laporan sidang pleno i tim koordinasi …sda.pu.go.id/tkpsda/citanduy/uploads/berita/files/01_...
TRANSCRIPT
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI CITANDUY
Jl. Prof. Dr. Ir. H. Sutami No.1 Telp: (0265) 741051 Fax. 741302 Kode Pos 46300 BANJAR–JAWA BARAT, Email : [email protected]
LAPORAN SIDANG PLENO I
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI CITANDUY
TAHUN ANGGARAN 2012
17 – 18 JULI 2012
DAFTAR ISI
1. Surat Pengantar
2. Risalah Sidang
3. Sambutan – Sambutan
4. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua TKPSDA WS
Citanduy Periode Tahun 2011 ke Periode Tahun 2012
5. Susunan Acara Sidang Pleno TKPSDA WS Citanduy Tahun
Anggaran 2012
6. Lampiran Dokumentasi
SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) WILAYAH SUNGAI CITANDUY
Jl. Prof. Dr. Ir. H. Sutami No.1 Telp: (0265) 741051 Fax. 741302 Kode Pos 46300 BANJAR–JAWA BARAT, Email : [email protected]
SURAT PENGANTAR No. : UM0111/Sekre-TKPSDA.WS.CIT/VII/01
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum
Di
JAKARTA
Perihal : Penyampaian Laporan Berkala (Sidang Pleno I) TKPSDA WS Citanduy
Sehubungan telah dilaksanakannya Sidang Pleno I TKPSDA WS Citanduy pada tanggal 17 – 18 Juli
2012 di Kota Tasikmalaya, dengan ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan sidang tersebut.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Ketua Sekretariat Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy
Baru Panjaitan, ST., MT
NIP. 19640101 199803 1 005
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan)
3. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan)
4. Direktur Bina Penatagunaan SDA, Kementerian PU
5. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy
6. Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan)
7. Anggota TKPSDA WS Citanduy
8. Arsip (Sekretariat TKPSDA WS Citanduy)
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI CITANDUY
Jl. Prof. Dr. Ir. H. Sutami No.1 Telp: (0265) 741051 Fax. 741302 Kode Pos 46300 BANJAR–JAWA BARAT, Email : [email protected]
RISALAH SIDANG PLENO I
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CITANDUY
(TKPSDA WS CITANDUY)
TANGGAL 17-18 JULI 2012
Nomor : 01/RS/TKPSDA.WS.CIT/VII/2012
Pada hari ini, Selasa dan Rabu tanggal Tujuh Belas sampai dengan Delapan Belas bulan Juli
tahun Dua Ribu Duabelas bertempat di Tasikmalaya telah dilaksanakan Sidang Pleno I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy yang dipimpin oleh Ketua Tim
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy dengan tahapan sebagai berikut:
a. Jenis Sidang : Sidang Pleno I TKPSDA WS Citanduy
b. Hari dan Tanggal Sidang : Selasa dan Rabu, 17-18 Juli 2012
c. Tempat Sidang : Hotel Crown Tasikmalaya
d. Acara Sidang : - Serah Terima Jabatan Ketua TKPSDA Periode Tahun 2011
ke Periode Tahun 2012
- Sosialisasi Pendalaman Tupoksi TKPSDA
- Sosialisasi Pedoman Teknis dan Tata cara Penyusunan
Pola PSDA
- Evaluasi hasil Sidang Pleno Tahun 2011
- Sosialisasi Rekomtek
- Sosialisasi Tanggap Darurat
e. Waktu Pembukaan : Selasa, 17 Juli 2012 Pkl. 14.00 WIB
f. Waktu Penutupan Sidang : Rabu, 18 Juli 2012 Pkl. 11.15 WIB
g. Pimpinan Sidang : Prasetyo Budie Yuwono, ME (Ketua Harian TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy)
h. Jumlah Anggota TKPSDA : 42 orang (pemerintah 21; non pemerintah 21)
i. Notulen dan atau rekaman pembicaraan, sebagai berikut:
Selasa - Rabu, 17-18 Juli 2012
I. PEMBUKAAN
1. Sambutan Kepala BBWS Citanduy , (pembicara : Ir. Soekotjo Tri Sulistyo, Dipl. HE) 2. Sambutan Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat, (pembicara : diwakili oleh Ibu Rinny C,
Fungsional) 3. Sambutan Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy dari Kepala Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah,
(pembicara : Prasetyo Budie Yuwono, ME) 4. Sambutan Walikota Tasikmalaya, (pembicara : diwakili oleh Assisten Perekonomian dan
Pembangunan Kota Tasikmalaya).
5. Serah Terima Ketua TKPSDA WS Citanduy (Kepala Bappeda Prov. Jawa Tengah) tahun 2011 kepada Ketua TKPSDA WS Citanduy (Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat) tahun 2012,
(dipimpin oleh : Ketua Sekretariat TKPSDA WS Citanduy, Baru Panjaitan ST., MT) 6. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya 7. Pembacaan Do’a (Marwansyah, ST., M.Eng)
II. PEMBAHASAN
1. Sosialisasi Pendalaman Tupoksi TKPSDA
Disampaikan oleh : Nur Widayati, Sp., MT (Subdit Kelembagaan BPSDA)
Adapun pokok – pokok bahasan utama yang disampaikan sebagai berikut :
A. Latar Belakang
Memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan
manfaat air dan sumber air. Menyangkut kepentingan lintas sektor, dan pengguna air.
Menyangkut kepentingan lintas wilayah administrasi. Mengintegrasikan kepentingan berbagai:
- Sektor
- Wilayah administrasi pemerintahan - Masyarakat pengguna/pemilik kepentingan (stakeholders)
Mencegah timbulnya konflik; sekaligus menempatkan air sebagai unsur
pemersatu antar wilayah.
B. Tugas TKPSDA WS Kebijakan :
Pembahasan rancangan pola,rancangan rencana,
Pembahasan rancangan program dan kegiatan
Program : Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah
sungai
Pembahasan SIH3 Monitoring dan Evaluasi :
Pembahasan rancangan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan, dan kelembagaan.
Pemberian pertimbangan kepada Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota
mengenai pelaksanaan pengelolaan SDA pada wilayah sungai
C. Fungsi TKPSDA WS Konsultasi :
Kebijakan Pengelolaan SDA
Keterpaduan Kebijakan SIH3
Integrasi : Kepentingan dalam pengelolaan SDA
Monitoring dan Evaluasi : Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA
Pelaksanaan Kebijakan SIH3
D. Pembentukan Sekretariat TKPSDA WS
Berdasarkan Permen 04/2008 Pasal 36 dan 44, untuk membantu tugas dewan sumber daya air provinsi, dapat dibentuk Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai;
anggota Wadah Koordinasi hanya akan bertemu ketika ada kegiatan (sidang,
rapat, dll) ; diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menangani kegiatan secara rutin
dan menerus ; anggota Wadah Koordinasi telah mempunyai jabatan tugas fungsi yang harus
dilaksanakan sehari-hari ;
hal tersebut memerlukan organisasi sekretariat yang bersifat permanen.
E. Tugas Sekretariat TKPSDA WS Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS Memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli/Pakar/narasumber yang diperlukan
TKPSDA WS Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan Menyelenggarakan Administrasi Keuangan
Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota TKPSDA WS dari unsur non pemerintah
F. Fungsi Sekretariat TKPSDA WS Pelayanan administrasi anggota TKPSDA
Pelaksanaan fasilitasi pemilihan anggota TKPSDA unsur non pemerintah Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi TKSPDA
Fasilitasi penyediaan Tenaga Ahli/Pakar/Narasumber untuk membantu tugas dan fungsi TKPSDA
Pelaksanaan Sidang TKPSDA
Pelaksanaan Sidang TKPSDA Pelayanan informasi kepada masyarakat
Fasilitasi hubungan kerja TKPSDA dengan pihak lain Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggan
sekretariat TKPSDA
2. Sosialisasi Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola dan Rencana PSDA Disampaikan oleh : Indra Kurniawan (Direktorat BPSDA)
Adapun pokok – pokok bahasan utama yang disampaikan sebagai berikut :
A. Latar Belakang Menurut PP No. 42 Tahun 2008 Pasal 6, 8, 9, 10 Pengelolaan Sumber Daya Air
memiliki upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai penyelenggaraan sebagai berikut : Konservasi SDA, tujuannya adalah menjaga kelangsungan keberadaan daya
dukung, daya tampung, dan fungsi SDA; Pendayagunaan SDA, tujuannya adalah memanfaatkan SDA secara berkelanjutan
dg mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masy secara adil; Pengendalian Daya Rusak Air, tujuannya adalah mencegah, menanggulangi, dan
memulihkan kerusakan kualitas lingkungan akibat daya rusak air.
B. Prinsip Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Pola PSDA sebagai bingkai yang mengikat semua pihak yg dapat mempengaruhi SDA.
Menurut UU No.7 Tahun 2004 pasal 11, Pola PSDA mempunyai prinsip sebagai berikut :
Wilayah Sungai sebagai basis boundary; Keterpaduan pendayagunaan air permukaan dan air tanah; Keseimbangan antara upaya Konservasi dan Pendayagunaan;
Proses penyusunannya melibatkan peran masyarakat.
C. Hirarki Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Wilayah Hidrolis (Wilayah Sungai) :
Pola PSDA Rencana PSDA Studi Kelayakan Program Kegiatan
D. Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Tujuan
Dasar Pertimbangan Skenario Strategi
Kebijakan Operasional E. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
Menurut PP No. 42 Tahun 2008 Pasal 39 ayat 2, Rencana PSDA yaitu : merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang
terkait dengan sumber daya air; dan
sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
F. Tahapan Penyusunan Rencana PSDA
Tahap I : Inventarisasi Sumber Daya Air
Tahap II : Penyusunan Tahap III : Penetapan
3. Evaluasi Sidang Pleno Tahun 2011
Disampaikan oleh : Prasetyo Budie Y, ME (Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy)
Adapun pokok – pokok bahasan utama yang disampaikan sebagai berikut :
Matrik yang telah disusun pada tahun 2011 belum optimal, karena belum sesuai
dengan peraturan yang telah ditentukan. Diharapkan sidang – sidang TKPSDA WS Citanduy yang dilakukan dapat membantu
Menteri untuk mempercepat Rencana Pembangunan Bendungan Matenggeng.
Sidang selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kekurangan – kekurangan yang telah dilakukan pada sidang – sidang sebelumnya.
Agenda Sidang TKPSDA WS Citanduy Tahun 2012 setelah Sidang Pleno I : - Sidang Ke – 2, akhir bulan Agustus 2012
- Sidang Ke – 3, akhir bulan September 2012 - Sidang Ke – 4, bulan November 2012.
4. Sosialisasi Perijinan SDA (Rekomtek)
Disampaikan oleh : Amir Hamzah (Direktorat BPSDA)
Adapun pokok – pokok bahasan utama yang disampaikan sebagai berikut :
A. Mekanisme Pengendalian (Perizinan) Pengelolaan SDA
Rencana
Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi
B. Tujuan Perizinan dalam Pengelolaan SDA
menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air;
terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat
(prioritas) dan kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil, akuntabel, serta mencegah konflik antar pengguna;
mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air;
meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya dalam hal pembiayaan
sumber daya air (biaya jasa pengelolaan SDA); tersedianya informasi tentang kondisi sumber daya air, pemanfaatan, untuk
mendukung pengelolaan sumber daya air di masa mendatang.
C. Pemberian Izin dalam Pengelolaan SDA oleh Pemerintah (Menteri PU)
Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air (PP No. 42/2008); Izin penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu (PP No. 42/2008); Izin pemanfaatan ruang pada daerah genangan dan sempadan waduk
(PP No. 37/2010); Izin pemanfaatan ruang sungai untuk berbagai kegiatan (PP No. 38/2011)
Izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai (Permen PU No. 18/2009).
D. Tahapan Perizinan Pengajuan permohonan izin
Evaluasi awal dan permintaan rekomendasi teknis
Penyusunan dan penyampaian rekomendasi teknis Verifikasi rekomendasi teknis
Penerbitan izin
5. Sosialisasi Tanggap Darurat (Penanggulangan Bencana Alam)
Disampaikan oleh : Eddy Suwandi (Subdit Penanggulangan Bencana, Dit. Bina O&P)
Adapun pokok – pokok bahasan utama yang disampaikan sebagai berikut :
A. Latar Belakang
Dampak kerusakan bencana : Kerusakan prasarana
Penurunan kualitas lingkungan Penurunan derajat kesehatan masyarakat Korban manusia
Terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat Terhambatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi.
B. Siklus Penanggulangan Bencana 1. Pra Bencana :
- Pencegahan - Mitigasi (Situasi tidak terjadi bencana dan Situasi terdapat potensi bencana)
2. Tanggap Darurat : Tingkat siaga menggunakan sistem informasi (penanggulangan bencana saat
tanggap darurat) “Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh BNPB/BPBD sesuai kewenangannya”.
3. Pasca Bencana : - Rehabilitasi
- Rekonstruksi
C. Peran Kementerian PU dalam Penanganan Bencana Tanggap Darurat (Subdit. Penanggulangan Bencana, Dit. Bina O&P, Ditjen SDA) Dilakukan pada saat terjadi bencana
Penanganannya bersifat instant dan darurat Dilakukan secara terpadu dalam wadah koordinasi penanggulangan bencana.
D. Sejarah Bencana Alam Tahun 2010 – 2012
Erupsi Gunung Merapi
Lahar dingin pasca erupsi Merapi Tsunami Mentawai
Banjir Bandang Kec Tangse NAD Banjir Bandang Wasior & Paniai Papua Banjir Sungai Bengawan Solo
Lahar Dingin Gunung Gamalama Ternate Banjir Bandang Kab Bima Nusa Tenggara Timur Banjir Bandang Nusa Tenggara Barat
Banjir Riau
III. TANYA JAWAB
1. Materi : Sosialisasi Pendalaman Tupoksi TKPSDA
Narasumber : Nurwidayati, SP., MT
No Pertanyaan/Pernyataan Tanggapan
1 Drs. Dadan S., BE., MM (Dewan Pakar
Komunitas Peduli Lingk.)
a. Tupoksi TKPSDA Mohon penjelasan terkait dengan peranan
/ eksistensi pihak non pemerintah dalam kegiatan TKPSDA.
b. Tim Sekretariat sampai saat ini belum optimal. Masyarakat ingin agar tim sekretariat menyediakan suatu kegiatan
non formal untuk menampung masukan dan berbagi informasi.
c. Adakah batasan waktu dalam melaksanakan tugas TKPSDA.
Nurwidayati, SP., MT
a. Peran unsur non pemerintah dalam TKPSDA adalah : 1. Pembahasan Pola
2. Rekomendasi Pola (tanpa adanya rekomendasi pola, maka pola tidak
akan bisa ditetapkan oleh Menteri PU)
3. Monitoring sinkronisasi pelaksanaan
program yang telah ditetapkan dalam pola.
b. Sampai saat ini tdk ada sanksi khusus bagi yg tdk melaksanakan program.
c. Kondisi Tim Sekretariat sampai saat ini
memang belum optimal. Sehingga diharapkan BBWS dapat menyediakan
fasilitasi SDM dan peralatan yang memadai dan adanya tenaga ahli atau outsourcing.
d. 6 tugas TKPSDA tdk perlu terselesaikan semua dalam wkt 1 tahun. Misalnya tahun 2012, TKPSDA bisa
focus untuk membahas Pola sampai selesai, dan selanjutnya tahun 2013
pembahasan SIH3 dan alokasi air dapat terselesaikan.
2. Materi : Sosialisasi Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola dan
Rencana PSDA
Narasumber : Indra Kurniawan
No Pertanyaan/Pernyataan Tanggapan
1 Drs. Dadan S., BE., MM (Dewan Pakar
Komunitas Peduli Lingk.)
Dalam Slide 11 dijelaskan bahwa Pengelolaan SDA dilaksanakan secara menyeluruh dan
terpadu. Namun tidak dijelaskan adanya peran pemerintah, yang ada hanya peran
masyarakat. Mohon penjelasannya.
Indra Kurniawan
Konsep Pengelolaan SDA, peran pemerintah ada 3, yaitu: menghormati hak asasi dalam Pengelolaan SDA; melindungi
akses masyarakat terhadap pemanfaatan SDA (membuat peraturan, dll);
menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap SDA (contohnya masyarakat membutuhkan air sebanyak 60 l/dtk/org,
maka pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut). Konsep
pembangunan yang ada saat ini adalah mendorong peningkatan peran masyarakat
dalam Pengelolaan SDA, sehingga perlu ditampilkan di depan. Sedangkan peran pemerintah sudah termasuk di dalam
tupoksinya.
2 Mohammad Idali
a. Setelah 2 tahun berjalan sejak
pembentukan TKPSDA telah disusun rencana-rencana yg berkaitan dgn Sungai
Citanduy. Mohon penjelasan sejauh mana rencana tersebut telah dilaksanakan serta hambatan-hambatannya.
b. Membutuhkan ahli-ahli air dalam mendiagnosa permasalahan air di Sungai Citanduy. Masukannya, agar Tim
Sekretariat menyediakan tenaga ahli tersebut untuk menangani masalah yang
ada.
Baru Panjaitan
a. Akan dibahas pada session Evaluasi
Program Kerja TKPSDA tahun 2011. b. Dalam penyusunan rancangan -
rancangan pola memang dibutuhkan berbagai tenaga ahli dan disiplin ilmu. Rancangan pola akan dibahas pada
sidang ke-2, di dalamnya akan dibahas mengenai identifikasi masalah dan strategi penyelesaian masalah.
3. Materi : Sosialisasi Evaluasi Sidang Pleno TKPSDA Tahun 2011
Narasumber : Prasetyo Budie Yuwono, ME
No Pertanyaan/Pernyataan Tanggapan
1 Drs. Dadan S., BE., MM (Dewan Pakar Komunitas Peduli Lingk.)
a. Peran konsultan dalam menyusun Rancangan Pola, data yang digunakan tidak valid. Sehingga, pembahasan Pola
yang telah dilakukan sampai dengan tahun kemarin adalah musyawarah mufakat
tanpa dasar yang jelas. Menurut saya, alangkah baiknya apabila tahun ini Pola perlu dibenahi dahulu.
b. Dalam jadwal pelaksanaan TKPSDA, tahun
2012 adalah pembelajaran antar instansi terkait. Karena masih banyak hal yang terjadi tumpang tindih program kerja nya.
Seperti contohnya adalah Peraturan antara provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah,
manakah acuan yang dipakai?
c. Pada tahun 2012 lebih difokuskan pada
sidang pleno untuk membahas Pola.
Baru Panjaitan, ST., MT
Matrik pada dasarnya tercantum dalam
pola. Matrik tahun – tahun sebelumnya
yang telah dibuat adalah bukan matrik pola
yang sudah ditentukan sesuai peraturan
yang berlaku.
Masukan – masukan dari berbagai unsur
baik pemerintah maupun non pemerintah
nantinya akan dijadikan sebagai acuan
dalam rancangan penyusunan pola.
Prasetyo Budie Y., ME
d. Skenario dalam matrik bukan hanya
sekedar diputuskan skenariomana yang
akan dipilih, namun kembali kepada
melihat kondisi lingkungan yang ada.
Sehingga diharapkanpada siding yang
ke-2, matrik matrik tersebut sudah
muncul untuk dibahas.
d. Skenario pada matriks yang ada masih belum jelas yang akan diambil, karena
otonomi tiap daerah berbeda-beda. Keputusan manakah yang lebih pasti dari
skenario tersebut agar skenario tersebut ditentukan dan disepakati bersama-sama?
b.& c.
Agenda Kegiatan TKPSDA Tahun 2012
untuk sidang ke 2 s.d sidang ke-4 :
Sidang ke-2, rencana bulan Agustus
akhir. Pembahasan : Rancangan Pola Hasil Revisi;
Sidang ke-3, rencana bulan September
akhir. Pembahasan : Isu-isu lainnya (Alokasi Air dan rencana pembangunan Bendungan Matenggeng) ;
Sidang ke-4, rencana bulan November. Pembahasan : Rekomtek hasil dari sidang ke-2 sebagai penetapan untuk diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
4. Materi : Sosialisasi Perijinan SDA (REKOMTEK)
Narasumber : M. Amir Hamzah (08123272664)
No Pertanyaan/Pernyataan Tanggapan
1 H. Kudrat Heryadi, A.Md. (Ketua GP3A
Mitra Cai)
Di daerah Jadiharja, Kertamukti, Ciamis termasuk daerah kekurangan air. Karena
Intake di Bendung pada anak-anak sungai Citanduy tidak cukup untuk menampung irigasi teknis di daerah tersebut dengan luas
areal + 576 ha. Kelompok GP3A Mitra Cai berhasil menyalurkan air untuk mengairi
sawah + 200 ha tanpa bantuan dari pemerintah. Apakah hal tersebut perlu adanya surat perizinan atau tidak dan
bagaimana untuk memprosesnya, sedangkan hal tersebut dirasa sangat perlu dan
mendesak?
M. Amir Hamzah
Sesuai dengan PP. 20/2006, bahwa untuk Daerah Irigasi dengan Luas + 570 ha termasuk kewenangan Kabupaten karena
Daeah Irigasi < 1000 ha. Kelompok GP3A sebagai tokoh dalam masyarakat sekitar beserta Bupati mengatur sedemikan rupa
agar air yang tersedia di sekitarnya mencukupi daerah irigasi nya. Perizinan
tetap dibuat. Proses perizinan tersebut dimaksud untuk pengendalian penggunaan air. Prosesnya dengan caa mencatat lokasi
dan permasalahannya. Untuk dicapai penyelesaiannya dengan membuat proses
untuk mengambil airnya dengan menggunakan pompa diajukan kepada BBWS Citanduy demi tercapainya
kebutuhan di daerah tersebut. Kemudian Balai akan membuat rekomendasi catatan yang dimohonkan oleh masyarakat yang
selanjutnya akan dilaporkan kepada Pusat.
2 Edi Sunardi. (Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi Kab.
Majalengka)
a. Air, tambang, tanaman-tanaman di sungai
dan daerah sekitarnya memiliki potensi orang-orang untuk mengambil tanpa izin. Bagaimana sebaiknya sikap/langkah
Pemerintah Daerah untuk menyikapinya? b. Proses SIPPA, izinnya harus dari Menteri
atau Gubernur? Contoh kasus : SIPPA
yang diajukan oleh pengambil bawang merah dengan memakai pompa, SIPPA
tersebut belum sempat turun namun tanaman bawang sudah habis. Bagaimana cara menanganinya agar tidak terjadi
kembali? c. Pengambilan barang tambang, harus
melalui izin siapa? d. Waktu untuk memproses standar izin
membutuhkan waktu berapa lama?
M. Amir Hamzah
a. Penertiban perizinan pengambilan
barang tambang, bawang, dan lain-lain, Pemerintah Daerah langsung
menghubungi Balai yang bersangkutan dengan Wilayah Sungai sekitarnya untuk mendapatkan rekomendasinya
beserta dengan memberikan laporan permasalahannya yang sedang terjadi.
b. Proses untuk pajak air disampaikan
kepada Gubernur, dengan mendapatkan izin dari Menteri.
c. Apabila pengambilan barang itu diambil dari sungai, maka rekomendasi tersebut harus ada dari Balai yang bersangkutan.
Namun tetap harus ada izin dari Kementerian ESDM karena menyangkut
dengan Sumber Daya Mineral nya. d. Waktu untuk pemrosesan standar izin
adalah 3 bulan. Untuk saat ini bias lebih
cepat karena sudah memakai sistem online.
3 Drs. Dadan S., BE., MM (Dewan Pakar
Komunitas Peduli Lingk.)
Dimohon agar sistem online tidak hanya
untuk perizinannya saja, tetapi untuk pengaduan semua permasalahannya mampu disampaikan dengan sistem online pula, agar
ada keseimbangan antara pengaduan dan perizinan online.
M. Amir Hamzah
Saran akan segera dipertimbangkan, dan semoga dapat terrealisasikan secepatnya.
5. Materi : Sosialisasi Tanggap Darurat
Narasumber : Eddy Suwandi
No Pertanyaan/Pernyataan Tanggapan
1 Saeful Hidayat, S.IP., MM (Kabid SDA, Dinas PU Kab. Cilacap)
Permintaan bantuan penganggulangan tanggapan darurat apakah kepada Dirjen SDA melalui BBWS atau melalui BNPB.
Eddy Suwandi
BNPB menangani permasalahan bencana
secara keseluruhan adapaun terkait dengan kebutuhan infrastruktur untuk penanggulangan bencana dapat diajukan
ke Kementerian PU.
IV. KESIMPULAN DAN PENUTUPAN
Disampaikan oleh : Ketua Sekretariat TKPSDA WS Citanduy
1. Peserta terlihat antusias terhadap terlaksananya kegiatan Sidang Pleno ini. 2. Yang telah dilaksanakan dan disampaikan pada sidang ini adalah sebagai bahan untuk
acuan kegiatan – kegiatan selanjutnya. 3. Ucapan terimakasih kepada narasumber – narasumber Kementerian PU di Jakarta atas
bekal – bekal ilmu untuk kegiatan TKPSDA WS Citanduy. Karena adanya prosedur – prosedur untuk melakukan kegiatan agar tidak terjadi konflik.
4. Tim Sekretariat TKPSDA WS Citanduy akan memfasilitasi kegiatan TKPSDA dan kegiatan
lainnya yang berkaitan dengan Wilayah Sungai Citanduy. 5. Agenda TKPSDA WS Citanduy Tahun 2012 untuk sidang-sidang berikutnya :
Sidang ke-2 : Pembahasan mengenai Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Citanduy. Waktu : pada akhir Agustus.
Sidang ke-3 : Pembahasan mengenai Alokasi Air, Rencana Pembangunan Bendungan Matenggeng, dan isu-isu lainnya. Waktu : pada akhir September.
Sidang ke-4 : Pembahasan mengenai Rekomtek hasil dari sidang ke-2 sebagai penetapan untuk diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Waktu : pada bulan
November. 6. TKPSDA WS Citanduy mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap SDA yang ada. 7. Sidang Pleno I TKPSDA WS Citanduy ditutup dengan ucapan hamdallah.
V. DOKUMENTASI
(Dokumentasi kegiatan terlampir).
VI. RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA
Pada akhir bulan Agustus, diagendakan untuk pelaksanaan sidang ke-2 TKPSDA WS Citanduy
Tahun 2012 dengan uraian sebagai berikut : 1. Waktu Pelaksanaan : 30 – 31 Agustus 2012
2. Tempat : Cilacap
3. Materi : Pembahasan mengenai Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS
Citanduy.
Mengetahui,
Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Citanduy
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA
NIP. 19570712 198403 1 001
Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Citanduy
Baru Panjaitan, ST., MT
NIP. 19640101 199803 1 005
BERITA ACARA
Serah Terima Jabatan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Citanduy
Periode Tahun Anggaran 2011 ke Periode Tahun Anggaran 2012 No : 01/BA.ST/TKPSDA.WS.CIT/VII/2012
Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Herru Sethiadie, SH. Msi.
Jabatan : Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy Periode Tahun Anggaran 2011 Selanjutya disebut pihak kesatu.
Nama : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. Jabatan : Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy Periode Tahun Anggaran 2012
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 255/KPTS/M/2011 Tanggal 02 Maret 2010 tentang pembentukan TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy, perihal pergantian Jabatan Ketua
TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy. Pihak Kesatu menyerahkan jabatan ketua TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy periode tahun anggaran
2011 kepada Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy periode tahun 2012. Hasil kegiatan TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy tahun 2011 terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Kedua
Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy
Periode 2012
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA.
Pihak Kesatu Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy
Periode 2011
Herru Sethiadie, SH. Msi.
LAMPIRAN DOKUMENTASI 1
Selasa, 17 Juli 2012
Pengisian daftar hadir peserta
Serah terima seminar keet
LAMPIRAN DOKUMENTASI 2
Sambutan Selamat Datang
(Kepala Balai Besar WS Citanduy)
Sambutan Ketua TKPSDA
(wakil Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat)
LAMPIRAN DOKUMENTASI 3
Sambutan Ketua Harian TKPSDA
(Kepala Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah)
Sambutan Pembukaan Acara (wakil Walikota Tasikmalaya)
LAMPIRAN DOKUMENTASI 4
Serah terima Ketua TKPSDA WS Cit. 2011 kepada Ketua TKPSDA Cit. 2012
(wakil Kepala Bappeda Prov. Jateng kepada Kepala Bappeda Prov. Jabar)
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
LAMPIRAN DOKUMENTASI 5
Pembacaan Do’a
(dipimpin oleh Bpk. Marwansyah)
Penyampaian Materi “Sosialisasi Tupoksi TKPSDA”
oleh Ibu Nur Widayati
LAMPIRAN DOKUMENTASI 6
Penyampaian Materi “Sosialisasi Pedoman Teknis Penyusunan Pola PSDA”
Oleh Bpk. Indra Kurniawan
Sesi Tanya Jawab oleh Anggota dan Narasumber
LAMPIRAN DOKUMENTASI 7
Penyampaian Materi “Sosialisasi Evaluasi Sidang Pleno Tahun 2011”
Oleh Ketua Harian
Sesi Tanya Jawab oleh Anggota
LAMPIRAN DOKUMENTASI 8
Rabu, 18 Juli 2012
Pengisian daftar hadir peserta
Penyampaian Materi “Sosialisasi Rekomtek”
oleh Bpk. Amir Hamzah
LAMPIRAN DOKUMENTASI 9
Sesi Tanya Jawab oleh Anggota dan Narasumber
Penyampaian Materi “Sosialisasi Tanggap Darurat” oleh Bpk. Eddy Suwandi
LAMPIRAN DOKUMENTASI 10
Sesi Tanya Jawab oleh anggota dan narasumber
Kesimpulan dan Penutupan
diwakili oleh Ketua Sekretariat TKPSDA WS Citanduy