laporan triwulan i sekretariat jenderal tahun 2021
TRANSCRIPT
LAPORAN TRIWULAN I
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2021
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI TAHUN 2021
i
KATA PENGANTAR
Laporan Triwulanan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistematika penyusunan
laporan triwulanan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian
Perdagangan. Pada dasarnya, laporan triwulanan memuat hasil capaian kinerja pada
tahun anggaran berjalan pada triwulan I, II dan III. Selanjutnya, Laporan Triwulan IV
akan disusun sebagai LAPKIN (Laporan Kinerja).
Sebagai salah satu dokumen SAKIP, Laporan Sekretariat Jenderal Triwulan I tahun
2021 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas/pertanggungjawaban atas kinerja
hasil (outcome) dan keluaran (output) terhadap penggunaan anggaran Sekretariat
Jenderal selama periode Januari-Maret 2021.
Laporan Triwulanan merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan
program/kegiatan berlangsung sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi
Sekretariat Jenderal untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan
sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Renstra, Renja
dan Perjanjian Kinerja). Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini
kiranya dapat memberi manfaat dalam mengantisipasi dinamika sektor perdagangan,
baik domestik dan global, sehingga sasaran strategis Kementerian Perdagangan tetap
dapat terpenuhi. Pada akhirnya dapat terwujud tata kelola perdagangan yang mampu
menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.
Jakarta, April 2021
Sekretaris Jenderal
SUHANTO
ii
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Triwulan I Tahun 2021 Sekretariat Jenderal merupakan sarana
pemantauan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal Tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan pertama. Pada Triwulan I Tahun
2021, secara keseluruhan terdapat 7 indikator kinerja pada 3 sasaran strategis dari 1
(satu) program Sekretariat Jenderal (lihat tabel 1). Dari keseluruhan indikator kinerja
tersebut, sebanyak 1 IK dapat mencapai atau melampaui target yang ditetapkan pada
Tahun 2021, dan 6 IK lainnya belum dapat diukur capaian kinerjanya. Untuk mencapai
target indikator tersebut, kendala dan permasalahan perlu diselesaikan dan diatur
sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja bersangkutan agar di akhir
tahun anggaran dapat sesuai target.
Tabel 1 Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal
Triwulan I Tahun 2021
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
s.d. Tw. I
Prediksi
Capaian
Tw. I (%)
%
Capaian
Meningkatnya Birokrasi
Kemendag yang Akuntabel,
Transparan,, dan
Berintegritas
Indeks Reformasi
Birokrasi Nilai 78 - 25 -
Nilai Hasil Evaluasi
SAKIP
Predikat BB
- 40 -
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Kemendag
Opini WTP
- 25 -
Meningkatnya Kapabilotas
Kinerja Organisasi
Kemendag yang Inovatif
dan Responsif
Nilai Capaian Kinerja
Organisasi Nilai 90 - 10 -
Tingkat Kematangan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Predikat Baik
100 50 100
Meningkatnya Kepuasan
dan Kepercayaan
Stakeholders
Hasil Monev
Keterbukaan
Informasi Publik
Predikat Menuju
Informatif
- 25 -
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Publik
Kategori Baik
- 25 -
iv
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................. 1
1.1 LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1
1.2 TUJUAN .................................................................................................................................. 2
1.3 PERAN STRATEGIS ORGANISASI..................................................................................... 2
1.4 ISU TERKINI ......................................................................................................................... 3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 7
2.1 CAPAIAN KINERJA ............................................................................................................. 7
Sasaran Strategis 1: "Meningkatnya Birokrasi Kemendag yang Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas " .................................................................................. 7
Sasaran Strategis 2: " Meningkatnya Kapabilitas Kinerja Organisasi Kemendag yang Inovatif dan Responsif ".................................................................................... 15
Sasaran Strategis 3: " Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholders" 21
2.2 REALISASI ANGGARAN ...................................................................................................27
BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 29
LAMPIRAN ................................................................................................................................... 31
Lampiran I: Lembar Perjanjian Kinerja ..............................................................................33
Lampiran II: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal ............37
Lampiran III: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal ....................................................................................................................41
vi
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2021 ................................................................................................................................iii
Tabel 2 Bobot Penilaian IKPA ............................................................................................................ 15
Tabel 3 Capaian IKPA Kementerian Perdagangan ..................................................................... 16
Tabel 4 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Triwulan I Tahun 2021 .............................................................................................................................. 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2016-2020 ............................................................................................................... 9
Gambar 2 Indikator Pelaksanaan Anggaran Tingkat K/L ..................................................... 16
Gambar 3 Nilai Indeks SPBE Kementerian Perdagangan Tahun 2019 ............................ 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
viii
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian
Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada bulan
April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi
Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan
telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian
Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian
Perdagangan (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012).
Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794 Tahun 2015 ini telah diterapkan
secara tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon 1 dan Eselon II, serta unit kerja mandiri
di lingkungan Kementerian Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan.
Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat
kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan
dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen
perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran
kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian reward and punishment,
melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang
bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang
realisasi indikator kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera
ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan
penyusunan Laporan Kinerja.
Sekretariat Jenderal merupakan Unsur Pembantu Pemimpin (Menteri) dalam
organisasi kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
2
unsur organisasi di lingkungan Kementerian (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara).
1.2 TUJUAN
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi
Atas Implementasi SAKIP, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015
mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan,
termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis,
dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 13.2/IJ-
DAG/KEP/08/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP
di lingkungan Kementerian Perdagangan. Selain itu tujuan dari Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal adalah menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun
berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja
merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Pelaporan
kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan tingkat di Kementerian,
Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian
Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
1.3 PERAN STRATEGIS ORGANISASI
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran Sekretariat Jenderal adalah melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi kementerian.
Berdasarkan tugas ini, Sekretariat Jenderal memerlukan optimalisasi dukungan
kelembagaan maupun sumber daya serta sarana yang memadai, serta terorganisir
didalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal.
Pada bulan Februari 2016, Kementerian Perdagangan telah melakukan
penyempurnaan struktur organisasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Struktur organisasi
Kementerian Perdagangan telah dirancang untuk mengantisipasi dinamika
perekonomian nasional dan internasional yang sedemikian cepat, serta mendukung
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal
mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:
3
a) Biro Perencanaan;
b) Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c) Biro Hukum;
d) Biro Keuangan;
e) Biro Umum;
f) Biro Hubungan Masyarakat; dan
g) Biro Advokasi Perdagangan;
Selain itu, Sekretariat Jenderal juga dibantu oleh 4 (empat) unsur penunjang
pelaksaanaan tugas kementerian dan 3 (tiga) unsur penunjang yang di luar struktur
organisasi Sekretariat Jenderal, namun penganggarannya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretariat Jenderal yaitu:
h) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan;
i) Pusat Penanganan Isu Strategis;
j) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
k) Pusat Data dan Sistem Informasi;
l) Badan Perlidungan Konsumen Nasional;
m) Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan
n) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).
1.4 ISU TERKINI
Kementerian Perdagangan mendukung penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang
bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang bertujuan untuk mengubah
kewenangan mengatasi konflik peraturan perundang-undangan, menyeragamkan
kebjakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim
investasi, serta mempermudah pengurusan perizinan. Dukungan ini dilakukan melalui
penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang meliputi klaster
Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan Klaster Pengenaan Sanksi dari total 11
klaster pada Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan
berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan
UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah, serta kawasan
ekonomi. Sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja, Kementerian Perdagangan
menyiapkan 2 Rancangan Peraturan Pemerintah, yaitu:
a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan;
4
b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Tata Cara Pengawasan (BAB Perdagangan).
Perkembangan Amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kepada
Kementerian Perdagangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan 2 (dua)
Peraturan Pemerintah terkait substansi perdagangan, yaitu:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021); dan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (PP 29 Tahun 2021).
Sebagai tambahan, terdapat amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus kepada Menteri Perdagangan
untuk mengatur Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai tindak lanjut amanat tersebut,
Kementerian Perdagangan telah menyusun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15
Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga
Impor di Kawasan Ekonomi Khusus.
Sebagai pelaksanaan kedua PP tersebut, Kementerian Perdagangan telah menyusun 11
(sebelas) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yaitu 1 (satu) Permendag
pelaksanaan PP 5 Tahun 2021 dan 10 (sepuluh) Permendag pelaksanaan PP 29 Tahun
2021, terdiri atas:
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan
Importir yang Bereputasi Baik;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang
Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
4. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tentang Pedoman Pengembangan,
Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen;
5
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan
Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;
dan
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
Melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 250/M-DAG/SD/3/2021 dan surat Nomor
299/M-DAG/SD/2/2021, Kementerian Perdagangan telah meminta permohonan
persetujuan tertulis atas Permendag sebagai amanat PP 5 Tahun 2021, PP 29 Tahun
2021, dan PP 40 Tahun 2021 dan telah disetujui oleh Presiden melalui Surat Sekretaris
Kabinet Nomor B.109/Seskab/Ekon/04/2021. Pada tanggal 31 Maret 2021
Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan surat selesai harmonisasi R-
Permendag nomor PPE.PP.01.03-524 dan PPE.PP.01.03-541. 12 (dua belas)
Permendag telah ditandatangani dan sedang dalam proses Pengundangan oleh
Kementerian Hukum dan HAM.
6
7
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA
2.1 CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal triwulan I Tahun 2021
dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing
indikator kinerja sasaran selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut
akan diperoleh persentase pencapaian terget.
Sasaran Strategis 1: "Meningkatnya Birokrasi Kemendag yang Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas "
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
s.d Tw. I
Prediksi
Capaian
Tw. I (%)
%
1 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 78 - 25 -
2 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Predikat BB - 40 -
3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kemendag Opini WTP - 25 -
IK-1: Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara
bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola
pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat
dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan
dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Proses tindak lanjut implementasi Reformasi
Birokrasi selanjutnya, Kementerian Perdagangan berupaya keras guna mewujudkan
pelayanan prima melalui perbaikan kinerja dan pelayanan kepada publik dalam bidang
Perdagangan. Kementerian Perdagangan sebagai pelayan masyarakat harus mampu
melakukan perubahan yang signifikan pada elemen-elemen birokrasi antara lain
kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur,
pengawasan, dan pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan yang telah berjalan dengan baik dan
mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan, tentunya harus menjadi
inspirasi bagi seluruh pegawai Kementerian Perdagangan untuk terus bekerja secara
maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia,
dengan berlandaskan pada nilai profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparan,
integritas dan pelayanan.
Kementerian Perdagangan telah Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi melalui
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1003 Tahun 2020 tentang Road Map
8
Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangaan Republik Indonesia Tahun 2020-
2024 yang akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan. Road Map ini disusun
dengan mempertimbangkan hasil reformasi tahun-tahun sebelumnya, ekspektasi para
pemangku kepentingan, risiko utama organisasi, serta perubahan lingkungan strategis
guna mengoptimalkan pencapaian tujuan Kementerian Perdagangan.
Road Map yang merupakan “living document” ini akan menjadi acuan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Secara
umum Road Map Kementerian Perdagangan ini dikelompokan menjadi 8 Program
yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan
dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dengan telah tersusunnya dokumen Road Map untuk lima tahun ke depan ini
menunjukan tingginya komitmen pimpinan Kementerian Perdagangan dalam
mengemban amanah rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana yang dicita-citakannya.
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan untuk Triwulan I
Tahun 2021 yang telah dilaksanakan meliputi:
1. Monitoring dan Evaluasi rencana aksi Agen Perubahan Tahun 2021
2. Usulan Inovasi untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
Keberhasilan yang telah diraih dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Kemeneterian Perdagangan menjadi katalis dan pendorong, penyemangat bagi seluruh
unit kerja Kementerian Perdagangan untuk berlomba-lomba menghadirkan pelayanan
terbaik bagi masyarakat. Keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di tahun 2021 memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Perdagangan.
Diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan untuk Tahun
2021 dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Untuk itu, diharapkan
sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja di Kementerian Perdagangan
yang telah terjalin baik, dapat terus terjaga dan semakin meningkat.
IK-2: Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun
2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP untuk menilai
tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap
penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi
kepada hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran perbaikan.
9
Terdapat 4 komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP dengan bobot yag berbeda,
yaitu:
1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%);
2. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%);
3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%);
4. Evaluasi Internal (Bobot 10%);
5. Capaian Kinerja (Bobot 20%).
Meski di masa pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan perkantoran, kegiatan
evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan masih tetap dijalankan dengan metode
virtual. Pada tahun 2020, periode pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator
Kementerian PAN dan RB dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal
12 Oktober 2020. Hingga saat laporan ini disusun nilai akhir evaluasi SAKIP Kemendag
belum ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, namun berdasarkan hasil sementara
Kementerian Perdagangan diprediksi memperoleh nilai 73,50 atau predikat BB.
Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya ini merupakan penurunan, meskipun
hanya kurang dari 1 poin (menurun 0,84 nilai). Nilai 73,50 masih dikategorikan
Predikat BB, sehingga jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Setjen Tahun
2020, yaitu Predikat A dengan nilai minimal 80, maka persentase capaian kinerja Nilai
Evaluasi SAKIP Kemendag adalah 91,88%. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP tersebut juga
masih bersifat sementara dikarenakan baru disampaikan oleh Tim Evaluator
Kementerian PAN-RB secara lisan pada sela-sela pertemuan rapat koordinasi.
Sehingga, Sekretariat Jenderal masih berkesempatan untuk melakukan upaya-upaya
perbaikan untuk meningkatkan nilai akhir hasil Evalausi SAKIP Kementerian
Perdagangan.
Meskipun nilai sementara Evaluasi SAKIP Kemendag Tahun 2020 mengalami sedikit
penurunan, secara umum hasil Evaluasi SAKIP Kemendag dari tahun ke tahun
cenderung stabil. Rincian perkembangan nilai SAKIP Kemendag selama 5 tahun
terakhir adalah sebagai berikut:
Gambar 1 Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan
Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB
73,38
73,04
74,04
74,34
73,5
2016 2017 2018 2019 2020*
10
Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian
Perdagangan, pada tahun 2020 Sekretariat Jenderal telah melaksanakan rangkaian
kegiatan pendukung, diantaranya adalah:
1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 (pada tingkat Kementerian, Eselon I, dan
Eselon II).
2. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada tingkat Kementerian dan
seluruh unit Eselon I.
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (pada tingkat Kementerian, Eselon I,
dan Eselon II).
4. Penyusunan Laporan Triwulanan Tahun 2020 dan Pengukuran Pencapaian
Kinerja pada tingkat Kementerian dan Eselon I.
5. Pemantauan Kinerja Secara Elektronik, baik melalui aplikasi E-Monitoring Online
Kemendag maupun website SMART Kemenkeu.
6. Evaluasi SAKIP Internal yang dilakukan APIP Kementerian Perdagangan.
7. Pada TA 2020, Pemerintah melakukan pemotongan anggaran K/L dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya
kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan refocusing dan
realokasi anggaran di Kementerian Perdagangan dengan meningkatkan efisiensi
anggaran dan efektivitas program/kegiatan, sehingga target indikator kinerja
tetap dapat terpenuhi.
Berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator Kementerian PAN-RB masih ditemukan
sejumlah catatan atas pelaksanaan SAKIP di Kementerian Perdagangan yang
menyebabkan target kinerja tahun 2020 untuk sementara ini belum tercapai,
diantaranya adalah:
1. Penggambaran kinerja dan indikator kinerja pada tingkat unit kerja yang
ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup.
2. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya menjanjikan kinerja atau kondisi terukur
yang seharusnya terjadi pada satu periode. Hal ini dikarenakan sebagian unit kerja
belum menyajikan target kinerja pada periode tertentu.
3. Penjenjangan kinerja antar level jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan
levelnya, sehingga belum tampak hubungan kausalitas antar level jabatan untuk
mencapai kinerja utama instansi.
4. Aplikasi monitoring dan evaluasi yang ada di Kemendag sudah berjalan, namun
monev yang dilakukan lebih banyak terkait dengan realisasi penganggaran belum
sepenuhnya memberikan informasi sejauh mana progress kinerja yang ada di unit
teknis.
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal belum
mampu mendorong adanya perbaikan penerapan kinerja di unit kerja.
11
6. Evaluasi progam yang dilakukan sebatas menilai capaian pelaksanaan dan
penyerapan anggaran belum berprinsip pada efektivitas dan efisiensi dari
program yang dimiliki.
Menindaklanjuti hasil temuan sementara Tim Evaluator Kementerian PAN-RB,
Sekretariat Jenderal telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan seluruh Unit
Eselon I untuk memperbaiki dokumen-dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian
Perdagangan, diantaranya adalah:
1. Seluruh IK (indikator kinerja) pada dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, Formulir
IKU, dan Perjanjian Kinerja) sudah diperbaiki dan diselaraskan dengan mengacu
pada hasil evaluasi SAKIP dan prinsip-prinsip dalam RSPP (Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran).
2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 di lingkungan Kementerian Perdagangan
sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP pada bulan Oktober 2020. Hal ini
mengakibatkan perubahan (revisi) Perjanjian Kinerja pada tahun 2020 telah
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu periode tahun anggaran. Dimana
sebelumya revisi juga dilakukan pada bulan Juni 2020 untuk mengadopsi target-
target kinerja pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-
2024 dan mengantisipasi realokasi/refocussing anggaran sebagai dampak
penanganan COVID-19.
3. Seluruh Unit Eselon I Kemendag menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Tingkat Unit Eselon I.
4. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Tahun 2020 di
lingkungan Kementerian Perdagangan (tingkat K/L, Unit Eselon I dan II) dengan
memperhatikan performance cascade untuk setiap tingkatan unit kerja.
5. Menyusun Rencana Aksi dalam rangka Revisi Permendag Nomor 46 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 terutama
berkaitan dengan indicator kinerja dan kesesuaian target-target kinerja dengan
perkembangan/kondisi terkini.
6. Menyusun Rencana Aksi dalam rangka Revisi Kepmendag Nomor 794 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Kementerian
Perdagangan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan terkini terkait SAKIP.
7. Menyusun Rencana Aksi dalam rangka penyempurnaan aplikasi monitoring dan
evaluasi kinerja. Rencana pengembangan aplikasi e-Monitoring Kemendag ke
depan akan lebih difokuskan pada pemantauan dan pengukuran kinerja sesuai
dengan target di dokumen SAKIP. Sedangkan monev anggaran akan dikerjakan
dengan aplikasi lain dari Kementerian Keuangan (Sistem Monitoring Anggaran
Terpadu/SMART). Selain itu, akan diupayakan proses integrasi antara pengukuran
kinerja pada dokumen SAKIP dengan Sasaran Kerja Pegawai.
8. Dokumen-dokumen SAKIP yang telah disusun atau diperbaiki diunggah pada
website resmi Kemendag atau Eselon I agar dapat diakses oleh publik.
12
Melalui perbaikan-perbaikan yang telah dan sedang dilakasanakan oleh Sekretariat
Jenderal, nilai akhir hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan diharapkan dapat
meningkat lebih baik daripada tahun sebelumnya atau bahkan dapat mencapai target
nilai 80 atau predikat A sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
IK-3: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendag
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PenjelasanPasal 16 ayat (1), opini merupakan
pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada kriteria (a) kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d)
efektivitas system pengendalian intern (SPI). Terdapat empat jenis opini yang dapat
diberikan oleh pemeriksa, yaitu:
a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian– WTP (unqualified opinion); opini wajar tanpa
pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan
diungkapkan secara wajar dalam laporan keuangan dan dapat digunakan oleh para
pengguna laporan keuangan.
b. Opini Wajar Dengan Pengecualian– WDP (qualified opinion); opini wajar dengan
pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak
hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan, sehingga informasi keuangan
dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
c. Opini Tidak Wajar– TW (adverse opinion); opini tidak wajar menyatakan bahwa
laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal
yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atauTidak Memberikan Pendapat–
TMP (disclaimer of opinion); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan
bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar
pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi
keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna
laporan keuangan.
Kementerian Perdagangan memberikan target opini WTP atas Laporan Keuangan
Kementerian dan selanjutnya Opini yang diberikan oleh BPK RI adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sehingga capaian Kementerian Perdagangan sebesar 100%.
Sedangkan untuk Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2020 masih
dalam tahap pemeriksaan. Mencapai penilaian WTP mengindikasikan informasi
13
keuangan suatu institusi pemerintah telah wajar disajikan sesuai Standard Akuntansi
Pemerintahan dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Target opini BPK
terhadap laporan keuangan Kementerian Perdagangan terdapat pada Rencana
Strategis 2015-2019 dan Rencana Stategis 2020-2024.
a. Faktor yang mendukung:
• Dukungan Manajemen Strategis, di mana seluruh jajaran Pimpinan
Kementerian Perdagangan peduli dan berperan aktif untuk mendukung penuh
upaya penyelenggaraan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang
transparan dan akuntabel melalui jalur koordinasi rapat pimpinan maupun
koordinasi antara Pengelola dan Pejabat Pembina secara intens.
• SDM Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan BMN Pusat yang terlatih,
berpengalaman, dan proaktif, di mana pejabat atau pengelola keuangan telah
mendapatkan pelatihan/sosialisasi, telah bertugas lebih dari 1 tahun, menerima
dan mengkomunikasikan setiap aturan teknis baru berikut potensi
permasalahan yang dihadapi baik pada rapat pimpinan maupun dalam
sosialisasi atau forum konsultasi teknis yang diselenggarakan Biro Keuangan.
• Pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang selain melaksanakan
audit rutin, juga melaksanakan program Reviu Laporan Keuangan tiap periode
pelaporan keuangan dimana dilakukan koreksi/penyempurnaan pelaporan
baik dari sisi nilai/angka maupun penjelasan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
b. Faktor yang menghambat:
• Koordinasi dengan Satuan Kerja Daerah, dimana Kementerian Perdagangan
turut mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi (DK) bagi pemerintah tingkat
propinsi serta Tugas Pembantuan (TP) bagi pemerintah tingkat
kabupaten/kota dengan metode pelaksanaan anggaran DK/TP bersifat
independen dilaksanakan oleh pemda sendiri namun wajib dilaporkan dalam
Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan. Hingga saat ini turnover SDM
pada lingkungan pemerintah daerah terus terjadi di mana staf/pejabat
pengelola anggaran DK/TP alokasi Kemendag yang telah dilatih dan
berpengalaman mendapat penugasan di dinas/bidang lain sehingga perlu
dilakukan pelatihan/sosialisasi/monev secara berkala.
• Pandemi Covid 19, dimana adanya pembatasan pergerakan sosial yang turut
mempengaruhi upaya-upaya pelatihan/sosialisasi, monitoring dan evaluasi
serta koordinasi penyampaian data terkait dengan pelaporan ataupun
pemeriksaan.
• Adanya kondisi pandemic COVID-19 yang dimulai pada Maret s.d Desember
2020 mempengaruhi realisasi penerimaan PNBP pada satker PNBP di
lingkungan Kementerian Perdagangan.
14
c. Upaya yang telah dilakukan dan perlu dilanjutkan
• Penyediaan aturan/petunjuk teknis bidang pengelolaan dan pelaporan
keuangan dan BMN yang dipandang perlu untuk lingkup Kementerian
Perdagangan.
• Pelaksanaan Sosialisasi/Forum Konsultasi Teknis bidang pengelolaan dan
pelaporan keuangan dan BMN dalam rangka penyebaraluasan
peraturan/informasi baru, menjaring permasalahan serta penyamaan persepsi.
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan dan pelaporan
keuangan dan BMN secara berkala untuk memantau implementasi pelaksanaan
di lapanganserta menjaring informasi.
• Pembentukan tim Ad-Hoc untuk menangani permasalahan terkait bidang
pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang membutuhkan koordinasi
lintas unit Pembina baik internal Kementerian Perdagangan maupun lintas
Kementerian/Lembaga.
• Satker PNBP di lingkungan Kementerian Perdagangan akan membuat kegiatan
yang kreatif, misalnya menggunakan teknologi informasi (Aplikasi Zoom),
untuk kegiatan fisik tetap akan dilakukan dengan protokol kesehatan.
Dalam kaitan dengan Pandemi Covid 19, dilakukan optimalisasi koordinasi melalui
media daring baik dengan menggunakan Zoom, Whatsapp, Google Meet, ataupun
media daring lainnya.
Kegiatan yang mendukung Penyusunan Laporan Keuangan, antara lain Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Semester I, Penyusunan Laporan
Keuangan Tingkat Kementerian Tahunan, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
Kementerian (Audited), Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan
Triwulan III, Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan Kementerian Perdagangan di
Luar Negeri, Penyusunan DokumenPenunjang Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Perdagangan, Rencana Aksi (Action Plan) Kementerian Perdaganganatas
Audit BPK RI (LK, Kinerja, PDTT), Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan
Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian Perdagangan,
Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.
Rencana Aksi dalam mewujudkan Opini WTP antara lain adalah
1) Melakukan pembinaan dalam penyusunan Laporan Keuangan serta melakukan
monitoring penyelesaiannya;
2) Memastikan bahwa Laporan Keuangan Neraca, LRA dan CaLK) selesai tepat waktu
dan akuntabel;
3) Menghilangkan atau meminimalkan permasalahan yang biasanya ada pada tiap
Akun Laporan Keuangan;
4) Menindaklanjuti Temuan BPK-RI pada tahun-tahun sebelumnya;
5) Komitmen Bersama untuk mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini WTP
15
Sasaran Strategis 2: "Meningkatnya Kapabilitas Kinerja Organisasi Kemendag yang Inovatif dan Responsif "
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
s.d Tw. I
Prediksi
Capaian
Tw. I (%)
%
4 Nilai Capaian Kinerja Organisasi Nilai 90 - 10 -
5 Tingkat Kematangan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Predikat
Baik 100 50 100
IK-4: Nilai Capaian Kinerja Organisasi
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
Selain nilai evaluasi kinerja anggaran, Sekretariat Jenderal juga memantau
perkembangan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator
yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Nasional (BUN)
untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan
anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA antara lain:
a. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran / Realisasi Anggaran,
Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan
Dispensasi SPM).
b. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD,
Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D)
c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) Penyampaian LPJ
Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja.
d. Panduan penilaian berdasarkan PMK No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Tabel 2 Bobot Penilaian IKPA
NO INDIKATOR BOBOT 2018 BOBOT 2019 BOBOT 2020
1 Penyerapan Anggaran 20% 20% 15%
2 Data Kontrak 15% 15% 15%
3 Penyelesaian Tagihan 15% 15% 12%
4 Konfirmasi Capaian Output - - 10%
16
Sumber: Monev Kemenkeu
Tabel 3 Capaian IKPA Kementerian Perdagangan
TAHUN CAPAIAN IKPA
2018 90,25
2019 90,46
2020 91,27
Sumber: Monev Kemenkeu
Gambar 2 Indikator Pelaksanaan Anggaran Tingkat K/L
Untuk Triwulan 1 Tahun 2021 nilai IKPA Kementerian Perdagangan sampai dengan
bulan Maret adalah 92,31 masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan.
5 Pengelolaan UP dan TUP 10% 10% 8%
6 Revisi DIPA 5% 5% 5%
7 Deviasi Halaman III DIPA 5% 5% 5%
8 LPJ Bendahara 5% 5% 5%
9 Renkas 5% 5% 5%
10 Kesalahan SPM 6% 6% 5%
11 Retur SP2D 6% 6% 5%
12 Pagu Minus 5% 5% 5%
13 Dispensasi SPM 5% 5% 5%
17
Faktor Pendukung:
• Rata-rata realisasi per unit Eselon I Kementerian Perdagangan di atas 7,5% dan
secara total Kementerian Perdagangan mencapai realisasi 23,22% pada
trwiulan I (sudah mencapai target realisasi minimal triwulan I sebesar 15%).
• Tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga dimana
pada periode triwulan I dari total 257 tagihan, 248 tagihan diselesaikan tepat
waktu dan hanya 9 tagihan yang terlambat penyelesaiannya.
• Tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat
waktu, dimana pada periode triwulan I dari total 363 LPJ, 344 LPJ disampaikan
ke KPPN tepat waktu dan hanya 13 LPJ yang terlambat disampaikan ke KPPN.
Faktor Penghambat:
• Alokasi anggaran Kementerian Perdagangan (pagu DIPA) saat ini adalah sebesar
Rp3.525,9 miliar. Alokasi ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2020
sebesar Rp3.477,06 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp48,9 miliar atau 1,4%.
Dari pagu tersebut masih terdapat pagu blokir sebesar Rp656,8 miliar, dengan
rincian Belanja Barang sebesar Rp645,06 miliar dan Belanja Modal sebesar
Rp11,73 miliar.
• Alokasi anggaran khusus COVID-19 pada Kementerian Perdagangan pada periode
Maret 2021 sebesar Rp.124,4 miliar, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 4,4
miliar (3,58%). Persentase realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Satker Pusat
Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) mencapai 40,19%, dengan jumlah sebesar
Rp. 208,1 juta dari anggaran sebesar Rp. 518 juta. Rata-rata realisasi belanja
penanganan Covid-19 masing-masing unit Eselon I Kementerian Perdagangan
masih dibawah 10%.
• Hingga periode bulan Maret 2021 terdapat 109 data kontrak yang terlambat
disampaikan ke KPPN dari total 299 data kontrak yang terdaftar.
• Satker di Kementerian Perdagangan masih banyak yang melaporkan seluruh data
Caput (RO) tidak sesuai periode pelaporan.
Upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
Anggaran melalui Rapat Koordinasi setiap bulan dengan Sekretaris Unit Eselon I dan
Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.
IK-5: Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan SPBE ditujukan
untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE, meningkatkan kualitas
penerapan SPBE, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE
dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara
18
mandiri dan berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE
di setiap Instansi Pusat dan Daerah.
Untuk penilaian SPBE tahun 2021 belum dilakukan, menunggu jadwal dari Menpan RB,
sehingga penjelasan yang disampaikan masih memakai penjelasan tahun 2020.
Pelaksanaan Evaluasi SPBE pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-
RB Nomor 59 Tahun 2020 dilakukan secara mandiri, dokumen, dan interviu. Dalam hal
pelaksanaan penilaian interviu di tahun 2020 belum dapat dilakukan di tengah masa
awal pandemi Covid-19, sehingga evaluasi pada tahun 2020 belum berjalan
sebagaimana mestinya dan akan dipergunakan hasil evaluasi SPBE tahun 2019. Dari
hasil penilaian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Kemen PAN-RB, terdapat
penambahan indikator pada permenPAN-RB yang terbaru dengan jumah total 42
indikator dari 8 aspek penilaian dari sebelumnya 35 indikator dari 7 aspek penilaian.
Pada masa triwulan I tahun 2020 ini penilaian mandiri awal telah dilakukan
berdasarkan aspek dan indikator evaluasi SPBE yang berlaku, PDSI telah
mengumpulkan bukti dokumen dan pelaksanaan SPBE dalam rangka pemenuhan
penilaian evaluasi SPBE sebanyak 6 aspek dari 8 aspek yang berlaku.
Hal ini dikarenakan 6 (enam) aspek penilaian SPBE tersebut merupakan turunan dari
aspek penilaian evaluasi SPBE sebelumnya, dimana pada pedoman evaluasi
sebelumnya terdapat 2 aspek mengenai Kebijakan SPBE dan saat ini digabungkan
menjadi 1 aspek saja di area Tata Kelola SPBE. Aspek lainnya yang telah dilakukan
penilaian mandiri terkait aspek Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE, sedangkan di
aspek Manajemen SPBE PDSI masih melakukan penilaian mandiri dan pengumpulan
bukti evaluasi.
Penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan turut didukung oleh
beberapa faktor, baik teknis dibidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau
non teknis. Salah satu faktor pendukung teknis yang dapat mempengaruhi peningkatan
pencapaian target indikator evaluasi SPBE adalah sbb:
a. Penerapan serangkaian tata kelola dan standar dalam perencanaan,
penyelenggaraan dan evaluasi TIK yang dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2017.
b. Penerapan prosedur operasional standar (SOP) dan koordinasi pada kegiatan
pengembangan dan pemeliharaan sistem elektronik, infrastruktur dan pusat
data Kementerian Perdagangan.
c. Pelaksanaan kegiatan TIK sesuai dengan timeline rencana strategis TIK dalam
dokumen Masterplan TIK Kemendag tahun 2020-2024.
d. Pelaksanaan dan percepatan transformasi digital pada pelayanan publik dan
administrasi Pemerintahan turut mendukung pencapaian target indikator
kinerja dan implementasi SPBE.
19
e. Penggunaan sertifikat elektronik pada tanda tangan elektronik di setiap
penerbitan dokumen resmi Pemerintah, baik dalam pelayanan publik dan
administrasi Pemerintahan.
Selain itu, terdapat faktor non teknis yang berperan penting dalam menunjang
pencapaian atas penerapan dan evaluasi SPBE antara lain:
a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko yang turut
menekankan perlunya kebijakan yang mendukung perubahan birokrasi
menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan TIK.
b. Terbentuknya Komite Pengarah TIK dan Tim Evaluator SPBE yang dapat
mengarahkan dalam implementasi SPBE dan mengevaluasi kinerja unit kerja.
c. Arahan pimpinan dalam mempercepat transformasi digital pada pelaksanaan
tugas dan fungsi dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
d. Pembuatan peraturan yang menunjang perubahan pelaksanaan pelayanan
publik perizinan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja,
sehingga mempercepat dalam integrasi data, informasi dan aplikasi.
Tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapan SPBE di lingkungan Kementerian
Perdagangan selama periode triwulan I tahun 2020 tidak hanya pada hal teknis TIK,
tetapi hal non teknis TIK termasuk budaya organisasi didalamnya. Tantangan dari sisi
teknis TIK dalam menerapkan SPBE antara lain:
a. Sosialisasi terhadap penerapan tata kelola TIK dalam peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Selain
sosialisasi, penegakkan dan evaluasi tata kelola TIK dan standar teknis TIK yang
masih dirasa kurang dalam pelaksanaannya menjadi salah satu penghambat
dalam penerapan SPBE.
b. Kurangnya perencanaan yang berkelanjutan dalam pembangunan dan
pengembangan sistem elektronik pada saat pengajuan inisiatif TIK, sehingga
dapat terlihat rencana dan fungsi atas pengembangan sistem elektronik selama
3-4 tahun ke depan. Hal ini bertujuan untuk melihat keterpaduan dan
perencanaan integrasi antar sistem elektronik dalam rencana induk TIK.
Sedangkan tantangan yang dihadapi sepanjang periode triwulan I tahun 2020 dari sisi
non teknis TIK antara lain:
1. Tingkat kesadaran (awareness) implementasi standar TIK dan permendag
penyelenggaraan TIK dalam aktivitas pekerjaan dan pengadaan TIK di unit
kerja dirasa masih belum memahami secara jelas.
2. Belum adanya indikator umum atas pelaksanaan standar TIK di unit kerja lain.
Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pendukung indikator Tingkat Kematangan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
20
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Perdagangan
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Kementerian Perdagangan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE pada tahun berikutnya,
Kementerian Perdagangan akan melakukan evaluasi terhadap penerapan Permendag
46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan TIK di lingkungan Kementerian
Perdagangan sehingga selaras dengan SPBE. Perlu membuat kebijakan yang memuat
pengaturan terhadap penggunaan satu data perdagangan yang terintegrasi tidak hanya
dalam Instansi Pusat, tetapi juga antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah
sebagai amanat dari PP No 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan.
Selain itu, perlu melakukan sosialisasi terhadap aturan, tata kelola, atau rencana induk
penyelenggaraan TIK kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan dan evaluasi terhadap rencana induk penyelenggaraan TIK agar tetap
selaras dengan tujuan bisnis dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan.
Berdasarkan hasil penilaian terakhir Tahun 2019, Indeks SPBE Kementerian
Perdagangan mendapat peringkat Baik dengan nilai Indeks SPBE 3,25 (dari skala 5).
Gambar 3 Nilai Indeks SPBE Kementerian Perdagangan Tahun 2019
21
Sasaran Strategis 3: " Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholders"
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
s.d Tw. I
Prediksi
Capaian
Tw. I (%)
%
6 Hasil Monev Keterbukaan Informasi
Publik
Predikat
Menuju
Informatif
- 25 -
7 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik
Kategori
Baik - 25 -
IK-6: Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik
Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik
diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) untuk
mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Monev dilakukan terhadap 7 (tujuh) kategori badan publik, yaitu kementerian,
pemerintah provinsi, lembaga negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian
(LN/LPNK), lembaga non-struktural, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan
tinggi negeri, dan partai politik.
Monev keterbukaan informasi publik dilakukan untuk mengukur kualitas tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) yang selama ini dilakukan oleh badan
publik. Pengukuran tersebut dilakukan melalui serangkaian perumusan parameter
dan metodologi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Monev keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi
keterbukaan informasi publik pada badan publik yang dilaksanakan dalam kurun
waktu satu tahun terakhir. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk
mengidentikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi
publik dan kemudian memberikan umpan balik atas permasalahan tersebut.
Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 terdiri dari 5 (lima)
tahapan:
1. Sosialisasi. Pada sosialisasi ini tim KI Pusat menjelaskan tahapan dan ketentuan
umum pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik
tahun 2020;
2. Pengisian aplikasi. Pengisian dilakukan secara online melalui tautan https://e-
monev.komisiinformasi.go.id/ Badan publik diharuskan melakukan registrasi
terlebih dahulu, setelah itu badan publik dapat login dan mengisi kuesioner yang
terdapat pada aplikasi tersebut. Kuesioner terdiri dari 4 (empat) indikator yang
diturunkan menjadi 43 pertanyaan. Indikator tersebut antara lain:
a) indikator pengembangan website;
22
b) pengumuman informasi publik;
c) pelayanan informasi publik, dan
d) penyediaan informasi publik. Badan publik menjawab pertanyaan tertutup
berupa “Ya” atau “Tidak” kemudian menyertakan tautan dan atau dokumen
pendukung maksimal 2 MB pada kolom yang tersedia.
3. Verifikasi kuesioner; verifikasi ini dilakukan oleh tim dari KI Pusat setelah badan
publik melengkapi dan mengirimkan kuesioner kepada panitia penyelenggara;
4. Presentasi; setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KI Pusat, tahapan
selanjutnya adalah presentasi yang dilakukan oleh Atasan PPID Badan Publik
(Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan).
• Berbeda dengan tahun sebelumnya, sesi presentasi pada monitoring dan
evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini akan dilakukan secara
virtual.
• Butir pembahasan presentasi harus menitikberatkan pada inovasi dan
kolaborasi. Komponen Inovasi memperoleh bobot yang tinggi dalam
keseluruhan penilaian aspek presentasi yaitu sebesar 70%, inovasi
mencakup pembahasan inovasi pelayanan informasi publik tahun 2020
(dengan bobot 30), inovasi pelayanan informasi publik dalam masa
pandemi COVID-19 (dengan bobot 20), manfaat inovasi bagi masyarakat
(dengan bobot 20), dan strategi inovasi agar efektif dan berkelanjutan
(dengan bobot 30).
• Sedangkan kolaborasi dengan badan publik lainnya atau masyarakat dalam
rangka keterbukaan informasi publik memperoleh bobot 30% dalam
keseluruhan penilaian aspek presentasi. Kolaborasi ini mencakup proses
penyediaan informasi publik, proses pelayanan informasi publik, dan
proses penyebarluasan informasi publik yang masing-masing memperoleh
bobot 10.
• Sebelum memasuki tahapan presentasi badan publik harus mengirimkan
video terkait pelayanan informasi publik berdurasi 7 menit. Video tersebut
dikirimkan kepada tim penilai presentasi sebelum tahap presentasi. Pada
saat presentasi akan dilakukan pendalaman terhadap video yang telah
dikirimkan;
5. Seminar dan penganugerahan keterbukaan informasi publik; ini merupakan
tahap akhir setelah seluruh rangkaian penilaian dilakukan oleh Tim Monev KI
Pusat.
Penilaian kuesioner pada monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan
Publik Tahun 2020 yang dilakukan oleh Tim Monev KI Pusat kepada seluruh badan
publik memiliki persentase penilaian sebagai berikut:
23
a. Indikator Pengembangan Website memperoleh bobot 60 sedangkan Indikator
Pengumuman Informasi Publik memperoleh bobot 40. Untuk dua indikator ini,
persentase keseluruhan penilaiannya adalah 40%;
b. Indikator Pelayanan Informasi Publik memperoleh bobot 40 sedangkan
Indikator Penyediaan Informasi Publik memperoleh bobot 60. Untuk dua
indikator ini, persentase keseluruhan penilaiannya adalah 40%;
c. Setelah proses verifikasi kuesioner oleh Tim Monev Komisi Informasi Pusat. Tim
akan mengundang badan publik untuk melakukan presentasi sebagai tahapan
akhir penilaian. Penilaian presentasi ini memiliki persentase 20% dari total
keseluruhan penilaian.
Kualifikasi penilaian terdiri dari:
a. kategori “Informatif” dengan nilai keseluruhan 90-100
b. kategori “Menuju informatif” dengan nilai 80-89,9
c. kategori “Cukup Informatif” dengan nilai 60-79,9
d. kategori “Kurang Informatif” dengan nilai 40-59,9
e. kategori “Tidak Informatif” dengan nilai <39,9.
Pada Triwulan I Tahun 2021, monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi
publik yang penilaiannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI belum dilakukan.
Maka, hasil monev keterbukaan informasi publik belum dapat kami laporkan. Monev
keterbukaan informasi publik pada tahun sebelumnya dimulai pada Juli 2020 dan
diakhiri dengan penganugerahan piagam keterbukaan informasi publik pada
November 2020.
Memperoleh predikat “Badan Publik Menuju Informatif” bukan merupakan hasil yang
dapat diperoleh seketika, diperlukan upaya-upaya yang berkesinambungan untuk
mewujudkannya. Upaya memperoleh predikat “Badan Publik Menuju Informatif” terus
kami lakukan sejak awal tahun berjalan. Beberapa upaya tersebut, antara lain:
1. Melaksanakan pelayanan informasi melalui saluran Kontak Kami, e-mail, dan
Aplikasi LAPOR-SP4N serta aplikasi PPID Kemendag Mobile.
2. Memperoleh pengesahan Keputusan Menteri Perdagangan No. 85 Tahun 2021
tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan
Keputusan Menteri Perdagangan No. 95 tentang Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan pada 11 Januari 2021;
3. Menyelesaikan Laporan Tahunan 2020 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) Kementerian Perdagangan sebagai upaya mewujudkan
pengelolaan pemerintah yang transparan, akuntabel dan berkualitas;
4. Menyelesaikan Laporan Triwulan I Tahun 2021 PPID Kementerian Perdagangan.
24
IK-7: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan setiap
warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa berupa barang, jasa,
dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pelayanan publik harus melakukan
pemantauan dan evaluasi kinerja secara terukur, salah satunya melalui metode survei.
Pedoman tentang penyusunan survei kepuasan masyarakat dan indikator - indikator
telah ditetapkan dalam PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan merupakan salah satu upaya
yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.
Aspek yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat meliputi:
1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian atau jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; merupakan pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
5. Kompetensi Pelaksana atau kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
6. Perilaku Pelaksana; sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
8. Sarana dan prasarana.
Dengan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) maka kita akan mengetahui
kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara
pelayanan publik. Selain itu, SKM juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penetapan
kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan serta
memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan.
Kegiatan survei dilaksanakan secara daring dengan responden yaitu stakeholders atau
pengguna layanan publik Kementerian Perdagangan khususnya pelayanan perizinan
perdagangan dalam negeri dan perizinan perdagangan luar negeri. Pada akhir
pelayanan yang telah diberikan, petugas perizinan perdagangan dalam negeri dan
perizinan perdagangan luar negeri akan menyebarkan link survei yang berisi
kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tentang layanan publik di Kementerian
Perdagangan yang disesuaikan dengan jenis layanannya.
25
Metode yang digunakan melaui pendekatan kualitatif dengan pengukuran
menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan
tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari
pilihan yang tersedia.
Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan
melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil
survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:
1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Mengolah hasil survei;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.
Survei ini akan dilakukan secara periodik untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat, setiap tahun Biro Humas akan melakukan 2 (dua) kali Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) atas Pelayanan Publik. Periode pertama survei dilakukan selama
rentang waktu Januari s.d. Juni, hasil survei akan diolah dan dilaporkan hasilnya pada
bulan Juli. Sedangkan periode kedua dilakukan selama rentang waktu Juli s.d. Oktober,
hasil survei akan diolah dan dilaporkan hasilnya pada bulan November.
Berdasarkan hal tersebut, SKM di Triwulan I Tahun 2021 belum dapat kami laporkan
hasilnya. SKM terkait pelayanan informasi publik saat ini masih dalam proses
pengumpulan data survei. Sedangkan SKM terkait pelayanan publik perizinan
perdagangan dalam negeri dan perizinan perdagangan luar negeri masih dalam proses
penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang
disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat beberapa kendala, baik
eksternal maupun internal, antara lain:
1. Berkurangnya saluran permohonan informasi yang disebabkan oleh pandemi
Covid-19 seperti pelayanan informasi secara tatap muka dan telepon ditiadakan
secara sementara. Sehingga banyak permohonan informasi terpusat hanya
melalui email [email protected] dan menu “Kontak Kami”. Diperlukan
penambahan saluran yang menyesuaikan dengan kondisi normal baru, sehingga
banyaknya permohonan informasi yang masuk dapat tertangani dengan baik;
2. Terbatasnya kemampuan petugas dan ketersediaan peralatan dalam mengolah
informasi publik menjadi konten kreatif.
Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan
informasi publik untuk mendukung Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik di
Kementerian Perdagangan, antara lain:
26
1. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dan bimbingan teknis serta
knowledge sharing bagi petugas layanan informasi secara rutin;
2. Mengembangkan website dan aplikasi pelayanan perizinan dan pelayanan
informasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat;
3. Mendorong setiap satuan kerja dan unit pelaksana untuk bertanggung jawab
dalam memenuhi dokumen publik di unit kerja terkait;
4. Rutin melakukan pemutakhiran data dan informasi di situs web agar masyarakat
dapat mencari informasi secara mandiri; dan
5. Melakukan Pengembangan portal PPID Kementerian Perdagangan dan Aplikasi
Mobile PPID Kemendag serta pengelolaan media sosial yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
27
2.2 REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar
Rp938.458.239.997,-. Realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai
dengan Maret 2021 adalah Rp107.328.666.744,- atau sebesar 11,44% dari
keseluruhan pagu anggaran. Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat
Jenderal sampai dengan triwulan I tahun 2021 berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Triwulan I
Tahun 2021
NO KEGIATAN PAGU AWAL REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 18.160.346.000 2.077.875.275 11,44
2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 19.056.088.000 1.923.446.835 10,09
3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 98.402.705.000 17.290.902.052 17,57
4 Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan
84.371.033.000 14.860.179.899 17,61
5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan 8.384.281.000 345.964.000 4,13
6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 34.293.621.000 4.822.616.276 14,06
7 Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian 25.732.741.000 3.015.805.102 11,72
8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 29.205.733.000 1.589.137.497 5,44
9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor 6.607.200.000 389.184.100 5,89
10 Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi 4.777.439.000 396.903.800 8,31
11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard) 4.275.574.000 340.613.853 7,97
12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan 84.854.575.000 27.070.627.131 31,90
13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 36.158.378.000 1.291.175.229 3,57
14 Penyelenggara Akademi Metrologi 8.957.020.000 2.784.939.919 31,09
15 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 10.843.125.000 1.831.109.332 16,89
16 Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) 80.105.737.000 1.006.649.792 1,26
28
NO KEGIATAN PAGU AWAL REALISASI %
17 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional 8.206.964.000 324.719.500 3,96
18 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan 51.186.211.000 2.417.807.578 4,72
19 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang
5.520.510.000 582.486.475 10,55
20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 125.203.040.000 2.003.734.423 1,60
21 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal
194.155.919.000 20.962.788.676 10,80
Total 938.458.239.997 107.328.666.744 11,44
29
BAB III PENUTUP
Secara umum, pencapaian target Sekreteriat Jenderal Kementerian Perdagangan pada
Triwulan I Tahun 2021 telah sesuai dengan yang ditetapkan. Namun demikian,
terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal baik dalam persiapan
maupun pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan rencana aksi
belum dapat terlaksana pada Triwulan ini dan akan dilaksanakan pada periode
selanjutnya ataupun akan direvisi sesuai dengan perkembangan prioritas kinerja unit
organisasi.
Terdapat beberapa kegiatan relatif menggunakan anggaran lebih besar dari yang telah
ditargetkan dan sebagian lainnya kurang dari yang ditargetkan. Sementara itu, secara
total anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan pada Triwulan I yang
sebesar Rp938.458.239.997,-. Realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal
sampai dengan Maret 2021 adalah Rp107.328.666.744,- atau sebesar 11,44% dari
keseluruhan pagu anggaran Sekretariat Jenderal.
Adapun beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan rencana
aksi selama Triwulan I adalah sebagai berikut: (1) adanya kendala eksternal khususnya
kerjasama atau hubungan dengan institusi pemerintah terkait lainnya dalam
mendukung penyelesaian rencana aksi Kementerian Perdagangan dan (2) kendala
Sumber Daya Manusia dan pembagian tugas yang sedang mengalami proses evaluasi
terutama masa reformasi birokrasi dan percobaan masa remunerasi Kementerian
Perdagangan. Hal ini berdampak pada masa resistensi tugas dan fungsi pekerjaan yang
baru.
Kerjasama antar unit organisasi di lingkungan internal Kementerian Perdagangan dan
antar instansi pemerintah lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam
menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-
nilai organisasi yang tumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulan I ini
disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan
dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.
31
LAMPIRAN
32
33
Lampiran I: Lembar Perjanjian Kinerja
34
35
36
37
Lampiran II: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal
38
39
Program Dukungan Manajemen
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal
Periode : Jan – Mar 2021
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
s.d. Tw. I
Prediksi
Capaian
Tw. I (%)
%
Meningkatnya
Birokrasi
Kemendag yang
Akuntabel,
Transparan,, dan
Berintegritas
Indeks Reformasi
Birokrasi Nilai 78 - 25 -
Nilai Hasil Evaluasi
SAKIP Predikat BB - 40 -
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Kemendag
Opini WTP - 25 -
Meningkatnya
Kapabilotas Kinerja
Organisasi
Kemendag yang
Inovatif dan
Responsif
Nilai Capaian Kinerja
Organisasi Nilai 90 - 10 -
Tingkat Kematangan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Predikat Baik 100 50 100
Meningkatnya
Kepuasan dan
Kepercayaan
Stakeholders
Hasil Monev
Keterbukaan
Informasi Publik
Predikat Menuju Informatif - 25 -
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Publik
Kategori Baik - 25 -
40
41
Lampiran III: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal
42
43
1. Peningkatan Pengelolaan Perencanaan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Perencanaan
Tahun Anggaran : 2021
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d. Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya Efektivitas
Penusunan Kinerja dan Anggaran
yang Berkualitas
Persentase RKA Berpedoman SOP 10% 19 2,18% 21,745
Peresentase Penerapan Kualitas Output 10% 35 0,65% 6,54
2 Meningkatnya Kualitas Realisasi
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Persentase Kinerja Output yang
Dilaporkan Tepat Waktu 80% 15 11,61% 14,51
Jumlah Rata-Rata Tingkat Revisi Output < 8 Kali 25 1 Kali 100
3 Terselenggaranya Perbaikan
Kualitas Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat
Jenderal Nilai 80 51,43 Nilai 83,051) 103,81
Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang
Ditindaklanjuti 60% 75 14,09% 23,48
4 Meningkatnya Kualitas Kerja-sama
bersama Pemangku Kepentingan
Persentase Unit yang Memanfaatkan
Kerjasama 70% 16,67 3,15% 4,50
Nilai Akuntabilitas Implementasi Kerja
Sama Nilai 60 12,5 N/A2) N/A2)
5 Meningkatnya Peluang Akses
Kerjasama
Tersusunnya Informasi Area Kerjasama
dan Stakeholders yang Relevan 100% 50 11,82% 11,82
Jumlah Area Kerjasama yang Relevan 3 Area 18,75 3 Area 100,00
Keterangan: 1) Nilai hasil evaluasi AKIP Setjen tahun 2020 2) Nilai realisasi dan capaian baru dapat ditentukan di akhir tahun.
44
Indikator Kinerja Kegiatan Rincian Output
(RO) Target
Kinerja Fisik (%) Pagu
Anggaran
(Rp)
Kinerja Keuangan
(%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
− Persentase RKA Berpedoman SOP
− Peresentase Penerapan Kualitas
Output
− Jumlah Rata-Rata Tingkat Revisi
Output
− Persentase Unit yang
Memanfaatkan Kerjasama
− Nilai Akuntabilitas Implementasi
Kerja Sama
− Tersusunnya Informasi Area
Kerjasama dan Stakeholders yang
Relevan
− Jumlah Area Kerjasama yang
Relevan
Layanan Perencanaan Tahunan 1
Layanan 25 25 6.497.153.000 25 13,97
− Persentase Kinerja Output yang
Dilaporkan Tepat Waktu
− Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
Sekretariat Jenderal
− Persentase Hasil Evaluasi Kinerja
yang Ditindaklanjuti
Layanan Monitoring dan Evaluasi
Internal
1
Layanan 25 25 2.041.613.000 25 13,65
(tidak ada indikator) Layanan Perkantoran 1
Layanan 25 25 3.357.232.000 25 18,77
Pengadaan Kendaraan Bermotor 1 Unit - - 332.000.000 - -
45
Indikator Kinerja Kegiatan Rincian Output
(RO) Target
Kinerja Fisik (%) Pagu
Anggaran
(Rp)
Kinerja Keuangan
(%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Pengadaan Perangkat Pengolah Data
dan Komunikas 10 Unit 25 3 223.532.000 25 7,45
Pembinaan JFT Perencana 100
Orang 25 17 454.413.000 25 18,99
Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan
1
Layanan 25 25 138.040.000 25 14,89
Pengelolaan Kepegawaian 1 Persen - - 121.700.000 - -
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah
Tangga dan Perlengkapan 1 Persen 25 1 94.728.000 25 1,09
JUMLAH 13.260.411.000 25 9,87
46
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Organisasi dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Efektifitas Organisasi Kementerian Perdagangan
Persentase SOP Efektif mendukung Output sesuai tugas dan fungsi
25% 25% 11% 44%
Persentase tindak lanjut kebijakan organisasi dan kepegawaian yang ditetapkan
25% 25% 5% 20%
Meningkatnya Kinerja ASN
Kementerian Perdagangan
Persentase kepuasan Pegawai terhadap layanan kepegawaian 25% 25% 11% 44%
Persentase pejabat teknis perdagangan yang memenuhi kompetensi
25% 25% 5% 20%
Persentase jumlah penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
25% 25% 4% 16%
Persentase pegawai dengan bobot nilai 5 pada dimensi disiplin Indeks Profesionalitas ASN
25% 25% 2% 8%
Persentase pegawai dengan bobot nilai minimal 25 pada dimensi kinerja Indeks Profesionalitas ASN
25% 25% 3% 12%
47
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw I
Realisasi s.d
Tw I
Rencana s.d
Tw I
Realisasi s.d
Tw I
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Manajemen
Organisasi Layanan 25% 25% 167,024,000 25% 11%
Layanan Manajemen
Organisasi Layanan 25% 25% 2,240,556,000 25% 5%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang - - 5,001,715,000 25% 11%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang 25% 25% 2,222,748,000 25% 5%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang 25% 25% 2,790,487,000 25% 4%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang - - 841,900,000 25% 2%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang - - 318,672,000 25% 3%
JUMLAH 13,583,102,000
48
3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Keuangan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi (s.d
Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas laporan keuangan yang
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan yang
disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
98% 15% - -
Tingkat Optimalisasi Penggunaan
PNBP
76% 15% 8,08 10,63
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)
Nilai 92 15% 92,31 100,34
Indeks Pengelolaan Aset Nilai 80 15% - -
Meningkatnya Kualitas Laporan
Penatausahaan dan Pengelolaan BMN yang
tertib dan Akuntabel
Persentase Pengelolaan BMN yang
tertib fisik dan administrasi
90% 15% 64,84 72,04
49
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan 15 0 3.289.929.000 15 9,56
Layanan Umum 1 Layanan 15 0 1.312.280.000 15 16,03
Layanan Sarana Internal 1 Layanan 15 0 400.000.000 15 0
Layanan SDM 1 Layanan 15 0 115.220.000 15 21,65
Layanan Perkantoran 1 Layanan 15 15 93.331.776.000 15 20,41
JUMLAH 98.402.705.000
*) Data Anggaran diatas merupakan pagu anggaran yang telah dihemat
50
4. Pembinaan Adminitrasi dan Tugas Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2021
51
52
5. Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Hukum
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya Ketersediaan Data, Informasi Kinerja yang Strategis dan Relevan
Persentase Pemberian Kajian Hukum (Legal Opinion) yang Tepat Waktu 95% 20 21.05
Persentase Peraturan Yang Dipublikasikan Pada Website JDIH 95% 38.89 40.94
Tersusunnya Regulasi yang Harmonis dan Tepat Waktu
Indeks Reformasi Hukum Indeks 60 20 33.33
Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan yang tepat waktu dan Sesuai Program Legislasi
95% 38.89 40.94
Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bebas sengketa
Persentase Penyelesaian Sengketa yang diselesaikan
100% 25 25
53
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Data dan Informasi Publik 1 Layanan 25 38.89 461,174,000 25 1.95
Layanan Perkantoran 1 Layanan 25 25 1,695,631,000 25
15.81
Layanan Sarana Internal 2 Unit 10 10 24,000,000 25
-
Layanan SDM 2 Orang 10 10 108,000,000 25
-
Layanan Hukum 3 layanan 25 29.62 6,095,476,000 25
2.91
JUMLAH 8,384,281,000
54
6. Pelayanan Informasi Publik
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Humas
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw I) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
konten informasi yang atraktif
Jumlah rilis dan konten dalam bentuk infografis
ataupun video berdasarkan area kerja UKE 1
6 25 2 33
Meningkatkan pemanfaatan media
dalam penyampaian informasi
Persentase rilis berita Kemendag yang
ditayangkan di media massa
60 25 60 100
Persentase positif di media sosial terkait
Kementerian Perdagangan
70 25 70 100
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw I) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya jaminan tepat waktu
dan tepat guna pelayanan publik
Persentase layanan yang sesuai ketepatan
waktu/SLA 80
25 80 100
Meningkatnya pengelolaan dan
dokumentasi informasi publik
Nilai aksesibiliitas informasi publik 75
25 75 100
Meningkatkan kualitas publikasi
informasi Kemendag
Nilai kualitas informasi public 75
25 75 100
55
56
7. Layanan Advokasi Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Advokasi Perdagangan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%) Realisasi (s.d. Tw I)
% Capaian
Terwujudnya layanan advokasi hukum perdagangan internasional yang bermanfaat
Persentase pemanfaatan dokumen non-litigasi
87 25 88 101
Persentase pemanfaatan penyelesaian dokumen litigasi dalam rangka sengketa perdagangan internasional
100 25 30 120
57
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase pemanfaatan
dokumen non-litigasi 87 25 5 5.568.600.000 25 5,83
Persentase pemanfaatan
penyelesaian dokumen
litigasi dalam rangka
sengketa perdagangan
internasional
100 25 0 1.006.260.000 25 0
JUMLAH 6.574.860.000
58
8. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw I) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Kompetensi SDM
Perdagangan
Persentase SDM yang meningkat
kompetensinya setelah mengikuti
pelatihan
81% 10% 21,5%
43 Peserta
26,54%
59
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pelatihan Teknis Pelaku UMKM Sektor Perdagangan
120 Peserta 25 0 417.082.000 25 0
Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Perdagangan
222 Peserta 35 0 1.543.236.000 35 0
Pelatihan Jabatan Fungsional Aparatur Kementerian Perdagangan
10 Peserta 0 0 269.860.000 0 0
Pelatihan Teknis Aparatur Kementerian Perdagangan
430 Peserta 20 138,84
(597 Peserta)
417.223.000 20 2,94
(12,250.000)
Pelatihan bagi Pegawai Non Aparatur Kementerian Perdagangan
530 Peserta 15 12,45
(66 Peserta)
980.080.000 15 10,76
(105.429.000)
Pelatihan Teknis Aparatur Daerah Bidang Perdagangan
60 Peserta 0 0 415.729.000 0 0
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Aparatur
1 Kegiatan 0 0 111.865.000 0 0
Tindaklanjut dan Pendampingan Pasca Pelatihan Non Aparatur
1 Kegiatan 0 0 54.806.000 0 0
JUMLAH 4.209.881.000 10 2,79
60
9. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw I) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
61
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
JUMLAH
62
10. Peningkatan Penyelidikan Tindak Pengamanan (safeguards)
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian
(%)
Realisasi
(s.d Tw I)
%
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas
penyelidikan tindakan
pengamanan perdagangan
(Safeguard) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Jumlah penanganan penyelidikan
tindakan pengamanan perdagangan
(Safeguard)
7 25 6 85,71
Prosentase Rekomendasi Kebijakan
Tindakan Pengamanan Perdagangan
Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder
100% 25 14,29 14,29
63
Rencana s.d.Tw IRealisasi s.d. Tw
IRencana s.d. Tw I
Realisasi s.d. Tw
I(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penanganan penyelidikan
tindakan pengamanan
perdagangan (Safeguard )
7
penanganan
Rekomendasi Kebijakan
Tindakan Pengamanan Yang
Ditindaklanjuti Oleh
Stakeholder
100%
Layanan perkantoran 12 bulan 25,27 1.001.376.152
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
25 25 16,29
7,96 340.613.853
64
11. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Data dan Informasi
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw I) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Efektifitas
transformasi Digital
Indeks Implementasi TIK dalam Layanan Predikat baik 50 100 100
Meningkatnya Integritas Sistem
Penunjang Kinerja Teknis
Perdagangan
Jumlah Implementasi Integrasi Sistem
Informasi Perdagangan
Jumlah 15 50 12 80
65
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Predikat
baik
50 43.588.806.000 25 4,80
1. Layanan Data dan Informasi
2. Layanan LPSE
Jumlah
15
50 12 3.750.633.000 25 0.97
66
12. Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Penanganan Isu Strategis
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
67
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
JUMLAH
68
13. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Transaksi dan Efektifitas Perlindungan Konsumen
Persentase Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah yang dimanfaatkan
20% - - -
Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang Disebarluaskan
100% 25% 25% 100%
Persentase Pengaduan Konsumen yang diselesaikan
45% 25% 552% 2208%
Persentase Keberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Yang Aktif
25% 25% 7% 28%
Keterangan:
1. Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan meningkat sehubungan dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan
Perlindungan Konsumen Nasional pada Triwulan 1 melalui Aplikasi Pengaduan BPKN yang baru di-launching pada Desember 2020.
69
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana TW 1 Realisasi TW 1 Rencana TW 1 Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Saran dan Pertimbangan
Kepada Pemerintah dalam
rangka Perlindungan Konsumen
10
Rekomendasi - - Rp.1.000.000.000.- - 21.99%
Informasi di bidang
Pelrindungan Konsumen 1 Layanan 25% 25% Rp.1.000.000.000.- 25% 10.84%
Menerima dan Menangani
Pengaduan Mengenai
Perlindungan Konsumen
750
Pengaduan 25% 552% Rp.1.000.000.000.- 25% 8.3%
Pemberdayaan Lembaga
Perlindungan Konsumen
5
Forum 25% 7% Rp.1.000.000.000.- 25% 9.63%
Sarana Internal 49 Layanan - - Rp.1.620.284.000.- - 5.42%
Prasarana Internal 1 Layanan 25% - Rp.200.000.000.- 25% -
Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 25% 21.36% Rp.5.022.841.000.- 25% 21.36%
JUMLAH Rp.10.843.125.000.-
70
14. Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Anti Dumping Indonesia
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Melakukan Penanganan Anti Dumping /Tindakan Sesuai dengan Kententuan Anti Dumping/ Tindakan Imbalan Yang Berlaku
Melakukan penyelidikan Kasus Anti Dumping dan Tindakan Imbalan (analisa data impor, asistensi, pra penyelidikan, penyelidikan, rekomendasi penyelidikan)
8 Kasus
100
2
100
Melakukan analisa dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)
1 laporan 0 0 0
Rancangan kebijakan ketentuan Anti Dumping
1 laporan 0 0 0
71
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Perkantoran 12 - - 8.415.029.000 20 15,13
JUMLAH