laporan tahunan 2018 | i 2018...laporan tahunan 2018 | i kata pengantar puji syukur dipanjatkan...
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan 2018 | i
Laporan Tahunan 2018 | i
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Tahun 2018 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada
semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan ini dapat
rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Tahunan
ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan
tugas pokok selama tahun 2018. Laporan ini disusun sesuai dengan Outline
yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor
1003/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 27 Nopember 2018 perihal Penyusunan
Laporan Tahunan Tahun 2018.
Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan
Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2018, yaitu keadaan organisasi peradilan
secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan
bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di
masa yang akan datang. Penyusunan Laporan tahunan ini tentu saja masih jauh
dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.
Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Alimin Ribu Sujono, SH., MH NIP 196711291992121001
Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuklinggau Ponijan, SH NIP 197105251993031003
Laporan Tahunan 2018 | ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi .............................................................................................................. ii Daftar Gambar/Bagan ............................................................................................ iii Daftar Tabel ............................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 BAB II ORGANISASI ....................................................................................... 3
A. STRUKTUR ORGANISASI .............................................................. 3 1. Standar Operasional Prosedur ........................................ 4 2. Sasaran Kinerja Pegawai .................................................. 10
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ............................................. 11 1. Akreditasi Penjaminan Mutu ........................................... 12 2. Pos Bantuan Hukum ......................................................... 12 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ......................................... 12 4. Perkara Prodeo ................................................................. 13
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................................... 14 A. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................ 14
1. Mutasi ............................................................................... 15 2. Promosi ............................................................................. 15 3. Pensiun .............................................................................. 15 4. Pendidikan dan Pelatihan ................................................ 15
B. PENYELESAIAN PERKARA ............................................................ 16 C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ............................... 17
1. Gedung dan Bangunan...................................................... 17 2. Rumah Dinas ...................................................................... 17 3. Kendaraan Bermotor ........................................................ 17 4. Fasilitas Perkantoran ........................................................ 17
D. PENGELOLAAN KEUANGAN ......................................................... 18 1. DIPA Badan Urusan Administrasi .................................... 19 2. DIPA Dirjen Badilum .......................................................... 21
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI ......................................... 21 F. REGULASI TAHUN 2018 ................................................................. 22
BAB IV PENGAWASAN .................................................................................... 26 A. INTERNAL ...................................................................................... 26 B. EVALUASI ...................................................................................... 28
BAB V PENUTUP ............................................................................................. 29 A. KESIMPULAN ................................................................................. 29 B. SARAN ............................................................................................ 29
Laporan Tahunan 2018 | iii
Daftar Gambar/Bagan
Gambar 1 Struktur Organisasi ................................................................................ 3
Laporan Tahunan 2018 | iv
Daftar Tabel
Tabel 2.1 Daftar SOP Setiap Bagian .................................................................. 4 Tabel 2.2 Jumlah Kegiatan SKP Tahun 2018 ..................................................... 10 Tabel 3.1 Daftar Nama Seluruh Personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau ... 14 Tabel 3.2 Daftar Mutasi Tahun 2018 ................................................................. 15 Tabel 3.3 Daftar Promosi Tahun 2018 ............................................................... 14 Tabel 3.4 Daftar Pensiun Tahun 2018 ................................................................ 16 Tabel 3.5 Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2018 ......................... 16 Tabel 3.6 Rekapitulasi Perkara Tahun 2018 ...................................................... 16
Laporan Tahunan 2018 | 1
BAB I PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah
Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan
penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh
kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang
No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dimana segala urusan
mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan
organisasi, administrasi dan financial berada satu atap di bawah Mahkamah
Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban
tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan komplek.
Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres
No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama
memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian
yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan,
karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan
administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi
kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas
administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan
penanganannya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi
kesekretariatan.
Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat
pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan
cakupan wilayah hukum meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas
dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki
visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung”. Dalam
upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah
menyusun beberapa misi antara lain :
1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan
Transparan.
Laporan Tahunan 2018 | 2
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam
Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan
Effisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
Yang Efektif dan Effisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan
Sesuai Dengan Standar.
Laporan tahunan merupakan perwujudan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategik organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan
secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007
tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan).
Pelaporan tahunan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk
peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya
Manusia yang handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas
keterampilan individu (skill individual) yang baik, sehingga jalannya suatu
organisasi dapat juga bekeselarasan dan berkesinambungan sesuai dengan
pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilyah hukum
Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dibuatlah program kerja yang
mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat
non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi
Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau terangkum
dalam Laporan Tahunan 2018.
Laporan Tahunan 2018 | 3
BAB II ORGANISASI
A. STURUKTUR ORGANISASI
Sejak berlakunya Peratura Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariatan Peradilan
maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi pada 4 Lingkungan Peradila, Termasuk juga Struktur
Organisasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Perubahan struktur
organisasi pemisahan jabatan panitera/sekretaris yang pada sruktur
organisasi sebelumnya, sekretaris dirangkap oleh panitera. Struktur
Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2018 mengacu
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada setiap
pengadilan tingkat pertama terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera yang membawahi beberapa Panitera Muda yaitu Panitera Muda
Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum serta Seorang
Sekretaris yang membawahi beberapa Kepala Subbagian yaitu Kasubbag
Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata
Laksana dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Disamping itu
terdapat juga Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti serta
Staf. Berikut bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau
tahun 2018.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Laporan Tahunan 2018 | 4
1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan
untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan
alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator
teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja,
prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang
bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen
mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi
pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
Tabel 2.1
Daftar SOP setiap bagian
No Unit Kerja
Jumlah SOP Keterangan
1. Hakim 9 1. Persidangan Perkara Pidana Biasa/Anak
2. Persidangan Perkara Pidan Capat (Tipiring)
3. Persidangan Perkara Cepat Lalu Lintas (Tilang)
4. Persidangan Perkara Pidana Pra Peradilan
5. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan
6. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Sederhana
7. Persidangan Perkara Perdata Permohonan
8. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
9. Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan.
Belum Dievaluasi
2. Panitera Pengganti
7 1. Persidangan Perkara Pidana Biasa/Anak
2. Persidangan Perkara Pidan Capat (Tipiring)
3. Persidangan Perkara Cepat Lalu Lintas (Tilang)
4. Persidangan Perkara Pidana Pra Peradilan
5. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan
6. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Sederhana
7. Persidangan Perkara Perdata Permohonan
Belum Dievaluasi
Laporan Tahunan 2018 | 5
3. Jurusita 11 1. Pemanggilan Sidang Perkara Perdata
2. Pemberitahuan Isi Penetapan/ Putusan Perkara Perdata
3. Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana
4. Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Perdata.
5. Pemberitahuan Banding/Kasasi Perkara Pidana
6. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Perdata
7. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Pidana
8. Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Pidana
9. Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Pidana
10. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Banding
11. Panggilan Teguran/Aanmaning
Belum Dievaluasi
4. Kepaniteraan Muda Pidana
24 1. Pemeriksaan Biasa 2. Pemeriksaan Singkat 3. Penerimaan Perkara Pidana
Cepat (Ringan dan Lalu Lintas) 4. Pendaftaran Berkas Perkara
Pidana Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)
5. Penanganan Register Perkara Pidana Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)
6. Pra Peradilan 7. Perkara Pidana Banding 8. Perkara Pidana Kasasi 9. Perkara Pidana Peninjauan
Kembali 10. Perkara Grasi 11. Penanganan Permohonan
Izin/Persetujuan Penyitaan 12. Penanganan Permohonan
Izin/Persetujuan Penggeledahan
13. Perkara Pidana Anak 14. Perkara Permohonan
Penetapan Diversi 15. Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHAP
16. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
17. Penerimaan permohonan
Belum Dievaluasi
Laporan Tahunan 2018 | 6
perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (2) (3) KUHAP
18. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan pasal 29 KUHAP ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
19. Penerimaan barang bukti 20. Perdaftaran dan penanganan
barang bukti 21. Pemberitahuan putusan
perkara pidana/singkat 22. Pemberitahuan putusan
perkara pidana banding/kasasi/peninjauan kembali
23. Surat masuk dan surat keluar 24. Izin BEZOEK
5. Kepaniteraa Muda Perdata
33 1. Penerimaan perkara perdata permohonan
2. Pendaftaran perkara perdata permohonan
3. Penanganan register perkara perdata permohonan
4. Penerimaan berkas perkara perdata gugatan
5. Pendaftaran perkara perdata gugatan
6. Penanganan register perkara perdata gugatan
7. Penerimaan perkara perdata gugatan sederhana
8. Pendaftaran perkara perdata gugatan sederhana
9. Penerimaan perkara perdata gugatan banding
10. Pendaftaran perkara perdata gugatan banding
11. Penerimaan memori banding/kontra memori banding
12. Pencabutan perkara perdata gugatan banding
13. Pengiriman perkara perdata gugatan banding
14. Pemberitahuan penetapan perkara perdata permohonan
15. Pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan
16. Pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan verstek
17. Penerimaan berkas perkara perdata gugatan/permohonan prodeo
18. Penerimaan perkara perdata gugatan kasasi
Belum Dievaluasi
Laporan Tahunan 2018 | 7
19. Pendaftaran perkara perdata gugatan kasasi
20. Penerimaaan memori kasasi /kontra memori kasasi perdata gugatan
21. Pencabutan perkara perdata gugatan kasasi
22. Pengiriman berkas perkara perdata gugatan kasasi
23. Penerimaan perkara perdata gugatan peninjauan kembali
24. Pendaftaran perkara perdata gugatan peninjauan kembali
25. Penerimaan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali
26. Pencabutan perkara perdata gugatan peninjauan kembali
27. Pengiriman berkas perkara perdata gugatan peninjauan kembali
28. Pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan banding/kasasi/peninjauan kembali
29. Penanganan surat masuk kepaniteraan perdata
30. Penanganan surat keluar kepaniteraan perdata
31. Penerimaan permohonan eksekusi perkara perdata gugatan
32. Pendaftaran permohonan eksekusi perkara perdata gugatan
33. Pelaksanaan aanmaning dan eksekusi perkara perdata gugatan
6. Kepaniteraan Muda Hukum
15 1. Pengelolaan surat masuk 2. Pengelolaan surat keluar 3. Pembuatan laporan bulanan 4. Pembuatan laporan empat
bulanan 5. Pembuatan laporan
semester (6 bulanan) 6. Pembuatan laporan tahunan 7. Pengarsipan berkas perkara 8. Pendaftaran surat kuasa 9. Pelayanan pengaduan 10. Pelayanan surat keterangan 11. Pengesahan akta notaris 12. Pelayanan informasi
prosedur biasa 13. Pelayanan informasi
prosedur khusus 14. Pencatatan urusan-urusan
Laporan Tahunan 2018 | 8
15. Pelayanan pos bantuan hukum
7. Perencanaan, TI dan Pelaporan
8 1. Perencanaan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)
2. Pengajuan revisi pok (DIPA) 3. Sinkronisasi SIPP 4. Perawatan SIPP 5. Pengelolaan website 6. Perawatan dan mengatasi
permasalahan jaringan 7. Peliputan dan penginputan
website 8. Penghimpunan laporan
8. Umum dan Keuangan
28 1. Pengelolaan surat masuk 2. Pengelolaan surat keluar 3. Permintaan barang alat tulis
kantor (ATK) Pengolahan aplikasi persediaan (kegiatan harian)
4. Pelaporan aplikasi persediaan persemester/ pertahun (kegiatan harian)
5. Pelaporan aplikasi SIMAK-BMN persediaan persemester/ pertahun (kegiatan harian)
6. Perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana
7. Pengadaan barang Pengelolaan perpustakaan
8. Penyusunan rencana kerja tahunan
9. Penyusunan uraian tugas pengamanan dan petugas kebersihan
10. Pengadaan barang dan jasa 11. Perencanaan daftar isisn
pelaksanaan anggaran (DIPA)
12. Pengelolaan administrasi keuangan (pembuatan spesimen tanda tangan)
13. Penanganan surat masuk sub bagian keuangan
14. Penanganan surat keluar sub bagian keuangan
15. Pengelolaan administrasi keuangan
16. Pembuatan kartu identitas pengantar surat perintah membayar (SPM)/ pengambil surat perintah pencairan dana (SP2D)
17. Pengelolaan administrasi keuangan pembuatan
Laporan Tahunan 2018 | 9
rencana penarikan dana 18. Pengajuan uang persediaan
Penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai
19. Penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai (pembayaran uang lembur)
20. Penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai (pembayaran uang makan)
21. Pertanggung jawaban dimuka tunjangan khusus kinerja (remunerasi)
22. Pembuatan laporan keuangan
23. Pembuatan laporan realisasi anggaran
24. Pengelolaan pendapatan negara bukan pajak
25. Penerbitan SPP-LS belanja modal
26. Pencairan honor piket posbakum
27. Pencairan uang persediaan belanja barang
28. Pengelolaan keuangan negara bendahara pengeluaran
9. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
20 1. Surat masuk dan surat keluar 2. Bezzeting 3. Daftar urut kepangkatan
(DUK) 4. Absensi 5. Pembuatan surat keputusan
(SK) Kenaikan pangkat 6. Kenaikan gaji berkala 7. Pengusulan CPNS menjadi
PNS Pensiun dan purnabakti 8. Cuti pegawai/hakim 9. Sasaran kinerja pegawai
(SKP) Usulan taspen, karpeg, karis/karsu
10. Usulan BPJS kesehatan 11. Update data pegawai
kedalam aplikasi sikep 12. Pembuatan surat tugas 13. Hukuman disiplin 14. Usulan pegawai dalam
jabatan struktural/ fungsional
15. Usulan mutasi 16. Pelantikan dan pengambilan
sumpah jabatan 17. Penghargaan satyalancana
karya satya 18. Laporan tahunan sub bagian
Laporan Tahunan 2018 | 10 12
kepegawaian organisasi dan tata laksana
19. Pengumpulan data LAKIP/LKJIP subbagian kepegawaian organisasi dan tata laksana
20. SOP penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) sub bagian kepegawaian organisasi dan tata laksana
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 unsur yaitu Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Sasaran kinerja pegawai (SKP)
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang
Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perilaku kerja adalah tingkahlaku,
sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem
prestasi kerja. Seluruh PNS Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah
menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun 2018
tepatnya pada bulan Januari dan telah dilakukan penilaiain pada akhir
bulan Desember tahun 2018 oleh pejabat penilai.
Tabel 2.2
Tabel Jumlah Kegiatan SKP 2018
No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan
Tahun 2018 Keterangan
1. Alimin Ribut Sujono, SH., MH
7 Ketua Pengadilan
2. Mimi Haryani, SH 6 Wakil Ketua
3. Siti Yuristiya Akuan SH.,MH.
4 Hakim
4. Tatap Urasima Situngkir, SH
10 Hakim
5. Indra Lesmana Karim, SH
4 Hakim
6. Dian Triastuty, SH 10 Hakim
7. Hendri Agustian, SH., M.Hum
11 Hakim
8. Ferdinaldo H. Bonodikun, SH
8 Hakim
9. Syahreza Papelma, SH., MH
4 Hakim
Laporan Tahunan 2018 | 11
10. Yopy Wijaya, SH 5 Hakim
11. Andi Barkan, SH., MH 10 Hakim
12. Fahruddin, SH 14 Panitera
13. Ponijan, SH 20 Sekretaris
14. Zainal Abidin Kamal, S.Sos
13 Panitera Muda Perdata
15. Harmen, SH 12 Panitera Muda Pidana
16. Helni Aryadi, SH., MH 12 Panitera Muda Hukum
17. Rusmiati 10 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
18. Mulyati, S.Sos 16 Kasubbag Umum dan Keuangan
19. Anderiansyah, S.Kom 8 Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
20. Marlinawati 6 Panitera Pengganti
21. Alkautsari Dewi Adha, A.Md
7 Panitera Pengganti
22. Boy Hendra Kusuma, SH 6 Panitera Pengganti
23. Ahmad Irfansyah, SH 6 Panitera Pengganti
24. Rahmad Wahyudi, SH 6 Panitera Pengganti
25. Edi Sfendi 6 Jurusita
26. Rusman Edwar, S.Kom 6 Jurusita
27. Yosrizal 6 Jurusita Pengganti
28. Syamsiah Dusu 7 Jurusita Pengganti
29. Roby Pratama, A.Md 5 Jurusita Pengganti
30. Dewi Seiawati, SH., MH 5 Staf
31. RR. Shandy Satyo Asih, SE
5 Staf
32. Sariyan 6 Staf
33. Emi Huzaimah, A.Md 7 Staf
34. Ardi 5 Staf
35. Leni Sartika, A.Md 8 Staf
36. Bakri 5 Staf
37. Roli Rahmadya, A.Md 7 Staf
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu berusaha memberikan
pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pencari keadilan yang merupakan
komitmen seluruh jajaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pada tahun 2018
Laporan Tahunan 2018 | 12 15
Pengadilan Negeri Lubuklinggau melakukan beberapa program dan kegiatan
untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat antara lain :
1. Akreditasi Penjaminan Mutu
Pada tahun 2018 telah dilakukan Surveilance Akreditasi
Penjaminan Mutu selama 3 hari yakni pada tanggal 20 Maret 2018
sampai dengan 23 Maret 2018 oleh Asessor dari Pengadilan Tinggi
Palembang. Dari Surveilance tersebut terdapat beberapa
kekurangan yang ditemui dan kedepannya direkomendasikan
untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dari assessment yang dilakukan
tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat
mempertahankan predikat A “Excellent” yang telah diraih
sebelumnya. Surveilance ini merupakan surveillance pertama dari
6 Surveilance yang talah ditetapkan setiap 6 bulan sekali.
Surveilance selanjutnya akan dilaksanakan pada Mei 2019,
Nopember 2019, Mei 2020, dan Nopember 2020.
2. Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2018
mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan
Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Pluluh
Delapan Juta Rupiah) untuk 480 Jam Pelayanan. Program tersebut
dilaksanakan oleh POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri
Lubuklinggau melalui Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
W6.U5/128/PL.01.1/II/2018.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Negeri Lubuklinggau telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya
bulan maret 2018. Akan tetapi Seluruh pelayanan di Kepaniteraan
di jadikan satu pintu, sehingga masyarakat yang membutuhkan
pelayanan akan dilayani dari awal hingga selesainya layanan di
satu pintu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada masyarakat.
Laporan Tahunan 2018 | 13
4. Perkara Prodeo
Pada tahun 2018, tidak ada permohonan perkara secara
prodeo di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
Laporan Tahunan 2018 | 14
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur pengadilan
tidak terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan, baik dalam hal
keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi
informasi yang digunakan. Pembinaan dan Pengelolaan dilakukan secara
berkala dan terstruktur terhadap aparatur pelaksana peradilan baik dibidang
kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan
dibidang teknis yudisial dan administrasi yudisial maupun peningkatan
kualitas dibidang kesekretariatan.
Pengadilan Negeri Lubuklinggau hingga laporan ini dibuat mempunyai
total 41 personil yang terdiri dari 14 Orang Hakim, 27 Orang Pegawai dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 3.1
Daftar Nama seluruh personil Pengadilan Negeri Lubukinggau
No Nama Jabatan Ket
1. Alimin Ribut Sujono, SH., MH Ketua Pengadilan
2. Mimi Haryani, SH Wakil Ketua
3. Siti Yuristiya Akuan SH.,MH. Hakim
4. Tatap Urasima Situngkir, SH Hakim
5. Indra Lesmana Karim, SH Hakim
6. Dian Triastuty, SH Hakim
7. Hendri Agustian, SH., M.Hum Hakim
8. Ferdinaldo H. Bonodikun, SH Hakim
9. Syahreza Papelma, SH., MH Hakim
10. Yopy Wijaya, SH Hakim
11. Andi Barkan, SH., MH Hakim
12. Fahruddin, SH Panitera
13. Ponijan, SH Sekretaris
14. Zainal Abidin Kamal, S.Sos Panitera Muda Perdata
15. Harmen, SH Panitera Muda Pidana
16. Helni Aryadi, SH., MH Panitera Muda Hukum
17. Rusmiati Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
18. Mulyati, S.Sos Kasubbag Umum dan Keuangan
19. Anderiansyah, S.Kom Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
20. Marlinawati Panitera Pengganti
21. Alkautsari Dewi Adha, A.Md Panitera Pengganti
22. Boy Hendra Kusuma, SH Panitera Pengganti
Laporan Tahunan 2018 | 15
23. Ahmad Irfansyah, SH Panitera Pengganti
24. Rahmad Wahyudi, SH Panitera Pengganti
25. Edi Sfendi Jurusita
26. Rusman Edwar, S.Kom Jurusita
27. Yosrizal Jurusita Pengganti
28. Syamsiah Dusu Jurusita Pengganti
29. Roby Pratama, A.Md Jurusita Pengganti
30. Dewi Seiawati, SH., MH Staf
31. RR. Shandy Satyo Asih, SE Staf
32. Sariyan Staf
33. Emi Huzaimah, A.Md Staf
34. Ardi Staf
35. Leni Sartika, A.Md Staf
36. Bakri Staf
37. Roli Rahmadya, A.Md Staf
1. Mutasi
Selama tahun 2018 terdapat beberapa mutasi Hakim dan
pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi
tersebut antara lain sebagai berikut :
Tabel 3.2
Daftar Mutasi Tahun 2018
No Nama Jenis
Mutasi
Jabatan/ Satuan Kerja
Asal
Jabatan/ Satuan Kerja
Tujuan
1. Mimi Haryani, SH
Masuk Hakim PN Palembang
Wakil Ketua PN Lubuklinggau
2. Hj. Yuristiya Akuan, SH., MH
Masuk Hakim PN Bogor
Hakim PN Lubuklinggau
3. Fahruddin, SH
Masuk Panitera PN Curup
Panitera PN Lubuklinggau
4. Andrianto Fachrizal, S.Kom
Keluar Staf PN Lubuklinggau
Staf PT Banten
2. Promosi
Selama tahun 2018 terdapat 1 orang yang mendapatkan
promosi di Kepaniteraan (teknis).
Tabel 3.3 Daftar Promosi Tahun 2018
No. Nama Jabatan/
Satuan Kerja Asal Jabatan/
Satuan Kerja Tujuan
1. Rahmad Wahyudi, SH
Jurusita Pengganti PN Palembang
Panitera Pengganti PN Lubuklinggau
Laporan Tahunan 2018 | 16
3. Pensiun
Dalam kurun waktu dari Januari s/d Desember 2018
terdapat 1 Orang yang pensiun.
Tabel 3.4 Daftar Pensiun Tahun 2018
No. Nama Jabatan Pangkat
Golongan/ Ruang
Ket
1. Bakri Staf Umum dan Keuangan
Pengatur II/c
Periode Januari 2019
4. Diklat
Pada tahun 2018 terdapat 2 orang yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan.
Tabel 3.5 Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2018
No. Nama Jabatan Nama Diklat Ket
1. Ponijan, SH Sekretaris PIM IV Anggkatan XVIII
3 Sep 2018 s/d 12 Des 2018
2. Anderiansyah, S.Kom
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
PIM IV Angkatan XVIII
3 Sep 2018 s/d 12 Des 2018
B. PENYELESAIAN PERKARA
Pada awal tahun 2018 Pengadilan Negeri Lubuklinggau
memprioritaskan penyelesaian perkara tahun lalu yang menjadi tunggakan
atau belum terselesaikan tanpa mengesampingkan kualitas putusan.
Keadaan perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2018 sebagai
berikut :
Tabel 3.6 Rekapitulasi Perkara Tahun 2018
Klasifikasi Perkara
Sisa Tahun
Lalu Masuk Putus Sisa
Diputus Tepat Waktu
Perkara Yang Tidak Upaya
Hukum
Berhasil Diversi/ Mediasi
Pidana Umum
Pidana Biasa 121 791 784 128 784 767 -
Pidana Singkat
0 0 0 0 0 0 -
Pidana Cepat 0 6 6 0 6 0 -
Lalulintas 0 13.665 13.665 0 -
Laporan Tahunan 2018 | 17
Pra Peradilan 0 0 0 0 0 0 -
Pidana Khusus
Pidana Anak 3 70 71 2 71 0 2
Perdata Umum
Gugatan 21 48 55 14 55 48 0
Gugatan Sederhana
0 5 5 0 5 0 -
Permohonan 1 84 85 0 85 0 -
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan,
menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan
prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi
dapat dicapai. Sarana dan parasana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri
Lubuklinggau meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor
serta fasilitas perkantoran.
1. Gedung dan Bangunan
No Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1. Ruang Ketua 1
2. Ruang Wakil Ketua 1
3. Ruang Hakim 1
4. Ruang Panitera 1
5. Ruang Wakil Panitera 1
6. Ruang Sekretaris 1
7. Ruang Panitera Muda Perdata 1
8. Ruang Panitera Muda Pidana 1
9. Ruang Panitera Muda Hukum 1
10. Ruang Umum dan Keuangan 1
11. Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan
1
12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
1
13. Ruang Sidang 4 3 Ruang Sidang Biasa 1 Ruang Sidang Anak
14. Ruang Loby 1
15. Ruang POSBAKUM 1
16. Ruang Tunggu Pengunjung 1
17. Ruang Tahanan 3 1 Ruang Tahanan Pria 1 Ruang Tahanan Wanita 1 Ruang Tahanan Anak
18. Mushalah 1
19. Ruang Mediasi 1
20. Ruang Ibu Menyusui 1
Laporan Tahunan 2018 | 18
21. Ruang Arsip 1
22. Ruang Kesehatan & Posyandu 1
23. Parkir Motor dan Mobil 2
24. Perpustakaan 1
25. Ruang Pers, Konfirmasi dan Antrian Sidang
1
2. Rumah Dinas
No. Uraian Jumlah Kondisi
Ket B RR RB
1. Rumah Dinas Ketua 1 1
2. Rumah Dinas Wakil Ketua
1 1
3. Rumah Dinas Hakim 6 1
4. Rumah Dinas Panitera 1 1
5. Rumah Dinas Sekretaris 1 1
3. Kendaraan Bermotor
No. Uraian Jumlah Kondisi
Ket B RR RB
Kendaraan Bermotor Roda 4
1. Mitsubishi Pajero Sport 1 1
2. Toyota Kijang Inova 1 1
3. Nissan Terano 1 1
4. Mitsubishi L300 1 1
Kendaraan Bermotor Roda 2
1. Honda Supra 3 3
4. Fasilitas Perkantoran
No. Uraian Jumlah Ket
1. AC Split 28
2. UPS 3
3. Camera Digital 1
4. PC 19
5. Laptop 10
6. Printer 19
7. Scanner 2
8. Server 1
9. CCTV 16
10. Proyektor 1
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertuang dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA.
Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2018 memiliki 2 DIPA, yakni DIPA
Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : DIPA-005.01.2.098970/2018
Laporan Tahunan 2018 | 19
dengan total pagu Rp. 6.127.147.000,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh
Juta Seratus Emapt Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA-005.03.2.099229/2018 dengan total
pagu Rp. 84.200.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)
DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja
gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non
Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci
anggaran pada tahun 2018.
No Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa %
1. 1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [Base Line]
2. 051 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)
3. A RAPAT KERJA / RAPAT KOORDINASI
4. 521211 Belanja Bahan 16.690.000 16.687.500 2.500 99.99
5. B KONSULTASI KE PENGADILAN TINGGI
6. 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa
35.000.000 34.889.557 110.443 99.68
7. C PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF/LK SAIBA/ LAPORAN SIMAK BMN KE PENGADILAN TINGGI
8. 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa
17.550.000 17.515.000 35.000 99.80
9. 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
10. 001 Gaji dan Tunjangan
11. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
12. 511111 Beban Gaji Pokok PNS
1.700.647.000 1.700.622.800 24.200 99.99
13. 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS
24.000 22.300 1.700 92.92
14. 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS
127.143.000 127.139.690 3.310 99.99
15. 511122 Beban Tunj. Anak PNS
37.302.000 37.301.054 946 99.99
16. 511123 Beban Tunj. Struktural PNS
36.410.000 36.400.000 10.000 99.97
17. 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS
1.911.190.000 1.911.180.000 10.000 99.99
18. 511125 Beban Tunj. PPh PNS
210.249.000 210.228.365 20.635 99.99
19. 511126 Beban Tunj. Beras PNS
89.664.000 89.655.960 8.040 99.99
20. 511129 Beban Uang Makan PNS
307.867.000 291.049.000 16.818.000 94.54
21. 511151 Beban Tunjangan Umum PNS
25.255.000 25.245.000 10.000 99.96
Laporan Tahunan 2018 | 20
22. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
23. A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
24. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
145.350.000 126.543.500 18.806.500 89.36
25. 521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
38.052.000 38.043.500 8.500 99.98
26. B LANGGANAN DAYA DAN JASA
27. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
31.400.000 31.400.000 0 100
28. 521114
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
26.400.000 26.400.000 0 100
29. 522111 Belanja Langganan Listrik
150.000.000 97.832.030 52.167.970 65.22
30. 522112 Belanja Langganan Telepon
9.000.000 2.726.553 6.273.447 30.30
31. 522113 Belanja Langganan Air
26.400.000 2.783.810 23.616.190 10.54
32. 522141 Belanja Sewa 61.800.000 57.862.384 3.937.616 93.63
33. C PEMELIHARAAN KANTOR
34. 523111
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
246.345.000 246.295.600 49.400 99.98
35. 523119
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
12.617.000 12.535.000 82.000 99.35
36. 523121
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
149.804.000 145.394.300 4.409.700 97.06
37. D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
38. 521115 Honor Operasional Satuan Kerja
59.160.000 59.160.000 0 100
39. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
24.875.000 24.875.000 0 100
40. 1071.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line]
41. 052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor
42. A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
43. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
99.601.000 99.240.000 361.000 99.78
44. 053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
45. B Sarana Prasarana Pendukung SIPP
Laporan Tahunan 2018 | 21
46. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
62.899.000 62.899.000 0 100
Total 5.658.694.000 5.531.926.903 126.767.097 97.76
2. DIPA Dirjen Badilum (03)
DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan
Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut
disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2018.
No Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa %
1. 1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum [Base Line]
2. 051 Pos Bantuan Hukum
3. 522131 Belanja Jasa Konsultan 48.000.000 32.600.000 15.400.000 67.92
4. 1049.005 PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH PALEMBANG
5. 051 PENDAFTARAN BERKAS PERKARA
6. 521211 Belanja Bahan 56.000.000 55.953.600 46.400 99.91
7. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
120.000.000 119.996.400 3.600 99.99
8. 052 PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN
9. 521211 Belanja Bahan 85.980.000 85.870.000 110.000 99.87
10. 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
10.850.000 0 10.850.000 0
11. 053 MINUTASI
12. 521211 Belanja Bahan 20.000.000 1.567.900 18.432.100 7.80
13. 054 PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA
14. 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
91.770.000 91.153.524 616.476 99.32
15. 055 PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
16. 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
111.020.000 88.061.276 22.958.724 79.32
17. 056 PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
18. 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
3.500.000 620.000 2.880.000 17.71
19. 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
9.800.000 3.621.000 6.179.000 36.94
20. 057 PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
21. 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
2.000.000 352.800 1.647.200 17.64
22. 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
5.600.000 409.200 5.190.800 7.30
Total 564.520.000 480.160.700 84.359.300 85.06
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Penerapan Teknologi Informasi terutama Sistem Informasi Penelusuran
Perkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah semakin baik, hal itu
Laporan Tahunan 2018 | 22
terbukti Pengadilan Negeri Lubuklinggau menempati peringkat 1 untuk
kategori Pengadilan Negeri kelas 1B dengan jumlah perkara 1001 s/d 2000
sebagaimana tercantum pada lampiran surat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum nomor 1155/DJU/KP05.8/12/2018 tanggal 18 Desember 2018
tentang daftar nama pengadilan negeri dengan kinerja terbaik. Mendapatkan
peringkat 1 bukanlah hal yang mudah dan instan, banyak langkah-langkah
yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan negeri lubuklinggau agar data yang
ada pada SIPP valid dan terisi tepat waktu.
Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun
2018 salah satunya adalah pengadaan alat pengolah data berupa 5 buah
laptop untuk hakim. Hal ini tentunya mempercepat hakim dalam
menyelesaikan putusan agar tepat waktu, sehingga program one day publish
yang dicanangkan dapat dilakasanakan tanpa hambatan yang berarti.
F. REGULASI TAHUN 2018
Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerbitkan beberapa regulasi dalam
kurun waktu tahun 2018. Regulasi tersebut antara lain :
NO NOMOR SK TANGGAL TENTANG
1 W6-U5/1/KPA/SK/1/2018 02 JANUARI 2018 PENGANGKATAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN, CLEANING SERVICE, DAN SOPIR
2 W6-U5/2/SEK/SK/1/2018 02 JANUARI 2018 PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA
3 W6-U5/04/KP.07.01/1/2018 04 JANUARI 2018 PENUNJUKAN PETUGAS PTSP
4 W6-U5/6/HK.01/1/2018 23 JANUARI 2018 PENUNJUKAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
5 W6-U5/7/PS.04/1/2018 23 JANUARI 2018 PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT)
6 W6-U5/8/KP.04.6/2/2018 05 FEBRUARI 2018 PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
7 W6-U5/9OT.01.1/2/2018 13 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
8 W6-U5/10/KP.01/2/2018 15 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN BUKU PERPUSTAKAAN KE DALAM APLIKASI SENAYAN
9 W6-U5/11/KP.04.5/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM BAPERJAKAT PADA
Laporan Tahunan 2018 | 23
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
10 W6-U5/12/KP.02.1/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN TIM ROLE MODEL
11 W6-U5/13/OT.01.3/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
12 W6-U5/14/KP.04.6/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
13 W6-U5/15/OT/01.3/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES
14 W6-U5/16/OT.01.3/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN TIM PPID
15 W6-U5/17/KU.01/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN BENDAHARA BIAYA PROSES
16 W6-U5/18/PS.05/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENERIMA PENGADUAN
17 W6-U5/19/KP.07.1/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DELEGASI
18 W6-U5/20/KP.07.1/2/2018 12 FEBRUARI 2018 TIM PENGUATAN PEMBERDAYAAN WEBSITE SIPP
19 W6-U5/21/PS.00/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENETAPAN PEMBENTUKAN SATGAS PEMERIKSAAN KESAMAAN FISIK DOKUMEN DI ARSIP DAN DATA BUKU REGISTER PIDANA, HUKUM DAN PERDATA
20 W6-U5/22/OT.01.1/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
21 W6-U5/23/PS.04.2/2/2018 12 FEBRUARI 2018 TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
22 W6-U5/24/OT.01.3/1/2018 03 JANUARI 2018 PENUNJUKAN OPERATOR SAIBA, SIMAK BMN, SIPP
23 W6-U5/25/HK.04.1/3/2018 14 MARET 2018 SUSUNAN MAJELIS
24 W6-U5/26/KP.04.6/3/2018 12 MARET 2018 PENCANANGAN VOICE TO TEXT
25 W6-U5/27/HK.00/3/2018 22 MARET 2018 PEMBERLAKUAN DAN PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
26 W6-U5/28/KP.07.01/3/2018 01 MARET 2018 TIM PENGUATAN LAYANAN PTSP
27 2 TAHUN 2018 23 MARET 2018 FORMAT LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
28 W6-U5/34/PS.04/4/2018 12 APRIL 2018 PENDELEGASIAN TUGAS/WEWENANG
Laporan Tahunan 2018 | 24
TERTENTU KETUA KEPADA HAKIM PN LUBUKLINGGAU
29 W6-U5/35/PS.04/4/2018 09 APRIL 2018 PENUNJUKAN TIM PENGELALA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
30 W6-U5/36/OT.01.3/1/2018 JANUARI 2018 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WSS)
31 W6-U5/37/PS.04/4/2018 12 APRIL 2018 PENUNJUKAN PENGGUNA HANDYTALK (HT)
32 W6-U5/38/KP.01.2/5/2018 28 MEI 2018 SUSUNAN KEPANITIAN DALAM RANGKA BUKA BERSAMA
33 39/SK/KPN/2018 30 MEI 2018 SUSUNAN KEPANITIAAN UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2018
34 40/SK/KPN/8/2018 13 AGUSTUS 2018 SUSUNAN KEPANITIAAN UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN MA RI TH 2018
35 W6.U5/51/SEK/SK/9/2018 03 SEPTEMBER 2018
PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA PN LLG
36 52/KPN/9/2018 06 SEPTEMBER 2018
PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA PN.LLG KEPADA WAKIL KETUA PN LLG
37 W6.U5/53/HK.04.1/9/2018 05 SEPTEMBER 2018
SUSUNAN MAJELIS HAKIM
38 W6.U5/56/KP.07.01/9/2018 05 SEPTEMBER 2018
TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA PN LLG
39 W6.U5/55/SK/KPN/9/2018 05 SEPTEMBER 2018
PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PN LLG
40 W6.U5/47/KP.00.2/8/2018 20 AGUSTUS 2018 PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TKS
41 W6.U5/48/KP.00.2/8/2018 29 AGUSTUS 2018 PENUNJUKAN PETUGAS WAWANCARA TKS
42 W6.U5/49/KP.00.2/8/2018 AGUSTUS 2018 PENUNJUKAN TIM PENGUJI TES KOMPUTER PADA PENERIMAAN TENAGA KERJA SUKARELA
43 W6.U5/46/OT.01.1/9/2018 06 SEPTEMBER 2018
PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
44 W6.U5/60/KP.04.6/9/2018 26 SEPTEMBER 2018
PENUNJUKAN PENDAMPING PP (MAGANG) PADA PN. LLG
45 59/SK/WKPN/9/2018 28 SEPTEMBER 2018
PENUNJUKAN PETUGAS UPACARA MEMPERINGATI
Laporan Tahunan 2018 | 25
HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2018
46 W6.U5/54/OT.01.3/9/2018 05 SEPTEMBER 2018
PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PN LLG
47 W6.U5/61/KP.04.6/10/2018 04 OKTOBER 2018 TIM VERIFIKASI FISIK PELAMAR FORMASI DISABILITAS PADA PN LLG
48 W6.U5/68/SEK/SK/10/2018 15 OKTOBER 2018 PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA
49 W6.U5/63/KP.04.6/10/2018 23 OKTOBER 2018 PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
50 W6.U5/65/KP.04.6/10/2018 24 OKTOBER 2018 TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MUSI RAWAS
51 W6.U5/66/KP.04.5/12/2018 05 DESEMBER 2018
PEMBENTUKAN TIM PENUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Laporan Tahunan 2018 | 26
BAB IV PENGAWASAN
Pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpedoman kepada
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan yakni :
1. Pengawasan Melekat
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan
tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Fungsional
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas
Majkamah Agung Republik Indonesia.
Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
menerbitkan surat keputusan Nomor : W6.U5/1150/KP.04.1/VIII/2018 Tentang
Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagai berikut :
No Nama Bidang Pengawasan
1. Alimin Ribut Sujono, SH., MH Koordinator
2. Mimi Haryani, SH Koordinator
3. Indra Lesmana Karim, SH Keuangan
4. Dian Triastuty, SH Pidana
5. Hendri Agustian, SH., MH Kepegawaian, Ortala
6. Ferdinaldo H. Bonodikun, SH., MH Umum
7. Andi Barkan Mardianto, SH., MH Hukum
8. Syahreza Papelma, SH.,MH Perdata
9. Yopy Wijaya, SH Minutasi, Upaya Hukum dan Delegasi
10. Tatap Urasima Situngkir, SH Perencanaan, TI dan Pelaporan
Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada Pengadilan
Negeri Lubuklinggau dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dari
pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi
pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang
diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.
A. INTERNAL
Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau
dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan
Laporan Tahunan 2018 | 27
pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara
melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek
dari pengawasan yang dilakukan meliputi :
1. Manajemen Peradilan
a. Program kerja;
b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
c. Pengawasan dan Pembinaan;
d. Kendala dan hambatan;
e. Faktor-faktor pendukung;
f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara
a. Prosedur penerimaan perkara;
b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
f. Keuangan perkara;
g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;
h. Pelaporan;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
c. Minutasi perkara;
d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).
4. Administrasi Umum
a. Kepegawaian;
b. Keuangan;
c. Inventaris;
d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja Pelayanan Publik
a. Pengelolaan manajemen;
b. Mekanisme pengawasan;
c. Kepemimpinan;
d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
Laporan Tahunan 2018 | 28
f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan
kerapihan;
g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
h. Tingkat pengaduan masyarakat.
Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2018 terdapat berbagai
temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan
selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan kedalam laporan hasil
pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan
objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia
bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.
B. EVALUASI
Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap
bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua
Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing -masing
hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan
dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam
melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang
dilkukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat
dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan
kendala dan hambatan yang ada.
Laporan Tahunan 2018 | 29
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan
visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang
terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat para pencari keadilan.
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun
administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar
3. Operasional Prosedru (SOP), walaupun masih terdapat berbagai
kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun
sarana dan prasarana pendukung lainnya.
4. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari
pengawasan internal, Pembinaan dan Monitoring yang dilakukan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wakil Ketua dan serta
jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Lubuklingau.
B. SARAN
1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap
diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas
kinerja.
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat
diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan
Negeri Lubuklinggau mengingat sumber daya manusia yang
dimiliki saat ini masih sangat terbatas.
3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan
kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan
dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.