laporan tahunan 2017 - pa-palopo.go.idpa-palopo.go.id/images/laporan_tahunan_2017.pdf · shadaqah...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil „Alamiin, puji syukur yang tidak terhingga kami
panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas petunjukNya sehingga
penyusunan laporan tahunan Pengadilan Agama Palopo tahun 2017 ini
dapat diselesaikan.
Laporan ini merupakan gambaran umum pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi (Tupoksi) masing-masing aparat peradilan agama Palopo
selama kurun waktu satu tahun (Januari sampai dengan Desember 2017)
yang meliputi tugas-tugas yustisial dan non yustisial.
Disadari bahwa meskipun tim penyusun telah berusaha dengan
sungguh-sungguh dalam menyusun laporan ini agar akurat dan valid,
namun sebagai manusia biasa kesalahan dan kekeliruan sangat sulit
dihindari. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pihak yang
terkait guna penyempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang sangat
kami diharapkan.
Pada akhirnya, melalui kesempatan ini kami selaku pimpinan ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim
Penyusun yang telah bekerja keras untuk merampungkan laporan ini,
semoga Allah swt memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda,
amiin.
Palopo, 03 Januari 2018
Ketua
Drs. H. Asri, MH.
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................ ii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan.............................................. 1
B. Visi dan Misi .................................................................... 6
C. Rencana strategis ............................................................ 12
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Struktur Organisasi .......................................................... 14
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) .............................. 16
C. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ......................................... 27
D. Pelayanan Publik yang Prima ......................................... 29
1. Sidang Keliling ............................................................. 29
2. Pelayanan Terpadu ...................................................... 29
3. Perkara Prodeo ............................................................ 30
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia ................................................... 31
B. Penyelesaian Perkara ...................................................... 34
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................... 35
D. Pengelolaan Keuangan .................................................. 39
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ................... 42
F. Regulasi Tahun 2017 ....................................................... 43
iii
BAB IV. PENGAWASAN
A. Internal............................................................................ 47
B. Evaluasi .......................................................................... 66
BAB. V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan .................................................................... 69
B. Rekomendasi ................................................................. 71
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Prinsip utama negara hukum adalah adanya jaminan bagi
penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya memperkuat prinsip
kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka sesuai tuntutan reformasi
dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan terakhir
dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Melalui perubahan undang-undang tersebut, telah diletakkan
kebijakan baru bahwa segala urusan mengenai peradilan, baik yang
menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan
finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, Kebijakan ini
popular disebut “kebijakan satu atap” (one roof system). Dengan
kebijakan satu atap ini, maka pembinaan badan peradilan umum,
peradilan Agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Tujuan pokok Undang-Undang Peradilan Agama adalah
mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan peradilan agama
2
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau judicial power
dalam negara Republik Indonesia. Penegasan tujuan ini dapat disimak
dalam rumusan konsideran huruf c dan e.
Dalam konsideran huruf c dinyatakan bahwa :
“salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran,
ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan
agama sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan Pokok -pokok Kekuasaan Kehakiman.”
Sedangkan dalam konsideran huruf e dinyatakan bahwa:
“…dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur
susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam
lingkungan peradilan agama.”
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang kemudian
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nommor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dimaksudkan untuk menyesuaikan atau
mensinkronisasikan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
3
tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala
urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik
menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi,
administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta prilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh
Komisi Yudisial. Dengan perubahan kedua ini semakin memperkuat
prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar
prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan
paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tersebut menandai lahirnya
paradigma baru peradilan agama. Paradigma baru itu menyangkut
yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah
salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang ini. Kata “perkara tertentu” merupakan perubahan
terhadap kata “perkara perdata tertentu” sebagaimana disebutkan dalam
UU No.7 Tahun 1989. Penghapusan kata ini diharapkan agar tidak hanya
perkara perdata saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
4
Disamping itu, dengan berlakunya UU No.3 tahun 2006 ini, maka
landasan hukum positif penerapan Hukum Islam menjadi lebih kukuh. Hal
ini mengingat ada beberapa perubahan perubahan fundamental yang
dilakukan oleh UU No.3 tahun 2006 terhadap UU No.7 tahun 1989,
khususnya menyangkut teknis penyelesaian sengketa kewenangan antara
peradilan agama dengan peradilan umum.
Ada beberapa pasal krusial yang direvisi dalam UU No.3 Tahun
2006. Salah satunya adalah tentang kewenangan pengadilan agama.
Dalam pasal 49 ada 9 (Sembilan) kewenangan Pengadilan agama, yang
sebelumnya hanya 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan
tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat
Islam dibidang (1) perkawinan, (2) waris,(3) wasiat, (4) Hibah, (5) wakaf,
(6) infak, (7) sedekah, (8) zakat, dan (9) ekonomi syariah. Jadi ada 2 (dua)
tambahan kewenangan pengadilan agama dalam UU No.3 Tahun 2006,
yaitu zakat dan ekonomi syariah.
Kewenangan pengadilan agama dalam pasal 49 UU No.3 Tahun
2006 adalah merupakan kompetensi absolut, dalam arti lingkungan
peradilan lain tidak berhak mengadili sengketa-sengketa sebagaimana
disebutkan secara limitatif dalam pasal tersebut.
Adapun perubahan-perubahan penting yang terdapat dalam UU
No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:
5
a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh
Mahkamah Agung maupun eksternal oleh Komisi Yudisial dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim;
b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim
pengadilan tingkat pertama maupun hakim pada pengadilan
tinggi, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara trasnparan,
akuntabel, dan partisipatif serta harus lulus pendidikan khusus
hakim;
c. Pengaturan mengenai pembentukan pengadilan khusus, dan
pengaturan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan
pemberhentian, serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam UU.
(Jadi di Pengadilan Agama ada kemungkinan jika dibutuhkan bisa
membentuk hakim ad hoc);
d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pemberhentian hakim;
e. Jaminan atas keamanan, kesejahteraan, dan renumerasi hakim
(setiap hakim di samping mendapatkan gaji pokok dan tunjangan
jabatan, juga harus mendapatkan hak berupa rumah jabatan milik
negara, jaminan kesehatan, dan sarana transportasi roda empat
milik negara);
f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan
maksimal 14 hari dari pembacaan putusan, jika tidak
6
dilaksanakan maka ketua pengadilan akan dikenai sanksi
administratif;
g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggungjawaban biaya perkara;
h. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang
tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum;
i. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati
kode etik dan perilaku hakim; dan
j. Usia pensiun hakim tingkat pertama menjadi 65 tahun dan usia
hakim tinggi menjadi 67 tahun serta pensiun panitera, wakil
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti tingkat pertama
menjadi 60 tahun dan untuk tingkat banding menjadi 62 tahun.
Sebagai kesimpulan bahwa, dengan berlakunya UU. No. 3 Tahun
2006 yang kemudian dirubah dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
dan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman posisi
peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
semakin kuat dan sejajar dengan peradilan lainnya.
B. Visi dan Misi
1. Visi
Visi dalam pengertian etimologi adalah kemampuan untuk melihat
pada inti persoalan, pandangan luas, atau wawasan.Sedangkan dalam
7
pengertian terminologi visi adalah potret dunia fiktif yang tidak bisa diamati
atau dibuktikan saat ini dan umumnya tidak pernah menjadi kenyataan.
Visi selalu berhubungan dengan masa depan, karena visi
mengekspresikan apa yang akan dicapai. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa visi adalah modal mental sebuah proses, kelompok atau
organisasi di masa depan yang bersifat idealis. Karena sifatnya yang
idealis, maka visi hampir tidak pernah menjadi kenyataan, namun harus
diyakini dapat menjadi kenyataan. Visi memiliki kekuatan untuk
menggerakkan sebuah organisasi, tanpa visi organisasi akan lumpuh,
kehilangan arah tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu visi ibarat
dinamo yang menggerakkan organisasi.
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan inilah sehingga
para pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10
November 2010 sepakat untuk merumuskan visi Mahkamah Agung yaitu
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.
Visi tersebut di atas hanya bisa dicapai dengan peningkatan
profesionalisme; manajemen yang modern; kualitas system pemberkasan
perkara; dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai
segi dengan kajian syariah sebagai sumber hukum materil peradilan
8
agama dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,
shadaqah dan ekonomi syari‟ah secara cepat, sederhana dan biaya
ringan.
Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, Pengadilan
Agama Palopo harus melaksanakan visi umum tersebut dengan lebih
konkrit.Hal ini harus dibarengi dengan adanya transparansi dan
mekanisme akuntabiitas publik demi terciptanya keseimbangan dalam
pelaksanaan kekuasaan kehakimnan.Dalam upaya mewujudkan badan
peradilan yang agung tersebut di atas, secara khusus Pengadilan Agama
Palopo mempunyai visi yaitu “MEMBANGUN CITRA PENGADILAN
AGAMA PALOPO YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN”.
Pernyataan visi Pengadilan Agama Palopo tersebut memiliki
pengertian sebagai berikut :
a. Bersih, mengandung makna bahwa aparat Pengadilan Agama
Palopo terutama para hakim harus bersih dari pengaruh non
hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun
pengaruh/tekanan dari luar dalam upaya penegakan hukum dan
keadilan. Bersih dan bebas dari KKN merupakan icon penting
yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi.
Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih
dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan
peradilan yang berwibawa.
9
b. Berwibawa, mengandung makna bahwa Pengadilan Agama
Palopo harus selalu dihormati dan dipercaya sebagai lembaga
peradilan yang dapat memberikan perlindungan dan pelayanan
hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
c. Profesional, mengandung makna bahwa seluruh aparat,
karyawan/karyawati Pengadilan Agama Palopo harus memiliki
kemampuan diatas rata-rata untuk menyelesaikan tugas dan
fungsinya masing-masing demi terbangunnya satu tekad
hendak mewujudkan asas peradilan “sederhana, cepat dan
biaya ringan”.
2. Misi
Misi dalam pergertian etimologi adalah tugas yang dirasakan orang
sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideology, atau
patriotisme, sedangkan dalam pengertian terminologi misi adalah apa
yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya dalam rangka
mencapai visi yang telah ditetapkan.
Dalam upaya mewujudkan visi Pengadilan Agama Palopo tersebut di
atas, maka ditetapkanlah misi Pengadilan Agama Palopo sebagai
berikut :
1. Menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan.
2. Meningkatkan sumber daya aparat peradilan.
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
10
4. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan
Adapun makna kelima misi tersebut di atas adalah :
Misi pertama
”Menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan”, mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga
peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan
proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan
langkah antisipatif terhadap euphoria reformasi hukum yang selalu
didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang
menganggap bahwa proses di pengadilan berbelit-belit, membutuhkan
waktu lama dan biaya yang besar, harus ditepis dengan misi tersebut,
karena misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-
undangan (Pasal 4 Undang-undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman).
Misi Kedua,
“Meningkatkan sumber daya aparatur Peradilan”, yang dimaksud
dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim,
kepaniteraan,kejurusitaan serta kesekertariatan.
Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada
ditangan hakim.Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim
adalah sangat penting.Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya,
seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap
11
mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan
tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan
tugas penegakan hukum dan keadilan.Tingkat profesionalisme sangat
ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.
Peningkatan sumber daya aparat dilakukan melalui pendidikan formal,
pendidikan dan pelatihan structural/fungsional (Diklat) atau bimbingan
teknis ( Bintek), diskusi hukum serta pengalaman kerja melalui mutasi.
Misi ketiga
“Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif”. Pengawasan
merupakan tindakan untuk :
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara
yang cepat dan biaya perkara yang ringan.
Penetapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif
terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan
yang efektif mempunyai sasaran penyelesian masalah secara tepat dan
cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari
12
masyarakat.Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat
mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.
Misi keempat,
“Meningkatan kualitas administrasi dan manajemen
peradilan”.Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian
tujuan. Pola admnistrasi dan manajemen yang baik akan mendorong
percepatan terwujudnya visi dan misi. Penataan dan disiplin terhadap
administrasi serta manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal
penting untuk segera dibenahi. Perubahan birokrasi atau reformasi
birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju
reformasi hukum
Misi kelima
“Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan”, mengandung
makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas penunjang, tidak
mungkin penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan baik dan
lancar. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi sarana gedung
yang tertata dengan baik, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan
yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain sebagainya.
C. Rencana Strategis (Renstra)
Rencana strategis dibuat untuk mempermudah terwujudnya visi dan
misi secara maksimal.Adapun rencana strategis yang dimaksud
adalah :
1. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
13
2. Meningkatkan akselerasi (percepatan) pelayanan hukum kepada
masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya aparat peradilan.
4. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan terencana.
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen keuangan,
kepegawaian, dan umum.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan.
14
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :
Tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya sebagaimana
disebutkan dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah :
1. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan,
15
waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi
syari‟ah
2. Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek
hukumnya orang-orang yang beragama Islam, sepanjang berkaitan
dengan Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009.
3. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan
pada tahun hijriah.
4. Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek
hukumnya orang-orang yang beragama Islam, sepanjang berkaitan
dengan Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009.
5. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau
berdasarkan peraturan undang-undang antara lain : memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada
Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun di daerah apabila
diminta.
Sedangkan fungsi Pengadilan Agama adalah :
1. Menyelenggarakan proses peradilan yang seadil-adilnya kepada
masyarakat pencari keadilan.
2. Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (di luar
kasus sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau
masyarakat yang membutuhkan.
3. Mendampingi pelaksanaan hisab dan rukyat.
16
4. Memberikan informasi tentang akuntabilitas penyelenggaraan
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
B. Standar Operasional Prosedur (SOP)
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
I. Teknis
Pengadilan
Tk. II
Sudah di
evaluasi tgl,
bulan, tahun/
Belum di
evaluasi
1. Ketua 3 1. SOP Penunjukan
Majelis Hakim
(PMH).
2. SOP Minutasi dan
Pemberkasan
Perkara
3. SOP Mediasi
2. Wakil Ketua 4 1. Sop Penyelesaian
Perkara Oleh
Majelis Hakim di
Pengadilan Tingkat
17
Pertama.
2. SOP Penyelesaian
Putusan dan
Pemberitahuan Isi
Putusan
3. SOP Majelis Hakim
4. SOP Mediasi
3. Hakim 4 1. SOP Persiapan
Persidangan, Tata
Cara Persidangan
dan Pemeriksaan
Berkas
2. SOP Penyelesaian
Perkara Oleh
Majelis Hakim di
Pengadilan Tingkat
Pertama.
3. SOP Majelis Hakim
4. SOP Mediasi
4. Panitera 3 1. SOP Pengembalian
Sisa Panjar.
2. SOP Pelayanan
Legalisasi.
18
3. SOP Keuangan
Eksekusi Pada
Pengadilan tingkat
Pertama
6. Panitera
Muda
permohonan
4 1. SOP Keuangan
Perkara Belum
selesai (aktif) Pada
Pengadilan Tingkat
Pertama.
2. Sop Keuangan
Upaya Hukum
(Banding, Kasasi
dan Peninjauan
Kembali)
3. SOP Keuangan
Biaya Proses pada
Pengadilan Tingkat
Pertama.
4. SOP SIADPA Plus
7. Panitera
Muda
Gugatan
7 1. SOP Pelayanan
Pengaduan.
2. SOP Penerimaan
Perkara dan
19
Pendistribusian
Berkas Perkara.
3. SOP Pencatatan
dan Registrasi
Perkara Masuk.
4. SOP Pelayanan
Penerimaan
Perkara Prodeo
(DIPA).
5. SOP Upaya Hukum
Banding.
6. SOP Upaya Hukum
Kasasi.
7. SOP Informasi pada
Pengadilan Agama.
8. Panitera
Muda Hukum
4 1. SOP Laporan
Perkara Bulanan/
Catur Wulan/
Tahunan
2. SOP Pengarsipan
Perkara
3. SOP Pengambilan
Salinan Putusan,
20
Penetapan dan atau
Akte Cerai oleh
Pihak Berperkara.
4. SOP Input
Keuangan Perkara,
Keuangan Biaya
Proses, Keuangan
Eksekusi dan
Keuangan
Konsinyasi pada
Aplikasi Komdanas.
9. Panitera
Pengganti
2 1. SOP Panitera
Pengganti
2. SOP Publikasi
Putusan
10. Jurusita 3 1. SOP Eksekusi Riil
2. SOP Eksekusi
Lelang
3. SOP Penyitaan
10. Jurusita
Pengganti
3 1. SOP Memanggil
Para Pihak
2. Sop Pemanggilan
21
para Pihak
Berperkara melalui
Kementerian Luar
Negeri dan Media
Massa.
3. Pemanggilan Para
Pihak Melalui
Delegasi
II. Non Teknis
1. Sekretaris 6 1. SOP Persetujuan
Bahan Pelaksanaan
Urusan
Perencanaan
2. SOP Persetujuan
Bahan Pelaksanaan
Urusan
Kepegawaian.
3. SOP Persetujuan
Bahan Pelaksanaan
Urusan Keuangan.
4. SOP Persetujuan
Bahan Pelaksanaan
Penataan
22
Organisasi dan
Tatalaksana.
5. SOP Persetujuan
Bahan Pelaksanaan
Pengelolaan
Teknologi Informasi
dan Statistik
6. SOP Persetujuan
Bahan Pelaksanaan
Urusan Surat
Menyurat, Arsip,
Perlengkapan,
Rumah Tangga,
Keamananan,
Keprotokolan dan
Perpustakaan
2. Kasubbag
Umum dan
Keuangan
8 1. SOP Rekonsiliasi
Internal.
2. SOP Pembuatan
Daftar Barang
ruangan (DBR).
3. SOP Administrasi
Persuratan.
23
4. SOP Adminstrasi
Perpustakaan.
5. SOP Penetapan
Status.
6. SOP Pengadaan
Barang Jasa.
7. SOP Pengelolaan
Barang Persediaan.
8. SOP Perawatan dan
Pemeliharaan.
3. Kasubbag
Kepegawaian
dan Ortala
13 1. SOP Penanganan
Pegawai Baru
2. SOP Ijin Belajar
3. SOP Penanganan
Karpeg, Karis/
Karsu, Bpjs Dan
Taspen
4. SOP Penanganan
Daftar hadir
5. SOP Pengajuan
Cuti
6. SOP Kenaikan
Pangkat Tenaga
24
Teknis
7. SOP Kenaikan
Pangkat Non Teknis
8. SOP Pengambilan
Sumpah dan
Pelantikan
9. SOP Pembuatan
Surat Dinas
10. SOP Pembuatan
KGB
11. SOP Izin
Perceraian dan
Perkawinan
12. SOP Penilaian
Prestasi Kerja PNS
13. SOP Pensiun
4. Kasubbag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
16 1. SOP Pengelolaan
Jaringan.
2. SOP Perawatan
dan Pengamanan
Perangkat IT.
3. SOP Pengelolaan
Website.
25
4. SOP Penyusunan
Revisi RKA-KL KE
DJPB.
5. SOP Pembukuan
Bendahara
Pengeluaran.
6. SOP Penyusunan
Anggaran/
Kegiatan.
7. SOP Pembukuan
Bendahara
Penerimaan.
8. SOP Perencanaan
Anggaran.
9. SOP Penyusunan
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKJIP).
10. SOP Pembayaran
LS Bendahara.
11. SOP Pembayaran
Melalui UP
12. SOP Penyusunan
26
Laporan Tahunan.
13. SOP Pelaporan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
(PNBP).
14. SOP Penyusunan
Revisi RKA-KL Ke
KPA.
15. SOP Rencana
Penggunaan Uang
(RPU).
16. SOP Rencana
Penggunaan (RPA)
27
C. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
No Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah
Kegiatan
Tahun 2017
Keterangan
I. Pengadilan Agama Palopo
1. Drs. H. Asri, M.H
Ketua
28 Kegiatan
2. Drs. Abd. Rahman
Wakil Ketua
13 Kegiatan
3. Tommi, S.HI
Hakim
17 Kegiatan
4. Noor Ahmad Rosyidah, S.HI
Hakim
14 Kegiatan
5. Hapsah, S.Ag., M.H 15 Kegiatan
6.
Drs. Muh. Tahir, S.H
Panitera
16 Kegiatan
7. Hj. Nurbaya, S.H
Wakil Penitera
11 Kegiatan TMT. Pensiun
1 Januari 2018
8. Dra. Juita
Panitera Muda permohonan
10 Kegiatan
9. Mariani, S.H
Panitera Muda Gugatan
6 Kegiatan
10. Dra. Nasrah Arif, S.H 11 Kegiatan
28
Panitera Muda Hukum
11. Maswarni, S.Ag
Panitera Pengganti
11 Kegiatan
12. Rusman, S, S.E.I
Panitera Pengganti
7 Kegiatan
13. Musdalifah, S.H., M.H
Panitera Pengganti
7 Kegiatan
14. Bulu Pangerang, S.H
Jurusita
9 Kegiatan
15. Arifuddin, S.H
Jurusita
9 Kegiatan
16. Drs. Muh. Nawir
Jurusita Pengganti
5 Kegiatan
17. Muhar Muhajir, S.H
Sekretaris
20 Kegiatan
18. Darahim, S.Ag
Kasubbag Umum dan
Keuangan
22 Kegiatan
19 Hasyanti, S.Ag
Kasubbag Perencanaan, IT
dan Pelaporan
16 Kegiatan
29
20. Mukhlishah, S, SE
Kasubbag Kepegawaian dan
Ortala
16 Kegiatan
21. Khumaeni, S.HI
Staf
17 Kegiatan
D. Pelayanan Publik Yang Prima
a. Sidang keliling
Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan
dilaksanakan sebanyak 5 kali kegiatan yaitu :
1. Kecamatan Belopa Tanggal 12 Bulan 5 Tahun 2017
2. Kecamatan Ponrang Tanggal 19 Bulan 5 Tahun 2017
3. Kecamatan Bua Tanggal 22 Bulan 5 Tahun 2017
4. Kecamatan Walenrang Tanggal 18 Bulan 5 Tahun 2017
5. Kecamatan Ponrang Tanggal 3 Bulan 11 Tahun 2017
Jumlah perkara yang disidang melalui sidang keliling adalah
67 perkara.
b. Sidang terpadu
Sidang terpadu dilaksanakan bekerjasama dengan :
1. Pemda Kabupaten Luwu (DUKCAPIL)
2. Kementerian Agama Kabupaten Luwu
Dilasakanakan di 3 kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Belopa
30
2. Kecamatan Ponrang
3. Kecamatan Walenrang
Jumlah perkara yang disidang melalui sidang
terpadu/pelayanan terpadu adalah 300 perkara, seluruhnya
adalah perkara jenis Volunter.
c. Perkara Prodeo
Perkara prodeo dilaksanakan dengan memberikan
pelayanan berupa pembebasan biaya perkara bagi
masyarakat tidak mampu dengan realisasi 6 perkara, jumlah
biaya perkara yang digunakan Rp. 1.889.000,-
31
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
1. Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Palopo
tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Palopo
No Nama Jabatan Keterangan
II Pengadilan Agama Palopo
1. Drs. H. Asri, M.H Ketua
2. Drs. Abd. Rahman Wakil Ketua
3. Tommi, S.HI Hakim
4. Noor Ahmad Rosyidah, S.HI Hakim
5. Hapsah, S.Ag., M.H Hakim
6. Drs. Muh. Tahir, S.H Panitera
7. Hj. Nurbaya, S.H Wakil Penitera TMT. Pensiun
1 Januari 2018
8. Dra. Juita Panitera Muda
permohonan
9. Mariani, S.H Panitera Muda
Gugatan
10. Dra. Nasrah Arif, S.H Panitera Muda
Hukum
32
11. Maswarni, S.Ag Panitera
Pengganti
12. Rusman, S, S.E.I Panitera
Pengganti
13. Musdalifah, S.H., M.H Panitera
Pengganti
14. Bulu Pangerang, S.H Jurusita
15. Arifuddin, S.H Jurusita
16. Drs. Muh. Nawir Jurusita
Pengganti
`
17. Muhar Muhajir, S.H Sekretaris
18. Darahim, S.Ag Kasubbag
Umum dan
Keuangan
19 Hasyanti, S.Ag Kasubbag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
20. Mukhlishah, S, SE Kasubbag
Kepegawaian
dan Ortala
21. Khumaeni, S.HI Staf
33
1. SDM Pengadilan Agama Palopo Yang Dimutasi Tahun 2017
No Nama Gol.
Mutasi
Unit Kerja
Lama
Unit Kerja
Baru
1 2 3 4 5
1
2
Drs.H.Baharuddin, S.H., M.H.
Drs. A. Burhan, S.H., M.H.
IV/b
III/d
PA. Palopo
PA. Palopo
PA.
Pinrang
PA. Pare-
Pare
2. SDM Pengadilan Agama Palopo Yang Dipromosi Tahun 2017
No Nama Gol. Promosi
Jabatan Lama Jabatan Baru
1 2 3 4 5
- - - - -
3. SDM Pengadilan Agama Palopo Yang Pensiun Tahun 2017
No Nama Pangkat
/Gol. Jabatan Keterangan
1 2 3 4 5
1
Hj. Nurbaya, SH
III/d
Wakil Panitera
Pensiun
34
4. SDM Pengadilan Agama Palopo Yang Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/ Non Teknis Tahun 2017
No Nama Jabatan Nama Diklat
1 2 3 4
1
Darahim, S.Ag
Kasubag Umum dan
Keuangan
Diklat Non Teknis
B. Penyelesaian Perkara
1. Rekapitulasi Perkara
1.1. Perkara yang diproses tahun 2017
. a. Sisa perkara tahun 2016 : 167
b. Perkara masuk tahun 2017 : 1.223
c. Jumlah perkara yang diproses : 1.390
1.2. Perkara yang diputus : 1.284
1.3. Sisa perkara yang belum diputus : 106
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis
Jumlah perkara yang diputus tahun 2017 sebanyak 1.284 perkara,
sedangkan jumlah majelis yang melakukan persidangan ada 3
majelis, sehingga rasio perkara terhadap majelis yaitu 463
perkara/majelis dalam satu tahun atau rata-rata 38 perkara/majelis
dalam satu bulan
35
3. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu : 1.219
4. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
a. Banding : 660
b. Kasasi : 1.282
c. Peninjauan Kembali (PK) : 1.284
5. Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi : Tidak Ada
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket. Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan
Roda 4
1 Toyota Innova 2008 √
II Jenis Kendaraan
Roda 2
1 Thunder EN 125 2006 √
2 Thunder EN 125 2007 √
3 Suzuki FL 125 RCD 2008 √
4 Suzuki FD 125 XRM 2006 √
5 Suzuki RCD 125
RCMD 2009 √
36
2. Rumah Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket. Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Rumah Dinas - - - - -
1 Rumah Dinas Ketua - - - - -
2 Rumah Dinas Wakil
Ketua - - - - -
3. Gedung
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Tamu Ketua 1
3 Ruang Wakil Ketua 1
4 Ruang Hakim 2
5 Ruang Panitera 1
6 Ruang Sekretaris 1
7 Ruang Kepaniteraan 1
8 Ruang Kesekretariatan 1
9 Ruang Sidang 2
10 Ruang Kasir 1
37
11 Ruang Mediasi 1
12 Ruang Perpustakaan 1
13 Ruang Laktasi 1
14 Ruang Bermain Anak 1
15 Posbakum 1
16 Ruang IT 1
17 Ruang Rapat 1
18 Ruang Arsip 3
19 Gudang 2
20 Ruang Bendahara 1
21 Ruang Penerimaan Perkara 1
22 Ruang Jurusita/Jurusita
Pengganti
1
4. Fasilitas Perkantoran
No Sarana/Prasarana Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
1 Komputer 24
2 Laptop 13
3 Ac 17
4 Infocus 1
38
5 Faximili 1
6 Jam Elektronik 4
7 Sice 5
8 Lemari Kayu 9
9 Lemari Besi Metal 23
10 Rak Besi 1
11 Filing Cabinet 6
12 Brandkas 3
13 Tabung Pemadam 2
14 CCTV 2
15 Mesin Absensi 1
16 Laser Pointer 1
17 Meja Kerja Kayu 49
18 Meja Kerja Besi/ Metal 1
19 Kursi Besi Metal 160
20 Kursi Kayu 2
21 Meja Rapat 2
22 Meja Komputer 7
23 Kipas Angin 3
24 TV 2
25 Sound System 5
26 Wireless 2
39
27 Microphone 3
28 Lambang Garuda 5
29 Gambar Presiden 10
30 Tiang Bendera 1
31 Kaca Rias 4
32 Dispenser 4
33 Mimbar 1
34 Palu Sidang 1
35 Lambang Instansi 1
36 Asbak Tinggi 2
37 UPS 6
38 Camera Digital 1
39 Telephone (PA BX) 7
40 Monitor 19
41 Printer 1
42 Router 4
43 HOB 3
44 Bangku Panjang Kayu 2
40
D. Pengelolaan Keuangan
1. Keuangan Umum Pagu : Rp. 3.339.134.000
1.1. DIPA 01
1.1. 1. Belanja Pegawai ( MAK 51 ).
a. Pagu : Rp. 2.477.018.000
b. Realisasi : Rp. 2.293.898.008 (92,61 %)
c. Sisa : Rp. 183.119.992
1.1.2. Belanja Barang (MAK 52)
a. Pagu Anggaran : Rp. 677.116.000
b. Realisasi : Rp. 614.601.910
c. S i s a : Rp. 62.514.090
1.1.3. Belanja Modal (MAK 53 )
a. Pagu : Rp. 185.000.000
b. Realisasi : Rp. 179.225.000 (96,88%)
c. S i s a : Rp. 5.775.000
1.2 DIPA 04 (belanja barang) MAK (52)
a. Pagu : Rp. 12.200.000
b. Realisasi : Rp. 12.001.000
c. Sisa : Rp. 199.000
2. Keuangan Perkara
Panjar biaya perkara dibayar langsung oleh pihak yang
mengajukan perkara ke Bank BRI Cabang Palopo dengan Nomor
Rekening :0187.01.000320-30-9 Rpl 058 Pengadilan Agama Palopo,
41
kemudian diambil oleh kasir secara bertahap sesuai kebutuhan
kegiatan proses perkara. Uang proses perkara yang diambil dari bank
selanjutnya disimpan oleh kasir dalam brankas uang perkara.
Adapun rincian pengelolaan keuangan perkara tahun 2017,
sebagai berikut :
a. Sisa uang perkara tahun 2016 : Rp. 97.057.500
- Biaya perkara yang diterima : Rp. 612.185.000
- Jumlah : Rp. 709.242.500
- Pengeluaran : Rp. 643.630.000
- S i s a : Rp. 65.612.500
Dengan rincian sebagai berikut :
- Tersimpan di Bank BRI Cabang Palopo :Rp. 55.457.000
- Tersimpan pada Brankas, sebanyak :Rp. 11.380.500
- Selisih lebih karena biaya eksekusi : Rp.
- Selisih lebih karena giro bank : Rp.
b. Biaya perkara yang dimohonkan banding :
- Penerimaan sebanyak : Rp. 4.895.000
- Pengeluaran sebanyak : Rp. 4.795.000
- Sisa : Rp. 100.000
c. Biaya perkara yang dimohonkan kasasi tahun 2017 :
- Penerimaan sebanyak : Rp. 3.950.000
- Pengeluaran sebanyak : Rp. 2.825.000
- Sisa : Rp. 1.125.000
42
d. Biaya perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali :
- Penerimaan sebanyak : Rp. -
- Pengeluaran sebanyak : Rp. -
- Sisa : Rp. -
e. Biaya perkara eksekusi :
- Penerimaan sebanyak : Rp. 9.000.000
- Pengeluaran sebanyak : Rp. 7.120.000
- Sisa : Rp. 1.880.000
f. Keuangan ATK perkara tahun 2017 sebagai berikut :
- Sisa tahun 2016 sebanyak : Rp. 14.085.000
- Penerimaan : Rp. 61.150.000
- Pengeluaran : Rp. 56.186.000
- Sisa : Rp. 19.049.000
g. Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):
- Sisa Tahun 2015 : Rp. 0
- Penerimaan sebanyak : Rp. 55.855.600
- Pengeluaran sebanyak : Rp. 55.855.600
- Sisa : Rp. 0
43
E. Dukungan Teknologi Informasi
Dukungan Teknologi informasi (IT) terkait Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) yang dipergunakan di Pengadilan
Agama Palopo saat ini adalah :
1. SIIP Website
2. Antrian Sidang
3. SERVER
Manfaatnya :
1. Mengetahui Jadwal Sidang Pencari Keadilan
2. Menertibkan Antrian dalam Persidangan.
Sarana IT yang masih dibutuhkan adalah :
1. Hardisk External
Manfaatnya adalah sebagai tempat back up database SIPP
serta data di server
2. Bandwith Internet ditingkatkan
Manfaatnya adalah Menambah kecepatan akses untuk sinkron
atau kegiatan lain yang berkaitan dengan internet
44
F. Regulasi Tahun 2017
Beberapa regulasi dalam bentuk surat keputusan yang terbit tahun
2017, yaitu regulasi tentang :
1. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pendamping
2. Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar Isian Pelaksaan Anggaran
Pengadilan Agama Palopo
3. Penetapan Panjar Biaya Perkara
4. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan Dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Palopo
5. Pengawasan Bidang
6. Hakim Mediator
7. Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja
8. Petugas Absensi
9. Tim Reformasi Birokrasi
10. Tim Pengelola Meja Informasi
11. Kasir Pengadilan Agama Palopo
12. Penggunaan ATK Perkara
13. Pengelola ATK Perkara
14. Pejabat Pembuat Komitmen ATK Perkara
15. Bendahara dan Staf Pelaksana ATK Perkara
16. Petugas Meja I,II,II dan Penginputan Gugatan dan Permohonan
17. Penaksir Panjar Biaya Perkara
45
18. Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Agama Palopo.
19. Petugas Penulis Register Perkara.
20. Petugas Penulis Buku Induk dan Jurnal Keuangan Perkara.
21. Petugas Pengelola Perpustakaan
22. Penunjukan Kehumasan
23. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
24. Uraian Tugas Hakim dan Pegawai
25. Pengangkatan Tenaga Honorer/Pramubakti Kantor Pengadilan
Agama Palopo.
26. Hakim Mediator
27. Hakim Pengawas Bidang
28. Pengangkatan Tenaga Sukarela
29. Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama
Palopo
30. Tim Teknologi Informasi/ IT Pengadilan Agama Palopo
31. Susunan Majelis Baru
32. Susunan Majelis Hakim Khusus Ekonomi Syariah
33. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
34. Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.
35. Tentang Pembebanan Biaya Perkara Prodeo.
36. Pelaksanaan Sidang Keliling Tahun Anggaran 2017
46
37. Tim Sidang Keliling.
38. Penunjukan Pejabat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Pengadilan Agama Palopo.
39. Penunjukan Bendahar Pengeluaran Pengadilan Agama Palopo
Tahun Anggaran 2017
40. Pembentukan Tim Persiapan Akreditasi Penjamin Mutu
Pengadilan Agama Palopo.
41. Tim Sidang diluar Gedung Pengadilan.
42. Tim Penyusun Laporan Tahunan dan laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Agama Palopo Tahun 2017
47
BAB IV
PENGAWASAN
A. Pengawasan Internal
Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan
dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan direncanakan sesuai
dengan aturan yang berlaku.Pengawasan merupakan solusi penyelesaian
masalah bagi lembaga peradilan.Pengawasan dapat meminimalisir
peluang pelanggaran sehingga lembaga peradilan dapat menjadi lembaga
yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat.
Pengawasan bertujuan meningkatkan moralitas dan integritas
aparatur peradilan dengan sasaran terwujudnya peradilan yang bebas
KKN, bersih dan berwibawa .
Fungsi pengawasan pada intinya adalah pengendalian,
sedangkan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak
dapat dipisahkan yaitu Pengawasan dan pembinaan.Pada umumnya
pengawasan dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu pengawasan
eksternal dan pengawasan internal.
Pengawasan eksternal dilakukan oleh massmedia, masyarakat
dan lembaga-lembaga di luar Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan
internal dilakukan oleh lembaga dalam organisasi Mahkamah Agung
sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
48
2004.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengawasan internal terdiri
dari pengawasan melekat dan pengawasan rutin/ reguler.
Pengawasan dimulai dari Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan
tingkat pertama adalah ujung tombak Mahkamah Agung) kemudian
melaporkan hasil pengawasan ke Pengadilan tingkat banding dan
selanjutnya Pengadilan tingkat banding melaporkan hasilnya ke
Mahkamah Agung.
Titik berat pengawasan adalah pengawasan melekat yakni
pengawasan yang bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan
oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara reventif dan represif
agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.Setiap unit kerja melaksanakan pengawasan melekat, tugas
mana melekat pada pimpinan unit kerja tersebut.Dan Pimpinan
pengadilan telah melaksanakan pengawasan ini sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan code of conduct yang berlaku.
Pengawasan rutin / reguler dilaksanakan sesuai Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/06/SK/III/1994 yaitu
dengan menunjuk Hakim pengawas bidang dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Palopo No. W20-A10/ /SK/HK.05/ /2017
tanggal Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
pada Pengadilan Agama Palopo dengan susunan sebagai berikut :
49
No Nama Uraian Tugas Ket.
1 2 3 4
1
.2.
3.
4.
Drs.Abd. Rahman
Hapsah, S. Ag. MH
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI
Tommi, S.HI.
Koordinator Pengawasan
Administrasi Perkara
Administrasi Persidangan
Administrasi Umum dan
Pelayanan Publik/IT
-
-
-
-
Dalam menjalankan tugas pengawasan, para Hakim pengawas
bidang tersebut dibawah koordinasi Wakil Ketua selaku Koordinator
pengawas.
Pada tahun 2017 hakim pengawas bidang telah melakukan
pengawasan secara berkala dan hasilnya telah dilaporkan masing-masing
kepada ketua Pengadilan Agama Palopo.
Dengan berdasar pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI.Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006, selain Hakim
pengawas bidang, Ketua Pengadilan Agama selaku pimpinan
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap
seluruh Hakim dan pegawai yaitu pengawasan terhadap jalannya
peradilan dan tingkah laku Hakim dalam wilayah hukumnya terutama
dalam pelaksanaan hukum acara.
50
Selain itu, Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap
kegiatan seluruh pegawai, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan
seperti :
1. Aktif mengawasi kegiatan bawahan.
2. Menelaah laporan-laporan baik laporan rutin maupun laporan
masyarakat.
3. Melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pelaksanaan tugas –
tugas bawahan.
4. Melakukan pemeriksaan kas, baik menyangkut biaya perkara maupun
anggaran rutin sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan
masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan.
51
HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TRIWULAN I (BULAN JANUARI S/D BULAN MARET) 2017
NO
TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG SEHARUSNYA
1 2 3
1.
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
A. KESEKRETARIATAN
- POK tidak dikoordinasikan dengan
pimpinan dan pejabat lainnya;
- Honorer dan tenaga sukarela harus
profesional sesuai kontraknya;
- Honorer yang menjaga sidang
dibuatkan jadwal;
- POK bukan barang langkah
yang harus ditutup-tutupi,
namun dikoordinasikan dan
diperbanyak untuk pimpinan
dan pejabat lainnya demi
pelaksanaan program dan
target yang mau di capai;
- Penanggung jawab harus
mengevaluasi tenaga Honorer
dan sukarela sesuai
kontraknya pertriwulan;
- Ada pemerataan tiap honorer
supaya mengerti tugas pokok
peradilan dan pelayanan pada
pencari keadilan;
52
- Penataan dan kebersihan kantor
harus dimaksimalkan;
- Tenaga admin IT harus
diperhatikan;
- Kaur perencanaan dan IT dengan
sekertaris harus koordinasi dalam
pengadaan barang IT;
- Papan LRA diadakan;
- Satpam jangan meninggalkan
- Tenaga Honorer selain admin
harus dibuatkan jadwal
kebersihan peruangan, sebab
klening service merangkap di
meja 1 sebagai penerimaan
perkara;
- Tenaga admin IT sebanyak 2
orang harus ada honor ITnya
dibandingkan dengan honorer
yang lain sebab kedua admin
tersebut fokus di aplikasi
SIPP;
- Sampai bulan Maret belum
ada tindaklanjut pengadaan
barang perangkat SIPP;
- Dibuatkan agar tergambar
laporannya perbulan mulai
dari serapan anggaran dan
sisa anggaran berapa persen,
sehingga tidak ada kesan
akhir tahun susah
menghabiskan anggaran;
- Satpam diberdayakan untuk
53
tempat sebelum selesai ship
jaganya
mengarahkan pencari
keadilan ke petugas informasi;
B. PELAYANAN PUBLIK
- Petugas belum maksimal;
- Meja Pelayanan belum sesuai
standar pelayanan;
- Masih sering ada kontak antara
pencari keadilan dengan Pegawai
PA. Plp;
- Petugas yang memberikan
informasi harus sesuai dengan
tugasnya dan bidang keahliannya;
- Dibuatkan baju seragam bagi
petugas pelayanan;
- Dibuatkan meja pelayanan
sesuai standar pelayanan
prima agar terasa nyaman
bagi pencari keadilan atau
penerima informasi dengan
menyediakan perengkat
komputer;
- Dibatasi ruang gerak pencari
keadilan agar tidak ada
kontak langsung dengan
pegawai dengan penataan
ruang yang satu pintu
pelayanan;
- Honorer dan staf dilarang
memberikan informasi sebab
susah dipertanggung
jawabkan jika tidak ada
54
- Penjual jangan bebas berkeliaran
keruang pegawai
permohonan informasi oleh
pencari keadilan;
- Dibatasi tempatnya supaya
menghindari adanya barang
yang hilang;
2. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
A. KASIR
- Kasir belum mendapat surat
penunjukkan dari Panitera
untuk menyimpang uang
perkara.
- Uang sisa panjar tidak
dikembalikan bersamaan
dengan putusnya perkara.
B. REGISTER PERKARA
1. Register Induk Perkara
Gugatan
- Masih banyak ditemukan dalam
buku register perkara yang
belum terisi semua kolom mulai
dari PMH sampai pada kolom
- Seharusnya kasir dibuatkan
surat penunjukkan untuk
menyimpang uang perkara
sebelum melaksanakan
tugas.
- Seharusnya setiap perkara
putus, uang sisa panjar
dikembalikan kepada pihak
berperkara.
- Seharusnya apabila
memungkinkan petugas
register ditambah, dan
instrumen-instrumen
55
putusan, padahal perkara
tersebut sudah putus contohnya
perkara Nomor
03/Pdt.G/2017/PA Plp, perkara
07/Pdt.G/2017/PA Plp, perkara
Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Plp,
perkara Nomor
13/Pdt.G/2017/PA Plp, perkara
Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Plp,
perkara Nomor
20/Pdt.G/2017/PA Plp, perkara
Nomor 28/Pdt.G/2017/PA Plp;
2. Register Permohonan
- Pada buku register
permohonan masih belum terisi
semua kolom mulai dari PMH
sampai pada kolom putusan,
padahal perkara tersebut sudah
putus contohnya perkara
Nomor 03/Pdt.P/2017/PA Plp,
perkara 08/Pdt.P/2017/PA Plp,
perkara Nomor
09/Pdt.P/2017/PA Plp, perkara
diaktipkan;
- Seharusnya apabila
memungkinkan petugas
register ditambah satu orang
lagi dan membagi setiap
penulis register mendapat
register tertentu, dan
instrumen-instrumen
diaktifkan;
56
Nomor 18/Pdt.P/2017/PA Plp;
3. Register Mediasi
- Buku Register Mediasi sampai
saat ini (Maret) belum di
tandatangani oleh KPA yang
lama.
4. Register Akta Cerai
- Buku register Akta Cerai belum
ada yang terisi;
- Seharusnya petugas register
sebelum mempergunakan
setiap buku register terlebih
dahulu memberikan nomor
halaman, halaman
selanjutnya dibawakan
kepada KPA untuk
ditandatangani halaman
pertama dan terakhir serta
halaman lainnya diparaf;
- Seharusnya penulis register
mengisi setiap register yang
menjadi tanggungjawabnya.
3 BIDANG ADMINISTRASI
PERSIDANGAN
A. PANGGILAN PARA PIHAK
- Masih ada Jurusita yang
terlambat bahkan tidak
melaksanakan panggilan,
- Kepada Jurusita agar
lebih teliti terkait tugas
pemanggilan pihak
57
sehingga menghambat
kelancaran proses persidangan.
B. SIDANG PENGADILAN
- Proses persidangan kadang
terlambat karena relaas
panggilan tidak ada saat
persidangan, Jurusita
bersangkutan tidak
menyerahkan relaas panggilan
kepada Panitera Pengganti
sebelum persidangan, sehingga
acara persidangan tidak dapat
dilanjutkan.
diperlukan koordinasi dari
Panitera Pengganti demi
kelancaran proses
persidangan.
- Agar Jurusita
melaksanakan tugas
dengan penuh tanggung
jawab terkait Tupoksi
sebagai Jurusita.
58
HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TRIWULAN I (BULAN
APRIL
S/D BULAN JUNI) 2017
NO
TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG SEHARUSNYA
1 2 3
1.
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
A. KESEKRETARIATAN
- POK diberikan saat rapat
penyusunan progran kerja;
- DIPA 04 dikordinasikan dengan
Panitera;
- Honorer yang menjaga sidang
belum maksimal;
- Penataan dan kebersihan kantor
harus ditingkatkan;
- POK dibagi-bagikan kepada
seluruh pegawai;
- Sekretaris koordinasi dengan
panitera terkait dipa 04
tersebut;
- Honorer yang bertugas harus
membantu PP yang bersidang
dalam mengimput aplikasi
SIPP;
- Tenaga Honorer yang
ditugaskan membersihkan
ruangan tertentu harus
59
- Tenaga admin IT harus
diperhatikan;
- Papan LRA diadakan;
- Satpan jangan meninggalkan
tempat sebelum selesai ship
jaganya;
- Sekretaris segera menindaklanjuti
arahan Sekretaris PTA Makassar
dalam membuat ruang pelayanan
dievaluasi oleh atasan
langsungnya;
- Tenaga admin IT sebanyak 2
orang harus ada honor ITnya
sebab mengambil alih tugas
kepaniteraan terkait
perkembangan SIPP kedepan
seperti pengimputan saksi,
jadwal sidang dsb;
- Dibuatkan agar tergambar
laporannya perbulan mulai
dari serapan anggaran dan
sisa anggaran berapa persen,
sehingga tidak ada kesan
akhir tahun susah
menghabiskan anggaran;
- Satpam diberdayakan untuk
mengarahkan pencari
keadilan ke petugas informasi;
- Sekretaris fokus untuk
menyusun RAB bersama para
Kasubagnya, jangan ada
kesan berjalan sendiri, jika
60
pencari pengadilan, meja informasi
dan falpon ruang sidang;
ada kendala segera laporkan
ke pimpinan;
B. PELAYANAN PUBLIK
- Petugas belum maksimal;
- Meja Pelayanan masih format lama
belum sesuai dengan PA-PA lain;
- Masih sering ada konta antara
pencari keadilan dengan Pegawai
PA. Plp;
- Petugas yang memberikan
informasi harus sesuai dengan
tugasnya dan bidang keahliannya;
- Dibuatkan baju seragam bagi
petugas pelayanan;
- Dibuatkan meja pelayanan
sesuai standar pelayanan
prima agar terasa nyaman
bagi pencari keadilan atau
penerima informasi dengan
menyediakan perengkat
komputer;
- Dibatasi ruang gerak pencari
keadilan agar tidak ada
kontak langsung dengan
pegawai dengan penataan
ruang yang satu pintu
pelayanan;
- Honorer dan staf dilarang
memberikan informasi sebab
susah dipertanggung
jawabkan jika tidak ada
61
- Penjual jangan bebas berkeliaran
keruang pegawaian
permohonan informasi oleh
pencari keadilan;
- Dibatasi tempatnya supaya
menghindari adanya barang
yang hilang;
-
2.
BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
A. KASIR
- Buku Keuangan Konsinyasi dan
Buku Jurnal Keuangan Biaya
Eksekusi pada bulan Juni
belum ditutup oleh petugas.
B. REGISTER PERKARA
1. Register Induk Perkara
Gugatan
- Masih banyak ditemukan dalam
buku register perkara yang
belum terisi amar putusannya,
padahal perkara tersebut sudah
- Seharusnya Buku
Keuangan Konsinyasi
dan Buku Jurnal
Keuangan Biaya
Eksekusi setiap bulannya
ditutup oleh petugas.
- Seharusnya apabila
memungkinkan petugas
register ditambah, dan
instrumen-instrumen
diaktipkan;
62
putus contohnya perkara
Nomor 515/Pdt.G/2016/PA Plp,
perkara 527/Pdt.G/2016/PA
Plp, perkara Nomor
313/Pdt.G/2016/PA Plp,
perkara Nomor 446/Pdt.G/2016
yang putus pada bulan Mei
2017, sedangkan perkara
Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Plp,
perkara Nomor
602/Pdt.G/2016/PA Plp,
perkara Nomor
674/Pdt.G/2016/PA Plp,
perkara Nomor
702/Pdt.G/2016/PA Plp putus
pada bulan Juni 2017.
2. Register Permohonan
- Pada buku register
permohonan juga masih ada
yang belum diisi amar
penetapannya, padahal perkara
tersebut sudah putus contohnya
perkara Nomor
- Seharusnya apabila
memungkinkan petugas
register ditambah satu
orang lagi dan membagi
setiap penulis register
mendapat register
63
46/Pdt.P/2017/PA Plp, perkara
59/Pdt.P/2017/PA Plp, yang
putus pada bulan Mei 2017
begitu juga perkara Nomor
04/Pdt.P/2017/PA Plp, perkara
Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Plp
yang putus pada bulan Juni
2017;
3. Register Mediasi
- Buku Register Mediasi sampai
saat ini (Juli) belum diisi satu
pun perkara yang dimediasi.
4. Register Akta Cerai
- Buku register Akta Cerai ada
yang belum terisi;
tertentu, dan instrumen-
instrumen diaktipkan;
- Seharusnya petugas
register menulis setiap
perkara yang dimediasi;
- Seharusnya penulis
register mengisi setiap
register yang menjadi
tanggungjawabnya.
3 BIDANG ADMINISTRASI
PERSIDANGAN
A. PANGGILAN PARA PIHAK
- Banyaknya perkara gugur,
ditegur panjar hingga dicoret
dari registrasi dengan disertai
- Perlu perhatian dari pihak
pimpinan Pengadilan
terkait kinerja Jurusita
64
aduan/laporan dari pihak
perihal ketidaktahuan tentang
pemanggilan untuk menghadiri
sidang atau dalam arti lain
panggilan yang dilakukan
melalui aparat Desa/Kelurahan
tidak sampai kepada pihak
B. SIDANG PENGADILAN
- Adanya oknum Pengadilan
yang dengan sengaja
mendaftarkan pihak berperkara
pada urutan sidang pertama,
sementara pihak tersebut tidak
pernah meminta untuk
didaftarkan karena tempat
tinggal jauh, sehingga pihak
merasa dirugikan saat tiba di
Pengadilan dan perkara telah
disidangkan dan ditunda.
- Proses Persidangan kadang
terhambat karena relaas
panggilan tidak ada saat
(Keseriusan dan
tanggung jawab) dengan
meminimalisir
pemanggilan melalui
aparat Desa/Kelurahan
serta adanya koordinasi
pihak Pengadilan dengan
aparat terkait sehingga
tidak merugikan
masyarakat
- Perlu ketegasan dari
pihak pimpinan
Pengadilan terkait
tanggung jawab dan
pelayanan prima bagi
masyarakat dengan
mengeyampingkan
kepentingan pribadi.
- Koordinasi antara
Panitera Pengganti dan
Jurusita Pengganti
sangat diperlukan dalam
65
persidangan, Jurusita
bersangkutan tidak
menyerahkan relaas panggilan
kepada Panitera Pengganti
sebelum persidangan, sehingga
acara persidangan tidak dapat
dilanjutkan.
persiapan proses
persidangan khususnya
terkait relaas panggilan
dengan tetap mendapat
pantauan dari Ketua
Majelis atau Hakim.
B. Evaluasi
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap
standar yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan hal-
hal sebagai berikut :
1. Sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan,
semester dan tahunan.
2. Hasil evaluasi sudah dapat mengindentifikasi :
- Jenis kegiatan.
- Rencana kegiatan (aspek keuangan dan teknis).
- Realisasi pencapaian target.
- Perbandingan rencana dan realisasi.
- Sebab penyimpangan.
66
- Pemecahan masalah.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sudah dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Sudah dilakukan evaluasi, teliti realisasi perencanaan, pencapaian
target dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya
pemecahan masalah.
5. Terhadap temuan-temuan dari hasil pengawasan hakim pengawas
bidang dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing satuan unit kerja
dibawah koordinasi pimpinan unit kerja masing-masing, dengan
melakukan koreksi dan pembetulan dalam waktu singkat sesuai
dengan yang seharusnya, dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan
namun belum maksimal.
67
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
1. Setelah berlakumya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman semakin kuat
dan sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia.
2. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung
yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”,
maka visi Pengadilan Agama Palopo adalah “Membangun
Citra Pengadilan Agama Palopo yang bersih, berwibawa, dan
profesional dalam penegakan hukum dan keadilan”.
3. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada
masyarakat, maka dibuatlah standar operasional prosedur
(SOP) yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh aparat
peradilan Agama Palopo dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi (Tupoksi) masing-masing unit kerja.
68
4. sumber daya manusia yang bekerja di Pengadilan Agama
Palopo sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebanyak
21 orang (5 hakim, termasuk Ketua dan Wakil ketua ; 8 pejabat
Kepaniteraan; 4 pejabat kesekretariatan; 3 pejabat
kejurusitaan; 1 staff, dan 7 orang tenaga honorer).
5. Jumlah perkara yang diproses di Pengadilan Agama Palopo
tahun 2017 adalah 1.390 perkara (termasuk 167 sisa perkara
tahun 2016). Dari jumlah tersebut, 1.284 atau 92,37 % perkara
dapat diselesaikan.
6. Anggaran dalam DIPA tahun 2017 yang dikelola Pengadilan
Agama Palopo tahun 2017 sebesar Rp 3.351.334.000. (Tiga
miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat
ribu rupiah).
Realisasi sebesar Rp 3.087.724.918. (Tiga miliar delapan puluh
tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus
delapan belas rupiah) atau sekitar 92,13 %.
7. Uang perkara yang dikelola di Pengadilan Agama Palopo tahun
2017 sebesar Rp 709.242.500.(Tujuh ratus Sembilan juta dua
ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Realisasi sebesar
Rp. 643.630.000. (Enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus
tiga puluh ribu rupiah) atau sekitar 90,74 %.
8. Dukungan IT terhadap SIPP yang ada di Pengadilan Agama
Palopo saat ini berupa :
69
a. SIPP Website
b. Antrian Sidang
c. Server
Manfaatnya :
1. untuk mengetahui jadwal sidang para pihak, dan
2. Menertibkan nomor urut antrian sidang
B. Rekomendasi
1. untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan
biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan yang berasal
dari Kabupaten Luwu, agar Pengadilan Agama Belopa segera
dioperasikan, peningkatan pelayanan melalui sidang keliling,
dan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak
mampu.
2. Kerjasama yang baik serta komunikasi yang aktif dan intensif
antara Pengadilan Agama Palopo dengan Pengadilan Agama
lain perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal penanganan
dan penyelesaian perkara tabayyun yang cenderung terhambat
proses penyelesaiannya.
3. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah perkara yang
masuk di Pengadilan Agama palopo, maka jumlah SDM baik
teknis yudisaial maupun non teknis yudisial perlu ditingkatkan
pula.
70
4. Sarana IT yang masih dibutuhkan terkait dengan SIPP adalah:
a. Hardisk External, manfaatnya adalah sebagai tempat back
up database SIPP serta data di server;
b. Badwith internet ditingkatkan, manfaatnya adalah
menanbah kecepatan akses untuk sinkron atau kegiatan
lain yang berkaitan dengan internet.