laporankinerja bppauddandikmasd.i.yogyakarta …
TRANSCRIPT
i
DAFTAR ISI
Hal
Daftar Isi …………………………………………………......................................................
Kata Pengantar ……………...………..................……………………...……........................
Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................................
Bab I: Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………
A. Gambaran Umum ................................................................................
B. Dasar Hukum ....................................................................................
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..........................................................
D. Isu Strategis .. ....................................................................................
Bab II: Perencanaan Kinerja ………………………..……………………………………………………..
Bab III: Akuntabilitas Kinerja ………………….…………………………………………………………..
A. Capaian Kinerja BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta…………………..
B. Realisasi Anggaran
Bab IV: Penutup …………………………………………………………………………………………………
Lampiran
1. Perjanjian Kenerja awal dan akhir revisi
2. Pengukuran Kinerja
i
ii
iii
1
2
2
2
3
4
5
7
7
10
13
ii
KATA PENGANTAR
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yeng dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini merupakan
salah satu wujud pertanggungjawaban BP-PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat (PAUD dan Dikmas) kepada pejabat
berwenang maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) sekaligus sebagai
sumber data dan informasi bagi seluruh pihak tentang pelaksanaan program yang telah
dicapai BP-PAUD dan Dikmas selama kurun waktu tahun 2017, dan sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.
Acuan utama dalam penyusunan LAKIP Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, serta paparan dan analisis terhadap realisasi atau
pelaksanaan program sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2017. Di samping itu, penyusunan LAKIP ini mengacu pula pada ”Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”
yang diterbitkan Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan Sekretariat
Jenderal Kemdikbud Tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini disusun
dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan program kegiatan
berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target, efektivitas dan efisiensi
daya serap anggaran dalam rangka mempercepat terwujudnya akuntabilitas kinerja
Balai Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas)
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran.
iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini bertujuan untuk:
a. Memberikan informasi yang terukur mengenai akuntabilitas kinerja BP-PAUD dan
Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program-
program kegiatan.
b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanan program-program kegiatan di
bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan Masyarakat BP-PAUD dan Dikmas
Daerah Istimewa Yogyakarta agar semakin merata, bermutu dan akuntabel sesuai
dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya di
bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal BP-PAUD dan
Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga program-program kegiatan dapat
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel
dan tepat guna.
d. Melaksanakan analisis pelaksanaan program-program kegiatan BP-PAUD dan Dikmas
Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang
ditetapkan.
e. Mempercepat terwujudnya good governance sebagai prasyarat pelaksanaan
program-program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis,
transparan dan pelayanan prima.
Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, khususnya bagi organisasi internal BP-PAUD dan Dikmas Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta, 15 Januari 2018
Kepala,
Drs. Bambang Irianto, M.Pd NIP 196101111981031004
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada tahun anggaran 2017, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki
pagu anggaran sebesar Rp 11.841.505.000,- (Sebelas milyar delapan ratus empat puluh
satu juta lima ratus lima ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut terdiri dari 2 tahap, yaitu
pagu awal sebesar Rp.13.441.505.000,- (Tiga belas milyar empat ratus empat puluh satu
juta lima ratus lima ribu rupiah) dan ada pengurangan anggaran yang kurang rasional
(efisiensi) APBN sebesar Rp 11.841.505.000,- (Sebelas milyar delapan ratus empat
puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah). Dari Anggaran tersebut 4.246.307.000
digunakan untuk membiayai pencapaian 4 indikator kinerja kegiatan yang meliputi:
1) Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan Output Kegiatan Model
program yang dikembangkan target kinerja yang ditargetkan 7 Naskah,
2) Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil
pengembangan target kinerja yang ditargetkan 296 Lembaga output kegiatan
satuan PAUD Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional target
kinerja yang ditargetkan 150 Lembaga dan SDM Paud Dikmas yang ditingkat-
kan kompetesinya target kinerja yang ditargetkan 292 orang di konversi menjadi
lembaga sehingga menjadi 146 lembaga,
3) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana target kinerja
yang ditargetkan 3 Dokumen dengan rincian output kegiatan Penyusunyan
rencana program dan anggaran target kinerja yang ditargetkan 1 Dokumen,
Pengelolaan data dan informasi target kinerja yang ditargetkan 1 Dokumen, Mon-
itoring, Evaluasi dan Pelaporan target kinerja yang ditargetkan 1 Dokumen,
4) Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN target kinerja yang
ditargetkan 2 Dokumen output kegiatan pengelolaan keuangan target kinerja yang
ditargetkan 1 Dokumen dan Pengelolaan BMN Target Kinerja yang ditargetkan 1
Dokumen.
iii
Berikut uraian rinci pencapain kinerja tersebut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Kinerja (%)
Tersedianya (hasil) pengem-
bangan program PAUD dan
dikmas yang bermutu,
berwawasan gender, ESD dan
kewarganegaraan global, ser-
ta replikabel di seluruh wila-
yah/regional
Model/Program PAUD-
Dikmas yang dikem-
bangkan
7 Naskah 7 Naskah 100
Lembaga/Satuan PAUD-
Dikmas yang Menerapkan
Model/Program hasil
pengembangan
-Satuan PAUD-Dikmas
yang disiapkan untuk me-
menuhi Standar Nasional
-SDM PAUD-Dikmas yang
ditingkatkan kompetensinya
296 Lembaga
150 Lembaga
292 Orang
296 Lembaga
150 Lembaga
292 Orang
100
100
100
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Eval-
uasi Pelaksanaan
Rencana
-Layanan Internal
(Overhead)
a.Penyusunan Rencana
Program dan Anggaran
b.Pengelolaan Data dan
Informasi
c.Monitoring, Evaluasi,
dan Pelaporan
3 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
3 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100
100
100
Dokumen Keuangan,
Kepegawaian, Keta-
iii
tausahaan, dan BMN
a. Penglolaan Keu-
angan
b. Pengelolaan Kepeg-
awaian
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100
100
Dengan indicator kinerja yang sebagian besar telah dapat memenuhi target hingga
dtahun 2017 tetap diperlukan evaluasi untuk memperbaiki hasil kinerja dan mengatasi
permasalahan/kendala yang dihadapidalam proses pencapaiannya, termasuk mengejar
presentase capaian kinerja dan anggaran yang kurang maksimal karena keterlambatan
turunnya anggaran, kendala pembatasan biaya perjalanan yang sudah ditetapkan, dan
kekurangan dalam perencanaannya. Sehinggadiharapkanuntukselanjutnya dapat dil-
akukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar target-target di tahun yang akan
datang dapat tercapai dengan hasil maksimal.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur, legitimate dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Untuk itu, seluruh instansi
pemerintah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan
anggaran dan pencapaian kinerja yang diperoleh.
Dengan demikian, diharapkan LAKIP merupakan alat kontrol untuk mengoreksi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan apakah dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta (BP PAUD dan Dikmas DIY) merupakan satuan kerja (satker) yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BP PAUD dan Dikmas DIY)
sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), wajib untuk menyusun LAKIP. Mengingat tahun anggaran 2017 sudah
berakhir, maka laporan akuntabilitas kinerjanya perlu diinformasikan. LAKIP Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta (BP PAUD dan Dikmas DIY) tahun 2017 merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2017 dengan
berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi serta pemecahan masalah untuk pencapaian
kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
LAKIP Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta (BP PAUD dan Dikmas DIY) Kemendikbud Tahun 2017
menyajikan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan yang terperinci dalam suatu kegiatan
yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan bagian dalam suatu kinerja yang bersinergi
untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, sehingga tingkat ketercapaian kinerja dari
masing-masing bidang dan bagian dapat diketahui dan diukur. Pelaksanaan pencapaian
2
kinerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta (BP PAUD dan Dikmas DIY) Kemendikbud berpedoman kepada tugas
dan fungsi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
B. Dasar Hukum
1. Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP,
2. Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja organisasi pemerintah,
3. Permendikbud No 9 Tahun 2016 tentang SAKIP di Lingkungan Kemdikbud;
4. Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kemendikbud,
5. Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 tantang Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP.
C. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 tahun 2017, Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BP PAUD dan
Dikmas DIY) adalah unsur pendukung tugas Kementerian di bidang Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala
Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ditrektur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Sesuai dengan Permendikbud tersebut Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud mempunyai tugas : “Melaksanakan
pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat”.
Untuk melaksanakan tugas itu, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BP PAUD dan Dikmas DIY)
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b. Pemetaan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
c. Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
d. Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
e. Pengembangan Sumber daya Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
3
f. Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
g. Pelaksanaan Kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h. Pelaksanaan Urusan Administrasi BP-PAUD dan Dikmas.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BP PAUD dan Dikmas DIY Kemendikbud terdiri
dari 1 Kepala Balai Membawahi Sub Bagian Umum, Seksi Pengembangan dan Sumber Daya
dan Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka struktur
organisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta Kemendikbud dapat digambarkan sebagai berikut:
Struktur Organisasi
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Balai Drs. Bambang Irianto, M.Pd
Subbagian Umum Dra. Emi Nurmaya Seksi Pengembangan
Program dan Sumber Daya Dr. Cipto Suncoko, M.Pd
Kelompok Jabatan Fungsional
4
D. Isu Strategis
Adapun permasalan yang dihadapi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan
Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan :
1. Dipa Awal Baru Turun 3 April 2017 sehingga proses plaksanaan kegiatan baru di mulai di
bulan April.
2. Adanya penghematan anggaran (efisiesnsi) pada dipa sehingga pelaksanaan kegiatan yang
di rencanakan diawal tahun menjadi terhambat karena adanya penghematan anggaran.
3. Standar SDM yang kurang baik secara jumlah maupun komptensinya.
4. Adanya Penyesuaian ketika menjadi UPT daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Daearah Istimewa Yogyakarta beralih menjadi UPT Pusat memerlukan adaptasi
dan pengenguasaan aplikasi baru dari pemerintah pusat yang dulu di daerah belum
mengunakan aplikasi tersebut.
5. Belum adanya juknis yang mengatur tentang pembentukan Lapsite dan Kemitraan.
5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Untuk mencapai terwujudnya layanan PAUD dan Dikmas yang bermutu, professional dan
terpercaya, Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggung jawab program dan kegiatan, pada awal tahun
2017 telah berjanji kinerja dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat, untuk mencapai sasaran strategis, dan target kinerja Balai Pengembangan PAUD dan
Dikmas D.I. Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan
menetapkan 1 sasaran strategis yang perealisasiannya didukung oleh 4 indikator kinerja beserta
target kinerja sebagai berikut :
Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas
yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah, perealisasiannya didukung
oleh 4 indikator kinerja sebagai berikut :
1. Model/Program PAUD – Dikmas yang dikembangkan
Pada tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 1 Naskah dengan target anggaran
sebesar Rp. 1.700.000.000, setelah revisi terakhir target kinerjanya menjadi 7 naskah, dan target
anggarannya menjadi Rp. 1.600.000.000
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan studi pendahuluan
b. Penyusunan draf model
c. Pelaksanaan ujicoba model konseptual dan operasional
d. Labsite pengembangan model
2. Lembaga/satuan PAUD–Dikmas yang menerapkan model/program hasil
kajian/pengembangan
a. Pada tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 200 lembaga dengan target anggaran
sebesar Rp. 1.267.505.000, setelah revisi target kinerjanya menjadi 150 lembaga, dan target
anggarannya menjadi Rp. 880.071.000
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
a. Pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas
b. Supervisi satuan PAUD-Dikmas
6
c. Pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas
3. SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya
Pada tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 494 orang dengan target anggaran
sebesar Rp. 2.060.000.000, setelah revisi target kinerjanya menjadi 292 orang, dan target
anggarannya menjadi Rp. 1.231.936.000
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan kompetensi SDM internal
b. Peningkatan kompetensi SDM eksternal
4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Target indiktor kinerja tersebut didukung dengan 2 kegiatan yaitu :
1. Layanan internal (Overhead) yang terdiri dari :
a. Penyusunan program dan anggaran target kinerjanya 1 dokumen dengan target anggaran
di awal tahun sebesar Rp. 302.700.000, setelah revisi anggaran target kinerjanya menjadi
1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 286.364.000
b. Pengelolaan data informasi dengan target kinerja di awal tahun 2017 sebanyak 1
dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 154.200.000, dan setelah revisi target kinerjanya
menjadi 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 146. 836.000
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target kinerja di awal tahun 2017 sebanyak 1
dokumen dengan alokasi anggaran Rp. 63.000.000, dan setelah revisi target kinerjanya 1
dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.100.000.
2. Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN
Pada awal tahun 2017, Target kinerja di targetkan sebanyak 2 Dokumen dengan target
anggaran sebesar Rp. 38.000.000, setelah revisi terakhir target kinerjanya sebanyak 2
Dokumen dan target anggaran 38.000.000. Perealisasian target indikator kinerja tersebut
didukung oleh output kegiatan sebagai berikut :
a) Pengelolaan Keuangan di targetkan 1 Dokumen dengan target anggaran 19.000.000
dengan Rincian Kegiatan : Pengelolaan Keuangan.
b) Pengelolaaan BMN di targetkan 1 Dokumen dengan target anggaran 19.000.000 dengan
Rincian Kegiatan : Pengelolaan BMN.
7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Balai Pengembanga PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Pencapaian Target Kinerja
Sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah disepakati Balai Pengembangan PAUD dan
Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk mencapai target yang telah
diperjanjikan sebagai bentuk pertangungjawaban.
Terdapat satu sasaran strategis yang harus dipenuhi yaitu tersedianya hasil pengkajian dan
pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender,
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta
replikabel di seluruh regional/wilayah. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja
sebagai bahan evaluasi kinerja dapat dilihat dari pencapaian empat indikator kinerja kegiatan
Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta, yaitu :
a) Indikator Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, dari target 7 naskah ,
terealisasi sebanyak 7 naskah atau 100 % yang didukung dengan proses perealisasian
yaitu: Pelaksanaan studi pendahuluan, Penyusunan draf model, Pelaksanaan ujicoba
model konseptual dan operasional serta Labsite pengembangan model..
Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa
hambatan dan permasalahan sebagai berikut :
1. Waktu pelaksanaan ujicoba yang sangat terbatas yaitu 3 hari untuk ujicoba konseptual
di dua lokasi dan 5 hari untuk ujicoba operasional di tiga lokasi, idealnya pelaksanaan
ujicoba model memerlukan waktu 1 bulan
2. Peserta FGD yang datang tidak tepat waktu
3. Kesulitan menentukan topik/judul model yang tepat
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan
adalah koordinasi yang lebih intens dengan lembaga-lembaga terkait mitra kerja dan
memilih judul model yang lebih konkrit.
b) Indikator Lembaga Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil
pengembangan. Indikator lembaga satuan PAUD Dikmas yang menerapkan
model/program hasil pengembangan ini di tahun 2017 ditargetkan 296 dan terealisi 296
lembaga atau 100 %.
8
Lembaga Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil pengembangan
ini perealisasiannya didukung oleh 2 kegiatan, yaitu :
- Kegiatan Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional
yang ditargetkan 150 lembaga dan terealisasi 150 lembaga atau terealisasi 100 %
- SDM Paud Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya. Indikator SDM PAUD Dikmas
yang ditingkatkan kompetensinya ini di tahun 2017 dari target 292 orang terrealisasi
289 orang. Dari realisasi 289 orang ini kemudian dikonversi menjadi 144 lembaga (2
orang 1 lembaga).
Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaanya tetap ditemukan
kendala, yaitu :
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Satuan PAUD Dikmas yang
disiapkan untuk memenuhi standar nasional :
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan SDM PAUD-Dikmas yang
ditingkatkan kompetensinya antara lain :
- Tidak semua peserta diklat yang diundang bisa hadir walaupun undang sudah
dikirimkan jauh hari
- Peserta diklat sering meninggalkan tempat diklat karena tugas lain mengajar di
sekolah atau kursus
- Peserta Diklat yang kurang komunikatif
- Nara sumber Diklat perlu tenaga yang professional
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan adalah :
- Segera mencari / mengganti dengan peserta lain dan berkoordinasi dengan
forum/instansi terkait
- Perlu rekruitmen peserta diklat yang lebih komunikatif
- Perlu mencari nara sumber diklat yang lebih selektif
c) Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana, yang perealisasinya di
dukung oleh kegiatan yang pada tahun 2017 ditargetkan 3 dokumen dan terealisasi 3
dokumen atau 100 % dengan perincian sebagai berikut :
- Layanan internal (Overhed) :
1. Penyusunan rencana program dan anggaran
Kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran ini pada tahun 2017
ditargetkan 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen atau 100 %.
9
Walaupun target kinerja telah sesuai target, tapi dalam pelaksanaanya kegiatan tetap
ditemukan kendala, yaitu :
- Kurang cermat dalam penyusunan RKAKL pada awal tahun sehingga setelah
sehingga dalam pelaksanaan masih perlu mengajukan revisi DIPA dan POK
- Waktu yang terbatas dalam penyusunan RKAKL
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan adalah :
- Perlu persiapan yang matang pada proses perencanaan
- Perlu penyiapan daya dukung sejak awal seperti analisis PU dll
2. Pengelolaan data dan informasi
Kegiatan pengelolaan data dan informasi ini pada tahun 2017 ditargetkan 1 dokumen
dengan realisasi 1 dokumen atau 100 %.
Walaupun target kinerja telah sesuai target, tapi dalam pelaksanaanya kegiatan tetap
ditemukan kendala, yaitu :
- Perencanaan konsep website yang dilakukan kurang mengena dengan kebutuhan
implementasi teknologi yang dibutuhkan
- SDM yang menguasai bahasa pemrograman CMS kurang
- Jasa server yang digunakan kurang reliabel
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan adalah :
- Merancang ualng konsep website sesuai dengan implemetasi kebutuhan TI daring
yang dicanangkan Kemdikbud
- Penataan ulang kepanitiaan admin yang menangani website
- Mengganti engine website yang sesuai dengan kebutuhan lembaga
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kegiatan pengelolaan data dan informasi ini pada tahun 2017 ditargetkan 1 dokumen
dengan realisasi 1 dokumen atau 100 %.
Walaupun target kinerja telah sesuai target, tapi dalam pelaksanaanya kegiatan tetap
ditemukan kendala, yaitu :
- Koordinasi dengan instansi terkait masih kurang
- Alokasi waktu yang kurang
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan adalah :
10
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
d) Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN
- Layanan internal (Overhed) :
1. Pengelolaan keuangan
Kegiatan pengelolaan keuangan ini pada tahun 2017 ditargetkan 1 dokumen dengan
realisasi 1 dokumen atau 100 %.
Walaupun target kinerja telah sesuai target, tapi dalam pelaksanaanya kegiatan
pengelolaan keuangan tetap ditemukan kendala, yaitu :
- Penguasaan aplikasi perbendaharaan yang kurang matang
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan adalah :
- Konsultasi ke KPPN tentang aplikasi perbendaharaan
2. Pengelolaan BMN
Kegiatan pengelolaan BMN ini pada tahun 2017 ditargetkan 1 dokumen dengan
realisasi 1 dokumen atau 100 %.
Walaupun target kinerja telah sesuai target, tapi dalam pelaksanaanya kegiatan tetap
ditemukan kendala, yaitu : Pengelolaan BMN khususnya barang persediaan SPJ
selalu terlambat sehingga menyulitkan untuk input ke aplikasi persediaan
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan adalah : Setiap belanja barang persediaan harus segera dilaporkan ke
petugas BMN sehingga bisa langsung di input dalam aplikasi
B. Realisasi Anggaran
Sasaran strategis tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-
Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh
regional/wilayah di Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta, pada tahun
2017 dialokasikan anggaran sebesar 11.841.505.000 (akumulasi anggaran revisi dari 4
indikator kinerja yang diperjanjikan) dan terealisasi sebesar Rp. 10.493.933.065 dengan
presentasi capaian sebesar 88,,62 %.
Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 4 indikator kinerja yaitu :
11
1. Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan . Pada tahun 2017 dialokasikan
anggaran (hasil revisi ( lihat bab II) sebesar Rp. 1.600.000.000.,- terealisasi sebesar
Rp. 1.407.257.033,- dengan persentase capaian sebesar 87,95%
2. Lembaga satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil
pengembangan dialokasikan anggaran (lihat bab II) sebesar Rp. 2.112.007.000,-
terealisasi terealisasi Rp. 1.714.156.314,- dengan persentase 81,16 dengan rincian
sebagai berikut :
- Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional. Pada
tahun 2017 dialokasikan anggaran (lihat bab II) sebesar Rp. 880.071.000,-
terealisasi Rp. 593.685.200,- dengan persentase 67,46 %
- SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya. Pada tahun 2017
dialokasikan anggaran (lihat bab II) sebesar Rp. 1.231.936.000,- terealisasi Rp.
1.120.471.114,- dengan persentase
3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana dialokasikan
anggaran (lihat bab II) sebesar Rp. 496.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 428.353.000,-
dengan persentase sebesar …. Dengan perincian sebagai berikut :
- Penyusunan rencana program dan anggaran. Pada tahun 2017 dialokasikan
anggaran Rp. 286.364.000,- terealisasi Rp. 269.277.000,- dengan persentase ….
- Pengelolaan data dan informasi. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran Rp.
146.836.000,- terealisasi Rp. 127.516.000,- dengan persentase ..
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran Rp.
63.100.000,- terealisasi Rp. 31.560.000,- dengan persentase …
4. Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN. Pada tahun 2017
dialokasikan anggaran 38.000.000,- terealisasi Rp. 38.000.000,- dengan persentase
100% dengan perincian sebagai berikut :
- Pengelolaan keuangan. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran Rp. 19.000.000,-
terealisasi 19.000.000,- dengan persentase 100%
- Pengelolaan BMN. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran Rp. 19.000.000,-
terealisasi 19.000.000,- dengan persentase 100%
Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran sesuai
dengan target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:
a. Dengan Adanya perpindahan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat disatu sisi
dituntut adanya penyesuaian dengan ritme kerja yang cepat, system laporan keuangan
12
yang serba aplikatif, disisi lain kuantitas dan kualitas SDM yang kurang sehingga
menghambat dalam perealisasian anggaran.
b. Koordinasi internal yang masih lemah
c. Dipa yang turun terlambat juga berdampak pada daya serap yang kurang maksimal
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas, langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Perlu adanya pendampingan petugas perbendaharaan khususnya tentang penguasaan
aplikasi perbendaharaan.
b. Konsultasi ke KPPN Yogyakarta terkait masalah aplikasi keuangan
c. Koordinasi internal perlu ditingkatkan
13
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD
DAN Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 yang telah dipaparkan ini merupakan wujud
pertanggungjawaban lembaga terhadap pihak berwenang, publik dan para stakeholder. Dengan
segala kekurangannya, LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 ini
diharapkan dapat menjadi wahana introspeksi dan landasan pijak serta pemantik semangat kerja
seluruh jajaran BP-PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan pendidikan anak usia dini,
nonformal dan informal pada periode yang akan datang.
Langkah – langkah yang akan dilakukan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kinerja adalah adanya
dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan balai, dan seluruh jajaran BP-PAUD dan Dikmas
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan program sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan dan pedoman pelaksanaan serta memfokuskan pencapaian sasaran dari indikator kinerja
yang telah ditetapkan untuk mencapai capain kenerja yang lebih maksimal dan profesional.