8/17/2019 Laras Post 66 Edisi Cetak

1/16

 Website : www.laraspostonline.com RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )

Penerbit:

PT. LARAST PENA NUSA

INDAH PERS

2 - 15 MEI Email : redaksilaraspost@gmail.com

 Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat 

Laras Post  @Laraspost 

Bandung, LarasPost – Kepala Kan-tor Wilayah (Kan-wil) Badan Per-tanahan Nasional(BPN) Provinsi Jawa Barat, Syafri-man, mendorong

seluruh jajaran-nya, termasukkantor pertanahankota/kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Barat, untukmendukung pro-gram pemerintahterkait pertanahan,seperti yang di-canangkan Presi-den Joko Widodo (Jokowi).

Syafriman menyebutkan, pihaknya terus me-nekankan akan pentingnya pelaksanaan programmenyangkut pertanahan, terutama peningkatan pe-layanan, Larasita, Reforma Agraria, Legalisasi Aset,Penanganan Kasus Pertanahan dan Reformasi Bi-rokrasi. “Utamanya peningkatan pelayanan harusterus ditingkatkan,” ujarnya kepada Laras Post, pada Jumat (29/4/2016) di ruang kerjanya.

Ia menegaskan, peningkatan pelayanan dapatdilakukan dengan melakukan sejumlah inovasi pe-

layanan, seperti diantaranya pelayanan Sabtu-Ming-

 Jakarta, LarasPost - Kapolri Jen-deral Pol BadrodinHaiti melakukanmutasi PerwiraMenengah (Pa-men). Personel Pol-da Metro Jaya yangtermasuk dalamrangkaian Muta-si Pamen melaluisurat telegramNomor: ST/1056-1063/IV/1016 ter-tanggal 28 April2016 itu, sebanyakenam puluh dela-pan personel.

Laras Postmemperoleh informasi bahwa, mutasi yang keluar dari Jajaran Polda Metro Jaya sebanyak 33 personel, mutasiyang masuk atau internal Jajaran Polda Metro Jaya se-banyak 34 personel, dan dalam rangka pensiun 1 per-sonel

Berikut personel Polda Metro Jaya yang dimutasi,KBP Drs. Eko Daniyanto, MM jabatan DirresnarkobaPMJ, jabatan baru Wadir Tipidnarkoba Bareskrim Polri,KBP Drs. Jhon Turman Panjaitan jabatan Kabid Ti Pol-ri PMJ jabatan baru Dirresnarkoba PMJ, KBP Drs. JokoSantoso jabatan Dirlantas Polda Jambi jabatan baru Ka-bid Ti Polri PMJ, KBP Drs. Mochamad Syahril jabatanKaro Rena PMJ jabatan baru Widyaiswara Muda Ses-

badi, MSi jabatan Karo Rena Polda Jabar jabatan baruKaro Rena PMJ, KBP Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca,M.Hum jabatan Kabagjianling Rojianstra Sops Polri ja-batan baru Karo Ops PMJ.

KBP Drs. Mujiyono, SH, M.Hum jab Dir Reskrim-sus PMJ jab br Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, KBPDr. Drs. Mohammad Fadil Imran, Msi jab Anjak Madyabid Pidum bareskrim Polri jab br Dir Reskrimsus PMJ,KBP Drs. Yudawan Roswinarso, Sh, Mh jab Kabaglek-dik Rodalpers Ssdm Polri jab br Karo SDM PMJ, KBP Ri-syapudin Nursin, Sik jab Dirlantas PMJ jab br Kabagku-hanjardikbangspes Rokurlum Lemdikpol, KBP Drs.Syamsul Bahri Jab Anjak Madya Bid Dikmas Korlantas

Kapolri Mutasi 68 PamenPolda Metro Jaya

Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti.FOTO: IST

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Jawa Barat, Syafriman.

FOTO: IST

 Kakanwil BPN Jabar  Dukung Program Pemerintah

Pengadaan Tanah HarusPertimbangkan Kedaulatan Negara

Paket Kebijakan Ekonomi XIITingkatkan Iklim Berinvestasi

Paket Kebijakan Ekonomi XII

yang menyangkut 10 (sepuluh)kelompok ini akan diterapkan diseluruh instansi pemerintah pu-sat, pemerintah provinsi, dan pe-merintah daerah di seluruh Indo-nesia. Paket Kebijakan Ekonomikali ini diharapkan memberikan

dampak yang positif bagi per-

baikan berusaha.Presiden menilai untuk

menumbuhkan iklim investa-si yang baik, perlu dilakukanpenyederhanaan perizinan, se-perti contohnya, kata Presiden Jokowi, masalah izin lingkungan

(HO), Surat Izin Usaha Perdaga-

ngan (SIUP) dan Tanda DaftarPerusahaan (TDP).

“Dulu ngurusnya satu-satu.SIUP ngurusnya dulu, rampungbaru TDP. Selesainya dulu bisa 3

 Jakarta, Laras Post – Gunameningkatkan iklim berinvestasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

meluncurkan Paket Kebijakan

Ekonomi XII.

 Jakarta, Laras Post – Ratusanribu buruh yang tergabung dalamsejumlah organisasi buruh darisejumlah daerah di wilayah JawaBarat dan Jawa Tengah mengger-uduk Jakarta, pada perayaan May-day, Minggu (1/5/2016).

Para buruh tidak hanya menye-lenggarakan perayaan Maydayyang dipusatkan di Gelora BungKarno (GBK), namun juga melaku-kan aksi unjuk rasa di sejumlahtempat di Jakarta, yakni IstanaNegara, gedung DPR RI, Kantor

Perwakilan ILO, Kantor Pusat KPURI, Disnaker DKI Jakarta, SilangPintu Monas Timur dan beberapatempat lainnya.

Menurut informasi yang diper-oleh Laras Post, perayaan MaydayFiesta 2016, mulai berlangsungPukul 12.00 WIB di Stadion Uta-ma Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat oleh buruh yang ter-

gabung dalam Konfederasi Seri-kat Pekerja Indonesia (KSPI), DPPKSPSI Andi Gani, DPP SerikatPekerja Nasional (SPN) KomitePersiapan Konfederasi Persatuan

Buruh Indonesia (KP PBI), SerikatBuruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Jakut dan Federasi Serikat PekerjaAneka Sektor Indonesia (FSPASI),dengan mengerahkan massa seki-

tar 70.000 - 85.000 OrangKegiatan diisi oleh Pagelaran

Musik, Seni & Budaya, PembacaanAyat Suci Al-qur’an, MenyanyikanLagu Indonesia Raya, Tarian Dae-rah, Orasi Perjuangan, DeklarasiOrmas & Hiburan Musik GrupBand Gigi.

Unjuk RasaPara buruh juga melakukan un-

 juk rasa mulai Pukul 08.00 WIB didepan Istana Negara, Jakarta dandi Kantor Mahkamah Agung RI

oleh KSPI (FSPMI, FSP KEP, FSPFARKES Ref, Aspek Indonesia, FSPISI, SP PPMI, FASP PAR Ref & PBPGRI), dengan mengerahkan mas-sa sekitar 30.000 – 40.000 Orang.

Adapun tuntutan para buruh,cabut PP No. 78 tahun 2015 tentangPengupahan, Tolak Upah Murah,

Ratusan Ribu Buruh Geruduk Jakarta

 Life Style 

Berita Bersambung Hal 7 ...

Berita Bersambung Hal 7 ...

 Jakarta, Laras Post – Mes-ki harus tetap menekankankedaulatan negara, namunproses pengadaan tanah akantetap menghormati hak mas-yarakat.

Hal itu disampaikan Men-teri Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Ferry MursyidanBaldan, saat membuka Work-

shop Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Tahun2016, pada Rabu (27/04/2016)di Aula Prona Lantai 7, Ge-dung Kementerian ATR/BPN Jakarta.

Ia menegaskan, pengadaantanah merupakan salah satu

tugas penting KementerianATR/BPN sebagaimana ter-tuang dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentangpengadaan tanah bagi pem-bangunan untuk kepentinganumum.

“Kita tidak boleh menga-takan tidak bisa dalam pro-ses pengadaan tanah. Jikakita mengatakan tidak bisa,

dimana kedaulatan negara

Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan saat membuka Workshop Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum Tahun 2016.

FOTO: IST

Berita Bersambung Hal 7 ...

Berita Bersambung Hal 7 ...Berita Bersambung Hal 7 ...

Berita Bersambung Hal 7 ...

Tangerang, Laras Post - Layanan belanja onlineaplikasi berbasis digital Elevenia turut memeri-ahkan Indonesia E-Commerce Summit and Expo(IESE: pameran E-Commerce Indonesia) di ICE,BSD City, Tangerang yang berlangsung 27 hingga29 April 2016.

Elevenia TawarkanBeragam Promosi

Pameran E-Commerce Indonesia 2016

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta.FOTO: SG

Puluhan ribu buruh dari berbagai aliansi buruh memperingati Hari Buruh Sedunia.

FOTO: IST

FOTO: SG

8/17/2019 Laras Post 66 Edisi Cetak

2/16

2

2EDISI 66 / TH IV / 2 - 15 MEI 2016

MIMBAR

Tajuk

Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan

Ekonomi Jilid XII, pada Kamis (28/4/2016),diharapkan akan memberikan dampak besar bagipengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XII tentunya juga bertujuan untuk menumbuhkan ik lim investasiyang lebih baik di Indonesia, sehingga minat investorsemakin meningkat.

Tidak dapat dipungkiri, selama ini birokrasiyang berbelit dan tumpang tindih menimbulkanbiaya tinggi, sehingga investor harus mengeluarkanbiaya non produksi yakni perijinan yang relativebesar.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XII diharapkanpemotongan jalur birokrasi, jika sebelumnyapengusaha harus menempuh 13 prosedur, mengutifpernyataan Presiden Joko Widodo, maka saat iniakan menjadi 5 prosedur, sehingga akan berdampak

 juga pa da w aktu pe layanan yang leb ih c epat .Kebijakan ini juga diharapkan akan meningkatkan

usaha property, karena sejumlah prosedur pada bidangusaha ini juga mengalami peningkatan.

Namun yang patut mendapat perhatian adalahketentuan-ketentuan lain, seperti ketentuan harusmendapat rekomendasi terkait dalam mengurus suatuperijinan. Misalnya, sebuah perusahaan pengembanguntuk mendapatkan Surat Persetujuan PenunjukanLokasi (SPPL) harus mendapat rekomendasirekomendasi dinas terkait.

Nach… untuk mendapat rekomendasi ini biasanyapengusaha menjadi “sapi perahan” karena pejabatyang mengeluarkan rekomendasi akan mengenakanpungutan liar, yang nilainya tergantung kesepakatan.

 Jik a tak se pak at mak a rek ome nda si ti dak akandikeluarkan dengan berbagai dalih.

Pada tataran inilah, sepertinya yang patut mendapatpengawasan, karena selama ini praktek-praktekdemikian luput dari perhatian.

Pangkas Birokrasi Berbelit

 

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

PENERBIT:

PT. LARAS PENA NUSA INDAH PERS

(PT LPNIP)

SK. KEMENKUMHAM

NO: AHU-50801.AH.01.01. 2013

SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN

NO: AHU-0002312. AH. 01.02 TAHUN 2015

SIUP NO.:

847/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015

NPWP : 03.312.240.9-009.000

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalu i SMS ke nomor 081282204440 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta,

maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

Pada tanggal 8 Januari 2016 Presidentelah menerbitkan Perpres Nomor3 Tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasionaldan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentangPercepatan Pelaksanaan Proyek StrategisNasional, penerbitan Perpres dan Inprestersebut dimaksudkan untuk akselerasipemerintah dalam rangka meningkatkandaya saing dan pertumbuhan ekonomiIndonesia dalam menghadapi era pasarbebas, dan mewujudkan Nawacita yangmenjadi kebijakan Presiden yang telahditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Intinya dalam Perpres Nomor3 Tahun 2016 bertujuan untukmempercepat pelaksanaan proyekstrategis nasional guna memenuhikebutuhan dasar dan meningkatkankesejahteraan masyarakat, denganmelakukan upaya simplikasi dankemudahan perizinan dan nonperizinan,penyelesaian tata ruang dan kepastianpenyediaan lahan, pemberian jaminanatas risiko perubahan kebijakanPemerintah, penugasan kepada BUMN,percepatan pengadaan barang/jasaPemerintah, pemberian diskresidalam penyelesaian hambatan danperlindungan hukum bagi aparaturpelaksana proyek strategis nasional,serta daftar proyek infrastruktur yangmencapai 226 proyek yang terdapatdiseluruh Indonesia.

Sedangkan dalam Inpres Nomor1 Tahun 2016, intinya memberikaninstruksi kepada stakeholder terkaituntuk mengambil langkah-langkahyang diperlukan untuk melakukan dan/

atau memberikan dukungan percepatanpelaksanaan Proyek Strategis Nasional(PSN), yang mencakup penyiapan PSN,

pengadaan lahan/tanah PSN, pendanaanPSN, perizinan dan nonperizinan PSN,pelaksanaan pembangunan sik PSN,pengawasan dan pengendalian PSN,pemberian pertimbangan hukum dalampelaksanaan PSN, dan/atau mitigasirisiko hukum dan non hukum dalampelaksanaan PSN.

Sekilas Perpres Nomor 3 Tahun 2016memberikan obat generik atas berbagaipermasalahan penyediaan infrastrukturdi Indonesia dengan menyediakan solusidan fasilitas sebagai debottlenecking ataslambatnya proses birokrasi dan prosedurpenyediaan infrastruktur yang menjadipenghambat ketersediaan infrastruktur,padahal infrastruktur merupakanmerupakan gerbang bagi konektivitasantar wilayah, daya tarik investasi, dankesejahteraan masyarakat. Selain itu,dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 jugaseolah-olah Pemerintah bersikap permisifterhadap dugaan/sangkaan tindak pidanayang kadang menyertai pelaksanaanpembangunan infrastruktur.

Namun sedianya Perpres Nomor3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1Tahun 2016 harus didudukkan sebagaiupaya dan niat tulus Pemerintah untukmengejar ketertinggalan penyediaaninfrastruktur guna mewujudkankesejahteraan masyarakat. Perpres danInpres tersebut merupakan rangkumankebijakan pemerintah yang telah adasebelumnya dengan mempertegasketentuan-ketentuan yang telah adasebelumnya dalam berbagai bentukperaturan perundang-undangan, dengantetap berada pada koridor norma hierarki

peraturan perundang-undangan lexsuperiori derogate legi inferiori.

“Rangkuman” ketentuan dalam

Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dipandangsebagai terobosan pemerintah dalam”menjamin” terlaksananya PSN dan tidakmenjadikan PSN hanya sebagai rencanapembangunan, namun juga sebagaiperwujudan cita-cita mensejahterakanmasyarakat dengan PSN sebagailokomotif kesejahteraan tersebut. Olehkarena itu, disadari bahwa perpaduan“rangkuman” kebijakan pemerintahdan peraturan perundang-undangandalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016belum sepenuhnya sempurna untukmenutup celah bagi potensi hambatandalam penyediaan infrastruktur, makapemerintah telah pula menerbitkanInpres Nomor 1 Tahun 2016, yang dalam

salah satu Diktumnya menginstruksikanuntuk melakukan penyelesaian masalahdan hambatan dalam pelaksanaan PSNatau untuk memberikan dukungan dalampercepatan pelaksanaan PSN, antara laindengan mengambil diskresi dalam rangkamengatasi persoalan yang konkret danmendesak, menyempurnakan, mencabut,dan/atau mengganti, ketentuan peraturanperundang-undangan yang tidakmendukung atau menghambat percepatanpelaksanaan PSN, dan menyusunperaturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan untukpercepatan pelaksanaan Proyek StrategisNasional.

Sebagai sebuah “rangkuman”,bukan berarti Perpres Nomor 3 Tahun2016 tidak ada nuansa baru dalampengaturannya. Hal baru dalam PerpresNomor 3 Tahun 2016 adalah antara lainperluasan kriteria penunjukkan langsunguntuk jasa konsultansi yang menjadimaksimal Rp.500 juta, “diresmikannya”pengadaan berulang dimana penggunadapat menunjuk kembali penyedia yangberkualikasi baik pada tahun anggaran

Komitmen Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur: Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016?

Bung Karno selalu berdiri gagah dihadapan pemimpin-pemimpin duniaseperti Presiden AS John F. Kennedy,pemimpin Uni Sovyet Kruschev,

Presiden Yugoslavia, Tito, PemimpinBesar China Mao, atau Castro dari Cuba.

Bung Karno dan umumnya semuapendiri bangsa ini seperti itu sikapnyamenegakkan harga diri bangsa yang sudah

lama tertindas di bawah kaki penjajah.Hatta tidak suka merendah-rendah.Apalagi Tan Malaka. Semua merekameninggalkan kegagahan dalam sikap

dan juga dalam buku-buku mereka. KiHadjar Dewantara bahkan meninggalkan

 Java Hokokai dan pulang ke Jogjakartadengan melakukan pers konverensiterlebih dahulu. Suatu keberanian yangluar biasa pada masa itu, yaitu melawanpenjajah Jepang yang terkenal ganasnya.

Sudah baca karya Sutan Sjahrir?Buku yang merupakan catatan harianSutan Sjahrir sejak di penjara Cipinang,sampai dibuang ke Boven Digul,kemudian dipindahkan ke Bandaneira.Tidak lama setelah Perang Dunia IIberakhir, catatan harian dalam bahasaBelanda itu diterbitkan oleh penerbit DeBezige Bij dengan judul IndonesischeOverpeinzingen. Saat itu Bung Sjahrirmasih sebagai Ketua Komite NasionalIndonesia Pusat (KNIP), lembaga yangkemudian menjadi DPR RI.

Bulan Agustus, 1947 ketika BungSjahrir menjadi Perdana Menteri, bukuitu diterjemahkan oleh H. B. Jassin dan

diterbitkan oleh Pustaka Rakyat NV. Sayamemiliki cetakan kedua buku itu yangterbit 1951.

Hampir sejalan dengan pikiran BungKarno, Bung Sjahrir pun membenci

18 April Pukul 23 : 40, Jokowi Bukan InlanderOleh : Peter A. Rohi

Bung Karno selalumengatakan kita merdeka

untuk membangun bangsa

kita, untuk membangunpribadi kita. Sebagai

bangsa merdeka kitamembebaskan diri kita

sebagai bangsa terjajah,yang diperbudak bangsa

lain. Kita bukan bangsa

budak dan juga bukanbudak bangsa-bangsa. Kita

harus duduk sama rendahdan berdiri sama tinggi

dengan bangsa mana pundi dunia.

pada sikap menunduk-nunduk bangsaIndonesia.

Pada hari pertama Sjahrir masukpenjara di Cipinang ia menulis: Sebagai

Inlander menurut undang-undangaku tidak bisa banyak berkata apa-apa, Dalam hal seperti halku ini hanyatinggal trilogi terkenal sebagai alat untukmempertahankan diri, yaitu sifat segan2orang Timur, sifat menyerah orang Timur,dan kesabaran orang Timur.

Karena itu dia senang sahabatnyaSulaiman memilih kembali ke negeriBelanda, karena di negeri ini dia dipandangsebagai inlander belaka dan karenanya iaharus menepi-nepi.

Beberapa hari lalu baru saja sayamenurunkan tulisan saya tentang BungKarno yang tidak suka kita menunduk-nunduk pada bangsa asing. Kita merdekauntuk berdiri sama tinggi dengan bangsa2lain di dunia. Saya juga pernah kritik padamantan Presiden Megawati ketika Presiden

 Jokowi menunduk-nunduk dan menciumtangannya. Sikap itu bertentangan dengansikap hidup Bung Karno yang sama sekalitidak menunjukkan diri sebagai sosok

minderwardeg heidzcomplex.

Setelah kemerdekaan pun Sjahrirdalam kesaksiannya di Dewan KeamananPBB di Lake succes 14 Agustus 1947mengingatkan bagaimana kultur bangsa

besar ini dihancurkan bangsa-bangsabarat dan merendahkan harga diri bangsaIndonesia.

Pada masa Soeharto tampaknya kitakembali menunduk-nunduk pada bangsaasing. Pak

Harto dalam kunjungan pertama ke Jepang, bahkan menggunakan blangkonmenghadap Tenno Heika, Sang Kaizar,laksana vessel-vessel menghadap RajaInggris di Eropa pada masa lampau.

Sikap merendah-tendah seperti ituharus diubah. Kita sudah merdeka, sudahberdaulat.

 Jo kow i ta ng gal 18 Apr il la lutiba di Jerman. Kali ini saya setujudengan dia karena bisa berdiri tegak,langkahnya tampak tegas, sebagaipresiden dari sebuah negara yangmerdeka dan berdaulat. Bung Karnobenar bahwa para kapitalis yang harusmenyembah-nyembah kita karenakitalah pemilik sumber daya alam

yang kaya raya.***

Catatan Harian Sutan Sjahrir yang ditulis dengan memakai nama samaran Syahrazad diterbirkan pertama dalam bahasaBelanda, serta isi yang tertulis di dalamnya.

selanjutnya, dan dalam penyelesaiankontrak/pekerjaan dalam hal pekerjaantidak selesai pada akhir Tahun Anggaranakibat kahar pekerjaan dilanjutkan padaTahun Anggaran berikutnya. Begitupulaakibat kesalahan yang dilakukan olehpenyedia ataupun kelalaian yangdilakukan pengguna, maka pekerjaandapat diteruskan pada Tahun Anggaranberikutnya dengan sebelumnya tetapmengalokasikan anggaran untuk TahunAnggaran dimaksud, dan pemberiansanksi denda bagi penyedia sesuaikontrak.

Selain itu, dalam Perpres Nomor3 Tahun 2016 juga diperkenalkanmetode check list bagi pemenuhan

persyaratan perizinan dalam penyediaaninfrastruktur, penormaan penugasanbagi Badan Usaha Milik Negaradalam pelaksanaan pembangunaninfrastruktur strategis nasional, danpenegasan ketentuan UU Nomor 30Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, yakni mendahulukanproses administrasi pemerintahan tanpamengesampingkan proses pidana.

Dalam daftar PSN yang merupakanlampiran dari Perpres Nomor 3 Tahun2016 terdapat beberapa infrastrukturyang sedang dalam pengerjaan danhampir selesai, serta infrastruktur yangpengejaannya telah ditetapkan PerpresPenugasan antara lain Perpres Nomor100 Tahun 2014 tentang PercepatanPembangunan Jalan Tol di Sumaterasebagaimana telah diubah denganPerpres Nomor 117 Tahun 2015, danPerpres Nomor 98 Tahun 2015 tentangPercepatan Penyelenggaraan KeretaApi Ringan/Light Rail Transit (LRT)terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor,Depok, dan Bekasi. Dimasukkannyaproyek infrastruktur yang telah

dikerjakan oleh BUMN melaluimekanisme penugasan merupakanbagian dari “jaminan pemerintah”(baca: komitmen) atas keberlangsunganproyek, sehingga manakala BUMN yangmendapatkan penugasan dianggapsudah tidak mampu menyelesaikanproyek penugasan, maka pemerintahakan mengambil alih penyelesaianproyek tersebut melalui mekanismepenugasan, kerjasama dengan swasta,atau APBN.

Pendahuluan proses administrasidibandingkan dengan proses hukum untukpenyelesaian masalah dan hukum dalamPerpres Nomor 3 Tahun 2016 dan InpresNomor 1 Tahun 2016, harus dipandang

bukanlah sikap permisif terhadappenyimpangan atau penyelewengan,namun lebih kepada upaya untuk kepastianpenyelesaian PSN. Mengingat proseshukum atas laporan penyimpangan danpenyelewengan yang dilakukan saatpenyelesaian PSN, berpotensi menghambatatau menghentikan penyelesaian PSNyang berdampak pada tertundanyapenyelesaian PSN atau bahkan PSN tidakdapat diselesaikan. Meskipun demikian,Pemerintah tetap mendorong penyelesaiansecara hukum setelah dilakukannyakategorisasi kesalahan yakni kesalahanadministrasi yang tidak menimbulkankerugian negara, kesalahan administrasiyang menimbulkan kerugian negara,atau tindak pidana yang bukan bersifatadministratif.

Terkait pembiayaan PSN dalamPerpres Nomor 3 Tahun 2016 ada 3(tiga) skema pembiayaan yakni melaluiAPBN/APBD, penugasan BUMN, danKerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur(KPBU). Tugas pemerintah adalah“memasarkan” PSN kepada investor

dengan menawarkan fasilitas dalamPerpres Nomor 3 Tahun 2016 agar investortertarik sehingga penyelesaian PSN tidakmelulu tergantung dengan ketersediaanalokasi anggaran dalam APBN/APBD.Pemerintah kiranya perlu membuatskala prioritas penggunaan APBN untukpenyelesaian PSN, tentunya denganmemperhatkan dan mempertimbangkanletak strategis PSN dan wilayah PSN,karena untuk wilayah barat Indonesia(khususnya Jawa) pembangunan PSNakan banyak menarik minat investor,sehingga pembiayaan pembangunanPSN dapat dilakukan melalui skemapenugasan atau KPBU. Sedangkan untukwilayah timur Indonesia yang masih

minim infrastruktur dan konektivitas(baca: layak secara ekonomi dan tidaklayak secara nansial atau bahkan tidaklayak secara ekonomi dan tidak layaksecara finansial), peran APBN lebihdibutuhkan dalam pembangunan PSN.Sehingga memberikan ruang lebih luasbagi kebijakan alokasi fiskal negarayang tidak hanya dialokasikan untukpenyediaan infrastruktur.

Saat ini sudah kewajiban bagiKementerian/Lembaga/PemerintahDaerah untuk pemenuhan komitmenmewujudkan 226 daftar PSN menjadikenyataan bagi kesinambungankonektivitas antar wilayah, peningkatandaya tarik investasi, dan pemenuhankesejahteraan masyarakat, agar tidakadalagi disparitas pembangunanwilayah di Indonesia berdasarkan dekattidaknya wilayah dengan pusat negara,dan khususnya agar warga negaradi timur Indonesia dapat merasakanmenjadi Indonesia, karena Indonesiaadalah dari Sabang sampai Merauke dandari Pulau Mianggas sampai Pulau Rote.(Pemerhati Kebijakan dan Hukum)

Oleh: Muhamad Zulfkar Ali

Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR.

H. Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM,;

Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan / Manager Iklan: Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, SH, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM.

Nursin, HR; Firman Kelana, Ak ram, SM, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung, Ma’ruf, Joko Setiono; Redaktur: Sugiarto, Rofiq, Idris; Istana Negara: C. Herry SL, Sugiarto Kejaksaan Agung, Mabes

Polri & KPK : C. Herry SL, Putra Darus. Polda Metro Jaya : Ikbal Daut, H, SH, MM ; Dispenad: C. Herry SL, Akram, SM, ; Kemensos : S. Lestari. Kementerian ATR/BPN RI: Cak Herry, Sugiarto, Handri

Dodiyanto, S.Pel. Bidang Pendidikan DKI Jakarta: Edy Supriyadi. Staf Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Maslim, S.

Lestari, Suryati, Darmo LM, Wancik Basri, Harianto, Dedi Chandra , Bambang Soeroso, Bachtiar Sudjono, Heri Susanto, Asep Suhendar, SH. ; Fotografer : Aries Prabowo, Ferry N, ; Perwakilan/Biro:

 Jakarta Barat: Anjas, RT, A. Hidayat, Rahayu N Aliza, Suhandi DN ; Prov. Banten: Tubagus Uce (Kabiro) Sukirno, ;Tangerang Kota : Joseph Rumapea (Kabiro), Irwan Hermawan.Kab. Tangerang:

Yudi Susanto, SH (Kabiro), Raymond, Sujono Siarif, R. Ruhiyat, Zamaluddin SiP ; Tangerang Selatan: M Amsar, H. Rumsih Yahya ; Kota Bekasi: Siaga Yudha, Kikis Pramono, Bayu Rismahayu ;  

Kabupaten Bekasi: Iskandar Iqbal, Haposan S, R., Pirlen Sirait, Agah Handoko, M. Abduh, Febriyanti Nur Utami ;  JAWA BARAT : Bogor Raya: David Malau SE (Kabiro), Ruly. K, Tumbur Tambunan,

Frendi Sumadi, Suarnih, Ronny baron, Nurmansyah AK, Yayan Firdaus ; Depok : David Malau (Koordinator), M.A. Hamzah, Salim S, Jonardos Matondang ; Karawang: Agus Safutra ; Indramayu:

Sofyadi Abdullah Tjakradinata, Ghozali ; Subang: Edy Mulyana; Bandung : Citrawijaya Lim ; Sukabumi: Adenan Wijaya Kusuma (Kabiro) Idris S, Iwa Kuswhara ( Wakabiro) Nanang Suryana, Asep

Supardi, Yudi Prangga ; Cirebon:Aries PS; SUMSEL : Ogan Komering Ulu (OKU): Ariyansah; SUMUT: Medan: I. Edy Suranta. S; SE, MM; Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora ; JAWA

TENGAH: RB. Waluyo, Sumono, Fery N, Pujo As, Beni Yanto; Purbalingga : Agus Pristiwanto, Samyono; PROV. JAWA TIMUR: Surabaya: Rudi Siswanto, Lamongan : Munawar ; GRESIK : Ahmad

Mubin ; Tulung Agung : Topan Kristiantoro ; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L, Gediyanto, Riski Indrayana ; Kediri: Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Nganjuk  : Komarudin ;

 Jember : Iskak Jayadi. Kota/Kabupaten Blitar: Suprianto. Banyuwangi : Moh. Soleh, Suha Rifai, Yudi, Imam Sutikno, H. Ahmad Taufik, Mustofa Eko C, Putra Matahari; P. Madura : Sofrin JannatunNuraini ; PROV. BALI : Wayan S, A. Shukani Hanafi, Simson R.L (Kota Denpasar); KALIMANTAN BARAT : Kabupaten Sanggau: Tino Malaiyono.  SULSELBAR: Hadi Kuswanto (Ka. Perwakilan

Sulsel, Koordinator Sulselbar), Makassar: M. A. Haris (Kabiro), Zamir ST (Wakabiro), Petta Karim, Mudaksir, Syahrul; Kab. Maros: Haris Saeni, Kab. Pare-Pare: M. jufry (Kabiro), Kab. Pinrang:Jabir(Kabiro Pinrang), Kabupaten Jeneponto: Iwan (Kabiro), Heru ; SULAWESI UTARA: Manado: Irianny Menda, Chandra, RT. KEPRI: Linda, Budy Yanto, Ismail, Karsan ; Kabupaten Karimun :

Iklas Chaniago ; KARIKATUR: Pujo AS; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris; Sirkulasi/Promosi:Damit Sutendi (Kepala), Usup, Wirya Sunarya ;

Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Pagelarang No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Kode Pos : 13880. HP: 081282204440 (Wapemred), 0857 8204 5557 (WA);

No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Laras Pena Nusa Indah Pers (LPNIP)

Email : redaksilaraspost@gmail.com,Website: www.laraspostonline.com  Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

8/17/2019 Laras Post 66 Edisi Cetak

3/16

  3SABTU, 16 MARET 2013

3EDISI 66 / TH IV / 2 - 15 MEI 2016

HUKUM

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru PadaPerkara Suap Proyek Kementerian PUPR

 Jakarta, Laras Post - Kedua orang yang

ditetapkan sebagai tersangka itu, yakniATT (anggota DPR RI pada Komisi VDPR RI periode 2014 - 2019) dan AHM(Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara).

Hubungan Masyarakat KPK YuyukAndriati Iskak mengungkapkan,tersangka ATT dan AHM didugamenerima hadiah atau janji dari AKHselaku Direktur Utama PT WTU.

“Padahal diketahui atau patut

kemudian mengamankan DWP. Daritangan DWP KPK mengamankan uangSGD 33,000 yang diterima melalui JULsehari sebelum penangkapan.

“Suap diberikan oleh AKH didugauntuk mengamankan proyek diKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Tahun Anggaran2016,” pungkas Yayuk. (ram)

tersangka setelah KPK melakukanoperasi tangkap tangan (OTT) padapertengahan Januari 2016 di beberapatempat terpisah di Jakarta sesaat setelahterjadi pemberian uang dari AKHkepada JUL dan DES.

Dari tangan JUL dan DES saat itu,KPK mengamankan uang masing-masingSGD 33,000. Di tempat terpisah KPK

diduga bahwa hadiah tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam

 jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya untuk mendapatkanproyek di Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran2016,” ungkap Yayuk dalam siarannyapersnya.

Yayuk menegaskan, tersangka ATTdisangkakan melanggar pasal 12 hurufa atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.Sementara, tersangka AHM

disangkakan melanggar pasal 12 hurufa atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. jo.65 ayat (1) KUH Pidana.

Sebelumnya, kata Yayuk, dalamkasus ini KPK telah menetapkan 4 orangsebagai tersangka. Mereka adalah DWP(Anggota DPR RI Periode 2014 - 2019),

 JUL (Swasta), DES (Swasta) dan AKH(Direktur PT WTU).

Keempatnya ditetapkan sebagai

Dalam pengembangan

penyidikan dugaan

tindak pidana korupsi

penerimaan hadiah

atau janji oleh anggota

Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) terkait proyek di

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) tahun

anggaran 2016, Komisi

Pemberantasan Korupsi

(KPK) menetapkan lagi dua

orang sebagai tersangka.

 Jakarta, Laras Post – Untuk kepentinganpenyidikan dugaan tindak pidana korupsisuap kepada Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten MusiBanyuasin (Muba), penyidik KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) melakukanupaya hukum penahanan terhadap enam

tersangka, pada Selasa (26/4/2016).Dugaan tindak pidana korupsi suapkepada Anggota DPRD KabupatenMuba itu, terkait persetujuan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Kepala Daerah Musi Banyuasin tahunanggaran 2014 dan pengesahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Musi Banyuasin tahunanggaran 2015.

Hubungan Masyarakat KPK YuyukAndriati Iskak mengatakan, keenamtersangka yang merupakan AnggotaDPRD Kabupaten Muba periode 2014-2019 merangkap Ketua Fraksi dariPAN, PKS, PKB, Golkar, Demokrat danNasdem, yaitu UMA, J, PH, DI, DFA danIP ditahan di Rumah Tahanan NegaraKelas I Jakarta Timur Cabang KPKyang berlokasi di Pomdam Jaya Gunturuntuk 20 hari ke depan terhitung mulaihari ini.

Sebelumnya, kata Yayuk, KPKtelah menetapkan keenamnya sebagaitersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan fakta persidanganterhadap tersangka lainnya dalam kasus

itu menetapkan 4 orang sebagai tersangka,yaitu BK (anggota DPRD Kabupaten Muba),ADM (Anggota DPRD Kabupaten Muba),SYF (Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah KabupatenMuba) dan F (Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Muba).

Disusul pada Agustus 2015 KPKkembali menetapkan 6 orang lainnya sebagaitersangka, yaitu PA (Bupati KabupatenMuba periode 2012 – 2017) dan istrinya L(anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatanperiode 2014 – 2019), RIS (Ketua DPRDKabupaten Muba periode 2014-2019), DAH(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mubaperiode 2014-2019), IH (Wakil Ketua DPRDKabupaten Muba periode 2014-2019) danAIF (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mubaperiode 2014-2019).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada PN Palembang telahmenjatuhkan vonis terhadap 4 tersangkapertama, yaitu pidana penjara 5 (lima)tahun dan denda Rp 200 juta subsidair3 (tiga) bulan kurungan terhadap BK;4 (empat) tahun dan denda Rp 200 jutasubsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadapADM; dan masing-masing pidana penjara2 tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp 50

 Juta subsider 3 bulan penjara untuk SYFdan F. Sementara, 6 tersangka lainnya,yaitu PA, L, RIS, DAH, IH dan AIF saatini masih menjalani proses persidangandi PN Tipikor Palembang. (her)

keenam tersangka diduga melanggarpasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf batau pasal 11 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.pasal 64 KUH Pidana.

Lebih lanjut Yayuk menyebutkan,

dalam perkara ini, KPK telah menetapkantotal 16 orang sebagai tersangka. Berawaldari operasi tangkap tangan yang dilakukanKPK di Palembang pada Juni 2015, KPK saat

ini. Keenam tersangka selaku AnggotaDPRD Kabupaten Muba merangkapKetua Fraksi diduga menerima hadiahatau janji, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam

 jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya terkait persetujuan LKPJ

Kepala Daerah Muba tahun anggaran2014 dan pengesahan APBD KabupatenMuba tahun anggaran 2015.

Atas perbuatan tersebut, ujar Yayuk,

Perhutani Gandeng Kejaksaan RI Guna Amankan Aset Negaratata usaha negara. “Kami memandang

kerjasama ini sangat penting dan efektif,’’

ungkapnya.

Kerjasama antara Kejaksaan danPerum Perhutani ini nantinya tidakhanya terjalin di tingkat pusat, tetapi jug a di dae rah -da era h. Fok usn yaadalah mengamankan aset negarayang dipercayakan pengelolaannyakepada Perum Perhutani. Untukitu, Kejaksaan akan mendukungPerum Perhutani mewujudkan sistemkelestarian lingkungan dan sistem

sosial budaya. (tuty)

dimiliki secara pribadi, masyarakat

yang bertempat tinggal di hutan dengan

kurun waktu lama kemudian mengklaim

tempat yang ditinggali,hingga proses

tukar guling yang belum selesai karena

tidak clean dan clear.

Dengan adanya jalinan kerjasama,

kata Mustoha, diharapkan ke depan

sengketa lahan dan penjagaan aset

negara yang berupa hutan bisa menjadi

lebih baik dan terkontrol. Kejaksaan akan

memberikan konsultasi, pendampingan

serta mewakili Perum Perhutani di

pengadilan terkait perkara perdata dan

 Jakarta, Laras Post – Guna mendukungkeberhasi lan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan,

baik di pusat maupun daerah,

K ej ak saan RI memb u at n ota

kesepahaman dengan Perum Perhutani.

N o t a k e s e p a h a m a n i t u

ditandatangani oleh Jaksa Muda Bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam

Datun), Bambang Setyowahyudi dan

Direktur Utama Perum Perhutani,

Mustoha Iskandar.

Bambang menyebutkan, tantangan

yang dihadapi Perum Perhutani tidak

sedikit, baik yang menyangkut sumber

daya alam, kehutanan maupun bisnis.

“Maka dari itu kami selaku Jaksa

Pengacara Negara siap mendampingi

dan memberikan bantuan hukum

untuk perkara perdata dan tata

usaha negara,” ujarnya pada Jumat

(29/4/2016) di Jakarta.

S e m e n t a r a i t u , M u s t o h a

mengungkapkan, potensi sengketa

hukum yang bisa dihadapi Perum

Perhutani cukup besar. Mulai dari

kepentingan oknum yang mengolah

serta mengelola hutan untuk kemudian

FOTO:DOK

 Ang got a DPR D Kab upa ten Mus i Bany uas in (Mu ba) fra ksi PDI P Bam ban gKaryanto (kiri) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta

FOTO: IST

 Anggota DPR-RI ATT dan AHM ditet apkan KPK sebagai tersangka korupsi suap proyek kement erianPUPR.

KPK Tahan 6 Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Muba

Karimun, Laras Post  – Petugas Direktorat Jenderal Beadan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Khusus Kepri berhasilmenggagalkan penyeludupan rokok senilai Rp1.390.500.000,asal Malaysia tujuan Pulau Kijang, Jambi, Sabtu (23/4/2016).

Aksi penyelundupan itu menggunakan speed boat 5mesin berbendera Indonesia di Perairan Pulau Mantang,Bintan pada titik kordinat 00º38’472” U / 104º32’422” T.Speed boad tersebut dikemudikan oleh nakhoda berinisial

NS (34) bersama 7 orang diduga sebagai anak buah kapal(ABK).

Hasil pemeriksaan petugas DJBC Kepri didapati dalamspeed boad tersebut sebanyak 347 karton dan 18 karungrokok merk Luffman, terdiri 50 slop, A100 dan 80 sloprokok. Rokok senilai Rp1,390 miliar tersebut dibawa dariEast OPL, Malaysia dengan tujuan Pulau Kijang, Provinsi Jambi. Di perkirakan ke rugian negar a dari cukai , ditambahbea masuk dan PDRI dari aksi penyeludupan tersebutsebesar Rp1,570 miliar.

Informasi diperoleh di lapangan, dalam upaya pencegahandan penindakan barang seludupan tersebut, petugas DJBCKepri terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan peringatan,termasuk upaya penghentian laju speed boad tersebut melaluitembakan ke arah mesinnya.

Meskipun berhasil melakukan penangkapan, namun upayapenghentian oleh petugas DJBC Kepri tersebut, dikabarkansalah satu pelurunya tembakannya sempat mengenai salahseorang ABK speed boad, sehingga sempat di rawat di RumahSakit di Tanjungpinang, sebelum akhirnya dilarikan ke RumahSakit di Batam.

“Pada saat pengejaran speed boat tersebut kita sudah

melakukan tembakan periangatan sebagai upaya penghentiandan dilakukan tembakan ke arah mesin kapal sehingga 4mesin tertembak. Kapal, muatan dan ABK ditarik menujuKantor Wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau,” kata KabidPenindakan dan Sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri,Raden Evi S pada awak media.

Evi menjelaskan, kronologis penangkapan terhadappenyuludupan rokok asal Malaysia tersebut, setelah pihaknyamelakukan melakukan patroli rutin, khususnya di wilayahperairan perbatasan Kepri dan Malaysia.

“Tepat di perairan Pulau Mantang, Bintan pada titikkordinat 00º38’472” U / 104º32’422” T, kita mendapati speedboad yang mencurigakan, kemudian langsung dilakukanpencegahan dan pengejaran, sebelum akhirnya berhasil kitatangkap,” ungkap Evi.

Dari keterangan ABK speed boad tersebut, lanjut Evi,bahwa muatan rokok itu mereka muat dari daerah East OPL,Malaysia tujuan Pulau Kijang, Provinsi Jambi.

“Berdasarkan pengakuan ABK, sebelum berangkat merekalebih dulu mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Hasil tes urineyang kita lakukan di rumah sakit Tanjung Balai Karimun,didapati keseluruhannya positif mengandung Amphetamine

dan Metamphetamine,” jelas Evi.Disampaikan, alasan penindakan itu dilakukan sesuaiprosedur hukum yang berlaku tentang pelanggaran UUNomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 50 dan UU Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan Pasal 102 huruf (a).

“Dalam pasal tersebut menyebutkan, setiap orangyang, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempatpenyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai denganmaksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama5 tahun serta pidana denda paling sedikit 2 kali nilaicukai, paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnyadibayar,” terang Evi.

Sementara pada Pasal 102 menyebutkan, setiap orangyang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalammanifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), dapatdipidana karena melakukan penyeludupan di bidang impordenganpidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidanapenjara paling lama 10 tahun

“Disamping itu, dapat juga dikenakan pidanana dendapaling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar,” jelasnya . Penyelidik an lebih lanjut, terhadap penindaka npenyuludupan rokok senilai Rp1,390 miliiar dari Malaysiatersebut saat ini ditangani oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri.(Iklas Chaniago)

DJBC Kepri GagalkanPenyelundupan Rokok Asal Malaysia

Demonstrasi aksi damai yang di isi orasi dari berbagai koalisi Serikat Buruhmaupun Ormas

FOTO:IWA

FOTO: IKLAS CHANIAGO

(Kiri).Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri,Raden Evi S

STOP PRESS

dianggap tak wajar. Buruh Wanitayang diketahui bernama Sumarnitersebut meninggal di lingkungantempat Almarhumah melakukanrutinitas tugasnya sebagai seorangBuruh pada Perusahaan itu.

(Iwa/Wijaya)

penggalangan dana untuk keluargaAlmarhumah sebagai bentuk rasasolidaritas antara sesama kaumBuruh.

Masa melalui Oratornya berjanjiakan mengawal kasus ini hinggatuntas mengingat kejadian tersebut

Sukabumi, Laras Post - Peringatanhari Buruh sedunia yang jatuh padasetiap tanggal 1 Mei (May Day)digelar demonstrasi aksi damaiyang di isi orasi dari berbagai koalisiSerikat Buruh maupun Ormas.

Aksi yang dilakukan ratusanburuh dan massa tersebutberlangsung di kawasan MuseumPalagan Perjuangan Parung KudaKabupaten Sukabumi, Minggu(1/5/2016).

Seperti biasa, massa menuntutperbaikan terkait aturan serta upahbagi para kaum Buruh yang selamaini dirasa belum berpihak pada

kaum buruh.Namun ada yang berbeda

pada aksi demo kali ini denganaksi-aksi demo pada tahun-t a h u n s e b e l u m n y a . M a s s ayang menggelar aksi dengancara berorasi di sebuah tuguperjuangan tersebut kemudianmembubarkan diri. Bukan karenaberakhirnya aksi demo, melainkan

Masa bergerak menuju sebuahPabrik Swasta milik Warga negaraasing (Korea) yang terletak tak jauh dari tempat mereka berdemosebelumnya.

Di kawasan sebuah Pabrikpembuat accesor ies rambutm i l i k p e n g u s a h a W a r g aNegara Korea tersebut massaberjumlah lebih dari 500 Orangitu dikawal pihak keamanan dariKepolisian dan TNI. Aksi massayang berlangsung kondusif itulangsung merangsek masuk kekawasan pabrik dan melanjutkanorasinya.

Dalam orasi kali ini, massamengajukan beberapa tuntutankepada pihak perusahaan ataskasus meninggalnya seorangKaryawati pada saat jam kerja disebuah toilet (kamar mandi) padaperusahaan tersebut.

S e l a n j u t n y a M a s a j u g amenggelar tabur bunga di kawasanpabrik yang dilanjutkan dengan

Gelar Aksi May Day, Masa Tuntut Kasus Kematian Seorang Buruh di Pabrik 

Sidang pembaca dan relasi Laras Post, seiring dengan

 tuntutan peningkatan kualitas yang semakin tinggi, tentunya

dibutuhkan peningkatan kinerja dari seluruh crew Laras

Post. Untuk itu diperlukan pula kantor yang nyaman dan

lebih representatif.

Mengingat hal itu, maka redaksi Laras Post pindah

ke Jl Raya Pagelaran No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan

Cipayung, Jakarta Timur yang lebih nyaman dan

representatif

Dengan demikian maka sejak edisi 66 tahun ke IV redaksi

Laras Post menggunakan alamat tersebut diatas.

Kepada sidang pembaca dan relasi Laras Post, diharapkan

menjadi maklum, terimakasih.

8/17/2019 Laras Post 66 Edisi Cetak

4/16

2

4EDISI 66 / TH IV / 2 - 15 MEI 2016

EKONOMI & BISNIS

Tangerang, Laras Post - Presiden Jokowimenyampaikan hal itu, saat meresmikanpembukaan Indonesia E-CommerceSummit and Expo (pameran E-CommerceIndonesia) pada Rabu (27/6/2016) diInternasional Convention Exhibition(ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

  Selain itu, Presiden juga memintaagar masyarakat Indonesia mampubergerak cepat untuk mengejarketertinggalan Indonesia dalammenghadapi era digital.

“Saat ini kita merasakan sendiriketertinggalan industri e-commerceIndonesia setelah melakukan kunjunganke Amerika Serikat beberapa waktulalu,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, era digitalini mengalami perubahan sangat cepatsekali. “Saya sangat kaget ketika masukke Silicon Valley. Begitu masuk sayamerasakan kita tertinggal jauh sekali,”

 jelasnya.Usai kunjungan tersebut, Presiden

pun bertekad untuk mengejarketertinggalan tersebut. Hal ini dilakukanagar Indonesia tidak tertinggal semakin

 jauh dalam persaingan global.“Saat itu juga saya memutuskan

dalam pikiran saya, pulang ke Indonesiasecepatnya kita harus bergerak. Tidakada waktu lagi. Kalau tidak dilakukankita akan betul-betul tertinggal,” tegasPresiden.

Sebagai gambaran, target volume

bisnis ekonomi digital Indonesia adalahUSD 130 miliar pada tahun 2020 dan

 jantung pertumbuhan ekonomi digitaldi Indonesia terletak di perkembangan

Presiden Joko Widodomengingatkan kepadapelaku usaha industri

e-commerce di Indonesiaagar siap bersaing dalam

kompetisi globaAl.

Presiden E-Commerce Indonesia

Harus Siap Hadapi Kompetisi Globalindustri e-commerce dan masyarakatIndonesia yang semakin sadar akanteknologi digital.

Di tahun 2014, nilai transaksi e-commerce baru sekitar USD 12 miliaratau sekitar Rp. 150 triliun dengan 72

 juta penduduk Indonesia yang aktif diinternet. Angka ini meningkat hampir50% dibandingkan tahun 2013 dandiperkirakan akan terus meningkat dimasa depan. Terlebih lagi jika 250 jutapenduduk Indonesia aktif di internet,nilai transaksi bisa meningkat ratusanpersen.

Tantangan Startup IndonesiaPresiden Jokowi juga menekankan

agar para perintis startup Tanah Airmampu berkompetisi secara global.Beliau juga menjelaskan apa yangdilakukan oleh startup-startup di

Amerika Serikat sewaktu Presidenmelakukan kunjungan kerja di sana.

“Saya berpikir untuk memperbesar jumlah developer dan startup kita untukbisa menyamai negara lain yang sudahmemulai beberapa tahun sebelum kita. Disana kita bicara menyiapkan workshop,inkubator, modal ventura, dan denganitu ekosistem akan terbentuk. Ekosistemitu nanti akan mengemudikan kitasemuanya dalam berkompetisi dengannegara lain,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden juga kembali mengingatkan,akan persaingan yang akan terjadi kedepan, sehingga pelaku industri harusdapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Terlebih ketika mengetahuibahwa pelaku e-commerce terbesar diChina sudah melakukan ekspansi diIndonesia.

“Kita yang sudah berjalan adabanyak seperti yang tadi disampaikan.Ada Tokopedia, Bukalapak, Go-Jek,

Blibli, Traveloka. Tapi minggu kemarinsaya dengar Alibaba sudah masuk danini menjadi peringatan buat kita semua,”tutur Jokowi.

Namun demikian, masuknya

kompetitor dari luar Indonesia dimaknaipositif oleh Presiden Joko Widodo,karena Indonesia kini mulai dilirikoleh pasar global. “Dari luar sudahmelihat potensi kita besar, potensi digitalekonomi kita besar. Oleh karena itudi sini ada peluang yang harus diisi,”tambah Presiden.

Lebih lanjut presiden menekankan,agar anggaran untuk kegiatanpengembangan startup Tanah Airdapat disiapkan dengan baik. Presidenmencontohkan negara Thailand dimana mereka menyiapkan dana sekitarRp 7 triliun khusus untuk programpengembangan startup. Kalau Indonesiatidak cepat bergerak, maka Indonesiaakan tertinggal dalam kompetisi. Namundemikian, kompetisi dan kendala yangada tetaplah harus dihadapi denganberani.

“Tapi itu tantangan yang harus kitahadapi dan kita harus berani hadapi.

Waktu saya undang dulu yang 10orang ke Istana, saya tanya, apa beranibersaing, semuanya menyatakan berani.Apakah menang, saya tanya. Pak, Kalau

kita diberi peluang, diberi support dari

belakang, pasti kita menang,” kenangPresiden.

Presiden Joko Widodo berharap agare-commerce dapat menjembatani pelakuUKM dan produk-produk dari pelosokdesa agar dapat terhubung dengankonsumennya di seluruh Indonesia.

“Saya titip e-commerce ini agarbisa digunakan untuk membantukita, utamanya petani yang mau jualproduk, nelayan, UKM, juga produk darikampung, desa, dan pelosok-pelosoksupaya bisa difasilitasi dengan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mereka,”tutupnya.

Turut mendampingi Presiden, padapembukaan Indonesia E-CommerceSummit and Expo (pameran E-CommerceIndonesia) itu, Ibu Negara I riana Jokowiserta sejumlah menteri, diantaranyaMenteri Komunikasi dan InformasiRudiantara, Menteri PerdaganganThomas Lembong, Gubernur Banten

Rano Karno, Kepala Badan EkonomiKreatif Triawan Munaf, serta Kepala StafKepresidenan Teten Masduki.

(her, sg, wry)

FOTO: WIRYA

 Jaka rta, Lara s Post  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis(14/4/2016) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Kebijakan tersebut dimaksudkan guna mempercepat penyelenggaraanpembangunan perumahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akanrumah.

Inpres Nomor 3 Tahun 2016 itu ditujukan kepada: 1. Menteri KoordinatorBidang Perekonomian; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 4. Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat; 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. MenteriPerhubungan; 7. Para Gubernur; dan 8. Para Bupati/Walikota.

Kepada para pejabat itu, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengambillangkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan penyederhanaanperizinan dalam pembangunan perumahan di Kementerian atau PemerintahDaerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Presidenmenginstruksikan untuk: 1. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaanInstruksi Presiden ini; dan 2. Melaporkan hasil koordinasi dan evaluasipelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden.

Adapun kepada Menteri Dalam Negeri untuk: 1. Melakukanpenyederhanaan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan IzinGangguan; 2. Mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk segeramendelegasikan kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahankepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 3. Mendorong Gubernur,Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penyederhanaan perizinanpembangunan perumahan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk: 4.Melakukan percepatan evaluasi peraturan terkait perizinan pembangunanperumahan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota;5. Mengawasi pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahanyang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota; dan 6. Melaporkan hasilpengawasan pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan yangdilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota kepada Menteri KoordinatorBidang Perekonomian.

Khusus kepada M Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional, Presiden menginstruksikan untuk melakukan penyederhanaankebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang danIzin Lokasi untuk pembangunan perumahan.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Presidenmenginstruksikan untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratandan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunanperumahan.

Sedangkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presidenuntuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan prosespenerbitan Izin Lingkungan untuk pembangunan perumahan.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Perhubungan untuk melakukanpenyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses persetujuan hasil AnalisisDampak Lalu Lintas (Andal Lalin) untuk pembangunan perumahan.

Sementara kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Presiden menginstruksikanuntuk: 1. Melaksanakan percepatan pendelegasian kewenangan terkaitperizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP); 2. Melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunanperumahan melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 3. Melaksanakanseluruh proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem onlinepaling lambat tahun 2017.

Bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yangmenghambat penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan dantidak menambah persyaratan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan; dan 5. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepadaMenteri Dalam Negeri.

Presiden meminta kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional; 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Menteri Perhubungan; 7.Para Gubernur; dan 8. Para Bupati/Walikota untuk: “Melaksanakan InstruksiPresiden ini dengan penuh tanggung jawab,” bunyi diktum KESEMBILANInpres tersebut. . (her, sg, ram)

Presiden Jokowi Keluarkan InpresPenyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan

 Ja ka rta , La ras Pos t  – KunjunganPresiden Joko Widodo (Jokowi)ke Kantor Uni Eropa, di Brussels,Belgia, pekan lalu, mendapatk e j u tan y an g san g at pos i t i f .

“Tahap perundingan CEPA(Comprehensive Economic PartnershipAgreement) yang namanya scopingternyata bisa selesai pada saat PakPresiden berkunjung di Brussel, inisuatu kejutan yang luar biasa,” ungkapMenteri Perdagangan (Mendag)Thomas Lembong, kepada wartawanusai Rapat Terbatas, pada Senin(25/4/2016) di Kantor Presiden, Jakarta.

Mendag menjelaskan, sebetulnyascoping ini sudah dimulai antaraIndonesia dengan Uni Eropa di tahun2010, dan dalam 4 tahun tidak selesai-selesai. Namun, berkat kepemimpinanyang luar biasa dari Presiden Jokowidan Wakil Presiden, dukungan yangluar biasa dari para Menko, scopingCEPA Indonesia-Uni Eropa itu bisaselesai dalam 4 bulan.

“Pihak Uni Eropa juga sangatterkejut, tapi menanggapi dengansangat antusias, sangat positif. Ini sayapribadi merasa merupakan sebuahperkembangan, bahkan boleh dibilang

sedikit histor is,” ujarnya.Terkait pada kerja sama vokasi

kejuruan, Mendag menjelaskan,proses negosiasi CEPA Indonesia-Uni Eropa ini diperkirakan akanbutuh waktu 2-2,5 tahun. Namun iameyakinkan, bahwa kedua belah pihakmengharapkan quickwin, yaitu kerjasama di bidang kejuruan. “Jadi sudahdiputuskan akan segera dilakukanrakor-rakor gabungan para Menko,

khususnya Menko Ekonomi danMenko PMK untuk mengkonkretkanakademi-akademi, lembaga-lembagapelatihan, sistem-sistem sertifikasiuntuk kejuruan,” papar Mendag.

Pada kesempatan itu, ThomasLembong juga menyampaikan, selainitu pihak Uni Eropa menyambutsangat antusias langkah pemerintahIndonesia memberlakukan sistemSVLK (Sistem Verifikasi Legalitas

Kayu), yang diberlakukan sebelumberangkat.

“Ini adalah yang pertama di dunia,pertama untuk di Uni Eropa danmereka menyambut dengan antusiasdengan SVLK ini. Ekspor produkkayu kita ke Uni Eropa bisa langsungmasuk jalur hijau, tidak lagi melaluiproses inspeksi kontainer, dan lainsebagainya,” papar Mendag.

Sementara terkait sawit, menurutMendag, Jerman, Inggris, Belanda,maupun Uni Eropa menyambutbaik ajakan pemerintah RI untukberkoordinasi dan bekerja samamelawan kampanye hitam ataudiskriminatif terhadap ekspor kita dibidang sawit.

“Kami melaporkan kemajuan-kemajuan dalam bidang lingkunganhidup, pelestarian gambut, dan pihakUni Eropa menyambut sangat gembirawacana yang dilontarkan Pak Presidensebelum berangkat ke Uni Eropa yaitumoratorium sawit,” jelas Mendag.

Lebih lanjut ia menegaskan,ada banyak kemajuan yang cukupmenggembirakan dalam dialog antaraIndonesia dengan pihak Uni Eropasoal perdagangan sawit itu.

(her, sg, ram)

Kunjungan Presiden Jokowi Ke Uni Eropa Dapat Kejutan

 Jakarta, Laras Post - Bank Indonesia (BI) mendukung rencana pemerintahuntuk mengurangi penyaluran dana bantuan sosial melalui pembayaran tunai,dengan jalan menyalurkannya melalui rekening calon penerima bantuan sosial.

Kebijakan itu merupakan upaya mendukung perluasan pelayananperbankan sebagai bagian dari peningkatan nancial inclusion. “Hari iniditegaskan oleh bapak presiden bahwa semua program bantuan sosial dansubsidi harus dapat dilakukan secara nontunai, karena denga kita melakukanbantuan sosial secara non tunai kita akan meyakini bahwa nanti itu akan terjadikondisi bagi penerima itu lebih mudah dan lebih nyaman, dan yang pentingmereka terhubung dalam sistem keuangan formal, seperti sistem keuanganperbankan,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo kepada wartawan, usairapat terbatas pada Selasa (26/4/2016) di kantor Kepresidenan, Jakarta.

Agus mengemukakan, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN), baik ABPN 2015, maupun 2016 ada cukup besar bantuansosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat yangperlu didukung karena masuk dalam kategori miskin. “Secara keseluruhan

 jumlahnya itu mencapai 35% dari rakyat yang termiskin di Indonesia, atausekitar 86,4 juta individu,” ujarnya mengutip penjelasan Presiden Jokowi.

Menurut Agus, selama ini bantuan sosial atau bantuan subsidi sudahberlangsung. Tetapi masih banyak yang dilakukan bantuan dalam bentuktunai. Karena itu, Gubenur BI menyambut baik penegasan Presiden, yangakan memperbesar penyaluran dana bantuan sosial secara non tunai.

“Ini masuk kategori nancial inclusion yang memang kita targetkan, dantentu bagi masyarakat lebih sejahtera karena uang itu tidak diterima tunai bisatersimpan dalam sistem elektronik. Tetapi bagi pemerintah, ini adalah suatupeningkatan efesiensi dan efektitas dan yang terpenting adalah tranparansidan akuntabilitas,” papar Agus.

Mengenai modelnya, kata Agus, telah disepakati, dan yang paling utamadiputuskan tadi oleh presiden bahwa semua masalah teknis untu kiranyabisa dilakukan pembahasan untuk terjadi penyelarasan.

“Penyelerasan di antara kementerian lembaga itu nanti akan dilakukantindak lanjutnya oleh Menko Perekonomian, dan kemudian nanti presiden akanmengeluarkan satu Keppres dan Keppres itu nanti akan dipakai untuk keselarasanantara semua kementerian dan lembaga yang ada. Sehingga penyaluran bantuan

sosial atau subsidi bisa dilakukan secara elektronik atau non tunai,” ujarnya.Adapun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(PMK), lanjut Agus, akan melakukan koordinasi untuk meyakinkan bantuan-bantuan sosial itu betul-betul seperti model yang suidah diterapkan. “Yangpenting menerapkan ini dan kelihatan bagaimana komitmen dari padapemerintah untuk menjunjung tinggi tranparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Gubernur BI menyatakan, pihaknya melihat bahwa nanti bantuan-bantuan yangberbagai macam bantuan itu, semua akan terkonsolidasi dalam satu sistem yangsederhana, menggunakan sistem elektronik dan mungkin juga alternatifnya kartukombo yang membuat semua fasilitas itu bisa menjadi terintegrasi. (her, sg, ram)

BI Dukung Penyaluran Bansos Secara Non Tunai

FOTO: DOK

Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Jokowi beserta sejumlah menteri dan Gubernurbanten saat mengunjungi stan pameran E-Commerce Indonesia di ICE BSD City,Tangerang, Rabu (27/4/16).

peluang kepada para pengusaha baruyang ingin berwirausaha namunkebingungan mencari barang atautempat untuk berjualan.

“Membuka toko butuh tempatdan barang. Terkadang merekabingung mencari supplier.Mereka adamotivasi jualan, tapi bingung. LewatKUDO, semua ada. Aplikasi ini diAndroid, barangnya ada 3 juta jenis,apapun bisa dijual,” ujar Sarahsaat ditemui di sela-sela PameranE-Commerce Indonesia di ICE BSD,Rabu (27/4/2016).

Pengguna KUDO dapat menjualsekitar 3 juta barang dan jasa denganrisiko yang sangat kecil. Barang atau

 jasa yang dapat dijual mulai dari fesyen,barang elektronik, kendaraan, tiketpesawat, hingga pulsa.

Lebih lanjut, Sarah menyebutkan,baik pembeli maupun pengusaha

dipastikan bertransaksi secaraaman. Pembeli mencari barang yangdibutuhkan kemudian memesan kepadapengusaha yang telah menjadi agenKUDO.

“Si pembeli membayar barang yangdiinginkan kepada agen KUDO dan siagen mengontak kepada kita. Baranglangsung akan dikirim dan dipastikanaman karena pembeli sudah mengenalsang agen. Kami tak sembarangan

merekrut dan itu ada verifikasinya,” jelas Sarah.

 Jika pembeli merasa barang pesanantidak sesuai, barang tersebut dapatdikembalikan dan diganti yang barusecara gratis tanpa ongkos kirim.“Pembelian itu ditambah ongkos kirim.Barang tidak cocok bisa dikembalikandan ongkir ditanggung KUDO,”tuturnya.

Selain itu pengusaha KUDO akanmendapat private assistant sehingga bilaterjadi kendala masalah akan segera

Tangerang, Laras Post - Layananaplikasi mobile KUDO (Kios UntukDagang Online) tawarkan user untukmenjadi pengusaha bisnis dan Jasa.

K U D O me r u p a ka n s e b u a hlayanan yang menyediakan kiosuntuk berdagang online.Lewat aplikasiini, Anda dapat menjadi seorangpengusaha atau entrepreneur tanpaharus menyimpan barang dagangan.

“Melalui aplikasi Kudo ini andabisa mendapatkan sebuah cara baruuntuk menjadi pengusaha tanpa perlutempat jualan dan tanpa cari barangatau supplier,” ujar salah seorangSPG Kudo Alisah saat ditemui di sela-sela pembukaan pameran E-ComerceIndonesia 2016, di ICE BSD Tangerang,Rabu (12/4/16).

Ha nya t i ngga l D o wnl o a dselanjutnya daftarkan diri anda sebagaiagen selanjutnya isi saldo mulai dari

10 ribu rupiah anda dapat berjualan,lanjut Alisah.

Kudo menawarkan keuntungan,lanjut Alisah, komisi sebesar 3 hingga20% dari penjualan. Bonus 30 riburupiah setelah memasukkan kodereferral dan melakukan transaksi onlinepertama.

Sementara itu menurut MarcomExecutif, Sarah Ishvarani, mengatakanaplikasi ini dibuat untuk memberikan

diatasi.Untuk menjadi agen KUDO,

Anda harus mengisi data diri ditautan ini. Setelah seluruh data terisidengan lengkap dan disetujui, calonagen KUDO harus memberikan depositberapa pun untuk mengaktifkanakun KUDO yang telah disetujui.

Melalui deposit tersebut, agen KUDOdapat memiliki toko online merekasendiri dan menjual lebih dari tiga jutabarang atau jasa dan bisa langsungdipasarkan. (sg, wry)

KUDO, Minimal Modal Rp.10 Ribu Jadi Pebisnis

Pameran E-Commerce Indonesia 2016

SPG Kudo Alisah (kanan) dengan senyuman tawarkan pengunjung jadi Pebisnis.

FOTO: WIRYA

FOTO: IST

Presiden Jokowi menyalami sejumlah pengunjung pameran. (Foto: Sugih)

8/17/2019 Laras Post 66 Edisi Cetak

5/16

  3SABTU, 16 MARET 2013

5EDISI 66 / TH IV / 2 - 15 MEI 2016

MEGAPOLITAN

Bogor, Laras Post - Tugas pokok dan fungsiDinas Tata Bangunan dan Pemukimandalam rangka mendukung tercapainya VisiPemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kabupaten BogorMenjadi Kabupaten Termaju di Indonesia,dan Misi ke-3 yaitu Meningkatkanintegrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaanlingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMD KabupatenBogor Tahun 2013-2018, indikator atauparameter terwujudnya kabupatentermaju di Indonesia difokuskan padapencapaian 25 (dua puluh lima) penciriyang dijabarkan pada setiap misi yangmendukung terwujudnya visi tersebut.Ada 2 (dua) penciri yang terkait langsungdengan tupoksi Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman yaitu: 1).Bebas rumah tidak layak huni (RTLH);dan 2). Mendorong terbangunnyaCibinong Raya sebagai pusat kegiatanwilayah, dengan salah satu indikator yaituTersedianya Dokumen RTBL (RencanaTata Bangunan dan Lingkungan).

Tahun Anggaran 2016Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Kabupaten Bogor memiliki tugas dantanggung jawab dalam hal pelayananRekomendasi Ketinggian Bangunan (RKB),Pengesahan Dokumen Rencana Teknis(PDRT) dan Sertikasi Laik Fungsi (SLF).Rekomendasi Ketinggian Gedung (RKB)

Dasar Hukum RKB :

 

Depok, Laras Post - Pemerintah Kota Depok menggelar upacaraperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Depok yang ke-17 diLapangan Balai Kota Depok, Rabu (27/4/2016). Hadir dalam kegiatanini Walikota dan Wakil Walikota Depok, Anggota DPRD Kota Depok,Polres Kota Depok, Dandim 0508, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Kota Depok, Unsur Muspida, para Veteran, serta tokoh masyarakat.

Walikota Depok, M. Idris dalam sambutannya mengatakan, bahwa sudahbanyak perubahan yang terjadi di Kota Depok. Diusianya yang menginjak 17tahun, Depok dihujani lima penghargaan yang diberikan provinsi Jawa Baratdan Menteri Dalam Negeri. Beliau mengapresiasi kerja keras dan semangatseluruh elemen yang turut memajukan Kota Depok ini.

“Semua ini didapat atas kegigihan para pendahulu, sesepuh, pemimpinKota Depok, maupun para aparatur yang telah merintis dan membangunDepok sampai saat ini. Seluruh masyarakat kini sudah dapat merasakankemajuan Kota Depok,” ujar Idris.

Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta itu mengungkapkan makna dari usia17 tahun ibarat gadis yang memasuki fase genit. Di mana Depok saat ini terusberdandan demi penampilan yang menarik perhatian semua kalangan.

“Depok lagi genit-genitnya, perlu didandanin istilahnya, sehingga nantidi usia 20 tahun dengan harapan sudah ada yang melamar,” ungkapnya.

Idris menyatakan, banyak hal yang harus ‘didandanin’ terutamapenampilan harus bagus (the best performance) dalam hal ini infrastruktur.Kedua adalah the best attitude, bahwa akhlak serta moral dan mentalitasmasyarakat yang dalam visinya yaitu Depok religius.

 “Kemudian the best achievement, bahwa kami ingin meraih prestasi unggulanyakni Zero Waste City, Smart Health City dan Family ResilienceCity (KotaKetahanan Keluarga), tiga hal inilah yang ingin kami jadikan the best achievement,mudah-mudahan sampai 2021,” tutupnya. (David)

Pemkot Depok Peringati HUT Kota Depok Ke 17

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Peraturan Pemerintah Nomor36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun2008 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja Dinas/Instansi KabupatenBogor;

4. Peraturan Daerah Nomor 12Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Bupati Bogor Nomor63 Tahun 2013 tentang Izin MendirikanBangunan Gedung.

Rekomendasi Ketinggian Gedungadalah Kajian teknis oleh Dinas dan TimAhli Bangunan Gedung (TABG) yangmerekomendasikan batas maksimummengenai lapis lantai bangunan atauketinggian/ elevasi bangunan padasuatu site oleh karena sebab kawasantersebut belum ditetapkan ketentuantinggi bangunannya didalam Peraturan

Bupati tentang Rencana Tata Bangunandan Lingkungan .

P e r s y a r a t a n R e k o m e n d a s iK e t i n g g i a n B a n g u n a n ( R K B )1. Surat permohonan RKB yang ditujukan

Kepala Dinas Tata Bangunan danPemukiman Kabupaten Bogor;

2. Fotokopi KTP pemohon;3. Fotokopi dokumen Izin Pemanfaatan

Ruang (IPPT, ILOK, PenetapanLokasi);

4. Dokumen Detailed EngineeringDesign (DED) dari Pekerjaan :arsitektur, struktur, mekanikal danelektrikal (yang ditandatangani olehpenanggungjawab perencana BerSKA (Sertikat Keahlian).

5. Untuk Bangunan Tinggi yang beradapada wilayah KKOP (KeamananKe s e l a ma ta n O p e r a s i o n a lPenerbangan) harus mendapatkanRekomendasi Ketinggian maksimaldari Otoritas Penerbangan / Lanud

Atang Sanjaya, Bogor PengesahanDokumen Rencana Teknis (PDRT)Dasar Hukum PDRT :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun2002 tentang BangunanGedung;2. Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2005tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun2002 tentang BangunanGedung;3. Instruksi PresidenNomor 2 Tahun 2008tentang PenghematanEnergi dan Air;4. Peraturan MenteriP e k e r j a a n Umu mNomor 29/PRT/M/2006tentang PedomanPersyaratan TeknisBangunan Gedung;5. Peraturan Menteri

Negara LingkunganHidup Nomor 12 Tahun2009 tentang PemanfaatanAir Hujan;6. Peraturan DaerahProvinsi Jawa BaratNomor 21 Tahun 2012tentang Perubahanatas Peraturan DaerahProvinsi Jawa BaratNomor 3 Tahun 2009tentang Garis Sempadan Jalan;7. Peraturan DaerahTingkat II Bogor Nomor

!V/PU.07/DPRD Tahun 1977 tentangGaris Sempadan/Roolijn;

8. Peraturan Daerah Kabupaten BogorNomor 12 Tahun 2009 tentnagBangunan Gedung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 30 Tahun 2011 tentang RetribusiPerizinan Tertentu;

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18Tahun 2012 tentang Harga SatuanBangunan Gedung dan Harga SatuanPrasarana Bangunan Gedung;

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63Tahun 2013 tentang Izin MendirikanBangunan Gedung.Pengesahan Dokumen Rencana Teknis

adalah pernyataan hukum dalam bentukpembubuhan tanda tangan pejabat yangberwenang serta stempel/cap resmi, yangmenyatakan kelayakan dokumen yangdimaksud dalam persetujuan tertulis ataspemenuhan seluruh persyaratan dalamperencanaan.

Persyaratan PDRT:1. Surat permohonan PDRT yang ditujukan

Kepala Dinas Tata Bangunan danPemukiman Kabupaten Bogor;

2. Fotokopi KTP Pemohon;3. Surat Kuasa apabila pengurusan

perizinan dikuasakan orang lain(melampirkan fotokopi yang diberikuasa);

4. Fotokopi IPPT/ILOK/PenetapanLokasi;

5. Fotokopi bukti kepemilikan hak atastanah;

6. Gambar rencana berskala 1:100 atau1:200 rangkap 3 (min A3);

- Gambar arsitektur (denah, tampak,potongan)

- Gambar sistem struktur (rencana pondasi,kolom, rangkap atap)

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)8. Perhitungan Konstruksi/Struktur untuk

bangunan bertingkat/bentangan >6m;9. Site plan, SK Site plan/Gambar Situasi.

Sertikat Laik Fungsi (SLF)

Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung;2. Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2005 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung;3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2008 tentang Struktur Organisasi dan TataKerja Dinas/Instansi Kabupaten Bogor;

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun2009 tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Bupati Bogor Nomor63 Tahun 2013 tentang Izin MendirikanBangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor: 25/PRT/M/2007 tentang PedomanSertikat Laik Fungsi Bangunan.

Sertifikat Laik Fungsi BangunanGedung adalah sertikat yang diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah kecuali bangunangedung fungsi khusus oleh Pemerintahuntuk menyatakan kelaikan funsisuatu bangunan gedung baik secaraadministratif maupun teknis, sebelumpemanfaatannya.

Permohonan penerbitan SLF bangunangedung disertai lampiran sekurang-kurangnya meliputi:

1. Surat permohonan penerbitanSLF bangunan gedung yang ditujukankepada Kepala Dinas Tata Bangunan danPemukiman Kabupaten Bogor;

2. Fotokopi KTP pemohon;3. Fotokopi dokumen Izin Mendirikan

Bangunan Gedung (IMBG) termasuklampirannya;

4. As-built-drawings/gambarterlaksana;

5. Dokumen Surat PernyataanPemeriksaan Kelaikan Fungsi BangunanGedung atau rekomendasi hasilpemeriksaan kelaikan fungsi dengantanda tangan diatas materai secukupnya,dari konsultan auditor bangunan gedungyang ditunjuk oleh pemili bangunan;

6. Daftar Simak Pemeriksaan KelaikanFungsi Bangunan;

7. Dokumen administratif hasilpemeriksaan oleh instansi terkait;

a) Dokumen administratif yangdikeluarkan oleh Badan PenanggulanganBencana mDaerah Kabupaten Bogor, yaituSurat Keterangan Layak Fungsi Alat-alatSafety Kebakaran dan Petunjuk Jalur-jalurEvakuasi;

b) Dokumen administratif yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial, TenagaKerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bogor(tergantung kondisi bangunan gedung):

1) Pengesahan Instalasi Listrik/Keselamatan Kerja Penggunaan Instalasi

2) Pengesahan Instalasi PenyalurPetir/Keselamatan Kerja Penggunaan

3) Pengesahan Motor Diesel/Genset4) Pengesahan Bejana Tekanan/

Compressor5) Pengesahan Hydrant6) Pengesahan Boiler/Ketel Uap

7) Pengesahan Autoclave8) Pengesahan Pesawat Angkat Angkut

(Hoist Crane, dll)9) Pengesahan Lift/Keselamatan Kerja

Penggunaan Lift

C) Dokumen Administratif yangterkait dibidang Energi dan SumberDaya Mineral:

1) Izin Pengambilan Air Tanah (IPA),yang dikeluarkan oleh BPPT Provinsi

2) Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri(IUKS), yang dikeluarkan oleh BPPTListrik Instalasi Penyalur Petir Jawa Barat;Provinsi Jawa Barat. (David/ADV)

Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman Kabupaten

Bogor merupakan perangkat

daerah yang mempunyai

tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi

di bidang tata bangunan,

perumahan, pemukiman dan

tugas pembantuan.

Dinas Tata Bangunan DanPemukiman Kabupaten Bogor

Ruang Informasi dan Konsultasi DTBP Kab. Bogor  FOTO: DAVID

Walikota Dan Wakil Walikota Berphoto Bersama FOTO: DAVID

Bogor, Laras Post  - Peringatan Hari Kartini ke 137 tahun 2016 diKelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor diisidengan berbagai perlombaan seperti lomba karnaval, baca puisi,paduan suara dan fashion show, dengan diikuti oleh anak-anaktingkat Paud, Tk Sd/Mi dan warga masyarakat se-kelurahan Ciriung.

Lurah Ciriung Ridwan said saat di temui Laras Post di sela acaramengatakan, tujuan kegiatan ini adalah bagaimana warga dan anak-anak bisamemaknai hari Kartini ini, bukan sebagai kegiatan seremonial semata, namunlebih bisa menjiwai semangat Kartini dan para pahlawan. Pada era globalisasisekarang ini harus disadari sedikit banyak mengikis kepribadian anak-anakdan masyarakat. “Dengan kegiatan ini kita kembalikan lagi semangat parapahlawan itu kepada masyarakat dan anak-anak kita,” tegasnya.

Ia berharap, ada penumbuh-kembangan, dimana masyarakat bisa ikutberpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga bisa menjadi ajang bagaimana

anak-anak itu bisa mengekspresikan kepercayaan diri mereka.“Karena itu harus dimulai, jangan sampai anak-anak tidak belajar untuk

mengasah ke percayaan diri mereka. Tidak semua baik orang dewasa dan anak-anakyang mampu untuk mengekspresikan diri mereka seperti baca puisi dan juga fashionshow dan kita dalam hal ini Kelurahan memfasilitasi itu,” tuturnya. (Ronny)

Kelurahan Ciriung Adakan Perlombaan Peringati Hari Kartini

Tangerang, Laras Post -  SDN Situ Gadung 4 Kecamatan PagedanganKabupaten Tangerang membutuhkan tambah ruang kelas baru, tentunyahal ini demi memaksimalkan proses belajar mengajar disekolah agarlebih efektif dan memberikan kenyamanan pada siswa/I di sekolah.

Untuk itu Kepala sekolah SDN Situ Gadung 4 Narhawi berharap padapemerintah pusat maupun daerah agar secepatnya merealisasikan usulan yang telahlama dinantikan, semua ini demi mencerdaskan anak bangsa dan kenyamanan belajarsiswa/I khususnya di SDN Situ Gadung 4. ( sujono/ Ruhiyat )

SDN Situ Gadung 4Butuh Tambah Ruang Kelas Baru

Penciri Termaju yang didukung DTBP di Tahun 2016

Realisasi Rehabilitasi Rtlh Tahun 2009 - 2015

Tampak Peserta Dan Panitia Dari Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong

FOTO: IST

Kepsek SDN Situ Gadung 4 Narhawi FOTO: SUJONO

 Jak art a, Lar as Post - Pel ang gan

Telkomsel berkesempatan mengikutiacara eksklusif bersama Raisa di‘Handmade VIP Session’. Padaacara tersebut, 20 pengguna setialayanan musik digital TelkomselLangitMusik yang beruntungmendapatkan kesempatan untukmendengarkan album baru Raisa‘Handmade’, yang belum diluncurkandimanapun juga, secara lengkap.Selain itu, hadir juga teman-temandan keluarga Raisa, sehingga paraundangan bisa berinteraksi langsungdan mengenal Raisa lebih dekat.

Aris Sudewo, General ManagerDigital Lifestyle Marketing Telkomselmengatakan, “Handmade VIP Sessionmerupakan sebuah bentuk apresiasiTelkomsel bagi pengguna setiaLangitMusik. Selain itu, Telkomsel juga ingin turut meningkatkan gairahindustri musik di tanah air dengan

pengalaman menikmati musikdigital berkualitas melalui aplikasimusik digital karya anak bangsa,LangitMusik, yang memiliki katalogmusik lokal yang lengkap dengankualitas suara yang tinggi.”

‘Handmade VIP Session’ diadakanpada tanggal 14 April 2016 di LOOPStation, Mahakam, dimana 20Pelanggan LangitMusik Premium yangberpartisipasi di media sosial kemudian

mendapatkan undangan ke VIPhearing session album Handmade.

Selain itu 300 pelanggan pertamaLangitMusik yang beruntung berhakmendapatkan MP3 single terbarudari Raisa berjudul “Kali kedua”.

L e b i h l a n j u t A r i s p u nmengatakan bahwa LangitMusikterus dikembangkan sehinggapenggunanya bisa menikmatimusik digital dengan lebih baik lagi.“Kami akan terus menyempurnakandan melakukan pengembangan

berbagai tur di LangitMusik sehinggakenyamanan dan kemudahan

pelanggan ketika menggunakanaplikasi ini semakin meningkat”.Saat ini LangitMusik bisa

dinikmati oleh pelanggan Telkomsellewat web, atau dengan mengunduhaplikasinya yang tersedia di platformAndroid, iOS, Windows Phonedan Blackberry.Setelah mendaftar,pelanggan Telkomsel bisa menikmatifree trial selama 7 hari. Jika inginberlangganan tarifnya pun sangat

kompetitif, dengan harga Rp 11.000

per bulan termasuk akses internetunlimited untuk mengakses layanantersebut.

 Ji ka su da h be rl an gg an an ,layanan in i m em ungkinkanpengguna mendengarkan laguyang ia sukai secara utuh, dengankualitas yang mumpuni. Jika takberlangganan, potongan lagu punmasih bisa dinikmati. Selain itusalah satu kelebihan LangitMusikadalah akses secara streaming yangmenghemat ruang penyimpananponsel atau gadget lainnya, karenamusik disimpan “di awan”.

Fitur menarik lainnya diLangitMusik adalah playlist yangdisesuikan dengan jenis musik, moodatau tema tertentu. Tidak hanya itu,pengguna dapat membuat playlistsendiri dan membagikannya melaluimedia sosial. LangitMusik juga

dilengkapi dengan fitur lirik, buatkamu yang suka “bernyanyi bersama”artis favorit.

Pengguna LangitMusik juga bisamelakukan pembelian lagu dalamformat MP3 dan aktivasi NSP1212dengan koleksi nada sambung yanglengkap lewat layanan ini. Pembelianlagu pun dapat dilakukan dengannyaman dan mudah lewat potongpulsa. (Maslim)

Lebih Dekat Dengan Raisa di ‘Handmade VIP Session’

Pelanggan Telkomsel berkesempatan mengikuti acara eksklusif bersama Raisa di‘Handmade VIP Session’.

FOTO:MASLIM

Pengguna Langit Musik Telkomsel

Bekasi, Laras Post – PemerintahKabupaten Bekasi mengadakanpelayanan pada pelaksanaanCar Free Day di DepanPolresta Kab Bekasi, Minggu,(24/4/2016). Hadir pada

kesempatan itu, Bupati Bekasidr Hj Neneng Hasanah Yasin.P a da ke g i a t a n i n i

di laksanakan sejumlahpelayanan seperti pembuatanKartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), AktaKenal Lahir dan pelayananlainnya.

Selain itu, bupati jugasempat melakukan olahragabersama dengan ribuanmasyarakat yang hadir pada

pelaksanaan Car Free Day tersebut. Bahkan sempat berfoto bersama denganmasyarakat, secara bergantian. (Febry)

Pemkab Bekasi Gelar Pelayanan Masyarakat

Pada Car Free Day

Foto bersama Bupati Bekasi Dr Hj Neneng HasanahYasin dalam rangka Car Free Day di Depan PolrestaKab Bekasi, Minggu, 24 April 2016

FOTO: FEBRI

8/17/2019 Laras Post 66 Edisi Cetak

6/16

2

6EDISI 66 / TH IV / 2 - 15 MEI 2016

MEGAPOLITAN

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota DepokIdris - Pradi Galakkan Program 100 Hari

Walikota dan Wakil WalikotaDepok, Mohammad Idris dan

Pradi Supriatna menggalakan

program 100 hari yang terdiri

dari percepatan pelayanan

administrasi One Day danOne

Hour Services, untuk

memperoleh KTP, akte

kelahiran, kartu kuning (AK-

1), Tanda Daftar Perusahaan

(TDP), dan Surat Ijin Usaha

Perdagangan (SIUP).Bogor, Laras Post - Kades Pengasinan Kecamatan GunungsindurKabupaten Bogor, Rusli Pranata SE, bertekad terus meningkatkanpembangunan, terlebih desa mendapat bantuan dana yang relatifbesar baik dari pemerintah pusat , provinsi dan daerah.

Rusli menyebutkan, desa merupakan ujung tombak pemerintah,sehingga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik sertasumber daya manusianya. “Terlebih sudah diprogramkan pemerintah pusatbahwa membangun desa harus benar-benar terbuka dan transparan agarpembangunan di desa bisa tercapai, sehingga masyarakat bisa makmur dansejahtera,” ujarnya kepada Laras Post belum lama ini di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Rusli mengatakan, bahwa pemerintahan desa harus bisamenjalankan program-program kerja yang lebih baik untuk masa yang akandatang.

“Kami selalu berupaya melakukan koordinasi dengan seluruh elemenmasyarakat karena penunjang keberhasilan kemajuan daerah pedesaan tidaklepas dari dukungan semua elemen masyarakat, tanpa kerjasama yang baikserta dukungan akan terasa sulit untuk dicapai. Tidak mungkin programpembangunan desa berjalan dan terlaksana” tuturnya.

Menurut Rusli, demi terciptanya berbagai kemajuan di pedesaan baikprasarana jalan, Puskesmas, sarana pendidikan, sarana ibadah, pihaknyaberharap kepada SKPD terkait agar dapat lebih memberikan perhatian,terlebih masih banyaknya program yang belum bisa terealisasi, diantaranyapembangunan infrastruktur, jalan dan prasarana lainnya.

Sementara hasil pantauan Laras Post di Desa Pengasinan, pembangunansarana dan prasarana, jalan, sarana pendidikan, kesehatan, ibadah,menunjukkan peningkatan dari baik menjadi lebih baik, contoh kecilnya sajapelaksanaan program untuk rumah tidak layak huni, pada tahap ini telah selesaidilaksanakan. Namun, kata Rusli, masih ada yang belum mendapat bantuansehingga harus menunggu kucuran dana tahap selanjutnya.

Desa pengasinan adalah desa di Kecamatan Gunung Sindur Kab. Bogor, Jawa Barat dapat dicapai via Ciputat-Pamulang maupun Depok, Parung-Parungpung, Desa Pengasinan terletak sekitar 1 Km dari Pusat Penelitian danPengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, PUSPIPTEK Serpong Kota

Tangerang Selatan, Banten (Rumsiyahya)

Geliat Pembangunan Desa Pengasinan

menjalin tali silaturahmi dan napak tilaskonstituen serta untuk menyerap aspirasimasyarakat,” terang Syapawi.

Ditempat terpisah SekretarisDesa Pabuaran Awang Darmawan

mengatakan, bahwa anggota DPR itu,hanya bersilaturrahmi ke Desa Pabuarankarena sebelumnya Primus pernahberkunjung dan sekarang pun setelahmenjadi anggota dewan pusat Primustetap jalin ikatan talisilahturahmi untukmenyerap aspirasi masyarakat.

Pantauan Laras Post saat kunjunganPrimus berlangsung, nampak spandukbesar terpampang di hadapan hadirin.Hadir pada kesempatan itu KadesPabuaran Mad Aidin, SE beserta

 jajarannya, LPM, BPD, Kader, tokohmasyarakat, RT/RW, masyarakatlingkungan sekolah di Desa Pabuaran,Kapolsek Gunungsindur diwakili Bimas,Danramil diwakili Babinsa, para DewanGuru, Komite sekolah dan siswa/siswiSMP Sebelas Maret. (Rumsiyahya)

Bogor, Laras Post -SMP SebelasMaret, Jl. Gotong Royong 1 KampungKelurahan Rt 04/RW 01 Desa PabuaranKecamatan Gunungsindur KabupatenBogor, Jawa Barat mendapat kunjungan

anggota DPR/MPR RI, PrimusYustisio S.E, pada Rabu (27/4/2016).

 Kades Pabuaran Mad Aidin SEmengungkapkan, bahwa kunjunganPrimus ke desanya, yang pertamaadalah silaturahmi karena sebelumterpilih menjadi anggota DPR RIPrimus telah memperkenalkan dirikepada masyarakat pabuaran bahwadirinya selaku bintang sinetronmencalon anggota DPR dan sekarangpun Primus masih tetap menjalin talisilaturahmi dengan konstituennya.

Menurut Mad Aidin SE, tidak banyakyang disampaikan Primus dalam katasambutan silahturahminya, Namunmasyarakat berharap untuk Desa PabuaranPrimus dapat mengupayakan agar adaperbaikan insfrastruktur jalan, dimana

senang adanya kunjungan anggota DPR RI,Primus Yustisio.SE mau mengunjungisekolahnya. Walaupun tidak banyak yangdiharapkan, hanya saja tentu seorangPrimus melihat keadaan sekolah tempatpendidikan generasi anak bangsa kedepanperlu adanya buah tangannya yang dia bisasalurkan ke SMP Sebelas Maret.

“Kunjungan Primus ini bersipat

sarana ini sangat penting. Sementara untukSMP Sebelas Maret akan diupayakan ruangkelas baru (RKB). “Untuk sarana jalantentu jalan gotong royong 1 sepanjang 1,5kilometer, dan SMP Sebelas Maret berharapRKB,” ujarnya.

Kepala SMP Sebelas Maret Syapawi,S Pd mengatakan, bahwa dirinyamendapat penghargaan, dengan bangga,

hari ke depan, Pemerintah Kota Depokmelalui Dinas Komunikasi dan Informatika(Diskominfo) juga terus mengintensifkanMobile Community Access Point (MCAP)untuk mengkampanyekan gerakan internetsehat ke seluruh sekolah SMP Negeri se-Kota Depok. Gerakan ini juga bertujuan

untuk menginformasikan manfaat maupundampak buruk internet kepada remajasupaya mereka bisa menggunakan internetsecara positif dan produktif.

Walikota Depok Mohammad Idrismengatakan, dengan mengedepankanpelayanan yang cepat dan professional,diharapakan masyarakat jadi lebihmengetahui hak dan kewajibannya,mengurangi angka pengangguran,memangkas birokrasi yang berbelit-belit,dan mempersiapkan warga Depok agarbisa bersain di era digital seperti saat ini.(adv/David)

program Kota Depok sebagai KotaBersahabat, dengan Nawa Anucara atauSembilan Sahabat untuk MewujudkanDepok Unggul Nyaman dan Religius,yaitu:

1. Depok Sahabat Masyarakat2. Depok sahabat UKM

3. Depok sahabat Petani4. Depok sahabat Muda Mudi,one Day For youth activity

5. Depok sahabat Anak danRemaja, One Day for children andpuberties

6. Depok Sahabat Lansia7. Depok Sahabat Lingkungan8. Depok Sahabat Sesama9. Depok sahabat Pengusaha dan

StakeholderSelain One Day da n  One Hour

Services yang merupakan turunan dariprogram Sahabat Masyarakat, dalam 100

Depok, Laras Post - Tidak hanyaterpaku pada pelayanan administrasisaja, pasangan Walikota dan WakilWalikota yang baru saja dilantik pada17 Februari 2016 yang lalu ini jugatelah menyiapkan beberapa programlainnya, seperti perencanaan alun-alunKota Depok, penertiban dan perapihan

 Jalan Margonda, Gerakan Beli Depok,Sahabat Sampah, Perbaikan DaerahAliran Sungai (DAS), PPDB Online,Gerakan Internet Sehat, Loket KhususAnak dan Griya Perkembangan Anak.

Berbagai program yang berfokuspada kecepatan dan kemudahanpelayanan kepada masyarakatini, melibatkan semua organisasiperangkat daerah (OPD) terkait. Untukgerakan One Day Service misalnya,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Disdukcapil) melakukan roadshow keb e r b a ga i ke c a ma t a n u nt u k

memberikan pelayanan administrasikependudukan.

Pelayanan yang biasanyamemakan waktu beberapa hari, kinibisa diselesaikan dalam waktu satuhari saja, sepanjang syarat-syaratkelengkapan sudah dipenuhi. SelainDisdukcapil, Dinas Tenaga Kerjadan Sosial (Disnakersos) dan BadanPenanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu (BPMP2T)

 juga member ikan pelay anan OneDay dan One Hour Service untukmembuat kartu kuning (AK 1), SIUP,dan TDP.Pemerintah Kota Depokmengklaim bahwa perubahan dalampelayanan kepada masyarakat KotaDepok ini mendapat tanggapan yangpositif dari masyarakat. Aksi “JemputBola” yang dilakukan oleh PemerintahKota Depok ini diharapkan dapatmemberi kepuasan dalam pelayananpada masyarakat.

Salah satu warga yang ditemuidi lapangan, Andri yang merupakanwarga Cipayung, mengaku puasdengan pelayanan yang diberikanPemerintah Kota Depok, salah satunyadalam pelayanan pembuatan KTPyang tidak sampai satu jam.

Pasangan Walikota dan WakilWalikota Depok Mohammad Idrisdan Pradi Supriatna ini mengakulangsung ‘tancap gas’ bekerja untukmemberikan pelayanan prima kepadamasyarakat. Hal tersebut dilakukandengan mengacu pada sembilan

Walikota Depok Mohammad Idris memberikan layanan Kependudukan dalam One Hour dan One Day Services.

FOTO: DAVID

Anggota DPR RI Kunjungi SMP Sebelas Maret

FOTO: RYRusli Pranata SE (Kades Pengasinan) di ruang kerjanya

FOTO: SUJONO

anggota DPR/MPR RI, Primus Yustisio S.E, saat memberikan sambutanFOTO: RUMSIYAHYA

Kartini yang telah memberikan semangatbagi kaum wanita. ‘Habis gelap terbitlahterang’ itulah warisan Kartini agar generasiwanita Indonesia dapat meneruskan cita-cita Kartini dalam membangun bangsayang berbudaya dan bermartabat.

“Pakaian adat Nusantara yangdikenakan kita saat ini merupakan warisanbudaya Indonesia yang harus selaludilestarikan dan dijaga, Adapun pakaianbatik telah menjadi pakaian resmi nasionaldan diakui dunia,” ujar Dady Mulyadi.

Lebih lanjut Mulyadi mengatakan,bahwa kegiatan ini tak dipungut biayasedikitpun sesuai dengan semboyanDinas Pendidikan dan KebudayaanPropinsi Jawa Barat dalam hal ini SDNKali Baru 3 Cilodong di bawah naunganDinas Pendidikan Kota Depok memilikisemboyan ‘Penyelenggaraan pendidikanbebas pungutan’. (Salim)

Depok, Laras Post  - Dalam rangkamemperingati Hari Lahirnya RA.Kartini setiap taggal 21 April, SDN KaliBaru 3 Kelurahan Cilodong KecamatanCilodong Kota Depok mengadakankarnaval, star awal dari halama sekolahSDN 3 Cilodong, Kamis (21/4/16).

Diikuti sekitar 1.037 siswa/siswimulai kelas 1 hingga kelas VI dengan

 jalan beriringan dipandu sejumlah gurupembimbing, tak ketinggalan KepalaSekolah Dady Mulyadi. Spd terlibatdalam perayaan karvaval denganmenempuh jarak sekitar 1 KM itu.

Karnaval juga diikuti sejumlahkaryawan sekitar 35 orang daripihak perusahaan yang ada sekitarCilodong.

Usai karnaval digelar dilanjutkanlomba mewarnai yang didukungproduk susu Hailo. Tak hanya

Papua termasuk pakaian khas Indonesiayaitu batik.

M