laporan pelaksanaan gcg pt bpr tjandra artha lestari tahun ... filec. struktur tata kelola berikut...
TRANSCRIPT
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
1
PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK (GOOD COORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI
TAHUN 2018
1. PENDAHULUAN
A. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Tjandra Artha Lestari
Menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan
dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.
PT. BPR Tjandra Artha Lestari menerapkan tata kelola perusahaan yang baik ditujukan
antara lain untuk :
a. Mendukung visi PT. BPR Tjandra Artha Lestari, menjadi “Mitra Bisnis yang aman dan
terpercaya oleh masyarakat di Bandar Lampung.”
b. Mendukung misi PT. BPR Tjandra Artha Lestari :
Berperan serta dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) di daerah Bandar Lampung.
Memberikan pelayanan sebaik mungkin, sehingga nasabah merasa nyaman dan
aman dalam menggunakan produk BPR Tjandra Artha Lestari.
Membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdedikasi, bertanggungjawab
serta meningkatkan mutu profesionalisme dan produktifitas.
c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham
(shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif
dalam jangka panjang (sustainable).
e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para
pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan
yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diharapkan PT. BPR Tjandra Artha
Lestari dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.
Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Tjandra Artha Lestari
berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
2
B. Dasar Hukum
Penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Tjandra Artha Lestari dilakukan
dengan mengacu kepada :
Undang -Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
Rakyat.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
C. Struktur Tata Kelola
Berikut struktur tata kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari :
Pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas antar bagian di PT. BPR Tjandra
Artha Lestari, mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem
pengendalian internal yang baik.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Selama tahun 2018, Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sebanyak 4 pertemuan
yaitu :
- Tanggal 11 Januari 2018, RUPS merubah susunan pengurus PT. BPR Tjandra Artha
Lestari dikarenakan pengunduran diri sdr. Michael Wijaya Onggoro selaku Direktur,
sehingga susunan kepengurusan PT. BPR Tjandra Artha Lestari menjadi :
Direktur Utama : Susan Riana
Direktur : ---
OFFICE BOY : 1 ORANG DRIVER : 1 ORANG
SECURITY : 1 ORANG
PE MANAJEMEN RISIKO &
KEPATUHAN
SISKA RENI NORISTA SARI P
UMUM &
LAINNYA
RANI PERMATA
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
3
Komisaris Utama : Hendry Susanto
Komisaris : Alesius Bunawan
- Tanggal 19 Januari 2018, RUPS menyetujui dengan suara bulat dan mufakat sbb :
1. Atas rekomendasi DeKom, menunjuk KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamuji
& Rekan yang beralamat di Jalan RP.Soeroso No.40, Menteng Jakarta Pusat,
Indonesia yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan PT.BPR
Tjandra Artha Lestari tahun buku 2017.
2. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh
Juta Rupiah) pada bulan Januari 2018.
- Tanggal 08 Nopember 2018, RUPS merubah susunan pengurus PT. BPR Tjandra
Artha Lestari sehingga susunan kepengurusan PT. BPR Tjandra Artha Lestari
menjadi :
Direktur Utama : Susan Riana
Direktur : ---
Komisaris Utama : ---
Komisaris : Alesius Bunawan
- Tanggal 20 Desember 2018 RUPS menyetujui dengan suara bulat dan mufakat sbb :
1. Nominal Deviden sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dibagikan
sesuai persentase kepemilikan saham perseroan.
2. Atas rekomendasi DeKom, menunjuk KAP Drs. Henry & Sugeng beralamat di
Jalan Gajah Mada No.22, Yogyakarta, Indonesia yang akan memberikan jasa audit
atas informasi keuangan PT.BPR Tjandra Artha Lestari tahun buku 2018.
3. RUPS menerima dan menyetujui Rencana Bisnis tahun 2019 PT.BPR Tjandra
Artha Lestari.
2. Self Assessement pelaksanaan Good Corporate Governance
2.1. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola
Pada tahun 2018, PT. BPR Tjandra Artha Lestari melakukan penilaian sendiri (self
assessment) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).
Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek governance, yaitu:
a. Governance Structure;
b. Governance Process; dan
c. Governance Outcome.
Adapun 3 aspek Governance tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian,
yaitu:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
4
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit interen;
7. Penerapan fungsi audit eksteren;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana
besar (large exposures);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan
pelaksanaan GCG; dan
11. Rencana Strategis Bank.
2.1.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.
2.1.1.a. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dewan Komisaris
1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar (lima puluh milyar),
wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.
2. Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut :
* Komisaris : Alesius Bunawan
3. Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS.
4. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi.
5. Dewan Komisaris sekaligus pemegang saham utama di PT. BPR Tjandra
Artha Lestari dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
6. Dewan Komisaris bertempat tinggal di Bandar Lampung. Dalam hal ini
berada di kota yang sama dengan tempat beroperasionalnya PT. BPR
Tjandra Artha Lestari.
2.1.1.b. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
Mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap
kegiatan usaha PT. BPR Tjandra Artha Lestari di seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.
Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit
Eksternal dan pengawas otoritas lainnya.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
5
2.1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.
2.1.2.a. Jumlah, Komposisi, Kriteria Direksi
1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima
puluh miliar rupiah), wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang
anggota Direksi.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai
berikut:
* Direktur Utama : Susan Riana
3. Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dan telah diangkat melalui RUPS.
4. Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau
pun pemegang saham pengendali di lembaga keuangan lainnya.
6. Direksi bertempat tinggal di Bandar Lampung. Dalam hal ini berada di
kota yang sama dengan tempat beroperasionalnya PT. BPR Tjandra
Artha Lestari.
2.1.2.b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi :
Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawabnya sebagaimana dalam anggaran dasarnya dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direksi wajib menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR
diseluruh tingkat dan jenjang organisasi.
Direksi dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar (lima puluh
milyar), wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan Fungsi
Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.
Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia
yang memadai.
Direksi menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan
tanggungjawab setiap karyawan).
Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Pemegang Saham melalui RUPS.
Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di
bidang kepegawaian kepada pegawai.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
6
2.1.3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite / Fungsi Komite.
Mengingat modal inti PT. BPR Tjandra Artha Lestari kurang dari Rp. 50 Milyar (lima
puluh milyar), maka berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT.
BPR Tjandra Artha Lestari tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau
risiko, dan komite remunerasi dan nominasi, namun menunjuk Pejabat Eksekutif
Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
2.1.4. Penanganan Benturan Kepentingan.
Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan
ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,
pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank
diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PT. BPR Tjandra
Artha Lestari belum memiliki pedoman kebijakan secara tertulis mengenai
penanganan benturan kepentingan. Selama tahun 2018 transaksi yang telah dilakukan
pada PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak terdapat benturan kepentingan.
2.1.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
PT. BPR Tjandra Artha Lestari dalam menjalankan aktivitasnya memastikan
kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya. Dalam rangka tersebut, BPR wajib memiliki anggota
Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. BPR yang memiliki modal inti kurang
dari Rp. 50 Milyar (lima puluh milyar), wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang
independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
Selama tahun 2018, PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah memiliki Pejabat Eksekutif
Kepatuhan dan Manajemen Resiko. Karena belum adanya Direktur yang khusus
membawahi fungsi kepatuhan maka Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen
Resiko berada di bawah Direktur Utama.
Tugas Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko sebagai berikut :
Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja
yang terkini sesuai dengan job description dan struktur organisasi Bank.
Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak
langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung
dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke unit kerja.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
7
Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam
aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan dan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan.
Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan
komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
Upaya penerapan fungsi kepatuhan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :
Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional
yaitu ketentuan internal, kebijakan operasional/SOP dan kebijakan
produk/aktivitas baru.
Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan.
b. Pemantauan Pemberian Kredit :
Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit, tanpa
memperhitungkan jumlah plafonnya.
Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit dan melakukan pembinaan
Keputusan/Memo Intern, mengenai ketentuanketentuan yang berlaku, dalam
rangka pembinaan kepada unit kerja/bagian kredit yang mana dalam proses
pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/ kurang menerapkan prinsip
kehati-hatian.
c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan
Sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang
telah dilakukan PT. BPR Tjandra Artha Lestari selama Tahun 2018
adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (ketentuan
BI/OJK) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
2.1.6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib menerapkan fungsi
audit intern secara efektif. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar
wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
8
Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta
kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak
langsung.
Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah
dianggarkan sebelumnya.
Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan
yang diperiksa oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan
manajemen.
Hasil audit dikemas dalam bentuk laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan
dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan
temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai
tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Pejabat Eksekutif Audit Intern
telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen
dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan
dapat diselesaikan oleh auditee.
Berikut beberapa peran aktif dari fungsi audit internal tersebut:
- Pengefektifan dual control dalam penanganan Post Dated Chaque (Cek dan
Bilyet Giro) yang diterima bank.
- Koreksi kode sandi kredit yang diberikan pada Laporan Bulanan.
- Meminta bagian IT untuk menyediakan modul penggunaan sistem core
banking Beta Soft.
- Perapian terkait rekaman cctv dan media penyimpanannya.
- Penata kelolaan berkas-berkas kredit yang sesuai dengan SOP Kredit.
2.1.7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh
aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) antara lain:
a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan.
b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Penunjukan KAP tersebut sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
9
Memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta peraturan perundangan yang
berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Henry &
Sugeng dengan Nomor Izin Kep-1365/KM.I/2009 untuk melakukan audit laporan
keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Pemeriksaan telah dilakukan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, dan rekan
pada tanggal 24, 25 dan 28 Januari 2019.
2.1.8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor
13/POJK.03/2015 ini diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. OJK
mewajibkan semua BPR menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:
1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
1) kebijakan Manajemen Risiko;
2) prosedur Manajemen Risiko; dan
3) penetapan limit Risiko.
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
2) sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Mengingat volume usaha BPR sangat bervariasi dan keterbatasan jumlah SDM, Maka
OJK membolehkan BPR menerapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan
kecukupan modal dan volume usahanya.
Dalam penerapan manajemen risiko, maka BPR wajib menetapkan wewenang dan
tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan
manajemen risiko.
Kewenangan dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi:
1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan
Manajemen Risiko;
5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara
independen;
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
10
6. Bertanggung jawab atas:
1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
2) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.
Sedangkan Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit
meliputi:
1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan
Manajemen Risiko; dan
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
PT. BPR Tjandra Artha Lestari pada tahun 2018 sudah berupaya menerapkan
manajemen resiko dan pengendalian intern sebaik-baiknya dengan menunjuk satu
orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
2.1.9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyedian dana besar
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait posisi Desember 2018 :
No. Penyedia Dana Jumlah
Debitur Nominal
(Jutaan Rp.)
1. Pihak Terkait 1 700
Penyediaan Dana kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi posisi
Desember 2018 :
No. Nama Jabatan Pinjaman
(Jutaan Rp.)
1. Nihil
Terkait pemberian dana kepada pihak terkait :
1. Bank tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana
kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir
penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan Dana Besar diputuskan
oleh Manajemen secara independen.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
11
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
2.1.10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.
PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menyusun laporan keuangan publikasi
setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan,
informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi ditanda tangani paling
sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
PT. BPR Tjandra Artha Lestari melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman
pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan dan laporan
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
2.1.11. Rencana Bisnis BPR.
Pengembangan usaha menjadikan strategi PT. BPR Tjandra Arta Lestari, untuk
jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk
menimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis
dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :
1. Bekerjasama dengan PT LEN industri dalam pemanfaatan MPOS BPR untuk
menunjang operasional BPR di lapangan, mulai dilakukan pada semester II
Tahun 2019.
2. Bekerjasama dengan bank BNI untuk kegiatan Co-Branding Tapcash BPR,
mulai dilakukan pada triwulan pertama Tahun 2019.
3. Co- branding dan keagenan layanan BPR E-cash dengan bank mandiri, mulai
dilakukan pada triwulan pertama Tahun 2019.
2.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki saham pada PT. BPR Tjandra
Artha Lestari, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya. Sementara
Komisaris memiliki 57,64% saham di PT. BPR Tjandra Artha Lestari (Pemegang
saham pengendali).
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
12
2.3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi.
a. Hubungan Keuangan
Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki hubungan keuangan
dengan Pemegang Saham Bank dan Dewan Komisaris.
Komisaris merupakan pemilik 57,64% saham di PT. BPR Tjandra Artha
Lestari (Pemegang saham pengendali).
b. Hubungan Keluarga
Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dan Pemegang Saham Pengendali.
2.4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan
Direksi
Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, tunjangan hari raya, tunjangan
jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan komunikasi) selama tahun
2018 sebesar Rp. 546.000.000,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura
(tunjangan pph ps.21) selama tahun 2018 sebesar Rp. 14.000.000,- terlihat pada tabel
berikut ini :
Jenis Remunerasi dan
Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris Direksi
Orang Nominal Orang Nominal
Remunerasi dalam bentuk
natura
(gaji,THR,tunj.jabatan,tunj.k
esehatan, tunj.makan,
tunj.komunikasi)
2 Rp 174 juta 2 Rp 372 juta
Fasilitas lain dalam bentuk
non natura (tunj.pph ps.21)
yang tidak dapat dimiliki
2 Rp 7 juta 2 Rp 7 juta
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi
dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai
berikut :
Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah
Direksi
Jumlah
Komisaris
Di atas Rp 2 miliar 0 0
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar 0 0
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar 0 0
Rp 500 juta ke bawah 2 orang 2 orang
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
13
2.5. Share Option
Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan
Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi
saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
2.6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah
Rasio gaji tertinggi dan terendah selama tahun 2018 sebagai berikut :
a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,40 : 1
b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 ; 1
c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 4,80 : 1
Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara
tunai oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai dalam satu bulan.
2.7. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Selama tahun 2018, tidak ditemukan penyimpangan intern (internal fraud). Dalam
rangka penerapan manajemen resiko, khususnya penerapan strategi anti fraud, PT.
BPR Tjandra Artha Lestari terus berupaya untuk meningkatkan fungsi manajemen
resiko dan kepatuhan.
2.8. Permasalahan Hukum
Permasalahan hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT.
BPR Tjandra Artha Lestari selama tahun 2018 dan telah diajukan ke pengadilan
terkait penyelesaian kredit bermasalah yang masih dalam proses pengadilan.
No. Permasalahan
Hukum
Jumlah
Perdata Pidana
1. Telah selesai (telah
mempunyai
kekuatan hukum
yang tetap)
1 0
2. Dalam proses
penyelesaian
0 1
Total 0 1
2.9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan
ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan harus mendahulukan
kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, atau
pihak lainnya.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
14
2.10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik
Selama tahun 2018, PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memberikan dana untuk
kegiatan politik. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank untuk
melaksanakan fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat.
2.11. Perkembangan Bisnis.
Kinerja PT.BPR Tjandra Artha Lestari per 31 Desember 2018 ialah sebagai berikut:
- Total aset desember 2018 sebesar Rp. 34.683.548,- ribu mengalami kenaikan
sebesar Rp. 2.978.656,- ribu dibandingkan desember 2017 sebesar Rp.
31.704.892,- ribu.
- Total Penghimpunan dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito
desember 2018 sebesar Rp. 24.518.266,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp.
2.125.442,- ribu dibandingkan desember 2017 sebesar Rp. 22.392.824,- ribu.
- Penempatan pada bank lain desember 2018 sebesar Rp. 14.379.001,- ribu
mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.881.729,- ribu dibandingkan dengan
desember 2017 sebesar Rp. 10.497.272,- ribu.
- Kredit yang diberikan (baki debet netto) desember 2018 sebesar Rp.
18.895.286,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp. 893.798,- ribu
dibandingkan desember 2017 sebesar Rp. 19.789.084,-
Rencana Strategi selama tahun 2018 yang terealisasi sebagai berikut:
1. Penghimpunan Dana Murah berupa tabungan.
- Setiap hari mengunjungi para pedagang di pasar tradisional gudang lelang
untuk memperkenalkan produk tabungan PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
2. Prospek Penyaluran Dana.
- Rutin mendatangi pedagang-pedagang usaha mikro kecil di simpur center.
2.12. Rasio keuangan
Tingkat Rasio per 31 Desember 2018 menunjukkan angka sebagai berikut:
a. Ratio Permodalan (CAR) : 37.09 %
b. Ratio Kualitas Aktiva produktif (KAP ) : 1.41%
c. Ratio Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) : 100%
d. Ratio Non Perfoarming Loan( NPL) netto : 0.72%
e. Ratio Return Of Aset (ROA) : 2.69 %
f. Ratio Effisiensi (BOPO) : 80.35%
g. Ratio Loan To Deposit Ratio (LDR) : 59.29%
h. Ratio Likuiditas (Cash ratio) : 14.86 %
Secara keseluruhan tingkat ratio bank pada akhir desember 2018 adalah sehat.
3. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Penerapan tata kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance).
Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Tjandra Artha Lestari periode
Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2,26 dengan prediksi Baik
b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
15
No Aspek yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai
1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan
Komisaris
20,00% 1,78 0,29
2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 15,00% 2,83 0,35
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 0,00% 0,00 0,00
4 Penanganan Benturan Kepentingan 10,00% 3,60 0,30
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10,00% 3,05 0,29
6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10,00% 2,25 0,20
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2,50% 2,20 0,06
8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern
10,00% 0,00 0,00
9 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related
Party) dan Debitur Besar (Large Eksposure)
7,50% 2,95 0,15
10 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal
7,50% 2,20 0,15
11 Rencana Strategis Bank 7,50% 2,00 0,15
Nilai Komposit 100.00% 1,92
Prediksi Komposit Baik
Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Penerapan tata kelola perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance) PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun buku 31 Desember
2018 pada Lampiran I.
Secara garis besar, kesimpulan umum dalam penerapan tata kelola di PT. BPR Tjandra Artha
Lestari tahun 2018 sebagai berikut :
Terkait Governance structure yaitu :
- Persyaratan dari Regulator berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah
anggota Dewan Komisaris belum dapat dipenuhi sampai akhir tahun 2018.
- Kriteria, indepedensi dan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai
dengan ketentuan OJK.
- BPR telah memiliki pedoman kebijakan perkreditan terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait.
Terkait Governance process yaitu :
- Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar
dan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah dipertanggung jawabkan pada
RUPS.
- Direksi telah mengikutsertaan pegawai PT. BPR Tjandra Artha Lestari dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen.
Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2018
16
- Pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah
dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana bisnis bank telah sesuai dengan visi dan misi bank serta strategi bank yang
disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga telah
dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham.
Terkait Governance Outcome yaitu :
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah diterima dan mendapat
persetujuan RUPS.
- BPR telah menyampaikan laporan-laporan kepada otoritas dan pihak terkait secara
benar dan tepat waktu.
- Dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait, PT. BPR Tjandra Artha Lestari
tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh
OJK.
- BPR telah menyampaikan rencana kerja termasuk perubahannya kepada OJK secara
tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan secara
umum “Baik”. Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan akan segera diperbaiki
oleh manajemen PT. BPR Tjandra Artha Lestari secara baik dan berkesinambungan pada
tahun 2019.
Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disampaikan sebagai gambaran yang
komperhensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Tjandra Artha
Lestari dalam mewujudkan tata kelola yang baik.
PT. BPR Tjandra Artha Lestari
Alesius Bunawan Susan Riana Komisaris Direktur Utama