laporan penerapan dan pencapaian standar...
TRANSCRIPT
0
LAPORAN PENERAPAN DANPENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) TAHUN 2014
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA BANDA ACEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2014
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dapat
terselesaikan penyusunannya.
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pelayanan Dasar Kependudukan dan
Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan Pemerintah yang bersifat wajib yang harus
dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersifat wajib
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilaksanakan secara bertahap
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang
mencakup pelayanan dokumen kependudukan.
Penyusunan laporan ini sebagai informasi penerapan dan pencapaian SPM di
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pencapaian SPM serta sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Akhirnya dengan selesainya laporan ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua
pihak, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banda Aceh
dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya, dan tak lupa kami mohon saran dan
masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan ini dikemudian hari.
Banda Aceh, 09 Januari 2014KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
Drs.T. SAMSUAR, M.Si Pembina Tk.I
NIP.196603271986031003
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... 1
DAFTAR ISI ................................................................................................. 2
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………… . 3
A. Latar Belakang................................................................ 3
B. Landasan Hukum ............................................................ 3
C. Kebijakan Umum ............................................................. 4
D. Arah Kebijakan ............................................................... 4
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM …………………. 6
A. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri……………………….. 6
1. Jenis Pelayanan Dasar ................................................. 6
2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian
SPM………………………………………………. ..... 9
3. Target Pencapaian SPM .............................................. 9
4. Realisasi………………………………………………. 10
5. Alokasi Anggaran ........... ............................................ 10
6. Dukungan Personil..................................................... ... 11
7. Permasalahan dan Solusi……………………………… 11
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN……………………………... 13
BAB IV PENUTUP………………………………………………..…… 14
LAMPIRAN
3
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 13
disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya adalah bidang Pelayanan
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh selaku
lembaga teknis yang menangani urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku
lembaga teknis yang menangani pelayanan dasar keb masyarakat dalam perencanaan
maupun pelaksanaan anggaran untuk urusan wajib berbasis perlu adanya SPM, sebagai
panduan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di daerah.
Penyusunan SPM pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman
kepada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota yang mencakup pelayanan dokumen kependudukan : a. Cakupan
penerbitan KK, b. Cakupan penerbitan KTP, c. Cakupan penerbitan Akta, d. Cakupan
Penerbitan Akta Kematian sebagai tindak lanjut dari surat Edaran Mendagri No.
100/1023/Sj tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
B. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah sebagai
berikut:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Buku dan Formulir
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota
C. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sejalan
dengan kebijakan umum Pemerintah Kota Banda Aceh yang termuat dalam rencana
penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2007-2017
khususnya misi ke II yang memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dengan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan publik dan merupakan
sasaran terwujudnya aparatur pemerintahan yang amanah profesional dan bertanggung
jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasilnya dapat tercapai seperti yang kita
inginkan.
D. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
seperti yang tertuang di dalam Rencana Kerja Tahun 2014 yaitu:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya berperan serta dalam
pelaksanaan administrasi kependudukan.
2. Menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan update yang mudah di akses oleh
masyarakat sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan pada
umumnya.
3. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
5
BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis-jenis pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri seperti yang
tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.69 Tahun 2012
pelayanan Dokumen Kependudukan yang mencakup pelayanan pendaftaran
penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil. Peraturan SPM pendaftaran penduduk
meliputi dokumen KK dan dokumen KTP, sedangkan untuk pencatatan sipil
meliputi dokumen akta kelahiran dan dokumen akta kematian.
A. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
1. Pengertian
a. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota
keluarga.
b. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
c. Pelayanan penerbitan KK adalah pelayananterhadap penduduk yang
mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh Dina
Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional
prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai
administrasi kependudukan.
2. Definisi Operasional
Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setiap
tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu
wilayah pada tahun yang sama.
6
B. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1. Pengertian
a. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
b. KTP Berbasis NIK secara Nasional, yang selanjutnya disebut KTP
Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP
Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai
identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
c. Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang
mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau
penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang
belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau
hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota paling lambat 14
(empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar
operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah
mengenai administrasi kependudukan.
2. Definisi Operasional
Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP
Elektronik yang telah diterbitakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP
dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung
berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1
Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database
kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau
penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang
belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau
hilang.
7
C. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
1. Pengertian
a. Kutipan akta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan
kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting
yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada
penduduk yang belum mempunyai/ belum diterbitkan kutipan akta
kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk
yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut
dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan
akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah
ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan.
2. Definisi Operasional
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen
kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan
dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah
sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi
sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang
harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan
penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.
D. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
1. Pengertian
a. Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan
kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting
yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa
kematian.
b. Penerbitan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga
penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling
lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian
8
berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.
2. Definisi Operasional
Cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah jumlah
dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang
bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam
satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kematian
yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah
kematian yang harus diterbitakan kutipan akta kematiannya yang dihitung
berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK
sesuai dengan database kependudukan.
2 Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM
Indikator dan nilai SPM beserta dengan batas waktu pencapaiannya, yaitu:
No Jenis Pelayanan DasarStandar Pelayanan Minimal Batas
Waktu PencapaianIndikator
1 Pelayanan Dokumen Kependudukan
1 Cakupan Penerbitan KK 20152 Cakupan Penerbitan KTP 20153 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran2020
4 Cakupan Penerbitan Akta Kematian 2020
3. Target Pencapaian SPM
Target pelaksanaan SPM penerbitan KK yang harus dicapai oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2015 adalah sebesar 100%
(seratrus persen). Target dan sasaran pencapaian dalam mencapai SPM seperti
yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 69 Tahun
2012 adalah sebagai berikut:
No Jenis Pelayanan DasarStandar Pelayanan Minimal
NilaiIndikator
1 Pelayanan Dokumen Kependudukan
1 Cakupan Penerbitan KK 100%2 Cakupan Penerbitan KTP 100%3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran90%
4 Cakupan Penerbitan Akta Kematian 70%
Catatan : Pada jenis pelayanan dasar Nomor 1 dimana indikator cakupan
penerbitan kutipan Akta Kelahiran nilainya sebesar 1511,86% ini terjadi karena
9
masyarakat yang mengurus akta kelahiran tidak semua kelahiran pada tahun itu
juga, akan tetapi pengurusan akta kelahiran sering kali tidak disiplin (terlambat
pengurusannya), misal kelahiran 1970 an diurus pada tahun 2013.
4. Realisasi
Realisasi pencapaian dan penerapan SPM untuk tahun 2011–2013, yaitu:
No Jenis Pelayanan DasarStandar Pelayanan Minimal Tahun
Indikator 2011 2012 20131 1 Cakupan Penerbitan KK 100 100 100
2 Cakupan Penerbitan KTP - 54,68 61,133 Cakupan Penerbitan Kutipan
Akta Kelahiran424,9 770 226,3
4 Cakupan Penerbitan Akta Kematian
3,62 8,81 12,29
5. Alokasi Anggaran
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang kependudukan
pemerintah Kota Banda Aceh tetap berkomitmen untuk memberikan
pelayanan prima dan terus memotivasi masyarakat untuk melengkapi diri
dengan identitas kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil dengan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Pelayanan KK, KTP dan Akta-akta Pencatatan Sipil dengan tidak
dipungut biaya/ gratis.
2. Memberikan pelayanan Mobile ke Gampong-gampong dan Sekolah-
sekolah.
Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2013
adalah sebagai berikut :
- Penduduk wajib KTP yang mempunyai KTP 183.810
- Jumlah penduduk yang memiliki Akta kelahiran = 118.663
- Penerbitan dokumen KK = 48.856
- Jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan = 27.214
- Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kematian yang diterbitkan = 65
Disamping itu juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2013 telah
dilaksanakan melalui program penataan Administrasi Kependudukan dengan
kegiatan :
10
a. Tahun 2011 Rp. 1.213.769.000
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan/ membangun,
updating dan pemeliharaan Rp. 451.024.579
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Rp.
15.597.045
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Rp.
599.724.000
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Rp. 147.422.936
b. Tahun 2012 Rp. 1.279.327.590
- Implementasi SIAK Rp. 452.414.700
- Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan Rp.
23.497.000
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Rp. 803.415.810
c. Tahun 2013 Rp. 973.325.150
- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Rp.
288.855.750
- Implementasi SIAK Rp. 461.277.000
- Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Rp.
18.000.000
- Penyusunan Kebijakan Kependudukan Rp. 41.883.000
6. Dukungan Personil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh selaku lembaga
teknis yang menangani urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat
itu di dukung oleh 33 orang personil yang membidangi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dari 43 orang personil yang ada.
7. Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain kelengkapan persyaratan
administrasi dari pemohon akte Pencatatan Sipil sering tidak lengkap, masih
terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan Akta Pencatatan Sipil
akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk
membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam KK terhadap kejadian vital
11
(lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu di tingkatkan di samping itu juga
kesadaran masyarakat terhadap akta pencatatan sipil terutama akta kematian
masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan
perekaman e-KTP dan belum adanya ruangan/ gedung khusus penyimpanan
arsip.
Solusi pemecahan permasalahan
Melakukan penyuluhan akta catatan sipil secara periodik menyebarkan
informasi tentang persyaratan yang diperlukan tentang pembuat akta catatan
sipil ke Gampong, memberikan solusi terhadap pebuatan akta kematian,
melakukan pembinaan adminiostrasi kependudukan melalui Camat, Keuchik,
Kadus serta memotivasi masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data
KK, melaksanakan penertiban penduduk dan razia KTP di Gampong-gampong
dengan melibatkan Pol PP, aparat Kecamatan serta Gampong agar masyarakt
segera melakukan perekaman e-KTP.
Terhadap ruangan/ gedung tempat penyimpanan arsip harus segera di sediakan.
12
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah :
1. Tahun 2011
a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan/ membangun, updating dan
pemeliharaan
b. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
2. Tahun 2012
a. Implementasi SIAK
b. Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan
c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
3. Tahun 2013
a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
b. Implementasi SIAK
c. Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
d. Penyusunan Kebijakan Kependudukan
13
BAB IV
PENUTUP
Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan hak dari setiap
warga Negara dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan.
Standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri pelayanan
dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib Daerah yang berhak di
peroleh setiap warga secara minimal..
Dengan diterapkannya Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh diharapkan akan berpengaruh positif dalam pencapaian
mutu pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif kepada masyarakat, serta menjadi
acuan bagi pemerintah daerah atau unsur terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap Standar Pelayanan Minimal yang telah berjalan. Dan diharapkan laporan ini pada
akhirnya dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
Drs.T. SAMSUAR, M.Si Pembina Tk.I
NIP.196603271986031003
14
LAMPIRAN