laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ...pn-magelang.go.id/images/file/laporan tahunan 2019.pdf9...
TRANSCRIPT
9
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB
2019
PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang
Telp. (0293) 362242 fax(0293) 362242 MAGELANG 56117
Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 2
PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang atas Ridho-
Nya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 sebagaimana yang
diminta oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai gambaran kegiatan – kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2019, dan sekaligus
merupakan gambaran hasil kerja atau pencapaian hasil kerja yang dapat diselesaikan dan
dilakukan Pengadilan Negeri Magelang pada tahun 2019 dalam rangka mewujudkan apa yang
menjadi Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini telah diupayakan sesuai petunjuk
yang disampaikan, akan tetapi mengingat keterbatasan waktu dan pengalaman, maka
bilamana dirasakan masih banyak kekurangannya, kami mohon kritik dan saran-saran guna
perbaikan seperlunya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan
kepada semua jajaran Pengadilan Negeri Magelang, yang terkait dalam penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.
Magelang, 31 Desember 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG,
( M. DJOHAN ARIFIN, SH. )
NIP. 19681016 199212 1 001
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 3
DAFTAR ISI
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : Pendahuluan
BAB II : A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Magelang
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
B. Penyelesaian Perkara
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi dan PK
- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi
- Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikati ISO Pengadilan)
- Posbakum
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)
BAB III : Sumber Daya Manusia
- Mutasi
- Promosi
- Pensiun
- Diklat
BAB IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi
Informasi
A. Pengelolaaan Keuangan
2
3
5
11
11
12
12
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
22
31
32
32
33
38
38
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 4
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
C. Pengelolaan Teknologi Informasi
- Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang
- Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Magelang
BAB V : Peningkatan Pelayanan Publik
- Akreditasi Penjaminan Mutu
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Inovasi Pelayanan Publik
BAB VI : Pengawasan
A. Internal
B. Evaluasi
BAB VII : Penutup
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
39
48
52
55
55
67
75
78
78
82
85
85
86
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 5
BAB I
PENDAHULUAN
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Negeri Magelang, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama. Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Magelang adalah
merupakan implementasi dari kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Magelang
adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam
rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, Independensi dan
akuntabel/transparansi maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan
Negeri Magelang sebagai langkah - langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengendalian manajemen peradilan umum, dengan program :
a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (aparatur pegawai)
b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA
c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana
d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara, dengan
program :
a. Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara
b. Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register
c. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Bindalmin
d. Penertiban berkas perkara ke dalam boks dan kearsipan
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 6
3. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dengan program :
a. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian
hukum
b. Mewujudkan penyelesaian perkara yang inkracht ( Minutasi Perkara )
Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri
Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan
memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu “
Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri
dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses
pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input
internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif,
efisien dan bermartabat serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan Visi Mahkamah
Agung RI, yaitu “ Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman
yang mandiri, efektif dan efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional
dalam memberikan pelayanan hukum : yang berkualitas, etis, terjangkau dan
berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan
publik ”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan
Negeri Magelang, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan
administrasi teknis yudisial dan non teknis yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya,
sumber dana dan perangkat teknologi, guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari
keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan
kepastian hukum. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Magelang
oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri
Magelang yang telah ditetapkan, yang kesemuanya dijabarkan dalam uraian tugas (Job
Description).
Implementasi rencana strategis Pengadilan Negeri Magelang dipertanggung-
jawabkan melalui mekanisme pelaporan setiap bulan dan laporan tahunan. Pola
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 7
pertanggung jawaban dilakukan melalui pelaporan tentang yang diperoleh setelah
pelaksanaan program kerja.
Visi dan Misi
V i s i :
Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri
Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan
memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu :
“ Mewujudkan Pengadilan Negeri Magelang Yang Agung”
M i s i :
Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Magelang sebagai Badan Peradilan yang
Agung maka diimplementasikanlah melalui misi, yaitu :
Misi Pengadilan Negeri Magelang, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di
capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan.
Dalam sistem SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Rencana
Strategis ( Restra ) merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan nantinya menjadi
dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 8
keberhasilan dan kegagalan kinerja yang meliputi area :
Organisasi dan kepemimpinan
Kebijakan
Proses berperkara
Sumber Daya Manusia ( SDM )
Keuangan
Infrastruktur
Kepuasan pencari keadilan, keterjangkauan dan kepercayaan publik.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Magelang terdiri dari tujuan, sasaran dan
cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tercapainya penataan sistem manajemen
kelembagaan dan pengawasan, dengan sasaran terwujudnya pengendalian manajemen
dengan baik dan terwujudnya Peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat dan
dihormati melalui pelayanan secara sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan
sehingga terwujudnya kepastian hukum dan kepercayaan pencari keadilan terhadap
Pengadilan.
Rencana Strategis 2019
Rencana strategis tahun 2019 merupakan implementasi dari Rencana Strategis
tahun 2015 – 2019, yang uraian lengkapnya sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 9
Tolak ukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2019 di atas,
Pengadilan Negeri Magelang menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang
harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja tahun 2019. Target
ditetapkan untuk setiap indikator sasaran maupun indikator kinerja kegiatan (input,
output dan outcomes) yang dijabarkan sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentasi sisa perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
100 %
100 %
b. Persentasi perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu
90 %
100 %
c. Persentasi penurunan sisa perkara :
- Perdata
- Pidana
90 %
100 %
d. Persentasi perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
90 %
90 %
100 %
e. Persentasi perkara pidana anak yang
diselesaikan dengan Diversi
10 %
f. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
Pengadilan
90 %
2 Peningkatan efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
a. P
Persentasi isi Putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu
80 %
b. P
Persentasi perkara yang diselasaikan
melalu mediasi
10 %
c. P
Persentasi berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi, PK secara
lengkap dan tepat waktu
95 %
d. P
Persentasi putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
90 %
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 10
3 Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentasi Perkara Prodeo yang
diselesaikan
0 %
b. Persentasi perkara yang diselesaikan
di luar Gedung pengadilan
1 %
c. Persentasi Pencari keadilan Golongan
tertentu yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
80 %
4 Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentasi putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (Dieksekusi)
100 %
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 11
BAB II
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama
Keadaan perkara di Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2019 untuk Perkara
Perdata maupun Pidana Pengadilan Negeri Magelang adalah sebagai berikut :
Perkara Pidana
NO PERKARA SISA
TAHUN
LALU
MASUK
TAHUN INI
PUTUS
TAHUN INI
SISA
TAHUN
INI
1 PIDANA BIASA 26 98 108 16
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0
4 PIDANA LALU LINTAS
0 26.313 26.313 0
5 PIDANA ANAK 0 7 6 1
Perkara Perdata
NO PERKARA SISA TAHUN LALU
MASUK TAHUN INI
PUTUS TAHUN INI
SISA TAHUN
INI
1 PERDATA GUGATAN
12 42 38 16
2 PERDATA PERMOHONAN
2 122 115 9
3 GUGATAN
SEDERHANA 0 2 2 0
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
Perkara Pidana
NO PERKARA SISA
TAHUN
LALU
MASUK
TAHUN INI
PUTUS
TAHUN INI
SISA
TAHUN
INI
1 PIDANA BIASA 0 6 6 0
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 0 0 0
4 PIDANA LALU LINTAS
0 0 0 0
5 PIDANA ANAK 0 0 0 0
Perkara Perdata
NO PERKARA SISA TAHUN
LALU
MASUK TAHUN INI
PUTUS TAHUN INI
SISA TAHUN
INI
1 PERDATA GUGATAN
0 4 3 1
2 PERDATA PERMOHONAN
0 0 0 0
3 GUGATAN SEDERHANA
0 0 0 0
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
Perkara Pidana
NO PERKARA SISA
TAHUN
LALU
MASUK
TAHUN INI
PUTUS
TAHUN INI
SISA
TAHUN
INI
1 PIDANA BIASA 0 3 2 1
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 0 0 0
4 PIDANA LALU LINTAS
0 0 0 0
5 PIDANA ANAK 0 0 0 0
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 13
Perkara Perdata
NO PERKARA SISA TAHUN LALU
MASUK TAHUN INI
PUTUS TAHUN INI
SISA TAHUN
INI
1 PERDATA GUGATAN
7 2 6 3
2 PERDATA PERMOHONAN
0 0 0 0
3 GUGATAN SEDERHANA
0 0 0 0
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
Perkara Pidana
NO PERKARA SISA
TAHUN
LALU
MASUK
TAHUN INI
PUTUS
TAHUN INI
SISA
TAHUN
INI
1 PIDANA BIASA 0 1 0 1
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 0 0 0
4 PIDANA LALU LINTAS
0 0 0 0
5 PIDANA ANAK 0 0 0 0
Perkara Perdata
NO PERKARA SISA TAHUN LALU
MASUK TAHUN INI
PUTUS TAHUN INI
SISA TAHUN
INI
1 PERDATA GUGATAN
2 2 2 2
2 PERDATA PERMOHONAN
0 0 0 0
3 GUGATAN SEDERHANA
0 0 0 0
-
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 14
B. PENYELESAIAN PERKARA
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus
NO PERKARA SISA TAHUN LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN INI
SISA TAHUN
INI
MINUTASI
1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 109
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0 13
4 PIDANA LALU LINTAS
0 26.313 26.313 0 26.313
5 PIDANA ANAK 0 7 6 1 6
6 PERDATA GUGATAN
12 42 38 16 36
7 PERDATA PERMOHONAN
2 122 115 9 115
8 GUGATAN SEDERHANA
0 2 2 0 2
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
NO PERKARA SISA
TAHUN LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN INI
SISA TAHUN
INI
MINUTASI
1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 109
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0 13
4 PIDANA LALU LINTAS
0 26.313 26.313 0 26.313
5 PIDANA ANAK 0 7 6 1 6
6 PERDATA GUGATAN
12 42 38 16 36
7 PERDATA PERMOHONAN
2 122 115 9 115
8 GUGATAN SEDERHANA
0 2 2 0 2
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 15
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
NO PERKARA SISA
TAHUN LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN
INI
SISA TAHUN
INI
PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN BANDING, KASASI,
PK
1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 98
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0 13
4 PIDANA LALU LINTAS
0 26.313 26.313 0 26.313
5 PIDANA ANAK 0 7 6 1 6
6 PERDATA GUGATAN
12 42 38 16 30
7 PERDATA PERMOHONAN
2 122 115 9 115
8 GUGATAN SEDERHANA
0 2 2 0 2
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
NO PERKARA SISA
TAHUN LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN
INI
SISA TAHUN
INI
PERKARA YANG BERHASIL DI
MEDIASI
1
PERDATA GUGATAN
12
42
38
16
5
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
NO PERKARA SISA
TAHUN LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN
INI
SISA TAHUN
INI
PERKARA YANG DI DIVERSI
1 PIDANA ANAK
0 7 6 1 1
Data di Kepaniteraan Hukum :
Pendaftaran Badan Hukum : 30
Pendaftaran Surat Kuasa Khusus : 96
Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil : 3
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 16
Permintaan Surat Keterangan tidak pernah dihukum : 22
Permintaan Surat Keterangan Research : 7
Pengaduan :
Pengaduan yang masuk ke Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Magelang
sepanjang tahun 2019, adalah : NIHIL.
Informasi :
Jumlah tamu yang datang ke Pengadilan Negeri Magelang melalui PTSP
sepanjang tahun 2019 sebanyak :
1. Jumlah Pengunjung Meja Pidana : 1294 orang tamu.
2. Jumlah Pengunjung Meja Perdata : 1036 orang tamu
3. Jumlah Pengunjung Meja Hukum : 202 orang tamu.
4. Jumlah Pengunjung Kasir : 48 orang tamu.
5. Jumlah Pengunjung Meja Umum : 37 orang tamu.
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( Sertifikasi ISO Pengadilan )
- POSBAKUM
Pengadilan Negeri Magelang pada tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran
dalam DIPA 03 (099110) alokasi Posbakum berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh
empat juta rupiah) dan sampai saat ini telah menjalin kerja sama dalam memberikan
bantuan hukum tersebut dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang (LBH UMM). Kerja sama antara Pengadilan Negeri
Magelang dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
tertuang dalam nota kesepakatan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 17
- SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU
Untuk Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu di Pengadilan Negeri Magelang
tidak ada anggaranya dalam DIPA Tahun 2019.
- PERKARA PRODEO ( PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)
Dasar Hukum :
1. Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
2. Pasal 237 – 241HIR/Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 –
281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan.
3. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum
4. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5. SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan
Syarat-syarat berperkara secara Prodeo :
1. Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.
2. Permohonan tersebut dilampiri dengan :
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras
Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen
lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 18
terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang
untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau
c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon
dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri .
Prosedur Berperkara secara Prodeo dengan biaya DIPA Pengadilan :
Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan
umum ( Pengadilan Negeri ) dapat dimohonkan secara prodeo, seperti :
Gugatan cerai.
Gugatan hutang-piutang.
Gugatan tanah.
Permohonan perubahan nama
Permohonan pengangkatan anak, dll
Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma
yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.
Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo
Diajukan oleh PENGGUGAT atau PEMOHON :
1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Petugas Meja I setelah meneliti
kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara , dicatat dalam buku
register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri melalui Panitera setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan
biaya perkara ;
Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya
tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-
alasannya.
Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada
Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 19
Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat
diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan social
lainnya (lihat syarat-syarat diatas)
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan
biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara
yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat
permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas perkara, Panitera
dan pemohon ;
3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di
tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau
Hakim yang ditunjuk ;
4. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai
dengan kondisi wilayah masing - masing;
5. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk
membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran
anggaran yang dibebankan kepada negara
Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON :
1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua
Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum
Tergugat / Termohon memberikan jawaban, dan Panitera memeriksa ke lengkapan
persyaratan pembebasan biaya perkara ;
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan
biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 20
yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat
permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera
dan pemohon;
3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di
tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau
Hakim yang ditunjuk ;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat / Termohon dipihak yang kalah,
maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /Termohon , dengan amar
putusan berbunyi : “ Membebankan biaya perkara kepada Negara ”;
Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK
Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk tingkat I peradilan. Jika
Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat
harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat
banding atau kasasi.
1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding,
kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan pembebasan biaya
perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada
tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang dan permohonan di sampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri melalui Panitera ;
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk
membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran
anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,
4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya
layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah
ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 21
5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan
perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil ;
Perkara Eksekusi
1. Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme pembebasan biaya
perkara pada dasarnya sama dengan permohonan diatas yaitu diajukan secara
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di
atas.
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan
biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan Surat
Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal
yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya
perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-
masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan pemohon;
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk
membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran
anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 22
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur
pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang
terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris. Terkait
dengan pejabat Wakil Panitera yang ada saat ini, diberlakukan masa tenggang sampai 5
(lima) tahun ke depan.
Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan
berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang Pokok-Pokok
Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan
Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999
Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri
Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Berikut susunan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magelang yang baru
berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tersebut adalah :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 23
6. Panitera Muda Pidana
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Hukum
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12. Panitera Pengganti
13. Jurusita
14. Jurusita Pengganti
Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Magelang, sebagaimana bagan berikut ini :
Profil Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Magelang terdiri dari :
- Hakim berjumlah : 7 (Tujuh) orang
termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- Panitera berjumlah : 1 (satu) orang
- Sekretaris berjumlah : 1 (satu) orang
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 24
- Panitera Muda berjumlah : 2 (dua) orang 1 (satu) orang PLH Panitera Muda
Hukum
- Kepala Sub Bagian berjumlah : 3 (tiga) orang
- Panitera Pengganti berjumlah : 13 (tiga belas) orang
- Jurusita berjumlah : 4 (empat) orang
- Jurusita Pengganti berjumlah : 8 (delapan) orang.
- Staf berjumlah : 4 (empat) orang
NO NAMA
NIP
JABATAN
Jabatan TMT
Jabatan Nomor SK Jabatan
1 2 6 7 8
1 Muhammad Djohan Arifin, SH 196810161992121001
Ketua Pengadilan, 2017-12-11 1619/DJU/SK/KP04.5/10
/2017
2 Sri Harsiwi, S.H., M.H 196905311996032001
Wakil Ketua Pengadilan,
2018-08-31 1577/DJU/SK/KP04.5/7/
2018
3 Yamti Agustina, S.H. 197608292001122002
Hakim Tingkat Pertama,
2015-10-19 1458/DJU/SK/KP04.5/8/
2015
4 Hengky Kurniawan, SH,MH 198012222002121002
Hakim Tingkat Pertama,
2015-12-21 1885/DJU/SK/KP04.5/10
/2015
5 Maria Anita Christianti Cengga, SH 197810282002122005
Hakim Tingkat Pertama,
2017-02-06 1753/DJU/SK/KP.04.5/11
/2016
6 Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum 197901052003122002
Hakim Tingkat Pertama,
2014-11-28 10/DJU/SK/KP04.5?12/2
014
7 Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li. 198007312003121001
Hakim Tingkat Pertama,
2016-12-01 1572/DJU/SK/KP04.5/9/
2016
8 Sri Wahyu Wardani, SH. 196206091982032001
Sekretaris, 2019-06-21 450/SEK/Kp.I/SK/VI/201
9
9 Sri Yuditiani, S.H. 196406031989032002
Panitera 2019-03-04 24/DJU/SK/KP.04.5/I/20
19
10 Roch Soeprijati, S.H. 196905281992032002
Panitera Muda Hukum
2018-07-10 1567/DJU/SK/KP04.5/7/
2018
11 Sumaryono, SH 196703271993031003
Panitera Muda Perdata
2019-02-22 24/DJU/SK/KP.04.5/1/20
19
12 Supriyati, SH 196407111987032003
Panitera Pengganti,
2000-01-04 D.1255.KP.04.12-99
13 Misbakhul Fauzan, S.H 196003131988031001
Panitera Pengganti,
2015-10-01 1414/DJU/SK/KP04.5/8/
2015
14 Atiek Purwaningtyas, S.H. 197404091993032003
Panitera Pengganti,
2019-08-28 2502/DJU/SK/KP.04.5/7/
2019
15 Dian Andayani, SH 197101181993032003
Panitera Pengganti,
2002-07-01 D.116.KP.04.12 TH 2002
16 Ida Kuntari, SH 196503021994032003
Panitera Pengganti,
2019-08-26 2502/DJU/SK/KP.04.5/7/
2019
17 Ika Restu Dewati, SH 197308271994032001
Panitera Pengganti,
2015-10-01 1414/DJU/SK/KP/04.5/8/
2015
18 Asih Tri Esthi Moeljaningsih, SH 197010071996032005
Panitera Pengganti,
2011-02-09 11/DjU/SK/KP.04.5/I/201
1
19 Mustafizah, SH 196811211998032001
Panitera Pengganti,
2014-01-27 113/DJU2/SK/KP.04.5/XII
/2013
20 Rumisih, SH 197206102001122001
Panitera Pengganti,
2011-01-03 83/DjU/SK/KP04.6/XI/20
10
21 Tri Sulaesti, 196304191983032002
Panitera Pengganti,
2000-02-03 D.1256.KP.04.12-99
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 25
NO NAMA
NIP
JABATAN
Jabatan TMT
Jabatan Nomor SK Jabatan
1 2 6 7 8
22 DARIYANTI, 196205221984032001
Panitera Pengganti,
1997-10-28 D.532.KP.04.12-97
23 WIWIK SUTRISNOWATI, 196509291987032002
Panitera Pengganti,
2000-02-03 D.1257.KP.04.12-99
24 Endang Fatmawati, 196704231990032001
Juru Sita 2002-05-14 D.14.KP.04.12-2002
25 Harun, SH 196411011993031005
Juru Sita 2013-05-28 47/DJU.2/SK/KP.04.5/IV/
2013
26 Nurmaya Rezeky Ar, S.H 198001012008052002
Juru Sita 2017-12-20 2191/DJU/SK/KP.04.5/12
/2017
27 Agoes Soemardi, 196310251985031006
Juru Sita Pengganti,
1997-01-02 W9.Dcq.KP.09.03-01
Th.1997
28 Asnawi, 196607101991031004
Juru Sita Pengganti,
2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII
/2011
29 Wiwik Utami, 197211151993032002
Juru Sita Pengganti,
2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII
/2011
30 Hasan Sutrisno, 196310051994031002
Juru Sita Pengganti,
1997-08-11 W9.Dcq.KP.09.3-02 Th
1997
31 Ristanto, 196507271994031004
Juru Sita Pengganti,
1997-08-11 W9-1690-KP.04.01 TH
1994
32 Yuli Purwatiningsih, 196607121995032002
Juru Sita Pengganti,
1997-08-11 W9.Dcq.Kp.09.03-02 Th.
1997
33 Haryono, 196803291993031003
Juru Sita Pengganti,
2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII
/2011
34 Achmad Solichin, 197005141993031003
Juru Sita Pengganti,
2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII
/2011
35 Muchamad Buchori, SH 197111191991031001
Kepala Sub Bagian Perencanaan TI Dan Pelaporan
2015-12-29 37/SEK/Peng.06.1/12/20
15
36 Sukaedi, SE 197405242005021001
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan
Ortala 2017-12-07 207/SEK/KP.I/XI/2017
37 Dewi Santi, SE. MH 198307212009122005
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
2017-06-21 42B/SEK/Kp.I/SK/IV/201
7
38 Syamsud Dukha, S.H.I. 198502072019031004
Analis Perkara Peradilan,
2019-03-01 301/SEK/SK/CPNS.04.1/S
K/II/2019
39 Triana Mardiana, 197204192006042019
Pengadministrasi Umum, Sub
Bagian Umum Dan Keuangan
2015-10-09 88/SEK/Mts.06.1/2015
40 Agus Purwanto, 196708062012121002
Staf, Panitera Muda Hukum
2014-12-01 517/SEK
CPNS/04.1/XII/2012
41 Hasim Asnawi, 197705152012121005
Staf, Panitera Muda Hukum
2014-07-01 07/KPT/SK/SK.00.3/7/20
14
42 Eko Sulistyono, 197610132014081001
Staf, Sub Bagian Umum Dan Keuangan
2016-01-01 15/KPT/SK-
PNS/KP.00.3/12/2015
Untuk kebutuhan Sumber Daya Manusia dilaksanakan terpusat pada Mahkamah Agung RI
dalam hal ini wewenang tidak ada pada Pengadilan Negeri Magelang. Pada tahun anggaran
2019 ini, Pengadilan Negeri Magelang jumlah seluruh pegawai berjumlah 42 pegawai. Hal ini
dipandang masih sangat kurang dan masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 26
mendukung tugas-tugas peningkatan manajemen peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang.
Untuk meningkatkan profesionalisme Hakim dan untuk mewujudkan kader kepemimpinan
bagi hakim di Pengadilan Negeri Magelang, dengan tujuan terpenuhinya Hakim yang
professional dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan Institusi peradilan
yang efektif efisien dan bermartabat, sehubungan dengan hal tersebut diatas Pengadilan
Negeri telah melakukan langkah-dengan mengirimkan / mengikutsertakan para Hakim antara
lain :
1. Memberikan tugas kepada Hakim yang berpangkat sama/sederajat untuk menjadi Ketua
Majelis Hakim dalam persidangan dalam rangka pengkaderan kepemimpinan.
2. Mengikutsertakan/menugaskan para Hakim untuk mengikuti Pelatihan/Pelatihan maupun
Lokakarya/Diskusi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah maupun Instansi terkait lainnya yang antara lain sebagai berikut :
Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Pembinaan dan Konsultasi tentang Pimpinan Pengadilan yang Berkualitas dan
Berintegritas yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal
18 sampai 19 Januari 2019 bertempat di Hotel Puri Asri Magelang ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Tugas Penyusunan Kajian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang diselenggarakan
oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung bertempat di Hotel Alila
Jakarta Pusat pada tanggal 28 s/d 31 Januari 2019 ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Kegiatan Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman
Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Mahkamah
Agung bertempat di Hotel Alila Jakarta pada tanggal 7 sampai 9 Februari 2019 ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Kegiatan Penerjemahan Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 yang
diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung bertempat
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 27
di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tanggal 11 sampai 15
Februari 2019 ;
Sdr. Hengky Kurniawan, SHJ.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang
diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18
Februari sampai dengan 6 Maret 2019 ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator yang diselenggarakan oleh
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Februari sampai dengan
6 Maret 2019 ;
Sdr. Sri Harsiwi, SH.MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang) dan Francisca
Widiastuti, SH.MHum. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi pembicara
pada Acara Pelatihan Kartikum XXXIII Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2019 ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja Terkait Naskah Akademis
Penyusunan Kajian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang diselenggarakan oleh
Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung bertempat di Mahkamah
Agung pada tanggal 1 April 2019 ;
Sdr. Yamti Agustina, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Sosialisasi
SIPP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 22 April 2019 di Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah di Semarang ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi
Dewan Juri Hakim pelaksanaan Lomba MCC (Perdata) Internal Piala Wakil Dekan Ke
X Fakultas Hukum UAD yang diselenggarakan Fakultas Hukum UAD Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2019 ;
Sdr. Maria Anita C Cengga, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI yang diselenggarakan oleh Pengadilan
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 28
Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 30 Juli 2019 di Kantor Wilayah Kementrian Hukum
dan HAM Jawa Tengah di Semarang ;
Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Sosialisasi Kemudahan Berusaha Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 sampai 23
Agustus 2019 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi
Peserta dalam kegiatan Focus Grup Discussion guna mengukur tingkat kemudahan
penggunaan aplikasi sekaligus menjaring masukan dari para Hakim yang
diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di
Gedung Komisi Yudisial RI Jakarta ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi
Narasumber pada Kegiatan Open Class Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang
diselenggarakan oleh Diklat Kepemimpinan dan SDM Departemen Keuangan pada
tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di Aula Balai Diklat Kepemimpinan Depatemen
Keuangan RI di Magelang ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi
Peserta dalam kegiatan Focus Grup Discussion guna mengukur tingkat kemudahan
penggunaan aplikasi sekaligus menjaring masukan dari para Hakim yang
diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di
Gedung Komisi Yudisial RI Jakarta ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi
Pembicara / Narasumber dalam Acara Sosialisasi Pendaftaran Tanah di Indonesia
sebagai Upaya Preventif Terjadinya Masalah Pertanahan di Kota Magelang yang
diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang pada tanggal 6 Nopember
2019 di Grand Artos Magelang ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi
Pembicara dalam kegiatan Seminar Hukum oleh Mahasiswa Program Studi Magister
Hukum Litigasi dengan Tema Implikasi Perubahan Paradigma Hukum Pidana Materiil
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 29
Nasional dan Antisipasinya demi terwujudnya Cita Cita Nasional Bangsa Indonesia
yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada
tanggal 14 Nopember 2019 ;
Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) menghadiri
pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI diselenggarakan oleh Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Rapat Penyusunan Glosarium Hukum dan peradilan sebagai rujukan penerjemah
Kebijakan Mahkamah Agung diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi
(BUA) Mahkamah Agung bertempat di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 2 sampai
3 Desember 2019 ;
Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) menghadiri Acara
Musyawarah Daerah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) se Jawa Tengah Tahun 2019
yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 Desember 2019 bertempat di Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah ;
Sedangkan untuk pembinaan bidang Kepemimpinan, Ketua Pengadilan Negeri Magelang
membagi tugas dan kegiatan kepada para Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang
yaitu sebagai berikut :
1. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara bergantian
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/67/KP.04.05/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 dengan susunan sebagai
berikut :
Sri Harsiwi, SH.MH. Sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
Yamti Agustina, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan Perdata
dan Panggilan Delegasi.
Ernila Widikartikawati, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 30
Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
Hengky Kurniawan, SH.MH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Perencanaan,
TI dan Pelaporan.
Francisca Widiastuti, SH.MHum. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
Pidana
Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana.
2. Menugaskan kepada Hengky Kurniawan, SH.MH menjadi Hakim Bidang Kehumasan
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/65/KP.04.05/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 ;
3. Menugaskan kepada Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. menjadi Hakim Pengawas dan
Pengamat ( KIMWASMAT) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Magelang Nomor : W12.U6/66/KP.04.05/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 ;
4. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara bergantian
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/939/KP.04.05/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dengan susunan sebagai
berikut :
Yamti Agustina, SH.. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan Perdata
dan Panggilan Delegasi.
Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
dan Bidang Umum dan Keuangan.
Hengky Kurniawan, SH.MH Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Perencanaan,
TI dan Pelaporan.
Francisca Widiastuti, SH.MHum. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
Pidana
Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 31
5. Menugaskan kepada para Hakim secara Periodik/Insidental untuk mewakili undangan
Ketua Pengadilan Negeri Magelang atau rapat dinas yang diselenggarakan oleh Muspida
ataupun Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Magelang.
- MUTASI
Mutasi Masuk :
Tahun 2019 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Negeri
Magelang yaitu :
1. Ibu Sri Yuditiani, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA
menjadi Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;
2. Ibu Ida Kuntari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas
IB menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
3. Ibu Atiek Purwaningtyas, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid
Kelas IB menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
4. Bapak Sumaryono, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB.
5. Ibu Sri Wahyu Wardani, SH. Sekretaris pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas
IB menjadi Sekretaris pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;
Mutasi Keluar :
Tahun 2019 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi keluar dari Pengadilan Negeri
Magelang yaitu :
1. Bapak Yusrizal, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi
Panitera Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB ;
2. Ibu Ernila Widikartikawati, SH.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas
IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung ;
3. Bapak Aryo Yudhantoko Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi
Jurusita pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 32
4. Bapak Mulyoto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB ;
5. Bapak Suatmadi, SH. Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi
Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.
6. Didik Yunianto, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- PROMOSI
Untuk promosi Jabatan dalam tahun 2019 di Pengadilan Negeri Magelang yaitu :
1. Bapak Yusrizal, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi
Panitera Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB ;
2. Ibu Ernila Widikartikawati, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang
Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung ;
3. Bapak Suatmadi, SH. Sekretaris pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi
Sekretaris pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB ;
6. Didik Yunianto, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
7. Sdr. Aryo Yudhantoko Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang menjadi Jurusita
pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB ;
- PENSIUN
Pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang memasuki pensiun untuk tahun 2019 ada 2
(dua) orang pegawai yaitu :
1. Sdri. SUDARISTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang pensiun
TMT ( 1 Februari 2019 ).
2. Sdr. KAMSINO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang pensiun
TMT ( 1 Agustus 2019 ).
dan Pengadilan Negeri Magelang juga telah mengusulkan 1 (satu) orang Pegawai untuk
Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun untuk tahun 2020 yaitu atas nama :
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 33
1. Sdr. MISBAKHUL FAUZAN, SH. Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Magelang, Pensiun TMT (1 April 2020).
- DIKLAT
Untuk Tahun 2019, pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI ataupun Instansi lain
adalah :
1. Sdr. Hengky Kurniawan, SHJ.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang
diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18
Februari 2019 sampai dengan 6 Maret 2019 ;
2. Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator yang diselenggarakan oleh
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Februari 2019 sampai
dengan 6 Maret 2019 ;
Untuk Tahun 2019, Pengadilan Negeri Magelang telah mengusulkan Pegawai untuk
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yaitu :
1. Diklat Pimpinan Tingkat 3 dan Tingkat 4 atas nama : Suatmadi, SH, Muchamad
Buchori, SH, Dewi Santi, SE.MH dan Sukaedi, SE.
2. Diklat Teknis bagi para Hakim atas nama semua Hakim di Pengadilan Negeri
Magelang
3. Diklat Sekretaris atas nama : Suatmadi, SH
4. Diklat Pimpinan Pengadilan Negeri atas nama semua Hakim Pengadilan Negeri
Magelang
5. Diklat Pejabat Pembuat Komitmen atas nama : Muchamad Buchori, SH.
6. Diklat Penyusunan SAKIP atas nama : Muchamad Buchori, SH dan Hasim Asnawi.
Sumber Daya Manusia Teknis Peradilan :
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 34
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN Magelang), Sri Harsiwi, SH.MH
(WKPN Magelang), Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna
mengikuti Pembinaan dan Konsultasi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris
Pengadilan Negeri se Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019
bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;
Menugaskan Sdr. Kamsino, SH (Panmud Pidana) mengikuti acara Kegiatan Sosialisasi
Wilayah Implementasi SPPT-TI pada tanggal 7 Februari 2019 bertempat di Ayaarta
Hotel Malioboro Yogyakarta ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN Magelang), Sri Harsiwi, SH.MH
(WKPN Magelang), Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna
mengikuti Pelatihan Assesor kepada empat pilar Pengadilan Negeri se Jawa Tengah
pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah di Semarang ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN Magelang), Sri Harsiwi, SH.MH
(WKPN Magelang), Sri Yudiani, SH. (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna
mengikuti Penilaian pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri se Jawa Tengah
pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN Magelang), Sri Harsiwi, SH.MH
(WKPN Magelang), Sri Yudiani, SH. (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna
mengikuti Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
di Semarang ;
Menugaskan Yamti Agustina, SH, mengikuti Kegiatan Sosialisasi SIPP dan
pembuatan SAKIP pada tanggal 23 April 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah di Semarang ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN Magelang), Sri Harsiwi, SH.MH
(WKPN Magelang), Sri Yudiani, SH. (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 35
mengikuti Pembinaan Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa
tanggal 11 Juni 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;
Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera) menghadiri Undangan Diseminsi
Penanganan Bantuan Hukum dalam masalah Perdata yang diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung pada tanggal 4 Juli 2019 bertempat di Pengadilan Negeri
Yogyakarta ;
Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera) dan Suatmadi, SH. (Sekretaris), Agoes
Soemardi (Kasir Perkara) dan Ristanto (Bendahara Penerima) mengikuti Sosialisasi
PNBP yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli
2019 ;Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera), mengikuti Kegiatan Sosialisasi
Kemudahan Berusaha Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung pada tanggal 21-23 Agustus
2019 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta ;
Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera) menghadiri Rakor Akses Keadilan
Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan terhadap Sistem Peradilan Pidana
Terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi jawa tengah pada tanggal 4
September 2019 bertempat di Hotel Syariah Solo ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang), Sri
Wahyu Wardani, SH. (Sekretaris) dan Sri Yuditiani, SH. (Panitera) mengikuti
Kegiatan Launcing Inovasi Layanan Publik SILAPER dilanjutkan dengan Pembinaan
oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang
diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 9 Oktober 2019
bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial terdiri dari :
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi
dan Pelaporan masing-masing berjumlah 1 (satu) orang,
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 36
Dalam meningkatkan tercapainya kualitas pegawai yang profesional dibidang
tugas pokok masing-masing, terutama dibidang non tehnis yustisial dan dalam rangka
meningkatkan sumber daya manusia (SDM), maka Pengadilan Negeri Magelang telah
melaksanakan/mengirimkan pegawai yaitu sebagai berikut :
Menugaskan Sdr. Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag Umum dan Keuangan) dan Eko
Sulistyono (Operator SIMAK) mengikuti Kegiatan Koreksi atas Hasil Pemeriksaan
BPK di Gedung Keuangan Negara Semarang tanggal 4 Januari 2019 ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator
SIMAK) mengikuti persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 DIPA
005.03 pada tanggal 15 Januari 2019 ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator
SIMAK) mengikuti Kegiatan Tindak Lanjut hasil Temuan Pemeriksaan dan Hasil
Pengujian penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada tanggal 23 Januari 2019
;
Menugaskan Sdr. Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag Umum dan Keuangans) dan Eko
Sulistyono (Operator SIMAK) mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Revaluasi BMN Tahun 2017-2018 di Gedung
Keuangan Negara Semarang tanggal 11 Maret 2019 ;
Menugaskan Sdr. Suatmadi, SH (Sekretaris) dan Eko Sulistyono (Operator SIMAK)
mengikuti Kegiatan Verifikasi, Validasi dan Reviu Tindak Lanjut Rekomendasi
LHP BPK RI atas pelaksanaan penilaian kembali tahun 2017-2018 di Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2019 ;
Menugaskan Sdr. Muchamad Buchori, SH mengikuti acara Pembuatan SAKIP
dilingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
pada tanggal 22 April 2019 ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator
SIMAK) mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah dan Persiapan atas
pelaksaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dalam rangka
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 37
penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 dan
pengumpulan Data RKBMN Tahun 2021 tanggal 11 Juli 2019 ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator
SIMAK) mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Persiapan atas
pelaksaaan penyusunan Laporan Keuangan SIMAK dan SAIBA Semester I Tahun
Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Juli 2019 ;
Menugaskan Suatmadi, SH. (Sekretaris), Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag Umum dan
Keuangan) dan Muchamad Buchori, SH. (Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan)
mengikuti acara Pembinaan Monitoring dan Evaluasi UKPBJ Aplikasi SPSE Versi
4.3 dan SIRUP Versi 2.3 Wilayah Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2019 ;
Menugaskan Sukaedi, SE (Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
dan Haryono (Staf Kepegawaian) mengikuti Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja pada tanggal 24 September 2019 di Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator
SIMAK) mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaksanaan
Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 pada tanggal 28
November 2019 ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 38
BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
PENGADILAN
NEGERI
MAGELANG
Rp. 4.942.684.000,-
Rp. 4.916.150.949,-
Rp. 26.533.051,-
99,46%
REKAPITULASI BELANJA MODAL
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
PENGADILAN
NEGERI
MAGELANG
Rp. 62.500.000,-
Rp.62.500.000,-
Rp.0 ,-
100 %
REKAPITULASI BELANJA BARANG
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
PENGADILAN
NEGERI
MAGELANG
DIPA : 097890
DIPA : 099110
Rp. 1.012.870.000,-
Rp. 79.937.000,-
Rp. 1.010.928.220,-
Rp. 79.803.150,-
Rp. 1.941.780,-
Rp. 133.850,-
99,82 %
99,83 %
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 39
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Untuk memperlancar tugas – tugas sebagai pelayan masyarakat dalam mencari
keadilan serta untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak maka
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang. Baik untuk sarana prasarana gedung dan fasilitas gedung.
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau
dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap pakai. Pembangunan fisik tahun 2009 yaitu rehab ruang kerja, perluasan
ruang sidang lantai II, serta pembuatan ruangan baru, yaitu : Ruang untuk Mediasi, Ruang
Tahanan Anak, Ruang Tahanan Wanita, serta Gudang penyimpanan barang-barang yang
sudah tidak terpakai, telah bisa dirasakan manfaatnya di tahun 2011 hingga sekarang.
Diantaranya menjadikan kerapian dan menambah nilai fungsi manfaat gedung tersebut
sehingga memperlancar proses kegiatan pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang.
a. Pengadaan
Di tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan Pengadaan
berupa :
- Pengadaaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop sebanyak 3 (tiga)
unit senilai Rp. 62.500.000,-
b. Pemeliharaan
Di tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan pemeliharaan
gedung yang berupa pengecatan pagar halaman dan gedung Kantor Pengadilan Negeri
Magelang serta pembenahan ruang-ruang, sehingga dengan telah dilaksanakannya
pemeliharaan tersebut diharapkan akan mencerminkan keindahan yang akan
menambah semangat kerja Pegawai dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
c. Penghapusan
Penghapusan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghapusan Barang Milik Negara
(BMN) yang berada di Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Negeri Magelang, yang
sudah tidak mempunyai nilai dan dalam keadaan rusak berat, jika tidak dilakukan
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 40
penghapusan akan menjadi beban dalam penyimpanan dimana gudang atau tempat
untuk penyimpanan barang sangat terbatas, sedangkan untuk proses penghapusan
tersebut memerlukan waktu yang cukup lama hingga dapat terlaksananya penghapusan
tersebut.
Untuk Rumah Dinas (Rumdin), Pengadilan Negeri Magelang memiliki Rumah Dinas
(Rumdin) sebanyak : 13 Rumah Dinas, terdiri dari :
Rumah Dinas Type B. 120. Jumlah : 1 (satu) Unit.
Rumah Dinas Type C. 70. Jumlah : 12 (dua belas) Unit.
N
O
GEDUNG KANTOR/
RUMAH DINAS
STATUS
KEPEMILIKAN
LUAS TANAH/
LUAS BANGUNAN
KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bangunan Gedung Kantor
Permanen
( Jln. Veteran No 1, Kec.
Magelang Tengah, Kota
Magelang )
Bangunan Gedung Tempat
Ibadah Permanen ( Jln.
Veteran No. 1, Kec.
Magelang Tengah, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II
Type B Permanen ( Jln.
Progo I 01/V, Kec.
Magelang Utara, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Kalijogo VI 03/IV, Kec.
Magelang Selatan, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Kalijogo VI 03/IV, Kec.
Magelang Selatan, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
L. Tanah 4.090 M2
L. Bangunan 1.016 M2
NUP. 1
L. Tanah 4.090 M2
L. Bangunan 34 M2
NUP. 1
L. Tanah 403 M2
L. Bangunan 120 M2
L. Tanah 400 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 1.100 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 1.100 M2
L. Bangunan 70 M2
Kondisi Bangunan
Kantor Baik
NUP. 1
Hibah Masuk TH 2018
Kondisi Baik
NUP. 1
Kondisi Rumdin Baik
(dipakai a.n Hengky
Kurniawan, S.H., M.H. )
NUP. 1
Kondisi Rumdin RR
( dipakai a.n Yamti
Agustina, S.H. )
NUP. 1
Kondisi Rumdin RR
( dipakai a.n Francisca
Widiastuti, S.H.,
M.Hum. )
NUP. 2
Kondisi Rumdin RR
( kosong tidak
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 41
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kalijogo VI 03/IV, Kec.
Magelang Selatan, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Kalijogo VI 03/IV, Kec.
Magelang Selatan, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Kalijogo VI 03/IV, Kec.
Magelang Selatan, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Kalijogo VI 03/IV, Kec.
Magelang Selatan, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Kalijogo VI 03/IV, Kec.
Magelang Selatan, Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Sunan
Bonang III 02/XV, Kec.
Magelang Selatan , Kota
Magelang )
Rumah Dinas Gol. II
Type B Permanen ( Jln.
Sunan Bonang III 02/XV,
Kec. Magelang Selatan ,
Kota Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Progo I
01/V, Kec. Magelang
Utara, Kota Magelang )
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Veteran
No. 1, Kec. Magelang
Tengah, Kota Magelang )
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
Sertifikat Hak
Pakai
NUP. 3
L. Tanah 1.100 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 1.100M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 1.100 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 1.100 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 374 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 374 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 350 M2
L. Bangunan 70 M2
L. Tanah 4090 M2
L. Bangunan 70 M2
ditempati ), NUP 3
Kondisi Rumdin RR
( kosong tidak dipakai )
NUP. 4
Kondisi Rumdin RB
( kosong tidak dipakai )
NUP. 5
Kondisi Rumdin RR
( dipakai a.n Maria
Anita Christianti
Cengga, S.H. )
NUP. 6
Kondisi Rumdin RR
( dipakai a.n Sri
Yuditiani, S.H. )
NUP. 7
Kondisi Rumdin RR
( kosong tidak dipakai )
NUP. 8
Kondisi Rumdin RR
( kosong tidak dipakai )
NUP. 9
Kondisi Rumdin RR
( dipakai a.n. M.
Djohan Arifin, S.H. )
NUP. 10
Kondisi Rumdin RR
( dipakai a.n Sri Wahyu
Wardani, S.H )
NUP. 11
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 42
15.
Rumah Dinas Gol. II Type C
Permanen ( Jln. Nangka,
Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang )
Sertifikat Hak
Pakai
L. 300 M2
L. Bangunan 70 M2
Kondisi Rumdin RB
( kosong tidak dipakai )
NUP. 12
Dari 13 rumah dinas tersebut telah dilaksanakan Rehab Rumah Dinas yaitu :
Tahun Jumlah Rumah Dinas yang direhab
Tahun 2006
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2019
Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 2 (dua) unit
Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 1 (satu) unit
Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 1 (satu) unit
Tidak ada Rehab Rumah Dinas
Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 1 (satu) Unit
Tidak ada Rehab Rumah Dinas
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
a. Pengadaan
Pengadaan di tahun anggaran 2019 pada Pengadilan Negeri Magelang :
- Tidak ada anggaran pengadaan untuk Fasilitas Gedung.
b. Pemeliharaan
Pemeliharaan tahun anggaran 2019 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung
yaitu pemeliharaan halaman kantor seluas 1.179 m2, dan pemeliharaan pagar
halaman telah selesai dikerjakan dari dana DIPA 01.
c. Penghapusan
Sebelum dihapuskan maka harus dilakukan penghentian BMN dari Penggunaan,
yaitu digunakan untuk merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara
permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga
aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca. Untuk tahun 2019 di Pengadilan
Negeri Magelang ini tidak ada sarana prasarana fasilitas gedung yang dihapuskan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 43
Untuk kendaraan dinas Kantor Pengadilan Negeri Magelang hanya memiliki
Kendaraan Dinas Roda 4 berjumlah 2 (dua) Unit dengan data sebagai berikut :
1 (satu) Unit Kijang Inova Tahun 2008 dalam keadaan baik.
1 (satu) Unit Suzuki ERTIGA Tahun 2014 dalam keadaan baik.
Untuk kendaraan Roda 2 (dua) Jumlah 5 (lima) Unit dengan data sebagai
berikut :
5 (lima) Kendaraan roda 2 (dua) dalam keadaan baik.
Data untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 pada Pengadilan Negeri Magelang
No
Uraian
Jumlah/
Tahun
Perolehan
Kondisi
Keteranga
n
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Jenis Kendaraan
Roda 4
1 Sedan Toyota
ALTIS
1/2017 V - - Pinjaman
Pemkot
Magelang
2 Minibus Toyota
Inova
1/2008 V - -
3 Minibus Suzuki
Ertiga
1/2014 V - -
Jenis Kendaraan
Roda 2
1 Mega Pro 1/2004 V - -
2 Bebek Honda
Supra X 125 1/2007 V - -
3 Honda Supra X
125
1/2005 V - -
4 Honda Supra X
125
1/2005 V - -
5 Honda Supra Fit 1/2008 V - -
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 44
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan :
Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang yang beralamat di
Jln. Veteran No. 1 Magelang dalam kegiatan sehari – hari mencakup beberapa kegiatan,
diantaranya :
a. Penyimpanan Arsip Surat dan Buku Perpustakaan
Di Pengadilan Negeri Magelang semua buku – buku yang diterima setelah masuk di
Bagian Umum dan Keuangan maka buku – buku tersebut langsung masuk di
Perpustakaan untuk dicatat dan disimpan sebagai bahan sumber referensi bila ada
yang memerlukan.
Tahun 2019 Pengadilan Negeri Magelang menerima buku sejumlah 14 (empat
belas) buku.
NO
JUMLAH BUKU
JUMLAH
MEJA/KURSI/
ALMARI/RAK BUKU
KONDISI
KET
1.
2.774
- - 9 bh Lemari Kayu
- - 2 bh lemari Katalog
- - 4 bh Meja Kerja Kayu
- - 2 bh Kursi Besi
- - 2 bh Kursi Kayu
- - 1 bh Jam Elektronik
-
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Rusak Berat
Untuk surat – surat masuk disimpan di file surat masuk dikelompokkan berdasarkan
tingkat urgent dan dari mana asal surat tersebut serta disusun urut berdasarkan
tanggal terimanya surat.
Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk / Keluar Tahun 2019
Surat masuk berjumlah : 1349 surat
Surat keluar berjumlah : 1547 surat
b. Pencatatan Barang – barang Inventaris Ruangan
Setiap barang – barang yang berada di ruangan selalu didata dan direkam
dalam Aplikasi SIMAK-BMN yaitu dengan terlebih dahulu melakukan set up
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 45
ruangan untuk merekam kode, nama penanggung jawab ruangan yang telah
ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pencatatan, identifikasi,
pengelolaan, dan pertanggung jawaban masing – masing ruangan terhadap barang
yang berada di ruangannya. Pengkodean barang – barang ini mengacu kepada PMK
Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara. Untuk memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang (ditambah
nomor urut pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun perolehannya).
Kondisi BMN dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu baik, rusak
ringan, dan rusak berat. Kategori baik yaitu apabila kondisi fisik barang tersebut
masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Dikatakan rusak ringan
apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi
dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak
memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok. Dan disebut rusak berat
apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan
perbaikan besar/ penggantian bagian utama/ komponen pokok, sehingga tidak
ekonomis untuk perbaikan/ rehabilitasi.
Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019
NO
NAMA BARANG INVENTARIS
JUMLAH BARANG
KONDISI BARANG
KET BAIK
RR
RB
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ALAT ANGKUTAN Sepeda Motor Station Wagon ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA M.K Manual Portabel (13-13 inchi) M.K Manual Standart (14-16 inchi) M.K Manual Langen Wagen (18-27 inchi) Mesin Hitung Listrik Almari Besi/ Metal Rak Besi/ Metal Rak Kayu Filling Kabinet Besi/ Metal Brankas
5 2 13 3 4 1 16 37 12 14 3
- 2 - - - - - 23 - - 3
5 - - - - - - - - - -
- - 13 3 4 1 16 14 12 14 -
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 46
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Metal Detector White Board Lemari Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Besi/ Metal Kursi Kayu Sice Jam Elektronik Kipas Angin Mesin Potong Rumput Sound System Faximile Bangku Panjang Kayu Pagar Permanen Genset Monografi Tiang Bendera Lambang Instansi Kaca Hias Meja Gambar Meja Makan Kayu Sketsel Kasur/ Spring Bed Meja Recepsionis Tempat Tidur Kayu Meja Komputer Meja Rapat Bangku Panjang Besi/ Metal Mesin Absensi Papan Nama/ Papan Visual Lemari Katalog Buffet Kursi Dorong Tabung Pemadam Api/ Kebakaran Mesin Penghisap Debu Lambang Garuda Meubeleir Lainnya/ Tiang Bendera R. Sidang Anak Rak Server Banguna Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rumah Negara Gol. II Type B Permanen Rumah Negara Gol. II Type C Permanen ALAT STUDIO KOMUNIKASI PEMANCAR DAN KOMPUTER Film Camera Telephone Megaphone PC Unit Lap Top Note Book CPU ( peralatan personal komputer ) Monitor
2 1 44 138 175 109 10 13 10 2 1 2 40 1 1 23 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 15 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 1 2 1 24 17 8 9 9
2 - 5 - - - - - - - - - - 1 1 23 2 1 - - - - - - - - 1 15 - - 2 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - 2 - 12 11 - - 1
- - 24 72 62 73 5 - - - 1 2 25 - - - - - 1 1 - 1 - - - 4 - - 1 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 6 2 - -
- 1 15 66 113 36 5 13 10 2 - - 15 - - - - - - - 1 - 2 1 2 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 2 1 - 1 12 - 6 9 8
Hibah Masuk Hibah Masuk (1 NUP terdiri dari 7 bh tabung) Hibah Masuk
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 47
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Printer ( peralatan personal komputer ) Plotter ( peralatan personal komputer ) Keyboard ( peralatan personal komputer ) Server Router AC. Split Internet CCTV Televisi AC. Split LCD Projector/ Infocus Mixer Loudspeaker Microphone Kabel UPS Scanner Software Komputer
27 8 9 2 1 22 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1
7 - 1 2 1 21 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1
7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 8 8 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Hibah Masuk Hibah Masuk
c. Pencatatan Barang – barang Inventaris Lainnya
Daftar inventaris lainnya memuat data BMN yang digunakan untuk mengontrol
BMN yang tidak termasuk dalam Kategori KIB dan DIR/ DBR.
Data barang – barang yang ada di Pengadilan Negeri Magelang yang
dimasukkan dalam barang inventaris lainnya yaitu sebagai berikut :
Pagar permanen dalam kondisi baik
AC Split dalam kondisi baik
Note Book 1 buah dalam kondisi rusak
d. Pembuatan Laporan Semesteran dan Tahunan Inventaris
Semua barang – barang inventaris yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi
SIMAK BMN selalu dilaporkan setiap bulannya ke Mahkamah Agung RI
melalui Komdanas dan tiap akhir semester dan tahunan meliputi proses :
Membukukan data transaksi BMN ke dalam Daftar Barang
Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang
Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Kartu Konstruksi Dalam
Pengerjaan (manual) berdasarkan dokumen sumber ;
Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR/ DBR, dan DIL/ DBL ;
Membuat Laporan Barang pada akhir semester ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 48
Meminta pengesahan penanggung jawab UAKPB atas laporan barang ;
Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan ;
Menyampaikan Laporan Barang Persediaan ;
Menyampaikan Laporan BMN, ADK dan Catatan Ringkas BMN ke
UAPPB-W/UAPPB-E1 ;
Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib ;
C. Pengelolaan Teknologi Informasi
- Implementasi e-Court
Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk
menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-
Court. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang
berperkara pada lembaga peradilan. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan
sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara
secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik,
Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court
perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya
menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat
waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.
Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi e-Court ialah :
e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan),
e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan
e-Summons (Pemanggilan Pihak secara daring).
E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan
Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan Perma 3 Tahun 2018).
Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa
pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 49
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut
dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu
mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”
Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam
proses penyelenggaraan peradilan.
Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya
pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi
latar belakang dibentuknya e-court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan
perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan.
Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak
diragukan lagi.
Layanan-layanan e-Court
1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar
sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif
melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik
melalui aplikasi e-Court Makamah Agung Republik Indonesia (MARI).
E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara
elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha
militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan
pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen
elektronik. Hasil entry data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan
memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 50
elektronik atas perkara yang sudah ada. E-Filing juga dapat digunakan untuk
melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik,
duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara
perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib
memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis
huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen
melalui aplikasi E-Court.
Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang
bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :
1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau
dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat
2. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)
Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan
secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor
Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik
(Multi Channel) yang tersedia.
3. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap
panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut
pendaftaran secara..elektronik.
Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya
perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual account), jangka
waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem,
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 51
dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya
tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar
dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab
Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court MA-RI
bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya
Panjar Perkara . Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account
(Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat
mendaftar perkara.
4. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018,
disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara
dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada
Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti
bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita
Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan
persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib
memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik .
Berperkara menggunakan e-Court
Pada sementara waktu ini, pihak yang dapat menggunakan e-Court terbatas
hanya pada kalangan advokat, Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya
mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang
timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengelola
kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke
elektronik, Advokat dianggap dan diharapkan lebih siap untuk merespon dan
membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen
perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke elektronik.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 52
Untuk kedepannya, semua orang yang berperkara dapat terdaftar dan memiliki akun e-
Court walaupun bukan merupakan Advokat.
Pengadilan Negeri Magelang telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi
e-Court tersebut dengan melaksanakan Sosialisasi Kemudahan Berusaha yaitu :
1. Untuk pegawai pengadilan Negeri Magelang dilaksanakan pada tanggal 30
Agustus 2019
2. Untuk Kalangan Umum dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019.
Sampai dengan akhir tahun 2019, perkara di Pengadilan Negeri Magelang
yang didaftarkan melalui E-Court sejumlah :
1. Perkara Gugatan : 8 perkara
2. Perkara Bantahan : 1 perkara
3. Perkara Permohonan : 12 perkara
4. Gugatan Sederhana : 0 perkara
- Implementasi SIPP
Untuk lebih meningkatkan Kinerja di Pengadilan Negeri Magelang, baik itu Bagian
Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
Untuk Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Perdata, Pidana maupun Hukum, saat ini telah
didukung Teknologi Informasi, yaitu dengan telah diterapkannya SIPP / CTS dan
Tranparansi perkara Pengadilan Negeri Magelang melalui website yang dapat diakses
melalui url sipp.pn-magelang.go.id
Sejak perkara baik Perdata maupun Pidana diterima di masing-masing Kepaniteraan,
langsung data-data diinput di aplikasi SIPP / CTS, yang untuk seterusnya sesuai
berjalannya perkara tersebut, tetap diinput ke dalam Aplikasi SIPP / CTS yakni mulai
dari Ketua Pengadilan untuk Penunjukkan Majelis Hakim, kemudian Panitera untuk
Penunjukkan Panitera Pengganti, dan Hakim untuk Penetapan Hari Sidang. Sedangkan
bagi Panitera Pengganti mengimput data-data sesuai berjalannya persidangan perkara
yang bersangkutan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 53
Dengan diterapkannya SIPP / CTS di Pengadilan Negeri Magelang tiada lain agar
supaya perjalanan setiap perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Magelang dapat
dipantau baik itu oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, demikian juga
masyarakat umum, hal mana itu untuk lebih mendukung program Keterbukaan
Informasi sebagaimana sudah ditegaskan di dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011,
maupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 tahun 2008.
Disamping itu Kesekretariatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya telah pula
didukung dengan Teknologi Informasi, yaitu antara lain KOMDANAS dan juga
WebSite Pengadilan Negeri Magelang yaitu : www.pn.magelang.go.id sehingga
publik / masyarakat umum dapat melihat profil dan berita-berita dari Pengadilan
Negeri Magelang, disamping itu bagi para pihak-pihak yang akan berperkara di
Pengadilan Negeri Magelang, telah pula disediakan Layar LCD yang menampilkan
Jadwal sidang pada hari ini baik perkara perdata maupun pidana, begitu juga bagi
pihak yang menginginkan informasi mengenai Keuangan Perkara dalam perkara
yang ia menjadi pihaknya dapat SMS ke SMS Center, dan nantinya SMS Center
Pengadilan Negeri Magelang akan memberikan balasan SMS mengenai posisi
keuangan perkara yang dimintakan.
Sarana dan prasaran IT yang ada di Pengadilan Negeri Magelang :
1. Perangkat Lunak (SOFTWARE)
a. Website Pengadila Negeri Magelang
Website : pn-magelang.go.id/ . berisi profil, transparansi laporan, kegiatan,
berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman
Pengadilan Negeri Magelang.
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website : http://sipp.pn-
magelang.go.id/ . Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.
Local: http://192.168.10.11/SIPP311_Untuk Manajemen administrasi di
internal Pengadilan Negeri Magelang, dijalankan oleh seluruh bagian
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 54
kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang beserta Panitera Pengganti. Sampai
saat ini Pengadilan Negeri Magelang telah menerapkan SIPP versi 3.2.0 yang
telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun
Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data
perkara yang sebenarnya.
c. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-magelang. Aplikasi
yang digunakan untuk mengunggah perkara yang menempuh upaya hukum
baik banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah
berkekuatan hukum tetap.
d. KOMDANAS
http://komdanas.mahkamahagung.go.id. Laporan bagian Kepegawaian,
Keuangan Perkara dan bagian Umum Keuangan dan pambayaran remunerasi
e. Aplikasi SAI. Untuk Laporan Keuangan
f. Aplikasi SIMAK BMN. Untuk Laporan BMN
g. Aplikasi SIKEP. Untuk Laporan Kepegawaian
2. Perangkat Keras (Hardware) yang ada pada Pengadilan Negeri
Magelang berupa :
a. Server : 2 buah
b. Modem : 1 buah
c. Switch Hub : 10 buah
d. Komputer : 22 unit
e. Jaringan internet : 1 Jaringan
f. Wifi (acces point) : 5 buah
g. CCTV system : 2 set di Server PN dan 1 set di ruang KPN
h. Router : 1 buah
i. ATR : 1 set
j. ESkum : 1 set
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 55
BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya
senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan
pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence).
Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang
Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan
Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak
Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam
mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini
dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework
of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung”
yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (driver), sistem dan
penggerak (system and enabler), dan hasil (result).
Fungsi pengarah adalah area :
1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
Fungsi sistem dan penggerak dalam area :
2. Kebijakan – kebijakan Pengadilan
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Persidangan
Fungsi hasil dalam area :
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 56
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat pada Pengadilan
Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court
excellence framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang
ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara
internasional.
Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan
antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil
peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses
sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.
Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan peradilan
yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:
Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan
Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang
diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai
prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:
Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi Hakim dan Aparatur
Peradilan yang belum merata.
Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya
Standar Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan
adanya perangkapan jabatan antara jabatan Struktural dengan jabatan Pengelola
Keuangan.
Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 57
a. Gedung Pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi
keamanan maupun kenyamanan.
b. Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana Pengadilan belum memadai
sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja Hakim dan Aparatur Peradilan
dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan Pengadilan.
c. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang
perlu terus diupayakan perbaikannya.
d. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat
secara baik.
Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,
a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang
diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna
Pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang
komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses
pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat
diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada
masyarakat.
b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat
perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya
mengakses informasi dari Pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya
pemahaman pejabat Peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi
publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi
juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon
permintaan informasi.
Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta
fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan
kepercayaan publik kepada Pengadilan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 58
Pengadilan Negeri Magelang juga tidak lepas dari adanya kritikan atas
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut
Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit.
Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang terus giat melakukan
pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efek-
tivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah
memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang
dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan
prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh
diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.
Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan
Negeri Magelang, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru
Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama,
dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda
nasional di tingkat Pengadilan Negeri Magelang.
Pengadilan Negeri Magelang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar
peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan
kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri
Magelang perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang
digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan
pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang
perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah
manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem
Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Magelang.
Ruang Lingkup Akreditasi Penjaminan Mutu
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 59
Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDARD
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE untuk
Pengadilan Negeri Magelang meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas
pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Magelang, meliputi:
Manajemen peradilan.
Administrasi perkara.
Administrasi persidangan.
Administrasi umum.
Pelayanan publik.
Pengelolaan Kas
Pengadaan barang dan jasa
Pengawasan
Penanganan Pengaduan
Adapun unit unit di Pengadilan Negeri Magelang yang melaksanakan kegiatan
pelayanan adalah :
1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim / Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan, yang terdiri:
a. Panitera Muda Perdata
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Pengganti
7. Jurusita
8. Kesekretariatan, yang terdiri:
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 60
c. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan
Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan.
Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan
dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan
membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :
1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
a. Kemandirian Institusional :
Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
b. Kemandirian Fungsional :
Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan
fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara
harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas
dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung,
dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 ; Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim
yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan
masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan
kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Peradilan.
3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman)
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 61
Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman
dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan
dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat
putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu
mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya
dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman)
Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di
hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah
dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi.
Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan
mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman)
Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan
yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan
pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak
berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 62
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; Pasal
4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan
yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.
Budaya Kerja
Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam
penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam
menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:
3. Adil dan tidak diskriminatif ;
4. Cermat ;
5. Santun dan ramah ;
6. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut ;
7. Profesional ;
8. Tidak mempersulit ;
9. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar ;
10. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan
Negeri Magelang ;
11. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai
dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 63
13. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik ;
14. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat ;
15. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang
dimiliki ;
16. Sesuai dengan kepantasan dan ;
17. Tidak menyimpang dari prosedur ;
Motto
Motto Pengadilan Negeri Magelang :
“ Pengadilan Negeri Magelang CITERA ( Cepat, Inovatif, Informatif,
Transparan, Efisien, Ramah , Akuntabel ) ”
Komitmen Bersama
KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG, SELURUH HAKIM
DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN
PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN
MUTU PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE
EXCELLENCE SECARA :
ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF ;
CERMAT ;
SANTUN DAN RAMAH ;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG
BERLARUT-LARUT ;
PROFESIONAL ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 64
TIDAK MEMPERSULIT ;
PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR ;
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN
INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA ;
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB
DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK
MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN ;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
FASILITAS PELAYANAN PUBLIK ;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU
MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI
SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN
MASYARAKAT ;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU
KEWENANGAN YANG DIMILIKI ;
SESUAI DENGAN KEPANTASAN ; DAN
TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.
Rincian Tugas Struktur Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Tugas Top Manager adalah:
1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
2. Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Magelang
3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh
bagian.
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Magelang
mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun
peraturan yang berlaku.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 65
5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan
tujuan pencapaian kepuasan pelanggan
7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh
bagian kepegawaian.
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
9. Top Manager Pengadilan Negeri Magelang memfasilitasi dilakukannya Rapat
Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem
manajemen mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PERADILAN UMUM - ICPE.
10. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris
unitminimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
Tugas Management Representative ( MR ) adalah:
1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart.
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
5. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.
6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem
manajemen mutu ;
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan
sistem manajemen mutu ;
8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu
keseluruh hakim/pegawai ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 66
9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai ;
10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai yang
berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu ;
11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai ;
12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan ;
Tugas Tim Audit Internal adalah:
1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu
diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah
direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta
mengedepankan integritas dan independensi.
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan
kekritisan unit yang akan diaudit
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6
bulan sekali.
4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.
Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:
1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan
kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada
Top Manager dan Management Representative.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 67
Tugas Document Control adalah:
1. Document Control ( DC ) bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen
(Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke
bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen;
2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya;
3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali
dan pendistribusiannya terkendali ;
4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan
mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian
Dokumen di Unitnya ;
5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya
Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya,
terdapat di bagiannya ;
Bahwa berdasarkan penilaian Audit Akreditasi Penjaminan Mutu di
Pengadilan Negeri Magelang yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
(TAPM) Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 24
Oktober 2016, Pengadilan Negeri Magelang mendapat Nilai Akreditasi dengan nilai
“ A “ ( Excellent ) dan sekaligus mendapat ISO 9001 : 2015 ;
- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP )
a. Untuk Pelayanan Terpadu di Pengadilan Negeri Magelang, sesuai dengan Visi
Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia point ke 2 (“ Memberikan
Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan yang di
break down menjadi Visi Misi Pengadilan Negeri Magelang“), sehingga
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 68
diperlukan komitmen untuk memberikan pelayanan prima yakni Peradilan
Cepat, Inovatif, Tranparan, Efisen, Ramah dan Akuntabel atau CITERA
yang merupakan Motto dari Pengadilan Negeri Magelang dan adanya
masukan serta saran dari publik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri
Magelang agar tidak ada interaksi langsung yang kurang transparan antara
pencari keadilan dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN;
a. Untuk merespon berbagai permasalahan tersebut, maka Pengadilan Negeri
Magelang melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap bulan dalam
rapat bulanan maka tercetus pemikiran melakukan terobosan dengan
menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service)
yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan aplikasi E-Persuratan
sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua jenis layanan administrasi baik
teknis maupun nonteknis.
b. Bahwa Penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan
Negeri Magelang telah dimulai tanggal 9 Nopember 2017 bersamaan dengan
diresmikannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di Pengadilan Negeri
Magelang.
Jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara
terpadu di PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu )
Jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, meliputi :
a. Kepaniteraan Perdata
1) Pendaftaran perkara gugatan biasa ;
2) Pendaftaran perkara gugatan sederhana ;
3) Pendaftaran verset atas putusan verstek ;
4) Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan ;
5) Pendaftaran perkara permohonan ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 69
6) Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
7) Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan
kembali ;
8) Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam
permohonan peninjauan kembali ;
9) Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara ;
10) Permohonan dan pengambilan turunan putusan ;
11) Pendaftaran permohonan eksekusi ;
12) Pendaftaran permohonan konsinyasi ;
13) Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi ;
14) Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi,
peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi ;
15) Permohonan pendaftaran putusan arbitrase ;
16) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara perdata ;
b. Kepaniteraan Pidana
1) Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan
ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
2) Pendaftaran permohonan praperadilan;
3) Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan
kembali dan grasi ;
4) Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan
peninjauan kembali ;
5) Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan
peninjauan kembali ;
6) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan ;
7) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 70
8) Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan
atau pelelangan barang bukti ;
9) Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan ;
10) Penerimaan permohonan pembantaran ;
11) Penerimaan permohonan izin besuk ;
12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara pidana ;
c. Kepaniteraan Hukum
1) Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
2) Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
3) Permohonan pendaftaran penolakan waris;
4) Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan
perdata;
5) Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
6) Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang
telah berkekuatan hukum tetap ;
7) Permohonan pendaftaran surat kuasa ;
8) Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran ;
9) Permohonan legalisasi surat ;
10) Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
11) Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum
lainnya;
d. Sub Bagian Umum dan Keuangan
1) Penerimaan surat masuk ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 71
Prinsip Tata Kerja Penyelengaraan Layanan Terpadu
Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan
secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik
teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB,
dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated
Service).
Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat)
meja pelayanan, yaitu :
1) Meja 1 pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan
bidang hukum seperti pendaftaran CV, melayani Informasi dan pengaduan
dari masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara
maupun dari customer focus lainnya ;
2) Meja 2 pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis
pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata;
3) Meja 3 pelayanan Kepaniteraan Pidana : melayani semua jenis
pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara pidana;
4) Meja 4 pelayanan Umum : melayani penerimaan surat masuk ;
Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum
Mahkamah Agung untuk PTSP ditambah dengan Meja E-Court dan Meja
Inzaghe.
Karena itu, supaya pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat berjalan
optimal dan efektif serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat
pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana cepat,
murah, mudah, transparan, akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya
(direct service) serta efektif, efisien dan ekonomis, maka telah ditetapkan
kebijakan untuk mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara
sekaligus untuk semua urusan layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 72
tugas dan wewenang pelayanan utama di bidang teknis administrasi peradilan
dan bidang kesekretariatan ;
Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa
terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dalam Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional
Prosedur ;
Dalam hal ini penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate
Integrated Service) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Panitera
Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada di Pengadilan Negeri Magelang dalam
waktu dan tempat yang bersamaan (front office), dengan menunjuk petugas
khusus untuk bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bersamaan dan
dalam menjalankan tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para
Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian secara bergantian;
Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non
teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan
dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan
dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai
penyelenggara kebijakan pengadilan ;
Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Negeri
Magelang Kelas IB telah menyediakan tempat yang cukup representatif yakni
ruangan yang berada di dalam gedung Kantor Pengadilan Negeri Magelang
sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;
Tata Kerja Pengajuan Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate
Integrated Service)
Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah ditetapkan persyaratan-
persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 73
dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana
Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan yang
dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaikan
permohonan layanan.
Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan
pemohon terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan
jangka waktu penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi
informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi.
Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang diajukan
pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang
telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon,
petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas
pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu
penyelesaian kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas-tugas
lain dan datang kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan
(direct service) ;
Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian (para
Panitera Muda) telah menetapkan pekerjaaan yang terukur waktu
penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu kepada Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Magelang. Selain itu, untuk tertibnya
pelayanan, petugas PTSP dimaksimalkan untuk memberikan layanan yang
diperlukan yang terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yang ada ditempat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;
Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, maka telah pula disiapkan Sarana
Layanan Informasi Pengadilan Negeri Magelang yakni sistem informasi bagi
masyarakat pencari keadilan yang dapat memberikan informasi di meja
informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 74
1) Kehadiran Sidang merupakan sarana informasi untuk melaporkan
kedatangan para pihak baik penggugat atau tergugat, di mana sistem ini
terhubung di layar screen ke ruang panitera pengganti bahwa para pihak
sudah hadir.
2) Survey Kepuasan Layanan atau Indeks Kepuasan Publik (IKM) Merupakan
sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap
layanan Pengadilan Negeri Magelang, dalam sistem ini, publik yang telah
selesai mendapatkan pelayanan dapat memberikan penilaian terhadap
pelayanan administrasi baik layanan bidang teknis maupun nonteknis
(bukan penilaian terhadap putusan hakim).
3) Informasi Layanan Dalam sistem informasi ini, publik dapat mengetahui
informasi mengenai syarat-syarat pengajuan perkara untuk bagian Perdata,
Pidana, dan Hukum.
4) Simulasi Biaya Perkara/ e-SKUM Merupakan sistem informasi yang
memberikan simulasi perkiraan biaya atas pengajuan perkara antara lain
perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan,
5) Informasi Perkara Merupakan sistem informasi / sipp dimana publik dapat
mengetahui sejauh mana proses suatu perkara di Pengadilan Negeri
Magelang.
6) Denah Ruang Sidang dengan sistem ini para pencari keadilan yang akan
bersidang dapat dengan mudah mencari lokasi ruang sidang.
7) Supaya pelayanan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate
integrated service) benar-benar terintegrasi dan memudahkan masyarakat
pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan kerja
sama dengan Bank BRI Cabang Magelang, di mana Bank BRI tersebut telah
menempatkan Perangkat EDC (Elektronik Data Capture) sebagai alat bagi
para pencari keadilan membayar panjar biaya perkara, dll. sesuai ketentuan
hukum yang berlaku, yang letaknya dimeja ruang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 75
Demikian pula untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada
masyarakat pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, rincian panjar
biaya perkara, prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan
brosur persyaratan dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya
yang dapat dibaca di tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagi masyarakat
yang membutuhkan pelayanan khusus seperti difabel, disabilitas atau
keterbatasan diri, ibu hamil dan lansia, telah disediakan pula tempat khusus
(priority seats) bagi mereka di dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- INOVASI PELAYANAN PUBLIK
a. One Day Service
1. Salinan / Petikan Putusan
2. Pengurusan surat ijin / Persetujuan Penyitaan . Penggeledahan
3. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan
4. Surat Keterangan belum pernah dihukum
5. Pendaftaran Badan Hukum dan Surat Kuasa
b. 5 All in One
1. INFO
Adalah kode untuk menampilkan informasi perkara yang membuat jenis
perkara, status proses perkara dan dll
Format Penulisan : INFO#NO_REGISTER_PERKARA
2. JADWAL
Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS tanggal sidang
mendatang dari sebuah nomor perkara
Format Penulisan : JADWAL#NO_REGISTER_PERKARA
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 76
3. BIAYA
Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS mengenai panjar
perkasra serta tanggal transaksi
Format Penulisan : BIAYA#123_Pdt.P_2016_PN MGG
4. DENDA TILANG
Menampilkan besarnya denda tilang yang diputud
Format Penulisan : DENDA#NOMOR_SERI_SURAT_TILANG
5. PENGADUAN
Adalah menu untuk menyampaikan Pengaduan. Keluhan Pelanggan dan hal-hal
lain
Format Penulisan : PENGADUAN#ISI PENGADUAN
c. Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital
Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian desk informasi perkara baik perdata
maupun pidana yang ditampilkan pada layar monitor yang terdapat pada tiap loket
pada ruangan kepaniteraan pidana dan kepaniteraan perdata. Dengan adanya
inovasi ini maka para pengguna pengadilan akan dengan mudah mengakses
mengenai semua informasi perkara baik perdata maupun pidana, para
pengguna pengadilan bisa memilih sendiri informasi perkara yang diinginkan
secara mandiri melalui menu informasi perkara yang tersaji dilayar monitor tanpa
harus berhubungan dengan petugas dari kepaniteraan pidana maupun kepaniteraan
perdata. Adapun bentuk dari Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital
adalah:
1. Desk Informasi Perkara pidana meliputi :
- Monitoring persidangan perkara pidana
- Penahanan
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 77
- Grasi
2. Desk Informasi Perkara perdata meliputi :
- Monitoring persidangan perkara perdata
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
- Eksekusi
- Eksekusi Hak Tanggungan
- Delegasi masuk
- Delegasi keluar
d. Program Inovasi Perpustakaan Digital
Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian informasi katalog publik daring yang
berisi koleksi buku yang ada di Perpustakaan Pengadilan Negeri Magelang terdiri
dari kumpulan buku bertemakan hukum secara umum maupun secara khusus.
Para pengguna pengadilan dapat mengakses perpustakaan digital ini melalui web
site Pengadilan Negeri Kota Magelang. Dengan perpustakaan digital ini para
pengguna pengadilan dapat melihat koleksi buku-buku yang terdapat
diperpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang, dan apabila tertarik dengan
koleksi buku-buku tersebut para pengguna pengadilan dapat melakukan
peminjaman buku dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota
perpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 78
BAB VI
PENGAWASAN
A. Internal
Sebagai Pedoman pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang
adalah:
1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung RI;
4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.080/SK/VIII/2006 tanggal 24
Agustus 2006 ;
5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19
Oktober 2006.
6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang dilakukan
dalam dua hal, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri
Magelang, membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/67/KP.04.5/1/2019 tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Penunjukkan
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri
Magelang.
Hakim Pengawas Bidang yakni :
1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana
2. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
3. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum.maiany
4. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan Em
5. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 79
6. 6. Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan.
7. 7. Hakim Pengawas Bidang Wasmat
8. 8. Humaswahyu
Pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang dilakukan dengan cara pemeriksaan secara
komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi :
Pengawasan Bidang Teknis Kepaniteraan Pidana :
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Pidana melaksanakan pengawasan
meliputi:
a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
- Penerimaan dan pendaftaran perkara pidana.
- Proses penyelesaian berkas perkara (Minutasi perkara).
- Proses penyelesaian putusan dan / atau minutasi.
b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
- Pengisian register register perkara pidana secara umum
- Pengawasan proses upaya hokum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta
Grasi yang diajukan oleh Pemohon
c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
- Mekanisme penggunaan instrumen sesuai pola bindalmin
- Penataan berkas perkara ( Arsip )
- Laporan perkara
Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Perdata :
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perdata melakukan pengawasan
dalam hal :
1. Pendaftaran perkara permohonan
2. Pengisian register perkara permohonan
3. Penyelesaian perkara permohonan ( Pemanggilan )
4. Penyelesaian perkara banding, kasasi, PK, Verzet dan upaya hukum lain.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 80
5. Pengisian register perkara banding kasasi, PK
6. Pendaftaran perkara gugatan
7. Pengisian register gugatan
8. Pengawasan terhadap keuangan perkara
9. Penyelesaian perkara gugatan ( Minutasi dan Eksekusi )
10. Penggunaan instrumen dalam hubungan proses pemeriksaan perkara gugatan (
pemanggilan ditunda )
Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Hukum :
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum melakukan pengawasan
dalam hal :
1. Mengawasi pelaksanaan pengarsipan perkara yang sudah selesai di minutasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara yang sudah diputus.
3. Mengawasi pelaksanaan pendaftaran CV, PT, dan Badan Hukum lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengawasi pelaksanaan pengiriman laporan Bulanan, Laporan Empat Bulanan,
Laporan Semester dan Laporan Tahunan Perkara.
5. Mengawasi pelaksanaan penanganan Pengaduan dan Meja Informasi.
Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Kepaniteraan Hukum, penyediaan
Meja Informasi dan Meja Pengaduan adalah bentuk upaya reformasi pengadilan. Respons
terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan
sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang
ideal, yang menjanjikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya bagi para pencari
keadilan. Melalui pedoman ini, masyarakat pencari keadilan merasa terlayani dengan baik,
dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas bisa mendengar langsung keluhan
masyarakat. Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI tersebut diantaranya meliputi transparansi dan akuntabilitas
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 81
penanganan pengaduan, terjaminnya hak-hak Pelapor/Terlapor, batasan waktu, serta
kemudahan dalam penyampaian laporan atau pengaduan yang antara lain seperti
tersedianya Meja Informasi yang sekaligus sebagai meja pengaduan, tersedianya sarana
pengaduan secara online, melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh
Pelapor/Pengadu, serta tersedianya brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan
pengaduan.
Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Umum dan Keuangan :
Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi terhadap administrasi dan tanggung jawab Sub
Bagian Umum dan Keuangan yang meliputi :
1. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun
surat keluar
2. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
3. Mengawasi penatausahaan administrasi dan pelaporan aset barang milik negara
4. Mengawasi pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keindahan dilingkungan kantor
5. Mengawasi pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan
6. Mengawasi perpustakaan
Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :
1. Mengawasi pelaksanaan kebutuhan anggaran dan usulan RKAKL
2. Mengawasi pelaksanaan sistem Pelaporan Keuangan
3. Mengawasi pelaksanaan Pelaporan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan LKJIP
4. Mengawasi pelaksanaan Tehnologi Informatika
Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan
Organisasi :
1. Mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kepegawaian
2. Mengawasi pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat / Golongan, Jabatan, Mutasi
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 82
Pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala
3. Mengawasi penyelenggaraan laporan kepegawaian seperti DUK, Bezetting Pegawai,
Statistik Pegawai, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
4. Mengawasi dan mengoptimalkan bagian Kepegawaian, Tata laksana dan Organisasi
dalam pengisian SIKEP sesuai dengan data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
B. EVALUASI
Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Undang Undang Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan
standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut.
Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga
penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.
Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik di
Pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia (SK KMA) Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pelayanan Publik, Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar
pelayanan publik, antara lain meliputi : sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu
penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.
Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun
Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak
ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi
yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada
masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar
sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini.
Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 83
Pengadilan Negeri Magelang merupakan salah satu Satuan Kerja di Mahkamah Agung
telah berusaha melaksanakan amanat tersebut yang tunjukkan dengan beberapa pembenahan
dalam rangka meningkatkan kuaitas layanan. Komitmen lain pembahasan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Langkah strategis Mahkamah Agung dalam hal waktu
penyelesaian perkara pidana dari 6 Bulan menjadi 5 bulan merupakan salah satu tolak ukur
pembaharuan SOP tersebut. Selain hal itu, pemberlakuan sistem peradilan tindak pidana anak
yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2014 secara tidak langsung mewajibkan
kepada setiap peradilan untuk menyusun SOP tentang penanganan perkara pidana anak.
Pengadilan Negeri Magelang telah memiliki ruang sidang anak dan telah melaksanakan
sistem peradilan anak secara efektif. Terlebih tentang penanganan masalah diversi yang pada
hakekatnya merupakan cara terbaik dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan
dengan hukum, dimana sistem ini telah diakui secara internasional tentang efektifitas
penerapannya.
Selain hal tersebut diatas, bentuk pelayanan yang lain juga diamanatkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Surat
Edaran Nomor : 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan
Negeri untuk menyediakan Meja Informasi, Meja Pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat
Edaran ini juga untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri
Magelang telah menyediakan Meja Informasi dan Meja Pengaduan serta ruang tamu terbuka
untuk menunjang pelayanan yang maksimal penuh keterbukaan seperti yang diharapkan dan
pada bulan Nopember 2017 telah dilaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )
Pengadilan Negeri Magelang.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini,
Pengadilan Negeri Magelang berusaha menerapkan sistem yang bisa mendukung efektifitas
pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi
putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga
selama tahun 2019, fokus dan arah kebijakan adalah meningkatkan fungsi pengawasan serta
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 84
memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.
Secara umum agenda pembaruan Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2019, meliputi :
1. Menjaga kesinambungan tunggakan perkara, meliputi :
Monitoring penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap jangka waktu
penanganan perkara ;
Pembagian Tim Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam kelompok yang berbeda
untuk memudahkan pendistribusian perkara agar tidak terjadi tumpang tindih antara
Majelis Hakim yang satu dengan yang lain ;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui :
Membuat laporan minutasi perkara dan dilakukan evaluasi setiap bulannya, sehingga
bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara bagian Kepaniteraan,
Panitera Pengganti dan Majelis Hakim ;
Memberdayakan petugas pada Kepaniteraan Hukum untuk menindaklanjuti perkara
sudah putus tetapi belum minutasi ;
Penegasan atau keharusan penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas
perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan :
Menyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan
data) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
Mengoptimalkan layanan informasi dalam website Pengadilan Negeri Magelang ;
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 85
BAB VII
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
1. Kesekretariatan
a. Jumlah pegawai tetap di Pengadilan Negeri Magelang tahun 2019 sebanyak 35
orang, Hakim 7 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dan ditambah dengan
tenaga Honorer sebanyak 8 orang, secara kwantitatif belum memadai jika
disesuaikan dengan kondisi kantor, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya
beberapa pegawai ataupun pegawai honorer diperbantukan di bagian lain guna
memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara
efektif dan efisien.
b. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan memperoleh hasil yang optimal semua
pegawai Pengadilan Negeri Magelang harus berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat masing-masing bagian.
c. Pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi pegawai terlaksana
secara cermat dan tepat waktu sesuai dengan rencana program kerja.
d. Pengelolaan dana dalam DIPA 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan tugas yang ada, dan sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 total
Realisasi Belanja Kode Anggaran 005.01 (097890) adalah sejumlah Rp.
5.989.579.169,- ( 99,53 % ) dari total Pagu dalam DIPA 2019 sejumlah Rp.
6.018.054.000,-. Sedangkan untuk Kode Anggaran 005.03 (099110) realisasi
belanja adalah sebesar Rp. 79.803.150,- ( 99,83 % ) dari anggaran sebesar Rp.
79.937.000,-.
e. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar kedalam arsip dinamis telah berjalan
sesuai ketentuan kearsipan.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 86
f. Pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengadaan alat tulis kantor
(ATK) dan sesuai dengan rencana mengutamakan skala prioritas yang
diselaraskan dengan yang tersedia dalam DIPA.
g. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa
pensiun dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain.
h. Dengan keterbatasan SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Magelang
perlu penambahan pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT
2. Kepaniteraan
a. Perkara yang diterima dalam kategori Pidana dan Perdata, tahun 2019 sebanyak
26.637 perkara, jumlah ini sudah termasuk perkara pelanggaran lalu lintas.
b. Perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2019 sebanyak 26.595 perkara
sehingga sisa perkara untuk tahun 2019 sebanyak 42 perkara.
B. REKOMENDASI
1. Untuk meningkatkan kinerja dan disipilin bagi Pegawai Pengadilan Negeri Magelang,
perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara Struktur oleh atasan langsungnya
maupun secara Fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Perlu lebih diadakan penyesuaian beberapa mata anggaran yang dirasakan rendah,
agar realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keadaan/kondisi
perkembangan harga.
3. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa pensiun
dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain.
4. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia khususnya dibidang Informasi
Teknologi, Pengadilan Negeri Magelang sangat membutuhkan penambahan Calon
Pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT.
6. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk
keperluan pemeliharaan baik pemeliharaan gedung maupun fasilitas gedung tersebut.
L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9
P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B
Hal 87
Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri
Magelang ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah dan Mahkamah Agung RI. Kami menyadari penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun sistematikanya,
untuk itu kami berharap saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kinerja di masa-masa
mendatang.
Magelang, 31 Desember 2019
KETUA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
M. DJOHAN ARIFIN, SH.
NIP. 19681016 199212 1 001