LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR-RI

SEOUL, BUSAN REPUBLIK KOREA SELATAN 26 DESEMBER - 30 DESEMBER 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAJANUARI 2012

1

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Seoul dan Busan, Korea Selatan dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor : PW.02/10491/DPR RI/XII/2011, dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara, dan kerjasama di bidang industri pertahanan serta mengadakan Rapat Kerja dengan Duta Besar RI di Ankara dalam rangka melakukan pengawasan sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI untuk Korea Selatan di Seoul dalam mendukung program-program Pemerintah dengan Pemerintah Korea Selatan juga melakukan pelayanan untuk perlindungan WNI di Korea Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan adalah :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program Pemerintah. Dalam hal ini, melaksanakan amanah konstitusi yang berlaku, Komisi I DPR RI berupaya untuk melaksanakan usaha mencari, menemukan, menggali dan mendapatkan informasi akurat yang berkaitan dengan tugas fungsi serta perannya berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok yang dilakukan di luar negeri oleh para Mitra serta partner Pemerintah dalam melaksanakan tugas hubungan Luar Negeri dengan negara tetangga, berikut kegiatan mitra yang memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan pengadaan Alutsista bagi kepentingan TNI sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang direncanakan.

2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pihak Komisi I DPR RI berupaya untuk mengetahui sampai sejauh mana implementasi pelaksanaan kerjasama tersebut dapat terlaksana, apakah telah memperhitungkan faktor tehnis, administrasi, taktis, anggaran dan politik serta kemampuan imbangan daya tempur relatif dengan negara tetangga di sekitar kawasan, sehubungan dengan hal tersebut maka pihak DPR RI melalui Komisi I membuat jadwal sedemikian rupa, agar apa yang dicanangkan oleh Pemerintah bersama Parlemen/DPR RI telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditentukan atau belum.

2

3. Di bidang pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan. Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Korea Selatan adalah untuk menciptakan diversifikasi kerjasama militer RI dengan negara-negara mitra, sekaligus untuk melihat dan memperoleh gambaran dari dekat tentang bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan industri-industri strategis untuk pertahanan dapat dilaksanakan di negara-negara tersebut, untuk menjadi masukan bagi industri strategis/pertahanan nasional, serta mendorong kerja sama antara industri strategis/pertahanan nasional.

C. SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan Delegasi Komisi I DPR RI ke Korea Selatan terlampir.

(lampiran 1)

3

BAB IIPELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. GAMBARAN UMUM.

Negara Republik Korea Selatan pernah dijajah oleh Jepang selama ± 35

tahun sebelum Negara tersebut bertekuk lutut / menyerah pada sekutu dan

Negara Korea Selatan ini mendapAthan kemerdekaannya pada tanggal 15

Agustus 1945, melalui perjuangan panjang yang sangat melelahkan di era

penjajahan oleh Jepang dan penderitaan sebagai akibat terjadinya perang Korea

pada tahun 1950 sampai dengan 1953, namun dengan semangat pantang

menyerah dengan bantuan Negara-negara sekutu, maka Negara ini mampu

bangkit dari puing-puing kehancurannya dengan cepat dan pesat, hal ini ditandai

dengan munculnya Korea Selatan kini sebagai salah satu kekuatan ekonomi

Dunia disertai kemajuan industrinya yang ditopang oleh keunggulan high

technologi yang menunjang, sehingga mampu membangkitkan keampuhan

industri pertahanannya dan patut diperhitungkan oleh dunia. Negara ini terletak

dibelahan Asia Timur dan berbatasan dengan negara Korea Utara maupun

dengan negara Jepang dan dampak dari letak kondisi geografis, mengakibAthan

negara ini memiliki 4 musim/iklim disertai pembagian wilayah menjadi 9(sembilan)

propinsi dengan jumlah penduduknya secara umum sebanyak 48,58 juta jiwa.

Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan mulai dijalani sejak

tahun 1966, dalam perjalanannya dari era ke era hubungan kedua negara ini

semakin intim dan mesra, hal ini ditandai dengan adanya sepuluh negara tujuan

ekspor Korea Selatan dari berbagai komoditi dan Indonesia merupakan negara ke

7 yang menjadi incarannya dan Korea Selatan memposisikan Indonesia sangat

strategis serta istimewa, karena Indonesia merupakan negara besar selain

dipandang mempunyai peranan penting dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) juga

dikarenakan Indonesia memiliki SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah serta

sumber tenaga kerja yang relatif murah dan ketiga keunggulan yang dimiliki

Indonesia ini diharapkan mampu membantu meningkatkan status dan peran

politiknya didunia / masyarakat International. Demikian pula dengan kebijakan

politik luar negeri NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang bersifat

bebas aktif menjadikan salah satu pertimbangan Korsel untuk menjalani

hubungan yang saling menguntungkan bagi ke 2 (dua) negara kini dan dimasa

4

yang akan datang, terlebih kantor KBRI di Seoul saat ini telah memiliki prototype

yang ideal dan ini sebagai salah satu pertanda bahwa, Korsel welcome dengan

Indonesia dan pada kegiatannya secara kasab mata serta faktual, pihak Korsel

dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) telah melakukan hubungan

kerjasama bilateral pertahanan, hal ini ditandai dengan beberapa bentuk

kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut, antara lain :

Melakukan pengiriman perwira siswa TNI untuk ikut serta dalam pendidikan

tingkat Sesko Angkatan dan Lemhanas serta untuk mengikuti latihan

pengoperasian peralatan Militer, Alutsista dan pelatihan dibidang kesehatan

militer berikut pelatihan olah raga militer/BDM (Bela Diri Militer) dengan tongkat

sebagai perumpamaan senjata laras panjang saat melakukan perkelahian

Sangkur ”YUKENDO”.

Terlebih saat kini dalam rangka melaksanakan pemenuhan kebutuhan Renstra

TNI 2010-2014, maka komisi I/DPR-RI memandang perlu untuk pengadaan

Alutsista dapatnya melakukan kunjungan kerja ke Negara tersebut, sesuai dengan

amanah konstitusi untuk melaksanakan tiga peranannya, agar rencana

pemantauan pengadaan yang akan dilakukan telah sesuai dengan pengajuan

dalam satuan tiga yang telah disepakati tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu,

tepat jumlah, tepat anggaran dan memiliki daya saing yang tinggi, sehingga

memiliki daya penggetar yang handal agar kedaulatan Negara terjaga dan

Amanah Rakyat tidak dicederai proses ini, demikian juga terhadap manfaat yang

dapat diperoleh oleh BUMNIP kita, oleh sebab itulah maka perwakilan negara RI

di Korsel turut serta bertanggung jawab dalam perjalanannya.

A. RUANG LINGKUP & TATA URUT

Laporan ini dibuat berdasarkan aturan yang berlaku dengan susunan serta tata

urut, sebagai berikut :

1. Pendahuluan

2. Pelaksanaan Kunjungan :

a) Pertemuan dengan Duta Besar RI beserta staff di wisma KBRI.

b) Pertemuan dengan pihak DSME (Daewo-Ship Bulding & Marine

Engineering).

c) Pertemuan dengan pihak KAI (Korean Aerospace Industrieas)

5

d) Pertemuan dengan pihak HANWHA GROUP (Hyundhai Weapon

Production Korea)

4. Saran dan Kesimpulan.

B. PERTEMUAN DENGAN DUTA BESAR, WISMA KBRI

Penjelasan KBRI Seoul selaku wakil pemerintah NKRI (Negara Kesatuan

Republik Indonesia) di Korea Selatan yang diawaki oleh 74 personil baik

Diplomat Home staf dan Lokal staf melalui pendekatan Politik Bebas Aktif

berupaya secara optimal untuk menindak lanjuti berbagai kebijakan Pemerintah

pusat yang berkaitan dengan aspek “Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya

serta Pertahanan” dan untuk mencapai program yang direncanakan tersebut

agar dapat berhasil guna secara optimal, maka dengan seluruh kekuatan serta

slogorde yang dimiliki KBRI berupaya melakukan berbagai manuver maupun

akselerasi diberbagai bidang tersebut melalui usaha serta kegiatan yang

terencana, terarah, teratur, berkesinambungan sesuai dengan skala prioritras,

agar langkah tindakan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi

hubungan kedua Negara baik kini maupun dimasa mendatang, hal ini ditandai

dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Kunjungan timbal balik masing-masing Kepala Negara baik Republik

Indonesia ke Republik Korea Selatan maupun sebaliknya sejak tahun 1981

hingga tahun 2011 yang baru lalu tetap berkesinambungan hingga kini.

b. Kunjungan masing-masing Pejabat Kementrian Pertahanan hingga masing-

masing Kepala staf angkatan secara timbal balik, dalam rangka MOU kerja

sama dibidang pendidikan dan pelatihan semakin meningkat.

c. Melakukan kegiatan seminar dan rapat koordinasi secara timbal balik

berkaitan dengan masalah kemajuan pendidikan dan pelatihan logistik.

d. Melakukan pembelian alat utama system kesenjataan untuk matra-matra

dalam jajaran TNI semakin meningkat, demikian pihak Korsel terhadap

produksi BUMNIP Indonesia (pesawat patroli maritim).

6

e. Memberikan peluang dan kesempatan kepada BUMNIP Indonesia untuk

menyerap teknologi Industri Pertahanan yang sedang dikembangkan oleh

pihak Republik Korea Selatan.

Namun dari beberapa hal yang disampaikan sebagai suatu kemajuan dari

kegiatan misi Diplomasi yang dilakukan oleh pihak KBRI, pada kenyataannya masih

ada beberapa hal yang dirasakan masih perlu untuk mendapAthan perhatian, antara

lain sebagai berikut :

a. Pembinaan terhadap jumlah WNI/TKI/Mahasiswa, pelajar serta tenaga

professional yang berdomisili di Korsel yang tersebar 9 Propinsi dengan

jumlah 31.554 orang masih sulit dilaksanakan secara optimal.

b. Pengiriman TKI ke Korsel yang dilaksanakan oleh KemNakertrans dibawah

supervisi BNP2TKI dengan pelaksana operasional PJTKI dan agen, kurang

memperhatikan masalah administrasi berkait dengan visa, data administrasi

palsu, tingkat stakes serta ketrampilan yang berkait dengan pemahaman

kultur budaya local setempat dan hal ini membuat kegiatan KBRI bertambah

padat.

c. Dana rutin Atase Teknis yang diharapkan melalui satu pintu KBRI belum

dapat terlaksanan, hal ini menyulitkan pengawasan.

d. Pengadaan Alutsista tanpa melalui mekanisme keterwakilan KBRI yang ada

secara benar, Athan hanya bertanggung jawab kepada Kemhan dan TNI

tanpa memberikan informasi kepada Duta Besar berkuasa penuh di Negara

yang diwakili.

e. Jumlah kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan rutin (protokoler

dan resmi) sejumlah 7 buah kurang memadai, olehnya 5 kendaraan yang

telah dimodel X kan segera diadakan penggantian.

C. PENJELASAN PIMPINAN DSME, DAEWO DAN PENINJAUAN (BUSAN)

Dalam pertemuan ini, Delegasi Komisi I DPR RI diterima oleh Mr. Namsang

Tae Selaku Pimpinan, beliau memberikan informasi dan penjelasan mengenai

sejarah singkat hingga kemampuan yang dimiliki oleh Daewoo Heavy Industries

sebagai berikut :

7

1. Sejarah Singkat.a. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME), didirikan pada

tahun 1978 di OKPO Bay, pulau Geoje terletak di Ujung Tenggara

Semenanjung Korea dan mampu membangun berbagai jenis kapal, antara

lain: “Kapal Selam, Kapal Perusak, Kapal Pengangkut, Kapal Fregat” dan

sebagainya”

b. Perusahaan ini dalam berkarya mempekerjakan sekitar 1500 tenaga ahli

dengan pengalaman produktif dan lebih 10.000 pekerja trampil lainnya.

c. DSME terakhir sebagai perusahaan independen dan berkarya pada sektor

kelautan Korea.

d. DSME mulai tahun 1989 telah memulai pembangunan kapal selam &

memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan.

e. DSME mampu membangun kapal perang jenis kapal perusak yang

dilengkapi dengan fasilitas operasi helikopter berikut senjata peluru kendali

jenis permukaan kepermukaan serta dari permukaan ke udara.

f. Selama 14 tahun belakang ini DSME telah mampu membangun 9 buah kapal

selam dengan spesifikasi mampu berlayar selama 2 bulan, memiliki

kecepatan 22 knot (40 Km/jam) dan dilengkapi dengan sonar canggih –

torpedo & sistem tempur yang canggih dan mampu terhindar dari deteksi

kapal selam lawan/musuh.

g. Pada tahun 2005 DSME telah mampu memenangkan tender/pesanan dari

Angkatan Laut Republik Indonesia.

h. Pada tahun 2009 DSME telah melakukan perbaikan terhadap kapal selam

KRI Nanggala dengan nomor lambung 402 dan telah pula memberikan

pelatihan kepada awak kapal serta memberikan peluang kepada PT. Pal

untuk melakukan TOT, sehingga akhir Januari kapal tersebut melaut kembali

ke Indonesia.

i. DSME telah mendapAthan kepercayaan untuk memenuhi pesanan

pengadaan 3 kapal selam jenis yang sama dengan Kasel 402 dan pada

2015, diantaranya satu buah akan masuk dalam jajaran kekuatan TNI AL.

2. Penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan DSME dalam peninjauan lapangan terhadap OVH Kasel Nanggala 402 yang telah melaksanakan

8

perbaikan 97% siap dan didapat keterangan dari DanSatgas serta Kapten Kasel dan pihak Daewoo, hal-hal sebagai berikut :a. Saat tiba Kesel Nanggala 402 digalangan kapal ini dalam kondisi rusak

berat, terutama plat deck serta sewaco.

b. Dengan pendekatan yang baik akhirnya perbaikan dari 2 komponen yang

dibatasi sebelumnya dapat melebar, sehingga kondisinya lebih baik saat kita

mendapatkannya dari negara aslinya, “Jerman/1978”.

c. Pihak Daewoo memberikan atensi yang tinggi dalam rangka TOT kepada

BUMNIP kita (PT. Pal)

d. Pihak Daewoo memberikan pelatihan terhadap awak Kasel 402 ini dengan

profesional dan transfer pengetahuan telah mampu diserap oleh ABK

dengan baik.

Namun dari penjelasan yang disampaikan berikut klaim perusahaan Daewoo

yang menyatakan, bahwa Daewoo merupakan perusahaan independen yang

berkarya di sektor kelautan lebih khusus “pengadaan Kasel” nomor satu, tentunya

hal ini perlu untuk diklarifikasikan kepada KBRI kita bersama Dubes sebagai wakil

Pemerintah Republik Indonesia di Korsel, apakah stigma ini benar dan akurat.

D. Penjelasan Pimpinan KAI (Korean Aerespee Industries & tindak lanjut penanganan lapangan/Busan)

Penjelasan yang disampaikan oleh GM Senior Marketing Enes Park saat

menerima kehadiran anggota Komisi I DPR RI, sebagai berikut :

1. Sejarah singkata. KAI pada tahun 1999 merupakan gabungan konsolidasi perusahaan,

Daewoo-Samsung & Hyundai” dengan produksi jenis pesawat “Fix Wing &

Rotary Wing”

b. Fasilitas yang dimiliki selain perkantoran juga memiliki areal pabrik serta

ruang upgrade & modifikasi.

c. Produksi yang dihasilkan oleh KAI selain pesawat komersial juga pesawat

untuk kepentingan militer (helikopter & pesawat tempur) & khusus untuk

jenis helikopter adalah KUH/Korean Utility Helikopter, helikopter yang

diproduksi ini diawaki oleh 2 (dua) pilot, 16 penumpang & mirip jenis MI 17

milik TNI-AU.

9

d. Pengembangan produksi pesawat tempur T-50 membuat Korsel menjadi

negara ke-12 yang mampu memproduksi sebuah pesawat jet tempur

secara utuh dan saat ini sedang memasarkan jenis T-50 ini untuk pasar

internasional.

e. Saat ini KAI sedang membuat Variant T-50 Golden Eagle yang merupakan

pesawat serang ringan yang memiliki keampuhan dengan persenjataan

jenis kanon 20mm yang terpasang tepat di belakang kokpit, rudal udara ke

udara AIM-9/side winder yang dapat terpasang diujung masing-masing

sayap dan rudal lain yang terpasang dicantelan bawah sayap serta

senjata udara ke darat yakni peluncur roket LAU-3/LAU-68 dan

sebagainya.

f. KAI telah melakukan kerja sama dengan pihak Indonesia untuk

pembangunan dan pengadaan pesawat tempur “Indonesia Golden Eagle

Pesawat T-50”, ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkAthan

kemampuan industri pertahanan Indonesia, hal ini ditandai dengan

pengiriman tim gabungan ke Korsel yang terdiri dari personil TNI AU, ITB,

Kemhan, PT. DI untuk bergabung dalam rangka memulai tahap awal kerja

sama pembangunan ini dan ini merupakan cikal bakal pembangunan KFX

50 yang akan datang.

2. Peninjauan Lapangan di Pabrik Produksi hingga di Show Room.a. Areal pabrik produksi dan perakitan dilayani oleh tenaga profesional serta

mesin elektrik yang sangat canggih, pelataran pabrik sangat bersih dan

tertata rapih, proses pembuatan dan perakitan bergulir sesuai dengan

system ban berjalan dan tidak dilakukan secara paralel/simultan.

b. Pesawat T.50 yang telah siap rakit ditempAthan pada shelter khusus yang

disiapkan, hal ini untuk mencegah kerusakan akibat cuaca dan sekaligus

merupakan langkah tindakan yang dilakukan sebagai tindak pengamanan

terhadap material yang siap operasional.

Dari rangkaian peninjauan yang dilakukan oleh rombongan terhadap obyek

yang ditentukan tersebut, pihak manajemen menyatakan bahwa untuk produksi

Helikopter jenis Puma/Super Puma, Indonesia memiliki keunggulan yang lebih

baik dari produk Korea Selatan.

10

E. Pertemuan dengan Pihak Hanwha Corporation Trade / SeoulPenjelasan dari pihak Hanwha yang disampaikan oleh Presiden perusahaan,

Park Yao Hong (bukan dari pihak Hyundai) kepada rombongan Komisi I/DPR-RI

adalah sebagai berikut :

1. Hanwha Coorporation merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang

manufacturing & industri “defence & aero space dan sebagainya.

2. Perusahaan ini membuat dan memproduksi Weapon Production Korea dan

siap membantu membangun industri pertahanan Indonesia dan tidak

berkeberatan untuk memberi garansi untuk industri Indonesia.

3. Hanwha Coorporation dalam menjalankan roda perusahaan dan industrinya

bermodalkan murni milik swasta, namun dalam membangun industri

pertahanannya tetap difasilitasi oleh pihak Kemhan mereka (Korea Selatan).

4. Hasil industri pertahanan yang dihasilkan oleh Hanwha, antara lain

meriam/Howitzer/105 MM, mortar, arteleri, naval & air craft, namun pihak

Hanwha belum memiliki pengalaman untuk membuat Kapal Selam & tidak

menjamin kualitas dari jenis tersebut dan tidak ada pesanan dari Indonesia.

5. Hanwha sangat senang dapat membantu terbangunnya industri pertahanan

Indonesia, namun dengan syarat dapat membantu pengadaan imbal beli

dengan SDA jenis batubara di Borneo.

6. Hanwha dalam perjalannya telah membantu TNI untuk Renstra 2010-2014

melakukan pemilihan Mer 105 MM KH 178 buatan Korea ini untuk 3 Yon

Satuan Armed, saat ini dari 54 pucuk yang dipesan telah tiba 36 pucuk &

pada awal tahun ini 18 pucuk berikutnya akan tiba di Indonesia, ini

menandakan bahwa Hanwha memiliki andil dalam memperkuat Alutsista TNI.

Dari hal yang dikomunikasikan jauh sebelumnya, bahwa pihak Komisi I /DPR

RI melalui Athan KBRI Seoul ingin menghadirkan pihak Hyundai yang memiliki

kapasitas nomor wahid di Korea Selatan dalam pembangunan jenis Kapal Selam,

namun telah terjadi miskomunikasi, sehingga pihak Komisi I tidak dapat berinteraksi

dengan pihak Hyundai dan perusahaan ini minta untuk di reschedule ulang bagi

Komisi I, karena dalam rangka pengadaan 3 Kapal Selam jenis serupa dengan

Kasel 402/Nanggala yang diperoleh Daewoo & Hyundai tidak dilibatkan dalam

pelaksanaan tender ini.

11

BAB IIISARAN DAN KESIMPULAN

A. UMUMBerangkat dari fakta serta temuan yang diperoleh oleh Tim Komisi I DPRI

RI secara langsung saat berinteraksi dengan obyek di lapangan dari berbagai

pihak yang dikunjungi tersebut, baik KBRI Seoul hingga industri

pertahanan/BUMNIP milik Korea Selatan tersebut, dipandang perlu oleh Komisi

I/DPR-RI untuk menyampaikan hal yang dilihat, hal yang diketahui, mekanisme

hubungan kerja pusat hingga perwakilan negara di luar negeri, baik prosedur,

keharusan serta kewajiban sesuai norma para atase teknis berikut atase

pertahanan dalam melakukan tugas, fungsi serta perannya dalam rangka

mendukung capaian program kerja negara sesuai rencana strategis yang telah

disepakati untuk dilaksanakan dan dari pantauan langsung tersebut ada temuan

mendasar yang harus ditindak lanjuti sebagai upaya perbaikan kinerja dari

instrumen yang mengawaki tersebut kedepan.

B. BAGI KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA1. Dapatnya UU RI No. 37/1999, tanggal 14 September 1999, tentang hubungan

luar negeri yang menyatakan bahwa : “Agar tercapai penyelenggaraan tata

kerja yang harmonis dan terpadu, sebagai suatu kebiasaan untuk mencapai

sesuatu secara optimal, koordinasi antar instansi pemerintah dan antar unit

yang ada harus ditegakkan, dilaksanakan serta diberdayakan”.

2. Kemlu RI harus memberikan pedoman kepada para Dubes untuk

mempedomani, Keppres RI No. 108 Tahun 2003, tentang Organisasi

Perwakilan RI di Luar Negeri, Bab I Keterangan Umum Pasal 1 ad. 7 &

menginformasikan hal ini kepada para atase teknis serta atase pertahanan

serta seluruh staf, bahwa “Dubes adalah wakil pemerintah dan wakil pribadi

Presiden di 1 (satu) negara” dan wajib menerima informasi baik diminta/tidak

diminta oleh seluruh staf yang ada dibawah komandonya dan perlu dibuatkan

Protap.

12

C. BAGI KEMENTERIAN PERTAHANAN & MABES TNI1. Memberikan informasi kepada jajaran atase pertahanan, atase militer yang

bertugas di luar negeri, bahwa Komisi I DPR RI merupakan mitra kerja dari

Kemhan/TNI dan wajib yang bersangkutan untuk menginformasikan akan

tugas, fungsi serta perannya serta batas kemampuan yang dimilikinya kepada

pihak DPR RI.

2. Menginformasikan kepada jajarannya di luar negeri untuk memahami UU RI

No. 37/Tahun 1999 serta makna Keppres RI No. 108/2003.

3. Menginformasikan secara garis besar kepada jajaran Kementerian Luar

Negeri hingga KBRI terkait secara terbatas, tentang kebijakan KemHan dan

TNI dalam upaya pengembangan industri pertahanan serta pembelian

Alutsista di negara tertentu.

4. Dalam pengadaan serta pembelian Alutsista di negara tertentu, sebaiknya

pihak Kemlu cq. Dubes terkait perlu dimintai pertimbangan saran

pendapatnya didampingi Athan tersebut.

D. KEPADA BUMNIP NEGARA SAHABAT1. Sebaiknya pertimbangan teknis, taktis, adiministrasi serta politik, harus di

utarakan sebagai konsekuensi logis yang akan dihadapi Indonesia dan perlu

mendapatkan ketegasan dari mereka sebagai pembuat.

2. Peluang bagi industri pertahanan Indonesia untuk pelatihan terkait dengan

TOT harus menjadi satu kesatuan MOU tersebut, berikut kemudahan lainnya

yang dapat diberikan kepada Tim Teknis Indonesia dimaksud selama berada

di negara produsen.

E. KEPADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA1. KemLu agar mendesak kepada Kementerian terkait melalu Menteri

Koordinator yang membidangi masalah TKI/WNI di luar negeri, dapatnya

BNP2TKI/PJTKI maupun agen untuk memperhatikan hal mendasar mengenai

ketrampilan, visa, kesehatan, manipulasi data paspor dan sebagainya yang

memberatkan KBRI di luar negeri.

2. Mendesak Kemlu agar pemerintah menjatuhkan sanksi hukum kepada pihak

yang mengabaikan norma dasar dimaksud.

13

3. Komisi I agar mendesak pihak Kemlu untuk duduk bersama

Kementrian/Lembaga terkait melalui “MenkoPolHukam” untuk memecahkan

persoalan ini.

F. KESIMPULANKomisi I/DPR-RI dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsinya terhadap mitra kerja

baik pihak Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Mabes TNI

dengan jajarannya sepanjang tahun 2011-2012 di seluruh wilayah tanah air berikut

perwakilan luar negeri dalam upaya melakukan kegiatan kerjasama

pendidikan/latihan/seminar maupun pengadaan dan pembelian alat utama system

kesenjataan dari negara tetangga lainnya, maka dalam program 2010-2011 Komisi I

DPRI-RI melaksanakan kunjungan kerja ke Negara Republik Korea Selatan dalam

upaya untuk mengetahui proses perbaikan Kapal Selam 402 buatan Jerman 1978 di

Daewoo, Busan berikut rencana pembelian 3 Kasel dengan type yang sama, serta

peninjauan ke KAI dalam rangka TNI melakukan kerjasama pengadaan pesawat

udara T.50 pengganti OV.10 Bronco yang lalu, Super Tucano dan penjelasan

Hanwha terhadap pembelian dan pengadaan TNI AD akan Mer.105 Mm sejumlah 54

pucuk yang diduga proses tersebut lepas dari mekanisme serta prosedur dan

komitmen yang telah disepakati dengan pihak Komisi I DPR RI, olehnya kunjungan

kerja ini memberikan manfaat adanya temuan-temuan yang diperoleh untuk

selanjutnya akan dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi Kementerian terkait

serta pihak pemerintah, agar kedepan mekanisme yang telah dibangun tidak

dilanggar dan negara selamat dari pemborosan yang tidak tepat karena

pertimbangan pengambilan keputusan yang sesaat sifatnya tidak komprehensif dan

integratistik, kondisi ini bila dibiarkan akan merugikan negara dan bangsa Indonesia

yang sama-sama kita cintai ini.

G. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja ke Republik Korea Selatan ini disampaikan

dan semoga temuan, masukan serta informasi yang diperoleh dapat dijadikan

sebagai pegangan bagi Komisi I DPR RI dan sebagai pintu masuk pendalaman

kepada mitra kerja terkait ketika rapat kerja dilaksanakan dengan pihak pemerintah,

14

guna mendapat informasi yang jelas sehingga di dapat satu komitmen guna

memperbaiki kinerja kedepan dalam upaya “penghematan, transformasi HT yang

tepat, hasil guna yang optimal dan daya getar yang tinggi serta prosedur kerja yang

tertata, terpadu dalam satu kesatuan yang benar”.

Jakarta, Januari 2012

Ketua Delegasi Sekretaris Delegasi

(Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si) (H. Tri Tamtomo, SH) A-73 A-322

15

Lampiran 1DAFTAR DELEGASI KOMISI I DPR RI

DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA KE SEOUL, BUSAN, KOREA SELATAN 26-30 DESEMBER 2011

1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si F-PKS Ketua Delegasi

2. H. Tri Tamtomo, SH F- PDI Perjuangan Sekretaris Delegasi

3. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si F- Demokrat Anggota Delegasi

4. Max Sopacua, SE, M.Si F- Golkar Anggota Delegasi

5. Drs. H.A. Muchamad Ruslan  F- Golkar Anggota Delegasi

6. Helmy Fauzy F- PDI Perjuangan Anggota Delegasi

7. Luthfi Hasan Ishaaq, MA F- PKS Anggota Delegasi

8. M. Syahfan Badri Sampurno, M.Si F- PKS Anggota Delegasi

9. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si F- PAN Anggota Delegasi

10.Jaka Adiwiguna, S.Sos, M.AP Set. Komisi I Sekretariat Del.

11.Sugeng Riyadi Set. Komisi I Sekretariat Del.

16