laporan triwulan ii 2019 kementerian perdagangan · 2019. 9. 9. · manajemen aset negara (siman)...

LAPORAN TRIWULAN II 2019 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MMXIX

i

KATA PENGANTAR

Sekretariat Jenderal, sebagai unit eselon I yang bertugas memberikan

dukungan manajemen implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) dan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud sistem kepemerintahan

yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perdagangan, telah

menyusun Laporan Kinerja Triwulanan untuk dilaporkan kepada Menteri

Perdagangan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistematika penyusunan

laporan ini telah berpedoman pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Sebagai salah satu dokumen SAKIP, Laporan Sekretariat Jenderal Triwulan

II Tahun 2019 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas/pertanggungjawaban

atas kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) terhadap penggunaan anggaran

Sekretariat Jenderal selama periode Januari - Juni 2019. Laporan Triwulanan

merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan

berlangsung (intermediate evaluation) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi Sekretariat Jenderal untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan dokumen SAKIP yang telah disusun.

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur

sejauh mana realisasi indikator kinerja program dan kegiatan Sekretariat Jenderal

telah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Sehingga pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan datang menjadi lebih optimal dengan didukung

koordinasi yang baik antar unit Kementerian Perdagangan dan instansi pemerintah.

Jakarta, Juli 2019

Sekretaris Jenderal

KARYANTO SUPRIH

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulan II Tahun 2019 Sekretariat Jenderal merupakan sarana

pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama semester pertama

tahun 2019. Sekretariat Jenderal mempunyai peran strategis dalam optimalisasi

pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembinaan administrasi unit kerjadi ingkungan

Kementerian Perdagangan, serta bertanggung jawab dalam penyediaan sarana

dan prasarana agar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian

Perdagangan secara efektif dan efisien.

Tabel 1. Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Program

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Periode Januari - Juni Tahun 2019

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2019

Triwulan II/2019

Prediksi Capaian

(%) Realisasi

Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik 1

Persentase Efisiensi Hasil

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang Dilaksanakan

Secara Elektronik

≥ 6% 50 5% 83,33

2 Persentase Penyelesaian

Peraturan Perundang-undangan 95% 40 65,33 68,77

3

Persentase Tingkat Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan

Informasi Publik

80 100 76,20 95,25

4

Persentase Sengketa

Perdagangan Internasional yang

diselesaikan

90% 50 9,4 10,44

Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag

5 Indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan Skor 75 - - -

6 Opini BPK atas Kewajaran

Laporan Keuangan WTP WTP WTP 100

7

Penilaian Kemen PAN-RB atas

Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Kementerian Perdagangan

Skor 75 100 - -

8 Penilaian atas evaluasi

Pelaksanaan RKA Kementerian

Perdagangan

86% 100 - -

Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

9

Indeks Kepuasan terhadap

Sarana dan Prasarana di

lingkungan Kementerian

Perdagangan

Skor 78 - - -

iv


Triwulan II/2019

Prediksi Capaian

(%) Realisasi

Capaian (%)

Perdagangan dan non aparatur di bidang Perdagangan

10 Persentase Database Master

Asset pada Sistem Informasi

Manajemen Aset Negara (SIMAN)

75% 20 76,13% 101,5

Dari ringkasan pencapaian kinerja di atas dapat dilihat dari 10 indikator kinerja

program hanya empat indikator yang masih belum ada realisasi dikarenakan

realisasi tersebut baru akan dapat dilihat pada triwulan selanjutnya, Hal ini

mengingat pada triwulan II pelaksanaan kegiatan untuk ke empat indikator tersebut

baru akan dilaksanakan pada triwulan III. Untuk indikator Penilaian Kemen PAN-RB

atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian

Perdagangan baru dilaksanakan pada awal bulan Juli 2019, bahkan untuk indikator

indeks kepuasaan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian

Perdagangan biasanya baru bisa dilihat realisasinya pada akhir tahun.

Untuk dapat memenuhi target realisasi di akhir tahun 2019 maka perlu

dipersiapkan perencanaan yang matang dan dilakukan koordinasi dengan seluruh

stakeholders terkait, kendala dan permasalahan perlu diselesaikan dan diatur

sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja bersangkutan agar di

akhir tahun anggaran dapat sesuai target.

Sementara itu, target realisasi kinerja penyerapan anggaran Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan pada triwulan II tahun 2019 adalah 28 persen

dari keseluruhan pagu anggaran. Namun, sampai dengan akhir triwulan II tahun

2019 realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal telah mencapai

Rp289.132.657.264,- atau sekitar 33,99 persen dari keseluruhan pagu anggaran

Sekretariat Jenderal pada tahun 2019.

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

A. Latar Belakang ...................................................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 5

A. Capaian Kinerja .................................................................................................................... 5

Sasaran Program 1: Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik ......................... 5

Sasaran Program 2: Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN 25

Sasaran Program 3: Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Perdagangan dan Non-Aparatur di Bidang Perdagangan" ......39

B. Realisasi Anggaran ...........................................................................................................42

BAB III PENUTUP ....................................................................................................45

LAMPIRAN ................................................................................................................47

Lampiran I: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 ...............................49

Lampiran II: Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal

Triwulan I - 2019 .......................................................................................................................55

Lampiran III: Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal

Triwulan I - 2019 .......................................................................................................................61

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Program di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Periode Januari-Maret Tahun 2019 ............................................................................. iii

Tabel 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2017 dan 2018 . 26

Tabel 3. Nilai Total Evaluasi Kinerja Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat RKA

Kementerian Perdagangan Tahun 2016 - 2018 Per Program................................................ 33

Tabel 4. Penilaian Evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan, 2017 - 2018 ................... 36

Tabel 5. Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019 .......... 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sasaran Reformasi Birokrasi dan Delapan Area Perubahan ...........................1

Gambar 2. Kegiatan Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri

........................................................................................................................................ 11

Gambar 3. Kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri ....... 13

Gambar 4. Menteri Perdagangan Menerima LHP atas Laporan Keuangan ...................... 32

Gambar 5. Sosialisasi Pengisian Applikasi e-monitoring Kementerian Perdagangan

Triwulan I Tahun 2019 ..................................................................................................... 35

Gambar 7. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019 ..... 38

Gambar 8. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 ............... 38

1

Sumber: Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendag Tahun 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Jenderal merupakan Unsur Pembantu Pimpinan (Menteri) dalam

organisasi Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Jabaran tugas tersebut

secara implisit memosisikan peran strategis Sekretariat Jenderal dalam lingkungan

Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana sekaligus monitor berjalannya

reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari

pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya, di mana Kementerian

Perdagangan telah melanjutkan langkah-langkah konkret perbaikan kualitas birokrasi

melalui tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Gambar 1.

Sasaran Reformasi Birokrasi dan Delapan Area Perubahan

2

Sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, untuk mewujudkan ketiga

sasaran sebagaimana disebutkan di atas, maka telah ditetapkan 8 area perubahan

birokrasi, yaitu: (1) mental aparatur; (2) pengawasan; (3) akuntabilitas; (4)

kelembagaan; (5) tatalaksana; (6) SDM Aparatur Sipil Negara; (7) peraturan

perundang-undangan; dan (8) pelayanan publik. Pada hakikatnya, inti perubahan

reformasi birokrasi adalah perubahan mental aparatur pada pola pikir (mindset) dan

budaya kerja (cultureset) dengan didukung sistem lain yang berkaitan (Gambar 1).

Area perubahan tersebut menjadi target output dan outcome pada seluruh kegiatan

organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Optimalisasi pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan didukung oleh komitmen

para pimpinan tinggi dan seluruh jajarannya. Lebih lanjut, pembentukan kelompok

kerja area perubahan dilakukan guna memastikan perubahan terjadi di seluruh

lingkungan Kementerian Perdagangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794/M-

DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan,

implementasi SAKIP diterapkan bertingkat secara top-to-down, mulai dari tingkat

Kementerian sampai dengan individu dalam organisasi serta dilaksanakan secara

berkala dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, Kepmendag 749/2015 mengamanatkan

kepada setiap unit kerja Eselon I di Kementerian Perdagangan untuk melakukan

kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan

dengan menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan (I, II, dan III) dan Laporan Kinerja

Tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran

kemajuan atau progress atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian

kinerja dari setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan. Proses pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara

berkelanjutan dan berkala secara periodik, yaitu triwulanan. Tujuan dari proses

pemantauan melalui penyusunan laporan triwulanan adalah untuk memastikan dan

mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan,

3

tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program kerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan dapat diambil suatu tindakan

perbaikan dan pencegahan untuk mengatasi apabila terjadi penyimpangan terhadap

target indikator kinerja.

Dalam rangka mendukung misi dan tujuan Kementerian Perdagangan,

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik di sektor perdagangan, dengan rincian sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik

Pada tingkat Kementerian, sasaran pertama yang ingin dicapai oleh unit

Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya dukungan kinerja layanan publik.

Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1. Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

dilaksanakan Secara Elektronik;

2. Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan;

3. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi

Publik; dan

4. Persentase Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional yang

diselesaikan.

Sasaran 2. Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN

Kementerian Perdagangan

Sasaran kedua yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Transparansi,

Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag. Indikator yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan;

2. Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan;

4

3. Penilaian Kementerian PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan;

4. Penilaian Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan.

Sasaran 3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Kementerian Perdagangan dan non aparatur di bidang perdagangan

Sasaran terakhir yang ingin dicapai adalah Meningkatnya ketersediaan sarana

dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan nonaparatur di bidang

perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari

pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian

Perdagangan;

2. Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset

Negara (SIMAN).

5

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran (persentase) capaian kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan

dengan membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Program (IKP) sampai

dengan akhir triwulan II tahun 2019 dengan target tahunan dari masing-masing IKP.

Sasaran Program 1:

Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik

Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019

Kinerja s.d. Triwulan II

Prediksi Capaian

(%) Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik 1

Persentase Efisiensi Hasil

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang Dilaksanakan

Secara Elektronik

≥ 6% 50 5% 83,33

2 Persentase Penyelesaian

Peraturan Perundang-undangan 95% 40 65,33 68,77

3

Persentase Tingkat Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan

Informasi Publik

80 100 76.20 95.25

4

Persentase Penanganan

Sengketa Perdagangan

Internasional yang diselesaikan

90% 50 9,4 10,44

IK-1: Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

Dilaksanakan Secara Elektronik

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah telah memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value

for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri,

6

peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta

pembangunan berkelanjutan. Pada triwulan II Tahun Anggaran 2019 ini efisiensi hasil

pengadaan barang/jasa secara elektronik telah mencapai target kinerja yang

ditetapkan. Efiensi hasil pengadaan barang/jasa merupakan selisih dari nilai pagu paket

dan nilai penawaran. Sehingga metode perhitungan indikator ini adalah

membandingkan pagu paket lelang dengan nilai kontrak (harga penawaran pemenang)

lelang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Jumlah

pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)

melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebanyak delapan puluh dua

paket dengan jumlah pagu Rp 241.130.262.061,- dan realisasinya sebesar Rp

123.530.435.556,- sehingga nilai efisiensi berjumlah total Rp 11.436.941.844,- atau

sebesar 5% (tabel rincian rekapitulasi pengadaan barang/jasa pada tabel dibawah ini).

Dengan kata lain persentase capaian pada triwulan II tahun 2019 telah melampaui

prediksi pada dokumen Perjanjian Kinerja dan memenuhi target triwulan II tahun 2019.

Tabel 2. Rincian Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa

7

Sumber: Biro Umum

Menyikapi proses pengadaan barang/jasa dengan berbagai dinamika akhir-akhir

ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja

(Pokja) Pemilihan pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di Ruang Anggrek Gedung I

Lantai 12. Rapat ini mempertemukan seluruh anggota Pokja Pemilihan dalam rangka

pembahasan berbagai persoalan yang kerap dihadapi dalam proses pemilihan,

khususnya yang menyangkut masalah hukum.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah sertifikasi anggota Pokja Pemilihan

di lingkungan Kementerian Perdagangan harus dilakukan paling lambat 31 Desember

2023. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 BAB XIV

Ketentuan Peralihan Pasal 88 huruf b yang menyatakan bahwa PPK/Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat

kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Hal tersebut ditambah minimnya

pegawai Kementerian Perdagangan yang memiliki sertifikat mendorong ULP untuk

dapat mengadakan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dengan bekerjasama

dengan Pusdiklat Perdagangan. Syarat untuk menyelenggarakan diklat adalah

terdaftarnya Pusdiklat Perdagangan melalui akun ppsdm.lkpp.go.id. Diklat dilaksanakan

8

selama 40 (empat puluh) jam pelajaran dengan durasi 4 (empat) hari materi dan 1 (satu)

hari ujian.

Masih mengenai pelatihan yang wajib diikuti oleh anggota Pokja Pemilihan,

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

6 Tahun 2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat

Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik, Kementerian Perdagangan selaku pengguna

jasa konstruksi diharuskan memiliki pemahaman mengenai jasa konstruksi. PPK unit

(dalam hal ini selaku user) dan anggota Pokja Pemilihan harus mampu mengevaluasi

dan mengecek ulang item K3 konstruksi saat pemilihan penyedia. Untuk menangani

pekerjaan konstruksi dengan nilai < 100 milya, PPK (sebagai perwakilan user) dan

anggota Pokja Pemilihan disyaratkan harus sudah mengikuti bimbingan teknis tentang

Jasa Konstruksi. Untuk itu, dalam waktu mendatang, ULP akan segera melaksanakan

bimbingan teknis tersebut.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan fungsi ULP, diantaranya:

1. Kurangnya pegawai yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;

2. Belum adanya Pokja yang memiliki Sertifikat Jasa Konstruksi;

Dari pengkajian terhadap kendala tersebut telah dilakukan evaluasi dan rencana

perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi internal Sekretariat Jenderal antara Biro Umum dengan Pusdiklat

Perdagangan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pengadaan

Barang/Jasa;

2. Melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dan Surat Edaran

Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2019.

IK-2: Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi

penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi dan diseminasi peraturan

perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis bidang perdagangan,

memberikan pelayanan dan bantuan hukum, serta mengelola dokumentasi dan

9

informasi hukum. Sekretariat Jenderal menyusun dan membahas peraturan perundang-

undangan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri melalui proses penelaahan

dan perancangan peraturan yang optimal serta melalui observasi dalam rangka

pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan luar negeri dengan

berbasis model law. Sekretariat Jenderal melakukan evaluasi dan pendalaman hukum

untuk memperoleh hasil penelaahan dan perancangan peraturan perundang-undangan

yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu output kegiatan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal adalah Layanan Hukum. Untuk setiap tahunnya

dalam rangka menunjang pencapaian output kegiatan diatas, pencapaian dilaksanakan

dengan salah satu komponen (diantara empat komponen kegiatan, yaitu : Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan, yang terdiri dari Sub

Komponen, yaitu :

1. Pembahasan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan dan Sektor

Terkait;

2. Melaksanakan Observasi Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Perdagangan;

3. Rapat Koordinasi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Perdagangan;

4. Melaksanakan Legal Asistensi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan;

5. Pembahasan Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

6. Pembahasan Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Luar Negeri

7. Pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Non Teknis Perdagangan

8. Melaksanakan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan

Dalam Negeri

9. Melaksanakan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan

Luar Negeri

10. Diseminasi Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri

11. Diseminasi Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

12. Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan

Dalam keikutsertaan dan dukungan terhadap unit teknis, Biro Hukum

merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dalam hal kebijakan perdagangan

(regulator). Secara ideal keberadaan Biro Hukum di dalam institusi pemerintah mampu

memberikan konstribusi positif terhadap proses-proses penyusunan peraturan

10

perundang-undangan, penegakan hukum, proses transparansi kebijakan publik dan

proses perencanaan hukum sesuai dengan kebutuhan hukum kementerian negara.

Selanjutnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai unit

pendukung yang vital dari birokrasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan, memiliki peran yang sangat penting untuk

menelaah dan merancang peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

dalam negeri dan luar negeri.

Realisasi Indikator Kinerja Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan pada

triwulan II tahun 2019 yaitu sebesar 65.33%. Bila dibandingkan dengan target akhir

tahun 2019 yang sebesar 95%, maka persentase capaian pada triwulan II tahun 2019

telah mencapai 68.77%. Capaian ini lebih besar dari prediksi capaian pada Perjanjian

Kinerja yaitu sebesar 40%. Prestasi ini dapat diraih karena Sekretariat Jenderal

senantiasa melakukan langkah yang terencana dan sistematis untuk menyelesaikan

rancangan peraturan perundang-undangan. Hingga akhir triwulan II tahun 2019 jumlah

peraturan yang sudah diselesaikan mencapai 49 peraturan.

Meskipun capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2019 telah melampaui prediksi,

masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam mengejar target

Indikator Kinerja Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan, yaitu kurangnya

sumber daya manusia untuk melakukan pembahasan dan evaluasi rancangan

peraturan perundang-undangan di Kementrian Perdagangan. Hal ini menyebabkan

pelaksanaan percepatan kegiatan/realisasi anggaran menjadi terhambat, karena

langkah Sekretariat Jenderal berjalan bersamaan dengan banyaknya penyusunan

peraturan perundang-undangan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan

juga K/L dan pembahasan di DPR. Selain koordinasi internal, Sekretariat Jenderal juga

harus menyesuaikan jadwal dengan penyusunan perundang-undangan antar K/L dan

Rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat

Negara dan Kementerian Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini, Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

11

1. Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pada Triwulan Semester II Tahun 2019, Biro Hukum telah mengadakan kegiatan

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri

yang dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kegiatan dimaksud diadakan di Provinsi D.I.

Yogyakarta pada tanggal 03 Mei 2019 dan Provinsi Bali pada tanggal 21 Juni 2019.

Adapun pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan terkait dengan Perdagangan Dalam Negeri yang dievaluasi, yaitu:

a. Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 yang mengatur mengenai kebijakan di

bidang Sarana Perdagangan;

b. Pasal 22 yang mengatur mengenai upaya peningkatan penggunaan produk

dalam negeri;

c. Pasal 23 yang mengatur mengenai perdagangan antarpulau;

d. Pasal 25 yang mengatur mengenai pengendalian barang kebutuhan pokok dan

barang penting; dan

e. Pasal 98 yang mengatur mengenai pengawasan kegiatan perdagangan.

2. Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang perdagangan luar negeri yang dilaksanakan pada triwulan II

tahun 2019 adalah Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan

Ekspor Timah di Kota Batam pada tanggal 30 April 2019.

Gambar 2.

Kegiatan Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri

12

3. Diseminasi Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pada Triwulan Semester II Tahun 2019, Biro Hukum telah mengadakan kegiatan

Diseminasi Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang

dilaksanakan untuk menyebarluaskan, memberikan informasi, dan/atau

memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap

Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Kegiatan dimaksud

diadakan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 03 Mei 2019 dengan

mendiseminasikan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Metode

Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan

Perdagangan dan Penarikan Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Lingkungan Hidup, serta Provinsi Bali pada tanggal 21 Juni 2019

dengan mendiseminasikan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Luar

Negeri pada triwulan II tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu: di

Batam (29 April 2019). Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap beberapa pokok

pengaturan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan, yaitu:

Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan terkait Kebijakan Umum di Bidang Ekspor;


tentang Perdagangan terkait Kebijakan Umum di Bidang Impor;

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait

Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor;


tentang Perdagangan terkait Larangan dan Pembatasan di Bidang Ekspor dan

Impor;


tentang Perdagangan terkait Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan;

13

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait

Pembinaan Ekspor;


tentang Perdagangan terkait Promosi Dagang; dan


tentang Perdagangan terkait Kerja Sama Perdagangan Internasional.

Gambar 3.

Kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri

IK-3: Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi

Publik

Setiap permohonan informasi yang masuk ke Kementerian Perdagangan akan

sepenuhnya dijawab, baik secara langsung ataupun diteruskan ke unit teknis terkait.

Permohonan informasi yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan akan diterima

oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Subbagian Layanan

Informasi Publik. Untuk informasi yang bersifat umum permohonan informasi dapat

dijawab langsung oleh pengelola. Sedangkan untuk pertanyaan bersifat teknis akan

diteruskan kepada pengelola informasi publik pada Unit Eselon I terkait untuk

selanjutnya ditanggapi kepada pemohon apabila pengelola pada Subbagian Layanan

Informasi Publik telah menerima tanggapan dari pengelola informasi publik pada Unit

Eselon I.

14

Selama triwulan II, PPID Kementerian Perdagangan menerima 2519

permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain

pelaku usaha, mahasiswa, akademisi, karyawan, profesional, perusahaan, dan LSM.

Permohonan informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, antara

lain:

1) Surat elektronik: [email protected]

2) Aplikasi content management system (CMS)

3) Aplikasi Lapor! di portal www.lapor.go.id

4) Meja informasi (datang langsung)

5) Call center 021-3858171 ext 34351, 32314, dan 32315

Berdasarkan data, pemohon informasi banyak yang memanfaatkan saluran

call center terpadu sebagai saluran informasi yang sering diakses oleh pemohon

informasi. Permohonan informasi melalui saluran call center membuat pemohon

informasi mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Seluruh permohonan

yang masuk pada triwulan II 2019 telah sepenuhnya dijawab dan/atau diteruskan ke

unit teknis terkait.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Informasi Berdasarkan Jenis Saluran Triwulan II 2019

April Mei Juni Total

CMS 50 55 42 147

Contact Us 77 58 46 181

Lapor! 6 12 4 22

Datang Langsung 2 4 3 9

Call Center 842 784 534 2160

Total 977 913 629 2519

Sumber : Biro Humas

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragam dan

dikategorikan sebagai berikut:

1. Perizinan

2. Bahan Pokok

15

3. Dukungan Data Peluang Usaha

4. Dukungan Data Penelitian

5. Regulasi/Kebijakan

6. Permohonan Kerja Sama

7. Perlindungan Konsumen

8. Pengaduan Usaha

9. Data Keuangan

10. Lain-Lain.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Informasi Berdasarkan Kategori Triwulan II 2019

April Mei Juni Total

Perizinan 890 853 576 2319

Bahan Pokok 0 4 1 5

Dukungan Data Peluang

Usaha

11 9 13 33

Dukungan Data Penelitian 10 8 8 26

Regulasi/Kebijakan 1 0 7 8

Permohonan Kerja Sama 0 0 0 0

Perlindungan Konsumen 3 5 0 8

Pengaduan Usaha 0 0 0 0

Data Keuangan 3 1 0 4

Lain-lain 59 33 24 116

Total 977 913 629 2519

Sumber: Biro Humas

16

Berdasarkan tabel di atas, kategori informasi yang paling banyak diminta adalah

mengenai perizinan, lain-lain dan dukungan data peluang usaha. Informasi lain-lain

merupakan kategori informasi mengenai kesempatan magang di Kementerian

Perdagangan, permohonan narasumber, permohonan kunjungan ke Kementerian

Perdagangan, dan permohonan bantuan dana. Tingginya jumlah permohonan informasi

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan atas informasi-informasi strategis

di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan

layanan informasi, khususnya melalui saluran daring untuk memudahkan masyarakat

mencari informasi secara mandiri. Dalam melaksanakan pelayanan informasi, PPID

Kementerian Perdagangan dibantu oleh unit-unit teknis di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi publik merupakan sesuatu

yang penting yang harus diberikan oleh petugas pelayanan informasi. Untuk mengukur

tingkat kepuasan masyarakat, Unit Pelayanan Informasi Publik melakukan Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Juni 2019, dilakukan survei periode I. Pada

Periode I penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari Januari hingga Mei 2019.

Responden pada survei IKM ini merupakan para pemohon informasi publik yang

diperoleh melalui data pemohon informasi melalui Content Management System (CMS),

email Contact Us, dan Lapor! yaitu sejumlah 148 responden. Tim Pelayanan Informasi

Publik kemudian menggunakan data tersebut untuk menyebarkan kuesioner survei

melalui e-mail. Responden kemudian menilai berbagai aspek atau indikator terkait

kepuasan pelayanan yang dapat dilihat pada Tabel 3. Pada akhir survei, responden

diminta untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan layanan selanjutnya.

Pelaksanaan survei IKM merupakan wujud kepatuhan Unit Pelayanan Informasi

Publik Kemendag atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan demikian, survei

menggunakan berbagai indikator yang telah ditentukan pada PermenPANRB tersebut.

Survei IKM dilakukan secara online dengan menggunakan metode kuantitatif.

Penggunaan survei online didasari atas efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan

survei yang dapat dilakukan secara luas, menjangkau banyak responden di berbagai

wilayah Indonesia dengan waktu singkat dan mampu dilaksanakan dengan sumber

daya yang terbatas. Dengan menggunakan survei online, pertanyaan dapat diunggah

17

secara online, kemudian link survei disebarkan kepada calon responden. Jawaban dari

responden kemudian dianalisa dalam bentuk data dan grafik, serta disusun narasi pada

laporan untuk memudahkan pembaca untuk memahami hasil survei.

Hasil Survei IKM Periode I Tahun 2019 sebesar 76,20 menunjukkan hasil yang

positif dibandingkan dengan survei pada Periode II Tahun 2018 yakni meningkat

sebesar 0,2. Dengan demikian, mutu Layanan Informasi Publik Kementerian

Perdagangan mendapatkan nilai C (Kurang baik). Terdapat 3 (tiga) aspek dengan hasil

tertinggi, yaitu pada aspek “Waktu yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan Informasi”

6,54, “Tampilan Website Kementerian Perdagangan” 6,00, dan “Kenyamanan Fasilitas

Ruang Tunggu” 5,94. Namun, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu

aspek “Kemudahan Persyaratan Permohonan Informasi Publik” yaitu 5,53.

Aspek-aspek atau indikator yang membentuk keseluruhan nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Periode I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Peride 1 Tahun 2019

NO ASPEK Nilai IKM

1. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 5,92

2. Kejelasan Informasi yang Diberikan Petugas Pelayanan 5,77

3. Kenyamanan Saat Melakukan Permohonn Informasi di Unit Pelayanan Informasi

Publik

5,85

4. Kemudahan Persyaratan Permohonan Informasi Publik 5,53

5. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Informasi dengan Jenis Pelayanannya 5,74

6. Waktu yang Dibutuhkan Untuk Mendapatkan Informasi 6,54

7. Keadilan untuk Mendapatkan Pelayanan Informasi 5,90

8. Ketepatan Pelaksanaan Terhadap Jadwal Pelayanan 5,55

9. Kenyamanan Fasilitas Ruang Tunggu 5,94

10. Tampilan Website Kementerian Perdagangan 6,00

11. Kecepatan Akses Website Kemendag 5,84

12. Kepuasan Masyarakat berdasarkan sistem pelayanan 5,71

13. Kesesuaian maklumat pelayanan informasi 5,90

Indeks Kepuasan Masyarakat 76.20

Sumber : Biro Humas

18

Adapun kebijakan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka

untuk memenuhi target Indeks Kepuasaan Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Portal PPID Kementerian Perdagangan

http://ppid.kemendag.go.id

Untuk meningkatkan layanan informasi kepada publik, kami menyediakan

layanan informasi melalui portal. Informasi yang rutin diperbarui dalam portal

menjadi salah satu indikator penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan

informasi badan publik. Portal PPID diperbarui tampilannya untuk memudahkan

publik melakukan pencarian informasi secara mandiri. Untuk mengoptimalisasi

peran anggota jejaring kehumasan, anggota jejering kehumasan akan diberikan

akses login sehingga dapat berpartisipasi aktif, baik dalam menjawab pesan

yang masuk melalui menu “Kontak Kami” maupun mengunggah data informasi

publik yang menjadi kewenangan dari tupoksi unit kerja dimana anggota jejaring

kehumasan tersebut berada;

2. Membantu Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam penyusunan dan

pemutakhiran SOP Makro mengenai Layanan Informasi Publik dan SOP

Kesekretariatan terkait Layanan Informasi Publik;

3. Melakukan koordinasi mengenai pelayanan informasi dengan unit terkait;

4. Menyebarkan kuesioner survei pelayanan informasi publik secara langsung

kepada pemohon informasi di ruangan Pelayanan Informasi Publik agar

pemohon dapat secara langsung menilai kinerja petugas dan kualitas informasi

yang diberikan.

Pada Triwulan II tahun 2019 ini masih terdapat beberapa permasalahan dan

kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dalam hal

pelaksanaan informasi publik baik Internal maupun Eskternal antara lain :

1. Belum optimalnya fungsi jejaring kehumasan dalam membantu pertukaran data

dan informasi. Untuk meningkatkan fungsi tersebut, Biro Humas akan

meningkatkan peran serta jejaring kehumasan di seluruh unit di lingkungan

Kementerian Perdagangan melalui pertemuan secara rutin;

19

2. Belum tersedianya manajemen pengetahuan (knowledge base) yang

memudahkan petugas layanan dalam memberikan jawaban secara efektif dan

efisien;

3. Belum tersedianya sistem call center dengan nomor khusus dan pengelolaan

secara mandiri dan profesional;

4. Persepsi masyarakat mengenai pelayanan informasi publik sering kali

disamakan dengan pelayanan perizinan, sehingga kendala keterlambatan

perizinan menyebabkan penilaian yang kurang baik terhadap pelayanan

informasi publik.

Adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi kepada seluruh unit Eselon I untuk mendorong

percepatan penyampaian jawaban atas informasi yang disampaikan melalui

PPID dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;

2. Mendorong setiap satuan kerja dan unit pelaksana untuk bertanggungjawab

dalam memenuhi dokumen publik di unit kerja terkait;

3. Mengadakan knowledge sharing secara rutin antarpertugas yang melayani

UPTP dan Layanan Informasi Publik untuk memberikan pendalaman

pemahaman dan pengetahuan, khususnya terkait peraturan terbaru;

4. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan

informasi publik di Kementerian Perdagangan melalui pelatihan/diklat;

5. Mengembangkan database informasi berupa peraturan/kebijakan terbaru dari

seluruh unit di lingkungan Kemendag yang dapat diakses oleh seluruh petugas

Layanan Informasi Publik;

6. Membuat aplikasi pelayanan informasi publik secara mobile agar dapat

meminimalisir pelayanan secara tatap muka;

7. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan

peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Perdagangan;

20

8. Meningkatkan pengelolaan informasi publik melalui telepon (call center) dengan

menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan

informasi melalui telepon.

IK-4: Persentase Sengketa Perdagangan Internasional yang Diselesaikan

Sampai dengan bulan Juni 2019 Biro Advokasi Perdagangan telah terlibat dalam

sepuluh sengketa perdagangan dengan anggota WTO lainnya. Dari sepuluh kasus

tersebut, satu kasus Indonesia bertindak sebagai tergugat (respondent) sedangkan

delapan kasus lainnya Indonesia berperan sebagai pihak ketiga.

Berikut daftar sengketa perdagangan Indonesia yang ditagani oleh Sekretariat

Jenderal Kemendag melalui Biro Advokasi Perdagangan (Rovodag) sepanjang bulan

Januari – Juni 2019:

1. DS 529 – Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper

Sengketa DS 529 berawal pada saat Indonesia meyakini bahwa Australia

telah keliru memutuskan adanya eksistensi Particular Market Situation (PMS)

sebagai akibat kebijakan Indonesia mengenai pelarangan ekspor kayu bulat.

Terhadap hal tersebut Indonesia menganggap Australia melanggar Pasal 2.2,

2.2.1.1, 2.4 dan 9.3 (chapeau) ADA serta Pasal IV:2 GATT 1994 karena

menggunakan metode PMS.

Setelah panel terbentuk pada April 2018, Pemerintah Indonesia telah terlibat

dalam beberapa kali penyerahan dokumen submisi dan substantive meeting yang

terakhir kali diselenggarakan pada bulan Mei 2019. Dalam kasus sengketa ini

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah memberikan pendampingan

dan layanan advokasi dalam rangka pelaksanaan FSM sengketa DS 529. DS 529

– Australia – Anti Dumping Measures on A4 copy Paper sampai dengan Second

Subtantive Meeting, maka untuk kasus ini capaian kinerja untuk indikator

Persentase Sengketa Perdagangan Internasional yang Diselesaikan adalah 100%

2. DS 543 - United States — Tariff Measures on Certain Goods from China

Sengketa yang melibatkan AS dan China ini dimulai saat AS menaikan tarif

berbagai produk impor dari China dengan tujuan mengurangi defisit perdagangan

AS dengan China. China berpandangan bahwa kebijakan ini dapat berdampak

21

terhadap nilai perdagangan dan akses pasar China ke AS sehingga China

memutuskan untuk menggugat kebijakan US ke WTO.

Keterlibatan Indonesia sebagai pihak ke-3 dalam kasus ini adalah bertujuan

untuk memantau situasi dari sengketa perdagangan antara kedua negara dengan

aktifitas perdagangan paling aktif serta untuk mengantisipasi pengenaan kebijakan

yang sama terhadap produk-produk ekspor Indonesia. Dalam kasus ini, Rovodag

membantu menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk

menyampaikan posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini

sudah disampaikan oleh capaian kinerja Rovodag untuk sengketa ini adalah 100%.

3. DS 544, DS 548, DS 550. DS 551, DS 552, DS 554, DS 556, DS 564 – United

States — Certain Measures on Steel and Aluminium Products

Kasus sengketa ini melibatkan AS dengan delapan Anggota WTO lainnya

yaitu China, India, Kanada, Meksiko, Norwegia, Rusia, Swiss, dan Turki dimana AS

menaikan tarif impor untuk produk baja dan aluminium dari Negara-negara tersebut

dengan alasan kepentingan keamanan Negara. Alasan kenaikan tarif tersebut tidak

dapat diterima oleh Negara yang terkena dampak dan menggugat AS ke WTO.

Keterlibatan Indonesia dalam sengketa tersebut bertujuan memantau

perkembangan kebijakan AS tersebut untuk mengantisipasi terkenanya akses

produk baja dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag

membantu menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk

menyampaikan posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini

sudah disampaikan oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.

4. DS 557 Additional Duties on Certain Products from the United States

Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan

retaliasi yang dilakukan Kanada berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja

dan aluminium AS.

Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau

perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja

dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu

menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan

22

posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah disampaikan

oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.



retaliasi yang dilakukan China berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja dan

aluminium AS.






oleh capaian kinerja Rovodag sebesar 100%.



retaliasi yang dilakukan EU berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja dan

aluminium AS.









retaliasi yang dilakukan Meksiko berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja

dan aluminium AS.





23





retaliasi yang dilakukan EU berkaitan dengan kebijakan pengenaan tariff baja dan

aluminium AS.







9. DS 566 - Additional Duties on Certain Products from the United States


retaliasi yang dilakukan Rusia berkaitan dengan kebijakan pengenaan tariff baja

dan aluminium AS.







10. DS 484 – Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat

and Chicken Products

Kasus sengketa ini merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya yang telah

diputus oleh DSB pada tahun 2017, dari 10 gugatan Brasil, terdapat 4 gugatan yang

dikabulkan oleh Panel dan DSB WTO, yaitu terkait dengan undue delayed, Positive

list, fixed license term, dan intended use, yang dimana keempat gugatan tersebut

mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan impor daging ayam dan

produk olahan ayam dengan putusan dan rekomendasi dari DSB.

24

Selanjutnya, pada tahap implementasi putusan DSB sampai dengan masa

reasonable period of time (RPT) berakhir pada tanggal 19 Juni 2019, Brasil menilai

Indonesia belum sepenuhnya tunduk pada putusan dan rekomendasi DSB, oleh

karen itu pada tanggal 24 Juni 2019 Brasil mengajukan pembentukan complience

panel untuk menilai kembali kesesuaian kebijakan Indonesia dengan putusan dan

rekomendasi DSB.

Sampai dengan akhir triwulan II, kasus ini masih dalam proses pembentukan

panel, oleh karena itu persentase penanganan sengketa ini masih 0%.

Berkenaan dengan belum adanya perkembangan penanganan pada 8 kasus

dimana Indonesia sebagai third party sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019,

realisasi kinerja penanganan sengketa Sekretariat Jenderal tetap mengalami

peningkatan sebsar 0,6% dari semester I menjadi 10%, sehingga capaian kinerja

semester II menjadi sebsar 11,11% dari target 90% yang ditetapkan pada perjanjian

kinerja tahun 2019. Angka tersebut diperoleh dari tahapan penyelesaian 9 sengekta

yang masih dalam tahapan pembentukan panel, yaitu 0% dan 1 kasus yang

melibatkan Indonesia sebagai penggugat DS 529 yang telah mencapai tahapan

penyampaian second substantive meeting (SSM) yaitu 100%.

25

Sasaran Program 2:

Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN

Kemendag

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Kinerja

2019


Prediksi Capaian

(%) Realisasi

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag

5 Indeks Reformasi Birokrasi di

Kementerian Perdagangan Skor 75 - - -

6 Opini BPK atas Kewajaran

Laporan Keuangan WTP WTP WTP 100

7

Penilaian Kemen PAN-RB atas

Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah


Skor 75 100 - -

8 Penilaian atas evaluasi

Plekasanaan RKA Kementerian

Perdagangan

86% 100 - -

IK-5: Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan

Sesuai dengan periode penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-

RB), Indeks RB Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2019 baru akan

dipublikasikan pada akhir tahun 2020. Sehingga realisasi dan capaian kinerja indeks ini

belum dapat diukur pada triwulan II tahun 2019. Selama periode 2015 hingga akhir

triwulan II - 2019 Kementerian Perdagangan khususnya Sekretariat Jenderal telah

berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka memastikan

kemajuan pelaksanaan program RB di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Sehingga pada akhirnya terwujud birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien,

serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemen PAN-RB difokuskan pada

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan bertujuan untuk

memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun perkembangan

hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan selama

periode tahun 2015 - 2018 adalah sebagai berikut:

26

Tabel 6. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Tahun 2017 dan 2018

NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT NILAI

2017 2018

I KOMPONEN PENGUNGKIT

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,99 3,50

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,13 3,18

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 4,18 4,18

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,88 3,51

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 13,19 13,05

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,85 3,92

7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,40 7,77

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,31 4,27

Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 43,93 43,38

II KOMPONEN HASIL

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 15,21 14,07

2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,21 8,98

3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,772 8,05

Total Komponen Hasil (B) 40,00 31,14 31,10

INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A+B) 100,00 75,07 74,48

Sumber: Surat Menteri PAN dan RB Tanggal 31 Desember 2018 Nomor B/153/M.RB.06/2018 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan pelaksanaan RB, baik di tingkat kementerian maupun unit kerja di

lingkungan Kementerian Perdagangan. Upaya tersebut dirasakan telah cukup

memberikan hasil positif, yang terlihat dari adanya berbagai perubahan untuk

memperbaiki kondisi pelaksanaan RB Kemendag, seperti:

1. Setiap pokja memiliki Rencana Kerja detail dan telah menyusun Road Map RB

2016-2019 dilengkapi dengan hasil dan ukuran keberhasilan;

2. Sistem/mekanisme pengendalian penyusunan sebagian besar produk hukum

telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

3. Dalam upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran,

Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi yang telah disetujui oleh

Kementerian PAN dan RB untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan;

4. Beberapa unit Eselon I dan II pada Kementerian Perdagangan juga mengalami

perubahan nomenklatur serta penguatan tugas dan fungsi. Penataan dilakukan

pada sembilan UPT berupa penajaman tugas dan fungsi di bidang

27

kemetrologian serta standardisasi dan pengendalian mutu, dengan tidak

menambah struktur baru;

5. Dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi antar unit kerja, Kementerian

Perdagangan telah memiliki peta proses bisnis di tingkat lembaga dan unit kerja.

Peta proses bisnis ini telah dijabarkan dalam SOP;

6. Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan e-government dalam

lingkup internal secara terintegrasi melalui intranet yang menggunakan satu

login yang di dalamnya sudah mencakup sistem perencanaan kinerja dan

penganggaran, sistem database kepegawaian, e-nodin, e-disposisi.

Penyimpanan arsip juga sudah menggunakan TI sehingga memudahkan dalam

pengelolaan arsip;

7. Seluruh informasi publik sudah dapat diakses oleh stakeholder melalui Content

Management System/Menu Website (CMS), SMS – Public Service Direct

Response (PSDR) Mendag, Email [email protected], LAPOR!, surat

langsung (melalui layanan Meja Informasi), telepon/faksimili, dan monev

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara bulanan;

8. Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan

dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional sebagai pelaksana tugas pokok dan

menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung;

9. Rekrutmen pegawai baik untuk CPNS maupun untuk pengisian jabatan

pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan

pegawai dan pejabat yang kompeten;

10. Standar kompetensi ditetapkan secara formal dan telah digunakan sebagai

acuan untuk asesmen kepada sebagian besar pegawai termasuk Pejabat

Fungsional Penera. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan

perencanaan kebutuhan pelatihan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan

melalui asesmen dan FGD antar unit kerja. Dan untuk meningkatkan kompetensi

telah dilakukan pelatihan sesuai rencana;

11. Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya untuk membangun budaya

kinerja di dalam instansi antara lain:

mailto:[email protected]

28

a. Menginisiasi penyusunan cascading kinerja sampai dengan eselon IV

untuk mengkaitkan dengan kinerja jabatan di atasnya;

b. Pengukuran pencapaian kinerja sudah dilakukan setiap bulan sebagai

dasar dalam memberikan tunjangan kinerja;

c. Hasil penilaian kinerja telah dijadikan pertimbangan untuk

pengembangan karier pegawai.

12. Penerapan aturan disiplin sudah berjalan dengan baik, dan sudah dijadikan

dasar dalam pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai;

13. Telah ada upaya untuk membangun budaya kerja positif di dalam instansi

melalui pemberian semacam reward kepada pegawai yang dinilai berprestasi

dan memiliki disiplin yang bagus misalnya pemberian beasiswa;

14. Sistem informasi kepegawaian telah dikelola dengan baik dan datanya telah

dimutakhirkan secara berkala serta digunakan untuk mendukung pengambilan

keputusan di bidang kepegawaian;

15. Terdapat penilaian WTA untuk menumbuhkan ketertiban dan semangat

integritas di unit kerja. Juga penanganan pengaduan telah dikelola secara baik;

16. Kementerian Perdagangan telah memiliki berbagai kebijakan standar pelayanan

pada setiap jenis layanan. Standar pelayanan telah dimaklumatkan dan

dilengkapi dengan SOP. Selain itu dilakukan perbaikan ataupun peninjauan

ulang terhadap standar pelayanan dan SOP yang telah bersertifikasi ISO

9001:2008 serta informasi pelayanannya mudah diakses oleh pengguna

layanan melalui berbagai aplikasi dan secara online, serta adanya pelayanan

yang sudah terintegrasi dengan baik;

17. Telah memiliki unit pengelola pengaduan (BPPEI) yang mengacu dalam

prosedur mutu ISO 9001, setiap pengaduan yang masuk dikelola langsung oleh

Bidang Tata Operasional Seksi Program dan Evaluasi, didukung oleh setiap

direktorat dalam melayani setiap ketidakpuasan terhadap pelayanan.

Pengaduan dapat juga disampaikan melalui unit kerja karena memiliki fungsi

untuk menangani pengaduan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan

masyarakat/pengguna layanan;

29

18. Dalam memberikan pelayanan, Kemendag telah memanfaatkan teknologi

informasi dan berbagai inovasi seperti INATRADE pelayanan perijinan ekspor

dan impor secara online melalui situs web INATRADE

(http://inatrade.kemendag.go.id), yang terintegrasi dengan unit layanan internal,

termasuk dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sejak tahun

2007;

19. Pimpinan telah terlibat dalam penguatan akuntabilitas kinerja dari perencanaan

sampai pelaporan capaian kinerja. Penerapan teknologi informasi dalam

pengukuran kinerja, dan pemutakhiran data kinerja telah dilakukan secara

berkala.

Terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai dan unit-

unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Sekretariat

Jenderal dan pembinaan Inspektorat Jenderal, beberapa hal terkait pelaksanaan RB

Kemendag masih memiliki ruang untuk ditingkatkan lagi, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi dan internalisasi atas berbagai kebijakan dan rencana pelaksanaan

reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan lebih banyak dilakukan pada

tingkat Kementerian Perdagangan saja, sedangkan pada tingkat unit kerja

pelaksanaan reformasi birokrasi belum banyak dilakukan;

2. Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya dapat merumuskan definisi

kinerja dengan baik sampai kepada unit kerja terendah;

3. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Kementerian

Perdagangan masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap kelompok kerja

(pokja) dari delapan area perubahan reformasi birokrasi;

4. Penggunaan e-government dalam pemberian pelayanan masih dapat

ditingkatkan lagi sehingga kualitasnya dapat memenuhi harapan stakeholders;

5. Kementerian Perdagangan belum memiliki unit kerja yang mendapat predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

http://inatrade.kemendag.go.id/

30

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan menumbuhkan budaya

kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, tindak lanjut ke depan yang akan

dilakukan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Perdagangan dengan menetapkan prioritas perbaikan. Road Map

ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Perdagangan

2020-2024 serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-

2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB;

2. Menyusun rencana kerja agen perubahan yang telah dibentuk dan mendorong

percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang

diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan mindset aparatur

dapat terwujud;

3. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan

konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya yang bertujuan

untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan;

4. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan

evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan whistle blowing system serta

menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;

5. Review atas SOP pelayanan ke arah yang lebih baik dan diimplementasikan

secara optimal agar tetap terjaga perbaikan secara berkesinambungan;

6. Melakukan penilaian/pembimbingan terhadap unit kerja yang merupakan core

business yang telah ditetapkan sebagai unit zona integritas sehingga terdapat

unit yang mendapatkan predikat wilayah bebeas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani.

Disamping hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Desgin Reformasi Birokrasi 2010-2025

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kementerian

Perdagangan juga merencanakan untuk menetapkan Role Model Dalam Rangka

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

31

Role Model dimaksud merupakan individu yang menjadi contoh dalam prestasi kerja,

pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) dalam proses perubahan dalam

suatu organisasi.

Role Model dimaksud juga mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh

pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya

perubahan unit kerja menuju arah unit kerja yang lebih baik;

b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan

menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan kea rah

unit kerja yang lebih baik;

c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada

para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi

kendala proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang

lebih baik;

d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses

perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak

yang ada di dalam dan di pihak luar unit kerja terkait dengan proses

perubahan.

IK-6: Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan

profesional pemeriksa/Auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan

standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem

pengendalian intern. Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai tingkat

kewajarannya, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian

(WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

32

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP,

salah satunya adalah proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Perdagangan Tahun 2018 yang dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya

Kemetrologian (PPSDMK), Bandung tanggal 17 – 21 Februari 2019.

Gambar 4. Menteri Perdagangan Menerima LHP atas Laporan Keuangan

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita

menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian

Perdagangan Tahun 2018 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung di Auditorium BPK RI.

Penyerahan hasil laporan keuangan dilakukan oleh Anggota II BPK RI, Agus

Joko Pramono pada acra Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKK/LKBUN

Tahun 2018 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) II BPK RI.

Untuk tahun 2018, seluruh Kementerian/Lembaga serta Bendahara Umum

Negara di lingkup AKN II BPK-RI mendapatkan Opini WTP. Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) telah diraih Kementerian Perdagangan selama 8 tahun berturut-

turut, yaitu sejak tahun 2011 hingga tahun 2018.

Permasalahan yang masih ada dan terus berulang adalah masih terdapat unit

satker Tugas Pembantuan (TP) yang mempunyai akses internet yang belum memadai

sehingga penerapan e-rekon masih terkendala/belum dapat berjalan dengan maksimal.

Adapun penilaian dari BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

antara lain adalah posisi keuangan Kementerian Perdagangan, realisasi anggaran,

33

operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Saat ini sedang dalam proses

penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2019, diharapkan dapat mendukung

realisasi pencapaian target tahun 2020 yaitu mempertahankan predikat WTP untuk

penilaian Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan tahun 2019.

IK-7: Penilaian Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga mengatur metode pengukuran kinerja program dan anggaran

yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu: aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek

konteks. Pengukuruan aspek implementasi anggaran merupakan reformulasi dari

berbagai komponen, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi pencairan, capaian

output, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Secara umum, hasil evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA Kementerian

Perdagangan berdasarkan perhitungan Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat telah

melewati target 86%, yaitu 89,42% dengan kategori “Baik” dan persentase capaian

105,2%. Kinerja tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi RKA

tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 86,90% dan 86,19%.

Adapun rincian hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dari sepuluh program

di Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai Total Evaluasi Kinerja Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat

RKA Kementerian Perdagangan Tahun 2016 - 2018 Per Program

NO PROGRAM NILAI EVALUASI

KATEGORI 2016 2017 2018

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

97,11 93,72 94,73 SANGAT BAIK

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

83,85 91,67 94,04 SANGAT BAIK

3 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

90,05 92,81 89,09 SANGAT BAIK

4 Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 86,26 94,66 89,86 SANGAT BAIK

5 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

81,44 92,26 94,29 SANGAT BAIK

34

NO PROGRAM NILAI EVALUASI

KATEGORI 2016 2017 2018

6 Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perdagangan

91,77 76,40 95,51 CUKUP

7 Pengembangan Ekspor Nasional 67,16 75,26 65,72 CUKUP

8 Peningkatan Efesiensi Pasar Komoditi 94,50 78,30 97,09 CUKUP

9 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

81,08 94,70 95,43 SANGAT BAIK

10 Peningkatan Perlindungan Konsumen 90,73 94,32 95,02 SANGAT BAIK

TOTAL 86,19 86,90 89,42 BAIK

Sumber: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemendag

Dari tabel di atas dapat dijelaskan dari sepuluh program Kementerian

Perdagangan, terdapat tujuh program yang mengalami peningkatan dan tiga program

yang mengalami sedikit penurunan, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang pada tahun 2017 sebesar

93,72 dan di tahun 2018 naik menjadi 94,73;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan pada

tahun 2017 mendapat nilai 91,67 pada tahun 2018 naik menjadi 94,04;

3. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional pada tahun 2017 mendapat

nilai 92,26 pada tahun 2018 naik menjadi 94,29;

4. Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perdagangan pada tahun

2017 mendapat nilai 76,40 dan pada tahun 2018 naik menajdi 95,51;

5. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi pada tahun 2017 mendapat nilai 78,30 dan

pada tahun 2018 naik menajdi 97,09;

6. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan pada tahun 2017

mendapat nilai 94,70 dan pada tahun 2018 naik menjadi 95,43;

7. Peningkatan Perlindungan Konsumen pada tahun 2017 mendapat nilai 94,32 dan

pada tahun 2018 naik menjadi 95,02.

8. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Tahun 2017 mendapat nilai 92,81

sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 89,09;

9. Peningkatan Perdagangan Luas Negeri pada tahun 2017 mendapat nilai 94,66

sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 89,86;

35

10. Dan terakhir Pengembangan Ekspor Nasional pada tahun 2017 mendapat nilai

75,26 sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 65,72.

Gambar 5. Sosialisasi Pengisian Applikasi e-monitoring Kementerian Perdagangan

Triwulan I Tahun 2019

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II – 2019 dalam rangka

peningkatan nilai hasil evaluasi RKA Kementerian Perdagangan adalah Sosilaisasi

Pengisian Applikasi e-monitoring Kementerian Perdagangan Triwulan I Tahun 2019.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Hotel Jayakarta Jakarta pada tanggal 30 April

2019 dengan mengundang seluruh Sekretariat Unit Eselon I Kemendag dan satker

Sekretariat Jenderal.

IK-8: Penilaian Kementerian PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian

Perdagangan, dengan koordinasi Sekretariat Jenderal, telah mengimplementasikan

SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta pencapaian tujuan,

hasil (outcome) dan keluaran (output) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Sesuai dengan periode penilaian pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Nilai

36

SAKIP Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2019 baru akan dipublikasikan

pada akhir ahun 2019. Sehingga realisasi dan capaian kinerja nilai ini belum dapat

diukur pada triwulan II tahun 2019.

Pada tahun 2018, hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan memperoleh

nilai 74,04 atau predikat BB (Sangat Baik), sesuai dengan Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor

B/816/M.AA.05/2018. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran sudah baik jika dikaitkan dengan capaian kinerja. Hal ini

disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Perdagangan sudah

berjalan dengan sangat baik. Nilai SAKIP 74,04 sudah mendekati target akhir Renstra

Kemendag 2015 – 2019 dengan persentase capaian 98,72% (target 2019 = nilai 75).

Sehingga, dengan dukungan seluruh stakeholders Kementerian Perdagangan dan

koordinasi oleh Sekretariat Jenderal nilai SAKIP Kemendag pada tahun ini sangat

mungkin untuk memenuhi target Renstra. Adapun, rincian perkembangan nilai SAKIP

Kemendag dari tahun 2017 - 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Penilaian Evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan, 2017 - 2018

No. Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai

2017 2018

A Perencanaan Kinerja 30 22,93 23,02

B Pengukuran Kinerja 25 15,82 15,96

C Pelaporan Kinerja 15 12,21 12,28

D Evaluasi Internal 10 7,90 7,95

E Capaian Kinerja 20 14,18 14,84

Nilai Hasil Evaluasi 100 73,04 74,04

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Sumber: Kementerian PAN-RB

Sekretariat Jenderal selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang

terlihat dari berbagai hasil positif sebagai berikut:

1. Penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan telah berjalan

dengan baik dengan melakukan review kinerja secara berjenjang dan berkala untuk

memastikan target kinerja dapat tercapai;

37

2. Kementerian Perdagangan telah menyusun background study rencana strategis

untuk melakukan penataan isu-isu strategis di bidang perdagangan dengan

menerima masukan dari stakeholders;

3. Kementerian Perdagangan sudah mengembangkan tools untuk melakukan

pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang sehingga meningkatkan keandalan

informasi capaian kinerja organisasi;

4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sehingga terdapat

kepastian bahwa sasaran dan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh setiap unit

kerja;

5. Komitmen seluruh pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

capaian kinerja pada setiap jenjang organisasi secara periodik.

Dalam rangka mendukung pencapaian target nilai SAKIP 75 pada akhir tahun

2019, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa kegiatan pada triwulan II -

2019, diantaranya adalah:

1. Penyusunan Laporan Triwulan I Kementerian Perdagangan Tahun 2019

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

instansi pemerintah, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan

kepemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna, serta bebas dari KKN.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan kendala dalam pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, maka perlu disusun Laporan Triwulan (Laptri)

Kementerian Perdagangan. Tujuan penyusunan Laporan Triwulan I Kementerian

Perdagangan Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan di bidang perdagangan, sehingga setiap

tantangan dan permasalahan dapat segera ditindaklanjuti dengan komprehensif

dan terintegrasi.

Pada triwulan II – 2019, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan rapat

triwulan I Kementerian Perdagangan Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 8

April 2019 di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Gd. Utama Lantai 6 dengan

mengundang seluruh perwakilan Sekretariat Unit Eselon I.

38

Gambar 6. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019

2. Penyusunan Laporan Triwulan I Sekretariat Jenderal Tahun 2019

Sama halnya dengan Laporan Triwulan Kementerian Perdagangan,

Sekretariat Jenderal sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan SAKIP dan RB di lingkungan Kementerian Perdagangan juga harus

menyusun Laporan Triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja unit-

unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal. Tujuan penyusunan Laporan

Triwulan I Sekretariat Jenderal Tahun 2019 adalah melaporkan pencapaian hasil

atas pelaksanaan tusi (tugas dan fungsi) dan program/kegiatan Sekretariat

Jenderal selama Januari-Maret Tahun 2019, serta mempertanggungjawabkan

pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan. Pada triwulan I – 2019, telah

diselenggarakan Rapat Laporan Triwulan I Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019

bertempat di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Gd. Utama Lantai 6. Pada rapat

tersebut diundang perwakilan dari seluruh Unit Eselon II Setjen Kemendag.

Gambar 7. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019

39

Sasaran Program 3:

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian Perdagangan dan

Non-Aparatur di Bidang Perdagangan"



Prediksi Capaian

(%) Realisasi

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya

ketersediaan sarana

dan prasarana aparatur

Kementerian

Perdagangan dan non

aparatur di bidang

perdagangan

9

Indeks Kepuasan terhadap

Sarana dan Prasarana di

lingkungan Kemendag

Skor 78 - - -

10

Persentase Database Master

Asset pada Sistem Informasi

Manajemen Aset Negara (SIMAN)

75% 20 76,13% 101,5

IK-9: Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kemendag

Sebagai unit yang memberikan berbagai layanan kepada beragam stakeholders

di Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal selalu berupaya untuk

meningkatkan kualitas layanan. Karenanya, di tahun 2019 ini kembali akan dilakukan

evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat Jendral. Evaluasi

akan dilakukan dengan cara survey kepada stakeholders. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit

Penyenggara Pelayanan Publik menjadi dasar penyusunan dan analisis survey yang

akan dilakukan oleh Biro Umum.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan survey layanan Sekretariat

Jenderal pada triwulan kedua ini adalah:

1) identifikasi layanan. Beberapa layanan yang diberikan oleh Biro Umum

diantaranya: layanan persuratan dan kearsipan, layanan keprotokolan dan

perjalanan dinas, layanan kesehatan, layanan ULP, layanan K3L, dan layanan

fasilitas antar-jemput pegawai.

2) identifikasi responden dan identifikasi unsur-unsur layanan yang harus

dicantumkan dalam survey dalam rangka pengumpulan bahan untuk

penyusunan kuesioner survey.

Beragamnya karakteristik layanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal

menjadi kendala tersendiri dalam proses pencapaian IK ini. Sebagai contoh,

40

karakteristik layanan kesehatan berbeda dengan layanan peminjaman ruangan. Namun

demikian, upaya untuk menyamakan tipe survey (seluruh survey menggunakan

instrumen pedoman yang sama) tengah dilakukan. Ini dikarenakan dengan

menggunakan pedoman yang sama tentu proses pengambilan rata-rata skor akhir akan

mudah dilakukan, sehingga akan muncul 1 (satu) skor tunggal yang dapat

merepresentasikan skor/nilai layanan Sekretariat Jenderal.

IK-10: Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset

Negara (SIMAN)

Penghitungan persentase database master asset pada aplikasi Sistem

Manajemen Aset Negara (SIMAN) dilakukan sebagai upaya untuk memotret sejauh

mana data yang tersaji sedekat mungkin sesuai dengan kondisi riil di lapangan

mengenai keberadan dan kondisi fisiknya. Pada triwulan I - 2019 telah disepakati oleh

seluruh satker di lingkungan Kementerian Perdagangan bahwa terdapat penambahan

aset yang akan diunggah dalam SIMAN sehingga aset negara yang dipotret adalah:

1. kendaraan;

2. tanah;

3. gedung dan bangungan;

4. bangunan air;

5. alat berat;

6. aset tak berwujud; dan

7. aset dengan nilai > Rp 100 juta.

Hingga akhir tahun 2018, persentase database master asset telah mencapai

76,13% dan belum terdapat penambahan data di sistem hingga saat ini. Dengan

realisasi tersebut, persentase capaian kinerja sampai dengan triwulan II - 2019 telah

mencapai 101,5%.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tahun 2019 dan sejalan

dengan pelaksanaan Revaluasi Aset Kementerian Perdagangan serta perbaikan

Formulir Revaluasi Aset Kementerian Perdagangan, saat ini tengah dilaksanakan

kegiatan Verifikasi dan Validasi Dokumen Kepemilikan Aset Tanah dan Bangunan

dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

41

a. verifikasi dan pengecekan ulang sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan

(IMB), data blueprint awal pembangunan gedung, dokumen pengadaan

tambahan bangunan dan sumber data lain yang digunakan sebagai dasar

penginputan data;

b. cek fisik serta pengukuran ulang;

c. sinkronisasi data pada aplikasi SIMAK dan aplikasi SIMAN sesuai dengan

rekomendasi Inspektorat Jenderal;

d. pembuatan data gambar lay out tanah dan denah gedung dan bangunan.

Langkah yang harus dilakukan agar database master asset pada aplikasi Sistem

Manajemen Aset Negara (SIMAN) dapat memotret sedekat mungkin kondisi riil di

lapangan maka setelah Revaluasi Aset selesai maka perlu dilakukan rekonsiliasi ulang

BMN Tingkat Satker dengan KPKNL Jakarta III agar data BMN tersaji dengan baik.

42

B. Realisasi Anggaran

Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp850.744.901.000,- dengan perincian sebanyak Rp763.288.435.000,- dialokasikan

untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Perdagangan, serta sisanya sebesar Rp87.456.466.000,- dialokasikan

untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Perdagangan.

Target penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan Juni 2019

adalah Rp238.208.527.280,- atau sebesar 28% dari keseluruhan pagu anggaran. Dari

target tersebut yang telah direalisasikan pada triwulan II - 2019 adalah sebesar

Rp289.132.657.264,- atau sekitar 33,99% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan

triwulan II tahun 2019 berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Januari - Juni Tahun 2019

NO PROGRAM PAGU APBN-P

(Rp)

PREDIKSI

CAPAIAN

TW II

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

%

CAPAI

AN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 28.783.142.000 52 11.009.391.127 38,25

2 Pengmbangan Sumber Daya Manusia dan

Organisasi 16.700.000.000 24 5.898.681.353 35,32

3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 95.500.000.000 40 46.695.466.988 48,90

4 Pembinaan Adminitrasi dan Pelayanan

Pelaksanaan Tugas Kementerian

Perdagangan

64.000.000.000 27 26.384.309.213 41,23

5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan

Hukum Bidang Perdagangan 9.700.000.000 24 3.404.521.006 35,10

6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000.000 29 16.396.279.974 45,55

7 Pengelolaan Pendidikan / Pelatihan

Fungsional dan Teknis Kemetrologian 31.800.000.000 31 12.526.581.936 39,39

8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 20.000.000.000 24 7.693.346.061 38,47

9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan

Lintas Sektor 6.000.000.000 24 3.086.099.786 51,43

10 Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 9.000.000.000 29 2.693.482.410 29,93

11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan

Pengamanan (Safeguards) 8.500.000.000 29 2.797.113.903 32,91

43

NO PROGRAM PAGU APBN-P

(Rp)

PREDIKSI

CAPAIAN

TW II

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

%

CAPAI

AN

12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi

Indonesia di Taiwan 75.961.164.000 36 30.783.225.733 40,52

13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 63.558.880.000 24 18.508.282.516 29,12

14 Penyelenggara Akademi Metrologi 6.500.000.000 24 3.609.414.185 55,53

15 Penguatan Lembaga Perlindungan

Konsumen Nasional 20.000.000.000 33 7.235.563.839 36,18

16 Pelayanan Advokasi Perdagangan

Internasional 14.200.000.000 24 4.506.933.893 31,74

17 Pengembangan Sistem Informasi

Perdagangan 67.804.909.000 17 17.319.980.631 25,24

18 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional dan Teknis Penguji Mutu

Barang

6.600.000.000 24 2.440.690.695 36,98

19 Penyelenggara Pusat Promosi Perdagangan

(ITPC) 182.680.340.000 34 64.593.068.450 35,36

20 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasaran 87.456.466.000 15 1.550.223.565 1,77

JUMLAH 850.744.901.000 28 289.132.657.264 33,99

Sumber: emon.kemendag.go.id

45

BAB III PENUTUP

Secara umum pencapaian kinerja Sekreteriat Jenderal Kementerian Perdagangan

telah berjalan pada jalur yang semestinya. Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2019

seluruh target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal (Perkin

Setjen) dapat terpenuhi.

Namun demikian, masih dapat ditemui beberapa kendala teknis yang dihadapi

Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan program dan kegiatan-nya selama triwulan II -

2019, yaitu: (1) kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan institusi

pemerintah terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target Perkin Setjen; (2)

keterbatasan Sumber Daya Manusia, khususnya pada Jabatan Fungsional Tertentu,

seperti Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Perancang Peraturan

Perundang-undangan; (3) pemanfaatan aplikasi dalam membantu pelaksanaan

kegiatan di lingkungan Kementeridan Perdagangan dirasa belum optimal; dan (4)

pemahaman para pegawai terhadap implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kementerian Perdagangan masih perlu ditingkatkan lagi.

Menindaklanjuti kendala-kendala yang ditemui di atas, maka dibutuhkan

koordinasi/kerjasama secara kontinyu dan komprehensif antar unit organisasi di

lingkungan Kementerian Perdagangan dan antar instansi pemerintah lainnya untuk

mewujudkan capaian kinerja yang optimal. Selain itu, perlu penguatan komitmen dari

seluruh pimpinan unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil evaluasi SAKIP dan RB di Kementerian

Perdagangan.

Akhir kata, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Triwulan II 2019 sebagai salah satu instrumen monev dan pelaporan kinerja dapat

dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan kinerja pada periode-periode

mendatang.

47

LAMPIRAN

49

Lampiran I: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019

Lampiran II: Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal Triwulan II - 2019

57

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET 2019

KINERJA TRIWULAN II/2019

PREDIKSI CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik

Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan

Secara Elektronik ≥ 6% 50 5% 83,33

Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-

undangan 95% 40 65,33 68,77

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Informasi Publik 80 100 76,20 95,25

Persentase Sengketa Perdagangan Internasional

yang diselesaikan 90% 50 9,4 10,44

2 Meningkatnya Transparansi,

Akuntabilitas dan Integritas ASN


Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan Skor 75 - - -

Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan WTP WTP WTP 100

Penilaian Kemen PAN-RB atas Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)


Skor 75 100 - -

Penilaian atas evaluasi Pelaksanaan RKA

Kementerian Perdagangan 86% 100 - -

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET 2018



REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan dan Non Aparatur di Bidang Perdagangan

Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan

Prasarana di lingkungan Kementerian

Perdagangan

Skor 78 - - -

Persentase Database Master Asset pada Sistem

Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 75% 20 76,13% 101,5

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)



REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 28.783.142.000 52 11.009.391.127 38,25

2 Pengmbangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 16.700.000.000 24 5.898.681.353 35,32

3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 95.500.000.000 40 46.695.466.988 48,90

4 Pembinaan Adminitrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas

Kementerian Perdagangan 64.000.000.000 27 26.384.309.213 41,23

5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang

Perdagangan 9.700.000.000 24 3.404.521.006 35,10

6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000.000 29 16.396.279.974 45,55

7 Pengelolaan Pendidikan / Pelatihan Fungsional dan Teknis

Kemetrologian 31.800.000.000 31 12.526.581.936 39,39

8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 20.000.000.000 24 7.693.346.061 38,47

59

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)



REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor 6.000.000.000 24 3.086.099.786 51,43

10 Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 9.000.000.000 29 2.693.482.410 29,93

11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan

(Safeguards) 8.500.000.000 29 2.797.113.903 32,91

12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di

Taiwan 75.961.164.000 36 30.783.225.733 40,52

13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 63.558.880.000 24 18.508.282.516 29,12

14 Penyelenggara Akademi Metrologi 6.500.000.000 24 3.609.414.185 55,53

15 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 20.000.000.000 33 7.235.563.839 36,18

16 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional 14.200.000.000 24 4.506.933.893 31,74

17 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan 67.904.909.000 17 17.319.980.631 25,24

18 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan

Teknis Penguji Mutu Barang 6.600.000.000 24 2.440.690.695 36,98

19 Penyelenggara Pusat Promosi Perdagangan (ITPC) 182.680.340.000 34 64.593.068.450 35,36

20 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 87.456.466.000 15 1.550.223.565 1,77

Jumlah 850.744.901.000 28 289.132.657.264 33,99

Lampiran III: Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal Triwulan II - 2019

63

1. BIRO PERENCANAAN

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Perencanaan

Tahun Anggaran : Triwulan II - 2019

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi

Capaian (%)

Realisasi

(s.d. Tw II)

Capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya efektivitas

Perencanaan, Penganggaran,

Koordinasi, dan Kerjasama


Penilaian evaluasi Pelaksanaan RKA

Kementerian Perdagangan Skor 85 100 - -

Penilaian MenPAN atas hasil evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Skor 75 100 - -

Persentase Kerjasama yang Dimanfaatkan

oleh Unit Terkait 100% - 50 50

Persentase Dokumen Koordinasi Antar

Lembaga Negara dan Pemerintah yang

Dimanfaatkan oleh Pimpinan Kementerian

Perdagangan

100% - 50 50

Terwujudnya Dukungan Layanan

Teknis dan Adminitrasi Biro

Perencanaan yang Berkualitas

Jumlah Pejabat Fungsional Perencana

yang Terpenuhi Angka Kreditnya sesuai

dengan Kebutuhan

48 Orang 45 - -

Nilai Wilayah Tertib Administrasi Skor > 70-80

(Baik) - - -

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran

Kinerja Keuangan (%)

Rencana Tw

II

Realisasi Tw

II Rencana Tw II

Realisasi Tw

II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 Layanan 50 100 845.100.000 50 13,43

Layanan Perencanaan 1 Layanan 50 48,00 18.225.832.000 50 42,23

Layanan Pemantauan dan

Evaluasi 1 Layanan 50 50,00 4.757.668.000 50 29,56

Layanan Dukungan

Manajemen Satker 1 Layanan 50 48,00 696.464.000 50 48,00

Layanan Perkantoran 12 Layanan 50 48,00 4.258.078.000 50 37,47

65

2. BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Organisasi dan Kepegawaian

Tahun Anggaran : 2019


Capaian (%)

Realisasi

(s.d Tw II)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Kompetensi dan

Kinerja Pegawai Kemendag yang

Profesional dan Memiliki Integritas

Jumlah SOP Makro yang disusun dan

disempurnakan sesuai tugas dan fungsi 4 Dokumen - 100 100

Nilai WTA 78 Nilai 56 - -

Persentase Kepuasan Pegawai

terhadap Pelayanan Kepegawaian 87% 50 87 % 100

Persentase kesesuaian penempatan

pegawai dengan persyaratan jabatan 92% 50 100% 108,69

Persentase PNS Kementerian

Perdagangan yang memiliki kategori

“Baik”

93% 50 100% 107,52

Skor Capaian area perubahan,

penataan dan penguatan organisasi 5 Nilai 50 5 Nilai -

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Manajemen Organisasi 4 Dokumen 2 Dokumen 50

Dokumen 879.408.000 483.465.513 54.98

Layanan Perkantoran 78 Nilai 6 Bulan

50

4.381.758.000 1.990.037.407 45.52

Layanan Manajemen SDM 87 Persen 87 Persen 100 7.813.242.000 2.229.500.445 28.53

Layanan Manajemen SDM 92 Persen 100 Persen 100 150.000.000 145.999.140 97.33

Layanan Manajemen SDM 93 Persen 100 Persen 100 3.155.000.000 1.069.090.525 33.89

Layanan Reformasi Birokrasi 12 Bulan 5 Nilai 100 320.592.000 192.098.525 59.92

67

3. BIRO KEUANGAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Keuangan



Capaian (%)

Realisasi (s.d

Tw II)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya tertib adminitrasi keuangan

dan barang milik Negara (BMN)

Kementerian Perdagangan uang

transparan dan akutabel

Persentase Kepatuhan unit kerja

terhadap penyusunan laporan

keuangan

90 Persen 40 - -

Persentase pengelola keuangan

yang bebas dari temuan material 100 Persen 40 94,74 94.74

Persentase penyerapan anggaran

Kementerian Perdagangan 90 Persen 40 36,04

40.04

Persentase penyelesaian

pengelolaan BMN Kementerian

Perdagangan

90 Persen 40 12,82 14.24

Penyelenggaraan tertib adminitrasi unit

kerja

Nilai WTA 72 Nilai 40 - -

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan 40 50,74 3.852.758.000 40 50,74

Layanan Manajemen BMN 1 Layanan 40 36,23 1.110.390.000 40 36,23

Layanan Sarana dan Prasarana

Internal

1 Layanan 40 53,24 277.000.000 40 53,24

Layanan Dukungan Manajemen

Satker

1 Layanan 40 27,47 1.156.502.000 40 27,47

Layanan Perkantoran 12 Bulan 40 49,93 88.717.157.000 40 49,93

69

4. BIRO UMUM


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Umum



Capaian (%)

Realisasi

(s.d Tw II)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan

Ketatausahaan dan

Kerumahtanggaan

Indeks Kepuasan terhadap ketersediaan

sarana dan prasarana di lingkungan

Kemendag

Skor 78 - - -

Persentase standar efisensi hasil

pengadaan barang/jasa pemerintah 6% 50 - -

Efektifitas Layanan dan Dukungan

dalam Pengelolaan Saran dan

Prasarana

Persentase database master asset pada

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

(SIMAN)

75% 20 76,13% 101,5

Jumlah penambahan luas lahan tanah

yang tersedia untuk mendukung kegiatan

operasional perkantoran Kemendag

Kemendag (m2)

649,35 M2 100 - -

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Umum 1 Layanan 45 0 116.449.939.000 45 26,98

Layanan Umum 1 Layanan 45 100 1.632.452.000 45 31,82

Layanan Manajemen BMN 1 Layanan 70 25 1.318.550.000 70 24,10

Layanan Saranan dan Prasarana 1 Layanan 100 0 25.000.000.000 100 -

5. BIRO HUKUM FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Hukum



Capaian (%)

Realisasi

(s.d Tw II)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya efektifitas

penyusunan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan

bidang perdagangan

Persentase peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan

95% 40 65.33 68.77

Jumlah jabatan fungsional perancang

peraturan perundang-undangan yang

tepenuhi angka kreditnya

2 Orang - - -

Pemberian pelayanan dan bantuan

hokum, pengelolaan dokumentasi

dan informasi hukum

Persentase pelayanan dan bantuan

hokum yang ditangani

100 persen 40 40 40

Rata-rata waktu penyelesaian legal

opinion

20 Hari 100 100 100

Terlaknsanaya penyelenggaraan

tertib adminitrasi unit kerja

Nilai predikat WTA 75 Nilai - - -

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Hukum 1 Layanan 50 50 8.254.696.000 24,19 35.45

Layanan Perkantoran 12 Bulan 50 50 1.445.304.000 24,19 41.61

71

6. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Humas


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

Prediksi

Capaian (%)

Realisasi

(s.d Tw II) % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Persepsi Positif

Kementerian Perdagangan di Mata

Publik

Persentase kepuasan pengguna Layanan

Informasi Publik Kementeria Perdagangan

80 Persen - 76.20 95.25

Persentase Opini positif pemberitaan

Kementerian Perdagangan di Media

70 Persen 100 99 100

Persentase SDM jabatan fungsional

Pustakawan dan Pranata Humah yang

terpenuhi angka kreditnya sesuai dengan

kebutuhan

70 Persen - 25 100

Penyelenggaraan tertib adminitrasi

unit kerja

Nilai WTA 70 Nilai - - -

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Hubungan Masyarakat

dan Komunikasi

2 Laporan 50 100 14.315.464.000 50 43.47

Layanan Sarana dan Prasaran 1 Layanan 50 100 1.053.000.000 50 13.44

Layanan Dukungan Manajemen

Satker

1 Layanan 50 100 874.953.000 50 13.50

Layanan Perkantoran 12 Bulan 50 100 3.756.583.000 50 42.16

7. BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Advokasi Perdagangan



Capaian (%) Realisasi (s.d. Tw II)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningatnya layanan advokasi perdagangan internasionalyang sesuai dengan kaidah-kaidah hokum nasional dan internasional

Persentase opini hukum/analisa hukum/dokumen hokum lainnya yang dimanfaatkan oleh stakeholder

90% 45 50 55

Terselesaikannya penanganan sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara mitra dagang

Persentase penanganan sengketa perdagangan Internasional

90% 45 9,4 10,44

Terwujudnya pelayanan advokasi hokum yang bermanfaat bagi stakeholder

Persentase kepuasan stakeholder atas layanan advokasi perdagangan internasional

90% - - -

Penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja

Nilai WTA

Nilai 70

- - -

73

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Advokasi dalam rangka

negosiasi perjanjian perdagangan

Internasional 7 Laporan

45

50 3.960.782.000 45 49,67 Layanan advokasi dalam rangka

implementasi dan dokumentasi

hukum perdagangan internasional

Layanan advokasi dalam rangka

penanganan sengketa

perdagangan internasional

3 Laporan 45 15 6.122.032.000 45 14,77

Layanan pemutakhiran basis data

terkait perjanjian perdagangan

internasional

1 Laporan 45 30 1.555.624.000 45 28,49

Layanan Internal (Overhead) 1 Laporan 45 55 2.561.562.000 45 54,20

Layanan Perkantoran

8. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan



Capaian (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya SDM sektor

Perdagangan yang kompeten

Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) 70 Nilai - - -

Persentase keberhasilan SDM sektor

perdagangan terhadap pelaksanaan diklat

perdagangan

81 Persen 33 % (423

Peserta)

48,71 % (624

Peserta) 147,60 %

Persentase SDM sektor perdagangan yang

terpenuhi standar kompetensinya sesuai

ketentuan yang telah ditetapkan 83 Persen - - -

75

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana

s.d Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana

s.d Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Nilai Wilayah Tertib Adminitrasi (WTA)

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal Pusdiklat

Perdagangan

1 Layanan 100 100 1.354.640.000 45 50,32

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal Balai Diklat

PMB

1 Layanan 100 100 510.000.000 45 44,96

Layanan Dukungan

Manajemen Satker Pusdiklat

Perdagangan

1 Layanan 100 100 2.741.016.000 45 31,75

Layana Dukungan

Manajemen Satker Balai

Diklat Penguji Mutu Barang

1 Layanan 100 100 1.202.013.000 45 32,48

Layanan Perkantoran

Pusdiklat Perdagangan 1 Layanan 100 100 20.278.919.000 45 51,03

Layanan Perkantoran Balai

Diklat PMB 1 Laynan 100 100 554.297.000 45 43,39

Persentase Keberhasilan SDM Sektor Perdagangan terhadap Pelaksanaan Diklat Perdagangan

Pelaksanaan Diklat Aparatur 457 Peserta 37,20 37,20 6.502.400.000 45 27,64

Pelaksanaan Diklat Non

Aparatur 720 Peserta 54,17 54,17 3.166.150.000 45 42,40

Pelaksanaan Diklat Penguji

Mutu Barang 405 Peserta 36,54 36,54 2.332.313.000 45 40,29

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana

s.d Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana

s.d Tw II

Realisasi s.d

Tw II

Persentase SDM Sektor Perdagangan yang terpenuhi Standar Kompetensinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

Tindaklanjut dan

Pendampingan Pasca

Pelatihan Aparatur

1 Kegiatan - - 225.066.000 - -

Tindaklanjut dan

Pendampingan Pasca

Pelatihan Aparatur

1 Kegiatan - - 86.467.000 - -

Monitoring dan Evaluasi

Pelatihan Penguji Mutu

Barang

1 Kegaitan - - - - -

77

9. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian



Capaian (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya kuantitas dan

kualitas pengembangan Sumber

Daya di Bidang Kemetrologian

Prosentase hasil pengembangan teknologi

di bidang kemetrologian yang

dimanfaatkan atau diterapkan

75 Persen

- - -

Prosentase kerjasama kemetrologian yang

ditindaklanjuti

70 Persen - - -

Prosentase SDM Kemetrologian yang

meningkat kompetensinya

80 Persen 25 100 125

Prosentase Mahasiswa yang Lulus Tepat

Waktu

55 Persen - - -

Pengelolaan tata usaha dan rumah

tangga yang efektif

Nilai Predikat WTA 70 Nilai - - -

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Capaian s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Pengembangan

Teknologi Kemetrologian 4 Laporan - - 561.593.000 30 38,22

Layanan Kerjasama Sumber Daya

Kemetrologian 12 Laporan 25 8,33 1.182.874.000 30 25,58

Layanan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kemetrologian 1010 Orang 25 40,20 8.971.722.000 30 27,28

Layanan Pendidikan Vokasi

Kemetrologian 200 Orang 25 74,00 6.476.120.000 30 55,73

Layanan Internal Layanan

Internal 25 10,00 20.896.354.000 30 45,78

79

10. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia



Capaian (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya kualitas

penyelidikan tindakan

pengamanan perdagangan

(Safeguard) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Jumlah penanganan penyelidikan tindakan

pengamanan perdagangan (Safeguard)

5

Penanganan 50 3 60

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Penanganan penyelidikan

tindakan pengamanan

perdagangan (Safeguard)

5

penanganan 50 22,16

4.484.222.000

50 37,03

Layanan perkantoran 12 bulan 50 53,64 4.015.778.000 50 37,03

11. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Data dan Informasi


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

Prediksi

Capaian (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Mewujudkan SDM TIK yang

berkinerja

Jumlah Pranata Komputer dan Statistisi

Kementerian Perdagangan yang memiliki

angka kredit sesuai ketentuan

38 persen 40 40 40

Penyelenggaraan tertib adminitrasi

unit kerja Nilai Predikat WTA 85 Nilai 40 50 58,82

Terwujudnya pelayanan TIK dan

data yang berkualitas

Persentase kepuasan stakeholder

terhadap pelayanan TIK dan data 85 persen 40 50 58,82

Terwujudnya tata kelola TIK yanh

handal dan terpadu

Jumlah kebijakan dan perencanaan di

bidang TIK yang diimplementasikan di

lingkungan Kementerian Perdagangan

2 Peraturan 40 40 40

Jumlah sistem TIK di Lingkungan

Kementerian Perdagangan yang

terintegrasi

10 aplikasi 40 80 80

81

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana s.d

Tw II

Realisasi

s.d Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan SDM TIK dan statistisi 38 persen 40 40 164.204.000 60 16,44

Layanan Internal, Layanan Sarana

dan Prasarana Internal, Layanan

LPSE

85 Nilai 40 50 3.788.429.000 60 37,91

Layanan Data dan Informasi 85 Persen 40 50 3.279.703.000 60 41,34

Layanan TIK 2 Peraturan 40 40 10.352.446.000 60 52,37

Layanan TIK 10 Applikasi 40 80 50.745.914.000 60 11,77

12. PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Penanganan Isu Strategis


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)

Realisasi (s.d Tw I)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

Jumlah rekomendasi penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

12 Dokumen 25 4 Dokumen 25

Mewujudkan efektifitas penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

Persentase rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder

70 Persen - - -

Output Target Kinerja Fisik (%)

Anggaran Kinerja Keuangan (%)

Rencana s.d Tw II

Realisasi s.d Tw II

Rencana s.d Tw II

Realisasi s.d Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Rekomendasi Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak terhadap Perdagangan

12 Rekomendasi

25 25 2.882.877.000 20 22,44

Laporan Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak terhadap Perdagangan

12 Laporan - - 1.776.783.000 10 10,31

Layanan Perkantoran 1 Layanan 25 25 1.340.340.000 20 22,60

83

13. BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional



Realisasi (s.d Tw II)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tersusunnya Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Upaya Mengembangkan Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Jumlah Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah

20 Rekomendasi

50 1 5

Mendorong Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen yang Unggul di Bidang Perlindungan Konsumen

Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang Diberdayakan

40 Lembaga - 9 11,25



Rencana s.d Tw II

Realisasi s.d Tw II

Rencana s.d Tw II

Realisasi s.d Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah

20 Rekomendasi

50 5 5.096.608.000 50 22,23

Lembaga Perlindungan Konsumen yang Diberdayakan

80 Lembaga - 11,25 1.525.660.000 - 43,10

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 41,7 100 463.090.000 41,7 38,49

Layanan Perkantoran 1 Layanan 50 49,8 3.082.145.000 50 45,03

14. KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Anti Dumping Indonesia



Realisasi (s.d Tw I)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Melakukan penanganan Anti Dumping/Tindakan Sesuai dengan Ketentuan Anti Dumping/Tindakan Imbalan yang berlaku

Penanganan Penyelidikan Anti Dumping/TIndakan Imbalan

8 Kasus 25 2 25



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Penanganan Anti Dumping dan TIndakan Imbalan

8 Kasus 2 25 4.237.178.000 10 6.79

Layanan Perkantoran 12 Bulan 25 20 4.762.822.000 10 15.6

laporan triwulan ii 2019 kementerian perdagangan · 2019. 9. 9. · manajemen aset negara (siman)...

Documents