laporan magang kan tor pelayanan kekayaan nega ra …repository.stieykpn.ac.id/787/1/laporan magang...
TRANSCRIPT
KAN
NTOR PEL
S
YAYA
LALAYANAN
Y
Prita
PROGRA
EKOLAH
ASAN KEL
Y
APORAN MN KEKAYA
YOGYAKA
Oleh
Tribuana T
3117 30
AM STUDI
TINGGI I
UARGA P
YOGYAKA
2020
MAGANGAAN NEGA
ARTA
:
Tunggadew
034
I AKUNTA
ILMU EKO
PAHLAWA
ARTA
0
ARA DAN
wi
ANSI
ONOMI
AN NEGAR
LELANG
RA
ii
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Prita Tribuana Tunggadewi
NIM : 311730034
Menyatakan bahwa telah melaksanakan magang dan membuat laporan dengan
judul “Laporan Akhir Pelaksanaan Magang di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta” ini merupakan hasil dari karya saya
sendiri. Tidak ada bagian dari plagiat karya orang lain dan saya tidak melakukan
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika
keilmuan yang berlaku.
Yogyakarta, 18 Februari 2020
Pembuat pernyataan,
Prita Tribuana Tunggadewi
311730034
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
iv
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
v
ABSTRAK
Laporan ini menjelaskan tentang bagaimana penulis melaksanakan
kegiatan magang selama 3 bulan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Yogyakarta yang merupakan bagian unit operasional dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sedangkan DJKN itu sendiri merupakan salah
satu dari beberapa unit vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian
Keuangan. Selama melaksanakan magang, penulis ditempatkan di Seksi Piutang
Negara sebagai tenaga kerja yang membantu di bidang administrasi pengurusan
piutang negara. Magang ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi salah satu
syarat kelulusan bagi mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan
Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta.
Pengurusan piutang negara merupakan proses penagihan piutang kepada
debitur dengan tujuan agar debitur dapat segera melunasi utangnya/kewajibannya
kepada stakeholders selaku pemilik piutang (melalui perantara KPKNL).
Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan penulis sebagai tenaga kerja administrasi
khususnya dalam pengurusan piutang negara adalah penyesuaian data Excel
“FocusPN” dengan Excel “RS Sardjito”, membantu menginput sekaligus
membetulkan data ke dalam FocusPN mulai dari RHPK sampai dengan PSBDT,
memproses Nota Dinas Penyampaian Konsep Surat PSBDT, hingga ikut
melakukan survei ke beberapa tempat tinggal debitur. Selama melaksanakan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
vi
kegiatan-kegiatan tersebut, penulis juga menghadapi banyak hambatan dan
rintangan.
Dari kegiatan magang tersebut, penulis mendapatkan banyak manfaat yaitu
pengalaman baru dan lingkungan baru. Kesempatan ini mengajarkan pada penulis
tentang bagaimana beradaptasi yang baik lingkungan kerja, mendapatkan ilmu
khususnya yang berkaitan dengan piutang negara. Penulis berharap agar setelah
lulus dari STIE YKPN Yogyakarta, penulis sudah dapat menjadi Sumber Daya
Manusia (SDM) yang baik di dalam dunia kerja.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik
dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan magang
dan menyelesaikan laporan dengan baik.
Laporan ini disusun berdasarkan apa yang telah dilakukan pada saat di
perusahaan, yakni pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusumanegara Nomor 11, Semaki,
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 terhitung 66
hari dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020.
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan Laporan Magang ini
tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis juga merasa
bersyukur dan berkesan mendapat lingkungan kerja yang nyaman serta
mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Pada kesempatan ini
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan laporan dengan baik.
2. Kedua orang tua, kakak dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan,
nasehat, dan semangat kepada penulis dari awal memasuki kuliah sampai
pendidikan S1 ini hampir selesai ditempuh.
3. Bapak Dr. Haryono Subiyakto, M.Si. selaku Ketua di STIE YKPN
Yogyakarta.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
viii
4. Bapak Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., Ak., C.A. selaku Wakil Ketua I STIE
YKPN Yogyakarta yang telah banyak memberikan arahan dan masukan
sebelum kegiatan magang terlaksana sekaligus memberikan izin
melaksanakan magang kepada penulis.
5. Ibu Prima Rosita Arini S, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang
telah memberikan banyak arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis
dalam menyusun laporan sehingga Laporan Magang ini dapat diselesaikan
dengan baik.
6. Ibu Marhaeni Rumiasih, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada
penulis untuk melaksanakan Magang.
7. Bapak Banu Hasmoro, selaku Kepala Seksi Piutang Negara dan seluruh staff
Piutang Negara yang telah berkenan memberikan ilmu, bimbingan dan
pengarahan selama kegiatan magang berlangsung.
8. Teman-teman terbaik Grup Susu Perah (Fernandi Angesti, Filla Dyah
Aurensha, Herrya Gristie, Anis Dwi Lestari), Dita Rahmadona, Isnaf Khalida
Agustina yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Teman-teman magang Rosyida Rahmawati dan Theresia Sitorus yang telah
saling memberikan semangat.
10. Agustin, Adi, Ratna, Rifka, Yusrina yang sudah saling mendukung dan
menguatkan mental sehingga penulis bisa melewati segala macam guncangan
pada masa-masa kritis ini.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
ix
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ikut serta
membantu dan memberikan dukungan selama kegiatan magang berlangsung.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih banyak
kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih
kepada pembaca yang telah berkenan membaca Laporan Magang ini. Semoga
dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis.
Yogyakarta, 18 Februari 2020
Penulis
Prita Tribuana Tunggadewi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
LAPORAN AKHIR KERJA PELAKSANAAN MAGANG .... Error! Bookmark
not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iii
LEMBAR PENGESAHAN ..................................... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... x
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang .................................................................... 2
1.3 Manfaat Pelaksanaan Magang .................................................................. 3
1.3.1 Bagi Mahasiswa ............................................................................ 3
1.3.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan
Negara (STIE YKPN) Yogyakarta............................................... 3
1.3.3 Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta .................................................................................... 4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ............................................... 5
2.1 Sejarah/Deskripsi Umum Instansi ............................................................. 5
2.1.1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .......................................... 5
2.1.2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ........................ 10
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
xi
2.1.3 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta .... 12
2.2 Visi, Misi, dan Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Yogyakarta .............................................................................................. 16
2.2.1 Visi .............................................................................................. 16
2.2.2 Misi ............................................................................................. 16
2.2.3 Motto ........................................................................................... 17
2.3 Logo ........................................................................................................ 18
2.4 Bentuk Instansi ........................................................................................ 20
2.5 Struktur Organisasi ................................................................................. 21
2.6 Cakupan Kegiatan Instansi ..................................................................... 23
2.6.1 Sumber Daya Manusia ................................................................ 23
2.6.2 Kegiatan Rutin Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi ................. 23
2.6.3 Kegiatan Rutin Tidak Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi........ 29
BAB III PELAKSANAAN MAGANG KULIAH ............................................ 31
3.1 Proses Pemilihan Instansi/Perusahaan Magang ...................................... 31
3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang ................................................ 34
3.3 Posisi Penempatan Magang .................................................................... 34
3.4 Tata Tertib Peserta Magang .................................................................... 39
3.5 Bentuk Kegiatan Magang ....................................................................... 40
3.5.1 Penyesuaian Data Excel “FocusPN” dan “PSBDT RS Sardjito” 41
3.5.2 Menginput PSBDT Debitur ke dalam Aplikasi FocusPN ........... 42
3.5.3 Melakukan Survei Lapangan ...................................................... 44
3.5.4 Memproses Nota Dinas Penyampaian Konsep Surat PSBDT .... 47
3.5.5 Mengecek dan Memperbaiki Data dalam Aplikasi FocusPN ..... 48
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MAGANG........................................... 51
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
xii
4.1 Refleksi Kegiatan Magang ...................................................................... 51
4.2 Masalah yang Dihadapi ........................................................................... 56
4.3 Pemecahan Masalah ................................................................................ 59
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 61
5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 61
5.2 Saran ....................................................................................................... 63
5.2.1 Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta .................................................................................. 63
5.2.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan
Negara (STIE YKPN) Yogyakarta.............................................. 65
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 66
LAMPIRAN ......................................................................................................... 68
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Distribusi KPKNL di Wilayah Indonesia ........................................ 11
Tabel 3.1 SOP Pengurusan Piutang Negara ..................................................... 38
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Logo Kementerian Keuangan ....................................................... 18
Gambar 2.2 Skema Struktur Organisasi KPKNL ........................................... 22
Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pengurusan Piutang Negara ............................ 37
Gambar 3.2 Perlengkapan untuk Penyesuaian Data ....................................... 42
Gambar 3.3 Perlengkapan untuk Menginput Data ke Aplikasi FocusPN ..... 43
Gambar 3.4 Tampilan PSBDT dalam Aplikasi FocusPN ............................... 44
Gambar 3.5 Saat Mengunjungi Balai Desa Bangunkerto ............................... 46
Gambar 3.6 Saat Berkunjung ke Rumah Debitur ........................................... 47
Gambar 3.7 Perlengkapan untuk Menstempel Nota Dinas ............................ 48
Gambar 3.8 Berkas Fisik Debitur yang Diinput ke Aplikasi FocusPN .......... 49
Gambar 3.9 Tampilan Aplikasi FocusPN ......................................................... 50
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia pendidikan dan dunia kerja memiliki karakteristik yang
sangat berbeda. Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam
membentuk keterampilan dan kemampuan seseorang dalam memasuki
dunia kerja. Melalui pendidikan, mahasiswa memperoleh ilmu
pengetahuan secara teoritis yang dapat diterapkan ke dalam praktik kerja
langsung di dunia kerja. Namun, dunia pendidikan nampaknya belum
mampu memberikan praktek secara maksimal untuk mempersiapkan
sumber daya manusia yang berkualitas.
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling
penting dalam mendukung kemajuan dan kelangsungan sebuah
instansi/perusahaan. Oleh karena itu, perlu diadakan peningkatan sumber
daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini, dunia
pendidikan berperan secara aktif dan telah melakukan upaya-upaya untuk
menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul baik dalam bidang teori
maupun praktik, salah satunya adalah program pengenalan awal memasuki
dunia kerja bagi mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan istilah
magang.
Pengadaan program kegiatan magang ini diharapkan mampu
membuat mahasiswa/i terjun langsung dan bersaing di dunia kerja nyata
dengan ide-ide kreatif, sehingga dalam penyelesaian studinya kelak
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
2
mahasiswa/i dapat menjadi tenaga kerja yang profesional dan siap pakai
seperti yang diharapkan. Selama melaksanakan magang pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang bertempat di Jl.
Kusumanegara No. 11 Semaki Umbulharjo Yogyakarta, penulis
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai berbagai situasi di
dunia kerja yang nyata. Untuk melengkapi hasil dari magang, penulis
membuat Laporan Magang sebagai bukti penulis.
1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang
Salah satu pencapaian dalam melakukan setiap pekerjaan adalah
untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan magang antara lain:
1. Melatih kemampuan diri untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja.
2. Mendapatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa/i sebagai persiapan
memasuki dunia kerja.
3. Memberi pengalaman pada mahasiswa/i untuk memahami realitas
praktik khususnya akuntansi di dunia kerja.
4. Memberi peluang kepada mahasiswa/i dalam menerapkan teori/konsep
yang didapat semasa kuliah sesuai situasi dan kondisi di dunia kerja.
5. Mengasah keterampilan bekerja baik individu maupun kelompok.
6. Melatih kedisiplinan dan kemampuan dalam bekerja di bawah tekanan.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
3
1.3 Manfaat Pelaksanaan Magang
1.3.1 Bagi Mahasiswa
1. Mengetahui proses pengelolaan kekayaan negara atau BMN (Barang
Milik Negara), proses penagihan piutang dan pelaksanaan lelang. Hasil
magang sebagai konversi nilai mata kuliah Keahlian-Berkarya-Tugas
Akhir.
2. Menilai kemampuan nalar, pemahaman dan menyelesaikan
permasalahan sesuai bidang yang diminati di lapangan.
3. Menambah pengalaman, informasi, dan wawasan mahasiswa serta bisa
menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam pelaksanaan magang
untuk memenuhi kebutuhan entitas.
1.3.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan
Negara (STIE YKPN) Yogyakarta
1. Lewat program magang ini bisa membuktikan mahasiswa Program
Studi Akuntansi memiliki etos kerja yang bagus.
2. Mendapat informasi tentang kondisi nyata dunia kerja yang bermanfaat
bagi peningkatan kualitas lulusan Program Studi Akuntansi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
3. Membangun kerja sama dengan instansi magang kerja.
4. Meningkatkan kerja sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
dalam upaya membentuk kualitas pendidikan dan pelatihan, sehingga
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
4
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN dapat menciptakan lulusan-
lulusan yang berkualitas.
1.3.3 Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta
1. Meningkatkan peran serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang dalam membantu dan mendukung dunia pendidikan,
khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, dalam mengajarkan
dan mengarahkan secara riil sebagai keterampilan yang masih terbatas
untuk diajarkan di dalam kegiatan perkuliahan.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dapat memanfaatkan
tenaga kuliah magang kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing
unit kerja.
3. Memberikan referensi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang apabila di kemudian hari membutuhkan calon karyawan
yang sudah dapat terjamin mutu, dedikasi, dan kredibilitasnya.
4. Meningkatkan peran serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan
kebutuhan di dunia kerja, khususnya bidang akuntansi.
5. Laporan Magang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi
mengenai situasi umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Yogyakarta, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan atas
temuan masalah di dalam kantor, agar Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang dapat menjadi lebih baik ke depannya.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
5
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah/Deskripsi Umum Instansi
2.1.1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Sejarah terbentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
merupakan proses yang sangat panjang. Setelah Republik Indonesia
merdeka pada 1945, pemerintah menciptakan program yaitu pinjaman
modal bagi pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan petumbuhan
ekonomi setelah terjadi penjajahan oleh kolonialisasi Belanda. Kebijakan
ini diusulkan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh
Muhammad Hatta pada tahun 1946. Namun dana yang sudah diberikan
pemerintah sebagian besar tidak dapat diterima kembali karena kondisi
ekonomi pada saat itu belum stabil dan kurangnya/melemahnya daya beli
masyarakat. Keadaan negara yang tidak dapat menerima kembali pinjaman
masyarakat tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Apabila keadaan
tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah
perlindungan, maka ditakutkan menjadi sangat merugikan kekayaan dan
keuangan negara, terlebih dengan situasi keamanan dan ekonomi paska
kolonialisasi.
Berdasarkan pandangan tersebut, sistem penyelesaian masalah saat
itu yang terdapat pada Pasal 195 HIR yaitu tidak sanggup melaksanakan
fungsi dalam perlindungan kekayaan dan keuangan negara, maka pada
akhirnya dibuatlah Keputusan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
6
Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 tentang
pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) yang memiliki
tugas mengerjakan penuntasan piutang negara dengan cara Parate
Eksekusi (melakukan putusan-putusan sendiri tanpa harus meminta
bantuan lembaga peradilan layaknya Surat Paksa, Sita, Lelang dan
keputusan hukum lainnya).
Pada 5 Juli 1959, Negara Indonesia kembali dalam keadaan tertib
sipil yang dimulai dari tanggal 16 Desember 1960. Hal ini mengakibatkan
dasar hukum mengenai Keputusan Penguasa Perang Pusat yaitu Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 tidak diberlakukan kembali. Oleh karena
itu, peran dan wewenang P3N dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan
dalam menuntaskan piutang negara secara efisien dan efektif. Oleh karena
itu, dinilai perlu menyusun ketentuan penukar yang bisa menjaga
keberadaan peran dan kewenangan penuntasan piutang negara yang
produktif dan efisien sebelum Putusan Penguasa Perang Pusat dicabut.
Tanggal 14 Desember 1960 pemerintah memutuskan UU No. 49
Prp Thn 1960 mengenai Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasar UU itu,
pemerintah mendirikan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai
gantinya P3N. Untuk menjaga keberadaan kewenangan P3N, maka PUPN
juga mendapatkan wewenang Parate Eksekusi dalam melakukan tugasnya.
Penyerahan piutang negara yang berdasarkan kredit investasi lebih
sering terjadi di tahun 1971, namun struktur organisasi dan sumber daya
manusia PUPN sangat terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
7
11 Tahun 1976 didirikan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan
tugas memproses penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya
memutuskan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai
penjabaran Keppres (Kepatuhan Presiden) itu, Menteri Keuangan terbitkan
Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 perihal Susunan Organisasi dan
Tata Kerja BUPN yang menjelaskan peran penuntasan piutang negara
ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.
Meningkatnya piutang negara yang penanganannya diserahkan
pada BUPN disebabkan oleh bertambahnya piutang negara yang
terhambat, baik yang asalnya dari bank maupun non bank. Demi
menyelesaikan perkara itu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabung fungsi lelang dan semua
aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke susunan organisasi
BUPN, hingga terbentuklah organisasi baru bernama Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Menteri Keuangan menetapkan
bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas
operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Hal
tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor
21 Tahun 1991. Selanjutnya, berdasar Keputusan Presiden Nomor 177
Tahun 2000 yang direspon dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
8
2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN diperbaharui menjadi
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
Dalam penyesuaian peran dan fungsi kantor operasional, Kantor
Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara
(KLN) disatukan dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 perihal Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
Penyusunan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan pada
tahun 2006 menyatukan Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan
Lelangnya dengan Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan
Barang Milik atau Kekayaan Negara (PBM atau KN), kemudian
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) hingga kini
disebut dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 perihal Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 perihal Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan perubahan
organisasi, maka KP2LN berubah nama menjadi Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan peran layanan
di bidang kekayaan negara dan penilaian seperti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 perihal Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
9
ini termasuk salah satu hasil Reformasi Birokrasi yaitu gabungan peran-
peran yang sama ke dalam satu unit Eselon I.
Unit kerja dalam Kantor Pusat DJKN terdiri 8 unit Eselon II, yaitu:
Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara
Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain,
Direktorat Penilaian, Direktorat Piutang Negara dan Direktorat Hukum
dan Hubungan Masyarakat.
DJKN mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh
Indonesia yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah, yang mengatur wilayah:
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
4. Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
5. Lampung dan Bengkulu
6. Banten
7. DKI Jakarta
8. Jawa Barat
9. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Jawa Timur
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Selatan dan Tengah
13. Kalimantan Timur dan Utara
14. Bali dan Nusa Tenggara
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
10
15. Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
16. Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
17. Papua dan Maluku
Kantor pusat DJKN beralamat di Gedung Syafruddin
Prawiranegara 2 Lantai 5-12, Jl. Lapangan Benteng Timur 2 – 4 Jakarta
Pusat, Jakarta 10710. Berikut adalah layanan informasi yang dapat
dihubungi:
Telp : (021) 1500 991 (Call Center)
Faks : (021) 7663647 / (021) 5737346
Email : [email protected]
2.1.2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Kementerian Keuangan, Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya
berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL). DJKN mempunyai unit kerja vertikal sebanyak 71 KPKNL
yang terdistribusi di semua wilayah, yaitu:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
11
Tabel 2. 1 Distribusi KPKNL di Wilayah Indonesia
No. Unit KPKNL No. Unit KPKNL
1. Banda Aceh 37. Yogyakarta
2. Lhokseumawe 38. Purwokerto
3. Medan 39. Surabaya
4. Pemantang Siantar 40. Sidoarjo
5. Kisaran 41. Malang
6. Padang Sidempuan 42. Jember
7. Pekanbaru 43. Madiun
8. Padang 44. Pamekasan
9. Bukittinggi 45. Pontianak
10. Batam 46. Singkawang
11. Dumai 47. Banjarmasin
12. Palembang 48. Palangkaraya
13. Jambi 49. Pangkalan Bun
14. Lahat 50. Samarinda
15. Pangkal Pinang 51. Balikpapan
16. Bandar Lampung 52. Tarakan
17. Bengkulu 53. Bontang
18. Metro 54. Denpasar
19. Serang 55. Singaraja
20. Tangerang I 56. Bima
21. Tangerang II 57. Mataram
22. Jakarta I 58. Kupang
23. Jakarta II 59. Makassar
24. Jakarta III 60. Parepare
25. Jakarta IV 61. Palopo
26. Jakarta V 62. Kendari
27. Bandung 63. Mamuju
28. Bekasi 64. Manado
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
12
29. Bogor 65. Gorontalo
30. Purwakarta 66. Palu
31. Tasikmalaya 67. Ternate
32. Cirebon 68. Jayapura
33. Semarang 69. Sorong
34. Surakarta 70. Ambon
35. Pekalongan 71. Biak
36. Tegal
2.1.3 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat
provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Kesultanan Yogyakarta
dan Kadipaten Paku Alaman Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di
bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi
Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas
3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yaitu Kota
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten
Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo. Walaupun memiliki luas terkecil
kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal dengan
tingkat nasional dan internasional karena menjadi pusat budaya dan tempat
tujuan wisata andalan.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta merupakan unit kerja operasional/vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. KPKNL Yogyakarta
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
13
selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik melalui peningkatan
profesionalitas kinerja, memegang teguh integritas serta melakukan
penyempurnaan dalam segala aspek untuk kenyamanan stakeholders.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta yang menempati Gedung Keuangan Negara (GKN)
Yogyakarta berada pada Lintang S7° 48.948’ E110° 22.9265’ yang
berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Jalan Cendana II
Sebelah Timur : Jalan Cendana
Sebalah Selatan : Jalan Kusumanegara
Sebelah Barat : Jalan Kapas
KPKNL terletak di tengah kota Yogyakarta. Letak ini cukup
strategis karena mudah dicapai dengan kendaraan dan transportasi umum.
Kantor ini juga tidak terlalu jauh dengan kantor instansi lain sehingga
melancarkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi,
pemrosesan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain
sebagainya.
Dalam memberikan pelayanan dibidang Pengelolaan Kekayaan
Negara, Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Penilaian dan Pelayanan
Lelang, KPKNL Yogyakarta memberikan kemudahan bagi stakeholder
dalam mencari informasi terkait current issue pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN), Pengumunan lelang dan informasi lainnya terkait tugas
dan fungsi KPKNL Yogyakarta melalui situs website. Dalam
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
14
mempermudah dan mempercepat layanan pengelolaan Barang Milik
Negara kepada stakeholders terkait proses Rekonsiliasi Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN, KPKNL
Yogyakarta menciptakan sebuah aplikasi yang disebut
BMNKPKNL13JOGJA yang mana aplikasi ini memiliki kelebihan dalam
melakukan pengecekan saldo awal Persediaan dan SIMAK, dapat
membandingkan nilai Surat Perintah Membayar (SPM) dan Realisasi
Belanja Barang satuan kerja, serta dapat membandingkan antara nilai
SIMAK dan Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA).
Selama berdiri, KPKNL Yogyakarta bekerja sama dengan beberapa
instansi untuk memberikan jasa dalam pengurusan penagihan piutang
negara, yaitu:
1. Kementerian Keuangan
2. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
3. DJKN Eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)
4. DJKN Eks BDL (Bank Dalam Likuidasi)
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Perindustrian
7. Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkes seperti Rumah
Sakit, dll
8. Kementerian Kehutanan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
15
9. Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti Lembaga Pengelola Dana
Bergulir (LPDB), dll
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
12. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
14. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI
15. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMN/BUMD)
KPKNL Yogyakarta terletak di Gedung B Gedung Keuangan
Negara, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Semaki, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Berikut layanan
informasi yang dapat dihubungi:
No. Telp : (0274) 544091
Faks : (0274) 389202
Email : [email protected]
Website : www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
16
2.2 Visi, Misi, dan Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Yogyakarta
2.2.1 Visi
Visi merupakan sesuatu yang merupakan pandangan jauh ke depan
dari suatu Lembaga/Instansi, mengandung apa yang seharusnya dilakukan
suatu Lembaga/Instansi untuk mencapai tujuan tersebut di masa yang akan
datang. Visi menunjukkan kondisi ideal di masa depan perusahaan yang
realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik dalam
menjalankan tugas, fungsi, pelayanan dan aktivitasnya. Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta berpegang pada visi
dan misi yang seragam yang telah ditetapkan oleh KPKNL di seluruh
Indonesia. Visi KPKNL adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara,
piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2.2.2 Misi
Untuk mencapai visi tersebut di masa yang akan datang, maka perlu
adanya misi yang merupakan tindakan untuk mewujudkan visi suatu
lembaga, dan menjadi acuan aktivitas dan kegiatan yang harus dilakukan
untuk mewujudkan visi suatu lembaga, dan misi juga akan memberikan
arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, berikut merupakan misi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta,
diantaranya:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
17
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan
efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan
acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil,
dan kompetitif sebagai instrumen jual-beli yang mampu
mengakomodasi kepentingan masyarakat.
2.2.3 Motto
Dalam kegiatan pelayanan kepada stakeholders, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta memiliki motto
“TRENGGINAS” dengan penjabaran sebagai berikut:
Tertib : 1. Tertib Hukum;
2. Tertib Administrasi;
3. Tertib Fisik.
Resik : Bekerja dengan kebersihan hati melayani
pemangku kepentingan.
Ngayomi : Melindungi dan mengayomi semua pemangku
kepentingan.
Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerja sama
internal yang produktif serta kemitraan yang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Ny
Ak
Se
2.3 Lo
un
sed
baw
KP
Ke
yaman
kuntabel
mpurna
ogo
Ga
Kantor
nit vertikal
dangkan DJ
wah naung
PKNL men
euangan me
har
me
ber
: Me
pem
: Da
ket
: Sen
bid
ambar 2.1 L
r Pelayanan
di bawah
JKN adalah
gan Kemen
nggunakan l
emiliki penje
rmonis deng
enghasilkan
rkualitas.
emberikan k
mangku kep
apat diper
tentuan peru
nantiasa m
dang untuk m
Logo Keme
n Kekayaan
Direktorat
salah satu d
terian Keu
logo Kemen
elasam umu
gan para pe
karya
kenyamana
pentingan.
rtanggungja
undang-und
melakukan u
menjadi dan
enterian K
n Negara da
Jenderal K
dari beberap
angan. Seh
nterian Keu
um secara si
mangku kep
yang be
an pelayana
awabkan
dangan yang
upaya perb
n memberik
Keuangan
an Lelang (
Kekayaan N
pa direktora
hingga dala
uangan. Lo
ingkat seba
pentingan, u
ermanfaat
an kepada s
sesuai de
g berlaku.
baikan di s
kan yang ter
(KPKNL) a
Negara (DJ
at yang bera
am birokras
ogo Kement
gai berikut:
18
untuk
dan
setiap
engan
segala
rbaik.
adalah
JKN),
ada di
sinya,
terian
:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
19
Motto : Negara Dana Rakca
Bentuk warna : Segi Lima
Tata warna : Kuning emas, biru kehitam-hitaman, putih dan
hijau
Uraian komponen : a. Dasar segi lima berwarna biru kehitam-
hitaman
b. Padi sepanjang 17 butir berwarna kuning emas
c. Kapas berwarna putih dengan kelopak hijau
sepanjang 8 butir; terdiri dari empat buah
berlengkung empat dan empat buah
berlengkung 5
d. Sayap berwarna kuning emas
e. Gada berwarna kuning emas
f. Bokor berwarna kuning emas
g. Pita berwarna putih
h. Motto (semboyan) berwarna biru kehitam-
hitaman
Masing-masing uraian komponen dari logo Kementerian Keuangan
di atas juga memiliki makna sebagai berikut:
a. Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi
kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya
Negara Republik Indonesia;
b. Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas;
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
20
c. Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan,
mengamankan keuangan negara;
d. Ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila;
Logo Kementerian Keuangan di atas memiliki arti secara
keseluruhan, yaitu ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan
menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian
Keuangan.
2.4 Bentuk Instansi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Kementerian Keuangan. Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya
berganti menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL). KPKNL berperan sebagai instansi yang memberikan layanan
jasa berupa pengurusan piutang negara, pemberian izin penggunaan
Barang Milik Negara (BMN) dan/atau Barang Milik Daerah (BMD), izin
penetapan status BMN dan/atau BMD, pengadaan lelang, serta penilaian
BMN (seperti peralatan, tanah, dan lain-lain). Seksi-seksi yang memiliki
tugas dan tanggung jawab memberikan layanan di KPKNL adalah sebagai
berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
21
1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Seksi Pelayanan Penilaian
3. Seksi Piutang Negara
4. Seksi Pelayanan Lelang
KPKNL Yogyakarta selalu berusaha memberikan pelayanan yang
terbaik melalui peningkatan profesionalitas kerja, memegang teguh
integritas serta melakukan penyempurnaan dalam aspek untuk
kenyamanan stakeholders.
2.5 Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola
aktivitas kerja sama dan dilakukan secara teratur serta berulang-ulang
oleh sekelompok orang untuk menggapai suatu tujuan. Organisasi
memiliki hubungan yang disengaja secara resmi (kedinasan), sedangkan
informasi yang menyangkut hubungan manusia di luar dinas bersifat tidak
resmi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja kantor wilayah
DJKN yang mempunyai tugas melakukan pemantauan serta pengendalian
internal pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode
etik dan disiplin, serta perumusan rekomendasi perbaikan bisnis.
Pembentukan struktur organisasi pada instansi sangat menentukan baik
tidaknya manajemen yang ada. Struktur organisasi yang baik seharusnya
dapat memisahkan fungsi, tanggung jawab dan wewenang dengan jelas.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Ka
dip
sub
pad
antor Pelay
pimpin oleh
b bagian. B
da gambar 2
Gamb
yanan Keka
h Kepala K
Berikut ini s
2.2:
bar 2.2 Ske
ayaan Nega
Kantor yang
struktur org
ema Struktu
ara dan Lel
g membawa
ganisasi di K
ur Organis
lang (KPKN
ahi langsun
KPKNL Yo
sasi KPKNL
NL) Yogya
ng kepala-k
ogyakarta se
L
22
akarta
kepala
eperti
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
23
2.6 Cakupan Kegiatan Instansi
2.6.1 Sumber Daya Manusia
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta sebagai sebuah Kantor Pelayanan memiliki komposisi jumlah
pegawai sebanyak 47 orang. Saat ini KPKNL Yogyakarta dipimpin oleh
Ibu Marhaeni Rumiasih, S.H., M.H dan dalam tugas kesehariannya dibantu
oleh 7 orang Pejabat Eselon IV, yakni:
1. Kepala Sub Bagian Umum : Erni Ika Nurhayati
2. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara : Wahyu Rinaryadi
3. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian : Slamet Trijendra
4. Kepala Seksi Pelayanan Lelang : Rino Priyanto
5. Kepala Seksi Piutang Negara : Banu Hasmoro
6. Kepala Seksi Hukum dan Informasi : Mohamad Abdul R.
7. Kepala Seksi Kepatuhan Internal : Usman Arif Murtopo
2.6.2 Kegiatan Rutin Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi
Selain kegiatan rutin di luar tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta juga memiliki
kegiatan rutin berkaitan dengan tugas dan fungsi yang di dalamnya dibagi
menjadi beberapa bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing sesuai peraturan yang berlaku guna menunjang kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
24
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor merupakan jabatan tertinggi di dalam KPKNL
yang membawahi 7 seksi. Kepala KPKNL mempunyai tugas
bertanggung jawab dengan segala hal yang berkaitan dengan
kelancaran kegiatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
serta memastikan semua berjalan selaras dengan prosedur. Segala
urusan yang memerlukan persetujuan dari Kepala Kantor adalah hal
yang terkait dengan stakeholders seperti Laporan Pelaksanaan Tugas
(LPT), usulan penetapan jadwal lelang dan pejabat lelang, laporan
hasil penelitian kelengkapan berkas lelang, laporan hasil penelitian
kelengkapan berkas piutang negara, penetapan status Barang Milik
Negara (BMN), laporan hasil penilaian BMN, dan lain-lain.
2. Sub Bagian Umum
Sub bagian umum memiliki peran sentral dalam kelancaran
pelaksanaan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPKNL
Yogyakarta. Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan
pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat
pengawasan fungsional, penyampaian bahan penyusunan rencana
strategik dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengawasan
Barang Milik Negara di lingkungan KPKNL (Pasal 32
PMK.170/PMK.01/2012).
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
25
3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Dengan jumlah 443 Satker, KPKNL Yogyakarta memberikan
pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Seksi
Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) menjalankan kebijakan DJKN
dengan melaksanakan pengelolaan kekayaan negara khususnya di
wilayah kerja yang meliputi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,
yaitu melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan
Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara,
pengamanan Barang Milik Negara, pemeliharaan Barang Milik
Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan
Barang Milik Negara, bimbingan teknis, pengawasan dan
pengendalian, penatausahaan dan akuntansi, serta pelayanan
pelaksanaan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Barang Milik Negara
tingkat satuan kerja dengan Pengelola Barang sebagai dasar dalam
Penyusunan Daftar Barang Milik Negara yang handal di wilayah kerja
KPKNL Yogyakarta.
4. Seksi Pelayanan Penilaian
Seksi pelayanan penilaian dapat melayani/menerima
permintaan bantuan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) baik berupa bendungan, bangunan
irigasi, jalan jembatan, benda koleksi, dan lain-lain. Dalam melayani
di bidang penilaian, seksi pelayanan penilaian menjalankan tugas yang
meliput identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
26
dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta
kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian
kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus
dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah
dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (Pasal 32
PMK.170/PMK.01/2012).
5. Seksi Pelayanan Lelang
Menurut Pasal 1 PMK 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, pengertian lelang adalah penjualan terbuka
secara umum yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis yang
semakin menurun ataupun meningkat untuk mencapai kesepakatan
harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumunan Lelang. Layanan
pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). Seksi Pelayanan Lelang mempunyai
tugas yaitu melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan
superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta maupun Pejabat
Lelang Kelas II dan Balai Lelang, mempersiapkan konsep bahan
untuk superintendensi atas pelaksanaan lelang, memberikan layanan
informasi terkait dengan masalah yang ada di Seksi Lelang,
mengajukan usulan konsep penentuan jadwal lelang, menganalisis
kekompletan berkas lelang, membuat kutipan, salinan, dan grosse
risalah lelang, melakukan pembukuan dan pelaporan hasil lelang,
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
27
melakukan penggalian potensi lelang, menyiapkan konsep bahan
masukan untuk penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja,
Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,
menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan
tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat
pengawasan fungsional terkait pengelolaan kekayaan negara,
menyiapkan dokumen pemantauan dan penjaminan kualitas
pelaksanaan prosedur atas permintaan Seksi Kepatuhan Internal (KI).
6. Seksi Piutang Negara
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor
240/PMK.06/2016, piutang negara adalah jumlah uang yang harus
dibayar kepada negara/daerah ataupun badan/instansi yang secara
langsung maupun tidak langsung berada di bawah kekuasaan
negara/daerah, berdasarkan pada peraturan, perjanjian yang dibuat
maupun sebab apapun. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas
menyediakan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta
pengecekan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang,
pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain,
pertimbangan dan pemberian keringanan utang, pengusulan
pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan
pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara,
inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
28
penanggung utang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan,
pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan (Pasal 32
PMK.170/PMK.01/2012).
7. Seksi Hukum dan Informasi
Seksi Hukum dan Informasi (HI) mempunyai tugas yaitu
menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategis
KPKNL, menyiapkan pendaftaran Berkas Kasus Piutang Negara
(BKPN) dan pembuatan kartu monitor, mengoordinasikan
pembayaran angsuran debitur sebagai dasar pembukuan Bendahara
pada Seksi Hukum dan Informasi, melakukan pemindahbukuan
penerimaan pengurusan piutang negara dan lelang ke bank rekening
selaku atasan langsung. Selain itu, seksi HI juga mempunyai tugas
dalam pemberian informasi yang berkaitan dengan pengelolaan
kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang
yang ditampilkan melalui media online. Media online yang digunakan
untuk menyajikan informasi penting, berita, dan galeri kegiatan adalah
website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Instagram, dan
Facebook.
8. Seksi Kepatuhan Internal
Seksi Kepatuhan Internal (KI) memiliki tugas memantau
pengendalian internal, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko,
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin. Selain itu juga
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
29
menindaklanjuti hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis.
2.6.3 Kegiatan Rutin Tidak Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi
Kesehatan adalah salah satu hal terpenting bagi seluruh pegawai
dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Jumat Krida menjadi
salah satu opsi dan waktu yang pas untuk melakukan olahraga, baik
olahraga yang bersifat individu maupun kelompok. Jumat Krida dilakukan
setiap Jumat pagi yang diikuti oleh pegawai di pemerintahan baik pusat
maupun daerah untuk melakukan senam atau olahraga lainnya. Di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terdapat
beberapa alternatif olahraga, diantaranya adalah futsal, senam, bulu
tangkis, tenis meja, panahan dan jalan santai.
Salah satu kegiatan lainnya yang menjadi agenda rutin KPKNL
Yogyakarta adalah berkunjung dan memberikan donasi kepada 2 panti
asuhan yang terletak di desa Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini
bertujuan untuk memupuk rasa solidaritas dan berbagi kepada yang lebih
membutuhkan. Selain itu, di kesempatan tertentu terutama dengan adanya
berbagai macam musibah di tanah air, KPKNL Yogyakarta selalu berusaha
menggalang donasi untuk membantu meringankan beban korban
bencana/musibah melalui rekening Bantuan Sosial Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (Bansos DJKN). Bantuan sosial ini diharapkan efektif
untuk membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya terhadap
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
30
korban bencana, serta mampu meningkatkan solidaritas sesuai dengan
fungsi di dalam Kementerian Keuangan.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
31
BAB III
PELAKSANAAN MAGANG KULIAH
3.1 Proses Pemilihan Instansi/Perusahaan Magang
Program kegiatan magang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta
mewajibkan mahasiswa/i-nya untuk mencari sendiri instansi/perusahaan
yang akan dijadikan sebagai pilihan tempat melaksanakan kegiatan
magang nantinya. Dalam memilih instansi/perusahaan, penulis memiliki
ketertarikan untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Alasan penulis
tertarik dengan KPKNL didasari oleh keingintahuan penulis tentang apa
saja peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh KPKNL, khususnya
terhadap kekayaan negara yang dikelola oleh KPKNL. Penulis akhirnya
mencari informasi apakah KPKNL membuka kesempatan pelaksanaan
magang bagi mahasiswa/i. Setelah mendapatkan informasi melalui
Akademi Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AA YKPN)
bahwa KPKNL membuka kesempatan magang, penulis bersama dengan
teman sekelompok lainnya yang berjumlah 3 orang kemudian memilih
untuk melaksanakan magang di KPKNL Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan
dimulai pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
Namun, penulis tentu tidak bisa begitu saja melaksanakan magang di
KPKNL Yogyakarta tanpa melalui beberapa tahapan.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
32
Tahapan yang harus dilewati oleh penulis yang pertama adalah
mendatangi KPKNL untuk menanyakan apakah penulis dan teman-teman
dapat melaksanakan magang pada bulan Oktober sampai dengan
Desember 2019, kemudian pihak KPKNL menyatakan bahwa tersedia
kesempatan untuk penulis dan teman-teman melaksanakan magang pada
bulan tersebut. Selanjutnya, penulis dan teman-teman mengajukan
proposal kepada Wakil Ketua I STIE YKPN yang berisi pengajuan
kegiatan magang. Setelah disetujui Wakil Ketua I, STIE YKPN kemudian
membuatkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan Magang bagi Mahasiswa/i
pada tanggal 18 Maret 2019. Surat tersebut digunakan sebagai tanda bukti
bahwa penulis adalah benar-benar mahasiswa STIE YKPN dan dibawa
pada saat akan mengajukan permohonan ke instansi/perusahaan terkait.
Setelah mendapatkan surat izin dari STIE YKPN, penulis dengan
teman lainnya datang ke KPKNL Yogyakarta untuk mengajukan
permohonan kegiatan magang yang rencananya akan dilaksanakan selama
3 bulan dimulai pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31
Desember 2019. Setibanya di KPKNL Yogyakarta, penulis diarahkan
untuk langsung menemui pegawai di Sub Bagian Umum selaku seksi yang
memiliki peran sentral dalam kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan di
KPKNL termasuk pelaksanaan magang. Penulis menemui Ibu Cicilia yang
merupakan salah satu pegawai di Sub Bagian Umum dan mengajukan
permohonan magang dengan menyertakan surat dari STIE YKPN.
Selanjutnya penulis dan kelompok diminta untuk menunggu
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
33
konfirmasi/jawaban dari pihak KPKNL Yogyakarta paling lambat 2 (dua)
minggu sejak tanggal mengajukan permohonan dalam bentuk surat yang
akan dikirimkan ke STIE YKPN. Sepuluh hari setelah permohonan
tersebut, KPKNL Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2019 mengirimkan
surat ke STIE YKPN dan ditujukan langsung untuk Wakil Ketua I STIE
YKPN yang berisi persetujuan pelaksanaan magang bagi penulis dan
kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019.
Tahap yang terakhir yaitu 5 (lima) hari sebelum kegiatan magang
dilaksanakan, penulis dengan teman-teman mengunjungi KPKNL
Yogyakarta untuk mengonfirmasi kembali bahwa penulis akan
melaksanakan magang di KPKNL Yogyakarta dimulai pada tanggal 01
Oktober 2019. Selain itu, penulis dan teman-teman juga menanyakan
kepada Sub Bagian Umum tentang peraturan apa yang wajib diikuti oleh
peserta magang selama melaksanakan magang di KPKNL, seperti jam
kerja, pakaian kerja, kegiatan-kegiatan rutin yang wajib diikuti. Hal ini
dilakukan penulis dan teman-teman karena KPKNL Yogyakarta tidak
memiliki Standard Operating Procedures (SOP) untuk pelaksanaan
kegiatan magang sehingga peserta magang harus aktif dalam menanyakan
apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum magang dilaksanakan. Peran
aktif yang dilakukan peserta magang juga akan memberikan kesan dan
nilai positif dari KPKNL khususnya bagi mahasiswa/i STIE YKPN dan
STIE YKPN itu sendiri.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
34
3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang
Penulis melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang berlokasi di
Jalan Kusumanegara Nomor 11, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Kegiatan magang ini
berlangsung selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019. Sesuai dengan PMK Nomor
211/PMK.01/2014 tentang hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian
Keuangan, penulis melaksanakan magang selama 5 hari kerja dalam 1
(satu) minggu, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai
dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Namun pada
saat Bulan Ramadhan, jam kerja ditetapkan mulai pukul 07.30 sampai
dengan pukul 16.00 waktu setempat. Pada saat melaksanakan magang,
penulis tidak bertepatan dengan waktu Bulan Ramadhan.
3.3 Posisi Penempatan Magang
Bidang usaha di dalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Yogyakarta terdiri dari Piutang Negara, Pelayanan
Penilaian, Lelang, dan Pengelolaan Kekayaan Negara. Penulis
ditempatkan di Seksi Piutang Negara dari awal hingga akhir. Seksi Piutang
Negara memiliki tugas sebagai pihak ketiga yang membantu kreditur
(penyerah piutang) dalam pengurusan penagihan piutang negara kepada
debitur (penerima utang). Penyerahan pengurusan piutang negara ke
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
35
PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara)/DJKN (Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara) ini memiliki landasan hukum berdasarkan Pasal 12 UU
No. 49 Prp 1960 yang menyebutkan bahwa pengurusan piutang wajib
dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN apabila piutang tersebut ada
dan besaran nominalnya pasti menurut hukum akan tetapi penanggung
utang tidak mau melunasinya. Pada prinsipnya, PUPN melakukan
pengurusan piutang negara yang ada dan besaran nominalnya telah pasti
menurut hukum (Pasal 15 PMK No. 240/PMK.06/2016); telah dinyatakan
macet dan telah dilakukan upaya penagihan maksimal oleh
kementerian/lembaga selaku pemilik piutang.
Kegiatan yang dilakukan Seksi Piutang Negara yang pertama
adalah menerima Surat Penyerahan Piutang Macet (SPPM) RS Sardjito
beserta lampiran dan disposisi dari Kepala Kantor. Setelah menerima
disposisi SPPM, kemudian Seksi Piutang Negara melakukan penelitian
untuk memastikan apakah piutang tersebut memang ada dan besaran
nominalnya telah pasti menurut hukum. Apabila setelah melakukan
penelitian memang terbukti adanya piutang, maka Seksi Piutang Negara
wajib menerima penyerahan pengurusan piutang negara tersebut.
Selanjutnya Seksi Piutang Negara harus membuat Resume Hasil Penelitian
Kasus (RHPK) dan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)
dalam kurun waktu 7 hari kerja sejak SPPM, lampiran, dan disposisi
Kepala Kantor diterima Kepala Seksi Piutang Negara. selanjutnya yang
harus dilakukan setelah Seksi Piutang Negara menerbitkan RHPK dan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
36
SP3N adalah membuat surat panggilan yang terhitung 5 hari kerja sejak
tembusan SP3N diterima oleh kepala seksi. Apabila debitur memenuhi
panggilan dan mengakui jumlah utang serta bersedia menandatangani
Pernyataan Bersama (PB) sanggup, maka debitur wajib memenuhi PB
dengan melakukan pembayaran berkala hingga lunas pada batasan waktu
yang sudah disepakati dalam PB. Jika pada suatu ketika PB tersebut
dilanggar, Seksi Piutang Negara akan menerbitkan peringatan PB
terhitung 7 hari sejak tanggal PB tersebut dilanggar. Pada kondisi lainnya
ketika panggilan pertama tersebut tidak dipenuhi oleh debitur, maka Seksi
Piutang Negara harus membuat surat panggilan terakhir terhitung 7 hari
kerja sejak tanggal panggilan pertama yang sudah dijadwalkan. Jika
sampai pada panggilan terakhir debitur tetap tidak memenuhi panggilan,
atau debitur memenuhi panggilan tetapi tidak mengakui jumlah utang dan
menolak menandatangi PB, maka selanjutnya Seksi Piutang Negara
menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) terhitung 5 hari
kerja sejak tanggal panggilan terakhir dijadwalkan. Setelah diterbitkan
PJPN, Seksi Piutang Negara kemudian menerbitkan Surat Paksa (SP)
terhitung 8 hari sejak debitur tidak memenuhi peringatan PB, sejak tanggal
diterbitkan PB tidak sanggup, dan/atau sejak tanggal diterbitkan PJPN.
Sampai pada tahap penerbitan SP debitur tetap belum menunjukkan itikad
yang baik, maka juru sita yang merupakan bagian dari seksi Piutang
Negara akan melakukan penyitaan barang jaminan (jika ada) untuk
dilelang dan hasil penjualan lelang akan digunakan untuk menutup utang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
deb
deb
Lu
deb
lap
ben
Se
PS
Jik
Piu
PS
tin
pen
bitur. Apab
bitur, maka
unas (SPPN
bitur belum
pangan untu
nar tidak m
ksi Piutang
SBDT terhit
ka sudah d
utang Seme
SBDT juga
nggalnya. G
ngurusan pi
Gambar 3
bila hasil
a PUPN aka
L). Namun
m bisa tert
uk memasti
mampu mel
g Negara ak
tung 3 hari k
diverifikasi,
entara Belum
a dapat di
Gambar di
iutang nega
3.1 Bagan P
penjualan
an menerbit
apabila set
tutup, mak
ikan kondis
lunasi utan
an mengaju
kerja sejak
Seksi Piut
m Dapat Dit
ibuat apab
bawah in
ara:
Prosedur Pe
lelang ters
tkan Surat
telah pelaks
ka PUPN a
si debitur, j
gnya (suda
ukan Nota D
penugasan
tang Negar
tagih (PSBD
bila debitur
ni menunju
engurusan
sebut bisa
Pernyataan
sanaan lelan
akan melak
ika meman
ah tidak ad
Dinas Permi
lapangan o
ra akan me
DT). Dalam
r tidak di
ukkan ring
Piutang N
melunasi u
n Piutang N
ng ternyata u
kukan pene
ng debitur b
a jaminan
intaan Veri
leh kepala s
enerbitkan
m kondisi la
iketahui te
gkasan pro
Negara
37
utang
Negara
utang
elitian
benar-
lain),
fikasi
seksi.
Surat
innya,
empat
sedur
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
38
Dalam proses pengurusan piutang negara, Seksi Piutang Negara
tentu berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP). SOP
Pengurusan Piutang Negara secara ringkas dapat dilihat pada tampilan
tabel berikut ini:
Tabel 3.1 SOP Pengurusan Piutang Negara
No Produk SOP Ketentuan
1 Tanda terima Surat Penyerahan Piutang Macet (SPPM)
SPPM dari RS Sardjito diterima oleh Sub Bagian Umum
PER-04/KN/2009 (01)
2
SMARt APT/Lembar Disposisi Kepala Kantor
SPPM di disposisi ke Kepala Kantor untuk dicek dan didisposisikan ke Seksi Piutang Negara
3 Checklist Penilitian oleh Seksi Piutang Negara Masukan ISO 2018
4 RHPK dan SP3N
7 hari kerja dari tanggal disposisi KK (setelah surat penyerahan, lampiran, dan disposisi Kepala Kantor diterima Kasi)
KEP-145/KN/2013 (1)
5 Panggilan Pertama 5 hari kerja dari tanggal SP3N (setelah tembusan SP3N diterima Kasi)
KEP-145/KN/2013 (11)
6 Panggilan Terakhir
7 hari kerja dari tanggal menghadap panggilan pertama jika tidak dipenuhi
PMK-240/PMK.06/2016 (Ps.44)
7 BATJ, ND hasil BATJ, PJPN (tanpa PB)
2 hari kerja dari tanggal Tanya Jawab
KEP-145/KN/2013 (14,18)
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
39
No Produk SOP Ketentuan
8 BATJ, PB, ND hasil BATJ, dan PB
5 hari kerja dari tanggal Tanya Jawab
KEP-145/KN/2013 (15)
9 Peringatan PB 7 hari kerja dari tanggal ketentuan PB yang dilanggar
PMK-240/PMK.06/2016 (16)
10 PJPN tidak datang panggilan
5 hari kerja dari tanggal menghadap panggilan terakhir
KEP-145/KN/2013 (19)
11 Surat Paksa
8 hari kerja dari tanggal penugasan kepala seksi (Penanggung utang tidak memenuhi peringatan PB, tanggal PB Tidak Sanggup, tanggal PJPN)
KEP-145/KN/2013 (60)
12 Penyampaian Surat Paksa
10 hari kerja dari salinan Surat Paksa diterima Kasi (ND ST, BASP, LAP-SP)
KEP-145/KN/2013 (58)
13
ND permintaan Verifikasi PSBDT
3 hari kerja dari tanggal penugasan Kasi
KEP-145/KN/2013 (103)
14 PSBDT 4 hari kerja dari tanggal diterimanya ND Verifikasi HI
KEP-145/KN/2013 (102)
3.4 Tata Tertib Peserta Magang
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Yogyakarta
memiliki beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh semua pihak baik
Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun peserta magang. Tata tertib tersebut
diantaranya adalah:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
40
1. Tiba di kantor tepat waktu sesuai dengan peraturan jam kerja di
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) yaitu pukul 07.30
waktu setempat.
2. Mengikuti briefing dan doa pagi sebelum melakukan aktivitas kerja
3. Menggunakan baju seragam sesuai dengan ketentuan Keme nterian
Keuangan. Untuk peserta magang, baju yang digunakan wajib
menyesuaikan dengan seragam kantor dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Senin : atasan putih dan bawahan hitam
b. Selasa : baju batik
c. Rabu : atas biru muda dan bawahan biru tua
d. Kamis : baju bebas
e. Jumat : baju batik
4. Wajib mengajukan permohonan izin apabila berhalangan hadir
disertai dengan alasan dan bukti.
3.5 Bentuk Kegiatan Magang
Penulis ditempatkan pada Seksi Piutang Negara untuk membantu
proses pengurusan piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Pegawai dalam Seksi Piutang Negara
KPKNL Yogyakarta ini merupakan Panitia Urusan Piutang Negara tingkat
cabang. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan pegawai yang
menjadi berpotensi dan memiliki sikap profesional dalam melakukan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
41
pengurusan piutang negara agar pelunasan piutang negara dapat dilakukan
secara optimal.
Dalam pelaksanaan tugasnya, PUPN berpedoman terhadap
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-04/KN/2009
tanggal 24 Juli 2009 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang
Digunakan dalam Pengurusan Piutang Negara. Ketika penulis
menjalankan magang, penulis membantu pegawai khususnya di Seksi
Piutang Negara untuk memasukkan data terkait proses pengurusan piutang
negara ke dalam salah satu aplikasi yaitu FocusPN guna updating tahapan
setiap debitur. FocusPN adalah aplikasi yang dibangun dengan tujuan
membantu pihak yang terlibat dalam pengurusan piutang negara di
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengelola data
pengurusan piutang negara guna menghasilkan informasi yang akurat
untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan.
3.5.1 Penyesuaian Data Excel “FocusPN” dan “PSBDT RS Sardjito”
Penyesuaian data excel ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui apakah data debitur khususnya pasien RS Sardjito yang
dinyatakan masuk ke dalam tahap Piutang Sementara Belum Dapat
Ditagih (PSBDT) tersebut sudah diinput ke dalam aplikasi Focus PN atau
belum. FocusPN adalah aplikasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) khususnya bagi seksi piutang
negara untuk updating tahapan pengurusan piutang negara setiap debitur.
Saat menyesuaikan data, penulis menemukan banyak data debitur yang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
bel
dis
Be
un
3.5.2 Me
ban
dal
me
Fo
pen
ber
lum diinpu
siapkan ole
erikut gamb
ntuk melaku
Gamba
enginput P
Setelah
nyak debitu
lam FocusP
enginput da
ocusPN. Da
nulis meny
rikut ini:
ut ke dalam
eh penulis
ar 3.2 mena
kan kegiata
ar 3.2 Perle
PSBDT Deb
h melakuka
ur yang sud
PN. Tahapa
ata PSBDT y
alam melak
yiapkan beb
m aplikasi
untuk mela
ampilkan pe
an tersebut:
engkapan u
bitur ke dal
an tahap pe
dah dinyata
n selanjutny
yang terdap
kukan peng
berapa hal
Focus PN.
akukan tug
erlengkapan
untuk Peny
lam Aplika
enyesuaian
akan PSBDT
ya yang dil
pat dalam m
ginputan PS
yang dapa
Perlengka
gas tersebut
n yang perlu
yesuaian Da
asi FocusPN
data, penu
T namun b
lakukan ole
map merah te
SBDT ke d
at dilihat p
apan yang
t adalah la
u penulis sia
ata
N
lis mendap
belum diinp
h penulis a
ersebut ke d
dalam Focu
ada gamba
42
harus
aptop.
apkan
atkan
put ke
adalah
dalam
usPN,
ar 3.3
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Gamba
den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
sep
ar 3.3 Perle
Ada b
ngan PSBD
Nomor PS
Tanggal P
Sifat sura
Biaya adm
Penanggu
Keteranga
bersangku
Tampi
perti pada g
engkapan u
beberapa ha
DT, yaitu:
SBDT
PSBDT
at dari PSBD
ministrasi (B
ung utang da
an/alasan
utan
ilan PSBD
gambar berik
untuk Men
al yang har
DT
Biad) PPN
an/atau penj
diterbitkan
T yang te
kut ini:
nginput Dat
rus diinput
njamin utang
nnya PSB
ersedia dal
ta ke Aplik
ke dalam
g (jika ada)
DT atas
lam FocusP
kasi FocusP
FocusPN te
debitur
PN ditunju
43
PN
erkait
yang
ukkan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
3.5.3 Me
terj
deb
sur
Ka
dis
deb
ini
up
Ne
beb
sur
sur
Gambar
elakukan S
Selain
rjun langsun
bitur yang
rat panggila
ami melaku
serahkan la
bitur segera
i tidak berla
aya agar da
egara dan L
berapa kasu
rat yang di
rat tersebut
3.4 Tampil
Survei Lapa
membantu
ng ke lapan
tidak mem
an terakhir m
ukan surve
angsung kep
a melunasi u
aku mutlak
apat meluna
Lelang (KP
us, alasan
ikirim oleh
t. Alasan la
lan PSBDT
angan
u pekerjaan
ngan untuk
mberikan tan
maupun Pen
ei dengan
pada debitu
utang dalam
k, apabila d
asi utang, m
KNL) akan
debitur tida
KPKNL a
in yang dis
T dalam Ap
n di dalam
melakukan
nggapan ata
netapan Jum
membawa
ur sebagai b
m jangka wa
debitur mas
maka pihak K
n memberik
ak member
adalah kare
sampaikan d
plikasi Focu
m kantor, pe
n survei ke
as surat pan
mlah Piutang
Surat Pak
bentuk tind
aktu 1 x 24
ih ingin me
Kantor Pela
kan dispens
rikan tangg
na debitur
debitur ada
usPN
enulis juga
tempat deb
nggilan per
g Negara (P
ksa (SP) u
dakan tegas
jam. Namu
elakukan up
ayanan Keka
sasi waktu.
gapan atas s
tidak mene
alah karena
44
a ikut
bitur-
rtama,
PJPN).
untuk
agar
un hal
paya-
ayaan
Pada
surat-
erima
salah
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
45
pemahaman atas isi surat tersebut. Ada beberapa hal yang perlu
dipersiapkan dalam melakukan survei lapangan, yaitu:
1. SP yang dibawa langsung oleh pihak KPKNL agar dapat langsung
diterima oleh debitur.
2. ID Card sebagai tanda bahwa pihak yang menagih utang adalah benar
pegawai KPKNL.
3. Kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran apabila ada debitur yang
mengangsur/melunasi utangnya.
Gambar 3.5 di bawah ini diambil ketika penulis melakukan survei
lapangan bersama 3 orang pegawai KPKNL. Pada saat itu penulis
mendatangi Balai Desa Bangunkerto yang berada di Turi Sleman untuk
meminta informasi terkait debitur baik alamatnya, kondisi keluarganya,
riwayat keluarga, dan status debitur itu sendiri (apakah masih ada atau
sudah meninggal). Setelah bertanya di bagian Kaur TU dan Umum, kami
mendapatkan informasi bahwa debitur sudah meninggal, namun masih ada
istri dan anaknya yang tinggal di desa tersebut, kemudian pihak Kaur TU
dan Umum memberikan petunjuk kepada kami untuk menuju ke rumah
debitur.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
lan
de
lay
me
sej
bel
ora
ber
ini
Gambar 3
Setelah
ngsung berg
sa tersebut.
yak pakai. K
erupakan pe
jak tahun 2
liau tidak m
ang anakny
rkunjung ke
i menampilk
3.5 Saat M
h mendapat
gerak meng
. Rumah de
Ketika kam
enjamin uta
2010). Sang
memiliki pek
a. Kami pun
e rumah deb
kan kunjung
Mengunjung
tkan inform
gunjungi rum
ebitur ini m
mi datang, ka
ang dari deb
g istri berce
kerjaan teta
n kemudian
bitur dan m
gan kami ke
gi Balai Des
masi dari Bal
mah debitur
memang terl
ami bertem
bitur (karen
erita bahwa
ap dan hany
n langsung m
melakukan n
e rumah deb
sa Bangunk
lai Desa Ba
r yang tidak
lihat masih
mu dengan is
na debitur s
a setelah su
ya bergantun
mengutarak
negosiasi. G
bitur.
kerto
angunkerto,
k jauh dari
cukup baik
stri debitur
sudah menin
uami menin
ng pada kee
kan maksud
Gambar di b
46
kami
balai
k dan
yang
nggal
nggal,
empat
kami
bawah
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
3.5.4 Me
dik
tid
tin
tid
Se
Su
ter
yan
No
sek
dan
sud
Gamb
emproses N
Piutan
keluarkan ap
dak mampu
nggalnya, ba
dak memilik
ksi Piutang
urat PSBDT
rsebut dari m
Tahapa
ng sudah d
ota Dinas u
kaligus men
n menulisk
dah diberi n
bar 3.6 Saa
Nota Dinas
g Sement
pabila dalam
u menyelesa
arang jamin
ki nilai ek
Negara bia
T terlebih da
mulai menc
an yang di
icetak terse
untuk meli
ncatat penom
kannya pada
nomor surat
at Berkunju
Penyampa
tara Belum
m hal ini ma
aikan kewa
nan tidak a
konomis. N
asanya mem
ahulu. Penu
etak hingga
ilakukan pe
ebut yang p
ihat penom
moran selan
a Surat Not
t, penulis m
ung ke Rum
aian Konse
m Dapat
asih terdapa
ajiban, debi
da atau tela
Namun, sebe
mbuat Nota D
ulis memban
a mengarsip
enulis dalam
ertama ada
moran yang
njutnya pad
ta Dinas te
memberi ste
mah Debitu
p Surat PS
Ditagih
at sisa piuta
itur tidak d
ah terjual a
elum PSBD
Dinas Peny
ntu mempr
pkannya.
m mempro
lah penulis
terakhir s
da buku Not
rsebut. Sete
empel tangg
ur
SBDT
(PSBDT)
ang tetapi de
diketahui te
atau ditebus
DT dikelua
ampaian Ko
oses Nota D
oses Nota D
mengecek
udah digun
ta Dinas ter
elah Nota D
gal surat ter
47
akan
ebitur
empat
s atau
arkan,
onsep
Dinas
Dinas
buku
nakan
rsebut
Dinas
rsebut
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
dib
ke
apa
tan
me
ket
sud
3.5.5 Me
dan
tid
deb
jum
deb
do
buat atau di
Kepala Se
abila konse
nda tangan
emberikan
tika penulis
dah ditanda
Gambar 3
engecek da
Selama
n Lelang (K
dak sesuai
bitur. Hal
mlah/persen
bitur, alama
kumen fisik
icetak. Selan
ksi Piutang
ep tersebut
n dari Kep
stempel tan
s akan mem
atangani.
3.7 Perlengk
an Memper
a menjalani
KPKNL) Y
yang terda
ini men
ntase yang
at, dan lain
k debitur d
njutnya pen
g Negara un
sudah ben
pala Seksi
nda tangan.
mberi stemp
kapan untu
rbaiki Data
i magang d
Yogyakarta.
apat di dal
nunjukkan
besar baik
n sebagainya
dari mulai p
nulis menye
ntuk dicek k
ar. Setelah
Piutang N
. Gambar d
el tanda tan
uk Menstem
a dalam Ap
di Kantor P
Penulis m
lam FocusP
adanya s
jumlah piu
a. Penulis m
penginputan
erahkan Not
kembali dan
mendapat
Negara, pe
di bawah in
ngan pada N
mpel Nota
plikasi Focu
elayanan K
mendapati ba
PN dengan
salah peng
utang, tang
memperbaik
n Resume
ta Dinas ter
n ditandatan
persetujuan
enulis kemu
ni menunju
Nota Dinas
Dinas
usPN
Kekayaan N
anyak data
n dokumen
ginputan d
ggal surat,
ki lebih dar
Hasil Pene
48
rsebut
ngani
n dan
udian
ukkan
yang
Negara
yang
fisik
dalam
nama
ri 500
elitian
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Ka
Ga
set
per
ter
Su
RS
ole
Pe
(PS
Gam
asus (RHPK
ambar di ba
tiap debitur
rlengkapan
rsebut meru
urat Penyera
S Sadjito, m
eh Seksi P
nelitian Ka
SBDT).
bar 3.8 Ber
Penuli
sebelu
gamba
berupa
K) hingga Pi
awah ini m
r yang ada
lainnya ya
upakan berk
ahan Piutan
maupun ber
Piutang Neg
sus (RHPK
rkas Fisik D
s menginp
mnya ke da
ar di bawah
a:
iutang Sem
menunjukkan
di dalam
ang diperluk
kas fisik se
ng Macet (
rkas pengu
gara baik d
K) hingga Pi
Debitur ya
put data ya
alam Aplika
h ini digun
mentara Belu
n kondisi sa
map terseb
kan. Map y
etiap debitu
SPPM) bes
urusan piuta
dari mulai
utang Seme
ang Diinput
ang berasa
asi FocusPN
nakan penu
um Dapat D
aat penulis
but ke dalam
yang terdap
ur yang di
serta dokum
ang negara
pembuatan
entara Belum
t ke Aplika
al dari map
N. Tampilan
ulis untuk
Ditagih (PSB
menginput
m FocusPN
pat pada ga
dalamnya b
men lainnya
yang dilak
n Resume
m Dapat Di
asi FocusPN
p pada ga
n FocusPN
menginput
49
BDT).
t data
N dan
ambar
berisi
a dari
kukan
Hasil
itagih
N
ambar
pada
data
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
1. Re
2. Su
3. Pa
4. Pa
5. Be
6. Pe
7. Pe
Be
8. Su
9. Pi
G
esume Hasi
urat Penerim
anggilan
anggilan ter
erita Acara
ernyataan B
enetapan Ju
ersama atau
urat Paksa (
iutang Seme
Gambar 3.9
il Penelitian
maan Pengu
rakhir
Tanya Jawa
Bersama (PB
umlah Piuta
u PJPN tidak
SP)
entara Belum
Tampilan
n Kasus (RH
urusan Piuta
ab (BATJ)
B)
ang Negara
k datang pa
m Dapat Di
Aplikasi F
HPK)
ang Negara
a (PJPN) ta
anggilan
itagih
FocusPN
(SP3N)
anpa Perny
50
yataan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
51
BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN MAGANG
4.1 Refleksi Kegiatan Magang
Refleksi kegiatan magang merupakan gambaran perasaan penulis
selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Selama 3 bulan penulis
menjalani magang, banyak hal yang dihadapi oleh penulis dan
memberikan kesan tersendiri. Disamping itu, tentunya semua tidak selalu
berjalan sesuai dengan harapan, terkadang ada hambatan dan rintangan
yang ditemui oleh penulis.
Kesan di hari pertama penulis mulai menjalani magang, penulis
tentu merasa canggung karena pada saat itu merupakan kali pertama bagi
penulis berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan bersama
dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, terlebih
penulis berhadapan dengan orang-orang baru dengan sifat yang berbeda
dan memiliki rentan usia yang cukup jauh dengan penulis. Pada hari
pertama, penulis langsung ditempatkan pada seksi Piutang Negara. Hal ini
membuat penulis bingung tentang apa saja yang akan dilakukan ke depan
dan bagaimana dalam bekerja agar nantinya dapat memenuhi ekspektasi
pegawai khususnya di seksi piutang negara, tetapi berkat para pegawai
yang baik, mereka dengan senang hati menjelaskan kepada penulis tentang
apa saja yang menjadi tanggung jawab seksi piutang negara, yang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
52
dikerjakan di seksi piutang negara, hingga tantangan yang dihadapi dalam
memproses pengurusan piutang negara.
Seiring berjalannya waktu, penulis pada akhirnya mampu
beradaptasi dengan lingkungan kerja di KPKNL khususnya di seksi
piutang negara. Penulis mulai mendapatkan gambaran bagaimana prosedur
pengurusan piutang negara dari awal pelimpahan pengurusan piutang
negara diterima sampai dengan tahap akhir, terlebih hambatan dan
tantangan yang dihadapi baik dari internal maupun dari pihak eksternal
(debitur). Disamping itu, penulis juga dilatih untuk menjadi lebih percaya
diri karena dorongan dari seluruh pegawai di KPKNL yang selalu
memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam acara-
acara yang diselenggarakan oleh KPKNL yaitu menyanyi.
Pada bulan pertama magang, seksi piutang negara menitikfokuskan
pekerjaan pada debitur yang dianggap tidak mampu menyelesaikan
kewajiban/tidak memiliki jaminan lagi/jaminan tidak memiliki nilai
ekonomis, sehingga seksi piutang negara harus menerbitkan Piutang
Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). PSDBT yang diterbitkan harus
diinput ke dalam aplikasi FocusPN. Pada saat itu, penulis diminta untuk
menginput PSBDT yang sudah diterbitkan ke dalam aplikasi FocusPN.
Tantangan baru yang didapatkan oleh penulis ketika menginput
PSBDT ke dalam aplikasi FocusPN, penulis mendapatkan banyak berkas
fisik yang tidak dapat diinput karena penulis tidak menemukan data
debitur di dalam aplikasi FocusPN. Setelah penulis mencoba mencari tahu,
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
53
ternyata data debitur tersebut belum terdaftar di dalam aplikasi FocusPN
sejak awal pengurusan piutang negara dilakukan.
Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi penulis adalah ketika
penulis diminta menginput PSBDT yang sudah diterbitkan sejak lama,
tetapi belum diinput ke dalam aplikasi FocusPN. Penulis ternyata justru
menemukan banyak PSBDT yang sudah diinput di dalam FocusPN.
Kemudian penulis mencoba untuk mengecek kembali data tersebut, akan
tetapi penulis merasa terkejut karena data PSBDT yang terdapat di dalam
FocusPN berbeda dengan data PSBDT pada berkas fisiknya. Akhirnya,
penulis mencoba untuk membetulkan PSBDT tiap debitur di dalam
FocusPN. Penulis mencoba mengambil pelajaran dari hal ini untuk lebih
berhati-hati dalam menginput data di dalam FocusPN, agar tidak terjadi
kesalahan seperti kejadian tersebut di atas, dan agar tidak melakukan
pekerjaan berulang-ulang karena ini akan memakan waktu dan menunda
pekerjaan lainnya.
Pada bulan kedua, penulis mendapatkan pengalaman baru lagi.
Tentunya kali ini berbeda dari biasanya, penulis mendapat kesempatan
mengikuti kegiatan survei lapangan bersama pegawai senior. Survei ini
dilakukan dengan tujuan memastikan kondisi debitur secara langsung
sekaligus menagih paksa dengan membawa Surat Paksa (SP) sebagai
konsekuensi debitur yang tidak memberikan tanggapan atas proses
pengurusan piutang negara. Ketika melakukan survei, penulis menemukan
berbagai kondisi setiap debitur yang memprihatinkan. Hal ini membuat
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
54
penulis merasa iba dengan kondisi debitur. Namun, dalam melakukan
survei, prinsip yang harus dipegang oleh pegawai seksi piutang negara
ketika menagih utang kepada debitur adalah tidak boleh memakai hati
karena itu adalah kewajiban debitur yang harus segera diselesaikan. Hal
lain yang dirasakan penulis adalah ketika debitur yang kami datangi
memberikan respon kurang baik dan bahkan ada yang kemudian terkejut
hingga tidak terima karena merasa tidak memiliki utang di RS Sardjito,
tentu prinsip yang harus dipegang selain tidak boleh memakai hati adalah
kesabaran. Perlu kesabaran lebih dalam menanggapi sikap negatif debitur
ketika kami datangi. Adakalanya debitur menyalahkan pihak KPKNL
yang tiba-tiba datang untuk menagih utang karena merasa tidak memiliki
kewajiban apapun, dimana pihak KPKNL sebenarnya hanya pihak ketiga
yang mendapat pelimpahan wewenang dari RS Sardjito.
Penulis pada akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari pegawai
di seksi piutang negara. Penulis dianggap sudah mampu memahami
aplikasi FocusPN, sehingga penulis diminta untuk mengecek data debitur
dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan berkas fisiknya.
Namun, kali ini yang penulis cek tidak hanya PSBDT, melainkan penulis
harus mengecek data dari tahap awal pengurusan piutang negara hingga
akhir. Dari proses pengecekan tersebut, penulis benar-benar terkejut
karena penulis menemukan hampir semua data debitur mengalami
kesalahan penginputan pada tahap awal hingga tahap akhir, baik kesalahan
penginputan pada nomor register, kolom tanggal surat, nomor surat,
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
55
jumlah piutang negara, alamat debitur, dan lain-lain. Sebagian berkas
lainnya justru tidak ditemukan dalam aplikasi FocusPN, dengan kata lain,
debitur tersebut belum terdaftar di dalam aplikasi FocusPN. Penulis
akhirnya mendapat tugas untuk membetulkan seluruh data debitur dalam
aplikasi FocusPN dimulai dari Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK),
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), panggilan pertama,
panggilan terakhir, Pernyataan Bersama (PB) dan/atau Penetapan Jumlah
Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa (SP), hingga PSBDT. Disamping itu,
penulis juga sekaligus diminta untuk menginput data debitur yang belum
ada di dalam FocusPN. Penulis membetulkan sekaligus menginput lebih
dari 500 data debitur yang salah maupun yang belum ada. Penulis merasa
tertantang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut secara cepat dan
akurat.
Selama kegiatan magang, tentu banyak sekali hal yang didapatkan
oleh penulis, baik ilmu, pengalaman yang berkesan, lingkungan baru,
keluarga baru. Hal ini membuat penulis memiliki gambaran tentang apa
saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu, penulis juga memahami ritme
kerja di dalam instansi pemerintah yang khususnya dalam melakukan
pengurusan piutang negara. Seksi Piutang Negara memiliki tanggung
jawab yang besar sebagai pihak ketiga untuk menjaga kepercayaan
stakeholders dalam keberhasilannya membantu penagihan piutang kepada
debitur.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
56
4.2 Masalah yang Dihadapi
Selama melaksanakan kegiatan sebagai tenaga kerja yang
membantu dalam proses administrasi di seksi piutang negara, tentunya apa
yang dilakukan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Penulis
menghadapi berbagai macam masalah baik yang disebabkan oleh pihak
internal sendiri maupun dari pihak eksternal (debitur). Adapun masalah
yang ditemui adalah sebagai berikut:
1. Tidak dapat/kesulitan menemukan tempat tinggal debitur
Tidak sedikit dalam pengurusan piutang negara, sering kali kami
kesulitan menemukan tempat tinggal dari debitur ketika kami
melakukan survei lapangan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu
karena alamat yang diberikan debitur ketika mendaftar di RS Sardjito
kurang lengkap; debitur pindah tempat tinggal; debitur memberikan
alamat yang tidak benar kepada RS Sardjito. Hal ini menyebabkan tim
piutang negara kesulitan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi
debitur dan menagih utang kepada debitur, serta menghambat jalannya
proses pengurusan piutang negara. Hal lain yang ditimbulkan dari
masalah tersebut adalah tidak adanya respon debitur atas surat
panggilan yang dikirimkan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
2. Tidak ada respon debitur atas panggilan yang sudah dikirimkan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
57
Selain disebabkan oleh faktor alamat, yang menjadi alasan debitur
tidak merespon adanya surat panggilan dari Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah karena:
a. Kesalahpahaman debitur terhadap isi surat yang diterima debitur
b. Timbulnya rasa malu debitur untuk datang ke KPKNL karena
dianggap memiliki hutang
c. Merasa tidak memiliki kewajiban/utang yang harus diselesaikan.
Hal ini tentu akan menghambat kelanjutan proses pengurusan piutang
negara dan mengharuskan tim Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
untuk segera mengeluarkan Surat Paksa (SP) serta menyerahkannya
langsung kepada debitur sekaligus menagih piutang secara paksa.
3. Kurangnya keamanan ketika tim terjun ke lapangan untuk survei
Tidak sedikit debitur yang kurang terima ketika tim mendatangi
rumah mereka dengan tujuan menagih utang. Ada yang merasa tidak
memiliki kewajiban/utang kepada RS Sardjito; ada yang kecewa
karena setelah bertahun-tahun berlalu, kemudian mereka baru
dipanggil atau didatangi; ada yang tidak berkenan karena merasa
dipermalukan. Hal ini terkadang memicu mereka untuk melakukan
tindakan di luar kendali mereka. Tentu hal seperti akan
membahayakan tim yang melakukan survei tanpa adanya pengamanan.
4. Banyak berkas fisik debitur yang belum diinput ke dalam FocusPN
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
58
Selama melaksanakan magang di KPKNL, sebagian besar tugas
penulis adalah membantu dalam hal pengecekan dan penginputan
berkas debitur ke dalam aplikasi FocusPN. Penulis menemukan
banyak sekali berkas fisik debitur baik yang lama maupun yang baru,
belum dimasukkan ke dalam aplikasi. Penulis setidaknya
membetulkan dan/atau memasukkan lebih dari 700 data debitur yang
berkaitan dengan tahap-tahap pengurusan piutang negara. Dalam 1
data debitur, penulis harus menyelesaikan 7-11 langkah, dimulai dari
tahap penginputan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) sampai
dengan tahap penginputan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih
(PSBDT).
5. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga debitur
Seringkali terjadi hambatan dalam pengurusan piutang negara apabila
debitur memiliki permasalahan dalam keluarganya. Terlebih jika
debitur sudah meninggal dan melimpahkan kewajiban kepada
penanggung hutang, tidak jarang PUPN harus berpikir keras untuk
mencari solusi/alternatif agar proses pengurusan piutang negara tetap
berjalan. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga debitur biasanya
disebabkan oleh:
a. Terjadinya perceraian/pertengkaran antara debitur dengan
suami/istrinya. Ketika tim PUPN melaksanakan pengurusan
piutang negara, debitur yang bersangkutan sudah meninggal dunia,
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
59
dan suami/istri yang menjadi penjamin utang tidak mau
membantu proses pelunasan kewajiban tersebut.
b. Putra putri debitur yang saling melempar tanggung jawab untuk
menyelesaikan kewajiban debitur yang mungkin sudah meninggal
atau dalam keadaan sakit dan tidak bisa lagi mengusahakan
apapun.
4.3 Pemecahan Masalah
Dari masalah-masalah yang penulis temukan di atas, kemudian
penulis mendapatkan pemecahan masalah. Adapun pemecahan
masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Sebelum menerima penyerahan pengurusan piutang negara dari RS
Sardjito/instansi pemerintah lain, alangkah baiknya jika seksi piutang
negara memastikan bahwa dokumen yang diterima dari RS Sardjito
lengkap dan akurat. Hal ini diupayakan agar dalam proses pengurusan
piutang baik dalam menghubungi atau melakukan penelitian lapangan
tidak terjadi hambatan lagi.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap piutang negara
seringkali membuat mereka tidak acuh terhadap kewajibannya.
Bahkan mereka kerap menyalahartikan isi atau maksud yang
terkandung dalam surat yang dikirimkan baik dari pihak RS Sardjito
maupun pihak KPKNL. Perlu adanya peningkatan sosialisasi piutang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
60
negara oleh KPKNL, pengenalan tentang apa itu KPKNL sendiri dan
apa saja tugas serta tanggung jawab KPKNL.
3. Penelitian lapangan tentu memiliki risiko tersendiri bagi tim yang
bertugas. Sehingga, solusi terbaik untuk mengantisipasi hal yang tidak
diinginkan adalah membawa pihak kepolisian (yang juga merupakan
anggota PUPN) untuk mendampingi tim peneliti agar tetap aman dan
terlindungi.
4. Ritme kerja yang padat dan tinggi di seksi piutang negara menjadi
salah satu faktor perlunya pembagian tugas untuk setiap pegawai, agar
pekerjaan dapat terselesaikan secara merata dan jelas. Apabila
memungkinan, solusi penambahan pegawai dalam seksi piutang
negara menjadi jalan keluar yang baik, mengingat jumlah pegawai
dalam piutang negara lebih sedikit dibandingkan dengan seksi lain.
5. Apabila tim PUPN mendapati seorang debitur sudah meninggal atau
sakit sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sementara
keluarga tidak ada yang mau menjamin dikarenakan masalah yang
terjadi di dalamnya, maka solusi terbaik yang dapat dilakukan yaitu
tim PUPN dapat menunjuk penjamin utang sesuai dengan perjanjian
yang telah dibuat dulu antara RS Sardjito dengan debitur, agar
penjamin utang dapat segera menyelesaikan kewajiban debitur yang
bersangkutan. Namun, apabila cara ini tidak dapat ditempuh dengan
baik, maka tim PUPN dapat mengundang seluruh pihak keluarga yang
bersangkutan untuk melakukan musyawarah mufakat.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
61
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan kegiatan magang
yang berlangsung selama tiga bulan sebagai salah satu syarat pemenuhan
144 sks untuk mendapatkan gelar sarjana di STIE YKPN. Magang
dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta dimulai tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember
2019.
Selama kegiatan magang, penulis dapat menyimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta merupakan unit operasional di bawah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, yang beralamat di Jl. Kusumanegara No. 11,
Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55166. Magang dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung mulai dari
tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019.
2. KPKNL Yogyakarta ini terdiri dari 7 bagian yang bertanggung jawab
atas tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu Sub Bagian
Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan
Penilaian, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Piutang Negara, Seksi
Hukum dan Informasi, serta Seksi Kepatuhan Internal. Selama
kegiatan magang berlangsung, penulis ditempatkan di seksi piutang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
62
negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta.
3. Ketika penulis ditempatkan di seksi piutang negara, penulis
melakukan beberapa pekerjaan seperti memeriksa data dalam excel,
ikut melakukan survei lapangan, membetulkan dan menginput data
dalam aplikasi FocusPN. Dari pekerjaan yang penulis lakukan selama
magang, penulis dapat menyimpulkan bahwa:
a. Penulis mendapatkan banyak sekali penginputan data di dalam
FocusPN yang berbeda dengan berkas fisik debitur, sehingga
penulis harus mengecek ulang dan membetulkan satu per satu.
b. Dalam menginput data satu debitur, penulis harus melakukan
setidaknya 7 sampai 11 langkah penginputan yang setiap
penginputannya harus sesuai dengan berkas fisik debitur.
c. Penulis menemukan banyak debitur yang sudah dinyatakan
Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), yang artinya
bahwa pengurusan piutang negara sementara dihentikan, tetapi
belum diinput ke dalam FocusPN.
4. Pelaksanaan kegiatan magang berjalan dengan sangat baik, dimulai
dari penyesuaian data excel “FocusPN” dan “PSBDT RS Sardjito”,
menginput PSBDT ke dalam FocusPN, melakukan survei debitur,
memproses surat PSBDT, hingga mengecek dan memperbaiki data
dalam FocusPN.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
63
5. Selama magang, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan
ilmu dalam pengurusan piutang negara maupun pengalaman
bagaimana terjun di lingkungan kerja khususnya kementerian/instansi
pemerintah. Hal ini sangat membantu penulis untuk memahami dunia
kerja dan melatih penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar
khususnya dengan orang-orang yang sudah senior, serta belajar
bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada.
5.2 Saran
Berdasarkan apa yang telah penulis laksanakan di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Yogyakarta) selama tiga bulan,
saran yang dapat penulis berikan ada sebagai berikut:
5.2.1 Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta
a. Menerbitkan Standard Operating Procedures (SOP) untuk
penerimaan mahasiswa/i magang agar memudahkan mahasiswa/i
mendapatkan informasi tentang apa saja prosedur dan syarat yang
harus dipenuhi untuk bisa diterima magang di KPKNL.
b. Menerbitkan Standard Operating Procedures (SOP) untuk
pelaksanaan kegiatan magang agar memudahkan mahasiswa/i calon
peserta magang, pihak kampus khususnya Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) dan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
64
pihak KPKNL sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas proses
kegiatan magang.
c. Menambah komputer supaya pemagang dapat mengerjakan
penginputan data ke dalam FocusPN dengan cepat tanpa harus
menggunakan laptop yang tidak memiliki number pad, karena
penginputan dalam focusPN banyak membutuhkan penginputan angka.
d. Memberitahukan pemagang tentang apa saja yang harus dikerjakan
dan diselesaikan pada hari itu untuk melatih pemagang dalam
mengatur waktu, menyiapkan data dan perlengkapan untuk
menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dengan begitu, pemagang
mendapatkan pengalaman untuk bisa merasakan bagaimana menjadi
pegawai/karyawan lainnya, pemagang terlatih menghadapi masalah-
masalah yang ada dan berusaha mencari solusinya.
e. Melakukan evaluasi rutin setiap minggu. Evaluasi ini bertujuan untuk
mengulas kembali perkembangan proses pengurusan piutang negara
dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing karyawan. Dengan
begitu, tim Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat mencari
pemecahan masalah bersama, mengingat bahwa masalah yang
dihadapi oleh seksi piutang negara lebih banyak berkaitan dengan
debitur dan kreditur (pihak eksternal) dan sangat kompleks.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
65
5.2.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan
Negara (STIE YKPN) Yogyakarta
a. Memberikan informasi secara detail dan jelas mengenai syarat dan
ketentuan pelaksanaan magang, sehingga mahasiswa calon peserta
magang memiliki gambaran dan persiapan yang matang untuk
memilih tugas akhir magang.
b. Memberikan dukungan dan arahan kepada peserta magang agar dapat
melaksanakan kegiatan magang dengan baik tanpa hambatan.
Disamping itu, STIE YKPN dapat melakukan pemantauan atau
berkomunikasi langsung dengan perusahaan/instansi terkait, agar
perusahaan/instansi juga mampu memahami harapan dan ekspektasi
STIE YKPN terhadap pelaksanaan kegiatan magang ini.
c. Menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan perusahaan/instansi
terkait. Hubungan yang baik akan menciptakan relasi yang luas dan
memberikan citra positif bagi STIE YKPN serta sekaligus dapat
memperkenalkan STIE YKPN ke berbagai daerah.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
66
DAFTAR PUSTAKA
KEP-145/KN/2013 tentang Standard Operating Procedures (SOP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
Keputusan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N).
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang pembentukan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
KPKNL Yogyakarta. Diambil dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta yang diakses 13 Oktober 2019.
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Kewajiban Instansi-Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara terkait Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.
PER-04/KN/2009 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Pengurusan Piutang Negara.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
67
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia.
Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUPN.
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
68
LAMPIRAN
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
1. SURAAT IZIN PEELAKSANAAAN MAGGANG
69
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
2. SURA
AT PERSETTUJUAN P
PELAKSANNAAN MAGGANG
70
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
3. BERI
ITA ACARAA SERAH T
TERIMA MMAHASISWWA MAGAANG
71
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
4. DAFT
TAR HADIIR DAN KEEGIATAN MMAGANG STIE YKPNN
72
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
73
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
74
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
75
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
76
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
5. DAFTYOGY
TAR HADIYAKARTA
IR DAN MAA
AHASISWAA MAGANNG KPKNL
77
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
78
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
6. SERT
TIFIKAT MMAGANG
79
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
7. NILA
AI MAGANNG
80
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
8. FORM(SP3N
MAT SURAN)
AT PENERIIMAAN PE
ENGURUSAAN PIUTAANG NEGA
81
ARA
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
9. FORM
MAT SURAAT PERNYYATAAN BERSAMA ((PB) SANGGGUP
82
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
83
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
10. FORM
MAT SURAAT PERNYYATAAN BERSAMA ((PB) TIDAKK SANGGU
84
UP
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
85
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
11. FORM
MAT SURAAT PENETAAPAN JUMMLAH PIUTTANG NEGGARA (PJP
86
PN)
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
87
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
12. FORM
MAT SURAAT PAKSAA (SP)
88
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
89
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
13. FORM(PSBD
MAT SURADT)
AT PIUTAN
NG NEGARRA SEMENNTARA BEELUM DITA
90
AGIH
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
14. TAM
PILAN HOOME/DEPA
AN
91
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
15. TAM
PILAN REGISTRASI
AWAL
92
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
16. RESU
UME HASILL PENELITTIAN KASUUS (RHPK))
93
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
94
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
17. SURA
AT PENERRIMAAN PE
ENGURUSAAN PIUTAANG NEGAARA (SP3N)
95
)
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
18. PANG
GGILAN
96
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
19. PANG
GGILAN TERAKHIR
97
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
20. PERN
NYATAANN BERSAMA
A (PB) SANNGGUP
98
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
21. PERN
NYATAANN BERSAMA
A (PB) TIDDAK SANGGGUP
99
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
22. PENE
ETAPAN JUUMLAH PI
IUTANG NNEGARA (PPJPN)
100
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
23. SURA
AT PAKSAA
101
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
24. BERI
ITA ACARAA SURAT P
PAKSA (BASP)
102
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
25. LAPO
ORAN SURRAT PAKSA
A (LASP)
103
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
26. BERI
ITA ACARAA TANYA
JAWAB (BBATJ)
104
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
27. PIUT
ANG SEM
ENTARA BBELUM DAAPAT DITAAGIH (PSBBDT)
105
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id