laporan praktek lapangan 2
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
1/49
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Institut pemerintahan dalam negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi
kepamongprajaan dan lembaga pendidikan kedinasan di lingkungan kementerian dalam
negeri mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang
terpercaya mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan
dan penyedia kader pemerintahan yang terampil.
Untuk mewujudkan visi tersebut, IPDN mempunyai misi mensinergikan kekuatan
civita akademika Institut pemerintahan dalam negeri, mengembangkan kurikulum
berbasis pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh, membangun jaringan kerja
sama dengan berbagai kalangan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum dan
implementasinya, melaksanakan !ridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia institut
pemerintahan dalam negeri an memberdayakan praja sebagai subyek pendidikan dan aset
nasional.
Praktek lapangan (P" II bagi madya praja merupakan salah satu kegiatan IPDNagar para lulusan IPDN memiliki kompetensi ssebagaimana disebut dalam visi IPDN. P"
II menjadi perlu untuk dilaksanakan mengingat bahwa#
$. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan
seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan e%ektivitas pemerintahan.
&. Upaya peningkatan kompetensi lulusan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemetrintahan daerah.
'. emajuan IP!) dan cepatnya perubahan sosial di masyarakat.
Praktek lapangan II kali ini IPDN kampus *umatera +arat bekerjasama dengan
pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan dengan mengerahkan & kekuatan sekaligus
yaitu satuan Nindya Praja dan adya Praja namun berbeda lokus dan %okus, satuan
Nindya Praja ditempatkan pada *atuan erja Perangkat Daerah (*PD, sedangkan
satuan madya praja ditempatkan di ecamatan untuk mempelajari manajemen dan
administrasi pemerintahan kecamatan khususnya mengenai pengelolaan keungan baik di
tingkat kecamatan maupun pengelolaan keuangan di tingkat nagari.
1
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
2/49
-gar pelaksanaan P" II tepat pada sasarannya, disusun program kerja P" II berupa
Program Umum yang akan dilaksanakan dalam +idang Pemerintahan, +idang
emasyarakatan dan +idang Pembangunan, Progam husus dan Program Daerah.
-dapun dalam pelaksanaan praktek lapangan ini ditemukan beberapa permasalahan baik
dalam pemerintahan kecamatan maupun pemerintaha nagari terkait dengan pengelolaan
keuangan, oleh karenan itu akan dibahas lebih mendalam mengenai permasalahan
tersebut dalam laporan ini.
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah Pemerintahan e!amatan Basa Am"ek Balai
#a"an
1.2.1 Identifikasi Masalah
Penyelenggaran pemerinthan pada setiap tingkatan, mulai dari tingkatan
terendah sampai dengan tingkatan tertinggi sekalipun tentu tidak lepas dari
permasalahan, begitu pula dengan penyelenggaraan pemeritahan di kecamatan
+asa -mpek +alai !apan, adapun masalahmasalah yang ditemui pada
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berupa urusan pemerintahan,
kewenangan pemerintahan, pelayanan pemerintahan, kelembagaan kecamatan,
kepemimpinan camat, kinerja pegawai, personalia kecamatan, hubungan
kecamatan dengan nagarinagari, termasuk hambatan dalam penyelenggaraan
pengelolaan keuangan kecamatan +asa -mpek +alai !apan.
1.2.2 Rumusan Masalah
Dalam laporan ini akan dibahas secara mendalam salah satu temuan
masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamtan +asa
-mpek +alai !apan yaitu mengenai /ewenangan Pemerintahan0 dan satutemuan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yaitu mengenai
/Perencanaan -nggaran0 kecamatan +asa -mpek +alai !apan.
1.$ Maksud Dan #u%uan
1.3.1 Maksud
aksud dari penulisan laporan ini adalah membahas secara mendalammasalah yang ditemukan saat pelaksanaan P" II madya praja di ecamatan +asa
2
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
3/49
-mpek +alai !apan dalam pengelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
pengeloaan keuangan kecamatan +asa -mpek +alai !apan dengan berdasarkan
pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
1.3.2 Tujuan
!ujuan penulisan laporan ini adalah untuk menemukan sulusi pemecahan
masalahmasalah seperti yang telah dirumuskan agar dapat dilaksanakan sesuai
peraturan perundangundangan yang berlaku.
3
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
4/49
BAB II
&AMBARAN UMUM E'AMA#AN BA(A AMPE BALAI #APAN
2.1 Dasar Hukum Pem)entukan e!amatan
ecamatan +asa -mpek +alai !apan merupakan pemekaran dari ecamatan
Pancung *oal, hal ini terdapat pada PP No. 12 !ahun $333 !entang Pembentukan 4
()nam ecamatan di 5ilayah abupaten Daerah !ingkat II Pesisir *elatan, *olok,
*awahlunto6*ijunjung, dan Pasaman Dalam 5ilayah Propinsi Daerah !ingkat I *umatera
+arat.
Pada PP No. 12 !ahun $333 ini yang mengatur tentang ecamatan +asa -mpek
+alai !apan berada pada Pasal $ yang berbunyi #
$ embentuk ecamatan basa -mpek +alai !apan di wilayah abupaten Daerah
!ingkat II Pesisir *elatan, yang meliputi wilayah#
a Desa Pasar +ukit !apan7
b Desa !anjung Pondok7
c Desa *ungai 8ambia7
d Desa -mpang !ulak7
e Desa Nilau7
% Desa -langrambah7
g Desa +injai7
h Desa ubu7
i Desa !alang7
j Desa uaro *ako7
k Desa oto Pulai7
l Desa ampuang !angah7
m Desa +atang -rah.
& 5ilayah ecamatan +asa -mpek +alai !apan sebagaimana dimaksud dalam ayat
($, semula merupakan bagian dari wilayah ecamatan Pancung *oal.
' Pusat Pemerintahan ecamatan +asa -mpek +alai !apan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ($, berada di Desa Pasar +ukit !apan.
2.2 (truktur *rganusasi e!amatan
4
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
5/49
KASI
PEM
DAN
TRANTIB
KHAIRULSALEH,S.SOS
NIP.195902011986021003
KASIEKOBA
NG
DARNATISMAN
NIP.196206041994031004
KASIADM.D
AN
K
EPENDD
NUR’AINI
NIP.196505191989032006
KASIKESS
O S
DASRUL,A.
M d
NIP.19581105198
1021004
KSB.PEREN
CD
AN
PROG
PISKA,S.KM
NIP.1984022720
10012023
KSB.K
EUAN
GAN
SISKA
NERI,SE
NIP.1981052
52011012014
KSB.UMUM
DAN
KEPEGKASMADIANTIPUTRI,SE
NIP.198210062010012028
2.$ #ugas P+k+k dan ,ungsi e!amatan
+erdasarkan Peraturan Daerah abupaten Pesisir *elatan Nomor $4 !ahun &2$2
!entang Pembentukan 9rganisasi dan !ata erja ecamatan Dalam abupaten Pesisir
*elatan (yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor $$ !ahun &2$&, tugas
pokok dan %ungsi kecamatan terdapat pada pasal :, yaitu #
$ ecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan dan
sebahagian urusan wajib dan urusan pilihan dari pelaksanaan otonomi daerah serta
melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
& Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat ($, kecamatan
melaksanakan %ungsi #
5
JABATANFUNSIONAL
1. LENI FIRDAATI, S.P!
PEMERINTAHANCAMAT
D"#. FER$, D!.R%.M&'&()NIP. 19600102 198103
1. MHD. HOSEN
NIP. 19601106 199403
1 004
1. $ESI NO*RITA, SE
2. RIKE RISTUTI
BENDAHARANUR’AINI
NIP. 19650519 198903
SEKCAMA. HALIM, S.SOS
NIP. 19641231 198602
1. RI+AL EFENDI
NIP. 19661231 200003
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
6/49
a mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembinaan
dan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan nagari, pengawasan dan
pembinaan teknis administrasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan
nagari7
b mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum7
c mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan7
d mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan %asilitas pelayanan umum7
e mengoordinasikan pemeliharaan dan pengamanan pasar inpres dan pasar nagari7
% membina penyelenggaraan pemerintahan nagari7
g melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan6atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan nagari7
h pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten7
i pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan7 dan
j melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas dan %ungsinya.
2.- Urusan Pemerintahan dan eenangan 'amat
+erdasarkan Peraturan Daerah abupaten Pesisir *elatan Nomor $4 !ahun &2$2
!entang Pembentukan 9rganisasi dan !ata erja ecamatan Dalam abupaten Pesisir
*elatan (yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor $$ !ahun &2$& dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan +upati Nomor '; !ahun &2$2 tentang inan7
b.
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
7/49
c. oordinasi7
d. Pembinaan7
e. Pengawasan7
%. ?asilitasi7
g. Penetapan7
h. Penyelenggaraan7 dan
i. ewenangan lain yang dilimpahkan.
2./ Uraian #ugas 0a)atan di e!amatan
+erdasarkan Peraturan +upati Pesisir *elatan nomor '; tahun &2$$ tentang
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
8/49
• engkoordinasikan *ekretaris camat, para kepala seksi dan bawahan agar terjalin
kerjasama yang baik dan saling mendukung7
• endelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris camat, para
kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya7
• enandatangani dan 6 atau memara% persuratan dan dokumen lainnya sesuai
kewenangan menurut peraturan dan ketentuan7
• emelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin,
meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan kecamatan7
• mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan
kecamatan serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok
jabatan %ungsional sesuai dengan peraturan perundangundangan7
• enyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi#
o engoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu #
endorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam %orum musyawarah perencanaan
pembangunan di Desa dan ecamatan.7
elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja
kegiatanpemberdayaan masyarakat di wilayah ecamatan7
elakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
di wilayah ecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah
maupun swasta7
elakukan tugastugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundangundangan7dan
elaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
ecamatan kepada +upati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat..
o engoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
yaitu#
8
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
9/49
elakukan koordinasi dengan kepolisian Negara
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
10/49
elakuakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan7
elakukan koordinasi dan sinkronasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan7
elakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
pemerintahan di tingkat ecamatan7dan
elaporkan penyelnggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
kepada +upati.
o embina penyelenggaraan pemeerintahan nagari yaitu#
elakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
nagari7
emberikan bimbingan,sepervisi, %asilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi Nagari7
elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan
pembinaan danpengawasan trhadap perangkat Nagari7
elakukan evaluasi penyelenggaraaan pemerintahan dan dan6atau kelurahn
di tingkat ecamatan7dan
elaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan Nagarai di tingkat kecamatan kepada +upati.
o elaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan6atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa yaitu#
elakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan7
elakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya7
elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat dikecamatan7
10
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
11/49
elakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan7
elaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan kepada +upati.
II. *ekcam
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
12/49
• Pembinaan camat dalam mengoordinasikan kegiatan kegiatan kepala seksi, UP!,
dan Desa7
• enginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang
perangkat Desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah7
• enyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan
kesejahteraan perangkat kecamatan
• ewakili camat apabila berhalangan sepanjang kewenangan yang diberikan7
• engoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan
(renja kecamatan7
• engusulkan penetapan pelaksana, pengelola dan bendahara kegiaan kecamatan7
• embuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dan peraturanperaturan
yang berhbungan dengan kecamatan7
•
empersiapkan penyelenggaraan rapatrapat,pertemuan dan acara rutinkeprotokolan dan acara resmi lainnya7
• engoordinasikan penyusunan laporan bulanan,berkala dan tahunan pelaksanaan
tugas pemerintahan kecamtan7
• emantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretaris utuk
mengetahui perkembangan,hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya
tindak lanjut penyelesaian nya7
• emberika usul dan saran kepada camat dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas• engevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.7
• enyimpan dan pemeliharaan dokumen menurut ketentuan7
• enyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala
sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan7
• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
III. asubag Umum dan epegawaian
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
13/49
• embagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan
tugas.
• emberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasa pelaksana tugas.
• engawasi pelaksanaan tugas bawahan guna kejelasan dan hambatan serta
memberikan jalan keluarnya.
• emeriksa hasil kerja bawahan untuk menegtahui kesulitandan hambatan serta
memberikan jalan keluarnya.
• enilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.
• enginventarisasi permasalahanpermasalahan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.
• elaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
• elaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas,
keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, pengadaan serta mendistribusikannya.
• enyusun dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang
dan penghapusan barang dilingkungan kantor kecamatan.
• elaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas.
• enyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta
pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan kantor kecamatan.
• enjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan,
kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor.• enyiapkan barang dan perlengkapan kantor kecamatan.
• emelihara DP', menyusun DU dan +e>etting Pegawai.
• emnyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan
pensiun pegawai.
• enyiapkan permintaan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami dan kartu taspen.
• engusulkan penetapan Pejabat Pelaksana !eknis egiatan dan +endahara.
• enyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai.
• enyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai.
• enyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, i>in
belajar, diklat structural dan %ungsisional.
• enyiapkan bahan pegawai yang ditempatkan dan akan pindah.
• elaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel.
• enyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan antor
ecamatan.
• enyiapkan bahan usulan kesejahteraan pagawai.
• emberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga
%ungsional.
•enyiapkan bahan usulan untuk penghargaan6pemberian tanda kehormatan
pegawai.
13
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
14/49
• enyampaikan laporan pegawai yang mengikuti diklat, bintek, sosialisasi dan
sejenisnya ke +D secara berkala.
• engawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sub +agian Umum dan
kepegawaian.
• emberikan usul dan saran kepada sekretaris dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
• engevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.
• enyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan bahan lainnya menurut
ketentuan.
• embuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas7 dan
• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas
I@. asubag Perencanaan dan Pelaporan
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
15/49
• engumpulkan, menghimpun dan mengolah serta mengaji data, in%ormasi,
sinkrinisasi dan analisis sata di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan
masyarakat lingkup kecamatan.
• engumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program
rencana pembangunan pada masingmasing seksi.
• engumpulkan, mengkoordinasikan dan membuat rencana strtegis ecamatan.
• elakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategis
dan program kerja kecamatan.
• elakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana strtegis dan program
kerja kecamatan.
• embuat laporan pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan
ecamatan.
• elaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor
kecamatan7
• em%asilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan lingkup kecamatan.
• elaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan kantor ecamatan.
• engkoordinasikan penyusunan
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
16/49
• enghimpun dan mengolah peraturan perundangundangan pedoman, petunjuk
teknis, data dan in%ormasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan
keuangan, pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan
kerja.• enginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan,
Pendataan, )valuasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah.
• engonsep rencana program kerja dan mengkoordinir penyusunan anggaran
berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan %ungsi kecamatan berpedoman
kepada rencana strategis kecamatan.
• embagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan
tugas.• ember petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksaan tugas.
• engawasi pelaksaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
• emeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta
memberikan jalan keluarnya.
• enilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja
• enginvertarisasi permasalahanpermasalahan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.
• elaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
• engawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan *ub +agian euangan .• engumpulkan6menyiapkan dokumen dan memproses
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
17/49
• enyiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan
sesuai dengan ketentuan.
• enyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan.
• emberikan usul dan saran kepada sekretaris dalam rangka kelancaran
peleksanaan tugas.
• engevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.
• enyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan bahan lainnya menurut
ketentuan.
• enyusun laporan bulanan triwulan, dan tahunan keuangan sesuai dengan
peraturan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
@I. asi Pemerintahan dan !rantib
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
18/49
• enyiapakan bahan pemberian pedoman dan petunjuk serta bimbingan dalam
menyelenggarakan pemerintahan nagari.
• enyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
peningkatan pemeliharaan ketertiban pemerintahan nagari.
• enyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan.
• enyiapkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga
nagari.
• enyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusutan
program dan pembinaan perubahan batas wilayah nagari serta perubahan nagari
serta perubahan nama pusat penyelenggaraan pemerintahan nagari.
• engusahakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan ketertiban
pemerintahan nagari.
• em%asilitasi penyelenggaraan pemilihan 5ali Nagari.• elaksanakan pengambilan sumpah6janji dan pelantikan 5ali Nagari.
• elakukan )valuasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dibidang
pemerintahan.
• elakukan pembinaan inventarisasi tanahtanah nagari, bangunan nagari, bahan
usaha nagari.
• em%asilitasi penyusunan Peraturan nagari.
• elaksanakan penyelenggaraan lomba6penilaian desa tingkat kecamatan.
• emberikan usul dan sarana kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas.
• engevaluasi dan manila kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.
• enyimpan berkas kerja, data dan bahan lainnya menurut ketentuan.
• elakukan evaluasi dan membuat laporan peleksanaan tugas di bidang
pemerintahan.
• elaksanakan tugas yang diberikan oleh atasa dalam lingkup penugasan kaontor.
@II. asi )konomi dan Pembangunan
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
19/49
• elakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan %isik dan non %isik.
• enyusun program peningkatan perekonomian, koperasi, produksi dan
distribusi.
• elakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan
perekonomian, produksi dan distribusi.
• elakukan pembinaan terhadap pemberdayaan lembaga social masyarakat.
• enyiapkan bahan penyusunan petunjuk pembinaan tetang tata cara
pelaksanaan musyawarah nahari.
• enyusun program dan pembinaan lingkungan hidup.
• enyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran
lingkungan.• embantu pemprosesan rekomendasi peri>inan.
• engumpulkan, megolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan dan
perekonomian.
• elakukan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan perekonomian.
• elakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat dalam meningkatkan dan perekonomian.
• elakukan pembinaan kepada masyarakat di bidang impraswil, Pertanian,
Peternakan, elautan, Dan Perikanan, operasi Pertambangan Perindusrtian danPerdagangan, usaha kecil dan menengah dan 8olongan )konomi "emah,
ehutanan dan perkebunan, eparawisataan.
• embina kegiatan pemberian makanan tambahan anak sekolah (P!-*.
• embantu, membina dan menyaipkan bahanbahan dalam rangka
musyawarah lembaga perekonomian 6 koperasi yang ada.
• elaksanakan pengawasan, penyaluran dan pengembalian kredit dalam
rangka keberhasilan program produksi pertanian.
• elakukan pencegahan atas pengambilan *umber Daya -lam tanpa i>in yang
dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
• elakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang
pembangunan dan perekonomian.
• emberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
• engevaluasi dan menilai bawahan sebagai bawahan sta%.
• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup kedinasan.
@III. asi esejahteraan *osial
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
20/49
• embagi tugas kepad bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas.
• emeberi petunjuk dan arahan kepada bahan yang guna kejelasan
pelaksanaan tuga.
• engevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi
penyimpangan.
• emeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan
hambatanm serta memberikan jalan keluarnya.
• enilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan
kinerja.
• elaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
• engumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang
esejahteraan *osial.• elakukan pelayanan masyarakat dibidang kesejahteraan social.
• enyusun program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan
wanita kebudayaan, kepramukan dan kegiatan olahraga.
• enyusun program dan pembinaan di bidang kehidupan keagamaan,
pendidikan dan kebudayaan.
• enysun program dan pembinaan di bidang keserhatan masyarakat
dan keluarga berencana.
• elakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.
• elakukan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan,
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kelestarian lingkungan, perdayaan
perempuan dan keluarga berencana, generasi muda dan arang !unda, anak nakal
dan korban narkoba.
• embantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan bencana
alam dan bencana lainnya.
•
embantu pelaksanaan dan menyalurkan data bantuan bencana alamdan bencana lainnya.
• embina kegiatan pengumpulan >akat, in%ak dan sedekah sesuai
dengan ketentuan.
• embantu, membina, dan menyiapkan bahanbahan dalam rangka
musyawarah lembaga sosial yang ada.
• elaksanakan penyuluhan Program wajib +elajar.
• em%asilitasi penyelenggaraan sarana pendidi
• kan dan pelayanan kesehatan.
20
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
21/49
• elaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
• elakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang
kesejahteraan sosial.
• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup
kedinasan.
• emberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
• engevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.
• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup
kedinasan.
IB. asi -dministrasi ependudukan
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
22/49
• elekukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka
penerbitan administrasi kependudukan.
• engevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.
• enyimpan dan memelihara berkas kinerja, data dan bawahannya menurut
ketentuan.
• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam ringkup kedinasan.
2. isi3 Misi3 Pr+gram3 egiatan dan Anggaran e!amatan
antor camat +asa -mpek +alai !apan kabupaten pesisir selatan dalam
melaksanakan tugas dan %ungsinya (!upoksi, memerlukan perencanaan yang strategis,
mulai dari penyampaian @isi dan isi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan
serta estimasi anggaran berdasarkan hasil usrenbang.
1. isi dan Misi
isi
!erwujudnya masyarakat +asa -mpek +alai !apan yang sejahtera
Misi
a. elanjutkan mengembangkan perekonomian local dan pusatpusat pertumbuhan
ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secaraterpadu.
b. elanjutkan pembangunan *umber Daya anusia yang berkualitas yang siap
menghadapi tantangan dunia global.
c.
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
23/49
Pembangunan
Pagar antor +P
UP!D Pertanian
Peningkatan
eamanan
antor
asyarakat $ Paket $12.222.222
Pengerasan dan
Pengaspalan Aalan
masuk UP!D
emperlancar
!ransportasi
asyarakat $ Paket &22.222.222
B. Bidang (+sial Buda4a
E&IA#AN #U0UAN (A(ARAN *LUMEPERIRAAN
BIA5A 6RP7
Pengadaan -lat
esenian
"engkap
!ersedianya
?asilitas
esenian
Pencinta
seni$ Paket C1.222.222
Pelatihan dan*eminar -+*
Peningkatan
Pengetahuan tentang
-dat
asyarakat $&2 orang &:.222.222
Pelatihan
ubali
Peningkatan
Pengtahuan
tentang
agama
ubali $22 orang $1.222.222
Pembangunan
*"+
!ersedianya
sarana bagi
anak cacat
asyarakat $ Paket $.222.222.222
Pembuatan aki
Palsu
Peningatan
motovasi
penyandang
cacat
asyarakat 1 orang $&1.222.222
2.8 Pe%a)at Per)endaharaan dan Pengel+la euangan e!amatan3 Uraian #ugas dan
,ungsi
I. =amat selaku pejabat pengguna anggaran (P- mempunyai tugas sebagai berikut#
• enyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya7
• enyusun dokumen pelaksanaan anggaran7
• elaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya7
• elaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak7
• engelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya7
• engelola barang milik6kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya7
23
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
24/49
• enyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya.
II. Pejabat pembuat komitmen (PP #
Pejabat Pembuat omitmen (PP adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, tugas pokok dan %ungsi PP adalah sebagai
berikut #
• enetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang meliputi#
o spesi%ikasi teknis barang atau jasa7
o harga perkiraan sendiri7
o rancangan kontrak7
• enerbitkan *urat Penunjukan Penyedia +arang atau Aasa7
• enyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi6*urat Perintah erja
(*P6surat perjanjian7
• elaksanaan kontrak dengan penyedia barang atau jasa
• engendalikan pelaksanaan kontrak
• elaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran
• enyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada pengguna
anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan +erita -cara Penyerahan
• elaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran
setiap triwulan7 dan
• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan barang atau jasa
III. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PP! #
Pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah pejabat yang mengatur penyelenggaraan
kegiatan. PP! lebih pada penyiapan dokumen administrasi terkait dengan
persyaratan pembayaran, sedangkan tugas dan wewenang PP lebih pada pelaksanaan
pengadaan barang6jasa.
2.9 (iklus Pengel+laan euangan e!amatan
Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun
anggaran mengacu pada tugas pokok dan %ungsi yang merupakan penjabaran dari
kewenangan atributi% (Pasal $&4 UU Nomor '& !ahun &22: dan kewenangan delegati%
yang diberikan oleh epala Daerah. Penyusunan anggaran kecamatan mekanismenya
adalah sebagai berikut #
$ +erdasarkan *urat )daran epala Daerah (*) DE tentang
Permintaan anggaran dari satuan kerja pemerintah daerah, selanjutnya
=amat menyusun
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
25/49
& *) DE berisi tentang jumlah atau pagu anggaran sementara, petunjuk
teknis (juknis pengisian
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
26/49
b +elanja bunga
c +elanja subsidi
d +elanja hibah
e +elanja bantuan sosial
% +elanja bagi hasil
g +elanja bantuan keuanganh +elanja tidak terduga
• +elanja langsung adalah belanja (pengeluaran yang dipengaruhi oleh adanya
program6kegiatan. +elanja langsung terdiri dari #
a +elanja pegawai.
b +elanja barang dan jasa
c +elanja modal
c Pembiayaan ecamatan
• Pembiayaan adalah selisih antara pendapatan dengan belanja
• Pendapatan F +elanja G surplus HF dipakai untuk apa
• Pendapatan +elanja G devisit H ditutup dari manaUntuk anggaran kecamatan tidak disarankan ada de%isit, kecuali untuk
pengeluaran mendesak atau darurat seperti penanggulangan bencana alam, wabah
penyakit dsb.
'. Penatausahaan euangan ecamatan
a. Penatausahaan Penerimaan
+endahara ecamatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan.
b. Penatausahaan pengeluaran
+endahara ecamatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran.
:. Pelaporan
*etelah berakhirnya tahun anggaran, =amat wajib menyusun pelaporan pelaksanaan
anggaran yang disampaikan kepada epala Daerah.
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan -nggaran
*etelah berakhirnya tahun anggaran, =amat wajib menyusun pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada epala Daerah.
4. )valuasi
)valuasi dilakukan oleh epala Daerah untuk melihat sejauhmana perkembangan
antara perencanaan dan capaian.
2.: In+;asi 'amat dan atau Mas4arakat e!amatan
26
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
27/49
Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan +asa -mpek +alai !apan dan
masyarakat cukup bervariati%. Dibidang ketrentaman dan ketertiban, pemerintah
kecamatan telah membuat deklasi tentang !rantibmas. Dimana deklarasi tersebut
ditandatangani oleh tokh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, camat, serta unsur
%orpida yang ada di kecamatan. Eal ini bertujuan untuk mengsinergikan agar kecamatan
+asa -mpek +alai !apan senantiasa kondosi%. Eal ini dilatar belakangi dengan semakin
maraknya perilaku kenakalan remaja, bahkan diindikasikan anak usia *D telah
melakukan perbuatan tercela seperti ngelem. Eal ini diperburuk karena hal tersebut
semakin awam di mata msyarakat.
*elain itu, dibidang pembangunan %isik pemerintah kecamatan dan masyarakat
telah membuka jalan semi permanen bagi para petani yang biasanya melintas di area
kantor camat yang membuat lingkungan kantor camat menjadi buruk. *elain itu, di
dalam kantor camat pun sedang dibangun ruang pertemuan agar sekiranya jika ada rapat,
dapat menggunakan ruangan tersebut.
27
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
28/49
BAB III
PEMBAHA(AN #EMUAN PRA#E LAPAN&AN
$.1 Pendelegasian eenangan Pemerintahan
$.1.1 Urgensi Pendelegasian eenangan Pemerintahan
A. Konsep Pelimpahan Kekuasaan
Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan (delegation o% authority
dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek tugas, tanggung jawab dan
wewenang. Pada prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama dengan
penyerahan, jadi pendelegasian atau pelimpahan kewenangan berarti
penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas
dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu
kepada pejabat lainnya.
enurut Eodge dan -nthony ($33;, menyebutkan pendelegasian dapat
diartikan sebagai (responsibility dan authority. Penjelasan tersebut
menggambarkan bahwa bentuk pendelgasian kewenangan adalah pemberian
tugas dan pemberian hak berupa tanggung jawab dan kewenangan. *edangkan
menurut *utarto (&22&, mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan itu bukan
penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari
pejabat kepada pejabat. ?ormat pendelegasian wewenang dapat dilakukan oleh
pejabat yang berkedudukan lebih tinggi (superior kepada pejabat yang
berkedudukan rendah (subordinate atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan,
di samping itu pelimpahan wewenang dapat pula dilakukan di antara pejabat
yang berkedudukan pada jenjang yang sama atau antara pejabat yang sederajat.
Pelimpahan wewenang menegak atau vertikal, sedangkan pelimpahan
kewenangan yang kedua diartikan pelimpahan kewenangan mendatar atau
hori>ontal.
Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua jenis
(5asistiono # &221, yaitu #
$. ewenangan atributi% adalah kewenangan yang melekat dan diberikan
kepada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang
undangan7
&. ewenangan delegati% adalah kewenagan yang berasal dari pendelegasian
kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.
28
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
29/49
asingmasing pejabat diberikan tugas melekat sebagai bentuk tanggung
jawab agar tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik.
!anggung jawab merupakan keharusan pada seseorang pejabat untuk
melaksanakan secara layak segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya.
!anggung jawab hanya dapat dipenuhi bila pejabat yang bersangkutan
disertai dengan wewenang tertentu dalam bidang dan tugasnya. Dengan
tiadanya otoritas itu, tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan dengan
sebaikbaiknya. Aadi ada korelasi antara tugas, tanggung jawab dan
wewenang.
B. Alasan pentingnya pendelegasian eenang
-da dua alasan penting perlunya pendelegasian kewenangan, yaitu# ($
kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya7 dan (& perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan. Pelimpahan wewenang dari
+upati kepada =amat ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran
dan %ungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Easil yang diharapkan adalah terealisasikannya kecamatan sebagai
pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.
"ebih lanjut oswara (&22C#43 mengatakan, agar pelimpahan wewenang
kepada camat dapat diiimplementasikan dengan e%ekti%, maka diperlukan
sejumlah prasyaratan, yaitu#
a. -danya keinginan politik dari bupati untuk melimpahkan wewenang ke
=amat.
!. -danya kemauan politik dari pemerintah daerah (+upati dan DP
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
30/49
3. Delegasi juga memungkinkan manejer memusatkan tenaganya pada tugas
tugas prioritas yang lebih penting.
#. Delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkaan
dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan.
$.1.2 Pendekatan P+la Pendelegasian
-. Pendekatan Pendelegasian
Penetapan suatu pendelegasian wewenang pada dasarnya dapat dilakukan
melalui & (dua pendekatan yaitu #
a. Pendekatan yuridis6top down
Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang melimpahkan kewenangan
beserta rincian kewenangan ditentukan secara limitati% melalui peraturan
perundangundangan tertentu. Dalam hal ini, contoh produk hukum
yangmengatur mengenai pelimpahan kewenangan menggunakan pendekatan
yuridis adalah sebagai berikut #
• Pasal 44 ayat (: UU Nomor && !ahun $333 yang berbunyi# /=amat
menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari
+upati65alikota0.
• "ampiran epmendagri $1;6&22: yang mengatur bahwa kewenangan
pemerintahan yang dapat dilimpahkan oleh +upati65alikota kepada =amat
meliputi 1 +idang dengan :' rincian kewenangan, yakni#
o Pemerintahan ($C rincian
o )konomi dan Pembangunan (; rincian
o Pendidikan dan esehatan (; rincian
o *osial dan esejahteraan
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
31/49
• eputusan +upati 6 5alikota suatu daerah otonom tentang /Pelimpahan
sebagian kewenangan pemerintahan kepada =amat0.
b. Pendekatan sosiologis6bottom up
Pendekatan sosiologis adalah pendekatan Pola Pendelegasian
pendekatan yang melimpahkan kewenangan beserta rincian kewenangan
ditentukan dari aspirasi masyarakat atas dasar kemempuan riil dan kebutuhan
obyekti% mereka. Aika model ini diterapkan, maka yang ada sesungguhnya
bukanlah /pelimpahan atau penyerahan wewenanag0, melainkan /pengakuan
kewenangan0. ondisi ini serupa dengan model otonomi yang dianut UU
Nomor && !ahun $333, dimana pemerintah Pusat melakukan pengakuanterhadap kewenangan abupaten6ota (epmendagri No. $'24C !ahun
&22&. emang ecamatan hanyalah merupakan perangkat daerah dan
bukan unit kewilayahan yang otonom. Namun demi alasan e%ektivitas dan
e%isiensi penyelenggaraan pemerintahan, pendekatan sosiologis (bottomup
ini penting untuk dipertimbangkan.
Aika pendekatan sosiologis dipakai, ada kemungkinan bahwa besaran
kewenangan yang dihasilkan akan sangat berbeda dibanding melalui pendekatan
yuridis. +oleh jadi, besaran kewenangan menjadi sangat kecil, jika memang
potensi kecamatan dan masyarakatnya belum tergali secara optimal. *ebaliknya,
kewenangan tadi bisa saja lebih besar, tergantung pada kondisi obyekti%nya.
Intinya adalah, kewenangan kecamatan akan berjalan secara e%ekti% apabila
sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki kecamatan tersebut.
-danya perbedaan orientasi dalam menentukan besaran kewenangan
kecamatan tadi menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam memetakan
potensi dan kebutuhan kecamatan. Inilah akibat logis yang timbul ketika
pendekatan yuridis menjadi pilihan tunggal dalam proses pelimpahan
kewenangan. *ehubungan dengan hal tersebut, untuk mendekatkan kesenjangan
pena%siran yang muncul, maka dua penjelasan berikut kiranya dapat
dipertimbangkan#
$. etentuan dalam epmendagri No. $1;66&22: harus dita%sitrkan sebagai
aturan yang bersi%at minimalis. -rtinya, peraturan ini hanya mengatur kewenangankewenangan yang dipandang penting dan strategis untuk
31
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
32/49
dilimpahkan kepada ecamatan, sementara +upati65alikota dapat
mengadopsi dan memodi%ikasi (menambah, mengurangi, atau mengubah
sesuai keadaan dan kebutuhan daerahnya.
&. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan harus dievaluasi secara periodik,
sehingga dapat diketahui secara pasti kemampuan aparat kecamatan dalam
mengimplementasikan kewenangan tersebut. *elanjutnya, atas dasar evaluasi
ini, dapat ditentukan langkahlangkah assessment yang diperlukan, baik
berupa pengurangan 6 pencabutan atau penambahan kewenangan,
penyesuaian pemberian sumber daya, dan sebagainya.
+. Pola pendelegasian
Pada prinsipnya terdapat dua kelompok, yaitu pola homogen dan polaheterogen. Dalam pola homogen, kecamatan diasumsikan memiliki potensi dan
karakteristik yang relati% sama, sehingga diberikan kewenangan delegati% yang
sama pula. *edangkan dalam pola heterogen, setiap kecamatan hanya menerima
kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi
obyekti% kecamatan yang bersangkutan.
Dalam prakteknya, opsi pertamalah yang banyak diterapkan. Namun,
tentu saja pola ini mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Pola ini
mengabaikan kondisi dan karakteristik yang berbedabeda untuk tiap wilayah 6
kecamatan. Padahal, setipis apapun perbedaannya, setiap kecamatan pasti
memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kecamatan lainnya.
atakanlah dalam kewenangan bidang pertambangan, tidak semua
kecamatan memiliki potensi tambang. ecamatan yang tidak memiliki potensi
tambang namun tetap diberi delegasi wewenang untuk mengurus 6 mengatur
bidang ini, adalah sebuah kesiasiaan, kalau tidak dikatakan kesalahan
administrasi. Dampaknya jelas bahwa kewenangan tadi tidak mungkin dapat
dioperasionalkan. Dan jika pendelegasian kewenangan ini dijadikan sebagai alat
ukur menilai kinerja kecamatan, maka dapat dipastikan bahwa tingkat kinerja
kecamatan dalam bidang itu sangat rendah (bahkan nol.
Untuk menghindari hal tersebut, pendelegasian kewenangan dengan pola
heterogen lebih dianjurkan. eskipun demikian, pola homogen dapat saja
diterapkan, namun harus disertai dengan klausul bahwa kecamatan berhak untuk
32
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
33/49
menyatakan suatu kewenangan tertentu /tidak dapat dilaksanakan0 atas dasar
pertimbanganpertimbangan yang rasional.
$.1.$ riteria Pendelegasian
Persoalan yang menyangkut besaran kewenangan kecamatan sebagaimana
dikemukakan diatas, juga bersumber dari tidak jelasnya kriteria yang dipakai dalam
melimpahkan kewenangan. ewenangan kecamatan baik yang tercantum dalam
epmendagri No. $1;6&22: maupun dalam eputusan +upati65alikota, terkesan
/turun begitu saja dari langit0, tanpa didahului oleh %orum konsultasi dari bawah.
Padahal, tanpa adanya kriteria yang jelas, maka dapat dipastikan bahwa
implementasi kewenangan tadi tidak dapat berjalan dengan baik.
Untuk menghindari terjadinya kegagalan kebijakan mengenai pelimpahan
kewenangan tadi, maka beberapa kriteria dibawah ini perlu dipertimbangkan secara
seksama#
a. Dilihat dari lokus dan kepentingannya, kewenangan tersebut lebih banyak
dioperasionalisasikan di ecamatan sehingga berhubungan erat dengan
kepentingan strategis ecamatan yang bersangkutan. =ontoh# penanganan
penyakit masyarakat seperti perjudian, P*, dan lainlain
b. Dilihat dari %ungsi administrati%nya, kewenangan tersebut lebih bersi%at rowing
(pelaksanaan dari pada steering (pengaturan, sehingga kurang tepat jika
terdapat campur tangan dari pemerintah abupaten6ota. =ontoh# pemberian
ijin I+ (untuk luas tertentu, administrasi kependudukan, dan lainlain.
c. Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat, kewenangan tadi benarbenar
dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat setempat. =ontoh# pelayanan
sampah dan kebersihan, sanitasi dan kebutuhan air bersih, pendidikan dasar
khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan ' + (+uta huru%, +uta aksara,
dan +uta pendidikan dasar, dan lainlain.
d. Dilihat dari e%ektivitas penyelenggaraan pemerintahan, suatu kewenangan
hamper tidak mungkin dilaksanakan oleh abupaten6ota karena alasan
33
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
34/49
keterbatasan sumber daya. =ontoh# perbaikan dan pemeliharaan jalanjalan dan
jembatan perintis, pelayanan penyuluhan pertanian 6 +, dan lainlain.
e. Dilihat dari penggunaan teknologi, suatu kewenangan tidak membutuhkan
pemakaian teknologi tinggi atau menengah. =ontoh# pembinaan usaha kecil dan
rumah tangga (small and micro business, dan lainlain.
%. Dilihat dari kapasitas, kecamatan memiliki kemampuan yang memadai untuk
melaksanakan kewenangan tersebut, baik dari aspek *D, keuangan, maupun
sarana dan prasarana.
$.1.- Im"lementasi Pendelegasian eenangan #erhada" Pelaksanaan PA#EN
Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan %ungsi yang harus
diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance. +anyak
hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut,
misalnya terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersi%at
melayani, serta prosedur yang kurang jelas.
9leh karenanya, daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di
masyarakat melalui program P-!)N (Pelayanan -dministrasi !erpadu
ecamatan. Diharapkan program paten dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di
era ne pu!li" management yang selanjutnya berkembang menjadi ne pu!li"
se$%i"e. Dengan kata lain, posisi pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan
publik berubah dari /dilayani0 menjadi /melayani0.
Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi
pada hakekatnya harus diikuti dengan perubahan konsep penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih meyakinkan akan terciptanya akses dan mutu
pelayanan. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan inovasi
manajemen pada unit layanan di *PD atau pada tingkat yang secara langsung
berhadapan dengan masyarakat yaitu kecamatan.
9ptimalisasi peran kecamatan merupakan keniscayaan yang dapat menjadi
akselerator dalam peningkatan pelayanan publik di daerah. Posisi kecamatan
34
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
35/49
menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu
berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. ?ungsi kecamatan sebagai
pusat pelayan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak,
kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. +ila %ungsi ini dapat
dijalankan dengan baik maka secara bertahap akan berdampak strategis dalam
menekan inisiati% pemekaran daerah kabupaten.
*ecara %iloso%is, kecamtan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari
aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang
pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua
sumber yakni #
($ +idang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan (kewenangan
atributi%7 dan
(& ewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati6walikota
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (kewenangan delegati%.
Di kecamatan +asa -mpek +alai !apan pemerintahnya sudah berupaya
meningkatkan kualitas pelayanannya melalui pelayanan administrasi terpadu
kecamatan. Namun, upaya ini tak berjalan optimal, karena sebagian besar urusan
pelayanan publik, terutama pelayanan administrasi yang ditangani kecamatan
seperti surat keterangan atau rekomendasi masih harus dilanjutkan ke pemerintah
kabupaten untuk penyelesaiannya. -ikbatnya warga masyarakat harus
mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengeluarkan biaya dan waktu
tambahan untuk menyelesaikan pelayanan administrasi terpadu.
Eal ini lah yang menjadi permasalahan di kecamatan +asa -mpek +alai
!apan, dimana masyarakatnya harus mengeluarkan biaya lebih yang cukup besar
hanya untuk meminta surat keterangan atau rekomendasi yang penyelesaiannya di
tingakt kabupaten. *elain itu jarak tempuh yang menimbulkan waktu perjalanan
yang cukup lama, terlebih lagi jika penyelesaiannya harus menunggu beberapa hari
lagi. Eal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin
memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi lain terhambat
oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
35
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
36/49
*alah satu upaya agar pelayanan administrsi dapat diselesaikan di kecamatan,
pelimpahan wewenang dari bupati6walikota kepada camat untuk
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan, salah satunya adalah pelayanan
administrasi. Eal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada
pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutamaa dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk
memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.
UndangUndang No. &' !ahun &2$: tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya pasal &&4 ayat ($ yang berbunyi / *elain melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal &&1 ayat ($, camat mendapatkan pelimpahan
sebagian kewenangan bupati6wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten6kota.0 Eal ini
diperjelas oleh PP No. $3 !ahun &22; tentang ecamatan, yang menyatakan bahwa
/*elain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati6walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek# peri>inan,
rekomendasi, koordinasi, pembinaan , pengawasan, %asilitasi, penetapan,
penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.0
Pelimpahan sendiri dapat berjalan e%ekti% bila sejumlah persyaratan
terpenuhi, yaitu #
a. -danya keinginan politik dari bupati6walikota untuk melimpahkan wewenang
ke camat.
b. -danya kemauan politik dari pemerintahan daerah (bupati6walikota dan DP
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
37/49
eski pelimpahan berarti ada sejumlah kewenangan berkurang dari
pemerintahan daerah, namun sebenarnya itu tak berarti dibanding man%aat yang
diperoleh. Pelimpahan juga bukan berarti memindahkan kekuasaan kepada camat,
namun justru membagi beban dari bupati6walikota dan dinas6lembaga teknis daerah
di kabupaten6kota kepada camat, sehingga bupati6walikota dan dinas6lembaga
teknis daerah dapat berkonsentrasi kepada halhal yang strategis.
an%aat utamanya adalah mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih berkualitas, dan mempersempit
rentang kendali dari bupati6walikota kepada kepala desa6lurah. an%aat lain adalah
mempercepat pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat setempat, sehingga programprogran pemberdayaan masyarakat pun
dapat diimplementasikan.
!erakhir adalah berman%aat untuk memunculkan kader kepemimpinan
pemerintahan yang lebih handal, karena lebih teruji dengan tanggung jawab yang
lebih besar.
$.2 Peren!anaan Anggaran
$.2.1 Peren!anaan Anggaran e!amatan
Pada saat kecamatan sebagai wilayah administrasi pemerintahan dalam
rangka asas dekonsentrasi, anggaran kecamatan bersumber dari -P+N dan
bantuan dari -P+D (Provinsi dan kabupaten6kota. *etelah kedudukan kecamatan
berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan =amat sebagai perangkat
daerah, sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal
dari -P+D kabupaten6kota. onsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka
anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja
(epmendagri Nomor &3 !ahun &22& dan anggaran berdasarkan prestasi kerja.
(Permendagri Nomor $' !ahun &224 dan diperlakukan sama dengan
organisasi perangkat daerah lainnya. !ugas pokok dan %ungsi unit kerja merupakan
dasar dalam penyusunan anggaran unit kerja perangkat daerah.
37
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
38/49
ebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan oleh masing
masing daerah mengalami peralihan. ondisi obyekti% perlakuan kecamatan
khususnya anggaran kecamatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tugas
pokok dan %ungsi serta beban kerja kecamatan, tetapi masih menggunakan
pendekatan pragmatis dan praktis dalam menentukan kriteria dan besaran alokasi
anggaran sehingga cenderung dibuat seragam.
enurut Undangundang Nomor $C !ahun &22' tentang euangan Negara,
bahwa setiap epala *atuan erja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna
anggaran6barang daerah J termasuk =amat sebagai salah satu epala *atuan erja
Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut #
a enyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya7
b enyusun dokumen pelaksanaan anggaran7
c elaksanakan anggaran satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya7
d elaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak7
e engelola utang piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya7
% engelola barang milik6kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya7 dan
g enyusun dan menyampaikan laporan keuangan
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
Uraian lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan kecamatan dapat
dilihat dalam butir J butir berikut #
$ Dilihat dari segi pengelolaannya, keuangan daerah dapat dibagi menjadi
keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah (contoh
+UD dan pengelolaan keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan
secara tidak terpisah (contoh -P+D.
& ecamatan sebagai bagian integral dari satuan kerja perangkat daerah
(*PD memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya
sendiri.
38
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
39/49
' =amat sebagai pengguna anggaran setiap tahun memiliki kewajiban untuk
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
40/49
• ?ungsi pariwisata dan budaya7
• ?ungsi pendidikan7
• ?ungsi perlindungan sosial7
*edangkan penyusunan program anggaran satuan kerja perangkat daerah,
termasuk untuk kecamatan mekanismenya adalah sebagai berikut #
$ +erdasarkan *urat )daran epala Daerah (*) DE tentang permintaan
anggaran dari kerja satuan pemerintah daerah, =amat menyusun
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
41/49
kejelasan tentang apa apa saja yang tidak boleh dianggarkan ini menimbulkan
kesulitan pemerintah kecamatan dalam penyusunan anggaran.
41
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
42/49
BAB I
RE*MENDA(I A#A( #EMUAN PRA#E LAPAN&AN
-.1 Pendelegasian eenangan Pemerintahan
!ataran praktis, pendelegasian harus diawali dengan melakukan penilaian
(assessment terhadap tugas pokok, %ungsi dan kewenangan kedua belah pihak yang
terlibat daalam proses pendelegasian kewenangan pemerintah daerah, mulai dari +upati
sampai ke =amat. "angkah ini berguna untuk institutional assessment (penilaian
kelembagaan. *elanjutnya dilakukan inventarisasi secara umum kewenangan yang
dilimpahkan serta dampak implementasinya kepada pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat, khususnya dalam kerangka mengatasi atau mengantisipasi persoalan yang
muncul. !erungkapnya polapola umum pendelegasian yang dilakukan +upati serta
degree o% achie%ment (tingkat pencapaian =amat dipandang berman%aat untuk analisis
manajemen mengenai kewenangan minimal yang dilimpahkan +upati65alikota kepada
=amat.
"angkah kedua ini dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penilaian
terhadap optimalisasi peran dan %ungsi =amat dalam menjalankan kewenangan
kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya, termasuk dalam melakukan koordinasi
lintas institusional dan kerjasama dengan masyarakat. *esuai dengan konsep 8ood
8overnance. keberhasilan implementasi kewenangan yang dilimpahkan bergantung pada
sinergi antara kecamatan, masyarakat dan kalangan usaha swasta. !erbukanya peluang
partisipasi dan koordinasi merupakan kunci kepuasan masyarakat atas pelayanan yang
diberikan oleh institusi publik.
"angkah kedua juga menyiratkan penentuan skala penilaian karakteristik
geogra%is6wilayah masingmasing kecamatan. *ecara eksistensi suatu kecamatan berbeda
dengan kecamatan lain, mulai dari lingkup wilayah, keadaan penduduk maupun adat
istiadat (budaya. Perbedaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan +upati dalam
mendelegasikan kewenangannya, sehingga kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan
kondisi kecamatan yang akan menerima kemudian diimplementasikan dalam kerangka
pelayanan publik.
!erkait dengan koordinasi lintas intitusional ini adalah jalinan sistem relasi antara pihak kecamatan dengan lembaga sektoral daerah (dinas dan lembaga strategis daerah
42
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
43/49
(badan dan kantor. Aenis dan bidang kewenangan yang dilimpahkan +upati ke camat
adalah cakupan %ungsi dan tugas dua jenis lembaga daerah tersebut. Dinas, +adan dan
antor membuat general strategi program selanjutnya pihak camat meneruskan dalam
skala aktualisasi program berbasis lingkup kewilayahan. Eal ini dilakukan karena pihak
kecamatan sebagai salah satu dari organisasi perangkat daerah, memiliki otorisasi hak
kewialyahan yang tidak dimiliki oleh organisasi perangkat daerah yang lain (Dinas,
+adan dan antor. Untuk itu perlu dipahamai oleh semua organisasi perangkat daerah
secara sublimatis pelimpahan kewenangan bupati kepada camat adalah sebuah proyek
kolekti% dalam penataan pemerintah daerah (eksekuti% daerah, olehnya organisasi
sektoral dan strategis daerah senantiasa melakukan pendampingan bukan kooptasi,
memberikan saran konstrukti% bukan destrukti%.
Eal ini menjadi prasyarat penting karena kewenangan delegati% yang akan
diserahkan tersebut merupakan kewenangan +upati yang ada dan melekat pada Dinas,
+adan dan antor serta +agian *ekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok dan
%ungsinya masingmasing. Pelimpahan kewenangan ini tidak mengurangi lingkup peran
dan %ungsi Dinas, +adan dan antor, namun menderivasikan peran dan %ungsi tersebut
agar lebih berjalan maksimal e%ekti% dan e%isien.
9leh karena itu kami mengajukan beberapa solusi yang dapat mengatasi
permaslahan di atas, yaitu #
$. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan di abupaten Parigi outong,
sebaiknya diberikan dengan pola kondisional (heterogen kepada masingmasing
kecamatan, karena cakupan wilayah, kepadatan penduduk, jarak dari Ibukota
abupaten dan potensi ekonominya yang berbeda. Di samping itu, pelimpahan
kewenangannya agar dilakukan secara bertahap dan diikuti dengan monitoring danevaluasi pelaksanaannya.
&. Untuk mewujudkan program pelimpahan kewenangan tersebut, selain dibutuhkan
prasyarat utama dan kesiapan sumber daya berupa kelembagaan, sumber daya
manusia, dana dan %asilitas, maka dibutuhkan pula langkah persiapan teknis yang
mantap dan terintegrasi dari semua pihak untuk mewujudkannya. Dalam hal ini
berupa langkah teknis secara umum menyangkut kegiatan yang perlu dipersiapkan
dan dilakukan, yaitu sebagai berikut #
43
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
44/49
a. elakukan persiapan pendahuluan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan
seluruh 9rganisasi Perangkat Daerah (9PD yang dihadiri oleh DP
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
45/49
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
46/49
BAB
PENU#UP
+erdasarkan hasil temuan praktek lapangan & tentang pendelegasian kewenangan
pemerintahan dari +upati kepada =amat di abupaten Pesisir *elatan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa berlangsungnya era otonomi daerah, terjadi perubahan signi%ikan
menyangkut status, %ungsi dan peran kecamatan. -palagi setelah keluarnya Permendagri No.
: tahun &2$2 tentang Pelayanan -dministrasi !erpadu ecamatan yang mensyaratkan adanya
pendelegasian wewenang dari +upati ke =amat untuk melaksanakan pelayanan administrasi.
Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan +upati kepada =amat di abupaten Pesisir
*elatan tidak dapat sertamerta dilimpahkan begitu saja ke kecamatan untuk dilaksanakan,
akan tetapi memerlukan berbagai persiapan dan kesiapan yang terpadu dari semua pihak yang
berkompeten. Persiapan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang akan menyerahkan
sebagian kewenangannya dan juga kesiapan kecamatan dalam menjalankan kewenangan
yang dilimpahkan kepadanya. Persiapan tersebut meliputi # persiapan kelembagaan, persiapan
sumber daya manusia aparatur, alokasi dana dan %asilitas sarana 6prasarana pendukung, serta
standarisasi dan hubungan tata kerja antar ecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya.
+erdasarkan hasil temuan praktek lapangan & tentang perencanaan anggaran, maka
diperoleh kesimpulan bahwa adanya pertentangan dasar hukum dalam penyusunan
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
47/49
LAMPIRAN
47
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
48/49
48
-
8/16/2019 laporan praktek lapangan 2
49/49