laporan pelaksanaan kegiatan - pa-enrekang.com filekegiatan pengadilan agama enrekang tahun 2011...
TRANSCRIPT
2
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik dan petunjuk-Nya sehingga
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2011 dapat
diselesaikan dengan baik.
Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi tentang seluruh pelaksanaan
kegiatan Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2011 yang dilengkapi dengan data-data
yang memberikan gambaran tentang aktifitas Pengadilan Agama Enrekang dalam
melaksanakan tugas-tugas pembinaan sumber daya manusia tehnis yustisial,
pengelolaan sarana dan prasarana, keuangan dan administrasi.
Laporan dimaksud untuk memberikan informasi kepada pimpinan Pengadilan
Tinggi Agama Makassar serta Mahkamah Agung tentang pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Agama Enrekang.
Dalam menyusun laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk
menyempurnakannya, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak
kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik
membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang.
Demikian, semoga laporan ini bermamfaat.
Enrekang, 3 Januari 2012
Ketua Pengadilan Agama Enrekang,
Drs. A. R. Buddin S, S.H.
ii
3
D A F T A R I S I
1. Halaman Judul ...………………………………………………………………. i
2. Kata Pengantar …...…………………………………………………………… ii
3. Daftar Isi ……………………………………………………………………….. iii
B A B I PENDAHULUAN ……… ……….. ……….. …………… ………. 1
A. Kebijakan Umum Peradilan…….………………… …….. …… 3
B. Visi dan Misi. …… . …………… …………………………….. 12
C. Renstra …….. ……………………… ……………. …………….. 17
B A B II STRUKTUR ORGANISASI ....... ............. ............... ..................... 32
A. Kedudukan dan struktur organisasi Peradilan Agama ....... 32
B. Struktur Organisasi .. ...……..………………… ………..…….. 36
C. Tugas Pokok dan Fungsi. …………………………………... 37
B A B III KEADAAN PERKARA ........ ........ ....... ........ .......... ..................... 40
A. Bidang Kepaniteraan Perkara……..…………………………. 40
B. Evaluasi… ……………………………………………………….. 43
C. Administrasi Perkara..………………………………………….. 44
D. Pengelolaan Biaya Perkara ……. …………… ……………….. 45
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL …….. ………. ……….. ………… 46
A. Pengertian Pengawasan. ……………………………………… 46
B. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang… ……………………. 47
C. Pelaksanaan Pengawasan ………. …………. ……………….. 49
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……. ………. ………… 51
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial……………………… 51
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………..………………. 60
C. Pengelolaan Keuangan .… ………. …………. ………………..63
D. Pengelolaan Administrasi …………… ………….. ………….. 70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ….. ……… ……… ………. …… 80
A. Kesimpulan…………………………………………………….. 80
B. Rekomendasi……………………………………………………. 80
iii
4
B A B I
PENDAHULUAN
Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman
serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang
kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan
tetapi juga sebagai puncak menajemen di bidang administratif, personil dan finansial
serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan tanggung jawab dan
tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan
organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.
Tanggung jawab MA sebagai konsekuensi peyatuan atap termaktub dalam Undang
Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun
1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi
oleh Undang Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang
undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga
termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui : undang undang No.
5 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang MA, Undang Undang
No. 8 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Peradilan
5
Umum, Undang Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama.
Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan
Agama adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan
lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan
bahwa “Organisasi, Administrasi, dan Finansial Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bahwahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.
Dengan demikian berdasarkan Pasal tersebut lahirlah apa yang disebut Peradilan Satu
Atap ( one roof system).
Sementara itu Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan financial badan
peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan
peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan
peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
6
Disamping hal tersebut di atas Pengadilan Agama adalah suatu lembaga publik
servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan
sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki
kesadaran hukum yang tinggi.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan peradilan
agama yang berada di bawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah
bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan itu
tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan
Peradilan Agama kedepan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, financial maupun
sarana dan prasarananya.
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Peradilan adalah salah satu alat negara yang diberi wewenang untuk
menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diterima sesuai dengan
kompetensi absolutnya. Pengadilan sesuai dengan azas peradilan yaitu sederhana,
cepat dan biaya ringan selalu mengedepankan hal tersebut dalam memberikan
pelayanan hukum bagi pencari keadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai
pengadilan tingkat pertama merupakan kawal depan dalam menciptakan tertib
hukum serta memberikan keadilan. Dimana Pengadilan Agama sesuai dengan
kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
7
Pengadilan Agama Enrekang dalam melaksanakan kegiatan mempunyai
landasan kerja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain :
1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan :
1) Staatsblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Indonesia yang diperbaharui
(RIB=HIR) / Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 Tentang R.Bg jo. Undang-
Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa
dan Madura.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan
Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.
4) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik jo. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 1 Tahun 1978 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
8
10) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam
11) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan
Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi persyaratan formal.
12) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok.
13) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
14) Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24
Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/007/SK/IV/1994
tentang memberlakukan buku I dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi pengadilan..
15) Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/004/Sk/II/1992 tanggal 24
Februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
16) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/006/SK/III/1994
tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
17) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/028/SK/V/1996
tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili
dalam perkara Perdata.
9
18) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001
tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Nomor :
KMA/027A/SK?VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
19) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/SK/III/2002
tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Nomor :
KMA/027A/SK?VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi.
20) Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 299 Tahun 2002 tentang Biaya
Perkara pada Peradilan Agama.
21) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994
tentang Biaya Administrasi.
22) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil.
23) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pemeriksaan Setempat.
24) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Upaya Perdaiaman (Pemberdayaan pasal 130 HIR).
25) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Penanganan perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem.
26) Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/KUMDIL/P/01/II/2002
tentang Petunjuk Penerimaan Tamu.
27) Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Peradilan Agama Nomor
28/TUADA-AG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian.
10
28) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Bidang Administrasi Sekretariat dan Lain-lain :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
pajak.
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran
penerimaan Negara Bukan Pajak.
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
sebagaimana telah beberapa kali diubah.
11
10) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri sipil.
11) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS.
12) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
tentang perubahan terhadap PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat PNS.
13) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun
2002 tentang Perubahan terhadap PP. No. 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.
14) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan
Pangkat Hakim.
16) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
17) Keputusan Presiden R.I. Nomor 19 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden R.I.
Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.
18) Keputusan Presiden R.I. Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan
Panitera.
12
19) Keputusan Presiden R.I. Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti.
20) Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004.
21) Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
22) Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I Nomor
UP.IV/226/PSJ/SK/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Peradilan Agama.
23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Tunjangan Khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
24) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.
25) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai
Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya.
13
26) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan
penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
B. VISI DAN MISI
1. VISI : Mewujudkan Pengadilan Agama Enrekang sebagai Peradilan yang
bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan
keadilan.
2. MISI : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan
rencana stratejik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang yang pada
pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi
berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama
Enrekang akan dibawah dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis,
14
antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat -
stakeholder/justisiabelen.
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk
mewujudkan visi Pengadilan Agama Enrekang yang telah ditetapkan.
Visi dan misi dan Pengadilan Agama Enrekang telah disusun melalui
proses yang patrisipatif dan komprehensif dengan mempertimbangkan data statistik
Pengadilan Agama dan kondisi eksternal yang ada.
Visi Pengadilan Agama Enrekang yaitu : Terwujudnya Pengadilan Agama
Enrekang yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan
keadilan.
Visi Pengadilan Agama Enrekang yaitu : Terwujudnya Pengadilan Agama
Enrekang yang bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan
keadilan merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-
karyawati Pengadilan Agama Enrekang melaksanakan aktivitas. Pernyataan visi
Pengadilan Agama Enrekang tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :
Pengadilan Agama Enrekang yang bersih, mengandung makna bersih dari
pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun
pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN
merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya
suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi
prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Enrekang ke
depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan
15
pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran
keadilan masyarakat.
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses
penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan
profesionalisme memanajemen lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan
yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka
supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Enrekang yang telah ditetapkan
tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Enrekang untuk
mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
Penjelasan makna misi :
Misi pertama “ Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan“
mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih,
berwibawa, dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat,
sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap eofora reformasi
hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap
peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama,
berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal ditepis dengan misi
tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan
16
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaaan Kehakiman.
Misi kedua “ Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan “ yang dimaksud
dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan,
kejurusitaan serta kesekretariatan.
Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada
tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen.
Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya seperti kepaniteraan dan kejurusitaan
serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena
aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam
melaksanakan tugas penegkan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat
sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.
Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui : (1)
pendidikan formal (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur (3) pengalaman kerja
melalui mutasi terencana.
Misi ketiga “ Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif “ pengawasan
merupakan tindakan untuk : (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2)
mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, (3)
menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang
meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya
perkara yang murah.
17
Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif
terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran sedangkan pengawasan yang efektif
mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai
temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana
dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga
peradilan.
Misi keempat “ Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat“, seperti
yang telah diuraikan bahwa ada tiga pilar yang menentukan kesuksesan pencapaian
tujuan hukum yakni (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, (3) budaya hukum.
Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum
suatu masyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti
dengan ketaatan terhadap hukum. Dikemukakan ada tiga tingkatan kualitan ketaatan
hukum, pertama ketaatan hukum yang bersifat compliance, yaitu jika seorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sangsi, kedua ketaatan hukum
yang bersifta identification, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya
karena takut hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak, ketiga ketaatan
hukum yang bersifat internalization yaitu jika seorang taat terhadap hukum karena ia
merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.
Model ketaatan terhadap hukum yang ketiga yang sangat diharapkan terwujud
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang untuk mencapai visinya.
Misi kelima “ Meningkatkan sarana dan prasarana hukum ” yang mengandung
makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut
18
mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang
memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.
Adapun visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan
Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2010 adalah “Terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi Badan Peradilan tersebut, dirumuskan
dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea
keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Di dalam frasa tersebut,
tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang moderen, independent,
bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, sedangkan
misi yang dikembangkan untuk mencapai visi tersebut adalah :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
C. RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)
Pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki adanya terwujudnya
kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan kepemerintahan yang
baik akan terwujud apabila terdapat suatu sistem perencanaan dan diikuti dengan
akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntanbilitas mutlak adanya.
Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas
merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor penegakan hukum dan
peradilan.
19
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata
pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara.
Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah
penyusunan Rencana Stratejik(renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan
pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara
terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak stratejik sama halnya
merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki
bersama.
Rencana stratejik (renstra) merupakan rencana stratejik yang disusun
dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan
tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana stratejik dimaksudkan untuk
memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada
dipergunakan secara tepat guna dan sasaran.
Pengadilan Agama Enrekang sebagai lembaga peradilan yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, yang mempunyai tugas pokok
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai
yang diatur dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkait erat dengan tuntutan
masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum,
20
proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap lembaga peradilan
termasuk Pengadilan Agama Enrekang dalam wilayah hukumnya menandakan
urgensinya penyusunan suatu rencana stratejik, sebagai kerangka acuan untuk
mewujudkan cita-cita hukum.
Rencana stratejik Pengadilan Agama Enrekang ini merupakan rumusan
stratejik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga
peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada
masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan
hukum dan masyarakat di Enrekang, kondisi internal dari organisasi Pengadilan
Agama dalam wilayah hukum serta memperhatikan kondisi perkembangan hukum
dan masyarakat secara nasional.
Penyusunan rencana stratejik Pengadilan Agama Enrekang ini tidak lepas
juga dari Blue Print Mahkamah Agung dan hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh
karena itu, diharapkan agar rencana stratejik terdapat keselarasan dan keserasian
dengan program-program pusat dibidang hukum.
Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, MA melaksanakan berbagai
program dan capaian antara lain (1) program Reformasi Birokrasi dengan fokus
pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya,
perbaikan sistem remunerasi dan manajemen teknologi dan informasi; (2)
pembentukan kelompok-kelompok kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan dengan
agenda prioritas pembaruan peradilan; (3) terkikisnya tumpukan perkara; (4) upaya
meningkatkan kualitas hakim melalui pembangunan Pusat Pendidikan bagi Hakim
dan staf Pengadilan di Megamendung, Jawa Barat dan berbagai pelatihan bagi
hakim dan staf pengadilan; (5) perbaikan sistem rekrutmen calon hakim; (6)
21
mendorong keterbukaan Informasi melalui Surat Keputusan Ketua MA RI No.
144/KMA/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; (7)
Penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan komisi
yudisial.
Sepanjang tahun 2006 hingga 2007, MA dan badan peradilan di bawahnya
melalui kelompok kerja pembaruannya melakukan perubahan atau perbaikan dalam
organisasi dan tata kerja, menajemen perkara, pengawasan internal, Sumber daya
Manusia (SDM), pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir, dan sistem teknologi
informasi serta manajemen keuangan.
Pada tahun 2007 diadakan pertemuan antara Tim Pembaruan MA dengan
KPK untuk mengembangkan kerangka pikir Reformasi Birokrasi sebagai upaya
mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kerangka pikir ini
memperkuat reformasi peradilan, utamanya reformasi aparatur penegak hukum.
Selanjutnya MA ditunjuk sebagai salah satu pilot project percontohan Reformasi
Birokrasi dan merumuskan program quick wins yang sesuai dengan karakteristik
lembaga dan terutama yang menyentuh pada aspek-aspek bersentuhan dengan
kebutuhan publik. Program quick wins ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan
kepercayaan publik. Program quick wins MA adalah (1) Transparansi putusan; (2)
Pengembangan Teknologi Informasi; (3) Pengelolaan PNBP; (4) Kode etik hakim;
(5) Manajemen SDM, khususnya pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem
remunerasi (tunjangan kinerja).
a. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Stratejik Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2011-2015
mempunyai maksud :
22
1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan serta kondisi lima
tahun ke depan Pengadilan Agama Enrekang yang akan diwujudkan melalui
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai
lembaga pelayanan hukum.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat
(stakeholder) pencari keadilan dalam hal konstribusi Pengadilan Agama
dalam pembangunan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama
Enrekang.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai
sejauhmana Pengadilan Agama Enrekang dapat memamfaatkan kekuatan
(strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha meminimalisasi segala
kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan
tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan
Agama Enrekang dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang.
Tujuan penyusunan Rencana Stratejik adalah :
1. Tersusun dokumen perencanaan taktis stratejik Pengadilan Agama Enrekang
yang berfokus pada skala prioritas stratejik dalam wilayah hukum Kabupaten
Enrekang.
2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun Pengadilan Agama
Enrekang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi peradilan.
23
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan
Agama Enrekang.
b. Kondisi Stratejik Pengadilan Agama Enrekang
1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Enrekang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin
No. 190/450 Enrekang Telp. 0420-21850 berada dalam wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Sulawesi Selatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama
Enrekang meliputi wilayah Kabupaten Enrekang dengan luas 1.786.01 km
atau 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi selatan. Wilayah hukum
Pengadilan Agama Enrekang meliputi wilayah Kabupaten Enrekang yang
terdiri dari 12 Kecamatan dan 129 Kelurahan/desa.
Sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang, Pada tahun 2010 Wilayah
Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan dan 129 Kelurahan/Desa
yaitu :
1. Kecamatan Enrekang, terdiri dari 18 Kelurahan/desa :
a. Kelurahan Juppandang
b. Kelurahan Puserren
c. Kelurahan Galonta
d. Kelurahan Lewaja
e. Kelurahan Karueng
f. Kelurahan Tuara
g. Desa Leoran
h. Desa Cemba
i. Desa Tungka
j. Desa Temban
k. Desa Buttu Batu
l. Desa Tallu Bamba
m. Desa Ranga
n. Desa Tokkonan
24
o. Desa Kaluppini
p. Desa Tobalu
q. Desa Lemban
r. Desa Rosoan
2. Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 kelurahan/desa :
a. Desa Mengkawani
b. Desa Botto Mallangga
c. Desa Pasang
d. Desa Batu Mila
e. Kelurahan Bangkala
f. Desa Pattondon Salu
g. Desa Tuncung
h. Desa Salo Dua
i. Desa Puncak Harapan
j. Desa Palakka
k. Desa Tapong
l. Desa Boiya
m. Desa Lebani
n. Desa Matajang
o. Desa Baringin
p. Desa Limbuang
q. Desa Ongko
r. Desa Pariwang
s. Desa Kaluppang
t. Desa Paladang
u. Desa Labuku
v. Desa Tanete
3. Anggeraja, terdiri dari 15 Kelurahan/Desa:
a. Desa Bambapuang
b. Kelurahan Tanete
c. Kelurahan Lakawan
d. Desa Mampu
e. Desa Mataran
f. Desa Bubun Lamba
g. Desa Pekalobean
h. Desa Salu Dewata
i. Desa Tindallun
j. Desa Singki
k. Desa Siambo
l. Desa Mendatte
m. Desa Tampo
n. Desa Batunoni
o. Desa Saruran
25
4. Kecamatan Malua, terdiri dari 8 desa:
a. Desa Malua
b. Desa Bonto
c. Desa Tangru
d. Desa Kolai
e. Desa Rante Mario
f. Desa Tallung Tondok
g. Desa Dulang
h. Desa Buntu Batuan
5. Kecamatan Baraka, terdiri dari 15 kelurahan/desa :
a. Keluarahan Baraka
b. Keluarahan Tomonawa
c. Desa Parinding
d. Desa Baraka
e. Desa Bontongan
f. Desa Banti
g. Desa Tirowali
h. Desa Bone-Bone
i. Desa Janggurara
j. Desa Perangian
k. Desa Salukanan
l. Desa Kadinge
m. Desa Kendenan
n. Desa Pandung Batu
o. Desa Papundangan
6. Kecamatan Alla, terdiri dari 8 kelurahan/desa:
a. Kelurahan Kambiolangi
b. Kelurahan Kalosi
c. Desa Mata Allo
d. Desa Pana
e. Keluarahan Buntu Sugi
f. Desa Sumillan
g. Desa Taulo
h. Desa Bolang
7. Kecamatan Bungin, terdiri dari 6 desa :
a. Desa Bulo
b. Desa Bungin
c. Desa Baruka
d. Desa Tallang Rilau
e. Desa Sawitto
f. Desa Banua
26
8. Kecamatan Cendana, terdiri dari 7 desa :
a. Desa Pinang
b. Desa Cendana
c. Desa Taulan
d. Desa Pundi Lemo
e. Desa Malalin
f. Desa Karrang
g. Desa Lebang
9. Kecamatan Curio, terdiri dari 11 desa :
a. Desa Buntu Barana
b. Desa Buntu Pema
c. Desa Mekkalak
d. Desa Pabaloran
e. Desa Curio
f. Desa Sanglepongan
g. Desa Tallung Ura
h. Desa Parombean
i. Desa Salassa
j. Desa Sumbang
k. Desa Mandalan.
10. Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 8 desa :
a. Desa Ledan
b. Desa Patok Ulin
c. Desa Eran Batu
d. Desa Langda
e. Desa Pasui
f. Desa Lunjen
g. Desa Buntu Mondong
h. Desa Latimojong
11. Kecamatan Masalle terdiri dari 6 desa :
a. Desa Buntu Sarong
b. Desa Masalle
c. Desa Rampunan
d. Desa Mundan
e. Desa Tongkonan Basse
f. Desa Batu Kede
27
2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Enrekang
merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai
pelayanan hukum masyarakat.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi
dan misi Pengadilan Agama Enrekang, demikian pula dalam kaitannya
dengan kondisi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat
ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun
kuantitas.
Secara kuantitas, Pengadilan Agama Enrekang sampai akhir tahun
2010 mempunyai tenaga sumber daya manusia sejumlah 23 orang yang
terdiri dari :
1. Hakim berjumlah 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
2. Panitera/Sekretaris 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Muda 3
orang dan panitera pengganti berjumlah 2 orang
3. Jurusita/jurusita pengganti berjumlah 1 orang.
4. Pejabat struktural berjumlah 2 orang yaitu Wasek dan Kaur Keuangan
sedangkan Kaur Umum masih kosong dan Kaur Kepegawaian
mendapatkan mutasi pindah ke Pengadilan Agama Takalar pada bulan
Agustus tahun 2011.
5. Staf 1 orang dan CPNS 1 orang.
3. Gambaran Kondisi Kompetensi
Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
28
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50
Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, (c)
wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sadaqah dan (i)
Ekonomi Syari’ah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi
kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan
hukum diantaranya :
1. Pengangkatan anak; 2. Zakat, Infaq; dan 3. Ekonomi syari’ah
Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip
syari’ah antara lain meliputi :
a. Bank Syari’ah; b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah; c. Asuransi
Syari’ah; d. Reasuransi Syari’ah; e. Reksa Dana Syari’ah; f. Obligasi
Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah. g. Sekuritas
Syari’ah; h. Pembiayaan Syari’ah; i. Pegadaian Syari’ah; j. Dana Pension
Lembaga Keuangan Syari’ah dan k. Bisnis Syari’ah.
Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan
untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat
Kabupaten Enrekang yang mayoritas beragama Islam.
29
B A B II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Tugas Pokok Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50
Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f)
Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi tugas pokok
Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum meliputi :
a. Pengangkatan anak
b. Zakat, Infaq,
c. Ekonomi Syari’ah
Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi :
i. Bank Syari’ah ;
ii. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
iii. Asuransi Syari’ah;
iv. Reasuransi Syari’ah;
v. Reksa dana Syari’ah;
30
vi. Obligasi Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah;
vii. Sekuritas Syari’ah;
viii. Pembiayaan Syari’ah;
ix. Pegadaian Syari’ah;
x. Dana Pensiun lembaga keuangan Syari’ah dan
xi. Bisnis Syari’ah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Peradilan Agama ( umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada
Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam pasal 52 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat
(2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
f. Waarmeking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
pelaksanaan hisab rukyat, memberikan pertimbangan hukum agama.
31
A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI
- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Enrekang)
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang
diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Enrekang tetap mengacu
pada ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
Pengadilan Agama sebagai salah satu peradilan dengan sebuah sistem
memiliki sub sistem yang terdiri dari Hakim, hukum materiil, hukum formal (acara),
administrasi dan budaya hukum masyarakat. Dalam menjalankannya peradilan
merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang memiliki aparat hukum yang terdiri
dari Hakim, Panitera dan Jurusita. Ketiga aparat hukum tersebut merupakan tiga
serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.
Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dimana
proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala
Negara atas usul / persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam organisasi
Hakim dipimpin langsung oleh Ketua.
32
Ketua dalam memimpin pengadilan didampingi wakil ketua. Dalam
hubungan kerja hakim dihubungkan dengan garis lurus yang artinya garis tanggung
jawab.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Pengadilan Agama Enrekang
Antara lain :
1. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Enrekang
2. Membuat perencanaan/program kerja menetapkan sasaran dan menjadwalkan
rencana kegiatan setiap tahun kegiatan dan melakukan pengawasan atas
pelaksanaannya dengan baik serasi dan selaras.
3. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab secara jelas dalam rangka
mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat, menggerakan dan
mengarahkan pelaksanaannya dilingkungan Pengadilan Agama Enrekang.
4. Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun
umum dan mengawasi keuangan perkara maupun rutin/pembangunan
5. Melaksanakan pertemuan berkala setidak-tidaknya sekali dalam sebulan dengan
para hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural maupun fungsional
dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan.
6. Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan baik bagi para hakim,
pejabat lainnya maupun seluruh karyawan.
7. Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi .
8. Melakukan koordinasi antar sesama intansi penegak hukum dan kerja sama
dengan intansi-intansi lain serta dapat memberikan keterangan-keterangan,
pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada intansi pemerintah apabila
diminta.
33
9. Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menanggapinya bila
dipandang perlu.
10. Mempelajari berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara yang diajukan dan membagikan kepada majelis hakim untuk
diselesaikan.
11. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut kecuali untuk
perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili,
maka perkara itu didahulukan.
12. Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.
13. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera
sekretaris dan juru sita.
14. Melaksanakan pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan
baik.
15. Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
16. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
17. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama
Enrekang.
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke PTA. Makassar.
- Pansek Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Enrekang)
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa setiap pengadilan ditetapkan adanya
kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugas
34
tersebut, Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera
Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti serta Jurusita Pengganti.
Panitera Sekretaris adalah pejabat kepaniteraan yang memimpin
kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil
panitera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita. Panitera selain
memimpin kepaniteraan, juga memimpin kesekretariatan sebagai Sekretaris. Dalam
menjalankan tugas kesekretariatan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan
beberapa Kepala Urusan. Hal demikian terjadi karena pada pengadilan
penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan
penanganannya. Pembedaan dan pemisahan tersebut yang melahirkan dua unit kerja
yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan, namun demikian pembedaan dan pemisahan
tersebut bersifat integral dengan mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok
pengadilan.
Hubungan antara Panitera dengan Ketua berada dalam hubungan garis
linier (lurus) atau garis komando dimana segala perintah Ketua harus dilaksanakan
oleh Panitera.
Panitera mempunyai tugas pokok adalah memberikan pelayanan teknis di
bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku. Dalam kaitannya sebagai lembaga peradilan Panitera
bertugas menerima perkara, mulai proses pendaftaran sampai pelaksanaan putusan
(eksekusi).
Pada puncak organisasi yaitu Mahkamah Agung telah terjadi pemisahan
antara Panitera dengan Sekretaris, yang masing-masing memimpin bidang
kepaniteraan (Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
35
Mahkamah Agung RI) dan kesekretariatan ( Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahakamh Agung RI), namun pada organisasi yang lebih rendah
yaitu pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama walaupun telah
disebutkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan
Panitera tidak merangkap sebagai Sekretaris, jabatan Panitera dan Sekretaris melekat
pada satu jabatan Panitera/Sekretaris.
Susunan pegawai pada Pengadilan Agama Enrekang sebagai berikut :
- Pejabat Fungsional : 16 orang
- Pejabat Struktural : 2 orang
- Staf : 2 orang
- Pegawai Honorer : 1 orang
- Pegawai Kontrak : 5 orang
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Panitera/Sekretaris (Pansek) antara
lain :
1. Membantu pimpinan dalam penyelenggarakan administrasi perkara dengan
administrasi umum.
2. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan
3. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun
kegiatan
4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
5. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalanya sidang pengadilan
6. Mengurus berkas perkara, Penetapan atau Putusan, dokumen, Akte, buku daftar,
biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat lain yang disimpan di
kepaniteraan.
36
7. Membagi tugas pada Wapan, Panmud, Wasek, Kasubag, Panitera Pengganti dan
Juru sita.
8. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
kepaniteraan / kesekretariatan.
9. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
10. Mengadakan rapat dinas.
11. Membuat akte yang berkaitan dengan Permohonan Banding, Kasasi, Penijauan
Kembali, dan yang menurut undang-undang / peraturan diharuskan dibuat oleh
Panitera.
12. Sebagai Sekretaris, mengatur tugas Wakil Sekretaris dan Kepala Bagian.
13. Sebagai ketua tim pengelola dana kepaiteraan.
14. Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaanya,
dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola.
15. Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya,
dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola setingkat lebih tinggi sebagai
bahan penyusunan RKA-KL.
16. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan Rencana Kerja Tahunan.
17. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun.
18. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas terpadu antara Tim Pengelola,
Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dalam hal Mencairkan
dana kepaniteraan pada KPPN setempat
20. Mendistribusikan dana kepaniteraan yang telah dicairkan tersebut kepada Tim
Pengelola pada semua tingkat.
37
21. Melaksanakan Putusan atau Penetapan Pengadilan.
22. Mengevaluasikan prestasi kerja para aparat di lingkungan
kepaniteraan/kesekretariatan.
23. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya di lingkungan kepaniteraan /
kesekretariatan pada setiap akhir tahunan.
24. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
25. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- Pejabat Struktural
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama menyebutkan bahwa setiap pengadilan ditetapkan adanya kesekretariatan
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan
beberapa orang Kaur.
Adapun pejabat struktural di bawah kepemimpinan Panitera/Sekretaris
adalah Wakil Sekretaris dan Kepala Urusan yang terdiri dari Kepala Urusan Umum,
Keuangan dan Kepegawaian.
Pada Pengadilan Agama Enrekang saat ini dirasakan adanya kepincangan
pejabat structural disebabkan masih lowongnya pejabat untuk Kaur Umum dan Kaur
Kepegawaian. Sebelumnya pada pertengahan tahun 2011 Kaur Kepegawaian
dimutasikan ke Pengadilan Agama Takalar sebagai Kaur Kepegawaian. Selain itu
jabatan untuk Bendahara Pengeluaran DIPA ditunjuk/rangkap seorang Jurusita
Pengganti untuk melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan karena minimnya
tenaga teknis.
38
Sebagai gambaran tentang struktur organisasi pada Pengadilan Agama
Enrekang yang mengacu pada SE. MA.RI No. 05 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus
1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Agama dengan skemanya :
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang
KETUA
Drs. AR. Buddin SH
Nip.195212311981031062
WAKIL KETUA
Muh. Ramli HT. SH., MH
Nip. 195610201991031001
HAKIM
Dra. Hadira
Nip. 196612311994032020
Mudhirah, S.Ag Nip. 197104102005022001
M. Safi’I, S. Ag
Nip. 197608112000031001
HAKIM
Hairil Anwar, S.Ag
Nip. 220001841
Sri Rahayu Damopolii,S.Ag
Nip. 197706152007042001
Zuhairah Zunnurain,S.HI
Nip 197908282007042001
PANITERA/SEKRETARIS
Drs.MUHYIDDIN, MH
Nip. 195609031983031001
WAKIL PANITERA
MUHAMMADIAH S.H.
Nip. 196701081994021001
WAKIL SEKRETARIS
ABDUL MUIZ, S.H.I
Nip. 197712172000121001
PANITERA MUDA
PERMOHONAN
Drs. SYAMSUDDIN
Nip. 196912311994031024
PANITERA MUDA
GUGATAN
Drs. M. ALWI H
Nip. 196912311994031024
PANITERA MUDA
HUKUM
SUHARNI SALETA
Nip. 196212311984032004
KAUR
KEPEGAWAIAN
-
KAUR
KEUANGAN
MUSLIMIN,S.Ag
Nip. 197805022006041009
KAUR
UMUM
-
PANITERA PENGGANTI
Dra. SAJARIAH
Nip. 197712172000121001
ISMAIL D, BA.
Nip. 195412311992031016
JURUSITA/JURUSITA
PENGGANTI
RAJABUDDIN
Nip. 198305052006041003
B. PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Penyusunan SOP mengacu kepada Peraturan Menpan No. 21 Tahun
2008. Secara garis besar SOP berisi kerangka prosedur, prosedur dan jangka waktu.
Dalam sebuah organisasi SOP sangat penting, SOP disusun untuk memberi jaminan
pelayanan publik semakin baik. Selain itu dengan SOP, kompetensi dan beban tugas
seorang pegawai dapat tergambar dengan jelas. Dengan SOP pula tumpang tindih
pekerjaan dapat dihindari. Disamping itu SOP juga berguna sebagai instrumen untuk
menentukan apakah seorang pegawai melakukan penyelewengan dalam
melaksanakan pekerjaannya atau tidak.
Pentingnya SOP sebagai standar aktifitas kegiatan pelaksanaan pekerjaan
dan sebagai dokumen yang menggambarkan segala informasi yang relevan tentang
suatu pekerjaan dalam tugas seorang pegawai dan sebagai panduan kerja bagi setiap
tindakan yang diperankan oleh pegawai tersebut.
Sehubugan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Enrekang akan
mengadakan penyusunan SOP dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
SOP adalah standarisasi pola dalam berbagai kegiatan pelaksanaan tugasnya, pola
ini merupakan landasan penilaian baik buruknya kinerja aparat Pengadilan Agama
Enrekang, juga merupakan alat kontrol bagi semua pihak khususnya para pencari
keadilan dalam menilai benar tidaknya pelaksanaan tugas yang dijalankan aparat
Pengadilan Agama Enrekang. Pentingnya SOP bagi aparat Pengadilan Agama
Enrekang adalah merupakan suatu keharusan disamping mempermudah dalam
melaksanakan kegiatan yang menjadi alat ukur baik buruknya kinerja yang pada
akhirnya diharapkan pemerintahan yang baik dapat terlaksana.
41
Penjelasan dan pembahasan cara penyusunan SOP/format SOP
Pengadilan Agama Enrekang dengan mengisi format yang telah disediakan
mengenai uraian jabatan dan berbagai hal yang perlu ditegaskan dalam setiap format
SOP dan tetap mengacu kepada SOP yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag dan
Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Adapun SOP Pengadilan Agama Enrekang yang baru disusun adalah
Sebagai berikut (Lihat Lampiran 1):
1. SOP Penerimaan Perkarra di Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
2. SOP Penerimaan Permohonan Banding Pada Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir).
3. SOP Penerimaan Perkara Kasasi di Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
4. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir)
5. SOP Eksekusi di Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
6. SOP Penerimaan Perkara Lisan Tingkat Pengadilan Agama Enrekang
(Enrekang)
7. SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang di Pengdilan Agama Enrekang
(terlampir)
8. SOP Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo) Pada
Pengadilan Agama Enrekang (terlampir).
9. SOP SITA di Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
10. SOP Pendaftaran Permohonan Kasasi dengan Pembayaran Cuma-Cuma
(Prodeo) pada Pengadilan Agama Enrekang (terlampir).
42
11. SOP Penyeleaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir).
12. SOP Minutasi Berkas Perkara pada Pengadilan Agama Enrekang (terlampir).
13. SOP Proses Pemberkasan Perkara dan Minutasi pada Pengadilan Agama
Enrekang (terlampir).
14. SOP KONZIGNASI di Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
15. SOP Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Agama
Enrekang (terlampir)
16. SOP Pelaporan Perkara pada Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
17. SOP Pendaftaran Permohonan Banding dengan Pembayaran Cuma-Cuma
(prodeo) pada Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
18. SOP Pencabutan Banding (sebelum berkas permohonan banding dikirim) pada
Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
19. SOP Penerimaan Memori Banding pada Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir).
20. SOP Penerimaan Kontra Memori Banding pada Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir)
21. SOP Pemberitahuan Pencabuan Banding pada Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir)
22. SOP Pemberitahuan Kontra Memori Banding pada Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir)
23. SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding pada Pengadilan Agama Enrekang
(terlampir)
43
24. SOP Pengiriman Berkas Permohonan Baanding pada Pengadilan Agama
Enrekang (terlampir)
25. SOP Pemeriksaan Berkas pada Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
26. SOP Pemberitahuan INZAGE pada Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
27. SOP Pencabutan Permohonan Banding Pasca Pengiriman Berkas pada
Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
28. SOP Pemberitahuan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama pada Pengadilan
Agama Enrekang (terlampir)
29. SOP Pengiriman Foto Copy Pemberitahuan Putusan Sela Pengadilan Tinggi
Agama pada Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
30. SOP Penerimaan Salinan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama pada
Pengadilan Agama Enrekang (terlampir)
31. SOP Pengarsipan Berkas dan Putusan Banding pada Pengadilan Agama
Enrekang (terlampir)
32. SOP Pemberitahuan Upaya Perdamaian Perkara Banding pada Pengadilan
Agama Enrekang (terlampir)
33. SOP Pengiriman hasil Perdamaian Perkara Banding pada Pengadilan Agama
Enrekang (terlampir)
44
B A B III
KEADAAN PERKARA
A. BIDANG KEPANITERAAN PERKARA
1. Perkara dan persidangan
a. Tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang menerima 195 perkara dengan
rincian sebagai berikut :
1. Cerai talak 36 perkara
2. Cerai gugat 119 perkara
3. Pengesahan anak 0 perkara
4. Pembatalan nikah 0 perkara
5. Kewarisan 3 perkara
6. Penunjukan orang lain sebagai wali 0 perkara
7. Pengesahan ahli waris 0 perkara
8. Wali Adhal 1 perkara
9. Isbat nikah 31 perkara
10. Dispensasi Kawin 3 perkara
11. Hibah 0 perkara
12. Harta Bersama 2 perkara
45
b. Jumlah perkara yang diproses dalam tahun 2010 adalah sebanyak 194 perkara
dengan rincian sebagai berikut :
1. Cerai talak 38 perkara
2. Cerai gugat 107 perkara
3. Pengesahan anak 0 perkara
4. Pembatalan nikah 0 perkara
5. Kewarisan 2 perkara
6. Penunjukan orang lain sebagai wali 0 perkara
7. Pengesahan ahli waris 0 perkara
8. Wali Adhal 0 perkara
9. Isbat nikah 45 perkara
10. Dispensasi Kawin 0 perkara
11. Hibah 1 perkara
12. Harta Bersama 1 perkara
1. Sisa perkara tahun 2010 sebanyak 27 perkara dengan rincian sebagai berikut:
- Kewarisan 1 perkara
- Cerai talak 12 perkara
- Cerai gugat 13 perkara
- Harta bersama 1 perkara
2. Perkara tahun 2011 sebanyak 195 perkara
c. Perkara yang diselesaikan dalam tahun 2011 sebanyak 188 perkara dengan
perincian sebagai berikut :
1. Dicabut 3 perkara
2. Pembatalan nikah 0 perkara
46
3. Cerai talak 37 perkara
4. Cerai gugat 101 perkara
5. Pengesahan anak 0 perkara
6. Isbat nikah 31 perkara
7. Kewarisan 3 perkara
8. Lain-lain 2 perkara
9. Ditolak 1 perkara
10. Gugur 5 perkara
11. Penunjukan orang lain sebagai wali 0 perkara
12. Pengesahan ahli waris 0 perkara
13. Dispensasi Kawin 3 perkara
14. Wali Adhal 1 perkara
15. Hibah 0 perkara
16. Harta bersama 1 perkara
d. Sisa perkara tahun 2011 sebanyak 34 perkara dengan rincian sebagai berikut :
1. Cerai talak 4 perkara
2. Cerai gugat 29 perkara
3. Itsbat Nikah 0 perkara
4. Harta Bersama 1 perkara
5. Kewarisan 0 perkara
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sisa perkara sebanyak 34
perkara dikarenakan jumlah perkara yang diterima di bulan November 24
perkara dan di bulan Desember 15 perkara, jadi jumlah keseluruhan perkaran
yang di terima dua bulan terakhir di tahun 2011 adalah sejumlah 39 perkara dan
47
yang diselesaikan atau putus hanya 3 perkara sehingga jumlah perkara yang sisa
34 perkara untuk dua bulan terakhir di tahun 2011 dan dari 34 perkara sisa
tersebut terdapat 2 perkara yang berhubungan dengan PP.10 tahun 1983 dan 10
perkara ghaib.
e. Dari 195 perkara yang diselesaikan dalam tahun 2011 terdapat 4 perkara yang
banding dan 2 perkara yang dikasasi.
f. Dalam tahun 2011 diadakan persidangan sebanyak 309 kali dengan rincian
sebagai berikut :
- Januari 25 kali
- Februari 26 kali
- Maret 30 kali
- April 27 kali
- Mei 31 kali
- Juni 30 kali
- Juli 29 kali
- Agustus 22 kali
- September 30 kali
- Oktober 29 kali
- Nopember 16 kali
- Desember 14 kali
B. EVALUASI
2. Bidang Kepaniteraan Perkara
a. Perkara dan persidangan
Dari 195 perkara yang diterima tahun 2011 ditambah sisa perkara tahun
2010 sebanyak 27 perkara sehingga jumlah perkara yang dikelolah
sebanyak 222 perkara dan yang dapat diselesaikan sampai akhir Desember
2011 sebanyak 188 perkara dengan rincian sebagai berikut:
48
1. Dicabut 3 perkara
2. Pembatalan nikah 0 perkara
3. Cerai talak 37 perkara
4. Cerai gugat 101 perkara
5. Pengesahan anak 0 perkara
6. Isbat nikah 31 perkara
7. Kewarisan 3 perkara
8. Lain-lain 2 perkara
9. Ditolak 1 perkara
10. Gugur 5 perkara
11. Penunjukan org lain sbg wali 0 perkara
12. Pengesahan ahli waris 0 perkara
13. Dispensasi Kawin 3 perkara
14. Wali Adhal 1 perkara
15. Hibah 0 perkara
16. Harta Bersama 1 perkara
2. Dengan demikian prestasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama
Enrekang dalam bidang yustisial mencapai 75,48 %.
3. Dalam melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
Pengadilan Agama Enrekang mengadakan persidangan majelis hakim
rata-rata 4 kali seminggu dengan 4 majelis hakim (yaitu majelis A, B, dan
C1 dan C2).
49
C. ADMINISTRASI PERKARA
Administrasi perkara dilaksanakan berdasarkan petunjuk/edaran yang berlaku
seperti:
a. Pendaftaran/penerimaan perkara dan agenda sidang dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/Sk/I/1991 tanggal 24 Januari
1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi Kepaniteraan
Pengadilan Agama Enrekang dan Pengadilan tinggi Agama sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.
b. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor
PTA.t/10/K/HK.03.4/579/1992 tanggal 6 Juli 1992 tentang pengiriman laporan.
c. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor
PTA.t/10/K/HK.03.4/38/1993 tentang pelaksanaan Pola Keuangan Perkara.
d. Penetapan dan penertiban map perkara beserta isinya baik yang telah
diselesaikan (minutasi) maupun yang masih dalam proses.
e. Inventarisasi putusan/penetapan dengan cara pemberkasan.
f. Pengiriman dan inventarisasi laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan
tahunan.
D. PENGELOLAAN BIAYA PERKARA
Dalam Tahun 2011 mengelola biaya perkara sejumlah Rp. 95.362.500,-
yang terdiri dari :
1. Saldo akhir Tahun Anggaran 2010 Rp 9.552.000,-
2. Penerimaan Tahun Anggaran 2011 Rp 85.810.500,-
Jumlah Rp 95.362.500,-
50
Pengeluaran :
1. Panggilan Rp 37.170.000,-
2. P B T Rp 10.928.000,-
3. Meterai Rp 1.128.000,-
4. P S P Rp 11.916.000,-
6. H H K 1 dan H H K 2 Rp 6.920.000,-
7. Pengiriman Biaya Perkara Banding dan Kasasi Rp. 1.539.000,-
8. Lain-lain Atas Perintah Pengadilan Rp. 9.700.000,-
9. Pemeriksaan Setempat Rp. 1.496.000,-
Jumlah Rp 80.797.000,-
Saldo kas per 31 Desember 2011 sebesar Rp 14.565.500,-
E. SIDANG KELILING DAN PERKARA PRODEO
Pada Tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang telah melaksanakan sidang
keliling sebanyak 5 (lima) kali. Dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut mendapat
respon yang positif oleh para pencari keadilan. Tim sidang keliling Pengadilan Agama
Enrekang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Enrekang
untuk melaksanakan sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang
bekerjasama dengan instansi terkait khususnya Aparat Kecamatan/Desa setempat dan
Kantor Urusan Agama.
Dalam susunan personil tim sidang keliling Pengadilan Agama Enrekang dibagi
dalam beberapa tim sesuai dengan majelis masing-masing dan tempat tujuan
diadakannya sidang keliling. Adapun Target pencapaian realisasi pelaksanaan sidang
keliling untuk alokasi anggaran tahun 2011 yang meliputi belanja perjalanan, sewa
51
ruang dapat dipenuhi berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat sesuai dengan
pelaksanaan dan rencana kegiatan yang telah ditentukan yakni 97 %.
Adapun perkara prodeo yang diproses dalam tahun 2011 sebanyak 4 perkara,
sedangkan 1 perkara tersisa tidak dilanjutkan karena gugur jadi dana untuk perkara
prodeo tersebut sebesar Rp. 300.000,- dikembalikan ke kas negara. Khusus perkara
prodeo inti betul-betul dirasakan langsung mamfaatnya oleh pencari keadilan yang tidak
mampu dalam hal biaya perkara, sehingga melalui proses prodeo atau berperkara secara
cuma-Cuma sangat membantu penyelesaian permasalahan yang bersangkutan di bidang
perdata yang dominan adalah perkara perceraian.
52
B A B IV
PENGAWASAN INTERNAL
(Analisa Capaian dan Permsalahan)
A. PENGERTIAN PENGAWASAN
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok managemen untuk menjaga
dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan
merupakan solusion penyelesaian masalah lembaga peradilan yang selama ini selalu
didera. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan sehingga
lembaga pengadilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan
pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara terwujudnya visi dan misi
Pengadilan Agama Enrekang.
Dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya
berdasarkan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung melakukan pengawasan
tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan, dilakukan dengan
seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara. Sedangkan Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, disebutkan Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah
hukumnya. Berkaitan dengan pengawasan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 005/KMA/SK/III/1994 pada Pasal 2, dimana pengawasan
53
meliputi pengawasan terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan, serta perbuatan
dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan pengadilan.
Pengawasan yang dilakukan harus mampu memerankan fungsi ganda, disatu
sisi sebagai penegak dan disisi lainnya sebagai penangkal kekeliruan, yang hakekat
dasarnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini terjadinya
penyimpangan. Fungsi pengawasan harus mampu menciptakan situasi kondusif
terhadap penegakan disiplin serta peningkatan produktifitas dan etos kerja, sehingga
fungsi peradilan dapat berjalan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan.
B. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN TIM PENGAWASAN
PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Dalam pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Agama Enrekang telah
dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Hakim Pengawas Bidang dan Tim Pengawasan
penegakan disiplin kerja hakim dan pegawai negeri sipil dalam lingkup Pengadilan
Agama Enrekang. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Enrekang No. W20-A21/519/SK/Kp.07.6/IX/2009 tentang
penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Enrekang yang susunannya
terdiri atas Wakil Ketua Pengadilan sebagai Ketua Tim / Koordinator Pengawas dengan
dibantu oleh seorang hakim pengawas bidang tehnis fungsional pola bindalmin, seorang
hakim pengawas bidang permohonan, seorang hakim pengawas bidang gugatan, dua
orang hakim pengawas bidang administrasi umum, bidang administrasi kepegawaian
dan bidang administrasi keuangan.
Tugas hakim pengawas bidang adalah melaksanakan pengawasan terhadap
jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Enrekang sesuai bidang tugas yang
54
diberikan dan menjaga agar terselenggaranya administrasi peradilan dengan baik
sebagaimana yang diharapkan. Hakim pengawas bidang dalam melaksanakan tugasnya
senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas
koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang.
Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan
Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja
Hakim dan Pegawai Negeri sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan. Penunjukan
Tim Pengawasan Penegakan disiplin kerja hakim dan pegawai negeri sipil Berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Enrekang No. W20-
A21/553/SK/Kp.07.6/XII/2009.
Tugas Tim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008. Tim pengawasan
berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi
mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap aparatur yang melakukan
pelanggaran terhadap keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
071/KMA/SK/V/2008.
C. PELAKSANAAN PENGAWASAN
Dalam pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Makassar ke Pengadilan Agama Enrekang untuk tahun 2011
55
telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pengawasan yang dilakukan bidang
administrasi perkara dan kesekretariatan.
Terhadap pengawasan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan
perbaikan serta pembenahan terhadap bidang yang diperlukan pembenahan serta
penyempurnaan kedepan, sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
peradilan sesuai dengan yang diharapkan.
Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang Pengadilan
Agama Enrekang dilakukan per tiga bulan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara
pengawasan dan rekomendasinya dilaporkan kepada Wakil Ketua sebagai koordinator /
penanggung jawab pengawasan, dan hakim pengawas berhak memantau sejauhmana
rekomendasi yang diajukan direspon oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang.
Selain hal tersebut pengawasan terhadap para pegawai serta hakim diberikan
nilai DP3 yang dilakukan setiap akhir tahun, sehingga dapat meningkatkan kualitas serta
pelayanan kepada para pencari keadilan.
Dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan
Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dimana
peningkatan disiplin kerja merupakan salah satu sorotan sehinggan dikeluarkannya
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang
Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja, yang selanjutnya diselaraskan oleh Pengadilan
Agama Enrekang dengan tindakan absensi baik yang manual maupun finger scan,
sehingga diharapkan tercapai pelayanan yang prima kepada pencari keadilan.
56
B A B V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Salah satu tujuan dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama
Enrekang dalam bidang yustisial ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
yang mencari keadilan sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan. Untuk itu dibutuhkan aparat yang memiliki sumber daya manusia
yang handal untuk menghadapi tantangan peradilan kedepan yang semakin rumit
dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh Lembaga Peradilan.
Untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia teknis yudicial pada
Pengadilan Agama Enrekang maka perlu meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman aparat / personil dalam jajaran kepaniteraan melalui pelatihan,
pengkajian dan pendalaman serta diskusi-diskusi hukum terapan yang dapat
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Enrekang
bidang yudisial saat ini terdiri atas hakim termasuk ketua dan wakil ketua
berjumlah 8 orang sedangkan pada kepaniteraan berjumlah 8 orang terdiri atas 1
orang Pansek, 1 orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda dan 2 orang
Panitera Pengganti, dan 1 orang sebagai jurusita pengganti. Keterbatasan
pegawai terdapat pada bidang kepaniteraan dapat dilihat dengan minimnya
tenaga untuk jabatan sebagai panitera pengganti dan jurusita pengganti, dengan
kondisi seperti ini, maka masih ada pegawai yang merangkap tugas.
57
Terhadap pembinaan para pegawai Pengadilan Agama Enrekang
terurai sebagai berikut :
a. Hakim berjumlah 8 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua).
Hakim pada Pengadilan Agama Enrekang berpendidikan minimal Strata 1,
satu orang hakim diantaranya berpendidikan strata 2, dan 2 orang hakim
sementara melanjutkan studi S2.
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti hakim selama tahun 2011 adalah
sebagai berikut :
- Rapat kerja daerah tahun 2011 berlangsung pada tanggal 20 s/d 21
Februari 2011 di Hotel Grand Pallace Makassar yang diikuti oleh Ketua
dan Panitera/Sekretaris.
- Bimbingan teknis Pedoman Perilaku Hakim yang berlangsung pada
tanggal 29 s/d 31 Maret 2011 di Hotel Satria Wisata Parepare yang di
ikuti oleh 1 (satu) orang hakim.
- Sosialisasi Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana Untuk
menwujudkan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan Ringan yang
berlangsung pada tanggal 15 s/d 17 Maret 2011 di Hotel Quality
Makassar, yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang.
- Evaluasi Website yang berlangsung pada tanggal 27 April 2011 di
Kantor Pengadilan Agama Parepare, yang diikuti oleh Ketua Pengadilan
Agama Enrekang dan seorang Staff Operator Website.
- Pembinaan dan Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Ketua
Mahkamah Agung RI yang berlangsung pada tanggal 13 s/d 14 April
58
2011 di Aula Pengadilan Tinggi Makassar dan Baruga A.P. Pettarani
Universitas Hasanuddin Makassar yang diikuti oleh Ketua dan Pansek.
- Evaluasi Website yang berlangsung di Hotel Singgasana Makassar.
- Bimbingan Teknis Pola Bindalmin Angkatan I dan II, yang berlangsung
pada tanggal 18 s/d 20 Mei 2011 di Hotel D’Maleo Mamuju SULBAR,
yang di ikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua serta 1 orang jurusita
pengganti.
- Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua se-Wilayah PTA Makassar yang
berlangsung pada tanggal 01 Juni 2011 di Kantor Pengadilan Agama
Parepare yang di ikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Monitoring
Website Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang berlangsung pada
tanggal 17 Juni 2011 di Aula PTA Makassar yang di ikuti oleh Ketua,
Wakil Ketua, PANSEK dan seorang staff operator website.
- Orientasi Hukum Acara Peradilan Agama yang berlangsung pada tanggal
26 s/d 28 Juni 2011 di Hotel Mercure Makassar yang di ikuti oleh
seorang hakim.
- Ujian Terbuka TUADA ULDILAG MARI yang berlangsung pada
tanggal 11 s/d 13 Juli 2011 di Kampus Universitas Gajah Mada
Yogyakarta yang di ikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang.
- Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilaya PTA. Makassar yang
berlangsung pada tanggal 08 Agustus 2011 di Aula PTA. Makassar yang
di ikuti oleh Ketua dan PANSEK.
59
- RAKERNAS Mahkamah Agung RI yang berlangsung pada tanggal 18
s/d 23 September 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta yang di ikuti oleh
Ketua dan Panitera/sekretaris.
b. Kepaniteraan berjumlah 7 orang
Panitera berpendidikan Strata 2, Wakil Panitera berpendidikan strata 1,
panitera muda berpendidikan 2 orang strata 1 dan 1 orang sementara proses
pendidikan Strata 1, panitera pengganti berpendidikan strata 1 dan sarjana
muda.
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti panitera/panitera pengganti selama
tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- Rapat kerja daerah tahun 2011 berlangsung pada tanggal 20 s/d 21
Februari 2011 di Hotel Grand Pallace Makassar yang diikuti oleh Ketua
dan Panitera/Sekretaris.
- Sosialisasi PP. No.54 Taun 2010 dan Ujian Sertifikasi yang berlangsung
pada tanggal 6 s/d 8 Maret 2011 di Hotel Singgasana Makassar yang di
ikuti oleh Wakil Sekretaris dan Panitera Muda.
- Konsultasi Belanja Modal (gambar gedung kantor Pengadilan Agama
Enrekang) yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2011 di Pengadilan
Tinggi Agama Makassar yang di ikuti oleh Panitera Sekretaris.
- Konsultasi Gambar Gedung Kantor Pengadilan Agama Enrekang yang
berlangsung pada tanggal 1 April 2011 di Pengadilan Tinggi Agama
Makassar yang di ikuti oleh Panitera Sekretaris.
- Pembinaan dan Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Ketua
Mahkamah Agung RI yang berlangsung pada tanggal 13 s/d 14 April
60
2011 di Aula Pengadilan Tinggi Makassar dan Baruga A.P. Pettarani
Universitas Hasanuddin Makassar yang diikuti oleh Ketua dan Pansek.
- Bimtek Panitera Pengganti yang berlangsung pada tanggal 27 s/d 29
April 2011 di Hotel Satria Wisata Parepare yang di ikuti oleh seorang
Panitera Pengganti.
- Konsultasi dokumen dan RAB Gedung Kantor Pengadilan Agama
Enrekang yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2011 di Aula
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang di ikuti oleh PANSEK.
- Monitoring Triwulan II Pembangunan Gedung yang berlangsung pada
tanggal 27 Mei 2011 di Aula PTA Makassar yang di kuti oleh Ketua,
Pansek dan Wasek.
- Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran yang berlangsung pada
tanggal 30 Mei s/d 1 Juni 2011 di Hotel Quality Makassar yang di ikuti
oleh PANSEK dan WASEK
- Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui monitoring
Website PTA Makassar yang berlangsung pada tanggal 17 Juni 2011 di
Aula PTA Makassar yang di ikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Pansek dan
Staff Operator Website.
- Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2011
yang berlangsung pada tanggal 14 Juli 2011 di Aula KPPN Parepare
yang di ikuti oleh PANSEK.
- Rapat Koordinasi Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi
Agama Makassar yang berlangsung pada tanggal 08 Agustus 2011 di
Aula PTA Makassar yang di ikuti oleh Ketua dan Pansek.
61
- Konsultasi Mengenai Sisa Anggaran Belanja Modal Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor pada Pengadilan
Agama Enrekang Tahun Anggaran 2011 yang berlangsung pada tanggal
9 s/d 10 September 2011 di PTA Makassar dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. SulSel yang di ikuti oleh Pansek dan Wasek.
- Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2011yang berlangsung pada
tanggal 18 s/d 23 September 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta yang
di ikuti oleh Ketua dan Pansek
- Sosialisasi Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
yang berlangsung pada tanggal 28 September 2011 di Hotel Quality
Makassar yang di ikuti oleh Wakil Panitera.
- Konsultasi Penyusunan Anggaran dan Data Dukung RKA-KL 2012 yang
berlangsung pada tanggal 24 s/d 25 Oktober 2011 di Hotel Denpasar
Makassar yang di ikuti oleh Pansek da Wasek.
c. Kejurusitaan
Pada Pengadilan Agama Enrekang formasi Jurusita belum ada,hanya ada
Jurusita Pengganti sebanyak 1 orang dan sedang melanjutkan pendidikan
strata 1 pada Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare.
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Jurusita/Jurusita pengganti selama
tahun 2011 adalah sebagai berikut:
- Bimbingan teknis Pola BINDALMIN Angkatan I dan II yang
berlangsung pada tanggal 18 s/d 20 Mei 2011 di Hotel D’Maleo Mamuju
Sulawesi Barat yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Jurusita
Pengganti.
62
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial
Pada masa sekarang ini yang dikenal dengan era golebalisasi dan
informasi tehnologi (IT), dengan semakin berkembangnya sistem komputerisasi
dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan, termasuk pada lembaga peradilan,
maka dibutuhkan pegawai atau staf yang bisa mengoperasikan komputer dengan
baik dan professional untuk menunjang efektifitas kerja.
Pengadilan Agama Enrekang telah menjalankan beberapa aplikasi yang
sedang dioperasikan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti aplikasi RKA-KL,
aplikasi Keuangan meliputi SPM, SAKPA, SIMAK BMN dan aplikasi Gaji/GPP
juga aplikasi kepegawaian yaitu Simas dengan mengikut sertakan pegawai atau
staf dalam pelatihan, orientasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi
yang berkompeten, juga telah memiliki website yang dapat diakses di
www.pa-enrekang.com.
Sumber daya manusia non teknis yudicial yang ada pada Pengadilan
Agama Enrekang masih kurang dibandingkan dengan volume pekerjaan yang
dilaksanakan. Pada bidang kesekretariatan terdapat jabatan yang belum diisi atau
masih lowong sampai akhir tahun 2011 yaitu Kaur Umum dan Kaur
Kepegawaian yang mendapatkan mutasi pindah ke Pengadilan Agama Takalar
pada bulan Agustus tahun 2011.
Pengadilan Agama Enrekang juga sangat membutuhkan tenaga
pegawai sebagai pengelolah perpustakaan, karena hampir setiap tahun
Pengadilan Agama Enrekang mendapat bantuan / kiriman buku-buku baik dari
pusat maupun dari daerah, sehingga perpustakaan Pengadilan Agama Enrekang
dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
63
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti bidang kesekretariatan selama
tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2010 dan ujian Sertifikasi yang berlangsung
pada tanggal 06 s/d 08 Maret 2011 di Hotel Singgasana Makassar, di ikuti
oleh 2 orang.
- Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi yang berlangsung pada tanggal 10 Maret
2011 di Aula KPPN Parepare, di ikuti oleh 2 orang.
- Sosialisasi Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010
yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2011 di Aula KPPN Parepare, di
ikuti oleh 1 orang
- Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan yang berlangsung pada tanggal 30
Maret 2011 di Aula KPPN Parepare, di ikuti oleh 2 orang
- Bimtek Aplikasi Forecasting Satker 2011 yang berlangsung pada tanggal 12
April 2011 di Aula KPPN Parepare, di ikuti oleh 2 orang.
- Evaluasi Website yang berlangsung pada tanggal 27 April 2011 di Kantor
Pengadilan Agama Parepare yang diikuti oleh Ketua dan Operator website.
- Rapat Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran yang berlangsung
pada tanggal 30 Mei s/d 01 Juni 2011 di Hotel Quality Makassar, di ikuti 2
orang.
- Monitoring Triwulan II Pembangunan Gedung yang berlangsung pada
tanggal 27 Mei 2011 di Aula PTA Makassar, di ikuti oleh Ketua, Pansek dan
Wasek.
- Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Monitoring website
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang berlangsung pada tanggal 17 Juni
64
2011 di Aula PTA Makassar, di ikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Pansek dan
Operator Website.
- Rekonsiliasi ulang tahun anggaran 2010 pada seluruh satker lingkup
Mahkamah Agung RI yang berlangsung pada tanggal 28 Juli 2011, di ikuti
oleh 1 orang.
- Pembinaan Administrasi Perlengkapan (SIMAK-BMN) dan Orientasi SAP
yang berlangsung pada tanggal 07 s/d 08 Juli 2011 di Hotel Kenari
Makassar, di ikuti oleh 2 orang.
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian yang berlangsung pada tanggal 27 s/d
28 Juli 2011 di Hotel Kenari Makassar, di ikuti oleh 1 orang.
- Konsultasi mengenai sisa anggaran belanja modal kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana gedung kanor pada Pengadilan Agama Enrekang TA.
2011 yang berlangsung pada tanggal 09 s/d 10 September 2011 di PTA
Makassar dan Kanil Ditjen Perebendaharaan Prov Sulsel Makassar, di ikuti
oleh 2 orang
- Sosialisasi PMK No. 170 Tahun 2011 dan Sosialisasi Forcasting Satker
(AFS) yang berlangsung pada tanggal 14 September 2011 di Aula KPPN
Parepare, di ikuti oleh 2 orang.
- Sosialisasi Pemberdayaan Perpustakaan yang berlangsung pada tanggal 28
s/d 30 September 2011 di Hotel Quality Makassar, di ikuti oleh 2 orang
- Konsultasi dan Revisi Bagan Akun Standar (POK) Belanja Modal Gedung
dan Bangunan (533111) pekerjaan Rehabilitasi Gedung dan Pembangunan
Kantor Pengadilan Agama Enrekang TA. 2011 yang berlangsung pada
65
tanggal 23 September 2011 di PTA Makassar dan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, di ikuti oleh 1 orang.
- Konsultasi Penyusunan Anggaran dan Data Dukung RKA-KL 2012 yang
berlangsung pada tanggal 24 s/d 25 Oktober 2011 di Hotel Denpasar
Makassar, di iikuti oleh 2 orang.
- Pembinaan Bidang Kepegawaian pada Mahkamah AgungRI dan 4
Lingkungan Peradilan Tngkat Pertama yang berlangsung pada tanggal 10 s/d
12 Nopember 2011, di ikuti oleh 1 orang.
- Konsultasi dan Penyusunan Ulang Anggaran dan Data Dukung RKA-KL
2012 yang berlangsung pada tanggal 16 Nopember 2011 di Aula Pengadilan
Tinggi Agama Makassar, di ikuti oleh 1 orang.
- Sosialisasi Barang Milik Negara (BMN) yang berlangsung pada tanggal 23
Nopember 2011 di Hotel Pantan Toraja, di ikuti ioleh 2 orang.
3. Promosi dan Mutasi
a. Promosi
1. Dalam tahun 2011 terdapat pindahan/promosi pegawai sebanyak 6 (enam)
orang, masing-masing : Muhammadiah, SH dari Panitera Muda Gugatan
menjadi Wakil Panitera, Drs. Syamsuddin dari Panitera Muda Hukum
Menjadi Panitera Muda Permohonan, Suharni Saleta dari Panitera Muda
Permohonan menjadi Panitera Muda Hukum, Drs. M. Alwi H. dari
Panitera Pengganti menjadi Panitera Muda Gugatan, Harham, S.Kom dari
Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Dra. Hadirah
dari Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Palopo Kelas II menjadi
Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Enrekang Kelas II
66
2. Dan pegawai Pengadilan Agama Enrekang yang beralih tugas/promosi ke
Pengadilan Agama lain yaitu : Asrijal Arfansyah, S.E Kaur Kepegawaian
Pengadilan Agama Enrekang Kelas II menjadi Kaur Kepegawaian
Pengadilan Agama Takalar Kelas II, Drs. Kalimang Hakim Madya
Pratama Pengadilan Agama Enrekang Kelas II menjadi Wakil Ketua
Pengadilan Agama Bau-bau Kelas II, Drs. Ansarudin, SH. Hakim Madya
Muda Pengadilan Agama Enrekang Kelas II menjadi Wakil Ketua
Pengadilan Agama Majene Kelas II.
3. Peningkatan SDM
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai telah diupayakan
dengan mengikutsertakan untuk mengikuti Pelatihan/ penataran diantaranya
Pelatihan SAI, RKA-KL, SIMAK BMN dan beberapa pelatihan yang
diadakan PTA Makassar dan Mahkamah Agung RI seperti Peningkatan
Profesionalisme Hakim, Panitera / Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan
Jurusita Pengganti.
4. Penilaian dan Hukuman
Dalam memberikan penilaian pegawai dan pejabat yang menjadi atasan
masing-masing telah dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.02/SE/1980
tentang penilaian dan pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil.
Dan sehubungan dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri
sipil maka tidak seorangpun pegawai yang mendapat hukuman
sebagaimana Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 dan surat edaran
Kepala BAKN No.23/SE/1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri
sipil.
67
b. Mutasi
Dalam tahun 2011 terjadi beberapa mutasi pegawai, yaitu :
a. Kenaikan pangkat
Untuk Periode April 2011 tidak ada pegawai yang di usulkan kenaikan
pangkat, sedangkan untuk periode Oktober 2011 yang terealisasi Atas nama
M. Safi’i, S.Ag memperoleh kenaikan pangkat reguler dari Golongan III/c
ke golongan III/d.
b. Kenaikan gaji berkala
1. Drs.Muhyiddin M, MH
2. Muhammadiah,S.H
3. Drs.Syamsuddin
4. Dra.Sajariah
5. Drs.M.Alwi H
6. Ismail D.BA
7. Suharni Saleta
8. Rajabuddin
9. Muslimin, S.Ag
10. Asrijal Arfansyah, SE
11. Harham, S. Kom
c. Pensiun
Tidak ada pegawai yang pensiun untuk tahun 2011.
4. Pengisian Jabatan Struktural
Dalam tahun 2011 ini Pengadilan Agama Enrekang tidak ada pengisian
jabatan Struktural, hanya Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Enrekang
mendapat mutasi ke Pengadilan Agama Takalar sebagai Kaur Kepegawaian dan
sampai sekarang untuk posisi jabatan Kaur Kepegawaian belum ada gantinya
(lowong) dan jabatan struktural lain yang lowong adalah Kepala Urusan Umum.
68
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Gedung
a) Pengadaan
Untuk tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang mendapatkan
alokasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdiri atas dua
komponen kegiatan pekerjaan yaitu Rehabilitasi Gedung dan Bangunan
Kantor Pengadilan Agama Enrekang (prototype) dan Pembangunan Pagar
Kantor Pengadilan Agama Enrekang.
Berdasarkan proses pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, maka untuk pekerjaan Rehabilitasi
Gedung Kantor dilaksanakan oleh CV. Insan Citra Lestari dan
CV. Tegar Mandiri Jaya melaksanakan sisa anggaran setelah melalui proses
revisi anggaran masing-masing beralamat di Makassar. Dan pekerjaan
Pembangunan Pagar dilaksanakan oleh CV. Citra Bangun Persada dengan
alamat di Kabupaten Pinrang. Adapun masing-masing Konsultan Perencana
dan Pengawas pekerjaan tersebut adalah PT. Matra Perdana Satria dan
PT. Architila Matratama Konsultan yang beralamat di Makassar.
b) Pemeliharaan
Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang kembali
memamfaatkan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan dengan
melaksanakan perbaikan pintu ruangan dan perbaikan WC serta perbaikan
Taman dan Parkir.
69
c) Penghapusan
Tidak ada penghapusan BMN untuk sarana dan prasarana gedung
dan bangunan serta sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk tahun 2011.
d) Analisa Capaian dan Permasalahan
Sejak anggaran DIPA diterima oleh Pansek selaku Kuasa Pengguna
Anggaran, maka diambil langkah-langkan tindak lanjut salah satunya ialah
telah diadakan rapat program kerja oleh pimpinan dan jajaran Pengadilan
Agama Enrekang yang hasilnya agar realisasi DIPA dapat terwujud
sebagaimana yang diharapkan sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun,
olehnya itu maka dibentuk tim pengelolah keuangan dan Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa untuk melaksanakan proses pelelangan.
Adapun panitia pengadaan diambil dari Pengadilan Agama terdekat
yang telah mengantongi sertifikat pengadaan dari Bappenas mengingat hanya
satu orang saja panitia local yang bersertifikat pengadaan selain PPK.
Ada dua kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan Pengadilan Agama
Enrekang Tahun Anggaran 2011, yaitu Rehabilitasi Gedung dan
Pembangunan Pagar Kantor dapat diselesaikan sesuai kontrak. Untuk
pekerjaan Rehabilitasi Gedung terdapat perubahan dan revisi yang dituangkan
dalam berita acara karena terdapat penambahan volume pekerjaan dan
dilaksanakan sesuai kontrak yang ada. Dan untuk pekerjaan Pembangunan
Pagar juga telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, malah lebih cepat
dari kontrak yang telah ditentukan waktu penyelesaiannya.
70
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a) Pengadaan
Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang melalui DIPA
mendapatkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan alat
pengolah data berupa 1 Unit Laktop, 2 unit Printer dan 5 unit UPS.
pengadaan perlengkapan sarana gedung berupa 2 unit AC 2 PK dan
pengadaan meubelair 1 paket berupa berupa meja siding, meja kerja
pimpinan, meja kerja pegawai, kursi kerja, kursi tunggu dan lemari untuk
arsip kepaniteraan dan kesekretariatan. Juga ada dropping dari Mahkamah
Agung berupa buku-buku untuk perpustakaan.
b) Pemeliharaan
Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang juga mendapat anggaran
pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana kantor meliputi perawatan
kendaraan roda empat dan roda dua yang dilakukan secara berkala dan kontinyu,
sehingga kondaraan operasional dapat terawat dengan baik dan menunjang
aktivitas pejabat pengadilan, juga perawatan sarana gedung untuk pemeliharaan
Komputer/Printer, pemeliharaan AC dan pemeliharaan inventaris.
c) Penghapusan
Pada Tahun 2011 belum dilakukan penghapusan terhadap BMN yang
sudah rusak, dan diupayakan pada tahun berikutnya.
d) Analisa Capaian dan Permasalahan
Sarana dan parasarana fasilitas gedung yang dimiliki Pengadilan
Agama Enrekang saat ini juga semakin baik, Rencana Anggaran Belanja
yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan setiap tahun dapat direalisasikan
71
melalui DIPA walaupun tidak sepenuhnya dikabulkan mengingat
keterbatasan anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
sesuai dengan jadwal kegiatan.
C. PENGELOLAAN KEUANGAN
Dengan diterbitkannya DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2011
Nomor 0617/005-01.2.01/23/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang bersumber dari
APBN, maka untuk melaksanakannya lalu dibentuk pengelolan keuangan dengan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Enrekang tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pengadilan Agama Enrekang
Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Enrekang tentang Pengangkatan
pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan
Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka Kerja dan
Staf Pengelolah Keuangan pada Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran
2011.
Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang Mendapat alokasi anggaran melalui
DIPA sebesar Rp. 2.971.909.000,- ( dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta
sembilan ratus sembilan ribu rupiah ) yang rinciannya terdiri atas belanja pegawai,
belanja barang dan belanja modal, yang terurai sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai
a. Pagu
* Belanja Pegawai Rp. 1.143.553.000,-
Yang terurai lagi dalam beberapa mata anggaran sebagai berikut :
72
- 511111 Gaji pokok PNS Rp 662.926.000,-
- 511119 Pembulatan Rp 15.000,-
- 511121 Tunjangan suami/isteri Rp 56.351.000,-
- 511122 Tunjangan Anak Rp 18.587.000,-
- 511123 Tunjangan Struktural Rp 14.040.000,-
- 511124 Tunjangan Fungsional Rp 123.830.000,-
- 511125 Tunjangan PPH Rp 31.648.000,-
- 511126 Tunjangan Beras Rp 31.317.000,-
- 511151 Tunjangan Umum Rp 12.479.000,-
- 512211 Uang Lembur Rp 26.040.000,-
- 511129 Uang Makan Rp 166.320.000,-
b. Realisasi
Telah direalisasikan pada bulan Januari s/d Desember 2011 sejumlah
Rp 1.293.757.828,- dengan perincian sebagai berikut :
- 511111 Gaji pokok PNS Rp 742.887.160,-
- 511119 Pembulatan Rp. 20.609,-
- 511121 Tunjangan suami/isteri Rp 59.361.156,-
- 511122 Tunjangan Anak Rp 19.921.674,-
- 511123 Tunjangan Struktural Rp 12.960.000,-
- 511124 Tunjangan Fungsional Rp 195.190.000,-
- 511125 Tunjangan PPH Rp 31.848.799,-
- 511126 Tunjangan Beras Rp 50.762.430,-
- 511151 Tunjangan Umum Rp 4.070.000,-
- 512211 Uang Lembur Rp 26.016.000,-
73
- 511129 Uang Makan Rp 150.720.000,-
Realisasi anggaran untuk belanja pegawai sampai dengan bulan Desember
2011 adalah 113,13 %.
c. Sisa
Sisa anggaran belanja pegawai pada bulan Januari s/d Desember 2011 adalah
minus sejumlah Rp - 150.204.828,- dengan perincian sebagai berikut :
- 511111 Gaji pokok PNS Rp -79.961.160,-
- 511119 Pembulatan Rp. -5.609,-
- 511121 Tunjangan suami/isteri Rp -3.010.156,-
- 511122 Tunjangan Anak Rp -1.334.674,-
- 511123 Tunjangan Struktural Rp 1.080.000,-
- 511124 Tunjangan Fungsional Rp -71.360.000,-
- 511125 Tunjangan PPH Rp -200.799,-
- 511126 Tunjangan Beras Rp -19.445.430,-
- 511151 Tunjangan Umum Rp 8.409.000,-
- 512211 Uang Lembur Rp 24.000,-
- 511129 Uang Makan Rp 15.600.000,-
Sisa anggaran untuk belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2011
adalah -13,13 %.
d. Analisa Capaian dan Permasalahan
Anggaran Belanja Pegawai untuk tahun 2011 dapat terealisasi dengan baik
dengan didukung oleh aplikasi GPP dan operator yang memadai, sehingga
pelaksanaan anggaran berjalan sesuai jadwal kegiatan. Yang menjadi
permasalahan pada Akun 511129 belanja uang makan PNS terdapat
74
kekurangan karena telah dibayarkan kekurangan uang makan PNS untuk
tahun 2010 selama 5 (lima) bulan, maka tindaklanjut dan pertimbangan saran
dari KPPN maka diadakan revisi pada bulan Maret 2011 di Kanwil
Perbendaharaan Makassar dengan menambah pagu uang makan PNS dan
mengurangi Pagu Belanja Tunjangan Fungsional karena termasuk Pagu
terbuka dengan tidak mengurangi atau manambah pagu belanja pegawai.
2. Belanja Barang
a. Pagu
* Belanja Barang Rp. 248.356.000,-
Yang terurai lagi dalam beberapa mata anggaran sebagai berikut :
- A.521119 Poliklinik/Obat-obatan Rp 1.200.000,-
- B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Rp 7.140.000,-
- C.521119 Pertemuan/Jamuan Delegasi/Tamu Rp 3.600.000,-
- D.521119 Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Rp. 1.000.000,-
- E.523111 Perawatan Gedung Kantor Rp 17.000.000,-
- F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 Rp. 16.350.000,-
- G.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 Rp. 21.771.000,-
- H.523121 Perawatan Sarana Gedung Rp 11.945.000,-
- I.522111 Langganan daya dan Jasa Rp 41.400.000,-
- J.521111 Jasa Keamanan/Kebersiha Rp 60.000.000,-
- K.521114 Jasa Pos / Giro Rp. 2.400.000,-
- L.521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 13.650.000,-
- L.521115 Honor Operasional Satuan Kerja RP. 31.920.000,-
- L.524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) Rp. 18.980.000,-
75
b. Realisasi
Telah direalisasikan pada bulan Januari s/d Desember 2011 sejumlah
Rp. 234.950.122,- dengan perincian sebagai berikut :
- A.521119 Poliklinik/Obat-obatan Rp 1.200.000,-
- B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Rp 7.140.000,-
- C.521119 Pertemuan/Jamuan Delegasi/Tamu Rp 3.599.000,-
- D.521119 Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Rp. 952.000,-
- E.523111 Perawatan Gedung Kantor Rp 16.559.000,-
- F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 Rp. 16.346.000,-
- G.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 Rp. 21.761.000,-
- H.523121 Perawatan Sarana Gedung Rp 11.944.100,-
- I.522111 Langganan daya dan Jasa Rp 28.524.372,-
- J.521111 Jasa Keamanan/Kebersihan Rp 60.000.000,-
- K.521114 Jasa Pos / Giro Rp. 2.400.000,-
- L.521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 13.623.000,-
- L.521115 Honor Operasional Satuan Kerja RP. 31.920.000,-
- L.524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) Rp. 18.980.000,-
Realisasi anggaran untuk belanja barang sampai dengan bulan Desember 2011
adalah 94,60 %.
c. Sisa
Sisa anggaran belanja barang pada bulan Januari s/d Desember 2011 sejumlah
Rp. 13.405.878,- dengan perincian sebagai berikut :
- A.521119 Poliklinik/Obat-obatan Rp 0,-
- B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Rp 0,-
76
- C.521119 Pertemuan/Jamuan Delegasi/Tamu Rp 1.000,-
- D.521119 Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Rp. 48.000,-
- E.523111 Perawatan Gedung Kantor Rp 440.500,-
- F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 Rp. 3.500,-
- G.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 Rp 9.350,-
- H.523121 Perawatan Sarana Gedung Rp 900,-
- I.522111 Langganan daya dan Jasa Rp 12.875.628,-
- J.521111 Jasa Keamanan/Kebersihan Rp 0,-
- K.521114 Jasa Pos / Giro Rp. 0,-
- L.521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 27.000,-
- L.521115 Honor Operasional Satuan Kerja RP. 0,-
- L.524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) Rp. 0,-
Sisa anggaran untuk belanja barang sampai dengan bulan Desember 2011
adalah 5,40 %.
d. Analisa Capaian dan Permasalahan.
Alokasi anggaran belanja barang dapat dimamfaatkan semaksimal mungkin
sesuai kebutuhan pegawai dan sarana fasilitas kantor, walaupun masih
terdapat kekurangan pada sebagian anggaran belanja barang khususnya biaya
perjalanan dan jasa pos.
Belanja barang dapat terserap dengan baik berkat adanya program kerja dan
jadwal kegiatan yang disusun pada awal tahun sehingga memudahkan dalam
proses kegiatan DIPA.
77
3. Belanja Modal
a. Pagu
* Belanja Modal Rp. 1.580.000.000,-
Yang terurai lagi dalam beberapa mata anggaran sebagai berikut :
* 1072,01 Rehabilitasi Gedung Kantor
- 533111 Bel. Modal Gedung dan Bangunan Rp. 804.500.000,-
- 533113 Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelolah Teknis Rp. 63.500.000,-
- 533115 Bel. Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan Rp. 82.000.000,-
* 1072,03 Meubelair
- 532111 Bel Modal Peralatan dan Mesin/Meubelair Rp. 300.000.000,-
* 1072,05 Alat Pengolah Data
- 532111 Bel. Modal Peralatan dan Mesin/
Pengelolah Data Rp. 15.000.000,-
* 1072,08 Air Conditioning
- 532111 Bel. Modal Peraltan dan Mesin/AC Rp. 15.000.000,-
* 1072,12 Sarana dan Prasarana Gedung
- 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan/
Pagar Rp. 232.800.000,-
- 533113 Bel. Modal Upah TenagaKerja dan Honor
Pengelolah Teknis Rp. 33.000.000,-
- 533115 Bel. Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan Rp. 34.200.000,-
78
b. Realisasi
Telah direalisasikan pada bulan Januari s/d Desember 2011 sejumlah
Rp.1.565.668.950,- dengan perincian sebagai berikut :
* 1072,01 Rehabilitasi Gedung Kantor
- 533111 Bel. Modal Gedung dan Bangunan Rp. 794.775.000,-
- 533113 Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelolah Teknis Rp. 63.260.700,-
- 533115 Bel. Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan Rp. 80.400.000,-
* 1072,03 Meubelair
- 532111 Bel Modal Peralatan dan Mesin/Meubelair Rp. 299.700.000,-
* 1072,05 Alat Pengolah Data
- 532111 Bel. Modal Peralatan dan Mesin/
Pengelolah Data Rp. 14.836.250,-
* 1072,08 Air Conditioning
- 532111 Bel. Modal Peraltan dan Mesin/AC Rp. 14.927.000,-
* 1072,12 Sarana dan Prasarana Gedung
- 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan/
Pagar Rp. 230.995.000,-
- 533113 Bel. Modal Upah TenagaKerja dan Honor
Pengelolah Teknis Rp. 32.975.000,-
- 533115 Bel. Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan Rp. 33.800.000,-
79
Realisasi anggaran untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember 2011
adalah 99,09 %.
c. Sisa
Sisa anggaran belanja Modal pada bulan Januari s/d Desember 2011 sejumlah
Rp. 14.331.050,- dengan perincian sebagai berikut :
* 1072,01 Rehabilitasi Gedung Kantor
- 533111 Bel. Modal Gedung dan Bangunan Rp. 9.725.000,-
- 533113 Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelolah Teknis Rp. 239.300,-
- 533115 Bel. Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan Rp. 1.600.000,-
* 1072,03 Meubelair
- 532111 Bel Modal Peralatan dan Mesin/Meubelair Rp. 300.000,-
* 1072,05 Alat Pengolah Data
- 532111 Bel. Modal Peralatan dan Mesin/
Pengelolah Data Rp. 163.750,-
* 1072,08 Air Conditioning
- 532111 Bel. Modal Peraltan dan Mesin/AC Rp. 73.000,-
* 1072,12 Sarana dan Prasarana Gedung
- 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan/
Pagar Rp. 1.805.000,-
- 533113 Bel. Modal Upah TenagaKerja dan Honor
Pengelolah Teknis Rp. 25.000,-
- 533115 Bel. Modal Perencanaan dan Pengawasan
80
Gedung dan Bangunan Rp. 400.000,-
Sisa anggaran untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember 2011
adalah 0,91 %.
d. Analisa Capaian dan Permasalahan
Anggaran Belanja Modal Pengadilan Agama Enrekang tahun 2011 meningkat
tajam dibanding tahun sebelumnya, hal ini karena adanya belanja modal
gedung dan bangunan yang meliputi rehabilitasi gedung kantor (penyesuaian
prototype) dan Pembangunan pagar, belanja pengadaan yaitu pengadaan
meubelair, alat pengolah data dan pengadaan AC.
Belanja modal juga dapat terserap dengan baik berkat adanya program kerja
dan jadwal kegiatan/pelelangan yang disusun pada awal tahun sehingga
memudahkan dalam proses kegiatan DIPA.
4. Belanja Anggaran Prodeo dan Sidang Keliling.
Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Enrekang mendapat anggaran prodeo dan
sidang keliling sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) dengan perincian
perkara prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5
perkara dengan ketentuan 1 perkara dibebankan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) dan anggaran sidang keliling sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah) untuk 5 kali sidang keliling.
Telah direalisasikan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu
rupiah) atau 96,67 %. Sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pengembalian
perkara prodeo.
Perlu adanya penambahan anggaran untuk prodeo dan sidang keliling berikutnya
demi memudahkan dan membantu pelayanan kepada para pencari keadilan.
81
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Administrasi Perkara
Pengelolaan administrasi perkara pada Pengadilan Agama Enrekang
dilakukan dari meja ke meja terdiri dari meja I, II dan III terurai dalam Buku
Pola Bindalmin sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Perkara. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Enrekang Nomor W20-A21/317.a/Kp.07.1/SK/VII/2008 tanggal 25 Juli
2008 tentang Penunjukan Petugas Meja 1, Meja II, Meja III dan Kasir.
I. Petugas Meja Pertama : Muhammadiah, S.H. bertugas :
b. menerima gugatan, permohonan, permohonan banding, permohonan
kasasi, permohonan peninjauan kembali dan permohonan eksekusi.
c. Permohonan perlawanan yang merupakan verstek terhadap putusan
verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.
d. Permohonan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) didaftarkan
sebagai perkara baru dalam gugatan.
e. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.
f. Hendaknya pemungutan biaya perkara, ditaksir dengan
mempertimbangkan jarak dan kondisi para pihak, dengan
memperhatikan terselenggaranya proses persidangan perkara dengan
lancar, yang berkaitan dengan keperluan para pihak, saksi dan
pemberitahuan-pemberitahuan serta materai dan redaksi putusan.
g. Dalam perkara cerai talak, biaya perkara diperhitungkan juga untuk
keperluan pemanggilan sidang ikrar talak.
82
h. Menyerahkan surat gugatan, permohonan, permohonan banding,
permohonan kasasi. Permohonan peninjauan kembali dan
permohonan eksekusi, yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang
bersangkutan agar membayar uang panjar perkara yang tercantum
dalam SKUM kepada kas Pengadilan Agama.
I.1. Petugas Kas/Kasir : Drs. M. Alwi H bertugas :
a. Kas adalah merupakan bagian dari meja pertama
b. Pemegang kas menerima dan membukukan uang panjar perkara
sebagaimana tercantum dalam SKUM, pada buku jurnal keuangan
perkara menurut jenisnya.
c. Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal dan khusus perkara-
perkara tingkat pertama diikuti dengan pemberian nomor perkara
tersebut.
d. Nomor perkara tersebut oleh pemegang kas diterakan dalam lembar
pertama surat gugatan.
e. Pengeluaran biaya materai dikeluarkan dari panjar perkara setelah
perkara diputus, untuk materai Rp. 6.000,-
f. Pengeluaran uang dari panjar biaya perkara yang diperlukan bagi
penyelenggara peradilan untuk ongkos pemanggilan, pemberitahuan,
pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah penterjemah dan
eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku
jurnal.
g. Ongkos-ongkos tersebut hanya dapat dikeluarkan atas keperluan
yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.
83
h. Pemasukan dan pengeluaran uang untuk setiap harinya, harus
dilaporkan kepada Panitera untuk dicatat dalam buku induk keuangan
yang bersangkutan.
II. Petugas Meja Kedua Suharni Saleta. bertugas :
b. Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara
sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan
membubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register
tersebut.
c. Pendaftaran perkara baru dapat dilaksanakan, setelah panjar biaya
perkara dibayar pada kas.
d. Pengisian nomor perkara harus sama dengan penyebutan nomor
perkara dalam buku jurnal.
e. Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan
tertib, cermat dan lengkap, serta tepat waktu berdasarkan jalannya
persidangan perkara.
f. Berkas perkara yang diterima hendaknya dilengkapi dengan formulir
Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk
diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
g. Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya, hendak
diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi
dengan formulir penetapan hari sidang, dan mencatat pembagian
perkara tersebut dengan tertib.
h. Setiap penentuan tanggal sidang pertama, penundaan tanggal
persidangan, harus dicatat dalam buku register secara tertib.
84
i. Pemegang buku register harus mencatat dengan cermat dalam buku
register yang terkait semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.
III. Petugas Meja Ketiga : Drs. Syamsuddin bertugas :
a. atas permintaan pihak-pihak berperkara menyiapkan dan
menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan dan Akta Cerai
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara.
b. Menerima dan memberikan tanda terima : Memori banding, Kontra
memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi,
jawaban/tanggapan atas alasan PK
Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua dan Meja
Ketiga dilakukan oleh sub Kepaniteraan perkara dan berada langsung di
bawah pengamatan Wakil Panitera.
IV. Prosedur Berperkara
Berperkara pada Pengadilan Agama Enrekang telah menerapkan mediasi
sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi dimana para pencari keadilan dapat memilih hakim
mediasi yang diumumkan pada papan pengumuman, penempatan nama-
nama hakim mediasi tersebut telah dituangkan dalam keputusan Ketua
Pengadilan Agama Enrekang Nomor W20-A21/80/KP.07.1/II/2009
tanggal 4 Februari 2009 tentang Penunjukan dan Penempatan Nama-
Nama Hakim Mediasi pada Pengadilan Agama Enrekang. Terhadap
ketentuan ini Pengadilan Agama Enrekang telah menerapkannya sejak
bulan Februari 2009 sampai sekarang.
85
V. PNBP
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya
dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008,
maka demi transparansi peradilan semakin terarah, mandiri dan
berkualitas sehingga pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan
yang akuntabel terhadap pengutipan biaya PNBP telah dibubukan pada
buku jurnal, dan semua jenis penerimaan Negara tersebut telah
disetorkan ke rekening kas Negara sebagai Penerimaan Negara. Begitu
juga sistem pengutipan rincian biaya perkara yang ditaksir oleh petugas
Meja I yang kemudian disetorkan ke nomor rekening Bank yang ditunjuk
dalam hal ini Bank BRI cabang Enrekang.
86
2. Administrasi Umum
Pelaksanaan administrasi umum dalam suatu Pengadilan dipimpin oleh
seorang sekretaris yang membantu Ketua Pengadilan Agama Enrekang dalam
menyelenggarakan koordinasi teknis, administrasi, organisasi dan financial
kepada seluruh unsur. Dimana sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris serta
beberapa kaur.
Sesuai dengan batasan dalam melaksanakan tugas, maka dapat
dibedakan sebagai berikut :
a. Kepegawaian
Tata usaha kepegawaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan
dengan penerimaan, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan,
penyimpanan dan pemeliharaan serta penyajiannya data kepegawaian dari
masing-masing pegawai secara tertib dan teratur, sehingga mudah
diketemukan dan dipergunakan bila diperlukan. Dengan demikian
kepegawaian akan berfungsi sebagai Bank data pegawai untuk keperluan
yang dibutuhkan pegawai. Pada dasar administrasi kepegawaian meliputi
kegiatan penanganan pegawai sejak seorang diangkat menjadi calon pegawai
negeri, pegawai negeri sipil, sampai saat ia diberhentikan karena mencapai
batas usia pensiun atau sebab-sebab lainnya. Dengan adanya administrasi
yang tertib dan teratur dimungkinkan pembinaan pegawai negeri sipil yang
berhasil guna dan berdaya guna.
b. Perencanaan
Melakukan perencanaan kegiatan dengan menjadwalkannya serta melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan. Perencanaan dilakukan sejak
87
DIPA diterima telah disusun program kegiatan tahunan yang disesuaikan
dengan anggaran yang tersedia, sehingga diharapkan nantinya dana yang
tersedia tersebut dapat berdaya dan berhasil guna.
c. Keuangan
Keuangan pada suatu kantor merupakan penggerak kegiatan, dimana
keuangan tersebut diajukan dengan mengacu pada surat permintaan
pembayaran yang selanjutnya dikeluarkan surat perintah membayar yang
diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan
SP2D. selanjutnya dana yang dicairkan tersebut dipertanggungjawabkan
menurut mata anggarannya.
d. Tata Persuratan
Tata persuratan telah dilakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang memberlakukan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang
Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepagawaian Peradilan,
Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan
Administrasi Keprotokoleran, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi
Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan
Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung
Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung.
e. Perpustakaan
Perpustakaan telah ditata dengan baik dan pengadaan buku berupa kiriman
terdiri dari beberapa judul baik itu buku umum maupun buku agama serta
buku peraturan perundang-undangan yang berlaku.
88
B A B VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
a. Bahwa program kerja Pengadilan Agama Enrekang yang telah diprogramkan dan
dilaksanakan untuk tahun 2011 pada dasarnya sudah terealisasi dengan baik
kecuali program yang hambatannya hingga sekarang belum teratasi karena
menyangkut persediaan dana dan tenaga.
b. Hubungan kerja dengan instansi lain cukup baik dan harmonis.
c. Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara berjalan dengan lancar,
walaupun masih perlu ditingkatkan.
d. Penerapan Pola Bindalmin telah dilaksanakan dengan tertib, namun masih ada
kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan.
e. Laporan-laporan dapat diselesaikan tepat waktu, baik laporan perkara maupun
laporan keuangan DIPA.
B. Rekomendasi
a. Perlu Penambahan pegawai tehnis dan pengisian jabatan struktural dan fungsional
demi untuk menunjang tugas-tugas administrasi dan pelayanan terhadap
masyarakat.
b. Perlu adanya rumah jabatan dan kendaraan dinas untuk wakil ketua, panitera dan
perumahan hakim Pengadilan Agama Enrekang.
c. Perangkat TI perlu ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang
teknologi informasi.