. 96.750, dengan sisa
uang tersebut dapat mereka gunakan untuk membeli keperluan yang lain yang
mereka butuhkan.
b. Meningkatnya kesejahteraan dikalangan masyarakat penerima manfaat
Program Raskin tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dikalangan penerima manfaat agar menjadi lebih baik di kehidupan ekonominya.
Bantuan tersebut salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan
sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin khususnya di Kelurahan
Tanjungpinang Barat. Pagu Raskin untuk Kelurahan Tanjungpinang Barat tahun
2014 tercatat 40.830 kg untuk 2.722 jiwa masyarakat miskin dan 9.555 kg untuk
637 RTS.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan terlihat
jelas pada tahun 2014 bahwa belum adanya peningkatan yang dirasakan oleh
masyarakat tersebut, karena bagi mereka pemerintah hanya membantu untuk
makan saja bukan untuk kebutuhan yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena
kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang masih saja terus-menerus
ingin mendapatkan bantuan dan tidak mau berusaha lebih giat lagi untuk
meningkatkan kehidupan ekonominya.
3. Dampak Kebijakan yang tidak diharapkan
Dampak kebijakan ini adalah adanya akibat-akibat yang kurang baik dari
kebijakan yang telah dijalankan atau dilaksanakan.
a. Mengurangi prakarsa masyarakat untuk menjadi lebih maju
Dampak yang tidak diharapkan dari Program Raskin ini bisa juga dilihat
bahwa mengurangi tindakan atau inisiatif masyarakat untuk menjadi lebih mandiri
dari kehidupan sosialnya, masyarakat hanya bisa bergantung dari bantuan yang
diberikan pemerintah. Terlihat jelas dilapangan, penelitian yang dilakukan oleh
penulis bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat yang diberikan,
bantuan tersebut hanya untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat yang
berpendapatan rendah bukan untuk membantu seumur hidupnya. Masih banyak
juga yang tertanam dalam pemikiran masyarakat bahwa tugas pemerintah lah
untuk mensejahterakan mereka, sehingga masyarakat hanya menunggu program-
program bantuan sosial untuk mereka tanpa harus bekerja lebih rajin lagi.
b. Tidak adanya perubahan pola hidup pada masyarakat penerima
manfaat
Dampak yang tidak diharapkan dari Program Raskin ini bisa juga dilihat
dari tidak adanya perubahan pola hidup masyarakat penerima manfaat dari segi
kehidupan ekonominya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis,
terlihat jelas kejadian dilapangan pada tahun 2014 ini, dampak yang tidak
diharapkan benar terjadi, bahwa hanya sedikit saja perubahan yang terjadi pada
masyarakat, karena masyarakat masih merasa manja dan ketergantungan dengan
adanya bantuan tersebut.
Hal tersebut terjadi karena masyarakat itu sendiri yang tidak mau berusaha
untuk merubah kehidupan ekonominya agar meningkat kesejahtera, mereka masih
saja mengharapkan bantuan Raskin, tentunya jika Raskin dihentikan mereka akan
merasa resah, karena tidak bisa membeli beras dengan harga yang relatif murah
jika dibandingkan dengan harga dipasaran, apalagi kebutuhan pokok yang lain
harganya sudah mahal.
H. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa kebijakan program Raskin pada tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang
Barat cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan indikator sebagai
berikut:
1. Hasil Kebijakan
Raskin yang disalurkan untuk 72 RT/15 RW dengan jumlah 637 RTS
sudah berjalan dengan baik sesuai data yang ada, tetapi belum tepat sasaran untuk
masyarakat yang seharusnya benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan
tersebut. Hal itu dikarenakan pendataan dari pihak BPS yang menentukan kriteria
kemiskinan dan mendata denga tidak teliti. Hal tersebut terjadi karena kurangnya
pengawasan dan penilaian dari pemerintah daerah Kota Tanjungpinang serta
instansi dibawahnya dalam hal pendataan.
Beras Raskin yang bersumber dari BULOG juga sering tidak tepat waktu
dalam pembagiannya kepada RTS setiap awal tahun dengan tanggal yang tidak
pasti. Hal itu karena dari pusat pernah terjadi gagal panen di tahun 2014 sehingga
harus menunggu beras dari luar negeri, BULOG juga terlebih dahulu menyalurkan
beras ke daerah-daerah terpencil sehingga sering terlambat untuk sampai kepada
pihak Kelurahan. Kesesuaian harga yang diberikan sudah sangat sesuai dengan
pendapatan masyarakat penerima manfaat tersebut. Kualitas beras yang diberikan
kepada masyarakat penerima manfaat juga sangat tidak layak untuk dikonsumsi,
tetapi masyarakat masih bisa menukarnya dengan kualitas beras yang bagus di
Kelurahan.
2. Dampak Kebijakan yang diharapkan
Bantuan Raskin ini sudah bisa membantu mengurangi beban pengeluaran
pendapatan masyarakat miskin, karena dengan harga Rp. 24.000 untuk 15 kg
beras, mereka sudah bisa membelinya dengan harga yang lebih terjangkau dari
harga di pasaran, dan sisanya bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan yang
lainnya. Program Raskin dari pemerintah ini belum adanya peningkatan
kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, karena bagi
mereka pemerintah hanya membantu untuk makan saja, bukan untuk kebutuhan
yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu
sendiri yang masih saja berharap mendapatkan bantuan dan tidak mau berusaha
lebih rajin lagi untuk meningkatkan kehidupannya.
3. Dampak Kebijakan yang tidak diharapkan
Program Raskin ini bisa mengurangi prakarsa (pemikiran atau tindakan)
masyarakat untuk menjadi lebih maju, bahwa pola pikir masyarakat untuk
melakukan usaha demi memajukan kehidupannya belum terlintas sama sekali
dibenak mereka. Jika Raskin dihentikan tentu saja membuat masyarakat menjadi
resah karena mereka sudah menjadi ketergantungan dengan bantuan yang
diberikan pemerintah. Tidak ada perubahan pola hidup pada masyarakat penerima
manfaat juga memberikan dampak yang negatif khususnya di kehidupan ekonomi
mereka, bahwa untuk kehidupan ekonomi mereka juga tidak ada peningkatan dari
adanya bantuan Raskin dan sebelum adanya bantuan Raskin.
I. Saran
Beberapa permasalahan yang dihadapi dari hasil penelitian ini,
sebagaimana yang penulis jelaskan diatas, maka penulis ingin memberikan saran-
saran sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang beserta instansi
Kelurahan Tanjungpinang Barat diharapkan melakukan pengawasan dan
monitoring evaluasi setiap tahunnya, agar pelaksanaan penyaluran Raskin
berjalan dengan baik, tidak ada masalah lagi demi terciptanya tujuan yang
dicapai;
2. Kepada pihak BPS diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak Kelurahan
dalam pendataan, agar tidak ada lagi masyarakat yang benar-benar tidak
mampu tidak mendapatkan bantuan Raskin;
3. Diharapkan kepada Perum BULOG bisa menjaga kualitas beras yang
datang dari pemerintah pusat, agar kebutuhan pangan masyarakat bisa
terpenuhi dengan baik;
4. Kepada masyarakat diharapkan bisa memahami benar tujuan utama dari
program Raskin ini, hanya untuk membantu mengurangi beban
pengeluaran pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, agar
masyarakat tersebut bisa merasakan kehidupan yang sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Abidin, Zainal Said. 2004, Kebijakan Publik. Jakarta: Tim Penerbit YayasanPancur Siwah.
Agustino, Leo. 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ali, Faried dan Syamsu Alam, Andi. 2012, Studi Kebijakan Pemerintah.
Bandung: PT. Refika Aditama. Arikunto, Suharsini. 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: PT. Rineka Cipta. Bungin, Burhan. 2011, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. Dunn, William. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press. Irfan Islamy, Muhamad. 2009, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan
Negara. Jakarta: Bumi Askara. Kajian Indikator Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
2014, Pedoman Umum Raskin. Jakarta. Labolo, Muhadam. 2013, Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. Ndraha, Taliziduhu. 2011, Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1. Jakarta: PT.
Rineka Cipta. Nugroho, Riant. 2011, Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan
dan Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Gramedia. Parsons, Wayne. 2011, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis
Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Silalahi, Ulber. 2010, Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Suyanto, Bagong, Sutinah. 2008, Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Prenada
Media Group. Suharto, Edi. 2011, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung:
Alfabeta. Suyanto, Bagong. 2011, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif
Pendekatan Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. Winarno, Budi. 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi).
Yogyakarta: Media Pressindo. Winarno, Budi. 2012, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi
dan Revisi Terbaru). Jakarta: PT. Buku Seru.
Jurnal:
Amuh, Sutrisna. 2012, Dampak Sosial Ekonomi Program Pembagian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Candra dewi, Dyah. 2013, Dampak Kebijakan Raskin dan Dukungannya Terhadap Ketahanan Pangan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Wahyuni, Ayu. 2014, Implementasi Kebijakan Raskin Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Wahyudi, Arif. 2010, Evaluasi Kinerja Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Tangerang. Jakarta: Universitas Indonesia.
Internet:
http://www.tanjungpinangpos.co.id (di unduh pada hari/tanggal: Selasa, 06 Januari 2015, pukul: 16.45 wib).
http://www.kepridays.com (di unduh pada hari/tanggal: Minggu, 25 Januari 2015, pukul: 13.00 wib).
http://www.setkab.go.id/Perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin (di unduh pada hari/tanggal: Sabtu, 07 Februari 2015, pukul 08.10 wib).
http://www.bappenas.go.id (di unduh pada hari/tanggal: Minggu, 15 Februari 2015, pukul: 15.07 wib).