LAPORAN TUTORIAL BLOK ETIKA DAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKATSKENARIO 3PRINSIP DASAR ETIKA KEDOKTERAN

OLEH:

KELOMPOK TUTORIAL 8FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS JEMBER2014DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

Pembimbing

: drg. Erawati Wulandari, M.KesKetua

: Khamda Rizki Dhamas

(111610101069)Scriber Meja

: Deasy Kusuma Ardiani

(111610101091)

Scriber Papan: M. Nizar Dwi Putranto

(111610101090)Anggota :

1. Tatit Fitri Pusparani

(1116101010332. R.Aj. Mahardhika S P

(111610101049)3. Yunita Saskia

(111610101078)4. Asyiah Hamasah Izzati

(111610101088)

5. Inneke Andriani S

(111610101089)6. Ita Kurniawati

(111610101092)7. Dwi Sri Lestari

(111610101094)8. Cindy Uswatun Khasanah

(111610101095)9. Meila Isna Alawiyah

(111610101097)KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini, tentang Prinsip Dasar Etika Kedokteran. Laporan ini disusun untuk memenuhi laporan hasil diskusi tutorial kami pada skenario ketiga.

Penulisan makalah ini semuanya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu kami ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. drg. Erawati Wulandari, M.Kes, selaku tutor yang telah membimbing jalannya diskusi tutorial kelompok VIII Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dan yang telah memberi masukan yang membantu, bagi pengembangan ilmu yang kami dapatkan.2. Teman-teman Kelompok Tutorial VIII yang telah berperan aktif dalam pembuatan laporan tutorial ini.

Dalam penyusunan makalah ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan perbaikan di masa mendatang demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua.

Jember, Juni 2014

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia kedokteran, pengambilan keputusan tindakan kepada pasien tidak lepas dari etika dan hukum. Hukum yang mengatur kelalaian yang dibuat seorang professional, termasuk didalamnya tindakan malpraktik kedokteran, semakin berkembang sempurna dengan mengadaptasi hukum dari undang-undang Inggris dan hukum lainnya yang serupa dengan hukum yang terkandung dalam sumpah hipokrates dan kitab undang-undang Hammurabi

Dimana setiap individu di dunia, di Indonesia khususnya memiliki hak dalam memilih tindakan atau perawatan yang akan dijalaninya. Hal ini tak lepas pula dari prinsip dasar etika kedokteran. Prinsip dasar etika kedokteran yaitu, autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Keempat prinsip tersebut memiliki manfaat dan ciri-ciri masing-masing.

Dalam implementasinya, prinsip dasar etika kedokteran tidak dapat dipraktikkan seluruhnya. Namun, ada satu prinsip yang paling dominan dan bisa jadi bertentangan dengan prinsip yang lain. Dalam prinsip autonomi, dokter menghargai dan membenarkan keputusan pasien. Pada beneficence, dokter harus selalu berbuat baik dengan mengupayakan menjadikan kondisi pasien menjadi sehat. Dalam non-maleficence, dokter tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pasien. Dan justice, dokter memandang pasien sama dengan pasien lainnnya dengan maksud tidak berdasarkan RAS.

Dalam prinsip justice, tidak mengesampingkan pentingnya hukum. Dalam hal ini, dokter maupun pasien secara tidak lagsung terikat dengan hukum yang berlaku ketika mereka terlibat dalam kontak terapeutik. Maka dari itu, ketika akan mengambil keputusan dalam tindakan perawatan diperlukan prinsip dasar etika kedokteran maupun hukum dalam perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan yang berlaku.

1.2 Perumusan masalah

SKENARIO 2

Prinsip Dasar Etika Kedokteran

Seorang perempuan usia 25 tahun, pekerjaan entertainer datang ke dokter gigi praktik dengan keluhan warna gigi-geligi yang kuning kecoklatan. Penderita ingin memutihkan giginya. Dari anamnesis diperoleh giginya berwarna kunig sejak remaja. 1 tahun yang lalai pasien pernah memutihkan gigi sendiri dengan membeli obat pemutih gigi di toko tetapi warna gigi tidak berubah. Hasil pemeriksaan ekstra oral ukuran kepala normal, bentuk wajah oval, dan tinggi wajah seimbang. Pemeriksaan intra oral diperoleh gigi-geligi depan atas dan bawah kuning kecoklatan, terdapat atrisi gigi anterior atas dan bawah serta abrasi pada servikal gigi posterior atas dan bawah, indeks OHI-s sedang dan tidak ada kelainan bentuk dan jumlah gigi. Pemeriksaan penunjang ronsen foto ekstra oral proyeksi panoramic ruang pulpa gigi-geligi normal. Dokter mendiagnosa tidak ada kelainan, warna gigi masih dalam batas normal, dan tidak indikasi bleaching. Dokter memberikan alternative perawatan veneer untuk memperbaiki estetis gigi anterior pasien, tetapi pasien tetap ingin semua gigi-geliginya diputihkan. Diskusikanlah keputusan perawatan yang sebaiknya diambil dokter berdasarkan prinsip etika perawatan kedokteran.

Didapat permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja prinsip dasar etika kedokteran?

2. Landasan hukum apa yang diambil dalam mengambil keputusan?

3. Bagaimana sikap dokter terhadap pasien yang menolak perawatan?

4. Apa saja perbedaan etika kesehatan dan hukum kesehatan

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan macam-macam prinsip dasar etika kedokteran.2. Menjelaskan landasan hukum yang diambil dalam pengambilan keputusan.1.4 MAPPING

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Etika

Etika berasal dari kata ethos, sedangkan moral bersal dari kata mores yang artinya kebiasaan, adat-istiadat dan kesusilaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. (Maryani, 2001).

2.2Fungsi Etika

Adapun fungsi etika antara lain :

1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan.2. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 3. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralism.2.3 Macam Etika

Sebagai suatu ilmu, maka etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya antara lain :

1. etika deskriptif, yang memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hal mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat

2.Etika normative, membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia yang biasanya dikelompokan menjadi :

Etika umum, yang membahas berbagai hubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori dan prinsip moral

Etika khusus, biasanya menekankan tanggung jawab social dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitasnya

profesi sangat dihandalkan etik profesi dalam pemberian pelayanan kepada publik. Etik profesi merupakan seperangkat perilaku anggota profesi dalam hubunganya dengan orang lain. Pengalaman etika membuat kelompok menjadi baik dalam arti moral.Ciri ciri etik profesi adalah sebagai berikut:

1. Berlaku untuk lingkungan profesi

2. Disusun oleh organisasi profesi bersangkutan

3. Mengandung kewajiban dan larangan

4. Mengunggah sikap manusiawi

Profesi kedokteran merupakan profesi yang tertua dan dikenal sebagai profesi yang mulia karena ia berhadapan dengan hal yang paling berharga dalam hidup seseorang yaitu masalah kesehatan dan kehidupan. Menurut pasal 1 butir 11 undang undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang di laksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang di peroleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa, untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, dan ikut mersasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Dengan demikian, seorang dokter tidak boleh egois melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu orang sakit. Seorang dokter harus memiliki IQ , EQ, SQ yang tinggi dan berimbang.

Tujuan pendidikan etika dalam pendidikan dokter adalh untuk menjadikan calon dokter lebih manusisawi dengan memiliki kematangan intelektual dan emosional. Para pendidik masalalu perlu tersedia berbagai pedoman agar anggotanya dapat menjalankan profesinya dengan baik dan benar. Para pendidik di bidang kesehatan masalalu melihat adanya peluang yang mengharapkan tidak akan terjadi sehingga merasa perlu membuat rambu rambu yang akan mengingatkan para peserta didik yang dilepas di tengah tengah masyarakat selalu mengingat pedoman yang membatasi mereka untuk berbuat yang tidak layak.

Etik professional kedokteran merupakan seperangakat perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubunganya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerja. Rumusan perilaku para anggota profesi di susun oleh organisasi profesi bersama sama Pemerintah menjadi suatu kode etik profesi yang bersangkutan. Tiap tiap jenis tenaga kesehatan memiliki kode etiknya, namun kode etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI).

2.2 Prinsip Dasar Etika Kedokteran

2.2.1 BeneficenceBeneficence adalah bahwa seorang dokter berbuat baik, menghormati martabat manusia, dokter tersebut harus berusaha maksimal agar pasiennya tetap dalam kondisi sehat. Perlakuan terbaik kepada pasien merupakan poin utama dalam kaidah ini. Kaidah beneficence menegaskan peran dokter untuk menyediakan kemudahan dan kesenangan kepada pasien dan mengambil langkah positif untuk memaksimalisasi akibat baik daripada hal yang buruk.

2.2.2 Non-maleficenceNon-maleficence adalah suatu prinsip dimana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan yang paling kecil resikonya bagi pasien yang dirawat atau diobati olehnya. Pernyataan kuno First do no harm, tetap berlaku dan harus diikuti. 2.2.3 AutonomyDalam kaidah ini, seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia. Setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Dalam hal ini pasien diberi hak untuk berfikir secara logis dan membuat keputusan sendiri. Autonomy bermaksud menghendaki, menyetujui, membenarkan, membela, dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri. 2.2.4 JusticeKeadilan atau Justice adalah suatu prinsip dimana seorang dokter wajib memberikan perlakuan sama rata serta adil untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien tersebut. Perbedaan tingkat ekonomi, pandangan politik, agama, kebangsaan, perbedaan kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak boleh mengubah sikap dan pelayanan dokter terhadap pasiennya. 2.3 Etika Kesehatan dan Hukum Kesehatan

2.3.1 Persamaan etika dan hukum kesehatan

Persamaan etika dan hukum kesehatan yaitu

1. Etika dan hukum kesehatan sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan.2. Sebagai objeknya adalah sama yakni masyarakat baik yang sakit maupun yang tidak sakit (sehat).3. Masing-masing mengatur kedua belah pihak antara hak dan kewajiban, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupn yang menerima pelayanan kesehatan agar tidak saling merugikan.4. Keduanya menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, baik penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan. 5. Baik etika maupun hukum kesehatan merupakan hasil pemikiran dari para pakar serta pengalaman para praktisi bidang kesehatan.2.3.2 Perbedaan etika dan hukum kesehatan

Perbedaan antara etika kesehatan dan hukum kesehatan antara lain:

1. Etika hanya berlaku di lingkungan masing-masing profesi kesehatan, sedangkan hukum kesehatan berlaku untuk umum2. Etika kesehatan disusun berdasarkan kesepakatan anggota masingmasing profesi, sedangkan hukum kesehatan disusun oleh badan pemerintahan, baik legislative (Undang-Undang=UU, Peraturan Daerah=Perda,) maupun oleh eksekutif (Peraturan Pemerintah/PP, Kepres, Kepmen, dan sebagainya).3. Etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum kesehatan tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaran negara lainnya.4. Sanksi terhadap pelanggaran etika kesehatan berupa tuntunan, biasanaya dari organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan adalah tuntutan, yang berujung pada pidana atau hukuman.5. Pelanggaran etika kesehatan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi dari masing-masing organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan.6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan untuk pelanggaran hukum pembuktiannya memerlukan bukti fisik. BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan etika Kesehatan dan Hukum Kesehatan

Etika KesehatanHukum Kesehatan

1. Disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi.

2. Hanya berlaku di lingkungan masing-masing profesi kesehatan.

3. Tidak semuanya tertulis.

4. Sanksi berupa tuntunan biasanya dari organisasi profesi.

5. Pelanggaran diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi dari masing-masing organisasi profesi.

6. Penyelesaian pelanggaran tidak selalu disertai bukti fisik.1. Disusun oleh badan pemerintahan baik legislatif (UU, Perda) maupun eksekutif (PP, Kepres, Kepmen).

2. Berlaku untuk umum.

3. Tercantum/tertulis secara rinci dalam kitab UU atau lembaran negara lainnya.

4. Sanksi berupa tuntutan yang berujung pada pidana atau hukuman.

5. Pelanggaran diselesaikan lewat pengadilan.

6. Penyelesaian pelanggaran, memerlukan bukti fisik

3.2 Prinsip dasar Etika Kedokteran

3.2.1. AutonomyMempunyai ciri-ciri sebagai berikut:1. Menghargai hak menentukan nasib sendiri2. Tidak mengintervensi pasien dalam membuat keputusan3. Berterus terang4. Menghargai privasi5. Menjaga rahasia pasien6. Menghargai rasionalitas pasien7. Melaksanakan Informed Consent8. Membiarkan pasien dewasa dan kompeten mengambil keputusan sendiri9. Tidak mengintervensi atau menghalangi autonomy pasien10. Mencegah pihak lain mengintervensi pasien dalam membuat keputusan, termasuk keluarga pasien sendiri11. Sabar menunggu keputusan yang akan diambil pasien pada kasus non emergensi12. Tidak berbohong kepada pasien meskipun demi kebaikan pasien 13. Menjaga hubungan atau kontrak3.2.2 BeneficenceMempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengutamakan altruisme2. Menjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia3. Memandang pasien atau keluarga bukanlah suatu tindakan tidak hanya menguntungkan seorang dokter4. Mengusahakan agar kebaikan atau manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan suatu keburukannya5. Paternalisme bertanggung jawab/kasih sayang6. Menjamin kehidupan baik-minimal manusia7. Pembatasan goal based8. Memaksimalisasi pemuasan kebahagiaan/preferensi pasien9. Minimalisasi akibat buruk10. Kewajiban menolong pasien gawat darurat11. Menghargai hak-hak pasien secara keseluruhan12. Tidak menarik honorarium di luar kepantasan13. Maksimalisasi kepuasaan tertinggi secara keseluruhan14. Mengembangkan profesi secara terus menerus15. Memberi suatu obat berkhasiat namun murah16. Menerapkan Golden Rule PrincipleBeneficence memiliki dua prinsip yaitu:

1. Positive Beneficence

Mencegah hal yang jahat dan membahayakan serta berbuat baik pada pasien. Dalam hal ini, seorang dokter memaksimalisasi akibat baik dan meminimalisasi akibat buruk. 2. Balancing of Utility / Proportionality

Mempertimbangkan dengan bijaksana manfaat dan kerugian dalam hal biaya, efektivitas, dan besarnya resiko.Beneficence memiliki dua jenis yaitu :

1. General beneficence melindungi & mempertahankan hak yang lain mencegah terjadi kerugian pada yang lain, menghilangkan kondisi penyebab kerugian pada yang lain,2. Specific beneficence menolong orang cacat, menyelamatkan orang dari bahaya3.2.3 Non-maleficenceNon-maleficence mempunyai ciri-ciri:1. Menolong pasien emergensi2. Kondisi untuk menggambarkan criteria ini adalah : Pasien dalam keadaan amat berbahaya (darurat) Dokter sanggup mencegah bahaya/kehilangan tersebut Tindakan kedokteran tadi terbukti efektif Manfaat bagi pasien lebih banyak daripada kerugian3. Mengobati pasien yang luka4. Tidak membunuh pasien5. Tidak menghina/mencaci maki/memanfaatkan pasien6. Tidak memandang pasien sebagai objek7. Mengobati pasien secara tidak proporsional8. Mencegah pasien dari bahaya9. Menghindari misrepresentasi dari pasien10. Tidak membahayakan pasien karena kelalaian11. Memberikan semangat hidup12. Melindungi pasien dari serangan13. Tidak melakukan white collar crime dalam bidang kesehatan3.2.4 JusticeJustice mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :1. Memberlakukan segala sesuatu secara universal2. Mengambil porsi terakhir dari proses membagi yang telah ia lakukan3. Memberikan kesempatan yang sama terhadap pribadi dalam posisi yang sama4. Menghargai hak sehat pasien5. Menghargai hak hukum pasien6. Menghargai hak orang lain7. Menjaga kelompok rentan8. Tidak membedakan pelayanan terhadap pasien atas dasar SARA, status sosial, dan sebagainya9. Tidak melakukan penyalahgunaan10. Memberikan kontribusi yang relatif sama dengan kebutuhan pasien11. Meminta partisipasi pasien sesuai dengan kemampuannya12. Kewajiban mendistribusikan keuntungan dan kerugian secara adil13. Mengembalikan hak kepada pemiliknya pada saat yang tepat dan kompeten14. Tidak memberi beban berat secara tidak merata tanpa alasan sah atau tepat15. Menghormati hak populasi yang sama sama rentan penyakit atau gangguan kesehatan16. Bijak dalam makroalokasiPrinsip-prinsip justice meliputi

a. KomparatifPerbandingan antar kebutuhan penerimab. Distributif (membagi sumber)Kebajikan membagikan sumber-sumber kenikmatan dan beban bersama, dengan cara rata/merata, sesuai keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani-rohani; secara material kepada:

Setiap orang andil yang sama Setiap orang sesuai dengan kebutuhannya Setiap orang sesuai upayanya. Setiap orang sesuai kontribusinya Setiap orang sesuai jasanya Setiap orang sesuai bursa pasar bebasc. Sosial : kebajikan melaksanakan dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama: Utilitarian : memaksimalkan kemanfaatan publik dengan strategi menekankan efisiensi sosial dan memaksimalkan nikmat/keuntungan bagi pasien. Dimana sumber-sumber didistribusikan menurut prinsip keuntungan maksimum bagi semua. Libertarian : menekankan hak kemerdekaan sosial ekonomi. Dimana sumber-sumber harus didistribusikan sesuai kebijakan pasar (pilihan berdasarkan kemampuan dan kesediaan membayar, dengan bantuan terbatas bagi golongan miskin sekali).

Egalitarian : kesamaan akses terhadap nikmat dalam hidup yang dianggap bernilai oleh setiap individu rasional (sering menerapkan kriteria material kebutuhan dan kesamaan). Dimana sumber-sumber didistribusikan dengan ketat menurut kebutuhan.d. Hukum (umum) :

Tukar menukar : kebajikan memberikan / mengembalikan hak-hak kepada yang berhak.

pembagian sesuai dengan hukum (pengaturan untuk kedamaian hidup bersama) mencapai kesejahteraan umum

3.3 Prinsip dasar etika kedokteran yang dihubungkan dengan skenario

3.3.1 Beneficience1. Memandang pasien atau keluarga bukanlah suatu tindakan hanya menguntungkan seorang dokter

Dokter gigi tidak langsung mengiyakan keinginan pasien yang hanya meminta obat dan menarik imbalan saja tetapi juga mempertimbangkan kebaikan pasien tersebut.

2. Meminimalisasi akibat buruk.

Gigi tiruan diatas sisa akar yang tidak dirawat merupakan vocal infection dari keluhan pasien, sebagai seorang dokter gigi memutuskan rencana perawatan pencabutan dari sisa akar tersebut. Pencabutan sisa akar akan menghentikan proses inflamasi sehingtga keadaan pasien akan membaik.

3.3.2 Non-maleficence1. Tidak memanfaatkan pasien

Dokter gigi menjelaskan kepada pasien tentang diagnose dan rencana perawatan, tidak hanya langsung menawarkan perawatan kemudian menarik imbalan.

2. Tidak memandang pasien sebagai objek

Dokter gigi memandang pasien sebagai subjek dimana dokter gigi tidak langsung mengiyakan keinginan pasien yang hanya meminta obat dan menarik imbalan saja tetapi juga mempertimbangkan kebaikan pasien tersebut.3.3.3 Autonomy1. Tidak mengintervensi atau menghalangi autonomySebagai seorang dokter berkewajiban menyampaikan diagnose, rencana peratan, dan prognosanya, namun keputusan melanjutkan perawatan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pasien.

2. Menghargai hak menentukan nasib sendiri

Rencana perawtan yang dakan dilakukan oleh daokter diinformasikan kedapa pasien secara rinci, namun apabila pasien memilih untuk menolak rencana perawatan tersebut, maka dokter harus menghargai pilihan dari pasien.3.3.4 Justice1. Menghargai hak sehat pasien

Pasien dating ke dokter gigi agar sehat, maka seorang dokter gigi berkewajiban melakukan perawatan. Dokter gigi berusaha menghilangkan keluhan pasien dengan melakukan rencana perawatan sesuai prosedur.

2. Tidak melakukan penyalahgunaan

Dokter gigi tidak langsung mengiyakan keinginan pasien yang hanya menginginkan diberi obat saja dan menerima imbalan jasa dari perawatan tersebut. Tetapi dokter gigi menjelaskan rencana perawtan yang sesuai prosedur dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang dokter.3.4 Pertimbangan pengambilan keputusan

Prinsip dasar etika harus dibersamakan dengan prinsip-prinsip lainnya tetapi pada beberapa kondisi berbeda, satu prinsip menjadi lebih penting dan sah untuk digunakan dengan mengorbankan prinsip yang lain. Keadaan ini disebut dengan prima facie.

Pertimbangan apabila dokter melakukan tindakan sesuai dengan keinginan pasien, yaitu didalam skenario, dokter tidak bisa jika hanya memberikan resep obat untuk mengatasi bengkak dan rasa sakit tanpa melakukan pencabutan.

Berikut landasan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan skenario:

KODEKGI pasal 10 ayat 1 dan 2Pasal 10Dokter Gigi Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.

Ayat 1Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.

Ayat 2Dokter Gigi Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).

UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 44 ayat 1Dokter atau Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi

Permenkes No.028/MenKes/PER/1/2011 pasal 25 (f)Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.Jadi, dokter gigi tidak melakukan perawatan sesuai permintaan pasien dan dokter gigi mengusulkan dan mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).BAB 4. KESIMPULAN

Prinsip dasar etika kedokteran terdiri dari:

a) Beneficence yaitu seorang dokter berbuat baik, menghormati martabat manusia, harus mengusahakan agar pasiennya dirawat dalam keadaan sehat.b) Non-maleficence yaitu seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan yang paling kecil resikonya bagi pasien sendiri.c) Autonomy bermaksud menghendaki, menyetujui, membenarkan, membela, dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri.d) Justice yaitu seorang dokter memperlakukan sama rata dan adil terhadap untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien tersebut.

Prinsip dasar etika kedokteran disesuaikan dengan skenario:

a) Beneficence Memandang pasien atau keluarga bukanlah suatu tindakan hanya menguntungkan seorang dokter. Meminimalisasi akibat buruk.

b) Non-maleficence Tidak memanfaatkan pasien

Tidak memandang pasien sebagai objek

c) Autonomy Tidak mengintervensi atau menghalangi autonomy Menghargai hak menentukan nasib sendiri

d) Justice Menghargai hak sehat pasien

Tidak melakukan penyalahgunaanLandasan hukum dalam pengambilan keputusan perawatan sesuai dengan skenario:

KODEKGI pasal 10 ayat 1 dan 2 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 44 ayat 1 Permenkes No.028/MenKes/PER/1/2011 pasal 25 (f)Prinsip dasar etika kedokteran dalam penggunaannya untuk mengambil keputusan perawatan harus dapat bersinergi dengan landasan hokum yang berlaku. Tanpa mengesampingkan salah satu unsur. Sehingga, timbul komunikasi yang baik antara dokter dan pasien.

DAFTAR PUSTAKABudiman H, Darmino S. Bioetika, Humaniora dan Profesionalisme dalam profesi dokter. Jakarta. 2011

Budi S, Zulhasmar S, Tjetjep DS. Bioetik dan Hukum kedokteran. Ed 1. Jakarta : Pustaka Dwipar; 2005.

Guwandi J. Hukum dan Dokter. Jakarta: Sagung Seto; 2008.

Jusuf, Hanafiah, M. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 4. Jakarta: EGC. 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Transmedia Pustaka Visimedia. 2007.

William Chang. Bioetika Sebuah Pengantar. Jakarta. 2009.