laporan - purwakarta
TRANSCRIPT
LAPORAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 2018
PPID KABUPATEN PURWAKARTA
KATA
PENGANTAR Puji dan Syukur disampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan rakhmat karuniaNya, sehinga kami dapat menyusun
Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018 PPID Kabupaten
Purwakarta.
Sebagai bagian dari tata kelola pemerintah yang baik (Good
Governance), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan
prinsip yang tidak bisa ditawar lagi dalam mengelola pemerintahan. Good
Goverment bisa diwujudkan apabila lembaga pemerintah memiliki
transparansi dan akuntabilitas yang baik, keterbukaan informasi publik
bertujuan untuk mewujudkan good governance pemerintahan yang baik
dalam melaksanakan transparansi informasi publik sehinga diharapkan
masyarakatnya dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah
kebijakan yang diambil pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki komitmen untuk
mengimplementasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dengan dibentuk nya Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Di Bidang Pelayanan Informasi , PPID Pemerintah Kabupaten
Purwakarta telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pelayanan Informasi sesuai dengan Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik.
Dibidang Akses Informasi telah dibangun situs resmi Kabupaten
Purwakarta yang berisi tentang informasi dan Pengaduan Masyarakat.
Dalam Penyusunan Laporan Informasi Publik Tahun 2018 ini kami
menyadari masih terdapat banyak kekuarangan-kekurangan baik dari segi
isi maupun dalam sistematikanya, oleh karena itu kami manerima saran
dan masukanya untuk peningkatan pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi yang lebih baik.
Purwakarta, Desember 2018 Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta
Drs H. SUHANDI, M.Si Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19670413 198803 1 005
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar.................................................................. i
Daftar Isi .......................................................................... ii
BAB.I. PENDAHULUAN ..................................................... 4
1. Latar Belakang ............................................................. 4
2. Dasar Hukum ............................................................... 5
3. Tujuan ....................................................................... 5
BAB.II. KINERJA PPID TAHUN 2018................................. 6
1. Bidang Kelambagaan..................................................... 6
2. Bidang Pelayanan Informasi............................................ 6
3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.......................... 8
4. Bidang Akses Informasi.................................................. 8
5. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia......... 11
6. Bidang Media Keterbukaan Informasi............................... 11
7. Bidang Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik................ 11
8. Bidang Partisipasi Masyarakat......................................... 11
9. Bidang Akses Pengaduan Masyarakat .............................. 12
BAB.III. ANGGARAN PPID KABUPATEN PURWAKARTA..... 13
1. Anggaran Pengelola Informasi dan Dokumentasi................ 13
BAB.IV. PERMASALAHAN DAN SOLUSI............................. 14
1. Permasalahan .............................................................. 14
2. Upaya Pemecahan Masalah............................................. 14
BAB.V.
PENUTUP...............................................................
15
LAMPIRAN-LAMPIRAN...................................................... 16
BAB. I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan Good Governance
yaitu penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparansi
Informasi Publik, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi aktif
dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam era
demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publlik arah
yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
adalah, Pengelolaan Informasi Publik yang berkualitas, Pelayanan
Informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan dan Kinerja Badan
Publik yang transparan efektif, efisien dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mewujudkan
komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dengan
diimplementasikannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam Bidang Kelembaggaan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta telah membentuk PPID melalui Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabuaten Purwakrta dan Keptususan Bupati Purwakarta Nomor
487/Kep.86-Diskominfo/2017 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dilaksanakan
kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi PPID melalui rapat
koordinasi dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik yang
bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Dibidang Pelayanan Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten
Purwakarta telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi serta pelayanan informasi sesuai dengan undang-
undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Guna memudahkan akses informasi Pemerintah Kabupaten
Purwakarta telah membangun dan mengembangkan website atau
situs resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta,
Purwakartakab.go.id, Website Pelayanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat melalui aplikasi berbasis Website Ogan Lopian, Layanan
Kegawatdaruratan Call Center 112, dan website pelayanan
informasi publik PPID Kabupaten Purwakarta.
II. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Permendagri No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Senketa Informasi Publik ;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabuaten Purwakrta ;
9. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 487/Kep.86-
Diskominfo/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi PPID dan PPID Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
III. Maksud Dan Tujuan
Maskud dari Pembuatan Laporan ini adalah :
1. Memberikan gambaran tentang implementasi keterbukaan
informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta.
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi.
Tujuan yang ingin di capai adalah :
1. Menjamin hak warga untuk memperoleh informasi
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan,
efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertangungjawabkan.
IV. Sistematika Laporan
1. Pendahuluan
2. Capaian Kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah.
4. Penutup.
BAB. II
KINERJA PPID PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018
1. Bidang Kelembagaan PPID
Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai
dilaksanakan dan diberlakukan secara efektif pada tahun 2010,
Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah membentuk PPID melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Surat Keputusan
Bupati Purwakarta Nomor 487/Kep.86-Diskominfo/2017 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID dan
PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Untuk mengoptimalisasikan pelayanan publik telah dibuat Standar
Operaional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik tentang
Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Bidang Pelayanan Informasi Publik
Pelayanan Informasi Publik Melalui Desk Informasi pada Tahun 2018
adalah :
a. Jumlah pemohon informasi sebanyak 59 orang
b. Status
1. Pelajar : 13 orang
2. Mahasiswa : 20 orang
3. PNS : 17 orang
4. Organisasi/Lembaga : 1 orang
5. Swasta/BUMD : 8 orang
c. Jumlah Informasi dimohon : 59 orang
d. Tanggapan dipenuhi : 59 orang
e. Permohonan Keberatan : - orang
f. Tanggapan Keberatan dipenuhi : - orang
II. Data Grafik Pemohon Informasi Melalui Desk Informasi Tahun
2018
0
10
20
30
40
50
60
70
Status Swasta/Masyarakat
Status Organisasi
Status PNS
Status Mahasiswa
Status Pelajar
II. Data Pemohon Informasi Melalui Desk Informasi Tahun 2018
No Bulan Status
Total Pelajar Mahasiswa PNS Organisasi Swasta/Masyarakat
1 Januari 2 1 1 4
2 Februari 3 1 1 1 6
3 Maret 1 3 2 6
4 April 2 1 1 2 6
5 Mei 2 3 2 7
6 Juni 1 2 4 1 8
7 Juli 2 4 1 7
8 Agustus 2 1 3
9 September 1 1 1 3
10 Oktober 2 1 3
11 November 1 2 3
12 Desember 1 1 1 3
Jumlah 13 20 17 1 8 59
3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Pada Tahun 2018 PPID Pemerintah Kabupaten Purwakarta ada 1
sengketa Informasi, berawal dari adanya ketidak puasan
sekelompok masyarakat atas jawaban, permohonan informasi yang
tidak dikabulkan oleh Kepala Desa Kertamukti, Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta selaku pejabat publik sehingga sekelompok
masyarakat tersebut merasa keberatan dan mengajukan sengketa
informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat, tetapi kasus sekngketa itu
telah diselesaikan.
4. Bidang Akses Informasi Publik
Dalam bidang akses informasi publik Pemerintah Kabupaten
Purwakarta telah melaksanakan kegiatan peningkatan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu dengan dibangunnya sistem
aplikasi website atau situs resmi Purwakartakab.go.id yang memuat
tentang informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaran
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Bahkan di awal tahun 2017 pemerintah Kabupaten Purwakarta
telah membangun website berbasis pelayanan informasi dan
pengaduan masyarakat (Command Centre/Smart City) dan Call
Center 112 Layanan Kegawatdaruratan yang bertujuan untuk
melayani masyarakat dalam hal permohonan informasi, pelayanan
kesehatan dan pengaduan masyarakat dengan menggunakan
aplikasi berbasis android, yang pelaksanaanya berjalan mulai Bulan
Agustus 2017.
Data Laporan Masyarakat Melalui Command Center (Ogan Lopian)
5. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID di
bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta layanan
informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
pada Tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan :
a. Sosialisasi PPID Utama kepada PPID Pembantu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta kaitan dengan Perbub tentang
Pedoman Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
b. Workshop PPID Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bekerja
sama dengan Komisi Informasi Jawa Barat tentang sosialisai
penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
6. Media Keterbukaan Informasi Publik
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melaksanakan berbagai
kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat
melalui berbagai media yaitu :
a. Media Tatap Muka
b. Media Luar Ruangan
c. Media Elektronik TV dan Radio
d. Media Online Situs resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten Purwakarta dan PPID Kabupaten Purwakarta.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah Kabupaten Purwakarta serta penyerapan
aspirasi masyarakat dilakukan model kunjungan pelayanan langsung
ke masyarakat dengan istilah program “Gempungan di Buruan
Urang Lembur’’ yang dilakukan dua kali dalam seminggu yang
melibatkan unsur OPD terkait dengan lokasi yang berbeda beda di
setiap kecamatan, dalam program gempungan tersebut selain
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kita juga menerima
langsung aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung,
kegiatan tersebut dilakukan untuk melhat sejauhmana pelaksanaan
kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat
diterima dan dilaksanakan di berbagai pelosok Kecamatan dan Desa
di wilayah Kabupaten Purwakarta.
7. Bidang Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif,
efisien dan akuntabel serta dapat dipertangungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Purwakarta selaku PPID Utama telah
melaksanankan kegiatan sosialisasi tentang keterbukan informasi
publik melalui kegiatan desiminasi informasi melalui media tatap
muka dengan sasaranya masyarakat.
8. Bidang Partisipasi Masyarakat
Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah
menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambil keputusan
publik, serta alasan pengambilan keputusan publik, serta mendorong
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
Adapun contoh kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti
kegiatan (musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan
baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Tingkat
Kabupaten, selain itu juga dilaksanakan kegiatan dialog publik
9. Bidang Akses Pengaduan Masarakat
Dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaran negara,
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Melalui Dinas Komunikasi Dan
Informatika telah membuka akses pengaduan masyarakat yaitu
melalui SMS Gate Way, E-mail dan Web Purwakartakab.go.id dan di
awal tahun 2017 ini kita sudah memiliki Command Centre Call Center
112 Layanan Kegawatdaruratan, website berbasis layanan informasi
dan pengaduan masyarakat. Selama tahun 2018 jumlah yang
diterima baik sebagai pengaduan, maupun pertanyaan dari
masyarakat sebanyak 1.235 jumlah yang sudah terjawab sebanyak
969 dan tidak terjawab sebanyak 266 adalah saran masukan serta
masih dalam proses
Data Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Via Online Tahun 2018
No Bulan
Laporan Pengaduan
dan Saran dari Masyarakat
Terjawab Tidak
Terjawab
1 Januari 97 72 25 2 Februari 102 9 93
3 Maret 72 70 2
4 April 112 99 13 5 Mei 59 54 5
6 Juni 171 109 62
7 Juli 124 113 11 8 Agustus 89 79 10
9 September 112 107 5
10 Oktober 109 101 8
11 November 116 97 19 12 Desember 72 59 13
Jumlah 1235 969 266
Grafik Jumlah Total Pengaduan Masyarakat
Via SMS dan Web Tahun 2018
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan
uari
Feb
ruar
i
Mar
et
Ap
ril
Me
i
Jun
i
Juli
Agu
stu
s
Sep
tem
ber
Okt
ob
er
No
vem
ber
Des
embe
r
Laporan Pengaduan danSaran dari Masyarakat
Terjawab
Tidak Terjawab
BAB III
ANGGARAN PPID KABUPATEN
PURWAKARTA
Kegiatan Pengelolaan PPID Berada pada Seksi Pelayanan Informasi dan
Pengaduan Masyarakat Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, sehingga secara
otomastis anggaran kegiatan PPID masuk dalam seksi Pelayanan Informasi
dan Pengaduan Masyarakat, dalam rangka menunjang kegiatan
operasional PPID Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan
dukungan dari anggaran APBD Kabupaten Purwakarta dengan realisasi
angaran PPID tahun 2018.
1. Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Capaian realisasi keuangan dalam rangka menghasilkan keluaran atau
output dari kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi sebesar
Rp. 150.000.000. atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia dalam
Dokumen Pelaksanaan Angraran Rp. 150.000.000.
BAB IV
PERMASALAHAN DAN UPAYA
SOLUSI
1. Permasalahan
Dalam keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selama
tahun 2018 khususnya di PPID Pemerintah Kabupaten Purwakarta
dalam pengelolaan PPID masih ditemukan beberapa permasalahan
yaitu :
a. Masih belum optimalnya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
pada PPID Pembantu dilingkungan OPD Pemerintah Kabupaten
Purwakarta.
b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam
pengelolaan informasi dan dokumentasi dan layanan informasi
publik pada badan publik.
c. Masih terdapatnya permohonan informasi yang memanfaatkan
Undang-Undang Nomor 14 untuk kepentingan kelompok maupun
pribadi.
d. Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat akan manfaat
keterbukaan informasi publik.
2. Upaya Pemecahan Masalah
a. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan workshop PPID dengan PPID
Pembantu, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi
Informasi Jawa Barat guna memerikan pemahaman tentang
keterbukaan informasi publik
b. Melaksanakan asistensi dalam penyusunan dan pemutahiran
informasi publik bagi petugas pengelola informasi dan
dokumentasi pada OPD yang ada dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta.
c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
tentang tatacara dan persyaratan permohonan informasi publik
yang sesuai dengan mekanisme tatacara pemohonan informasi
d. Melaksanakan diseminasi informasi tentang sengketa
keterbukaan informasi publik.
BAB V
PENUTUP
Demikian laporan kinerja tahun 2018 PPID Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang
capaian kinerja PPID dalam implementasi keterbukaan informasi publik di
Kabupaten Purwakarta.
Keterbukaan informasi publik salah satu tujuannya adalah untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif,
efisien dan akuntabel serta dapat dipertangungjawabkan.
Dengan undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik bertujuan juga untuk menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik dan proses pengambilan keputusan publik
Semoga laporan tahunan ini, akan mendorong motivasi dan kinerja PPID
pada tahun mendatang sehingga Kabupaten Purwakarta mampu
mewujudkan Pemerintah yang baik dan bersih didukung masyarakat.
Purwakarta, Desember 2018 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta
Drs. H. SUHANDI, M.Si Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19670413 198803 1 005
LAMPIRAN
1. Kantor Seketariat Diskominfo (PPID) Utama
2. Desk Layanan Informasi
3. Back Office
4. Sarana Informasi (Digital Information Touch Screen)
5. Front Office Command Center
6. Ruang Rapat Command Center
7. Ruang Admin Pengelola Informasi/Command center
8. Work Shop Keterbukaan Publik Tahun 2017