1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA BARAT

RESES MASA PERSIDANGAN I

TAHUN SIDANG 2019-2020

SEKRETARIAT KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DESEMBER 2019

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya

dengan sumber-sumber energi dan potensi pertambangan mineral. Provinsi ini

terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit

Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantai seperti Kepulauan

Mentawai. Dengan beribu Kota di Padang, Provinsi Sumbar terdiri dari 12 kabupaten

dan 7 kota.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Sumbar tergolong cukup banyak. Batubara

menjadi salah satu andalan sumber daya alam Sumbar di sektor pertambangan.

Selain itu terdapa potensi bahan galian lainnya, diantaranya deposit pasir dan batu

gunung, liat silika dan besi oksida serta kapur. Kapur sebagai bahan dasar industri

semen, diantaranya terdapat di kota Padang (telah dimanfaatkan lebih dari 50 tahun

oleh PT Semen Padang) dan di daerah sekitar danau Singkarak (kabupaten Solok

dan Padang Panjang). Deposit batu kapur yang bisa dieksploitasi di kota Padang

Panjang tercatat sebanyak 43 juta ton. Kabupaten Padang Pariaman juga menyimpan

potensi sumber daya alam galian seperti obsidian dan batu andesit. Selain bahan

galian terdapat juga sumber air yang melimpah, seperti di perairan danau Singkarak

dan Maninjau dan telah lama dimanfaatkan menjadi sumber pembangkit listrik tenaga

air (PLTA). Dibalik semua potensi-potensi tersebut, masih saja terdapat pelbagai

permasalahan dan tantangan yang dirasakan masyarakat Sumbar terkait energi

sumber daya mineral, pertambangan dan ketenagalistrikan.

Berikut diulas beberapa isu-isu di Prov. Sumbar pada masing-masing sektor.

- Di bidang energi, Kementerian ESDM (2019) setempat menyatakan

geothermal atau panas bumi adalah aset sumber daya alam Prov. Sumbar

yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang potensinya

dapat mencapai 1600 MW pada 16 titik. Pemanfaatan geothermal sebagai

tenaga listrik ini sesuai dengan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang

3

mengurangi bahan bakar fossil dan meningkatkan pemanfaatan Energi Baru

Terbarukan (EBT).

- Pada bidang ketenagalistrikan, rasio elektrifikasi PLN di Provinsi Sumatera

Barat masih menghadapi permasalahan. Kondisi geografis Prov. Sumbar

menjadi tantangan, dimana banyak wilayah yang cukup terpencil dan minim

infrastruktur jalan. Wilayah-wilayah terpencil tersebut diantaranya kepulauan

Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Terdapat 1.158 desa yang

sudah berlistrik (April, 2019) dimana dari jumlah itu, sebanyak 16 desa di

antaranya dilistriki melalui program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE)

dari Kementerian ESDM. Sementara, masih terdapat 49.942 rumah tangga di

Prov. Sumbar (April, 2019) yang masih belum mendapatkan listrik. Oleh karena

itu, infrastruktur kelistrikan perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan di

Sumbar disamping sektor lainnya.

- Sektor Minyak dan Gas bumi (Migas), sedangkan terkait pendistribusian BBM,

Pemrov Sumbar baru-baru ini (November, 2019) mengeluhkan terjadinya

kelangkaan BBM di hampir seluruh SPBU di wilayah Sumbar yang

mengakibatkan terganggunya jalur lalu lintas. Program BBM satu harga juga

masih mengalami kendala di Prov. Sumbar, terutama di wilayah 3T yaitu

Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

- Pada sektor pertambangan, kegiatan eksploitasi hasil tambang yang cukup

masif, juga menjadi permasalahan tersendiri di Prov. Sumbar. Kegiatan

pertambangan yang berstatus Non C&C tentunya tidak menerapkan kaidah

Good Mining Practice sehingga sangat berpotensi besar menimbulkan

permasalahan pada masyarakat Sumbar, terutama jika kegiatan

pertambangan sudah keluar dari lokasi izin usaha pertambangan (IUP) dan

mulai mengarah ke permukiman. Selain itu, IUP di Sumbar juga sebaiknya

dievaluasi untuk menghindari adanya kegiatan pertambangan illegal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk

menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu objek Kunjungan Kerja

pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 – 2020 untuk mendapatkan

informasi menyangkut perkembangan terkini dan berbagai permasalahan

khususnya paad sektor energi dan sumber daya mineral, aktifitas pertambangan,

dan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK.

4

Kunjungan ini diharapkan dapat membawa informasi penting untuk ditindak lanjuti

oleh Komisi VII DPR RI bersama mitra-mitra terkait sesuai dengan fungsinya.

1.2 Dasar Hukum Kunjungan

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014

tentang Tata Tertib DPR RI.

3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tanggal 4 November 2019 tentang

Agenda Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.

1.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provisi Sumatera Barat adalah dalam

rangka melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi serta melihat secara langsung

perkembangan di daerah khususnya terkait pengelolaan energi dan sumber daya

mineral, riset dan teknologi.

Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah:

1. Mendapatkan masukan dan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan

bidang tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI;

2. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor

energi dan sumber daya mineral, riset dan teknologi;

3. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Sumatera Barat khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, riset dan

teknologi;

4. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh

masyarakat di daerah.

Hasil kunjungan kerja ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII

DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan,

anggaran dan legislasi di bidang energi dan sumber daya mineral, riset dan teknologi.

5

1.4 Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 18 – 22

Desember 2019 di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun selama melaksanakan Kunjungan Kerja, Komisi VII DPR RI melakukan

peninjauan lapangan dan pertemuan dengan beberapa mitra terkait diantaranya:

1. Pertemuan di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh:

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, beserta jajarannya, Pimpinan DPRD

Provinsi Sumatera Barat, Eselon I Kementerian ESDM RI, Eselon I Kementrian

Ristek, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Kepala LAPAN, Kepala

LIPI, Kepala BPPT, Kepala BIG, Kepala BATAN, Kepala BAPETEN, Direksi PT.

PLN (Persero), Direksi PT Pertamina (Persero), Kepala SKK Migas dan Kepala

BPH Migas;

2. Pertemuan dan peninjauan PLTA PT PLN (Persero) Singkarak di Padang, yang

didampingi oleh: Eselon I Kementrian ESDM RI, Direksi PT PLN (Persero), dan

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat;

3. Pertemuan dengan Eselon I Kementrian ESDM RI, Kepala SKK Migas, Kepala

BPH Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), KKKS Sumbar, Kepala Dinas

ESDM Prov. Sumbar di Padang. Pertemuan ini dalam rangka membahas

kegiatan hulu hilir migas dan minyak bumi;

4. Pertemuan dan peninjauan PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Sawah

Lunto, yang didampingi oleh: Eselon I Kementerian ESDM RI, Direksi PT Bukit

Asam (Persero), Walikota Sawah Lunto dan Kepala Dinas ESDM Provinsi

Sumatera Barat. Pertemuan ini dalam rangka mendapatkan informasi

perkembangan kegiatan eksplorasi pada wilayah-wilayah di Sumatera Barat.

1.5 Sasaran Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat adalah

terkumpulnya masukan, informasi dan berbagai data yang terkait dengan bidang yang

menjadi tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, yakni bidang Energi dan Sumberdaya

Mineral (ESDM), serta Riset dan Teknologi (RISTEK).

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan/rekomendasi dalam membuat

berbagai kerangka kebijakan yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat

6

komisi VII DPR RI, dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan

anggaran.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai

berikut :

a. Persiapan

- Menghimpun data dan informasi awal.

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi lokasi

kunjungan kerja.

- Mempersiapkan administrasi keberangkatan

b. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dilakukan dengan cara

kunjungan lapangan dan diskusi didalam ruangan.

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

1.7 Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang melakukan

Kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

No. NAMA PESERTA No.Angg. FRAKSI JABATAN

1. H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA

A-63 GERINDRA KETUA

2. H. EDDY SOEPARNO, SH, MH A-496 PAN WAKIL KETUA

3. DONY MARYADI OEKON A-176 PDIP ANGGOTA

4. ISMAIL THOMAS, SH, M.Si A-250 PDIP ANGGOTA

5. MAMAN ABDURRAHMAN, ST A-332 GOLKAR ANGGOTA

6. H. NURZAHEDI, SE A-69 GERINDRA ANGGOTA

7. CHARLES MEIKYANSYAH A-378 NASDEM ANGGOTA

8. H. SYAIKUL ISLAM, Lc, M. Sosio

A-31 PKB ANGGOTA

7

9 MARTHEN DOUW A-58 PKB ANGGOTA

10. ZULFIKAR HAMONANGAN, SH A-562 DEMOKRAT ANGGOTA

11. H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH

A-524 DEMOKRAT ANGGOTA

12. Ir. H. TIFATUL SEMBIRING A-411 PKS ANGGOTA

13. Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc

A-517 PAN ANGGOTA

14. H. ASMAN ABNUR, SE, M.Si A-492 PAN ANGGOTA

15. Drs. ANWAR IDRIS A-460 PPP ANGGOTA

8

BAB II`

PROFIL PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Profil Singkat Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat (disingkat Sumbar) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang

terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera

Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit

Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan

Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi ini berbatasan dengan empat provinsi,

yakni Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat

Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat

ini. Provinsi ini berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas

beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian

wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten

Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Barat

Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17%

luas Indonesia.

9

Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan

lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera

Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Kepulauan

Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum

bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 °C sampai

31,5 °C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman.

Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatra

seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian

hulunya), dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat

adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat,

dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang

mencapai ketinggian 3.085 m. Selain Gunung Kerinci, Sumatra Barat juga memiliki

gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang.

Selain gunung, Sumatra Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas

adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar,

disusul Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km², Singkarak

juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau

lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan

dari Danau Di atas dan Danau Dibawah).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini

disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di

antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia.[7] Oleh

karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi

akhir-akhir ini di Sumatra Barat di antaranya adalah Gempa bumi 30 September

2009 dan Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010.

2.2. Demografi

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatra Barat mencapai

4.846.909 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km2.

Kabupaten/kota yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kota Padang, yang

mencapai 833.562 jiwa.

10

Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota

Bukittinggi, yakni 4.400 jiwa/km2. Mayoritas masyarakat Sumatera Barat beretnis

Minangkabau, yang keseluruhannya memeluk Islam.

2.3. Kondisi Tanah

Wilayah Sumbar banyak didominasi oleh daerah-daerah yang memiliki pegunungan.

Wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai topografi mulai dari daratan rendah

(datar) pada daerah pesisir pantai dan Bergelombang berbukit-bukit yang

membentang pada gugusan pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian

permukaan daerah Surnatera Barat mulai dari 2 M s/d 2.330 M dari permukaan laut.

2.4. Kondisi Perairan

Sumatera Barat memiliki banyak danau sebagai sektor perairannya. Tercatat luas

perairan laut Sumatera Barat mencapai 186.500 km2 dengan panjang garis pantai

lebih kurang 2.420,385 km.

Beberapa danau di Sumbar diantaranya Danau Di Atas, Danau Di Bawah, Danau

Maninjau, Danau Singkarak, dan Danau Talang. Danau-danau tersebut selain

dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik

tenaga air karena debit airnya yang melimpah yang berpotensi sumber tenaga

kelistrikan.

2.5. Potensi Sumber Daya Energi dan Pertambangan

Sumber daya alam yang ada di Sumbar adalah batubara, batu besi, batu galena,

timah hitam, mangan, seng, emas, batu kapur (semen), dan kelapa sawit. Salah satu

yang telah banyak dimanfaatkan adalah batuan kapur sebagai bahan dasar industri

semen. PT Semen Padang telah memanfaatkan kekayaan alam ni selama puluhan

tahun. Batu kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah sekitar Danau

Singkarak, dan Padangpanjang. Di Padangpanjang, deposit batu kapur yang dapat

dieksploitasi mencapai 43 juta ton. Bahan galian lainnya adalah batu bara di

Sawahlunto serta obsidian dan batu andesit di Padangpariaman.

Sumber air yang melimpah juga telah banyak memberi manfaat bagi pembangunan

daerah ini. Perairan danau Singkarak dan Maninjau telah lama dimanfaatkan sebagai

pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

11

Sumber air ini juga memiliki potensi besar untuk diolah dan dikemas menjadi air

mineral. PLTA lainnya yang baru saja dibangun adalah PLTA Koto Panjang di

kabupaten 50 Kota.

Potensi kelautan yang belum dimanfaatkan sama sekali adalah energi yang dihasilkan

oleh ombak atau gelombang laut yang menghempas ke pantai. Energi kinetik dari

ombak dan gelombang ini dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Pembuatan

Pusat pembangkit tenaga gelombang laut ini dapat dibuat dalam skala kecil,

menengah dan besar.

Disamping dari energi gelombang dan ombak laut, energi surya juga melimpah di

propinsi ini. Rata-rata penyinaran matahari dalam sehari antara 7 – 10 jam, jika saja

energi surya ini dapat dikumpulkan dalam sel-sel penyerap panas matahari maka

dapat digunakan untuk pembangkit listrik skala kecil dan menengah. Jika potensi

sumberdaya alam yang berlimpah baik dari energi gelombang laut maupun energi

surya, maka kebutuhan masyarakat akan listrik yang kian hari kian bertambah dapat

dipenuhi.

12

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

3.1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

a. Pada pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk

melakukan diskusi membahas hal-hal umum yang terjadi di Provinsi

Sumatera Barat.

b. Pada pertemuan tersebut hadir diantaranya Bapak Gubernur Sumatera Barat

(Bapak Irwan Prayitno) beserta jajaranya; pimpinan DPRD Sumatera Barat

dan jajarannya; Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Sumatera Barat;

Kementerian ESDM RI yang diwakili Oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan (Bapak Hendra Iswahyudi), Direktur Penerimaan Minerba

(Bapak Jonson Pakpahan), dan Dirjen Migas yang diwakili oleh Direktur

Teknik dan Lingkungan (Bapak Adhi Wibowo); Kapus PSDMBP Badan

Geologi (Bapak Iman Sinulingga), dan dari Ditjen EBTKE diwakili Kasubdit

Keteknikan dan Lingkungan Aneka EBT (Ibu Martha Relitha Sibarani);

perwakilan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN RI yang diwakili Direktur

Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Bapak Kemal Prihatman);

Sestama LIPI (Ibu Nur Tri Aries); Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Nuklir BATAN (Prof. Dr. Ir. Efrizon Umar, MT); Kepala Balai Pengamatan

Antariksa dan Atmosfir Agam LAPAN (Bapak Safrijohn); Kabag Perencanaan

BIG (Bapak Fajar Triadi); Direktur LSCI PT. Pertamina (Persero) (Bapak

Gandhi Sriwidodo); Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN

(Persero)(Bapak Wiluyo Kusdwiharto); Pengawas Internal SKK Migas (Bapak

Taslim Yunus) dan Kepala SKK Migas Wilayah Sumbagut (Bapak Avicenia

Darwis); Komite BPH Migas (Bapak Henry Achmad); dan Kepala Dinas

ESDM Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini membahas hal-hal umum dan

isu-isu strategis terkait sektor sumber daya energi dan pertambangan serta

riset dan teknologi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pada pertemuan

tersebut dibahas beberapa hal diantaranya permasalahan penyelenggaraan

pemerintah di Bidang Pertambangan Minerba, Penataan IUP, masalah

kelistrikan, pengembangan Energi terbarukan dan berbagai permasalahn

lainnya. Di akhir pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, dilakukan

13

penyerahan berbagai produk inovasi yang dihasilkan oleh LPNK seperti LIPI,

BIG, dan LAPAN kepada Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat).

c. Pertemuan dan peninjauan lapangan PLTA Singkarak di Asam Pulau,

Sumatera Barat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Pembinaan

Pengusahaan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

RI (Bapak Hendra Iswahyudi); Ditjen EBTKE yang diwakili Kasubdit

Keteknikan dan Lingkungan Aneka EBT (Ibu Martha Relitha Sibarani); Dinas

ESDM Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya; Direktur Bisnis Regional

Sumatera PT PLN (Persero)(Bapak Wiluyo Kusdwiharto) beserta jajarannya;

dan seluruh Jajaran Manajemen PLTA PT PLN (Persero) Singkarak. Pada

pertemuan tersebut membahas gambaran umum terkait PLTA Singkarak,

kondisi eksisting sistem kelistrikan Sumatera Barat, dan beberapa

permasalahan lainnya.

d. Pertemuan dengan jajaran PT. Pertamina (Persero). Pertemuan tersebut

dihadiri oleh Direktur Logistik Suplai Chain dan Infrastruktur (LSCI) PT

Pertamina (Persero) (Bapak Gandhi Sriwidodo) beserta jajarannya; Dirjen

Migas yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan (Bapak Adhi

Wibowo); Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat; Pengawas Internal

SKK Migas (Bapak Taslim Yunus); Komite BPH Migas (Bapak Henry

Achmad) dan Para Direksi KKKS Provinsi Sumatera Barat Pada pertemuan

tersebut Tim Kunker Komisi VII DPR RI memperoleh informasi terkait;

penyaluran dan realisasi BBM PSO dan Non PSO, penyaluran dan realisasi

LPG dan pelaksanaan konversi minyak tanah dan LPG, realisasi CSR,

informasi-informasi kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi di Provinsi

Sumatera Barat dan berbagai permasalahan lainnya.

e. Pertemuan dengan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang terletak di Kota Sawah

Lunto. Pada pertemuan tersebut Tim kunjungan Komisi VII DPR RI diterima

oleh Bapak Deri Asta selaku Walikota Sawah Lunto. Pertemuan ini juga

dihadiri oleh Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM RI (Bapak

Jhonson Pakpahan) beserta jajarannya; Direktur SDM PT Bukit Asam

(Persero)Tbk (Bapak Joko Pramono) beserta jajarannya, serta Kepala Dinas

ESDM Provinsi Sumatera Barat. Pada pertemuan tersebut membahas

menyangkut progres kegiatan pasca pertambangan, reklamasi, masalah

perijinan, permasalahan sektor pertambangan, dukungan kebijakan yang

14

diharapkan serta berbagai permasalahan lainnya. Lebih spesifik lagi,

pertemuan tersebut juga membahas hal-hal yang perlu dilaksanakan dan

dukungan Komisi VII DPR RI terkait pengembangan Kota Sawah Lunto

sebagai salah satu destinasi Kota Wisata Tambang, setelah dinobatkan

menjadi salah satu World Heritage UNESCO.

3.2. Hasil Kunjungan Kerja

3.2.1. Pertemuan di Kantor Gubernur

Pada pertemuan di Kantor Gubernur yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat dan

beberapa mitra kerja Komisi VII DPR RI, beberapa hal telah dibahas baik dari sektor

sumber daya energi dan pertambangan, termasuk di dalamnya kelistrikan, serta riset

dan teknologi.

Gambar 2. Pertemuan Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Sumbar

Pertemuan ini diawali dengan paparan gambaran umum mengenai profil Provinsi

Sumatera Barat yang meliputi letak geografis, luas wilayah, suhu dan kelembapan,

danau serta sistem pemerintahan. Provinsi Sumbar secara geografis terletak pada 98o

36’BT – 100o 53’ BT 0o 54’ LU – 3o 30’ LS. Provinsi dengan luas wilayah 42.297,3 km2

ini, memiliki suhu rata-rata berkisar antara 24,3o – 25,30o C dengan kelembapan 80,3

% - 87,4%. Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 Danau yakni danau Singkarak, danau

Diatas, danau Dibawah dan danau Maninjau; dan memiliki 29 buah Gunung. Untuk

15

sistem Pemerintahannya Berbasis Nagari dengan perincian jumlah kabupaten/kota

adalah 19, jumlah kecamatan adalah 179, jumlah nagari sebanyak 760, jumlah desa

sebanyak 126 dan jumlah kelurahan sebanyak 245.

Gambar 3. Profil Sumatera Barat (Sumber: Paparan Pemrov Sumbar, Desember

2019)

Untuk bidang ketenagalistrikan tercatat bahwa beban puncak Provinsi Sumatera Barat

sebanyak 591.2 MW. Dari beban puncak tersebut, daya mampu Provinsi Sumatera

Barat sebesar 677.7 MW, yang mana Sumbar otomatis akan memiliki surplus sebagai

cadangan sebesar 86.5 MW. Daya mampu tersebut berasal dari pembangkit-

pembangkit eksisting di Sumbar antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH). Data pembangkit tersebut sebagai berikut: PLTA Maninjau (DMN: 67,80

MW), PLTA Singkarak (DMN : 74,64 MW), PLTU Ombilin (DMN : 170 MW), PLTU

Teluk Sirih (DMN : 180 MW), PLTG PauhLimo (DMN : 49,02 MW) Standby, dan

PLTMH (DMN : 21 MW).

16

Gambar 4. Overview Kelistrikan Provinsi Sumbar

Mengenai masalah rasio elektrifikasi Sumbar, dinyatakan bahwa Rasio Elektrifikasi

(RE) Sumbar sudah mencapai angka 96.56% (Oktober, 2019) dimana terdiri dari

95.30% (1.165.201 RT) merupakan listrik PLN dan 1.26% (14.954 RT) merupakan

listrik non-PLN. Sehingga dari data tersebut masih tersisa sebesar 3.44% (98.829 RT)

belum berlistrik.

Sementara Rasio Desa berlistrik (RD) sudah mencapai 99.91% dimana nilai tersebut

mewakili bahwa 1.157 Desa/Nagari di Sumbar sudah berlistrik, dan sisanya 0.09%

mewakili 1 Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum berlistrik.

17

Gambar 5. Sebaran Rasio Elektrifikasi (RE) Sumbar

Gambar 6. Sebaran Rasio Desa (RD) Berlistrik Sumbar

18

Kemudian untuk data Rumah Tangga Sederhana (RTS) belum berlistrik tercatat

bahwa Sumbar memberikan kontribusi sebesar 1.78% RTS belum berlistrik dari total

100% RTS belum berlistrik di seluruh Indonesia, dimana 1.78% tersebut mewakili

sebanyak 39.256 RTS untuk wilayah Sumbar.

Gambar 7. Rumah Tangga Sederhana (RTS) Belum Berlistrik di Sumbar

Kendala yang dihadapi untuk ketenagalistrikan di Provinsi Sumbar diantaranya adalah

kondisi geografis yang masih diliputi pegunungan dan kurangnya infrastruktur

kelistrikan di Provinsi Sumbar.

Namun dari data tersebut, Komisi VII DPR RI tetap meminta Pemrov Sumbar dan PT

PLN (Persero) untuk memperjelas data-data baik RE maupun RD yang lebih

merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. RD sebaiknya dihitung per RT, karena

konsumsi listrik berasal dari RT bukan desa. Hal ini selaras dengan hasil kesimpulan

RDP dengan PT PLN pada November, 2019 dimana Komisi VII DPR RI mendesak

Plt. Dirut PT PLN (Persero) untuk melakukan kajian dan pendataan secara akurat RE

per desa dan desa berlistrik/belum berlistrik. Dengan adanya data dan informasi yang

akurat tersebut, harapannya adalah akan didapatkannya gambaran yang sesuai

dengan kondisi yang real di lapangan sehingga percepatan dan pelaksanaan program

elektrifikasi ini dapat berjalan tepat dan cepat.

19

Sementara itu, dari sektor Energi Baru dan Energi Baru Terbarukan (EBTKE), banyak

potensi Sumbar yang dapat dimanfaatkan. Sumber-sumber energi di Sumbar

diantaranya didapat dari sumber energi air, sumber panas bumi, bioenergi, energi

angin, energi surya dan energi samudra.

Gambar 8. Potensi Sumber Daya Energi Sumbar

Untuk sumber daya air Sumbar umumnya berasal dari danau yang debitnya banyak

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Terdapat setidaknya 25 titik potensi tenaga air di Sumbar yang dirangkum dalam tabel

(Gambar 9). Selain sumber daya air, Sumbar juga memiliki sumber daya panas bumi

atau geothermal. Diketahui geothermal Sumbar dapat mencapai 1.650 MW yang

tersebar pada beberapa titik (Gambar 10).

Sumbar dikatakan sebagai salah satu provinsi di Indonesia untuk percontohan

pengembangan EBT. Energi Baru Terbarukan (EBT) yang telah dikembangkan di

Sumbar diantaranya:

- Energi air skala besar, menengah dan mikro

- Energi surya

- Energi angin /studi percontohan

- Biogas skala rumah tangga

- Biomassa (pome/limbah sawit)

20

- Panas bumi dalam proses pengembangan (80 mw cod Desember

2019)

- Energi gelombang laut (uji coba)

Gambar 9. Potensi Sumber Daya Air Sumbar

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan EBT diantaranya

Harga EBT Belum Kompetitif dan Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran, Evakuasi

Daya dari Pembangkit ke Grid PLN, Izin Prinsip di Pemerintah Pusat, dan “Antrian”

Lelang WKP Panas Bumi.

Dari gambaran pengembangan EBT di Sumbar dimana potensi EBT di Sumbar cukup

besar, regulasi yang sudah ada dan demand yang tersedia. Maka seharusnya

kesemuanya itu bisa mendorong Pemrov Sumbar untuk bisa lebih melakukan

percepatan penggunaan EBT dalam rangka mendukung Kemandirian Energi Nasional

dan Ketahanan Energi Nasional (KEN). Akan tetapi, hambatan yang berupa harga

EBT yang dirasa belum kompetitif dan subsidi yang masih belum tepat sasaran

menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan percepatan penggunaan

EBT ini.

21

Gambar 10. Potensi Panas Bumi/ Geothermal Sumbar

EBT sendiri menjadi salah satu hal yang tertuang dalam Prioritas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemrov Sumbar 2016-2021:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak,

Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.

3. Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan.

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan

pengembangan agribisnis.

6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan

peningkatan investasi

7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.

8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah

tertinggal.

9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan

infrastruktur.

22

Dalam rangka mengupayakan hal tersebut, Pemrov Sumbar merumuskan beberapa

Target Kinerja ke depan berikut Kerangka Pendanaanya, diantaranya Pembangunan

PLTMH, Pembangunan PLTS Tersebar/SHS/LTSHE, Pemasangan Instalasi Listrik

untuk Rumah Tangga Sederhana (RTS), dan Pembangunan Biogas skala Rumah

Tangga (RT) (Gambar 11).

Gambar 11. Target Kinerja dan Kerangka Pendanan RPJMD 2016-2021

Pada sektor pertambangan, beberapa bahan galian diantaranya mineral logam dan

batubara serta mineral bukan logam dan bahan galian menjadi sumber daya tambang

yang dieksplorasi. Berikut data mengenai pertambangan di Sumbar:

• Luas Wilayah Pertambangan Provinsi Sumatera Barat adalah 4.074.584,16 Ha

(285 IUP)

• Luas IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara adalah 13,875.97 Ha (3 IUP)

• Luas IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara adalah 34,721.73 Ha

(69 IUP)

• Luas IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 3.592,97 Ha (47

IUP)

• Luas IUP OP Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 3.004,63 Ha (166 IUP)

• Luas Bukaan Lahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 344,08 Ha

23

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sumbar sudah seharusnya

menjadi perhatian, terlebih dari IUP yang berstatus Non CnC dan tidak menerapkan

kaidah Good Mining Practice.

Gambar 11. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Sumbar

Pada bidang minyak dan gas bumi, Provinsi Sumbar ternyata masih mengalami

kelangkaan pasokan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada

November 2019, kelangkaan BBM terjadi di sejumlah SPBU di Sumbar hingga

mengakibatkan terjadinya antrian dan kemacetan lalu lintas. Hal ini tentu saja menjadi

salah satu perhatian pada pertemuan Kunker Komisi VII DPR RI ini.

BBM (5 bulan terakhir terjadi kelangkaan Solar dan Premium)

Bahan Bakar Minyak Solar (KL) Premium (KL)

Kuota 2019 388.977 373.403

Usulan 2020 584.239 561.548

24

Untuk LPG 3Kg pun ternyata masih menjadi permasalahan tersendiri. Selain karena

kurangnya kuota, ternyata masih banyak penyalahgunaan LPG 3Kg terjadi di Sumbar

yang mana peruntukannya tidak sesuai dengan target dan sasaran, seperti restoran,

rumah makan, dll. Hal ini tidak terlepas dengan adanya pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab yang melakukan penyalahgunaan pendistribusian tersebut.

LPG 3 kg

Kuota 2019 100.052 MT

Usulan 2020 120.0624 MT

Pada bidang riset dan teknologi, Sestama LIPI memaparkan bahwa telah didirikan

stasiun limnologi penyehatan Danau Maninjau. UPT ini didirikan dengan fokus untuk

mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan teknologi dan

inovasi penyehatan danau. Pendirian ini dilatarbelakangi kondisi ekosistem. Tekanan

dan pemanfaatan terhadap perairan danau di Indonesia semakin tinggi, baik dari

sektor pertanian, perikanan, industri pariwisata dan listrik Pembangkit Listrik Tenaga

Air. Kemudian, BATAN bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Sijunjung melakukan

perbaikan padi varietas Lampai Kuniang menjadi varietas baru dengan nama Lampai

Sirandah. Lampai Sirandah memiliki banyak keunggulan diantaranya peningkatan

panen dari 6 ton menjadi 10.5 ton per hektar dan ketahanan terhadap hama penyakit.

25

Gambar 12. Padi varietas baru Lampai Sirandah hasil kerjasama Kabupaten

Sijunjung dengan BATAN

3.2.2. Pertemuan di PLTA Singkarak

PLTA Singkarak merupakan salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga

air dari Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat. PLTA

Singkarak memiliki daya mampu sebesar 175 MW yang berasal dari air yang dialirkan

melalui terowongan sepanjang 16.5km.

26

Gambar 13. Terowongan sepanjang 16.5 km PLTA Singkarak

Berikut adalah skema general layout dari PLTA Singkarak.

Gambar 14. Skema Layout Umum PLTA Singkarak

27

Pada pertemuan ini dijelaskan bahwa selain PLTA Singkarak, Sumbar memiliki

beberapa PLTA lainnya PLTA Batang Agam 10.5 MW dan PLTA Maninjau 68 MW.

Dengan demikian, total sumber energi listrik dari PLTA di Provinsi Sumbar secara

keseluruhan adalah sebesar 253 MW.

Gambar 15. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PLTA Singkarak di Asam

Pulau, Sumbar

Beberapa program CSR yang sudah dilakukan di PLTA Singkarak diantaranya

program danau Singkarak bersih melalui pengolahan sampah, program binaan

masyarakat melalui perikanan darat (nila, lele dan pakan), serta pencarian sumber air

dan pemasangan instalasi pemipaan air bersih Nagari Lubuk Malalo.

28

Gambar 15. Program CSR PLTA Singkarak

Secara keseluruhan, PLTA Singkarak mampu menyumbang daya listrik untuk

kebutuhan ketenagalistrikan di Provinsi Sumbar. Dan karena masyarakat sekitar

sudah diberikan kesadaran dan edukasi bahwa daya PLTA tersebut sangat

bergantung pada debit air danau Singkarak, maka masyarakat sekitar pun sudah

sepatutnya ikut menjaga kelestarian hutan-hutan di sekitar danau Singkarak yang

mampu berkontribusi terhadap debitnya.

Gambar 16. Ruang Kontrol Debit Air PLTA Singkarak

29

3.2.3. Pertemuan dengan PT Pertamina, SKK Migas dan BPH Migas

Pada pertemuan ini dibahas berbagai permasalahan mengenai minyak dan gas bumi.

Wilayah kerja Sumatera Barat termasuk ke dalam wilayah Marketing Operation

Region I (MOR I).

Gambar 17. Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI, Bapak Gus Irawan Pasaribu,

sedang memberikan sambutan

Wilayah kerja Sumbar MOR I terdiri dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Teluk

Kabung dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau. Berikut tabel

rincian berbagai lembaga penyalur BBM yang ada di wilayah Sumbar:

Lembaga Penyalur Provinsi Sumbar MOR I

SPBU 121 761

SPBU Kompak 9 88

SPBU Mini 0 28

SPBU Modular 1 2

30

SPBU-N 7 56

AMT 3 20

Permasalahan yang muncul di Sumatera Barat adalah kelangkaan BBM. Padahal

terdapat setidaknya 139 lembaga penyalur BBM di Sumbar. Tentu saja, jika memang

masih terdapat kelangkaan BBM bisa saja berarti lembaga penyalur BBM yang ada

belum mencukupi untuk pendistribusian dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)

di Sumbar. Data sebagai berikut:

No Wilayah Jumlah Lembaga Penyalur Sales

SPBU S-Kompak S-Nelayan Total

1 Kab Agam 6 1 196.90

2 Kab Dharmas Raya 9 1 359.67

3 Kab Kep Mentawai 6 1 26.95

4 Kab Lima Puluh

Kota

7 193.63

5 Kab Padang

Pariaman

6 193.63

6 Kab Pasaman 7 127.18

7 Kab Pasaman

Barat

7 1 191.29

8 Kab Pesisir Selatan 10 2 230.19

9 Kab Sijunjung 9 223.57

10 Kab Solok 5 149.06

11 Kab Solok Selatan 4 2 110.68

12 Kab Tanah Datar 4 106.72

13 Kota Bukit Tinggi 4 136.86

14 Kota Padang 26 1 1 747.57

15 Kota Padang

Panjang

3 49.21

16 Kota Pariaman 3 1 73.92

17 Kota Payakumbuh 5 133.65

18 Kota Sawah Lunto 2 59.14

19 Kota Solok 4 120.30

Total Sumbar 121 10 7 3,430.13

31

Realisasi penyaluran BBM di Provinsi Sumbar untuk Premium mengalami kenaikan

dari 1,019 kL/hari menjadi 1,288 kL/hari, sedangkan untuk Pertalite mengalami

penurunan dari 906 kL/hari menjadi 743 kL/hari di tahun 2019. Sementara trend untuk

biosolar cenderung stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data diperoleh prognosa

untuk tahun 2019, Sumbar akan mengalami kelebihan Premium sebesar 25.9% dan

Biosolar sebesar 9.7%. Kelebihan ini akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pada

Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Alokasi premium berdasarkan SK Ka BPH No 45/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2018 –

Desember 2018:

Alokasi Premium Biosolar

2017 578,528 389,540

2018 370,158 436,738

2019 373,403 404,308

Tantangan dan hambatan dalam pendistribusian BBM di Sumbar:

2. Konsumsi Biosolar yang tidak tepat sasaran

• Sering dijumpai kendaraan pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih

dari 6 yang ikut mengantri Solar Subsidi di Provinsi Sumbar.

• Tindak lanjut adalah edaran aturan dan sosialisasi, sebagai contoh Surat

Edaran Gubernur Sumbar No.500/1115/Perek-sarana/2019 Tanggal 22 Nov

2019 tentang hasil kegiatan perkebunan, kehutanan dan pertambangan

dengan roda lebih dari 6 (enam) dilarang menggunakan JBT.

2. Penyalahgunaan konsumsi premium

• Ada indikasi Premium diborong oleh Pelangsir untuk dijual kembali di pedagang

BBM ecerenm bahkan sampai menyebabkan kebakaran di SPBU.

• Tindak lanjut adalah pelibatan stakeholder untuk edukasi pelanggan melalui

media, social media dan komunitas.

3. Penyaluran BBM ke wilayah terpencil

32

• Dimana saat ini Pertamina membuka kesempatan untuk pembuatan Pertashop

Platinum di wilayah yang belum terdapat SPBU. Kapasitas tanki pada

Pertashop Platinum adalah sebesar 10.000 Liter. Saat ini ada 41 titik potensial

untuk pembangunan Pertashop.

Gambar 18. Atas: Perwakilan PT Pertamina (Persero), Bapak Gandhi Sri Widodo,

sedang memberikan sambutan. Bawah: Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI

LPG pun tak luput dari berbagai permasalahan diantaranya penyaluran, harga jual,

hingga konversi minyak tanah ke LPG 3Kg. Hendaknya program pemerataan

Pangkalan melalui OVOO (One Village One Outlet) harus segera direalisasikan, yang

artinya satu Nagari/ Satu desa minimal ada satu pangkalan.

Berikut dirangkum beberapa penyebab dan tindak lanjut kelangkaan LPG PSO di Kota

Padang:

Penyebab:

• Kurangnya kesadaran masyarakat Sumbar yang sebenarnya tidak berhak

menggunakan LPG PSI, dan masih tetap menggunakan LPG PSO

• Banyak pelaku usaha menengah ke atas yang belum beralih dari LPG PSO

33

• Disparitas harga yang tinggi, membuat masyarakat dan pelaku usaha masih

bergantung pada LPG PSO

• Kondisi panic buying masyarakat

Tindak lanjut:

• Upaya edukasi dan sosialisasi kepada camat se Kota Padang untuk

mendorong penggunaan LPG Non-Subsidi dan penggunaan LPG tepat

sasaran masyarakat

• Berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk melakukan sidak ke beberapa

rumah makan dan industri menengah

• Pemerataan persebaran pangkalan melalui One Village One Outlet atau satu

Nagari (Desa) Satu Pangkalan

• Penguatan penetrasi LPG Non-Subsidi (Bright Gas 5.5 Kg, Bright Gas 12 Kg,

Elpiji 12 Kg) sebagai upaya mensosialisasikan masyarakat untuk beralih ke

LPG Non-Subsidi

Kemudian untuk sektor hulu dan hilir Migas, Sumbar memiliki banyak potensi sumber

daya minyak. Lebih lanjut lagi, telah berhasil dilakukannya pengeboran Sumur

Sinamar sebagai salah satu cadangan minyak untuk Provinsi Sumbar.

3.2.4. Pertemuan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk

PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan perusahaan tambang batubara tertua di

Indonesia dan telah beroperasi sejak 1876. Berikut sejarah PT Bukit Asam (Persero)

Tbk:

34

Gambar 19. Skema Sejarah Berdirinya PT Bukit Asam (PTBA) (Persero) Tbk

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PTBA meliputi Tambang Tanjung Enim, Tambang

Ombilin, Tambang Peranap, Tambang IPC dan Tambang Tabalong. Total sumber

daya adalah 8.27 Miliar Ton dengan cadangan sebesar 3.33 Miliar Ton.

Untuk Unit Pertambangan Ombilin (UPO) merupakan salah satu unit pertambangan

PTBA di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Saat ini, sudah tidak ada lagi kegiatan

pertambangan di UPO PTBA. Sejak 2018, Sawah Lunto dan UPO PTBA sudah

ditetapkan sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto dan telah masuk ke

dalam daftar warisan budaya dunia oleh UNESCO.

35

Gambar 20. Peta Tambang Batubara Ombilin

Karena sudah tidak ada lagi kegiatan pertambangan di Unit Pertambangan Ombilin,

otomatis kegiatan pasca tambang yaitu kegiatan reklamasi telah dilakukan dan

diserahterimakan sebagai objek wisata kepada masyarakat dan pemerintah kota

Sawah Lunto.

Secara keseluruhan, Ombilin Coal Mine Heritage of Sawah Lunto terdiri dari 68

bangunan. Pasca tambang bawah tanang sebagian dalam progress pemanfaatan

untuk lubang dan museum pendidikan. Beberapa kegiatan pasca pertambangan UPO

PT BA diantaranya:

• pengelolaan asset Sawah Lunto yang dilakukan dengan kerjasama PT Hotel

Indonesia untuk renovasi Hotel Ombilin pada 01 November 2019

• pengembangan fasilitas transportasi dari dan ke Sawah Lunto - Padang

• pengembangan fasilitas pelabuhan teluk bayur Bukit Asam

36

Gambar 21. Atas: Kegiatan Kunker Komisi VII DPR RI ke PT Bukit Asam (Persero)

Tbk. Bawah: Peninjauan sarana dan prasarana pada museum Ombilin Coal Mine

Heritage of Sawah Lunto

37

Gambar 22. Atas: Tim Kunker Komisi VII DPR RI berfoto di depan PTBA UPO.

Bawah: Penyerahan plakat oleh Dirut SDM PTBA Bapak Djoko Pramono kepada

Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI, Bapak Gus Irawan

38

Beberapa Anggota Komisi VII DPR RI banyak memberikan masukan terkait usaha

pasca pertambangan dalam rangka membangun Ombilin Coal Mine Heritage of

Sawah Lunto tersebut, diantaranya adalah membangun sarana pendidikan setingkat

universitas di kota Sawah Lunto yang berfokus pada pendidikan pertambangan,

mengingat PT Bukit Asam merupakan perusahaan tambang tertua yang memiliki

teknologi paling lengkap pada jamannya dalam hal eksplorasi dan pengolahan hasil

tambang batubara. Kemudian, masukan diberikan juga agar PT Bukit Asam dan

pemerintah Sawah Lunto menggandeng pihak yang sudah professional dalam

membangun pariwisata tambang tersebut, sehingga hasil yang diperoleh dapat

bertaraf internasional tidak kalah seperti pariwisata tambang di luar negeri lainnya.

Kontribusi pajak dan non-pajak dari PTBA pada negara dapat dirangkum dalam tabel

berikut ini:

Gambar 23. Tabel Kontribusi Pajak dan Non-Pajak PTBA

Kemudian untuk kegiatan CSR PTBA, diantaranya adalah 130,000,000 untuk

kegiataan program kemitraan dirasa masih jauh dari yang diharapkan. Komisi VII DPR

RI meminta agar PTBA dapat memberikan pendanaan CSR dengan lebih tepat lagi.

39

Gambar 24. Realisasi CSR per Wilayah

Selain kegiatan CSR, beberapa kegiatan pascatambang termasuk didalamnya adalah

zonasi perlindungan satwa, zonasi budaya dan zonasi pemanfaatan juga telah

dilakukan oleh PTBA.

Gambar 25. Kegiatan Zonasi Pasca Tambang PTBA

40

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal

18-22 Desember 2019 menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kondisi kelistrikan Provinsi Sumatera Barat berada pada Rasio Elektrifikasi

96.56% (Oktober, 2019) dimana masih terdapat 3.44% atau 98.829 Rumah

Tangga (RT) yang belum berlistrik. Komisi VII DPR RI memandang perlu

dilakukan kembali pendataan dan kajian yang akurat mengenai Rasio

Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa (RD) berlistrik di Sumatera Barat, karena pada

kenyataanya masih banyak Rumah Tangga (RT) yang belum berlistrik di

Sumbar. Untuk itu Pemrov Sumbar dan PT PLN (Persero) perlu memperhatikan

wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Sumbar seperti Kabupaten

Kepulauan Mentawai yang masih belum berlistrik.

2. Beban puncak kelistrikan Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 591.2 MW

dengan daya mampu sebesar 677.7 MW, sehingga masih terdapat surplus atau

cadangan sebesar 86.5 MW. Sejauh ini, tidak ada kendala berarti terkait

ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi dengan pengembangan Energi Baru

dan Energi Baru Terbarukan yang cukup baik karena potensi kekayaan sumber

daya energi yang dimilikinya. Selain tenaga air, yang saat ini menjadi perhatian

untuk dikembangkan diantaranya energi panas bumi/geothermal, energi mikro

hidro, energi surya, energi biogas dan biomassa.

4. PLTA Singkarak merupakan salah satu sumber pembangkit yang berkontribusi

pada daya mampu ketenagalistrikan di Provinsi Sumbar sebesar 175 MW. PLTA

yang lain diantaranya PLTA Batang Agam 10.5 MW dan PLTA Maninjau 68 MW.

Total daya mampu yang berasal dari PLTA di Sumbar sebesar 253.5 MW.

5. Secara umum, masih banyak terjadi permasalahan mengenai pendistribusian

dan penggunaan baik BBM maupun LPG 3Kg. Peningkatan kuota BBM dan

pendistribusian BBM diantaranya dengan pembangunan lembaga penyalur BBM

pada daerah-daerah terpencil yang belum memiliki SPBU menjadi salah satu

solusi. Sedangkan untuk LPG 3Kg, program One Village One Outlet (OVOO)

yaitu satu Nagari satu outlet bisa menjadi penyelesaian tersebut.

41

6. Komisi VII DPR RI sangat mendukung pengembangan Unit Pertambangan

Ombilin PT Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi warisan dunia yaitu Ombilin Mine

Coal Heritage of Sawah Lunto oleh UNESCO. Dalam hal ini perlu kiranya

dibangun sarana pendidikan setingkat universitas di kota Sawah Lunto yang

dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang diniliki oleh PT Bukit

Asam dalam eksplorasi dan pengolaham tambang batubara yang sudah terjadi

berates-ratus tahun lamanya.

7. Perlu kiranya dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan yaitu Ombilin

Mine Coal Heritage of Sawah Lunto oleh UNESCO termasuk di dalamnya adalah

sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung pengembangan

tersebut.

8. Pengembangan riset dan teknologi untuk wilayah Sumatera Barat sebaiknya

lebih ditingkatkan kembali, terutama bidang pertanian dan perkebunan yang

mana memanfaatkan keanekaragaman hayati dari Prov. Sumbar dari wilayahnya

yang sebagian besar tertutupi oleh hutan lindung.

9. Proses penyehatan danau juga perlu dilakukan tidak hanya pada danau

Maninjau saja, tetapi danau-danau lainnya di Sumatera Barat yang sudah

banyak dimanfaatkan untuk pariwisata maupun pembangkit tenaga listrik.

42

BAB V

PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera

Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-22 Desember 2019. Semoga hasil

kegiatan kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Terimakasih.

Jakarta, Desember 2019

Komisi VII DPR RI