laporan tugas akhir implementasi pencatatan …

LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PENCATATAN UANG PERSEDIAAN (UP)

DALAM BUKU KAS UMUM (BKU) MELALUI APLIKASI SISTEM

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

PADA KANTOR BPKAD KOTA JAMBI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya ( A.Md)

Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa : Vema Rosalia

Nomor Mahasiswa : C0C018010

PROGRAM D3 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JAMBI

TAHUN 2021

i

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua

Program Studi dan Instruktur Lapangan, menyatakan bahwa Laporan Tugas

Akhir yang disusun oleh :

Nama : Vema Rosalia

NIM : C0C018010

Program Studi : Akuntansi

Judul Laporan : Implementasi Pencatatan Uang Perediaan (UP) Dalam

BKU (Buku Kas Umum) Melalui Aplikasi SIPD pada

Kantor BPKAD Kota Jambi

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan

kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada

tanggal yang tertera di bawah ini

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Nela Safelia, SE, M.Si Muhammad Husni, SE

NIP 197904222008122001 NIP 196508301994031002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Ratih Kusumastuti, SE., M.M M.Si., Ak., CA

NIP 197904222008122001

Jambi,……………

Instruktur Lapangan

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Akuntansi Program

Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juni 2021

Jam : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Gedung DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Panitia Penguji

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi Ketua Program Studi

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Junaidi. S.E., M.Si

NIP 196706021992031003

Jabatan Nama Tanda Tangan

1. Ketua : Reni Yustien, S.E., M.Si., Ak.,CA

2. Sekeretaris : Riski Hernando, S.E., M.Sc

3. Anggota 1 : Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si., Ak.,CA

4. Anggota 2 (DPA) : Nela Safelia, S.E., M.Si

Dr. Ratih Kusumastuti, SE., M.M M.Si., Ak., CA

NIP 197904222008122001

Dr. Enggar Diah Puspa Arum. S.E.,M.Si.,A.k., C.A

NIP 197610032000122001

iii

IMPLEMENTASI PENCATATAN UANG PERSEDIAAN (UP)

DALAM BUKU KAS UMUM (BKU) MELALUI APLIKASI SISTEM

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

PADA KANTOR BPKAD KOTA JAMBI

Vema Rosalia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur proses pencatatan

transaksi Uang Persediaan (UP) dalam BKU melalui Aplikasi SIPD dan apakah

mempunyai kendala dalam penggunaanya sehingga dapat dipertanggung

jawabkan kepada pihak berkepentingan. Sehingga laporan tugas akhir ini berjudul

“Implementasi Pencatatan Uang Persediaan (UP) Dalam Buku Kas Umum

(BKU) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pada Kantor BPKAD Kota Jambi’’. Namun dalam pembahuruan aplikasi ini

penggunaan dalam sistem ini masih belum sempurna dan terdapat kendala.

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah data wawancara dan

menggunakan data deskriptif kualitatif. Dengan adanya data yang telah

menggunakan berbasis akrual dapat diperoleh kesimpulan bahwa pencatatan Uang

Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kota Jambi

telah sesuai dengan RKA SKPD sehingga menunujukkan bahwa dalam

penggunaan Aplikasi SIPD namun masih mempunyai sedikit kendala.

Kata Kunci : Uang Persediaan (UP) Aplikasi SIPD (Sistem Informasi

fffffffffffffffffffPemerintahan Daerah) BKU (Buku Kas Umum)

iv

IMPLEMENTATION OF RECORDING INVENTORY (UP) IN THE

GENERAL CASH BOOK (BKU) THROUGH THE APPLICATION OF

THE REGIONAL GOVERMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) AT

THE BPKAD OFFICE, JAMBI CITY

Vema Rosalia

Faculty of Economics and Business Jambi University

Abstract

The research aims to find out how the flow of the process of recording

Money Supply (UP) transactions in the BKU through the SIPD application and

whether it has problems in its use so that it can be accounted for to interested

parties So that this final report is entitled "Implementation Of Recording

Inventory (UP) In The General Cash Book (BKU) Through The Application Of

The Regional Goverment Information System (SIPD) At The BPKAD Office,

Jambi City''. However, in updating this application, the use in this system is still

not perfect and there are obstacles. The method used in this report is interview

data and uses qualitative descriptive data. With the data that has been using the

accrual basis, it can be concluded that the recording of Inventory Money (UP)

managed by the Jambi City SKPD Expenditure Treasurer is in accordance with

the SKPD RKA so that it shows that in the use of the SIPD Application but still

has a few obstacles

Keywords : Money Supply (UP) SIPD Application (Regional Government

ffffffffffffffiiifInformation System) BKU (General Cash Book)

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul

“IMPLEMENTASI PENCATATAN UANG PERSEDIAAN (UP)

DALAM BKU (BUKU KAS UMUM) MELALUI APLIKASI SISTEM

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA KANTOR

BPKAD KOTA JAMBI”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat

memperoleh sebutan Ahli Madya Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jambi. Berbagai kesulitan saya hadapi dalam menyusun Tugas Akhir

ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun spiritual, lahir

maupun batin, dan langsung maupun tidak langsung saya dapat menyelesaikan

Tugas Akhir ini.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, saya

mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas

Jambi.

2. Bapak Dr. H. Junaidi, S.E, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Jambi.

3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum. S.E.,M.Si.,A.k., C.A Selaku Ketua

Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

4. Ibu Ratih Kusumastuti SE., M.M M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Prodi

Akuntansi dan Dosen Pembimbing Akhir yang telah membimbing dalam

penulisan laporan Magang hingga terselesaikan laporan ini.

5. Ibu Ratih Kusumastuti, SE., M.M M.Si., Ak., CA selaku Dosen

Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan mengenai Praktik

Magang.

6. Ibu Nela Safelia, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

telah membantu urusan mengenai perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi

ilmu perkuliahan.

vi

8. Seluruh Staf dan Sekretaris Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Jambi.

9. Bapak Muhammad Husni, SE selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan

Asset Daerah Kota Jambi.

10. Bapak Dadang dan Galih selaku pembimbing selama melaksanakan

magang.

11. Terimakasih kepada selaku orang tua saya Bapak Manan Selamat, SE. Dan

Ibu Amrosvera, SE. Yang selalu mendoakan, menasehati dan yang selalu

menyemangati.

12. Teman-teman seperjuangan terima kasih sudah memberi dorongan dan

dukungan dalam segala hal dan sukses untuk kita semua.

Saya menyadari Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh

sebab itu, saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai

pihak dengan hati terbuka. Saya berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak.

Jambi, 2021

Vema Rosalia

NIM C0C018010

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. ii

Abstrak .................................................................................................................. iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv

BAB 1 ..................................................................................................................... 1

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 3

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan .................................................................. 4

1.3.1 Tujuan Penulisan.................................................................................... 4

1.3.2 Manfaat Penulisan.................................................................................. 5

1.4 Metode Penulisan ........................................................................................ 5

1.4.1 Jenis Data ............................................................................................... 5

1.4.2.1Metode Pengumpulan Data ................................................................. 6

1.5.Waktu Dan Lokasi Magang ........................................................................ 6

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................... 7

BAB II .................................................................................................................. 8

LANDASAN TEORI ............................................................................................ 8

2.1 Landasan Teori ............................................................................................. 8

2.1.1 Pengertian Sistem Dan Prosedur.......................................................... 8

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi ............................................................... 9

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan ..................................................................... 10

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) .............................................. 11

2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ...................................... 12

2.3 Pencatatan Uang Persediaan (UP) Dalam Permendagri 77 Tahun 2020 ..... 15

2.3.1 Pengertian Uang Persediaan ............................................................... 15

2.3.2 Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Pengeluaran Kas Pembebanan

UP/GU/TU ..................................................................................................... 15

2.4 Tata Cara Pelaksanaan Uang Persediaan ................................................. 17

BAB III ................................................................................................................ 18

PEMBAHASAN .................................................................................................. 18

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang .......................................................... 18

3.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ............................. 18

3.1.2 Visi Dan Misi Kantor BPKAD Kota Jambi .................................... 19

viii

3.1.3 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi ............................. 18

3.2 Apa Hambatan Yang Terjadi Dalam Pembahuruan Aplikasi SIPD Pada

Kota Jambi?. ..................................................................................................... 19

3.3 Bagaimana Solusi dan Upaya Pemecahan Dari Masalah Proses Dalam

Pembahuruan Aplikasi SIPD Pada Kota Jambi? ............................................. 19

3.4 Bagan Alur (Flowchart) ............................................................................. 19

3.5 Sub Sistem Uang Persediaan (UP) Dalam Sistem Infromasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) .......................................................................... 31

3.5.1 Prosedur Penerbitan SPD .................................................................... 31

3.5.2 Prosedur Pengajuan SPP-UP .............................................................. 32

3.5.3 Prosedur Penerbitan SPM-UP ............................................................. 33

3.5.4 Prosedur Penerbitan SP2D-UP ........................................................... 34

3.6. Siklus Uang Persediaan (UP) Melalui Sistem SIPD ............................ 35

BAB IV ................................................................................................................ 71

KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................... 71

4.1 Kesimpulan .................................................................................................. 71

4.2 Saran ............................................................................................................ 72

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... v

LAMPIRAN ........................................................................................................ viii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... ix

Daftar Riwayat Hidup ...................................................................................... ix

DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG ................................................. x

Foto Kegiatan Magang .................................................................................... xx

Foto Penilaian Instruktur Magang ................................................................. xxi

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah

yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,penganggaran,

pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban,dan pengawasan serta

Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan

Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan

Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang

menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan

pengelolaan keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2007), Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2002), PAD adalah

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Maka dapat ditarik kesimpulan Pendapatan

Asli Daerah adalah Penerimaan daerah dari Pajak Daerah, retribusi daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang

merupakan sumber ekonomi asli daerah yang telah diatur dalam perundang-

undangan.

Pada masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus

berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

World Bank dalam Mardiasmo (2004) mendefenisikan Good governance sebagai

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip

demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik

secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai

dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik

2

secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. Dalam rangka mewujudkan good governance

diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama

yang serba sentralistis,dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan

kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan

turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35

mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan 37 Trias Politika, Vol 1. No.2

Oktober 2017 pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar

akuntansi keuangan pemerintah”. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan

penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai

dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku

Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa

pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern

yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintah.

Pada sistem Pemerintah ini yang semakin meningkat pada era reformasi

saat ini, tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang

menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh

Pemerintah Daerah. Dalam system Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun

Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun

Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara atau daerah adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu

dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan mengikuti Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Serta pada

3

kantor BPKAD Kota Jambi ini memacu dan telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD),

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian

kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD

membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk

pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi

berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting

entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses

akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Pada kantor BPKAD Kota Jambi ini juga memacu pada sebuah Teknologi

Informasi yang dimana ialah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah

data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi

data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu

informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan

pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan

keputusan. Dan dalam menjalankan program ini banyak menemui kendala dalam

pelaksanaan di daerah, mulai dari persoalan sumber daya manusia, infrastruktur,

maupun ketersediaan data yang dibutuhkan. Persoalan ini ternyata masih menjadi

masalah utama dalam penerapan berbagai model sistem informasi, dalam

mendukung kinerja pemerintah. Apabila program ini berjalan dengan baik,

tentunya akan sangat bermanfaat, terhadap penyediaan data yang akurat, uptodate,

dan sangat informatif. Karena itu, perlu usaha keras perubahan cara berpikir

(mindset) terhadap sistem informasi, dan dukungan anggaran yang memadai,demi

penerapan sistem informasi yang lebih baik. (Haruman,Tendi,Sri rahayu 2007).

4

Pembahuruan sistem dalam Kantor BPKAD Kota Jambi ini memacu pada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana merupakan Surat Perintah Membayar

UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk

penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD

yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. Serta terdapat sejumlah

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan pada periode waktu

tertentu. Dan uang persediaan inilah yang menyebabkan peran bendaharawan,

sebagai manajemen kontrol dari seluruh proses pengeluaran dalam SIPD menjadi

sangat nyata. Namun, bagaimana tata cara pelaksanaan ganti uang tersebut apabila

melalui suatu aplikasi, tentu yang menjadi tanda tanya besar,apakah pencatatan

Uang Persediaan (UP) tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah

dibuat, dan bisakah hasilnya dipertanggungjawabkan dihadapan pemeriksa (BPK).

Pertanyaan tersebut merupakan alasan utama bagi penulis untuk mengambil

laporan denganjudul “Implementasi Pencatatan Uang Persediaan (UP) Dalam

Buku Kas Umum (BKU) Melalui Aplikasi SIPD Pada BPKAD Kota Jambi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis dapat merumuskan

masalah pokok laporan yaitu :

a) Bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Uang Persediaan (UP)

dalam Buku Kas Umum (BKU) melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah) ?

b) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pertanggung jawaban dalam

penggunaan Pencatatan Uang Persediaan dalam pembaharuan sistem

SIPD?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Uang

Peersediaan (UP) dalam Buku Kas Umum (BKU) melalui aplikasi SIPD

(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

5

2. Mengetahui apakah bisa dilaksanakan pertanggung jawaban dalam

penggunaan Pencatatan Uang Persediaan dalam pembaharuan sistem SIPD

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Mahasiswa

a. Menambah wawasan, dan untuk memperluas pengetahuan, mengasah

keterampilan dan bakat serta melatih untuk menjadi tenaga kerja yang

profesional.

b. Melatih untuk berfikir secara optimal dan dapat membandingkan antara

teori yang didapat diperkuliahan dengan realita dunia kerja sesungguhnya.

c. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya sert

membangun jiwa profesional mahasiswa dalam dunia kerja.

2. Bagi Akademis

a. Sebagai publikasi tentang adanya Lembaga pendidikan penulis yaitu

Program Diploma III yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi

Universitas Jambi.

b. Sebagai acuan bagi mahasiswa Program Diploma III yaitu Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Jambi untuk mendalami teori yang

didapat selama perliahan di realita dunia kerja.

3. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi

a. Sebagai bahan acuan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Jambi

b. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara pihak fakultas

dengan instansi yang terkait.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan interview di

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

6

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang relevan seperti, perpustakaan

dan internet.

1.4.2.1Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode

pengumpulan data :

1.4.2.2 Metode Observasi

Yaitu dengan cara mengamati langsung objek penelitian, mengumpulkan

data dan informasi serta data-data yang diberikan oleh Kantor BPKAD Kota

Jambi

1.4.2.3 Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data dan informasi melalui tanya jawab secara

langsung antara penulis dengan salah satu pegawai di BPKAD Kota Jambi

1.4.2.4 Metode Kepustakaan

Yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan

mempelajari buku-buku, modul perkuliahan dan buku analisis kinerja

keuangan dan perencanaan keuangan serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta literature lainnya yang berkaitan dengan materi Laporan

Kerja Praktik Lapangan ini sebagai bahan pelengkap.

1.5.Waktu Dan Lokasi Magang

Sesuai dengan surat pengantar magang Nomor :

60/UN21.5.2.1/KS/2021 bahwa pelaksanaan magang ini dilaksanakan pada :

Waktu : 08 Februari 2021 s/d 08 April 2021

Tempat : Kantor BPKAD Jambi

Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat, Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi,

Jambi 36129

Telephone : (0741) 40827

https://www.google.com/search?q=bpkad%20jambi&oq=bpkad+jambi&aqs=chrome.0.69i59j0i19i22i30j0i10i19i22i30.1684j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=15179670574677261461&lqi=CgticGthZCBqYW1iaUit_bKbna-AgAhaGgoFYnBrYWQQABgAGAEiC2Jwa2FkIGphbWJpkgEQY29ycG9yYXRlX29mZmljZaoBDRABKgkiBWJwa2FkKCY&ved=2ahUKEwin0dKnzNDvAhVVcCsKHTjUATEQvS4wAHoECAMQHg&rlst=f

7

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan penulis bahas meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok

laporan, tujuam dan manfaat penulisan metode penulisan, waktu

dan lokasi magang, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi uraian tentang tinjauan teori atau konsep

yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data

yang ditemui selama magang, yang relevan dan berhubungan erat

dengan judul dan pokok bahasan laporan

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang evaluasi terhadap data dan fakta

yang ditemukan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari

analisi/evaluasi di BAB III dan saran yang diajukan sesuai dengan

kesimpulan tersebut.

8

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem Dan Prosedur

Pada dasarnya asal kata sistem berasal dari bahasa Latin systema dan

bahasa Yunani sustema. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri

komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran

informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem menyatakan bahwa sistem ialah suatu sistem yang terdiri dari

bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai

beberapa suatu sasaran dan maksud. (Gordon B. Davis). Dari pengertian diatas

dapat disimpulkan bahwa sistem adalah perangkat unsur yang teratur saling

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pengertian lain dari Sistem adalah

susunan dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “procedure” yang bisa diartikan

sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam

kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Prosedur adalah

urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana

pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan,

bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan

siapa yang melakukannya.” (Ida Nuraida,2008),

Dari kedua pengertian sistem dan prosedur diatas dapat diketahui

perbedaan antara sistem dengan prosedur. Suatu sistem terdiri dari rangkaian

prosedur untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan prosedur merupakan

prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan,

berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja

tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah

prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam

melaksanakan suatu kegiatan (Ida Nuraida,2008).

9

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi

menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu

periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Secara umum,

akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan

untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi

perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian akuntansi menurut beberapa ahli yaitu

(Surwadjono,2015) menyatakan bahwa :

“Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari

perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit

organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian

(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan

dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik”.

Sujarweni (2015:18) menjelaskan bahwa Akuntansi pemerintahan adalah

akuntansi yang bersa ngkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran

sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang

ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-

lembaga nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah

pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi

nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan

lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan

laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi

pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas

pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang

berlaku (Sadeli, 2015:6).

Dalam arti sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat

didefinisikan sebagai :

a. Proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan,

pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan

dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-

10

transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu

untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

b. Menurut Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison (Horngren

Harrison,2007:4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis,

memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada

para pengambil keputusan”.

c. Menurut Suparwoto L (1990 : 2) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sebagai suatu system atau tehnik untuk mengukur dan

mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut

dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan.

Pihak ekstern ini terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serikat buruh dan

lain-lain”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi

akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan,

mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan

keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

kondisi suatu organisasi maupun keuangan. Seperti halnya dalam sistem

pencatatan laporan keuangan dalam pemerintah.

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan

(Arifin Sabeni dan Imam Ghazali) menjelaskan tentang akuntansi

pemerintahan adalah berbagai data akuntansi yang digunakan untuk memberi

suatu informasi tentang seluruh transaksi ekonomi serta keuangan yang

menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi – organisasi dengan tujuan

non profit atau tidak menghasilkan laba. Dan Dapat disimpulkan Akuntansi

pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi

yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintah laporan akuntansi tentang

aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara. Menurut Peraturan

Pemerintah No. 12 Tahun 2019 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan

milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

11

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang

mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam

pelapor an pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dan berdasarakan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 bahwa Standar

Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah merupakan

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah. Dan Keuangan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan

milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya

sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada

pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendapatan

negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Belanja negara atau daerah adalah

kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

Pada Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Demikian SAP merupakan

persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah kabupaten maupun kota.

Demikian dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,

peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi

Pemerintahan Daerah

12

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam Penyusunan Laporan

Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Permerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini juga mengembalikan

tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang

sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

(PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang

menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus

Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya

kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol

internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus

meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam menyusunan laporan

keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus

mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini

merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan

kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk

menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual.

Terkait dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7

(tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca,

laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran

lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh

Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis

akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan

tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang

dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menggunakan perangkat

daerah yang menggunakan Teknologi Informasi dalam menyampaikan

pembahurauan dalam mencapai suatu sasaran,terlebih dahulu terdapat pengertian

Teknologi Informasi dalam SIPD ini merupakan suatu teknologi yang digunakan

untuk mengolah data,termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,

13

memanipulasi data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan

untuk keperluan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk

pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan

berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab,serta

asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari

Pemerintah untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah. (Halim,2012: 101). Dan mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal

33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan

Asli Daerah diatur sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a) Pajak daerah;

b) Retribusi daerah;

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam teknologi informasi terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman

Pengelolaan Keuangan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890).

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355).

14

3. Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20l5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679).

Dasar hukum diatas, diharapkan terlaksananya pencatatan administrasi

yang tertib, sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sehingga dalam pencatatan

ransaksi keuangan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah), dapat lebih efisien dan efektif, sehingga mempermudahkan bendahara

pengeluaran dalam menjalankan tugasnya.

Pembahuruan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan

sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan

sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk

sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Yang mempunyai tujuan

untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 kepada

Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Data

SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diolah dan disajikan dalam bentuk

informasi pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a) informasi perencanaan pembangunan daerah; dan

b) informasi kondisi pembangunan daerah.

15

2.3 Pencatatan Uang Persediaan (UP) Dalam Permendagri 77 Tahun 2020

2.3.1 Pengertian Uang Persediaan

Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satker

dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. UP merupakan uang

muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan

kepada bendahara pengeluaran satker hanya untuk membiayai kegiatan

operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan

kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan

Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD

adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak

menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran

UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja

yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari

keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

2.3.2 Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Pengeluaran Kas Pembebanan

UP/GU/TU

Kegiatan akuntansi memerlukan fungsi yang terkait dengan masing-

masing bagian kewenangan. Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas

pembebanan UP/GU/TU menurut Ratmono dan Sholihin (2015) dalam bukunya

Akuntansi Keuangan Daerah, Berbasis Akrual, adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengguna Anggaran

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas

untuk:

a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD)

b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD)

16

c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja

d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

e) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

f) Menandatangani surat perintah membayar (SPM)

g) Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang

dipimpinnya.

h) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.

i) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya

j) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

k) Melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

l) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

2. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima,menyimpan,membayarkan,serta mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

3. Fungsi Akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan kepada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD.

4. Kuasa BUD

Kepala SKPKD dalam melaksankan fungsinya selaku Bendahara Umum

Daerah (BUD) berwenang untuk:

a) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD

17

d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas daerah

Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

2.4 Tata Cara Pelaksanaan Uang Persediaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 77

Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Uang Persediaan seperti Perhitungan

besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan

penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja

tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP,

dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD

dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP

dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun

sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP = Rencana Pembayaran Belanja Menggunakan Uang Persediaan

Proyeksi Frekuensi Pengajuan LPJ UP Dalam Setahun

18

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

3.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan

organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang memberikan pelayanan di bidang

pengelola keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kota Jambi.Dengan

dukungan struktur terdiri atas Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi (BPKAD)

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Berdasarkan Perda tersebut BPKAD adalah badan

yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang dipimpin oleh seorang

kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BPKAD

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

c. Pemberian dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. Penyusunan pedoman, penataan, pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. Perumusan dan penyusun pendapatan serta koordinator pendapatan

19

daerah;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3.1.2 Visi Dan Misi Kantor BPKAD Kota Jambi

Pada dasarnya laporan keuangan Badan Pengelolaan dan Asset Daerah

Kota Jambi Tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1

Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menkeu

Nomor : 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem

Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penarapan Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah System

pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan Anggaran, posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Terdapat Visi dan Misi

BPKAD seperti :

A. Misi BPKAD

a. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

b. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

B. Visi BPKAD

Visi merupakan pandangan masa depan yang dapat menyatukan

(consensus) semua untuk bekerja sama dalam menapainya dan memberikan

keyakinan bahwa kita menuju satu sasaran tertentu. Visi dapat menunjukkan

kepedulian atas kondisi lingkungan dan keinginan mencapai kondisi yang lebih

baik, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi. Visi merupakan pandangan yang

jauh kedepan yang menggambarkan yang ingin dicapai dari organisasi kedepan.

20

Untuk mewujudkan mimpi BPKAD maka pedoman yang dijadikan acuan

adalah berdasarkan beberapa referensi dari dokumen RPJMD Kota Jambi yang

sudah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang RPJMD

Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada tanggal 20 Agustus 2014 serta berpedoman

pada tugas pokok dan fungsi BPKAD itu sendiri.

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL MEUNUJU KOTA JAMBI

BANGKIT”

Berdasarkan visi tersebut, BPKAD pada limat tahun kedepan bercita-cita

mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Profesional dan Akuntabel. Dengan

demikian berarti BPKAD harus menjadi Lembaga keuangan dan asset daerah

yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan

dan standar pelayanan yang ditetapkan dengan didukung SDM yang competen

dibidangnya

18

3.1.3 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi

Struktur Organisasi Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah

Sumber : Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi

19

3.2 Apa Hambatan Yang Terjadi Dalam Pembahuruan Aplikasi SIPD

Pada Kota Jambi?

Pada Kantor BPKAD Kota Jambi yang melakukan pembahuruan sistem

yang terdiri dari beberapa sub sistem seperti perencanaan,penganggaran,serta

penatausahaan,dan pertanggung jawaban. Masalah yang sering terjadi dalam

menjalankan sistem ini yakni terkendalanya seperti dalam pertanggung jawaban

dalam penggunaan Pencatatan Uang Persediaan melalui Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak kunci rekening ini,yang dimana pada sering

terjadi secara tidak beraturan dan tidak sempurna dalam penyelesaian pencatatan,

dan selebihnya menggunakan sistem manual.

3.3 Bagaimana Solusi dan Upaya Pemecahan Dari Masalah Proses Dalam

Pembahuruan Aplikasi SIPD Pada Kota Jambi?

Pada pembahuruan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD) ini harus lebih teliti lagi jika menyelesaikan dengan cara manual,sehingga

dapat meminimalisir terjadinya masalah dalam melakukan pencatatan Uang

Persediaan (UP) pada Kantor BPKAD Kota Jambi.

Upaya yang bisa dilakukan dengan cara mengakomodir dalam menyusun

dan dalam membuat pencatatan Uang Persediaan (UP) ini serta dapat

menyesuaikan dengan kinerja setiap daerah dan dapat mengikuti peraturan yang

sesuai dengan Kemendagri.

3.4 Bagan Alur (Flowchart)

Menurut (Indrajani,2011) Flowchart yaitu salah satu gambaran secara

grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Flowchart

merupakan salah satu penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari

kegiatan, penanganan suatu informasi atau penggambaran secara grafik dari

langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart

menolong analis dan programmer untuk dapat memecahkan masalah kedalam

segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-

alternatif lain dalam pengoperasian.

20

Flowchart biasanya untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah

khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Flowchart

diasumsikan sebagai salah satu cara sebuah penyajian dari suatu algoritma. Dalam

perancangan suatu flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang

bersifat mutlak (pasti). Hal ini dapat didasari oleh flowchart (bagan alir) adalah

sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan

dalam komputer. Selain itu, bagan alir dipergunakan untuk menggambarkan

proses kegiatan dalam suatu organisasi. Berikut format form UP jika telah selesai

melakukan pendaftaran melalui sistem dan terdapat pula simbol bagan alir

dokumen antara lain :

21

Gambar 3.1 Simbol-simbol Bagan Alir

Sumber Data : Mulyadi (2001)

22

Gambar 3.1.1 Simbol-simbol Bagan Alir


23

Gambar 3.1.2 Simbol-simbol Bagan Alir


24

Gambar 3.2 Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM-UP

Sumber : PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

25

Gambar 3.2.1 Penerbitan SP2D-UP


Keuangan Daerah

Dan terdapat Format Form UP ini terbagi menjadi beberapa bagian yang

terdiri dari :

1. Dokumen Terkait sebagai Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran yaitu

SPP-UP. Yang dimana pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan

akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

26

Gambar 3.2.2 Format Form SPP Uang Penerimaan (UP)


Keuangan Daerah

27

Gambar 3.2.3 Format Form SPP Uang Persediaan (UP)


Keuangan Daerah

2. Dokumen terkait selanjutnya adalah sebagai Ilustrasi dokumen perintah

membayar yaitu Form SPM-UP. Yaitu yang dimana SPM-UP ini membayar

didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus

menandai pengakuan belanja tersebut.

28

Gambar 3.2.4 Format Form SM Uang Persediaan (UP)


Keuangan Daerah

3. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai Ilustrasi dokumen Perintah Pencairan

Dana yaitu SP2D-UP. Pencairan dana ini ditujukan kepada bank operasional

mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran

kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan.

29

Gambar 3.2.5 Format Form SP2D Uang Persediaan (UP)


Keuangan Daerah

4. Proses selanjutnya akan disimpan sebagai pembukuan bendahara pengeluaran

(BKU). Dan dilakukan berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK

secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi

pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi

pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom

UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto. Dan terdapat contoh akun jurnal pada

Buku Kas Umum (BKU) seperti belanja sewa alat kantor lainnya,belanja sewa

peralatan cetak,belanja sewa bangunan gedung kantor,belanja sewa jaringan

30

telepon lainnya,dsb. Dan Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran

seperti :

Gambar 3.3 Format Form BKU Uang Persediaan (UP)


Keuangan Daerah

5. Dan terakhir akan disimpan sebagai penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Uang Persediaan. Serta dalam

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ini harus

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atau (LPJ). Yang Ilustrasi

dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

seperti :

31

Gambar 3.3.1 Format Form LPJ Uang Persediaan (UP)


Keuangan Daerah

3.5 Sub Sistem Uang Persediaan (UP) Dalam Sistem Infromasi

Pemerintahan Daerah (SIPD)

3.5.1 Prosedur Penerbitan SPD

Pengertian SPD (Surat Penyedia Dana) merupakan dokumen yang

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar

penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). SPD ini dibuat oleh Kuasa

Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dalam rangka manajemen kas daerah.

32

Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan. Dalam

menerbitkan SPD terdiri atas 3 (tiga) lembar yaitu :

a. Lembar 1 diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. Lembar 2 diterima oleh Bendahara Pengeluaran;

c. Lembar 3 sebagai arsip Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

selaku BUD.

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP/GU/TU/LS untuk memperoleh

pembayaran kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK-

SKPD sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

3.5.2 Prosedur Pengajuan SPP-UP

SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Prosedur pengajuan

SPP-UP antara lain:

A. Pada permulaan tahun anggaran setelah Keputusan Penunjukan Pengelola

Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD ditetapkan oleh 50 Gubernur dan

Kepala Biro Keuangan (PPKD), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-

UP kepada Pejabat Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan

Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka

pengisian uang persediaan;

B. Ketentuan dalam pengajuan SPP-UP:

a) Setinggi-tingginya 1/12 (seperduabelas) dari pagu anggaran setelah

dikurangi belanja gaji dan tunjangan pegawai, dan belanja yang akan

dilakukan dengan mekanisme LS

b) Uang Persediaan diberikan sekali dalam setahun yaitu pada bulan Januari

tahun anggaran berkenaan

c) Digunakan untuk keperluan pengeluaran sehari-hari yang harus

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara

33

d) Belum membebani Kode Rekening anggaran yang tersedia dalam DPA-

SKPD;

e) Pengisian kembali Uang Persediaan hanya dapat dilakukan apabila telah

dipergunakan sekurang-kurangnya 60% dari UP yang diterima.

C. Daftar kelengkapan dokumen dalam pengajuan SPP-UP: -

a) Surat Pengantar SPP-UP; - Ringkasan SPP-UP; -

b) Rincian SPP-UP; -

c) Salinan SPD; -

d) Draft Surat Pernyataan;

e) Lampiran lainnya.

D. Dalam mengajukan SPP-UP dibuat 4 (empat) lembar antara lain:

a) Lembar asli untuk Pengguna Anggaran/PPK-OPD

b) Salinan 1 untuk Kuasa BUD

c) Salinan 2 untuk Bendahara Pengeluaran/Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)

d) Salinan 3 untuk Arsip Bendahara Pengeluaran.

3.5.3 Prosedur Penerbitan SPM-UP

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran

untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai

uang persediaan untuk mendanai kegiatan. Prosedur penerbitan SPM-UP adalah

sebagai berikut:

a) PPK-SKPD menerima SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP sebagai syarat untuk

menerbitkan SPM-UP;

c) Setelah diperiksa oleh PPK-SKPD dan kelengkapan dokumen SPP-UP

dinyatakan sah/lengkap maka PPK-SKPD menyiapkan SPM-UP untuk

ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

d) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP dinyatakan tidak lengkap atau tidak

sah, maka PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-UP dan

mengembalikan SPP-UP paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak

34

diterimanya pengajuan SPP kepada Bendahara Pengeluaran untuk

dilengkapi dan diperbaiki;

e) Kemudian, PPK-SKPD mencatat SPP-UP yang diterima ke dalam register

SPP;

f) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan SPM-UP

paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan

SPP-UP yang dinyatakan lengkap dan sah

g) PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP/GU/TU/LS yang diterima ke

dalam Registrasi Penerbitan SPM;

h) PPK-SKPD mencatat penolakan SPM-UP/GU/TU/LS yang diterima ke

dalam Registrasi Penolakan SPM;

3.5.4 Prosedur Penerbitan SP2D-UP

SP2D-UP dapat diterbitkan jika kelengkapan dokumen saat mengajukan

SPP-UP dan SPM-UP telah sesuai dengan peraturan 52 perundangan-undangan

dan pengeluaran yang diminta tidak melebihi nilai pagu anggaran yang tersedia.

Prosedur penerbitan SP2D-UP antara lain:

a) Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerima SPM-UP yang diajukan

oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

b) Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan mencatat SPM-UP yang diterima ke

dalam Register SPM;

c) Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan meneliti dan menguji kelengkapan

dokumen sebagai syarat untuk menerbitkan SP2D-UP;

d) Kelengkapan dokumen untuk menerbitkan SP2D-UP antara lain:

- SPM-UP;

- Surat Pengantar SPM-UP;

- Lampiran sesuai kelengkapan dalam pengajuan SPP-UP.

e) Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan akan menerbitkan SP2D-UP

jika kelengkapan dokumen SPM-UP lengkap dan sah paling lambat 2 (dua)

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM;

f) Kelengkapan dokumen SPM-UP yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak

sah, maka Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menolak

35

menerbitkan SP2D-UP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPM-UP

g) Dalam hal Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan berhalangan

sementara, dapat ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani SP2D

h) Apabila terjadi kekeliruan pembebanan kode rekening dalam penerbitan

SP2D UP/GU/TU dan LS dilakukan pembetulan dengan cara membuat surat

permohonan koreksi dari Pengguna Anggaran kepada Biro Keuangan Cq.

Bagian Akuntansi

i) Dalam menerbitkan SP2D-UP dibuat 4 (empat) lembar antara lain:

- Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk;

- Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- Lembar 3 untuk Arsip Kuasa BUD;

- Lembar 4 untuk Pihak Ketiga.

3.6. Siklus Uang Persediaan (UP) Melalui Sistem SIPD

1) Untuk menuju ke sistem aplikasi SIPD, silahkan kunjungi

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/login

2) Setelah membuka situs diatas, maka akan muncul menu tampilan seperti

Login dengan memasukkan username, password dan kabupaten kemudian

klik login;

3) Lalu akan muncul tampilan menu dashboard seperti dibawah ini :

36

Gambar 3.6.1 Tampilan Sistem Aplikasi SIPD

MEMBUAT SPP UP TIDAK KUNCI REKENING

(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

1) Dalam menu Membuat SPP UP Tidak Kunci Rekening ini Langkah

selanjutnya yaitu klik pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”

kemudian klik untuk pilih “Pembuatan SPP”



2) Lalu dalam menu “Pembuatan SPP” ini pilih Tab “Uang Persediaan”

kemudian pilih “+Buat SPP UP” dan

37



3) Selanjutnya ke menu pengisian Form UP dan klik Unchecklist Kunci

Rekening untuk UP gelondongan/tidak kunci rekening pada kolom

yang tertera.



4) Dan setelah diklik terdapat Tampilan Form SPP UP Tidak Kunci

Rekening lalu Setelah tampil FORM SPP klik input rincian terlebih

dahulu untuk mengisi rincian,serta cantumkan nominal isi nilai SPP

yang tidak melebihi nilai SPD kemudian klik kirim. Seperti pada

gambar dibawah ini:

38



5) Dan jika SPP yang sudah disimpan akan muncul di sub tab “SPP UP

yang sudah dikeluarkan” dan setelah selesai klik untuk cetak dokumen

SPP sebagai bukti jika sudah benar. Seperti tampilan berikut:



6) Selanjutnya masuk pada menu Verifikasi SPP UP Tidak Kunci

Rekening akan tampil seperti dibawah ini :

39


VERIFIKASI SPP UP TIDAK KUNCI REKENING

(Akun PPK SKPD)


7) Dalam menu ini pilihlah dibagian menu “Penatausahaan Pengeluaran”

kemudian klik Pilih “Verifikasi SPP” seperti pada gambar berikut :



40

8) Dan menu selanjutnya silahkan Pilih tab “SPP Belum Terverifikasi”,

lalu pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik “Verifikasi

Sekarang” jika data sudah benar. Seperti pada gambar berikut :



9) Selanjutnya akan beralih ke menu Pengisian Form Verifikasi SPP

sesuai pada gambar dibawah ini :



41

10) Selanjutnya silahkan Isi Form Verifikasi SPP, kemudian klik tombol

Verifikasi

11) Jika SPP sudah benar dan lengkap maka SPP yang sudah terverifikasi

akan masuk ke tab “SPP Terverifikasi” seperti pada gambar berikut :



12) Selanjutnya setelah lengkap mengisi Verifikasi SPP UP maka akan

masuk ke menu selanjutnya yaitu Pembuatan SPM UP Tidak Kunci

Rekening seperti pada gambar dibawah ini :


PEMBUATAN SPM UP TIDAK KUNCI REKENING

(Akun PPK SKPD)


42

13) Pada menu utama pilihlah menu “Penatausahaan Pengeluaran”

kemudian klik Pilih “Pembuatan SPM”



14) Setelah Pembuatan SPM selesai,maka pilih menu atau klik Pilih tab

pada “Pembuatan SPM UP”, kemudian pilih sub tab “Tidak Kunci

Rekening”. Kemudian pilih SPP UP yang akan dibuatkan SPM nya dan

klik tombol Buat SPM UP.



43

15) Setelah selesai Pembuatan SPM UP maka selanjutnya isi Form Data

SPM,jika sudah selesai melengkapi form data SPM maka klik Kirim

untuk menyimpan data.



16) Dan SPM yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SPM yang telah

dibuat” lalu jangan lupa untuk mencetak dokumen SPM untuk

menyertakan sebagai bukti.



44

17) Jika sudah selesai pada tahap Pengisian SPM,maka langkah selanjutnya

adalah ke menu “Verifikasi SPM UP” seperti pada gambar berikut :


VERIFIKASI SPM UP TIDAK KUNCI REKENING

(Akun KUASA BUD)


18) Setelah masuk menu utama klik pada Pilih menu “Penatausahaan

Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM” seperti pada gambar

berikut :



19) Dan jika telah selesai selanjutnya Pilih tab “SPM Belum Terverifikasi”,

pilih SPM yang akan diverifikasi kemudian klik “Verifikasi Sekarang” .

45



20) Langkah selanjutnya yaitu pengisian Form Verifikasi SPM, kemudian

klik tombol “Verifikasi” jika data telah diisi dengan benar.



21) Dan yang terakhir jika data SPP yang sudah lengkap dan benar maka

selanjutnya data yang terverifikasi akan masuk ke tab “SPP

Terverifikasi”

46



22) Selanjutnya kita akan beralih ke menu Pembuatan SP2D UP Tidak

Kunci Rekening pada menu utama seperti pada gambar dibawah ini :


PEMBUATAN SP2D UP T IDAK KUNCI REKENING

(Akun KUASA BUD)


23) Selanjutnya silahkan klik pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”

kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”.

47



24) Lalu setelah itu klik Pilih tab “Cari SPM”, kemudian pilih sub tab

“Tidak Kunci Rekening”. Kemudian pilih SPM UP yang akan dibuatkan

SP2D nya dan klik tombol “Buat SP2D” seperti pada gambar berikut :



25) Langkah selanjutnya yaitu pengisian Form Surat Perintah Pencairan

Dana, kemudian klik tombol Kirim jika sudah dilengkapi dengan benar.

Dan jika sudah terisi maka akan masuk ke proses SP2D.

48



26) Dan jika SP2D yang sudah dibuat maka akan masuk ke tab “SP2D yang

sudah terbit” dan jangan lupa untuk mencetak dokumen sebagai tanda

bukti, seperti pada gambar berikut :



27) Selanjutnya kita akan masuk ke menu Verifikasi SP2D UP lalu Pilih

menu “Penatausahaan Pengeluaran” sesuai dengan gambar dibawah

ini:

49


VERIFIKASI SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING

(Akun KUASA BUD)


28) Dan Langkah selanjutnya akan masuk ke menu awal lalu pilih menu

“Penatausahaan Pengeluarn” kemudian klik pilih “Verifikasi SP2D”.



29) Dan setelah itu klik pada Pilih tab “SP2D Belum Terverifikasi”, lalu

silahkan pilih SP2D yang akan diverifikasi kemudian klik kolom warna

hijau yang bertuliskan “Verifikasi”.

50



30) Setelah selesai maka selanjutnya beralih untuk mengisi Form Verifikasi

SP2D, kemudian klik tombol Verifikasi yang tertera pada menu. Seperti

pada gambar dibawah ini :



31) Dan setelah Pengisian Form selesai dan diisi dengan benar serta akurat,

maka SP2D yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SP2D

Terverifikasi”.

51




PELIMPAHAN

(Akun BP SKPD)


32) Selanjutnya ke menu akun Pelimpahan Pertanggungjawaban. Pilih

menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan

SP2D” sepert padai gambar berikut :

52



33) Lalu klik Pilih tab “Pelimpahan SP2D UP”, kemudian pilih sub tab

“Pendistribusian UP Non Rekening”. Kemudian pilih SP2D UP yang

akan dilimpahkan dengan klik tombol warna hijau yang bertuliskan “Buat

Pendistribusian” . Seperti pada gambar berikut :



34) Langkah selanjutnya ke menu Pengisian Form Pendistribusian

Pelimpahan SP2D, kemudian klik tombol Simpan jika data sudah benar

dan akurat.

53



35) Jika Pengisian Form sudah terisi maka SP2D yang sudah dilimpahkan

akan masuk ke tab “Sudah Pelimpahan SP2D” seperti pada gambar

dibawah ini :



36) Langkah selanjutnya kita beralih ke menu Pembuatan Tanda Bukti

Pembayaran Uang Persediaan. Seperti pada gambar dibawah ini :

54


PEMBUATAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN


37) Untuk menu awal klik pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”

kemudian Pilih “Pembuatan TBP & STS” lalu Pilih tab “Pelimpahan

TBP & STS”, kemudian pilih sub tab “Non Rekening”. Kemudian klik

tombol “Buat TBP & STS. Seperti pada gambar berikut :



38) Selanjutnya mengisi Form Data Tanda Bukti Pembayaran pada :

- Pilih sub kegiatan

55



- Form Data Tanda Bukti Pembayaran

Yaitu Isi nominal pengajuan pada rekening yang akan dilakukan

transaksi/dibelanjakan



- Form Data Tanda Bukti Pembayaran

Selanjutnya upload file bukti pembayaran sesuai dengan jumlah

transaksi pembayaran,kemudian isi nilai transaksi dengan total nilai

sesuai dengan Nilai Pengajuan seperti pada gambar berikut :

56



- Lalu mengisi Form Data Tanda Bukti Pembayaran yakni

melakukan pengisian Data Tujuan Pembayaran, kemudian klik

Transfer seperti pada gambar berikut :



- Dan jika sudah selesai maka TBP yang sudah dibuat akan masuk ke tab

“TBP yang sudah dikeluarkan”

57



- Berikut contoh Tanda Bukti Pembayaran (TBP)



39) Dan langkah selanjutnya masuk ke pembukuan pada Buku Kas Umum

dan terdapat beberapa akun jurnal sebelum melakukan pencairan secara

tunai. Dan terdapat gambaran BKU seperti :

58



40) Langkah selanjutnya kita beralih ke menu Pembuatan LPJ. Seperti pada

gambar dibawah ini :


PEMBUATAN LPJ


59

41) Pada menu utama silahkan klik menu “Penatausahaan Pengeluaran”

kemudian Pilih “Pembuatan LPJ” seperti pada gambar berikut :



42) Dan jika sudah klik Pembuatan SPJ maka langkah selanjutnya klik Pilih

tab “Pembuatan LPJ”, kemudian pilih TBP yang akan dibuatkan LPJ.

Kemudian klik tombol “Buat LPJ” seperti pada gambar berikut



60

43) Dan setelah selesai Pembuatan LPJ maka dapat melakukan Pengisian

Form Laporan Pertanggungjawaban seperti pada gambar berikut :



44) Selanjutnya jika pengisian Form Laporan Pertanggungjawaban telah

selesai maka LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab “LPJ yang sudah

dibuat” .

Gambar 3.6.50Tampilan Sistem Aplikasi SIPD


61

45) Setelah semua selesai maka terdapat contoh dokumen LPJ seperti :

3.6.51 Tampilan Sistem Aplikasi SIPD


46) Selanjutnya kita ke menu awal yaitu Verifikasi LPJ. Seperti pada



VERIFIKASI LPJ


47) Lalu masuk ke menu utama yakni Pilih menu “Penatausahaan

Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi LPJ” seperti pada gambar

berikut :

62



48) Setelah melakukan Verifikasi LPJ selanjutnya Pilih tab “Verifikasi

LPJ”, kemudian pilih LPJ yang akan diverifikasi. Kemudian klik tombol

“Verifikasi” seperti pada gambar dibawah ini :



49) Lalu jika telah selesai melakukan Verifikasi LPJ maka selanjutnya

adalah Pengisian Form Verifikasi LPJ

63



50) Dan jika pengisian Form Verifikasi LPJ telah benar,maka selanjutnya

LPJ yang sudah diverifikasi akan masuk ke tab “LPJ sudah

terverifikasi” seperti pada gambar berikut ini :



51) Selanjutnya kita ke menu Pengesahan LPJ. Seperti menu utam pada


64


PENGESAHAN LPJ


52) Pada menu utama Pilihlah menu “Penatausahaan Pengeluaran”

kemudian Pilih “Pengesahan LPJ” lalu



53) Selanjutnya klik Pilih tab “LPJ belum disahkan”. Pilih LPJ yang akan

disahkan, kemudian klik tombol “Pengesahan LPJ” seperti pada gambar

berikut :

65



54) Dan jika telah Pengesan LPJ selesai,selannjutnya masuk ke Pengisian

Form Pengesahan LPJ, kemudian klik Simpan jika data sudah benar

dan akurat.



55) Dan jika Pengisian Form Pengesahan LPJ telah selesai maka LPJ yang

sudah disahkan akan masuk ke tab “LPJ yang sudah disahkan” lalu

Cetak LPJ Administratif dan Fungsional seperti apda gambar dibawah

ini :

66



56) Terdapat Contoh dokumen LPJ Administratif (di ttd oleh Bendahara

Pengeluaran)



57) Terdapat Contoh dokumen LPJ Fungsional (di ttd oleh Bendahara

Pengeluaran dan PA) seperti berikut :

67



58) Selanjutnya kita ke menu Pembuatan SPJ yang dimana menu utama

seperti apda gambar dibawah ini


PEMBUATAN SPJ


59) Pada menu awal langsung saja klik pada Pilih menu “Penatausahaan

Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPJ

68



60) Dan jika sudah selesai klik Pembuatan SPJ maka selanjutnya kita klik

Pada tab “Data SPJ”, klik tombol “Buat SPJ”



61) Dan jika semua data telah selesai,selanjutnya melakukan Pengisian Form

Pembuatan SPJ seperti berikut :

69



62) Selanjutnya Pengisian Form SPJ silahkan lengkapi dengan data Input

Tanggal dan Pilih bulan



63) Dan jika pegisian Tanggal dan Bulan telah selesai maka akan muncul

daftar SP2D yang sudah dibuat TBPnya, lalu klik “+ Kirim jika data

sudah benar dan akurat.

70



64) Selanjutnya langkah terakhir yaitu pengisian pada tab “Data SPJ” akan

muncul SPJ yang berhasil disimpan, klik logo printer untuk mencetak

SPJ seperti pada gambar dibawah ini :



71

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan masalah

pada bab sebelumnya serta data yang diproleh, maka diproleh kesimpulan sebagai

berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya pembahuruan

dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD

Kota Jambi yang mempunyai proses alur uang persediaan ini yang dilakukan

melalui :

a) Pengisian Form SPP-UP yang dilakukan oleh Bendahara

b) Lanjut proses pengisian Form SPM-UP dilakukan oleh PPK serta

c) Pencairan dana non-tunai Pada Kantor BPKAD

d) Dan terakhir melakukan Pencatatan Buku Kas Umum (BKU) untuk

melakukan Pencairan Dana secara tunai yang dilakukan oleh

Perbendaharaan dalam setiap perangkat daerah dengan menggunakan

Aplikasi SIPD.

2. Sistem ini masih belum sempurna dan terdapat kendala dan telah

menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja

Prangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD). Dalam perangkat daerah terutama dalam penggunaan Pencatatan

Uang Persediaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada

Kantor BPKAD Kota Jambi ini yang dilakukan oleh perbendaharaan adanya

beberapa yang berjalan dengan baik,sehingga selebihnya menggunakan sistem

manual yaitu Ms. Excel dalam sistem pencatatan dan masih dalam proses

pengembangan sehingga harus menunggu persetujuan dan pengembangan

aplikasi tersebut dari Kemendagri dalam mencapai suatu sasaran kegiatan yang

diinginkan.

72

4.2 Saran

Setelah menyusun laporan keuangan mengenai pengaruh sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Kota Jambi, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi

masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai penunjang dalam

Pengelolaan Penatausahaan Keuangan diharapkan sistem informasi berbasis

komputer ini tidak selalu terjadi kendala dalam jaringan komputer, sehingga

perlu penyempurnaan lebih lanjut agar mampu menghubungkan dan

menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Sehingga data

di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik dan memudahkan

pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi

2. Dalam pembahuruan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

ini yang memiliki kendala hanya bisa menjalankan aplikasi lain sebagai

pendamping dalam proses penatausahaan untuk menghindari human error

yang terjadi (Terlalu tinggi seperti tidak terkontrol ataupun kas bocor).

v

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah”,

VGRyyiiiiiiEdisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat. Jurnal. Universitas Kepulauan Riau,

VGRyyiiiiiiBatam Indonesia

Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.

VGRyyiiiiiKeempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, (2001). ”Pokok-Pokok Akuntansi

VGRuuuiiiPemerintahan”, Edisi Empat, BPFE , Yogyakarta.

Bodnar. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta, Salemba Empat

Charles T.Horngren dan Walter T. Harrison Jr.2007. Akuntansi Jilid Satu . Edisi

VGRiuuiiiiTujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Davis, Gordon B, Kerangka Dasar: Sistem Informasi Manajemen, Bagian I

VGRiiiiiiiiiPengantar. Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Kedua Belas, Jakarta: PT.

VGRiiiiiiiiiPustaka Binawan Pressindo, 2002

File:///C:/Users/ACER/Downloads/20101-40752-1-SM.pdf. Pengertian PAD,diakses

fsfsiiiiiiiiddpada 18 Maret 2021 pukul 14.37 wib.

Halim, A. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Jl Wijaya 2, Jakarta 12160: Salemba

sfsfsiiiiiiiiiiiEmpat.

Haruman, Tendi & Rahayu, Sri. 2007. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta :

sfsfsiiiiiiiiiiGraha Imu.

Ida Nuraida. (2008). Manajemen Administrasi Perkantoran. Kanisius: Yogyakarta.

Indrajani. 2011. Perancangan Basis Data dalam All in 1. Jakarta: PT. Elex Media

VGRiiiiiiii Komputindo

Ismail. (2010). Manajemen Perbankan. Kencana: Jakarta.

L Suparwoto, (1990), Akuntansi Keuangan Lanjutan, Edisi 1. BFE, Yogyakarta

Mardiasmo,2002.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi

vi

Mardiasmo.(2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi

RiiiiiiiiiiRiiSektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi

RiiiiiiiiiiIIIiPemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4

Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman

VGRiiiiiiiiiiPengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Permendagri-77-2020-

VGRiiiiididPedoman Teknis Pengelolaan Keu-Daerah.pdf.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang perbendaharaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

sfsfsffiiiifffPemerintah dan Peraturan Menkeu Nomor : 238/PMK.05/2011 Tahun 2011

sfsfsffiiiifffTentang Pedoman Umum Sistem Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 Tentang Standar

adadaiiiiiiiAkuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019. Peraturan Pemerintah Jakarta:

sfsfiiiisiiidIKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. PP Nomor 12 Tahun

sfsfiiiisiiidI2019.pdf

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penarapan Standar Akuntansi

fssfsgsiiiiiiIPemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Ratmono. Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). “ Akuntansi Keuangan Daerah

affsfsffiiiiiffBerbasis Akrual”. Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yoyakarta.

Sadeli, Lili M. 2015. Accounting Theory. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2020 tentang Tata Cara SIPD.

DIDAiiiiiffIThhttps://docplayer.info/71136579-Kelompok-data-sipd-serta-tata-cara-

fsffsifsiiiiffIpengu. Diakses pada 01 April 2021 pukul 19.21 wib.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press,

ffsfsfsfiiiifsfIYogyakarta.

Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif.

sfsfssfiiiiifffIEdisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

vii

Suwardjono. (2015). Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan, Edisi 3.

hhfhfihiiiffisssYogyakarta: BPFE.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang perbendaharaan keuangan daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dan penyusunan

hhfhfihiiiffissslaporan pertanggungjawaban standar akuntansi pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pendapatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

viii

LAMPIRAN

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Riwayat Hidup

Program Studi : DIII Akuntansi

1. Nama Lengkap : Vema Rosalia

2. No. HP : 085378899019

3. Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 21 Maret 2001

4. Alamat Rumah : Jl. Pintu Besi Rt 28 Kec. Kotabaru. Kel. Paal V

5. Alamat : Jl. Pintu Besi Rt 28 Kec. Kotabaru. Kel. Paal V

6. e-mail : [email protected]

7. Riwayat Pendidikan :

NO Nama

Pendidikan

Tempat Tahun Spesialisasi

Bidang Dari Sampai

1 TK Aisiyah Jambi 2005 2006 Umum

2 SD N 74 Jambi Jambi 2006 2012 Umum

3 SMP N 14 Jambi Jambi 2012 2015 Umum

4 SMA N 6 Jambi Jambi 2015 2018 IPA

5 Universitas Jambi Jambi 2018 Sekarang Akuntansi

Kursus dan Pelatihan

Waktu Kursus dan Pelatihan Tempat

2019 Himade Universitas Jambi

Jambi, 2021

VemaRosalia

NIM.C0C018010

x

Lampiran 2

DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG MAHASISWA

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PERIODE

08 FEBRUARI – 08 APRIL 2021

Catatan Harian Tanggal : 08 Februari 2021

Hari : Senin

Waktu Kegiatan yang dilaksanakan

09.00 PERKENALAN


Hari : Selasa


08.25 Memindahkan berkas serta mengarsipkan berkas

12.00-13.00 ISTIRAHAT

14.41 – 16.00 Melanjutkan meng-input data


Hari : Rabu


08.40 Mengumpulkan data no.rek kebagian hukum


13.30 – 16.00 Mengantarkan berkas ke Kantor BRI Thehok


Hari : Kamis


09.45 Menyusun SPJ Tahun 2020 di Seretariat



xi


Hari : Jumat


LIBUR HARI RAYA IMLEK


Hari : Senin


10.10 Meng-input data DPA dan SPD Pada Ms. Excel




Hari : Selasa


09.00 Menyusun dokumen rekonsilasi BIMD Kota Jambi




Hari : Rabu


08.25 Menyusun dokumentasi kegiatan-kegiatan terkait rekonsilasi




Hari : Kamis


09.00 Menyusun dokumen rekonsiliasi Dinas Lingkungan Kota

Jambi


14.00 – 16.00 Menyusun dokumen rekonsiliasi Dinas Kesehatan Kota Jambi

xii


Hari : Jumat


08.49 Melakukan serta mengecek pendataan SK Pengurusan Barang




Hari : Senin


08.15 Merekap data BPKB




Hari : Selasa


08.55 Mengantar SK beserta nota Dinas ke bagian surat masuk




Hari : Rabu


08.25 Menghitung jumlah BPKB yang telah dikembalikan dan

dipinjam pada Tahun 2020


14.12 - 16.00 Membantu mengganti data register dan Nopol Baru yang telah

di mutasi oleh DPD


Hari : Kamis


08.25 Membantu menulis pada data BPKB yang teah dikembalikan

oleh DPD


xiii



Hari : Jumat


11.09 Mengecek SK Pengurus Barang



Catatan Harian Tanggal : 01 Maret 2021

Hari : Senin


08.09 Mengkoreksi dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Barang




Hari : Selasa


08.59 Rekap data tukar guling (Ruislagh) asset antara Rs. Baiturahim

dan Pemkot Jambi




Hari : Rabu


08.25 Membuat SPJ


14.41 – 16.00 Mengantarkan data serta menyalin data SPJ


Hari : Kamis


xiv

08.00 Merekap pengembalian BPKB dan memperbarui




Hari :Jumat


08.12 Menyusun berkas Pajak dan SKP


14.41- 16.00 Melanjutkan meng-input data


Hari : Senin


08.40 Membuat laporan SPJ




Hari : Selasa


08.00 Merekap data laporan SPJ


14.00 – 16.00 Membuat nota SPJ


Hari : Rabu


10.00 Mengganti data berkas pemeriksaan



xv


Hari : Kamis


LIBUR ISRA MIRAJ


Hari : Jumat


08.25 Membuat portal UKPBJ


14.39 – 16.00 Merekap RUP


Hari : Senin


08.19 Menginput laporan SPJ


13.56 – 16.00 Membuat Laporan SPL


Hari : Selasa


08.29 Menginput laporan SPJ




Hari : Rabu


08.25 Menginput dan merevisi data rencana Kerja Anggaran Kas

SKPD BPKAD Kota Jambi dengan menggunakan Portal RUP

LPSE pada Bidang Sekertariat


xvi

14.41 – 16.00 Memasukan dan Merevisi rincian belanja Sub Kegiatan SKPD

Menggunakan Portal RUP


Hari : Kamis


08.25 Memindahkan berkas serta mengarsipkan berkas




Hari : Jumat


LIBUR HARI RAYA NYEPI


Hari : Senin


08.28 Membuat portal UKPBJ




Hari : Selasa


08.08 Mengkoreksi Data laporan SPJ


13.07 – 16.00 Mengkoreksi data laporan RUP


Hari : Rabu


08.25 Mengkoreksi data laporan RUP



xvii


Hari : Kamis


09.36 Membuat Laporan SPL


13.49 – 16.00 Mengkoreksi data laporan SPJ


Hari : Jumat


08.00 Mengkoreksi data laporan SPJ


15.27 – 16.00 Mengkoreksi data laporan RUP


Hari : Senin






Hari : Selasa






Hari : Rabu





xviii

Catatan Harian Tanggal : 01 April 2021

Hari : Kamis






Hari : Jumat


LIBUR HARI RAYA PASKAH


Hari : Senin


08.00 Menyalin dan merekap data RUP tentang kegiatan

penatausahaan,rekonsiliasi,penyusunan dan pembiayaan BMD

(Barang Milik Daerah)


13.27 – 16.00 Melanjutkan menginput data


Hari : Selasa


08.00 Menyusun berkas laporan Walikota


14.00 - 16.00 Mengantar berkas laporan ke Gedung Sekretariat

Menyusun Rasionalisasi APBD


Hari : Rabu


xix

08.00 Membuat laporan pertanaggungjawaban bendahara

pengeluaran

Membuat laporan SPJ Belanja dan Fungsional




Hari : Kamis


08.00 Mencatat jurnal penerimaan dan jurnal belanja Tahun

2020/2021




Hari : Kamis


08.00 Mencatat jurnal penerimaan dan jurnal belanja Tahun 2020




Hari : Jumat


PERPISAHAN

xx

Lampiran 3

Foto Kegiatan Magang

xxi

Foto Penilaian Instruktur Magang

laporan tugas akhir implementasi pencatatan …

Documents