laporan laboratorium kepemimpinan optimalisasi … · 2019. 11. 20. · iv angkatan i balai...
TRANSCRIPT
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK. IV ANGKATAN I BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN
BADAN PENGMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN PENGGUNAAN SS-DATA
PADA TKPSDA WS SEPUTIH SEKAMPUNG
Disusun Oleh :
NAMA : EKA DESMAWATI, ST., MT.
NIP : 19761222 200912 2 001
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2019
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK. IV ANGKATAN I BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN
BADAN PENGMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DENGAN PENGGUNAAN SS-DATA PADA TKPSDA WS SEPUTIH SEKAMPUNG
DISEMINARKAN PADA :
HARI : KAMIS TANGGAL : 20 JUNI 2019
Disusun Oleh :
NAMA : EKA DESMAWATI, ST., MT. NIP : 19761222 200912 2 001
MENTOR
RIZA FAHLEFI, ST., MT
NIP. 196910081999031002
COACH
Ir. SETIA BUDI, ST.,M.Si
NIP. 196505231992031004
KEPALA BALAI DIKLAT PUPR
WIL. I MEDAN
R.BELANTO HADIWIDO, ST.,M.Si
NIP. 197011042001121001
KEPALA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
Ir. MOEH. ADAM , MM
NIP. 196503031992031002
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulisan Laporan Laboratorium Diklat Pim
Tingkat IV Angkatan III ini dapat diselesaikan.
Laporan Laboratorium Diklat Pim Tingkat IV Angkatan I Tahun 2019 dengan judul
“Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Penggunaan SS-Data Pada
TKPSDA WS Seputih Sekampung” merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV.
Banyak kendala selama proses penulisan laporan ini sehingga sangat sulit bagi
penulis untuk menyelesaikan laporan ini, tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk
dari semua pihak yang terlibat dalam Dilkat Pim Tingkat IV angkatan I yang
dilaksanakan di Balai Diklat Wilayah I Medan proses pembelajaran di kelas dan
visitasi hingga saat penulisan laporan ini.
Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu media pemberi informasi bagi
pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran khususnya para stakeholder yang
terkait. Saya sadar laporan ini masih memiliki kekurangannya dan jauh dari
sempurna untuk itu kepada Mentor, coach dan teman-teman angkatan I Diklat PIM
IV di Balai Diklat Wilayah I Medan tahun 2019 saya minta masukan demi perbaikan
pembuatan laporan ini, kritik dan saran dari pembaca.
Lampung, Juni 2019
Penyusun
EKA DESMAWATI
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv
DAFTAR ISI ............................................................................................................. v
I. LATAR BELAKANG ................................................................................ 1
1. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung .......................... 1
2. Wilayah Sungai Seputih Sekampung ............................................. 5
3. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
(TKPSDA WS) Seputih Sekampung……………………………..6
4. Permasalahan .................................................................................... 9
5. Pembahasan ....................................................................................... 9
6. Kondisi Harapan ................................................................................. 11
II. JUDUL DAN DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ........................... 13
1. Judul Proyek Perubahan .................................................................. 13
2. Fokus Proyek Perubahan ................................................................. 13
3. Deskripsi Proyek Perubahan ............................................................ 13
4. Dasar Hukum ...................................................................................... 14
III. GAGASAN PERUBAHAN ...................................................................... 15
IV. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN ................................................ 16
V. RUANG LINGKUP KEGIATAN .............................................................. 18
VI. OUTPUT KUNCI DAN OUTCOME ........................................................ 19
VII. ORGANISASI PROYEK PERUBAHAN ............................................... 20
VIII. CAPAIAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ....................... 22
IX. STAKEHOLDERS .................................................................................... 24
5. PETA STAKEHOLDERS AWAL ...................................................... 25
6. PETA STAKEHOLDERS PASCA LABORATORIUM .................. 26
7. STRATEGI KOMUNIKASI STAKEHOLDERS PADA KONDISI
AWAL ................................................................................................... 28
8. STRATEGI KOORDINASI ................................................................ 29
X. RENCANA ANGGARAN BIAYA ........................................................... 31
XI. OUTPUT JANGKA PENDEK ................................................................. 32
XII. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN STRATEGI ..................... 34
XIII. KRITERIA KEBERHASILAN.................................................................. 35
XIV. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ...................................................... 36
XV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................................. 37
XVI. DOKUMENTASI ........................................................................................ 39
1. Konsultasi dengan Coach ..................................................................... 39
2. Konsultasi dengan Mentor dan Pengarah ............................................. 41
3. Koordinasi dengan Stakeholders .......................................................... 43
4. Sosialisasi Website TKPSDA WS Seputih Sekampung dan
Kesepakatan Tata Tertib TKPSDA WS Seputih Sekampung .............. 45
5. Konsultasi dengan Sub Direktorat SISDA SDA .................................. 47
6. Ujicoba Internal (Tim Efektif) pada Aplikasi SS-Data ........................ 48
1
I. LATAR BELAKANG
1. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pengelolaan SDA di Provinsi
Lampung untuk Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perrumahan Rakyat
Nomor 20 Tahun 2016 Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B dengan susunan
organisasi pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Type B.
Salah satu tugas BBWS Mesuji Sekampung adalah melaksanakan
pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai dengan memfasilitasi
memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai (TKPSDA WS). Wilayah Kerja BBWS Mesuji Sekampung (Peraturan
Menteri PUPR Nomor 4 tahun 2015) meliputi:
1. Wilayah Sungai Seputih Sekampung sebagai Wilayah Sungai Startegis
Nasional
2. Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang sebagai Wilayah Sungai Lintas
Provinsi
2
Visi dari BBWS Mesuji Sekampung sebagai institusi pengelola SDA adalah
“Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk
sebesar-besar kesejahteraan rakyat”
Misi BBWS Mesuji Sekampung adalah:
1. Mengkonservasi SDA secara berkelanjutan;
2. Mendayagunakan SDA secara adil serta memenuhi persyaratan
kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat;
3. Mengendalikan daya rusak air;
4. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah
dalam pengelolaan SDA
5. Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi
dalam pengelolaan SDA
Tugas BBWS Mesuji Sekampung berdasarkan Peraturan Menteri PUPR
Nomor 5 Tahun 2019 didelegasikan kembali sesuai seksi-seksi sebagai
pelaksana kegiatan dan Tugas Seksi Perencanaan O&P adalah :
1. Menyiapkan bahan penyusunanrencana kegiatan;
2. Memfasilitasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Melaksanakann Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
4. MemfasilitasiKoordinasi pengelolaan sumber daya air;
5. Melaksanakan Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan
penggunaan sumber daya air;
6. Melaksanakan Penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber
daya air;
Ada perbedaan sedikit pada penjabaran Tugas Seksi Perencanaan O&P
pada saat Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan. Hal ini terjadi karena
adanya perubahan dasar hukum dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 20 tahun 2016 dengan Tugas Seksi Perencanaan
O&P adalah :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
2. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen Mutu;
3. Melaksanakann Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
4. MemfasilitasiKoordinasi pengelolaan sumber daya air;
3
5. Melaksanakan Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan
penggunaan sumber daya air;
6. Melaksanakan Penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber
daya air;
Perbedaan yang terjadi hanya pada angka 2 dimana perubahan Sistem
Manajemen Mutu menjadi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sebagai implikasi keluarnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun secara garis
besar tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung tidak
mengalami perubahan sebagai UPT di Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung merupakan provinsi paling ujung di Pulau Sumatera yang
sangat dekat dengan Ibu Kota Jakarta dan memilki potensi sumber daya air
yang besar. Sumber daya air yang dimiliki Provinsi Lampung berdasarkan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 tahun 2015 dengan Wilayah Sungai (WS)
terbagi 3 yaitu:
1. Wilayah Sungai (WS) Seputih Sekampung sebagai WS Strategis
Nasional menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri;
2. Wilayah Sungai (WS) Mesuji Tulang Bawang sebagai WS Lintas
Provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri;
3. Wilayah Sungai (WS) Semangka sebagai WS Lintas Kabupaten
menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur;
Potensi yang besar tersebut amat berharga untuk dimanfaatkan sebagai
modal dalam rangka sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
sebagaimana yang diamantkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia dalam visi Nawa Cita.
Aset yang berupa Wilayah Sungai yang besar merupakan potensi sumber
daya air sehingga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Aset tersebut
dikelola agar terjaga kelestariannya sebagai titipan anak cucu kita untuk
diwariskan kepada mereka di masa mendatang. Pengelolaan ini dilaksanakan
4
berbasis Wilayah Sungai dan sesuai kewenangan yang diatur oleh aturan
yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015, Pengelolaan
Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau,
dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan
dilaksanakan institusi yang diberi wewenang (Pemerintah Pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota).
BBWS Mesuji Sekampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
kementerian PUPR dalam melaksanakan pengelolaan SDA di wilayah sungai
yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan
pengelolaan SDA dilaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya air yang
meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air pada wilayah sungaimelaluifasilitasi kegiatan
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai seperti
diamanatkan Permen PUPR Nomor 5 tahun 2019.
Koordinasi yang dilaksanakan dibentuk dalam Tim Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) salah satunya TKPSDA WS
Seputih Sekampung hingga saat ini belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
Fasilitasi Pengelolaan sumber daya air telah mengalami beberapa fase
sebagai akibat dinamika peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 merupakan dasar hukum dalam pengelolaan SDA hingga tahun
2015 dianulir melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XI/2013 tanggal 18 Februari 2015. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
mengalami fase baru dimana peraturan yang berlaku kembali Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Dinamika tersebut amat
berpengaruh kepada Pengelolaan SDA yang telah dilaksanakan dan harus
tetap dilaksanakan pengelolaan SDA karena harus disadari faktor kerusakan
SDA lebih cepat terjadi dibandingkan upaya pencegahan dan pemulihan yang
dilaksanakan.
5
2. Wilayah Sungai Seputih Sekampung
TKPSDA WS Seputih Sekampung memiliki kewenangan melaksanakan
pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Seputih Sekampung sesuai
Permen PUPR Nomor 4 tahun 2015. WS Seputih Sekampung terletak di letak
administrasi di daerah sebagai berikut:
1. Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kabupaten Lampung Timur;
4. Kabupaten Pesawaran;
5. Kabupaten Tanggamus;
6. Kabupaten Pringsewu;
7. Kabupaten Tulang Bawang;
8. Kabupaten Lampung Utara;
9. Kota Bandar Lampung;
10. Kota Metro.
Gambar 2. Peta Wilayah Sungai di Provinsi Lampung
Sumber : Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015
6
3. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA
WS) Seputih Sekampung
TKPSDA WS Seputih Sekampung merupakan TKPSDA WS Strategis
Nasional yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR dengan
masa tugas selama 5 tahun sejak ditetapkan. Pelaksanaan TKPSDA WS
Seputih Sekampung telah dilaksanakan 3 periode yaitu:
1. Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor
390/KPTS/M/2010 tanggal 25Juni 2010;
2. Periode 2016-2018 merupakan masa perpanjangan berdasarkan
Keputusan Menteri PUPR Nomor 722/KPTS/M/2016 tanggal 21 Juli 2016;
3. Periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor
794/KPTS/M/2018 tanggal 16 Oktober 2018
Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung dengan komposisi 32 unsur
dimana terbagi menjadi Unsur Pemerintah (16 unsur) dan Unsur Non
Pemerintah (16 unsur).
Keanggotaan TKPSDA WS Seputih Sekampung berdasarkan Keputusan
Menteri PUPR Nomor 794/KPTS/M/2018 tanggal 16Oktober 2018 adalah:
I. Unsur Pemerintah :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung sebagai Ketua;
2. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
sebagai Ketua Harian;
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
4. Kepala Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Stasiun Klimatologi Pesawaran Lampung;
5. Analis Data pada Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung, Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih
Way Sekampung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah;
7
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pesawaran;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pringsewu;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanggamus;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar
Lampung;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Timur;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Lampung Selatan.
II. Unsur Non Pemerintah :
1. Kepala Bagian Distribusi, PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung
2. Sekretaris Eksekutif Lembaga Konservasi 21 (LK21 Provinsi
Lampung
3. Wakil Sekretaris Forum DAS Provinsi Lampung
4. Ketua Organisasi Yayasan Eko. Wisata Cikal
5. Koordinator Rumah Kolaborasi
6. Project Leader WWF Indonesia Provinsi Lampung
7. Manager PL Tanggamus, PT. PLN Persero Sektor Pengendalian
Pembangkitan Bandar Lampung
8. Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Provinsi Lampung
9. Kepala Bagian Teknik PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus
10. Direktur PDAM Kabupaten Pesawaran
11. Kepala Bagian Umum PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu
12. Anggota Kelompok Tani Ras II Kabupaten Pringsewu
13. Anggota Kelompok Tani Pelita Jaya Kabupaten Pringsewu
14. Anggota Gapoktan Amor Tani Kabupaten Pringsewu
15. Ketua Gapoktan Makmur Tani Kabupaten Pringsewu
16. Kepala Bagian Kepemudaan GATANI Provinsi Lampung
8
Tugas TKPSDA WS Seputih Sekampung adalah:
1. Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan
sumber daya air pada Wilayah Sungai Seputih Sekampung guna
perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air;
2. Pembahasan rancangan program dan rancangan rencerna kegiatan
pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Seputih Sekampung
guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan
rencana kegiatan sumber daya air;
3. Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada
Wilayah Sungai Seputih Sekampung guna perumusan bahan
pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
4. Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Seputih
Sekampung untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
5. Pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan
sumber daya air pada Wilayah Sungai Seputih Sekampung.
Fungsi TKPSDA WS Seputih Sekampung adalah:
1. Konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam
pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Seputih Sekampung
serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan
antarpemilik kepentingan;
2. Pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah
serta antarpemilik kepentingan dalarn pengelolaan sumber daya air pada
Wilayah Sungai Seputih Sekarnpung;
3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana
kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Seputih
Sekampung.
9
4. Permasalahan
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS)
salah satunya TKPSDA WS Seputih Sekampung hingga saat ini belum
optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi saat ini
disebabkan permasalahan sebagai berikut:
a) Berdasarkan data di atas dapat dilihat fenomena kurang aktifnya anggota
TKPSDA WS Seputih Sekampung dalam pelaksanaan Sidang yang
dilaksanakan karena Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung tidak
memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan SDA di
WS Seputih Sekampung.
b) Terputusnya informasi kronologis kegiatan yang telah dilaksanakan
sebelumnya karena personil yang datang selalu berganti-ganti karena
tidak tersediannya aplikasi yang dapat digunakan untuk mempercepat dan
mempermudah memperoleh informasi. Hal ini terjadi karena personil yang
datang mewakili instansi selalu berganti-ganti;
c) Tata Tertib Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung belum disepakati
sehingga pelaksanaan siding tidak efektif.
5. Pembahasan
Dalam melaksanakan tugasnya bersidang dalam membahas permasalahan
sumber daya air di Wilayah Sungai Seputih Sekampung TKPSDA WS Seputih
Sekampung di fasilitasi oleh Sekretariat TKPSDA WS Seputih Sekampung
pada BBWS Mesuji Sekampung. Pelaksanaan Sidang TKPSDA WS Seputih
Sekampung yang periode perpanjangan tahun 2016 - 2018 diperoleh
beberapa data sebagai berikut :
1. Tahun 2017 dilaksanakan kegiatan dengan tingkat kehadiran sebagai
berikut:
No Uraian Peserta Hadir Presentase (%)
1 Sidang I 16 unsur 50
2 Sidang 2 19 unsur 59,38
3 Sidang 3 16 unsur 50
10
TKPSDA WS Seputih Sekampung berdasarkan Keputusan Menteri PUPR
Nomor 522/KPTS/M/2016 dengan anggota sebanyak 32 unsur. Pada
tahun 2017-2018 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengelolaan
Sumber Daya Air melalui Sidang hanya dihadiri dengan jumlah presentase
50%-59,38%.
2. Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan dengan tingkat kehadiran sebagai
berikut:
No Uraian Peserta Hadir Presentase (%)
1 Sidang I 18 unsur 56,25
3. SDM yang datang menghadiri sidang berubah karena beberapa faktor
seperti mutasi jabatan pada instansi pemerintah dan untuk organisasi non
pemerintah yang mencantumkan nama orang sebagian tidak
mendelegasikan tugasnya ke orang lain sedangkan yang bersangkutan
meninggal dunia dan tidak aktif lagi di organisasi tersebut. Hal ini
menyebabkan kronologis informasi kegiatan yang telah dilakukan menjadi
terputus. Terputusnya informasi ini membuat pengelolaan SDA tidak
optimal. Pergantian personil karena factor rotasi yang amat cepat akibat
kebutuhan organisasi menyebabkan terputusnya informasi pelaksanaan
kegiatan yang pernah dilakukan. Terputusnya informasi menyebabkan
personil yang hadir tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi anggota
TKPSDA WS Seputih Sekampung sesuai peraturan yang berlaku karena
kehadiran hanya pengganti.
4. Periode Tahun 2018-2023 yangg menjalankan tugas dan fungsinya
berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 794/KPTS/M/2018
tanggal 16 Oktober 2018 belum disepakati Tata Tertib Sidang TKPSDA
WS Seputih Sekampung.
11
Peranan TKPSDA WS Seputih Sekampung cukup penting dalam pengeolaan
sumber daya air di Wilayah Sungai Seputih Sekampung sebagai WS
Strategis Nasional. Kinerjanya amat dipengaruhi oleh peran aktif anggota
TKPSDA WS Seputih Sekampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam pengelolaan SDA. Kinerja saat ini tidak optimal sehingga
mempengaruhi koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai
Seputih Sekampung saat tidak efektif dan efisien.
Hal ini menyebabkan kesenjangan/gap yang terjadi yaitu:
a. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung terdiri dari unsur pemerintah
dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam. Anggota dari Unsur
Non Pemerintah yang terdiri dari penggiat lingkungan, petani dan
akademisi sehingga memberikan warna dalam membahas permasalah
yag terjadi karena latar belakang yang sangat bervariasi;
b. Belum memanfaatkan teknologi informasi pada TKPSDA WS Seputih
Sekampung sebagai alat komunikasi antara seretariat dan anggota
TKPSDA WS Seputih Sekampung.;
c. Belum disepakatinya prosedur (tata tertib) Sidang TKPSDA WS Seputih
Sekampung;
Perlu dilakukan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan
tugas dan fungsi TKPSDA WS Seputih Sekampung. Inovasi yang diusulkan
berupa pembuatan prosedur standar pelaksanaan Sidang dan menyusun
teknologi informasi (SS-Data) yang cepat dan efektif untuk memberikan
informasi yang menunjang pelaksanaan tugas TKPSDA WS Seputih
Sekampung sehingga meningkatkan kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Seputih Sekampung pada
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Kondisi ideal yang
diharapkan setelah dilakukan inovasi adalah sebagai berikut:
6. Kondisi Harapan
TKPSDA WS Seputih Sekampung sebagai wadah koordinasi diharapkan
memberikan kontribusi yang besar dalam melakukan pengelolaan Sumber
Daya Air yang memiliki masalah yang kompleks dan spesifik. Kondisi ideal
yang diharapakan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi yang
dilaksanakan secara optimal dan efektif oleh anggota TKPSDA WS Seputih
12
Sekampung dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan menjaga sumber
daya air yang ada. Harapan yang ingin dicapai dari kesenjangan yang terjadi
selama pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode sebelumnya adalah:
a. Peningkatan partisipasi dan keaktifan anggota TKPSDA WS Seputih
Sekampung dalam melaksanakan pengelolaan SDA karena informasi
terkait TKPSDA Ws Seputih Sekampung dapat diperoleh dan
keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya institusi masing-masing
instansi dalam pengelolaan sumber daya air;
b. Memfasilitasi untuk peserta sebagai Anggota TKPSDA WS Seputih
Sekampung yang hadir dalam memperoleh data dan informasi
kronologis kegiatan (data base) yang telah dilakukan dalam
pengelolaan SDA WS Seputih Sekampung;
c. Proses Pelaksanaan sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung yang
efetif.
13
II. JUDUL DAN DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
1. Judul Proyek Perubahan
Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Penggunaan SS-Data pada
TKPSDA WS Seputih Sekampung
2. Fokus Proyek Perubahan
Wilayah Sungai Seputih Sekampung sebagai Wilayah Sungai Strategis
Nasional pada Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Seputih Sekampung (TKPSDA WS Seputih Sekampung)
3. Deskripsi Proyek Perubahan
TKPSDA WS Seputih Sekampung merupakan TKPSDA WS Strategis Nasional
yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri PUPR Nomor 794/KPTS/M/2018
tanggal 16 Oktober 2018 dengan masa kerja 5 tahun untuk melaksanakan
pengelolaan SDA di WS Seputih Sekampung.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TKPSDA WS Seputih Sekampung
berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 tahun 2017 difasilitasi oleh
Sekretariat TKPSDA WS Seputih Sekampung dalam hal ini dilaksanakan oleh
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Kinerja TKPSDA WS Seputih
Sekampung hingga saat ini dirasa tidak optimal dalam melaksanakan
pengelolaan SDA di WS Seputih Sekampung seperti yang diamanatkan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2019.
Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi dan keaktifan anggota TKPSDA WS
Seputih Sekampung yang belum optimal serta Perubahan personil yang datang
pada setiap Sidang menyebabkan terputusnya informasi kronologis kegiatan di
instansi pengutus serta belum adanya Tata Tertib pelaksanaan Sidang
sehingga persiapan pelaksanaan Sidang tidak efektif.
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang dapat mendukung untuk
peningkatan kinerja TKPSDA WS Seputih Sekampung yang difasilitasi oleh
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dengan inovasi untuk
menjawab permasalahan tersebut.
14
Inovasi yang dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan
tugas dan fungsi TKPSDA WS Seputih Sekampung. Produk inovasi berupa
Tata Tertib Persidangan dan menyusun Aplikasi SS-Data yang dapat
mempercepat dan membuat efektif dalam pelaksanaan tugas TKPSDA WS
Seputih Sekampung.
4. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan
Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat
Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2019 tentang Perubahan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umumdan
Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri PUPR Nomor 794/KPTS/M/2018 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Seputih Sekampung.
15
III. GAGASAN PERUBAHAN
Proyek perubahan dilakukan untuk menjadi jalan keluar memecahkan masalah
yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan TKPSDA WS Seputih Sekampung
sesuai yang diamantkan perundangan yang berlaku. Inovasi yang dilakukan
mungkin bukan hal besar tetapi bisa menjadi solusi efektif dalam
menyelesaikan masalah yang terjadi. Pemikiran inovatif diusulkan sebagai
jalan keluar untuk meningkatkan kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Seputih Sekampung pada Balai Besar
Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
Inovasi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan (Gap) antara kondisi saat
ini dan harapan yang ingin dicapai. Gagasan inovasi yang diusulkan untuk
mempermudah dan mempercepat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
TKPSDA WS Seputih sekampung dlam upaya mencapai harapan ideal.
Inovasi yang dilaksanakan pada proyek perubahan ini adalah:
1. Tata Tertib TKPSDA WS Seputih Sekampung yang disepakati;
2. Aplikasi SS-Data
16
IV. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Dalam melakukan proyek perubahan yaitu Peningkatan Kinerja Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Seputih
Sekampung pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Melalui SS-
Data, ada beberapa tujuan dan manfaaat antara lain :
A. Tujuan
Proyek Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja TKPSDA WS
Seputih Sekampung dalam pengelolaan SDA di WS Seputih Sekampung
melalui Tata Tertib yang disepakati oleh Anggota TKPSDA WS Seputih
Sekampung dan SS-Data. Tujuan Proyek Perubahan ini dijabarkan
sebagai berikut:
1. Jangka Pendek adalah Tata Tertib Sidang TKPSDA WS Seputih
Sekampung yang disepakati dan terbangunnya prototype SS-Data;
2. Jangka Menengah adalah Aplikasi SS-Data yang terintegrasi ke Web
TKPSDA WS Seputih Sekampung dan impementasi prosedur
Sidang;
3. Jangka Panjang adalah Implementasi penggunaan Aplikasi SS-Data
bagi anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung dan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang dilaksanakan;
B. Manfaat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian PUPR dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dengan melakukan berbagai upaya melalui inovasi. Poyek
perubahan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan inovasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Inovasi
yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat bagi pelayanan kepada
masyarakat dengan pelayanan prima. Stakeholder dalam hal ini adalah
anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung yang terdiri dari unsur
pemerintah dan non pemerintah.
17
Proyek perubahan Peningkatan Kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Seputih Sekampung
diharapkan memiliki manfaat:
➢ Manfaat Individu
1. Meningkatkan kinerja personil sekretariat dalam koordinasi dengan
anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung;
2. Meningkatkan semangat dan tanggung jawab kerja unit organisasi
Perencanaan OP BBWS Mesuji Sekampung;
➢ Manfaat Stakeholder adalah
1. Mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas TKPSDA
WS Seputih Sekampung;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya air dalam mewujudkan program
ketahanan pangan nasional
➢ Manfaat Organisasi adalah meningkatkan kinerja dalam pengelolaan
SDA WS Seputih Sekampung melalui pelaksanaan TKPSDA WS
Seputih Sekampung sebagai WS Strategis Nasional yang difasilitasi
oleh BBWS Mesuji Sekampung sebagai amanat Peraturan Menteri
PUPR Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah
Sungai Pasal 19, 53 dan 54 ;
18
V. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Proyek Perubahan adalah Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Seputih
Sekampung sebagai TKPSDA WS Strategis Nasional yang tersebar di 8
kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung. TKPSDA WS Seputih
Sekampung melaksanakan tugasnya dibfasilitasi oleh sekretariat TKPSDA
WS Seputih Sekampung yang berada di BBWS Mesuji Sekampung sebagai
UPT Kementerian PUPR dalam melakukan pengelolaan SDA di Provinsi
Lampung pada daerah kewenangan pemerintah pusat sesuai peraturan yang
berlaku.
Lingkup proyek perubahan yang dilaksanakan meliputi:
1. Prosedur Pelaksanaan Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung yang
disepakati oleh seluruh anggotanya.
2. Penyusunan Prototype SS-Data
3. Pelaksanaan Sosialisasi website TKPSDA WS Seputih Sekampung
19
VI. OUTPUT KUNCI DAN OUTCOME
Output merupakan keluaran yang diharapkan setelah dilaksanakan proyek
perubahan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaannya adalah sebagai
berikut:
a. Terbentuknya Prosedur Sidang yang telah disepakati oleh anggota
TKPSDA WS Seputih Sekampung;
b. Terbangunnya prototype SS-Data untuk TKPSDA WS Seputih
Sekampung sebagai media yang digunakan oleh seretariat TKPSDA WS
Seputih Sekampung dan anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
dalam melakukan komunikasi secara efektif dan efisien.
Outcome merupakan manfaat yang dari proyek perubahan adalah sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan TKPSDA WS Seputih Sekampung yang berkinerja tinggi
akan memberika kontribusi besar pada pengelolaan SDA sehingga
dapat terjaga kelestariannya untuk kemakmuran bersama sebagai tugas
pemerintah;
b. Stakeholder di WS Seputih Sekampung dalam menerima manfaat
sumber daya air secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat.
20
VII. ORGANISASI PROYEK PERUBAHAN
Dalam melakukan proyek perubahan dibutuhkan Tim Efektif dengan tugas
struktur dan tugas sebagai berikut:
Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Efektif
1. Mentor
a. Memberikan arahan dan konsultasi mengenai substansi
penyusunan dan pelaksanaan rencana proyek perubahan ;
b. Membantu koordinasi pelaksanaan proyek perubahan;
c. Memberikan motivasi kepada Project Leader dan Anggota Tim
Efektif dalam pelaksanaan proyek perubahan;
d. Membantu dukungan pendanaan untuk pelaksanaan
Rancangan Proyek Perubahan;
e. Mengadiri Seminar I dan II Rancangan Proyek Perubahan.
2. Project Leader
a. Melakukan persiapan dokumen, instrumen, dan waktu yang
diperlukan dengan baik sebelum bertemu dengan mentor.
b. Menggalang komunikasi yang baik dengan mentor dan coach.
c. Menciptakan koordinasi yang baik dengan tim efektif dan
stakeholders.
: Konsultasi
: Koordinasi
21
d. Menyiapkan dan mengembangkan ide-ide proyek perubahan
dan senantiasa mengasistensikan kepada mentor dan coach
bila ada perubahan.
e. Menggerakkan seluruh elemen stakeholders baik internal
maupun eksternal dalam mendukung keseluruhan tahap
implementasi proyek perubahan.
f. Melakukan perekaman terhadap setiap perkembangan yang
dihasilkan selama proses proyek perubahan.
3. Stakeholder
a. Membantu memberi masukan dan saran ke project leader
dalam menyelesaikan proyek perubahan.
b. Menerima manfaat atas proyek perubahan yang dibuat oleh
project leader.
4. Tim Efektif
a. Memberikan masukan dalam proses penyusunan proyek
perubahan.
b. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian
pekerjaan masing-masing sehingga milestonedapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan target. Tim Efektif terdiri dari :
1. Urusan Teknik, tim ini bertugas untuk memfasilitasi
pembuatan aplikasi SS-Datadan penyusunan prosedur
Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung;
2. Urusan Administrasi, tim ini bertugas memfasilitasi
Sidang/sosialisasi, surat undangan, notulensi serta
penyiapan anggaran dalam pelaksanaan proyek
perubahan mulai dari jangka pendek sampai dengan
jangka panjang.
22
VIII. CAPAIAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Pelaksanaan proyek perubahan jangka pendek dilaksanakan kurun waktu 2 bulan
yaitu Minggu ke-3 April 2019 hingga Minggu ke-2 Juni 2019. Berikut ditampilkan
jadwal pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan.
No TAHAPAN UTAMA
WAKTU
OUTPUT RENCANA REALISASI
1. Jangka Pendek 2 (dua) Bulan a. Terbentuknya Tim Efektif Minggu ke 3 April 2019 Tanggal 24 April 2019 SK Tim Efektif
b. Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholders
Minggu ke 4 April 2019 Minggu ke 5 Mei1 2019 Minggu ke 6 Mei2 2019 Minggu ke 7 Mei3 2019 Minggu ke 8 Mei4 2019
Minggu ke-4 April 2019 Minggu ke-2 Mei 2019 Minggu ke-3 Mei 2019 Minggu ke-4 Mei 2019 Minggu ke-5 Mei 2019
Lembar Dukungan
c. Terbentuknya Prosedur Standar Sidang
Minggu ke 4 April 2019-Minggu 1 Mei 2019
Tanggal 24 April 2019 Draft Tata Tertib
d. Terlaksananya Sosialisasi dan Kesepakatan Prosedur Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung
Pertengahan Minggu ke 4 April 2019 –
Pertengahan Minggu ke 1 Mei 2019
Tanggal 26 April 2019 Undangan Daftar Hadir Berita Acara Dokumentasi
e. Terlaksananya Sosialisasi Web TKPSDA WS Seputih Sekampung Kepada Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
Minggu ke 2 Mei 2019 –
Minggu ke-2 Juni 2019
Tanggal 26 April 2019 Undangan Daftar Hadir Berita Acara Dokumentasi
f. Terbentuknya prototype untuk aplikasi SS-Data
Minggu ke 2Juni Tanggal 10 Juni 2019 Prototype Aplikasi SS-Data
g. Koordinasi Aplikasi SS-Data ke Subdit Sistem Informasi dan Data SDA.
Minggu ke 3 Juni Tanggal 17 Mei Koordinasi ke Subdit
Sisda SDA
Undangan Daftar Hadir
Notulensi Dokumentasi
h. Uji coba Internal oleh Tim EfektifAplikasi SS-Data
Tanggal 10 Juni 2019 Dokumentasi Daftar Hadir
Notulensi
23
No TAHAPAN UTAMA WAKTU OUTPUT KETERANGAN
2. Jangka Menengah 6 (Enam) Bulan
a. Penyempurnaan Aplikasi
SS-Data
Juli – Desember 2019 Laporan Kegiatan
b. Pengimplementasian prosedur Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung.
Oktober 2019 Laporan Kegiatan
c. Proses pengitegrasian Aplikasi SS-Data ke Web TKPSDA WS Seputih Sekampung.
Desember 2019 Tampilnya SS-Data pada Web TKPSDA WS
Seputih Sekampung
d. Monitoring dan Evaluasi Juli – Desember 2019 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
3. Jangka Panjang 12 (Dua Belas) Bulan
a. Sosilisasi kepada Stakeholders terkait penggunaan Aplikasi SS-Data pada Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
Tahun 2020 Jadwal Rencana
Kegiatan
b. Implementasi penggunaan Aplikasi informasi TKPSDA WS Seputih Sekampung
Tahun 2020 Laporan Kegiatan
c. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
24
IX. STAKEHOLDERS
Stakeholders adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang
berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan, serta yang
mendapatkan dampak atau memanfaatkan hasil dari proyek perubahan ini.
Stakeholders pada Rancangan Proyek Perubahan ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:
Internal Eksternal
1. Kepala BBWS Mesuji
Sekampung
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang OP
4. Para Kepala Bidang (PPU &
Pelaksanaan)
5. Para Kepala Satuan Kerja
6. Para PPK
7. Pejabat Fungsional
8. Pelaksana Perencanaan OP
9. Pelaksana SISDA
1. Kepala Sub Direktorat Sistem
Informasi dan Data SDA Direktorat
Pengembangan Jaringan SDA
2. Anggota TKPSDA WS Seputih
Sekampung (Unsur Non Pemerintah)
3. Anggota TKPSDA WS Seputih
Sekampung (Unsur Pemerintah)
4. Universitas Lampung;
5. Masyarakat
Stakeholder pada proyek perubahan ini dipetakan menjadi 4 kuadran yaitu:
1. Promoters adalah stakeholders pada kuadran ini memiliki kepentingan tinggi
dan juga pengaruh yang besar terhadap proyek perubahan.
2. Latents adalah stakeholders pada posisi ini memiliki pengaruh yang besar
tetapi memiliki kepentingan yang rendah terhadap proyek perubahan yang
dilaksanakan.
3. Defenders adalah stakeholders yang terletak dikanan bawah pada kuadran
ini adalah stakeholders yang memiliki pengaruh yang kecil tetapi mempunyai
kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan.
4. Aphatetics adalah stakeholders yang memiliki kepentingan dan pengaruh
yang rendah.
25
5. PETA STAKEHOLDERS AWAL
I. Promoters
Pada proyek perubahan ini Promoters adalah
1. Kepala BBWS Mesuji Sekampung;
2. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan Balai Besar Wilayah
Sungai Mesuji Sekampung sebagai Mentor.
II. Latents
Pada proyek perubahan ini yang termasuk dalam kuadran Latens adalah
sebagai berikut:
1. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Pemerintah)
2. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Non Pemerintah)
3. Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Data SDA Direktorat
Pengembangan Jaringan SDA ;
4. Para Kepala Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Program dan
Perencanaa Umum (PPU) dan Kepala Bidang Pelaksanaan;
5. Kepala Bagian Tata Usaha;
6. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan BBWS Mesuji Sekampung;
7. Para PPK di lingkungan BBWS Mesuji Sekampung.
III. Defenders
Pada proyek perubahan ini Defenders adalah sebagai berikut:
1. Pelaksana Perencanaan O&P;
2. Pelaksana SISDA.
IV. Aphatetics
Pada proyek perubahan ini Aphatetics adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Fungsional;
2. Universitas Lampung;
3. Masyarakat.
26
Diagram Stakeholders untuk kondisi awal Proyek Perubahan disajikan sebagai
berikut:
Latens
1. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Pemerintah)
2. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Non Pemerintah)
3. Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Data SDA Direktorat Pengembangan Jaringan SDA ;
4. Para Kepala Bidang(PPU dan Pelaksanaan)
5. Kepala Bagian Tata Usaha 6. Para Kepala Satuan Kerja 7. Para PPK
Promoters
1. Kepala BBWS Mesuji Sekampung; 2. Kepala Bidang Operasi dan
Pemeliharaan
Aphatetics
1. Pejabat Fungsional; 2. Universitas Lampung; 3. Masyarakat.
Defenders
1. Pelaksana Perencanaan OP; 2. Pelaksana SISDA;
6. PETA STAKEHOLDERS PASCA LABORATORIUM
I. Promoters
Setelah dilakukan laboratorium proyek perubahan posisi Promoters
berubah dari menjadi adalah sebagai berikut:
1. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Pemerintah)
2. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Non Pemerintah)
3. Kepala BBWS Mesuji Sekampung;
4. Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Data SDA Direktorat
Pengembangan Jaringan SDA ;
5. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai
Mesuji Sekampung sebagai Mentor;
Y (pengaruh)
27
6. Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji
Sekampung;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji
Sekampung
8. Kepala Satuan Kerja OP SDA Mesuji Sekampung dan Kepala SNVT
PJSA Mesuji Sekampung;
9. Para PPK di lingkungan BBWS Mesuji Sekampung;
10. Pejabat Fungsional di lingkungan BBWS Mesuji Sekampung;
11. Universitas Lampung
12. Pelaksana Perencanaan OP
13. Pelaksana SISDA
II. Latents
Setelah dilakukan laboratorium proyek perubahan berpindah kuadran
menjadi Promoters
III. Defenders
Setelah dilakukan laboratorium proyek perubahan yang termasuk Defenders
adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat;
IV. Aphatetics
Setelah dilakukan laboratorium proyek perubahan Aphatetics telah berpindah
kuadran ke Defenders.
28
Diagram Stakeholders untuk kondisi pasca laboratorium Proyek Perubahan
disajikan sebagai berikut:
Latens
Promoters
1. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Pemerintah)
2. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Non Pemerintah)
3. Kepala BBWS Mesuji Sekampung 4. Kepala Sub Direktorat Sistem
Informasi dan Data SDA Direktorat Pengembangan Jaringan SDA ;
5. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
6. Para Kepala Bidang 7. Kepala Bagian Tata Usaha 8. Para Kepala Satuan Kerja 9. Para PPK di lingkungan BBWS
Mesuji Sekampung 10. Pejabat Fungsional; 11. Universitas Lampung 12. Pelaksana Perencanaan OP; 13. Pelaksana SISDA
Aphatetics
Defenders
1. Masyarakat;
7. STRATEGI KOMUNIKASI STAKEHOLDERS PADA KONDISI AWAL
Strategi komunikasi yang dilakukan pada proyek perubahan ini adalah:
1. Kepada Promoters dilakukan dengan cara konsultasi tatap muka dan
interaksi terkait informasi untuk proyek perubahan;
2. Kepada Latens dilakukan dengan cara Canalizing (mempengaruhi untuk
menerima pesan yang disampaikan dan perlahan-lahan akan mendukung
pola pikir kita) dengan memberikan informasi. Kepala Sub Direktorat Sistem
Informasi dan Data SDA Direktorat Pengembangan Jaringan SDA dilakukan
konsultasi dan informasi terkait proyek perubahan. Untuk Anggota TKPSDA
WS Seputih Sekampung selain kedua cara diatas juga dilakukan edukasi;
Y (Pengaruh)
(Pengaruh)
X (Kepentingan)
29
3. Kepada Defenders dilakukan dengan cara Sidang untuk memberikan
informasi dan melakukan edukasi terkait proyek perubahan.
4. Kepada Aphatetic dilakukan dengan canalizingdan memberikan informasi
terkait proyek perubahan.
Strategi komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh peta stakeholders
setelah dilakukan proyek perubahan ditabelkan sebagai berikut:
Latens
1. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Pemerintah)(edukasi, informasi)
2. Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung (Unsur Non Pemerintah)(edukasi, informasi)
3. Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Data SDA Direktorat Pengembangan Jaringan SDA(konsultasi, informasi) ;
4. Para Kepala Bidang(PPU dan Pelaksanaan)(canalizing, informasi)
5. Kepala Bagian Tata Usaha(canalizing, informasi)
6. Para Kepala Satuan Kerja (canalizing, informasi)
7. Para PPK (canalizing, informasi)
Promoters
1. Kepala BBWS Mesuji Sekampung(konsultasi, informasi) ;
2. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan(konsulatsi, informasi)
Aphatetics
1. Pejabat Fungsional(canalizing, informasi);
2. Universitas Lampung(canalizing, informasi);.
3. Masyarakat (informasi).
Defenders
1. Pelaksana Perencanaan OP(edukasi, informasi);
2. Pelaksana SISDA(edukasi, informasi).
8. STRATEGI KOORDINASI
Pelaksanaan Proyek Perubahan ini keberhasilannya sangat tergantung pada
keberhasilan koordinasi pada TKPSDA WS Seputih Sekampung sebagai motor
utama dalam melaksanakan pengelolaan SDA di WS Seputih Sekampung.
Koordinasi yang didefinisikan oleh Perttu Dietrich tahun 2007 adalah "upaya
individu untuk mencapai tujuan bersama dan diakui secara eksplisit" (Blau dan
Scott, 1962), dan "integrasi atau menghubungkan bersama berbagai bagian
organisasi untuk menyelesaikan serangkaian tugas kolektif" (Van de Ven et al.,
1976; Hage et al., 1971). Tergambar jelas dalam definisi tersebut bahwa
koordinasi dilakukan beberapa bagian untuk mencapai tujuan yang sama
sehingga dibutuhkan strategi. Strategi koordinasi dapat dipahami melalui
30
mekanisme koordinasi dan pentingnya koordinasi. Mekanisme koordinasi
umumnya mengacu pada semua mekanisme yang memungkinkan aktor untuk
bertindak menuju tujuan bersama. Mekanisme koordinasi diwujudkan dalam
bentuk sistem seperti keterlibatan aktor, rencana dan jadwal (Perttu Dietrich,
2007).
Strategi koordinasi yang akan dilakukan dalam proyek perubahan ini adalah
sebagai berikut:
1. Membangun kesepatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama dalam
pengelolaan SDA, hal ini dilakukan melalui kesepakatan bersama dalam
Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung dalam bentuk rekomendasi untuk
setiap permasalahan yang dibicarakan setiap siding sesuai peraturan yang
berlaku.
2. Membangun komitmen bersama yang dilakukan dengan pimpinan sebagai
pengambil keputusan (decision maker), Hal ini dapat dilihat bahwa Ketua
dalam hal ini Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA Provinsi
Lampung memberikan arahan pada saat pembukaan Sidang yang
dilaksanakan tanggal 25-27 April 2019 untuk seluruh Anggota TKPSDA WS
Seputih Sekampung.
Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk terus
melakukan perbaikan dalam rangka mencapai tujuan.
1. Membangun kesepatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama dalam
pengelolaan SDA, hal ini sudah menjadi kesepakatan agar setiap
kesepakatan akan dimonitoring dan dievaluasi secara rutin oleh seluruh
anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
2. Membangun komitmen dilakukan dengan pimpinan sebagai pengambil
keputusan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk terus
melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan.
31
X. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Anggaran pelaksanaan Operasional TKPSDA WS Seputih Sekampung tahun
anggaran 2019 dibiayai oleh APBN oleh DIPA Satuan Kerja BBWS Mesuji
Sekampung. Rencana Anggaran Biaya Proyek Perubahan ini diusulkan dengan
asumsi untuk pelaksanaan Sidang dan perekrutan tenaga ahli dalam
penyusunan aplikasi SS-Data. Berikut ditampilkan usulan dana awal untuk
pelaksanaan Proyek Perubahan:
Untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek perubahan yang amat terkait
pelaksanaan TKPSDA WS Seputih Sekampung perlu dilakukan sedikit revisi
anggaran. Usulan revisi anggaran telah diusulkan dan telah terbit revisi
anggaran yang tercantum dalam Revisi POK 02 Satuan Kerja BBWS Mesuji
Sekampung Nomor SP DIPA-033.06.1.633790/2019 tanggal 18 April 2019.
Komposisi dana yang tersedia cukup sesuai dengan usulan yang direncanakan
sehingga kegiatan jangka pendek untuk proyek perubahan dapat terlaksana
sesuai jadwal yang direncanakan.
No Uraian Kegiatan Biaya
1 Perekrutan Tenaga Ahli Penyusunan Aplikasi SS-Data Rp. 10.000.000,-
2 Sosialisasi dan Kesepakatan Prosedur Sidang
TKPSDA WS Seputih Sekampung
Rp. 5.000.000,-
3 Sosialisasi Sosialisasi Web TKPSDA WS Seputih
Sekampung
Rp. 5.000.000,-
Jumlah Rp. 20.000.000,-
32
XI. OUTPUT JANGKA PENDEK
Pelakasanaan Laboratorium Proyek Perubahan jangka pendek dilaksanakan
selama 2 bulan (Minggu 3 April 2019 sampai dengan Minggu 2 Juni 2019.
Secara garis besar jangka pendek menghasilkan keluaran sebagai berikut:
1. Tata Tertib TKPSDA WS Seputih Sekampung dengan keanggotaan
berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 794/KPTS/M/2018 telah
disepakati;
2. Prototype SS- Data yang telah terbangun;
Tahapan yang dilaksankan pada jangka pendek yang direncanakan
dilaksanakan selama 2 bulan pada Seminar I untuk Rancangan Proyek
Perubahan mengusulkan 6 kegiatan yang akan dilaksanakan dan secara rinci
keluaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
No KEGIATAN OUTPUT KETERANGAN
1. Jangka Pendek a. Membentuk Tim Efektif SK Tim Efektif
b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Stakeholders
Lembar Dukungan
c. Menyusun Prosedur Standar Sidang
Draft Tata Tertib
d. Melaksanakan Sosialisasi dan Kesepakatan Prosedur SidangTKPSDA WS Seputih Sekampung
Undangan Daftar Hadir Berita Acara Dokumentasi
e. Melaksanakan Sosialisasi Web TKPSDA WS Seputih Sekampung Kepada Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
Undangan Daftar Hadir Berita Acara Dokumentasi
f. Membuat prototype untuk aplikasi SS-Data
Prototype Aplikasi SS-Data
g. Melakukan koordinasi Aplikasi SS-Data ke Subdit Sistem Informasi dan Data SDA.
Undangan Daftar Hadir
Notulensi Dokumentasi
h. Uji coba Internal oleh Tim Efektif Aplikasi SS-Data
Dokumentasi Daftar Hadir
Notulensi
33
Tahapan berikut setelah jangka pendek adalah Jangka Menengah dan Jangka
Panjang. Kurun waktu yang dibutuhkan setiap tahapan adalah :
1. Jangka Menengah selama 6 bulan yaitu Bulan Juli 2019 hingga Desember
2019;
2. Jangka Panjang selama 1 tahun yaitu Januari – Desember 2020.
Output yang akan dicapai pada 2 tahapan tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
No KEGIATAN OUTPUT KETERANGAN
1. Jangka Menengah a. Menyempurnakan Aplikasi SS-
Data
Laporan Kegiatan
b. Melakukan implementasi prosedur Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung
Tampilnya SS-Data pada Web TKPSDA WS Seputih
Sekampung
c. Melakukan Proses pengitegrasian Aplikasi SS-Data ke Web TKPSDA WS Seputih Sekampung.
Laporan Kegiatan
d. Melakukan monitoring dan
evaluasi
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
2. Jangka Menengah a. Melaksanakan Sosilisasi
kepada Stakeholders terkait penggunaan Aplikasi SS-Data pada Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
Jadwal Rencana Kegiatan
b. Melakukan implementasi penggunaan Aplikasi SS-Datai TKPSDA WS Seputih Sekampung
Laporan Kegiatan
c. Melakukan monitoring dan
evaluasi
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
34
XII. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN STRATEGI
Pelakasanaan Laboratorium Proyek Perubahan jangka pendek dilaksanakan
selama 2 bulan (Minggu 3 April 2019 sampai dengan Minggu 2 Juni 2019. Saat
pelaksanaan mengalami beberapa kendala dan telah diprediksi sebelumnya
yaitu:
Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala lain yaitu:
a) Jadwal kegiatan 2 bulan terbentur hari libur Idul Fitri 1440 H sehingga
beberapa kegiatan harus dipercepat;
b) Aktivitas tugas lain yang melekat harus tetap dilaksanakan sehingga menjadi
tantangan untuk dapat menyelaraskan waktu dalam menyelesaikan proyek
perubahan sesuai jadwal yang direncanakan;
No
KENDALA RESIKO STRATEGI
1 Munculnya
resistensi dari para
stakeholder
Pelaksanaan Tugas dan
fungsi TKPSDA WS
Seputih Sekampung tetap
tidak optimal
Komunikasi lebih Intensif Melalui Tatap Muka atau media komunikasi lain tentang Manfaat dari Proyek Perubahan
2 Jadwal kegiatan
sosialisasi sedikit
sulit untuk
diselaraskan
Jadwal Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung tertunda
Melakukan koordinasi intensif untuk menselaraskan waktu sosialisasi dipadukan dengan kepadatan jadwal anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung.
3 Kemampuan
pengelola dan
pengguna yang
terbatas
menggunakan
system berbasis
teknologi informasi
Aplikasi SS-Data tidak
optimal digunakan anggota
TKPSDA WS Seputih
Sekampung
Memberikan pelatihan
atau tutorial terkait
system yang akan
digunakan
35
XIII. KRITERIA KEBERHASILAN
a) Tersusunnya Tata Tertib sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung;
b) Tersusunnya prototype SS-Data;
c) Terselenggaranya Sosialisasi Prosedur Sidang dan Website TKPSDA WS
Seputih Sekampung;
d) Tercapainnya output milestone setiap tahapan;
36
XIV. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
a) Dukungan penuh dari Pimpinan unit eselon III/II dan tim pendukung;
b) Terbangunnya Sinergi dan keberlanjutan pelaksanaan inovasi untuk dalam
pengelolaan SDA;
c) Komitmen tim untuk melaksanakan proyek perubahan dengan penuh rasa
tanggung jawab;
37
XV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pelakasanaan Laboratorium Proyek Perubahan jangka pendek dilaksanakan
selama 2 bulan (Minggu 3 April 2019 sampai dengan Minggu 2 Juni 2019).
Output kunci kegiatan pada Milestone jangka pendek tercapai yaitu :
1. Tata Tertib Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung telah disepakati agar
pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA melaksanakan siding menjadi
efektif;
2. Terbangunnya prototype Aplikasi SS-Data sebagai inovasi untuk
memfasilitasi anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung memperoleh data
dan informasi secara cepat dan mudah.
Tercapainya output kunci dengan harapan memberikan kondisi:
1. Peningkatan keaktifan anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung karena
informasi pelaksanaan tugas berupa pelaksanaan sidang dapat diperoleh
dengan cepat sebagai informasi dari sekretariat TKPSDA WS Seputih
Sekampung sebagai fasilitator melalui Aplikasi SS-Data;
2. Tersedianya Aplikasi SS-Data untuk memberikan data dan informasi
kronologis kegiatan yang telah dilaksanakan kepada SDM yang datang
dalam melanjutkan pelaksanaan tugas TKPSDA WS Seputih Sekampung.
3. Telah disepakatinya Tata Tertib Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung
untuk Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung berdasarkan Keputusan
Menteri PUPR Nomor 794/KPTS/M/2019
Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan Jangka Pendek adalah:
1. Tugas rutin yang harus tetap dilaksanakan sebagai tugas yang melekat
tanpa harus mengurangi kegiatan yang telah direncanakan pada Proyek
perubahan yang diusulkan;
2. Terpotongnya waktu efektif kerja oleh cuti hari raya Idul Fitri 1440 H
sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga tujuan dan
sasaran tetap tercapai.
38
Keberhasilan setiap kegiatan tidak terlepas dari dukungan dari stakeholders
baik internal dari BBWS Mesuji Sekampung dan eksternal yaitu semua yang
terlibat dalam proyek perubahan ini.
Keberhasilan jangka pendek berupa Aplikasi SS-data yang terbangun dan
Tata tertib TKPSDA WS Seputih Sekampung yang telah disepakati akan terus
dilaksanakan perbaikan seperti yang diusulkan pada Jangka menengah dan
jangka panjang untuk dimanfaatkan oleh anggota TKPSDA WS Seputih
Sekampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Rekomendasi untuk pelaksanaan selanjutnya adalah perlu terus dilakukan
perbaikan dan upgrade aplikasi SS-Data sesuai kebutuhan. Monitoring dan
evaluasi harus tetap dilaksanakan untuk perbaikan yang berkelanjutan
mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.
39
XVI. DOKUMENTASI
1. Konsultasi dengan Coach
Gambar 1. Konsultasi dengan Coach (Ir. Setia Budi, ST.,M.Si) tanggal 12 Maret 2019
Gambar 2. Konsultasi dengan Coach (Ir. Setia Budi, ST.,M.Si) tanggal 28 Maret 2019
40
Gambar 3. Konsultasi dengan Coach (Ir. Setia Budi, ST.,M.Si) tanggal 5 April 2019
Gambar 4. Konsultasi dengan Coach (Ir. Setia Budi, ST.,M.Si) tanggal 10 April 2019
41
2. Konsultasi dengan Mentor dan Pengarah
Gambar 5. Konsultasi dengan Mentor Kepala Bidang O&P BBWS Mesuji
Sekampung(Riza Fahlefi, ST., MT.) tanggal 22 Maret 2019
Gambar 6. Konsultasi Paparan Proyek Perubahan dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung sebagai Pengarah
42
Gambar 7. Konsultasi Paparan Proyek Perubahan dengan Kepala Balai
Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung sebagai Pengarah dan Kepala Bidang di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
Gambar 8. Konsultasi Paparan Proyek Perubahan dengan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
43
3. Koordinasi dengan Stakeholders
Gambar 9. Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Lampung sebagai Ketua TKPSDA WS Seputih Sekampung
Gambar 10. Koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah
sebagai Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
44
Gambar 11. Koordinasi dengan Petani Pengguna Air sebagai Anggota TKPSDA WS Seputih Sekampung
Gambar 12. Koordinasi dengan Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung
45
4. Sosialisasi Website TKPSDA WS Seputih Sekampung dan Kesepakatan
Tata Tertib TKPSDA WS Seputih Sekampung
Gambar 13. Pembukaan Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung pada 25-
27 April 2019 oleh Ketua Harian (Kepala Dinas Cipta Karya dan PSDA Provinsi Lampung)
Gambar 14. Sosialisasi Website TKPSDA WS Seputih Sekampung pada
Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung pada 26 April 2019
46
Gambar 15. Tanda Tangan Bertia Acara pada Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung pada Sidang TKPSDA WS Seputih Sekampung pada 26 April
2019
47
5. Konsultasi dengan Sub Direktorat SISDA SDA
Gambar 16. Rapat Pengarahan tentang pelaksanaan SISDA di BBWS Mesuji Sekampung
Gambar 17. Tim SISDA SDA Kementerian PUPR di BBWS Mesuji
Sekampung
48
6. Ujicoba Internal (Tim Efektif) pada Aplikasi SS-Data
Gambar 18. Tampilan Ujicoba pengiriman file dari Sekretariat TKPSDA WS Seputih Sekampung
49
Gambar 19. Tampilan Ujicoba pengiriman file dari Anggota TKPSDA WS
Seputih Sekampung ke Sekretariat TKPSDA WS SS
50
Gambar 20. Ujicoba Aplikasi SS-Data oleh Tim Efektif