laporan - kpk.go.id · komposisi tersangka hasil kegiatan ott tahun 2018 ... setelah menyelesaikan...
TRANSCRIPT
LAPORANAKUNTABILITASKINERJAKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI20
18
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2
2018
DAFTAR ISIDAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
PENDAHULUANLatar Belakang
Visi, Misi dan Wewenang
Struktur Organisasi
Dasar Hukum
Sistematika Penyajian
Tantangan Organisasi
PENGELOLAAN KINERJAKegiatan Perencanaan
Kegiatan Monitoring
Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi
AKUNTABILITAS KINERJAPemangku Kepentingan
Proses Internal
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Keuangan
Lainnya
INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJAPenyempurnaan Struktur Organisasi
Pembentukan Kelompok Kerja Strategis Pimpinan
Pembentukan Unit Koordinasi Wilayah
Peresmian Pusat Edukasi Anti Korupsi (Anti Corruption Learning Centre)
Penguatan Tata kelola SDM
Pengembangan Sistem Tata Kelola Organisasi
Pembentukan Strategi Nasional PK
Peresmian Layanan Informasi KPK
PENUTUP
PERNYATAAN REVIU
LaporanAkuntabilitas Kinerja
3
2018
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Tabel 7.
Tabel 8.
Tabel 9.
Tabel 10.
Tabel 11.
Tabel 12.
Tabel 13.
Tabel 14.
Tabel 15.
Tabel 16.
Tabel 17.
Tabel 18.
Tabel 19.
Tabel 20.
Tabel 21.
Tabel 22.
Sasaran Strategis, KPI dan Target
Hasil Pengukuran Indeks Integritas KLOPS Tahun 2017 - 2018
Skala Tingkat Kerja Sama KPK Tahun 2018
Parameter Penghitungan Indeks Kerjasama Tahun 2018
Indeks Kerjasama KPK Tahun 2018
Kajian Pengukuran Partisipasi Publik
Sub Komponen dan Formulasi IPH KPK
Penghitungan IPH KPK 2018
Rekapitulasi Peserta Workshop APIP Tahun 2018
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengukuran Indeks Integritas KPK Tahun 2018
Rasio Pemenuhan Tingkat Komponen Reformasi Birokrasi KPK Tahun 2018
Komponen Penilaian LAKIP
Nilai Komponen LAK KPK Tahun 2016 – 2017
Komposisi Pegawai Berkinerja Optimal KPK Tahun 2016 dan 2018
Komposisi Pegawai pada Level Engaged Tahun 2016 dan 2018
Status Penetapan dan/atau Pengesahan SOP Unit Kerja di KPK
Status Penetapan Proses Bisnis Unit Kerja di KPK
Kondisi SLA Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2018
Kondisi Permintaan dan Pemenuhan Data Direktorat PJKAKI Tahun 2018
Perbedaan Dashboard Operasional dan Dashboard Strategis KPK
Komposisi Anggaran KPK Tahun 2019
Tanggungjawab Ideal Kelompok Kerja Strategis Pimpinan (KKSP)
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
Struktur Organisasi KPK
Trend APBN 2015 - 2018
Postur APBN Tahun 2019
Komposisi Pegawai KPK 2015 - 2018
Kategori Kinerja Anggaran Anti Corruption Agencies (ACA)
Roadmap Pembangunan Hukum Indonesia
Roadmap KPK 2011 - 2023
Peta Strategi KPK 2015-2019
Siklus Pengelolaan Strategi KPK
Model Monitoring Rencana Aksi KPK
Proses Monitoring Kinerja KPK
Mekanisme Rapat Review Strategi KPK
Komposisi PIC Manajemen Kinerja KPK
Perbandingan Kinerja KPK setiap Perspektif Tahun 2015 – 2018
Kondisi Capaian Kinerja KPK Tahun 2018
Komposisi PIC Manajemen Kinerja KPK
Hasil Pengukuran Parameter IPK Indonesia Tahun 2017 – 2018
Trend IPK Negara Kawasan Asia Tenggara Tahun 2017 - 2018
Komposisi Stakeholder yang Memberi Andil bagi IPK Indonesia
Trend IPH Tipikor Nasional Tahun 2014 – 2017
Capaian IPH Tipikor Nasional 2016 - 2019
Capaian Asset Recovery KPK Tahun 2016 - 2019
Realisasi PNBP sampai dengan Desember 2018 (dalam milyar)
Kerangka Kerja Pengukuran Integritas 2018
Realisasi Indeks Integritas KLOPS sampai dengan Desember 2018
Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 4.
Gambar 5.
Gambar 6.
Gambar 7.
Gambar 8.
Gambar 9.
Gambar 10
Gambar 11.
Gambar 12.
Gambar 13.
Gambar 14.
Gambar 15.
Gambar 16.
Gambar 17.
Gambar 18.
Gambar 19.
Gambar 20.
Gambar 21.
Gambar 22.
Gambar 23.
Gambar 24.
Gambar 25.
LaporanAkuntabilitas Kinerja
4
2018
Mekanisme Pemetaan Mitra Strategis KPK
Capaian Indeks Kerjasama Tahun 2016 - 2018
Hasil Survei Partisipasi Publik Tahun 2018
Capaian Indeks Partisipasi Publik Tahun 2016 - 2017
Capaian Indeks Penegakan Hukum KPK Tahun 2016 - 2018
Media Pengaduan Masyarakat
Jumlah Pengaduan yang ditangani KPK Tahun 2017 - 2018
Jumlah Kasus/Perkara yang ditangani KPK Tahun 2017 - 2018
Komposisi Tersangka Hasil Kegiatan OTT Tahun 2018
Capaian KLOPS yang Mengimplementasikan Sistem Pencegahan Tahun 2018
Capaian KLOPS yang Mengimplementasikan Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi Tahun 2016 - 2018
Komposisi Kegiatan Koordinasi dengan Apgakum Tahun 2018
Trend Jumlah Perkara yang Disupervisi Mendapatkan Kepastian Hukum 2015 - 2018
Capaian Perkara yang Disupervisi Mendapat Kepastian Hukum Tahun 2016 - 2018
Perkembangan Renaksi Koordinasi Supervisi Pencegahan Tahun 2018
Capaian Impementasi Kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan Tahun 2016 – 2018
Perubahan Landscape Fokus Daerah Kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan Tahun 2017 – 2018
Capaian Rencana Aksi yang Diimplementasi Tahun 2016 – 2018
Nilai Parameter Indeks Integritas KPK 2013 - 2017
Capaian Indeks Integritas KPK Tahun 2016 - 2018
Kondisi Pemenuhan Komponen RB Tahun 2017 - 2018
Capaian Pemenuhan Komponen RB Tahun 2016 – 2018
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2016 - 2018
Pengelompokan Pegawai berdasarkan Parameter Performance dan Engagement
Dimensi Individual Work Performance
Komponen Individual Work Performance
Pengelompokan Pegawai pada Level Engaged dan Berkinerja Optimal
Capaian Pegawai KPK pada Berkinerja Optimal Tahun 2016-2018
Capaian Pegawai KPK pada Level Engaged Tahun 2016-2018
Capaian Pemenuhan dan Kepatuhan SOP Tahun 2016-2018
Capaian Service Level Agreement Tahun 2016-2018
Capaian Pemenuhan Informasi dan Data Tahun 2016 - 2018
Trend Capaian Opini BPK Tahun 2016 - 2018
Trend Penggunaan Anggaran KPK 2014 – 2018
Perubahan Struktur Organisasi KPK
Sejarah Pembentukan ACLC
Metodologi Assesment Pengelolaan SDM KPK Tahun 2018
Maturitas Pengelolaan SDM KPK Tahun 2018
Sasaran Strategis dan Inisiatif Perbaikan SDM KPK
Ruang Lingkup Sistem Penanganan Perkara Terpadu
Tahapan Pembangunan Big Data KPK
Sinergitas Kerja Stranas PK dan KPK
Gambar 26.
Gambar 27.
Gambar 28.
Gambar 29.
Gambar 30.
Gambar 31.
Gambar 32.
Gambar 33.
Gambar 34.
Gambar 35.
Gambar 36.
Gambar 37.
Gambar 38.
Gambar 39.
Gambar 40.
Gambar 41.
Gambar 42.
Gambar 43.
Gambar 44.
Gambar 45.
Gambar 46.
Gambar 47.
Gambar 48.
Gambar 49.
Gambar 50.
Gambar 51.
Gambar 52.
Gambar 53.
Gambar 54.
Gambar 55.
Gambar 56.
Gambar 57.
Gambar 58.
Gambar 59.
Gambar 60.
Gambar 61.
Gambar 62.
Gambar 63.
Gambar 64.
Gambar 65.
Gambar 66.
Gambar 67.
LaporanAkuntabilitas Kinerja
5
2018
Tepat pada tanggal 29 Desember 2018, KPK telah memasuki usianya yang ke 15 tahun. Sebuah usia yang berarti bagi
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan usianya yang tidak muda lagi, KPK telah memberikan
kontribusi banyak hal melalui berbagai proses kerja yang telah dilakukan oleh setiap unit yang ada. Berbagai hasil kerja
yang diberikan KPK pada tahun 2018 dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) KPK tahun 2018 ini.
KPK menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan
atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. LAK ini memberikan gambaran pertanggungjawaban KPK dalam upaya
memenuhi setiap target kerja dan pemakaian sumber daya yang digunakan organisasi. Laporan akuntabilitas ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis KPK Tahun 2015-2019 yang
menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI (Key Performance Indicator) yang menjadi fokus kerja KPK pada
tahun 2018.
Sampai dengan Desember 2018, secara umum KPK mampu memenuhi sasaran strategi dan target kinerja yang ditetapkan.
Dari 21 KPI yang terdistribusi ke 12 sasaran strategis, 76,20% dalam kategori “sangat memuaskan”, 9,52% dalam kategori
“memuaskan”, 9,52% dalam kategori “cukup memuaskan”, dan dalam kategori “tidak memuaskan” sebesar 4,76%.
Agar upaya pemberantasan korupsi semakin efektif dan efisien, KPK sangat terbuka atas setiap saran dan masukan yang
membangun. KPK menyadari mewujudkan Indonesia yang terbebas dari korupsi adalah visi yang harus dicapai bersama
setiap elemen bangsa Indonesia.
Sekretaris Jenderal
Pahala Nainggolan
Kata Pengantar
LaporanAkuntabilitas Kinerja
6
2018
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan Eksekutif
LaporanAkuntabilitas Kinerja
7
2018
Sampai dengan Desember 2018, setiap unit telah bekerjasama untuk berupaya semaksimal mungkin memenuhi setiap sasaran strategis
yang ada. Sampai dengan Desember 2018, kinerja KPK adalah sebesar 95,3% (“Sangat Memuaskan”). Kondisi ini menunjukkan bahwa
sebagian besar sasaran strategis dan target yang ada pada tahun 2018 telah berhasil dipenuhi.
Angka capaian kinerja tersebut merupakan akumulasi berbagai kegiatan yang terdistribusi ke dalam 4 perspektif yang terdiri atas
(1) Perspektif Pemangku Kepentingan dengan bobot 30% memberikan kontribusi capaian sebesar 91,5% (“Sangat Memuaskan”),
(2) Perspektif Internal dengan bobot 40% memberikan kontribusi capaian sebesar 93,6% (“Sangat Memuaskan”), (3) Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan dengan bobot 15% memberikan kontribusi 102,5% (“Sangat Memuaskan”), dan (4) Perspektif
Keuangan dengan bobot 15% memberikan kontribusi capaian sebesar 100% (“Sangat Memuaskan”). Meskipun sebagian besar target
kinerja KPK pada tahun 2018 sudah tercapai dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, KPK akan selalu
mengevaluasi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengedepankan proses-proses perbaikan berkelanjutan.
Perspektif Pemangku KepentinganIndex 91.5%
Weight 30.00%
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Index 102.5%Weight 15.00%
Perspektif KeuanganIndex 100.0%
Weight 15.00%
Perspektif Proses Internal
Index 93.6%Weight 40.00%
Kinerja KPKIndex 95.3%
RINGKASAN EKSEKUTIF
KPK memiliki Rencana Strategis 2015-2019 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran strategis yang akan diimplementasikan.
Berdasarkan data yang ada, pada rentang 2015 – 2019, trend kinerja KPK fluktuatif. Tahun 2016 merupakan tahun dengan capaian kinerja
tertinggi. Namun mengalami penurunan di tahun 2017 dan sampai dengan akhir Desember 2018 kinerja KPK kembali menunjukkan trend
positif. Berbeda kondisinya dengan realisasi penyerapan anggaran. Pada rentang 2015 sampai dengan 2018 trend serapan anggaran
KPK selalu mengalami peningkatan. Kinerja KPK sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Dukungan
publik menjadi faktor penting yang memberikan sumbangsih peningkatan kinerja ketika KPK mampu mengoptimalkan energi tersebut
untuk selalu menyempurnakan berbagai tata kelola internalnya. Sehingga proses kerja yang efektif dan efisien menjadi standard bagi
setiap unit dalam berkontribusi.
0
40
20
60
80
100
120
Serapan Anggaran (%)
Capaian Kinerja (%)
201581,05%
88,90%
201684,58%
102,20%
201792,67%
94,50%
201895,50%
95,30%
Ringkasan Eksekutif
LaporanAkuntabilitas Kinerja
8
2018
PROFIL PIMPINAN
“Tugas pemberantasan korupsi merupakan tantangan yang besar. Karena itu, dibutuhkan lebih dari sekadar tekad yang kuat. Kita juga memerlukan integritas, kompetensi dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi.”
“Mari kita bangun Indonesia dari zero to zero, kita mulai dari nol, membuat korupsi nol di Indonesia. Tapi, harus kerjasama.”
“Korupsi adalah musuh bersama, peran aktif masyarakat akan membuat peran penindakan KPK semakin tajam dalam memberantas praktik korupsi”
“Semakin banyak yang memerangi korupsi itu semakin baik, harus berpikir positif. Jangan berpikir KPK dibubarkan.”
"Semoga kehadiran KPK akan menjadi awal penguatan pencegahan korupsi di segala bidang dan lapisan.”
Ringkasan Eksekutif
LaporanAkuntabilitas Kinerja
9
2018
Agus Rahardjo (Ketua KPK)Agus Rahardjo lahir di Magetan Jawa Timur pada tahun 1956. Setelah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Surabaya,
Agus Rahadjo melanjutkan pendidikan Master di Arthur D. Little Management Education Institute, Cambridge, Amerika Serikat.
Sebelum dilantik sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo bertugas sebagai Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Beberapa jabatan strategis yang pernah diemban Agus Rahadjo di
antaranya adalah Sekretaris Utama LKPP, Kepala Pusat Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Direktur Sistem
dan Prosedur Pendanaan, dan Direktur Pendidikan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Basaria Panjaitan (Wakil Ketua KPK)Basaria Panjaitan lahir di Pematangsiantar pada tahun 1957. Menyelesaikan pendidikan Master bidang Hukum Ekonomi di
Universitas Indonesia, saat ini Basaria Panjaitan menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi.
Sebelum dilantik sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria bertugas sebagai Widyaiswara Madya,
Penyidik Utama pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse dan Kriminal Mabes POLRI, dan Direktur Reserse dan
Kriminal Polda Riau.
Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK)Alexander Marwata lahir di Klaten pada tahun 1967. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
(STAN), Alexander Marwata melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia dan Universitas Atmajaya.
Sebelum dilantik sebagai Pimpinan KPK, Alexander Marwata memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan selanjutnya sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di
Jakarta.
Laode M. Syarif (Wakil Ketua KPK)Laode M. Syarif lahir di Sulawesi Tenggara tahun 1965. Menempuh pendidikan hukum strata 1 pada Universitas Hasanudin di
Makasar, Laode M. Syarif melanjutkan pendidikan strata 2 di Faculty of Law, Queensland University of Technology dan strata 3 di
Faculty of Law, University of Sydney, Australia.
Sebelum dilantik sebagai Pimpinan KPK, Laode M. Syarif adalah pengajar pada berbagai universitas baik dalam maupun luar
negeri dengan topik kode etik dan hukum lingkungan.
Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK)Saut Situmorang dilahirkan di Sumatera Utara tahun 1959. Saat ini Saut Saut Situmorang sedang menyelesaikan studi doktoral
di bidang Manajemen SDM.
Sebelum dilantik sebagai Pimpinan KPK, Saut Situmorang bertugas sebagai Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Saut
Situmorang juga masih aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
1. Agus Rahardjo
2. Saut Situmorang
3. Alexander Marwata
4. Laode M. Syarif
5. Basaria Panjaitan
1234
5
Ringkasan Eksekutif
LaporanAkuntabilitas Kinerja
10
2018
BAB 1 PENDAHULUAN
Pendahuluan
LaporanAkuntabilitas Kinerja
11
2018
I. LATAR BELAKANGKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga
independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan legal KPK dalam
mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui
koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan
pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan KPK terhadap
Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah yang mengedepankan prinsip
transparansi dan akuntabilitas, KPK memandang perlu untuk
menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada setiap
pemangku kepentingannya.
II. VISI, MISI, DAN WEWENANGBedasarkan Rencana Strategis KPK 2015-2019, visi KPK adalah
“Bersama Seluruh Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia yang
Bersih dari Korupsi”. Penjelasan visi ini adalah sebagai berikut:
1. Lembaga penggerak pemberantasan korupsi: selain
sebagai pelaku, KPK juga berperan sebagai pemicu dan
pemberdayaan lembaga lain dalam pemberantasan
korupsi;
2. Pemberantasan korupsi: serangkaian tindakan untuk
mencegah dan memberantas TPK melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. Berintegritas: menjalankan organisasi secara kompeten,
transparan, dan akuntabel, dengan tetap melakukan
interaksi secara luas tanpa ada penyimpangan (zero
tolerance);
4. Efektif: semua elemen bangsa berperan serta dalam
pencapaian sasaran dan tujuan pemberantasan korupsi;
5. Efisien: pemanfaatan sumber daya pemangku
kepentingan (stakeholders) pemberantasan korupsi
secara optimal.
Misi merupakan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai
dengan bidang tugas dan kewenangan, misi KPK adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK;
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap TPK;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Rumusan misi diawali dengan menyebutkan dua sasaran antara
dalam mewujudkan visi yaitu: 1) meningkatkan efektivitas
penegakan hukum; dan 2) menurunkan tingkat korupsi di
Indonesia. Upaya dalam mencapai sasaran tersebut adalah
dengan melakukan upaya koordinasi, supervisi, monitor,
pencegahan dan penindakan. KPK juga menegaskan bahwa
dalam menjalankan misi guna mewujudkan visinya, tidak dapat
dilepaskan dari peran serta elemen bangsa. Hal tersebut bukan
saja merupakan amanat yang juga disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun juga pengakuan bahwa
keberlangsungan semangat pemberantasan korupsi sejatinya
ada pada masyarakat yang telah tertanam budaya anti-korupsi.
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK berpegang
teguh kepada lima asas:
1. Kepastian HukumKPK senantiasa mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. KeterbukaanKPK senantiasa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.
3. AkuntabilitasKPK senantiasa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan
dan hasil akhir kegiatan lembaga, kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan UmumKPK senantiasa mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. ProporsionalitasKPK senantiasa mengutamakan keseimbangan antara
tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Dalam menjaga kelima asas tersebut agar dijalankan
sebagaimana mestinya, KPK menerapkan nilai-nilai lembaga
dan individu yang terdiri atas:
1. Religiusitas;
2. Integritas;
3. Keadilan;
4. Profesionalisme;
5. Kepemimpinan
“Tantangan praktek tindak pidana korupsi yang terus terjadi menuntut KPKuntuk adaptif berkembang”
Pendahuluan
LaporanAkuntabilitas Kinerja
12
2018
III. STRUKTUR ORGANISASIBerdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi, struktur organisasi KPK terdiri atas:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap
Anggota dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap
Anggota.
2. Tim Penasihat, yang terdiri atas 4 (empat) orang.
3. Deputi Bidang Pencegahan, yang terdiri atas:
a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN);
b. Direktorat Gratifikasi;
c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
(Dikyanmas);
d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
e. Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi (PEA);
f. Unit Kerja Koordinasi Wilayah;
g. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.
4. Deputi Bidang Penindakan, yang terdiri atas:
a. Direktorat Penyelidikan;
b. Direktorat Penyidikan;
c. Direktorat Penuntutan;
d. Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti
dan Eksekusi;
e. Unit Kerja Koordinasi WIlayah;
f. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.
5. Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA), yang terdiri atas:
a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data (PINDA);
b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi
dan Instansi (PJKAKI);
c. Direktorat Monitor;
d. Sekretariat Deputi Bidang INDA.
6. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan
Masyarakat (PIPM), yang terdiri atas:
a. Direktorat Pengawasan Internal;
b. Direktorat Pengaduan Masyarakat;
c. Sekretariat Deputi Bidang PIPM.
7. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Umum;
c. Biro Sumber Daya Manusia;
d. Biro Hukum;
e. Biro Hubungan Masyarakat;
f. Sekretariat Pimpinan;
g. Tim Juru Bicara;
h. Kelompok Kerja Strategis Pimpinan.
Adapun struktur organisasi KPK adalah diperlihatkan pada
Gambar 1 di atas.
Gambar 1Struktur Organisasi KPK
Pendahuluan
Pimpinan KPK
Kedeputian Bidang Pencegahan
Unit Kerja Koordinasi Wilayah I - IX
Tim Juru Bicara Sekretariat Pimpinan Kelompok Kerja Strategis Pimpinan
Kedeputian Bidang Penindakan
Kedeputian BidangInformasi & Data
Kedeputian BidangPengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat
Tim Penasihat Seketariat Jenderal
“Sebuah perkembangan organisasi yangberpondasi kokoh dan berkelanjutan untuk menghasilkan proses kerja yang efektif dan efisien”
DASAR HUKUM REPUBLIK INDONESA
LaporanAkuntabilitas Kinerja
13
2018
Pendahuluan
IV. DASAR HUKUMPenyusunan LAK KPK Tahun 2018 didasarkan pada beberapa aturan hukum, seperti:
1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 124A/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Road Map KPK
dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023;
6. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 124B/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
V. SISTEMATIKA PENYAJIANSistematika penyajian LAK KPK Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan
sistematika penyajian;
2. PENGELOLAAN KINERJA, menjelaskan proses pengelolaan kinerja KPK yang terdiri atas kegiatan Perencanaan, Monitoring,
Pelaporan dan Evaluasi;
3. AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan setiap capaian sasaran strategis pada setiap perspektif yang tertuang pada peta strategi
dan kinerja lainnya;
4. PENUTUP, menjelaskan kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK.
LaporanAkuntabilitas Kinerja
14
2018
Pendahuluan
VI. TANTANGAN ORGANISASISampai dengan usianya yang ke-15 tahun, KPK selalu
menghadapi berbagai tantangan sejalan dengan perkembangan
modus kasus tipikor yang dihadapi. Setidaknya ada 4 tantangan
yang selalu dihadapi KPK sejauh ini, yaitu:
(1) Obyek yang diawasi KPK besar,Berdasarkan undang-undang, tugas dan fungsi KPK yang
terdiri atas Penindakan, Pencegahan, Koordinasi, Supervisi dan
Monitoring harus menjangkau seluruh lokus wilayah Indonesia
dari Sabang sampai dengan Merauke. Sebagai gambaran area
yang diawasi KPK sesuai dengan kewenanganya adalah sebagai
berikut:
a. Indonesia memiliki 34 propinsi, 416 kabupaten dan 98
kota;
b. Sampai dengan Desember 2016, Indonesia memiliki PNS
kurang lebih 4.374.349 orang;¹c. Jika KPK ingin secara massif melakukan upaya
pemberantasan korupsi di sektor swasta berdasar PERMA
nomor 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana oleh Korporasi. Hasil pendaftaran Sensus
Ekonomi 2016 (SE2016) menunjukkan bahwa sebesar
79,35 persen sebaran usaha/perusahaan terkonsentrasi
di kawasan barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa).
Sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan (15.931.889 UMK
dan 291.697 UMB) berlokasi di Pulau Jawa atau 60,74
persen terhadap seluruh perusahaan di Indonesia.
Selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia (Pulau
Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan
Papua), dengan jumlah usaha/perusahaan terbanyak di
Pulau Sulawesi (8,09 persen) ;²d. Postur APBN Indonesia dari setiap pos anggaranya selalu
mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada Gambar 2. Pada tahun 2018 pos belanja negara mengalami
peningkatan sebesar 7% dan pos pendapatan negara
mengalami peningkatan sebesar 8% jika dibandingkan
dengan kondisi tahun 2017. Berdasarkan data dari
Kementerian Keuangan, komposisi APBN Indonesia pada
Tahun 2019 ditunjukkan pada Gambar 3. Komposisi APBN
Indonesia pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan
jika dibandingkan dengan tahun 2018.
Pos pendapatan negara yang sebesar 2.165,1 triliun dan pos
belanja negara yang mencapai 2.217,2 triliun memiliki risiko
terjadi penyalahgunaan. Anggaran yang semakin besar
menuntut pengawasan yang besar pula. KPK dan beberapa
institusi pemerintah lain harus mampu menjawab tantangan
pengawasan anggaran ini.
Berdasarkan data-data di atas menunjukkan bahwa KPK
memiliki tanggungjawab yang besar. KPK dituntut untuk selalu
berkerja efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang
dimiliki.
¹ Data berdasarkan website https://www.bps.go.id statictable/2015/09/08/1798/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jenis-
kepegawaian-dan-jenis-kelamin-desember-2013-dan-desember-2016.html
² Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 50/04/Th. XX, 27 April 2017, Badan Pusat Statistik
³ Bersumber dari Regional Synthesis Report, “Strengthening Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific”, Transparency International
Gambar 2Trend APBN Indonesia2015 – 2018 (Triliun)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
02015
Belanja Negara
Pendapatan Negara
2039,5 2095,7 2080,5 2220,7
1793,6 1822,5 1750,4 1894,7
2016 2017 2018
LaporanAkuntabilitas Kinerja
15
2018
Pendahuluan
(2) Sumber daya KPK yang terbatas,Tanggungjawab besar untuk mewujudkan Indonesia terbebas dari korupsi yang diemban KPK, sejauh ini belum sepenuhnya diimbangi
dengan pemenuhan sumber daya yang cukup. Kondisi ini terlihat misalnya dari jumlah komposisi SDM dan anggaran yang dimiliki KPK.
Sampai dengan Desember 2018, jumlah pegawai KPK sebesar 1558 pegawai dengan komposisi tersaji pada Gambar 4.
Gambar 3Postur APBN Tahun 2019
Pendapatan Negara: Rp2.165,1 T
Belanja 5 K/L Besar
Anggaran Pendidikan: 487,9 TBelanja Pemerintah Pusat: 158 TTransfer ke Daerah dan Dana Desa: 309,9 TPengeluaran Pembiayaan: 20 T
Transfer Dana ke Daerah &Dana Desa: 832,3 TTransfer Dana ke DaerahDana Bagi Hasil: 104 TDana Alokasi Umum: 414,9 TDana Insentif Daerah: 10 TDana Alokasi Khusus Fisik: 77,2 TDana Alokasi Khusus Non Fisik: 131,2 TDana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur & Dana Keistimewaan DIY: 22,1 T
Dana DesaDana Desa: 73 T
Anggaran Infrastruktur: 420,5 TBelanja Pemerintah Pusat: 173,8 TTransfer ke Daerah dan Dana Desa: 201,7 TPengeluaran Pembiayaan: 45 T
Anggaran Kesehatan: 122 TBelanja Pemerintah Pusa: 88,2 TTransfer ke Daerah dan Dana Desa: 37,7 T
Penerimaan Perpajakan
1.786,4 T
PNBP
378,3 T
(triliun Rupiah)(triliun Rupiah)
Penerimaan Hibah
0,4 T
110,7 T
107,2 T
76,2 T
62,1 T
58,9 T
PUPR
Kemenhan
Polri
Kemenag
Kemensos
82,5%
17,5%
Gambar 4Komposisi Pegawai KPK2015 - 2018
02015
663 658
1050 1035
229 234 220 218244 227 244 305
2016 2017
PT
PTT
PN Dipekerjakan
2018
200
400
600
800
1000
1200
LaporanAkuntabilitas Kinerja
16
2018
Pendahuluan
Pada tahun 2017 KPK mendapatkan penambahan pegawai
yang cukup besar jika dibandingkan tahun 2016 setelah KPK
melakukan rekruitmen pegawai melalui program IM (Indonesia
Memanggil) 11 dan 12. Saat ini pegawai-pegawai baru tersebut
dalam proses peningkatan keahlian khusus sesuai dengan
kebutuhan di unit kerja. Hal ini diperlukan agar memberikan
kontribusi lebih dalam meningkatkan proses kerja di setiap
unit yang ada. Jumlah pegawai KPK masih perlu ditambah
jika dibandingkan dengan beberapa ACA (Anti Corruption
Agency) di negara lain. Pada tahun 2018, komparasi pegawai
KPK dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1558 orang
berbanding dengan ±265 juta orang. Sedangkan sebagai
gambaran kondisi perbandingan jumlah pegawai dengan
jumlah penduduk negaranya pada beberapa ACA lain di tahun
2005 saja adalah (1) perbandingan jumlah pegawai ICAC dengan
jumlah penduduk Hongkong adalah 1194 orang berbanding
7 juta orang; (2) perbandingan pegawai CPIB dengan jumlah
penduduk Singapura adalah 81 orang berbanding 4,3 juta orang;
(3) perbandingan pegawai KICAC dengan jumlah penduduk
Korea Selatan adalah 205 orang berbanding 47,8 juta orang; (4)
perbandingan antara pegawai NCCC dengan jumlah penduduk
Thailand adalah 924 orang dengan 64,2 juta orang”
Melihat dari kondisi anggaran, pada tahun 2019 KPK
mendapatkan anggaran sebesar 813,45 Milyar berdasarkan
komposisi APBN Indonesia. Perlu diketahui, jika merujuk pada
parameter kinerja anggaran dan sumber daya manusia sebuah
Anti-Corruption Agencies (ACA ) (seperti halnya KPK) dapat
dilihat dari komitmen pemerintah dalam mengalokasikan
APBN nya. Parameter kategori kinerja anggaran yang disusun
Transparency International ditunjukkan pada Gambar 5.
Jika merujuk pada kategori kinerja anggaran dari TI,
menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam
mengalokasi anggaran untuk membiayai berbagai proses
institusi pemberantas korupsi seperti halnya KPK masih pada
level rendah.
(3) Beberapa proses kerja yang belum efektif dan efisien,KPK dituntut untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan
dalam mewujudkan proses kerja yang semakin prudent
dan efektif, efisien. Kerja menggunakan sistem yang selalu
terupdate dengan berorientasi pada outcome akan menjadi
standard kerja dari setiap insan KPK. Terlebih lagi dalam
menjalankan fungsi trigger mechanism institusi atau organisasi
lain. Fungsi ini akan optimal dilakukan jika dalam proses
berkerja, KPK mampu menghasilkan standard-standard baru.
Standard proses yang efektif, efisien dan harus akuntabel.
Dalam upaya kondisi organisasi KPK yang efektif dan efisien
tersebut, beberapa rekomendasi TI dalam upaya memperkuat
ACA (Anti Corruption Agency) seperti berikut:
(a) Melakukan investigasi dan penuntutan kepada
siapapun yang melakukan tindakpidana korupsi dengan
memberikan sanksi yang optimal;
(b) Mampu menjadi agen penggerak yang memberikan
contoh (lead by example) dengan memastikan tata kelola
organisasi efektif dan efisien menggunakan asset negara,
akuntabel dan memberikan kepastian publik mengakses
informasi berbagai kegiatan KPK;
(c) Mampu engage dengan publik, membuat berbagai
program yang menjaga hubungan dengan publik, dan
memobilisasi dukungan publik pada setiap aktivitas
pemberantasan korupsi;
(d) Mengenalkan dan mengimplementasikan sistem
pelaporan yang userfriendly yang memudahkan
masyarakat untuk melakukan berbagai upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif;
(e) Memiliki inisiatif pengembangan kapabilitas pegawainya;
(f) Memiliki sistem penanganan komplain, investigasi dan
penanganan perkara digital.
(4) Masih perlu dukungan konkrit dari setiap elemen bangsaPresiden sebagai panglima terdepan pemberantasan korupsi
dengan didukung instrument eksekutif, legislatif dan yudikatif,
dituntut untuk mampu menjadi partner yang seiring sejalan,
bergandengan tangan bersama KPK. Mewujudkan Indonesia
yang terbebas korupsi merupakan mimpi bersama yang
harus diwujudkan bersama-sama. Dalam proses kerja yang
terjadi, seringkali KPK berbenturan atau mungkin dibenturkan
oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Berada
dalam kondisi tersebut,
KPK akan terus bekerja
secara profesional
dengan berlandaskan
kewenangannya. Sebetulnya
dukungan pemerintah tidak
hanya diperlukan oleh KPK
saja, akan tetapi dukungan
tersebut diperlukan di
seluruh aspek sistem tata
kelola hukum di Indonesia.
Karena KPK melihat bahwa reformasi tata kelola hukum masih
menjadi pekerjaan besar bagi eksekutif pada tahun 2018.
Jika melihat dalam perspektif konstelasi dengan negara lain,
secara garis besar tantangan yang dihadapi hampir semua
Institusi Pemberantasan Korupsi dibeberapa negara lain dapat
dikelompokan ke dalam 3 area prioritas,
1. independesi dalam menjalankan misi pemberantasan
korupsi,
2. akuntabilitas dan kepercayaan publik,
3. kapasitas institusi dalam menjalankan mandate
organisasi.
Rata-rata proporsi anggaran ACA terhadap total anggaran pemerintah
selama 3 tahun
Indikator
Skala Nilai Kinerja
Tinggi (1) Lebih dari 0,20%
Medium (2) 0,1% - 0,2%
Rendah (1) Kurang dari 0,1%
Gambar 5Kategori Kinerja AnggaranAnti Corruption Agencies (ACA)
LaporanAkuntabilitas Kinerja
17
2018
halaman kosong
LaporanAkuntabilitas Kinerja
18
2018
Pengelolaan Kinerja
BAB 2PENGELOLAAN
KINERJA
LaporanAkuntabilitas Kinerja
19
2018
Pengelolaan Kinerja
I. KEGIATAN PERENCANAANDalam melaksanakan kegiatan perencaaan kinerja, KPK mengacu ke beberapa dokumen yang menjadi dasar tujuan eksistensi
organisasi ini. Beberapa acuan dalam merencanakan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut.
I.1. PRIORITAS NASIONAL DAN PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2018KPK sebagai institusi negara tentu dalam merumuskan rencana program jangka panjang dan jangka pendek selalu berupaya merujuk
ke renjana jangka panjang Indonesia, seperti yang selalu ditekankan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai vocal point.
Jika melihat rumusan Visi Indonesia 2045, pada sektor pembangunan hukum menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia pada tahun
2045 harus sudah berbudaya hukum. Khusus pada bidang pemberantasan korupsi, masyarakat Indonesia diharapkan sudah berada
pada kesadaran yang penuh untuk menolak setiap bentuk perilaku koruptif yang ditunjukkan pada Gambar 6⁴.
Impian Indonesia 2045 seperti yang ditekankan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentunya memberikan insight bagi KPK
untuk mewujudkan kondisi masyarakat tersebut sebagai pertanggungjawaban akan eksistensinya.
I.2. ROADMAP KPK 2011 - 2023Sejalan dengan visi Indonesia 2045 tersebut, KPK membangun sebuah roadmap organisasi. Roadmap KPK dimaksudkan untuk
memberi arah pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang. Keberadaan roadmap KPK menjadi penting
karena dokumen perencanaan yang ada terbatas hanya mencakup strategi jangka menengah (Rencana strategis yang berjangka waktu
lima tahunan) dan jangka pendek (Rencana kinerja dan anggaran yang berjangka waktu tahunan). Selain itu, roadmap KPK juga didasari
oleh karakteristik korupsi di Indonesia yang teramat kompleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi
secara sistematis, integratif, dan fokus.
Roadmap KPK diwarnai oleh: (a) kompetensi inti organisasi, dan (b) fokus organisasi. Untuk memenuhi tuntutan kompetensi inti
organisasi, KPK senantiasa mempersiapkan keunggulan di masa kini dan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk mewujudkan
fokus organisasi, KPK memilih atau menentukan skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misinya, yaitu dengan memfokuskan
pada penanganan grand corruption dan yang menjadi kepentingan nasional (national interest). KPK mewujudkan kompetensi inti
organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN), kemudian dilanjutkan
dengan membangun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan Fraud Control Plan (Rencana Pengendalian Kecurangan).
Secara ringkas, roadmap KPK yang menggambarkan hubungan antara sistem integritas nasional, milestone, dan fokus area seperti
pada Gambar 7.
“KPK dalam mengelola kinerja organisasinya melakukan tiga kegiatan, yaitu Perencanaan, Monitoring, serta Pelaporan & Evaluasi.”
Gambar 6Roadmap Pembangunan Hukum Indonesia
Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2025 2035 2045Sasaran Pembangunan Hukum
Sasaran Pencegahan &Pemberantasan Korupsi
Integritas dan Kompetensi Aparat
Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara
Perbaikan sistem diberbagai lini layanan
publik
Penurunan korupsi dan praktik suap
Masyarakat yang anti korupsi
Penyelenggara negara dan warga negara yang
taat hukum
Masyarakat yang berbudaya hukum
⁴ Diambil dari penjelasan Visi Indonesia 2045 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 26 September 2017
LaporanAkuntabilitas Kinerja
20
2018
Secara ringkas, roadmap KPK yang menggambarkan hubungan
antara sistem integritas nasional, milestone, dan fokus area
ditunjukkan pada Gambar 7.
Berdasarkan roadmap KPK pada tahun 2018 diharapkan KPK
sudah menyempurnkan rumusan konsep sistem integritas
nasional dan konsep fraud control plan dan diharapkan untuk
segera mengimplementasikannya. Tahun 2018 adalah tahun
berakhir fase I dan tahun mulainya fase II dalam fokus kegiatan
pemberantasan korupsi. Adapun fokus area dari kedua fase
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Fase I (2011-2015)Fokus area dalam fase ini adalah pada:
1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan
Aparat Penegak Hukum.
Pengertian Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi
yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:
a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap
kebijakan atau regulasi;
b. Melibatkan aparat penegak hukum;
c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir;
e. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui
Koordinasi dan Supervisi.
2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional
(national interest), meliputi:
a. Ketahanan pangan plus: pertanian, perikanan,
peternakan; plus pendidikan dan kesehatan;
b. Ketahanan energi dan lingkungan: energi, migas,
pertambangan, dan kehutanan;
c. Penerimaan: pajak, bea dan cukai, serta PNBP;
d. Bidang infrastruktur.
3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat
(CSO) paham integritas.
5. Persiapan Fraud Control Plan.
2. Fase II (2015-2019)Fokus pada:
1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan penguatan
Aparat Penegak Hukum.
2. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada
kepentingan nasional).
3. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN), meliputi:
a. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
b. Dunia usaha;
c. CSO (Civil Society Organization).
4. Implementasi Fraud Control Plan.
Gambar 7Roadmap KPK 2011 - 2023
2011-2015
2015-20192019-2023
Penanganan Grand Corruption dan penguatan APGAKUM, Perbaikan Sektor Strategis, Pembanguan pondasi SIN. Penguatan sistem Politik dan masyarakat paham integritas, Persiapan Fraud Control
Penanganan Grand Corruption, penguatan APGAKUM, Perbaikan Sektor Strategis, Aksi Sistem Integritas Nasional dan Implementasi FraudControl
Optimalisasi Penanganan Sektor Strategis dan peran Pilar-pilar sistem integritas nasional, serta Penanganan Fraud
Budaya Integritas
Sistem Integritas Nasional
Pondasi Sistem Integritas Nasional
Pengelolaan Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
21
2018
Gambar 8Peta Strategi KPK 2015-2019
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
S.1. Menurunkan Tingkat Korupsi
S.2. Efektifnya PenegakanHukum Bidang Tipikor
S.3. Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan Swasta
S.4. Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif
I.1. Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor
L.1. Terwujudnya Organisasi yang Efektif
F.1. PengelolaanKeuangan SecaraAkuntabel
L.3. Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif
L.2. Terbentuknya Sumber Daya Manusia Berkinerja Optimal
I.2. TerintegrasinyaUpaya Pencegahan Korupsi
I.3. Terintegrasinya Upaya Penindakan danPencegahan Tipikor
I.4. Terlaksananya Koordinasi,Supervisi dan MonitorPemberantasan Korupsi
“BERSAMA SELURUH ELEMEN BANGSA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERSIH DARI KORUPSI”
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN PERSPEKTIF KEUANGAN
I.3. RENCANA STRATEGIS KPK 2015-2019Keberhasilan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi yang didapatkan dari pengukuran
Transparancy International. Dalam upaya mendapatkan skor IPK yang tinggi, KPK dalam mewujudkannya melalui 3 pendekatan, yaitu:
1. Meningkatkan efektivitas penindakan tipikor;
2. Membangun integritas pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
3. Membangun hubungan yang baik dengan mitra strategis
Upaya KPK dalam menghasilkan setiap output di atas, diwujudkan dengan melakukan beberapa aktivitas seperti:
1. Mengintegrasikan upaya penindakan tindak pidana korupsi;
2. Mengintegrasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. Mengintegrasikan upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
4. Melaksanakan koordinasi, supervisi dan monitoring pemberantasan korupsi
Beberapa hal yang dibutuhkan KPK dalam memastikan setiap kegiatan di internal proses tersebut berjalan antara lain:
1. Memiliki organisasi yang efektif;
2. Memiliki sumberdaya manusia yang berkinerja optimal;
3. Memiliki sistem operasional yang efektif dan terintegrasi; dan
4. Tersedia keuangan yang akuntabel
KPK mengilustrasikan setiap sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi pada Gambar 8.
Pengelolaan Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
22
2018
KPK menentukan KPI (Key Performance Indicator) dan target di setiap sasaran strategis. Secara detail KPI dan target pada setiap
sasaran strategis tersebut pada tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel 1.
Perspektif
Pemangku Kepentingan
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Keuangan
Proses Internal
Menurunnya Tingkat KorupsiEfektifnya Penegakan Hukum Bidang Tipikor
Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan SwastaTerbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif
Terwujudnya Organisasi yang Efektif
Terbentuknya SDM yang Berkinerja OptimalTerbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel
Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor
Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor
Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor
Terlaksananya Koordinasi, Supervisi dan Monitor Pemberantasan Korupsi
Indeks Persepsi KorupsiIndeks Penegakan Hukum Tipikor (nasional) % Asset Recovery
Indeks Integritas KLOPS
Indeks KerjasamaIndeks Partisipasi Publik
Indeks Integritas KPK% Pemenuhan Komponen RBNilai Akuntabilitas Kinerja KPK% Pegawai yang Berkinerja Optimal% Pegawai pada level engaged% Pemenuhan dan Kepatuhan SOP% Pemenuhan Service Level Agreement% Pemenuhan data dan informasi
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel
Indeks Penegakan hukum (KPK)# KLOPS yang mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi# KLOPS yang mengimplementasikan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi% status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum% Implementasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi% Implementasi Rencana Aksi/ Tindak Lanjut
436,4
72
3,5
4,580
3,997,58888887595
90
4 (WTP)
7,2
3520
85
80
80
456,5
75
3,5
4,580
4100908888
10085
90
4 (WTP)
7,5
5025
85
80
85
Sasaran Strategis Key Performance Indicator 2018 2019
Setiap sasaran strategis, KPI dan target di atas menjadi fokus kinerja yang harus diupayakan untuk dicapai oleh Pimpinan berserta
jajaran Deputi dan Sekretaris Jenderal KPK melalui serangkaian program yang terencana dan tereksekusi.
I.4. ARAH DAN KEBIJAKAN PIMPINAN KPK 2018Arah dan kebijakan Pimpinan menjabarkan kondisi internal dan eksternal, Rencana Strategis KPK, Rencana Kerja Tahunan dan hasil
evaluasi capaian kinerja KPK pada tahun sebelumnya. Arah dan kebijakan berisikan target kinerja tahunan yang menjadi dasar dalam
penyusunan Kontrak Kinerja Unit di lingkungan KPK. Arah dan kebijakan tahun 2018 ditetapkan melalui Surat Edaran Pimpinan KPK
Nomor: SE-24 /01-52/12/2017. Surat edaran tersebut selain memuat kebijakan organisasi, juga menjelaskan kondisi analisis lingkungan
yang melatarbelakangi penyusunannya. Adapun kebijakan organisasi yang diamanahkan Pimpinan KPK pada tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Seluruh unit menterjemahkan kebijakan operasionalnya dengan memperhatikan skala prioritas sebagai berikut:
a. Kebijakan operasional yang memiliki kontribusi pada menurunnya tingkat korupsi yang diukur dengan Corruption Perception
Index (CPI) diberikan skala prioritas kebijakan/aktivitas utama dalam penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, dll);
b. Kebijakan operasional yang memiliki kontribusi pada Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN), yaitu kebijakan/aktivitas terkait
Koordinasi dan Supervisi Penindakan maupun Pencegahan, serta yang berkaitan dengan pengembalian asset hasil TPK (unit
Labuksi) diprioritaskan ke-2;
c. Kebijakan operasional yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK maupun berdasarkan Perkom Organisasi dan Tata
Kerja menjadi prioritas ke-3
Tabel 1Sasaran Strategis, KPI dan Target
Pengelolaan Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
23
2018
Gambar 9Siklus Pengelolaan Strategi KPK
2. Seluruh hasil kajian Litbang yang berisikan berbagai informasi, petunjuk, keterangan pelaku atau ahli wajib diinformasikan kepada
Direktur Pengaduan Masyarakat, khususnya yang terkait sektor sumber daya alam (SDA: hutan, tambang, energi, perikanan,
pertanian, dan lain-lain)
3. Menjadikan kasus-kasus penindakan terkait SDA sebagai kasus prioritas dengan mengoptimalkan upaya penindakan melalui
pertanggungjawaban pidan korporasi. Biro Hukum melakukan dukungan kepada pihak terkait di Bidang Penindakan untuk
memberikan pemahaman PERMA nomor 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
4. Unit Korsup Penindakan agar mengkomunikasikan informasi terkait kasus-kasus TPK yang telah mendapatkan putusan pengadilan
kepada Deputi Bidang INDA dan Pencegahan untuk dirumuskan upaya pencegahannya;
5. Sekretaris Jenderal memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Terlaksananya pelatihan pegawai berbasis TNA dan peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja pegawai;
b. Persiapan perencanaan dan eksekusi anggaran untuk penyiapan SDM pasca penetapan Perkom tentang Organisasi dan Tata
Kerja KPK yang baru;
c. Bersama-sama Deputi Bidang INDA dan PIPM mengimplementasikan paperless office yang berorientasi pada keamanan
dokumen dan informasi.
II. KEGIATAN MONITORINGRencana kinerja yang dirumuskan dalam kontrak kinerja korporat (level 0) diturunkan ke dalam kontrak kinerja pada tingkat Deputi/
Sekjen (Level 1) dan Direktorat/Biro (Level 2) hingga ke individu pegawai KPK. Tentunya rumusan kegiatan yang ada dalam kontrak
kinerja tersebut perlu untuk dimonitor setiap kemajuan capaiannya. Dalam siklus pengelolaan strategi (mengadopsi Execution
Premium Proceses) dan kinerja organisasi yang ditunjukkan pada Gambar 9, proses monitor sangat penting dilakukan, selain sebagai
cara memastikan setiap unit telah mengeksekusi setiap rencana kerjanya, namun juga sebagai alat pembelajaran organisasi atas
setiap penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian dari setiap target yang ada.
Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) dan unit Kelompok Kerja Strategis Pimpinan (KKSP) adalah
unit yang bertanggungjawab memastikan kegiatan monitoring ini dilakukan setiap unit KPK secara berjenjang. Dimulai pada level
korporat hingga ke level direktorat/biro. Pada proses monitoring ini, Biro Renkeu menelaah laporan kinerja yang disampaikan unit-unit
di lingkungan KPK berdasarkan kontrak kinerja unit yang telah ditetapkan di awal tahun. Biro Renkeu menggunakan aplikasi manajemen
kinerja dalam memonitor capaian kinerja unit tersebut. Hasil reviu atas capaian kinerja tersebut selanjutnya disampaikan kepada
pimpinan KPK dan pimpinan unit kerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional di KPK. Adapun
mekanisme kegiatan monitoring yang dilakukan selama setahun ditunjukkan pada Gambar 10 dan Gambar 11.
1.Develop
the Strategy
2. Translate the
Strategy
Strategic Plan
Operating/Financial Plan
Operating/Financial Plan
Process
Initiative
3. Align the
Organization
4. Plan
Operations
6. Test and
Adapt
5. Monitor and
Learn
Pengelolaan Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
24
2018Gambar 10Model Monitoring Rencana Aksi KPK
Gambar 11Proses Monitoring Kinerja KPK
PEMANGKU KEPENTINGAN
S.1. Menurunkan Tingkat Korupsi (Ultimate Goal)
Sasaran Strategic dan PIC dapat digunakan sebagai filter
1 (3,23%)
10 (32.26%)20 (64.52%)
Status
Ada sebanyak 34 Isu dengan 44 Rencana Aksi pada Triwulan I dan II dengan
progress sebagai berikut
8 Rencana Aksi
5 Rencana Aksi 16 Rencana Aksi
9 Rencana Aksi
9 Rencana Aksi
31
: Selesai: Dalam proses: Belum mulai: Tidak ada isuS.2. Efektifnya
PenegakanHukum Bidang Tipikor
S.3. Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan
Swasta
S.4. Terbangunnya Hubungan Mitra
Kerjasama yang Efektif
I.1. Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor
L.1. Terwujudnya Organisasi yang
Efektif
F.1. PengelolaanKeuangan Secara
Akuntabel
IL.1. Isu Lain
L.3. Terbangunnya Sistem
Operasional Terintegrasi dan
Adaptif
L.2. Terbentuknya Sumber Daya
Manusia Berkinerja Optimal
• Susunan Laporan Capaian Kinerja Unit
• Evaluasi Kinerja Unit• Daftar Masalah &
Rencana Perbaikan• Arahan Pimpinan/
Deputi/Sekjen
• Susunan Laporan Capaian Kinerja Unit
• Evaluasi Kinerja Unit• Daftar Masalah &
Rencana Perbaikan• Arahan Pimpinan/
Deputi/Sekjen
• Susunan Laporan Capaian Kinerja Unit
• Evaluasi Kinerja Unit• Daftar Masalah &
Rencana Perbaikan• Arahan Pimpinan/
Deputi/Sekjen
• Susunan Laporan Capaian Kinerja Unit
• Evaluasi Kinerja Unit• Daftar Masalah &
Rencana Perbaikan• Arahan Pimpinan/
Deputi/Sekjen
I.2. TerintegrasinyaUpaya Pencegahan Korupsi
I.3. Terintegrasinya Upaya Penindakan dan
Pencegahan Tipikor
I.4. Terlaksananya Koordinasi,Supervisi dan Monitor
Pemberantasan Korupsi
BERSAMA SELURUH ELEMEN BANGSA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERSIH DARI KORUPSI
INTERNAL
PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN
SEMESTER 1
Jan - Mar
Rapat Kinerja Q1 Rapat Kinerja Q2 Rapat Kinerja Q3 Rapat Kinerja Q4
Update Capaian disistem
W1, W2 April Laporan Capaian Kinerja
terkumpul di Repository Folder
W1, W2 Juli Laporan Capaian Kinerja
terkumpul di Repository Folder
W1, W2 Oktober Laporan Capaian Kinerja terkumpul di Repository
Folder
W1, W2 Januari Laporan Capaian Kinerja
terkumpul di Repository Folder
Update Capaian disistem
Update Capaian disistem
Update Capaian disistem
Q1 Q2 Q3 Q4
April - Jun Jul - Sept Okt - Des
SEMESTER 2
CEGAH
PIPM SETJEN
TINDAK INDA
ISU LAIN
KEUANGAN
Pengelolaan Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
25
2018
Gambar 12Mekanisme Rapat Review Strategi KPK
KPK
DEPUTI
Review Lingkup Biro/Direktorat
Pemimpin Rapat
Peserta
Fasilitator
Materi
Waktu
Kepala Biro/Direktur
Deputi/Sekjen (jika diperlukan)Kepala - Bagian/KasatgasTim INDA, Tim Sekjen, Tim PI (Enabler) (jika diperlukan)
PIC Manajemen Kinerja Biro/DirektoratKaset (jika diperlukan)
Peta Strategi Direktorat/Biro
Monthly
Deputi/Sekjen
Pimpinan & Penasihat (jika diperlukan sebagai observer)Kepala Biro, DirekturTim INDA, Tim Sekjen, Tim PI (Enabler)
PIC Manajemen Kinerja, KasetKKSP (jika diperlukan)
Peta Strategi Deputi/Sekjen
Quaterly (W1-W2)
Pimpinan
Deputi, SekjenTim INDA, Tim Sekjen, Tim PI (Enabler)
KKSP Penasihat
Peta Strategi Korporat
Quaterly (W4)
Review Lingkup Deputi/Sekjen
Review Lingkup Korporat
SEKJEN
DIR BIRODIR BIRO
SATGAS BAGSATGAS BAGSATGAS BAGSATGAS BAG
III. KEGIATAN PELAPORAN DAN EVALUASIProses pelaporan kinerja KPK dilakukan secara bottom-up, dimulai dari pelaporan kinerja di tingkat unit kerja Direktorat/Biro sampai
dengan tingkat korporat. Capaian kinerja unit dibahas dalam rapat review strategi yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun dan dihadiri oleh Pimpinan KPK serta para Pimpinan Unit Kerja. Rapat ini dilakukan secara berjenjang dari level Direktorat/Biro
sampai dengan Korporat terlihat pada Gambar 12. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, laporan kinerja unit disusun dan disampaikan
kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) dan Direktorat Pengawasan Internal (PI).
Laporan kinerja unit memuat realisasi atas target kinerja yang telah direncanakan dengan penjelasan atas target kinerja yang tidak
tercapai serta rencana aksi yang akan dilakukan di periode berikutnya.
Pada akhir tahun, laporan kinerja unit dijadikan sebagai bahan penyusunan LAK KPK. KKSP melakukan koordinasi dengan unit-unit
dalam proses penyusunan LAK KPK tersebut. LAK ini memuat analisis perbandingan antara realisasi kinerja di akhir tahun dan target
kinerja KPK yang ditetapkan di awal tahun. Konsep akhir LAK KPK disampaikan kepada Direktorat PI untuk mendapat reviu internal.
Direkorat PI menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan hasil reviu LAK kepada Pimpinan dengan tembusan Sekretaris Jenderal.
Selanjutnya LAK KPK disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada
Presiden Republik Indonesia.
Pengelolaan Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
26
2018
Dalam proses pelaksanaannya, Biro Renkeu bekerjasama dengan PIC Manajemen Kinerja unit di KPK. PIC Manajemen Kinerja ini
sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan dalam proses pengelolaan manajemen kinerja di unit masing-masing berjalan. PIC
Manajemen Kinerja di KPK berjenjang hingga level direktorat/biro. Adapun komposisi PIC Manajemen Kinerja KPK ditunjukkan pada
Gambar 13.
Gambar 13Komposisi PIC Manajemen Kinerja KPK
PIMPINAN KPK
PIC MANAJEMEN KINERJA
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
Kepala Sekretariat UnitKKSP
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI &
DATA
DEPUTI PIPM
PIC Manajemen Kinerja Unit
Pengelolaan Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
27
2018
halaman kosong
LaporanAkuntabilitas Kinerja
28
2018
BAB 3AKUNTABILITAS
KINERJA
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
29
2018
Akuntabilitas Kinerja
AKUNTABILITAS KINERJASampai dengan Desember 2018, capaian kinerja KPK adalah
sebesar 95,3% (“Sangat Memuaskan”). Jika dibandingkan
dengan capaian kinerja pada tahun 2017, capaian kinerja KPK
mengalami peningkatan ditunjukkan pada Gambar 14. Kondisi
capaian kinerja ini merupakan akumulasi capaian dari 4 (empat)
perspektif yang ada. Adapun capaian dari setiap perspektif KPK
sampai dengan Desember 2018 seperti penjelasan di bawah ini.
(1) Perspektif Pemangku KepentinganSampai dengan Desember 2018 capaian perspektif ini adalah
sebesar 91,5% (“Sangat Memuaskan”) yang mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Capaian perspektif ini mendapat kontribusi terbesar dari
capaian sasaran strategis Efektifnya Penegakan Hukum yang
sebesar 107% (“Sangat Memuaskan”). Sedangkan sasaran
strategis Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif
merupakan sasaran strategis yang memberikan kontribusi
terendah yang hanya sebesar 65% (“Kurang Memuaskan”).
(2) Perspektif Proses InternalCapaian perspektif ini sampai Desember 2018 adalah sebesar
93,6% (“Sangat Memuaskan”) yang mengalami peningkatan
jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Sasaran
strategi Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor merupakan
sasaran strategis yang memberikan kontribusi capaian
terbesar yaitu 97,1%(“Sangat Memuaskan”). Sedangkan
sasaran strategis Terintegrasinya Upaya Penindakan dan
Pencegahan Tipikor merupakan sasaran strategis yang
memberikan kontribusi terendah yang hanya sebesar 90%
(“Sangat Memuaskan”).
(3) Perspektif Pembelajaran dan PertumbuhanPerspektif ini sampai dengan Desember 2018 menjadi
perspektif terbesar dalam berkontribusi bagi capaian
kinerja KPK. Capaian perspektif ini sebesar 102,5% (“Sangat Memuaskan”) yang mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan capaian pada tahun sebelumnya. Pada perspektif
ini, sasaran strategis Terbangunnya Sistem Operasional
Terintegrasi dan Adaptif merupakan sasaran strategis yang
memberikan kontribusi capaian terbesar yaitu 108,5% (“Sangat Memuaskan”) sedangkan sasaran strategis Terwujudnya
Organisasi yang Efektif menjadi sasaran strategis yang
memberikan kontribusi capaian terendah yang sebesar 92,2%
(“Sangat Memuaskan”).
(4) Perspektif KeuanganPerspektif keuangan menjadi perspektif yang selalu
memberikan kontribusi yang konsisten bagi KPK pada
beberapa tahun terakhir. Perspektif ini selalu memberikan
capaian sebesar 100% (“Sangat Memuaskan”). KPI yang
memberikan kontribusi bagi sasaran strategis ini adalah Opini
BPK atas laporan keuangan KPK yang selalu memberikan WTP
sampai dengan Desember 2018.
Gambar 14Perbandingan Kinerja KPK setiap PerspektifTahun 2015 - 2018
0%
2015
2016
2017
2018
88,9%
102,2%
94,5%
95,3%
87,7%
101,6%
90,3%
91,6%
87,7%
105,9%
93,9%
93,6%
83,5%
95,6%
99,1%
102,5%
100%
100%
100%
100%
Capaian Kinerja KPK (%)
Perspektif Pemangku
Kepentingan (%)
Perspektif Proses Internal (%)
Perspektif Pembelajaran &
Pertumbuhan (%)
Perspektif Keuangan (%)
20%
40%
60%
80%
100%
120%
LaporanAkuntabilitas Kinerja
30
2018
A. Indeks Persepsi Korupsi
B. Indeks Penegakan Hukum Tipikor (nasional)
C. % Asset Recovery
D. Indeks Integritas KLOPS
E. Indeks Kerjasama
F. Indeks Partisipasi Publik
G. Indeks Penegakan hukum (KPK)
H. # KLOPS yang mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi
I. # KLOPS yang mengimplementasikan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi
J. % status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum
K. % Implementasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi
L. % Implementasi Rencana Aksi/ Tindak Lanjut
M. Indeks Integritas KPK
N. % Pemenuhan Komponen RB
O. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK
P. % Pegawai yang Berkinerja Optimal
Q. % Pegawai pada level engaged
R. % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP
S. % Pemenuhan Service Level Agreement
T. % Pemenuhan data dan informasi
U. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK
Secara detail capaian dari setiap KPI KPK pada tahun 2018 seperti tersaji pada matrik capaian pada Gambar 15.
Gambar 15Kondisi Capaian Kinerja KPKTahun 2018
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
A
B
C
D
E
F
G
H
I
JK
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
43 38
6,4 8,53
72 67,7
3,5 3,7
4,5 2,5
80 59,52
7,2 6,78
35 34
20 18
85 80,5
80 58
80 90
3,9 3,8
97,5 85,73
88 80,3
88 94
88 94
75 82
95 99,84
90 99,85
4 4
Target Realisasi
Akuntabilitas Kinerja
CORRUPTION PERCEPTIONSINDEX 2018The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.
#cpi2018www.transparency.org/cpi
This work from Transparency International (2019) is licensed under CC BY-ND 4.0
67 Chile 2766 Seychelles 2865 Bahamas 2964 Portugal 3063 Brunei
Darussalam31
63 Taiwan 3162 Qatar 3361 Botswana 3461 Israel 3460 Poland 3660 Slovenia 3659 Cyprus 3859 Czech Republic 3859 Lithuania 3858 Georgia 4158 Latvia 4158 Saint Vincent and
the Grenadines41
58 Spain 4157 Cabo Verde 4557 Dominica 4557 Korea, South 4556 Costa Rica 4856 Rwanda 4855 Saint Lucia 5054 Malta 5153 Namibia 52
41 India 7841 Kuwait 7841 Lesotho 7841 Trinidad
and Tobago78
41 Turkey 7840 Argentina 8540 Benin 8539 China 8739 Serbia 8738 Bosnia and
Herzegovina89
38 Indonesia 8938 Sri Lanka 8938 Swaziland 8937 Gambia 9337 Guyana 9337 Kosovo 9337 Macedonia 9337 Mongolia 9337 Panama 9336 Albania 9936 Bahrain 9936 Colombia 9936 Philippines 9936 Tanzania 9936 Thailand 9935 Algeria 105
88 Denmark 187 New Zealand 285 Finland 385 Singapore 385 Sweden 385 Switzerland 384 Norway 782 Netherlands 881 Canada 981 Luxembourg 980 Germany 1180 United Kingdom 1177 Australia 1376 Austria 1476 Hong Kong 1476 Iceland 1475 Belgium 1773 Estonia 1873 Ireland 1873 Japan 1872 France 2171 United States 2270 United Arab
Emirates23
70 Uruguay 2368 Barbados 2568 Bhutan 25
SCORE COUNTRY/TERRITORY RANK 52 Grenada 5352 Italy 5352 Oman 5351 Mauritius 5650 Slovakia 5749 Jordan 5849 Saudi Arabia 5848 Croatia 6047 Cuba 6147 Malaysia 6147 Romania 6146 Hungary 6446 Sao Tome
and Principe64
46 Vanuatu 6445 Greece 6745 Montenegro 6745 Senegal 6744 Belarus 7044 Jamaica 7044 Solomon Islands 7043 Morocco 7343 South Africa 7343 Suriname 7343 Tunisia 7342 Bulgaria 7741 Burkina Faso 7841 Ghana 78
35 Armenia 10535 Brazil 10535 Côte d’Ivoire 10535 Egypt 10535 El Salvador 10535 Peru 10535 Timor-Leste 10535 Zambia 10534 Ecuador 11434 Ethiopia 11434 Niger 11433 Moldova 11733 Pakistan 11733 Vietnam 11732 Liberia 12032 Malawi 12032 Mali 12032 Ukraine 12031 Djibouti 12431 Gabon 12431 Kazakhstan 12431 Maldives 12431 Nepal 12430 Dominican
Republic129
30 Sierra Leone 12930 Togo 12929 Bolivia 132
29 Honduras 13229 Kyrgyzstan 13229 Laos 13229 Myanmar 13229 Paraguay 13228 Guinea 13828 Iran 13828 Lebanon 13828 Mexico 13828 Papua
New Guinea138
28 Russia 13827 Comoros 14427 Guatemala 14427 Kenya 14427 Mauritania 14427 Nigeria 14426 Bangladesh 14926 Central African
Republic149
26 Uganda 14925 Azerbaijan 15225 Cameroon 15225 Madagascar 15225 Nicaragua 15225 Tajikistan 15224 Eritrea 15723 Mozambique 158
23 Uzbekistan 15822 Zimbabwe 16020 Cambodia 16120 Democratic
Republic of the Congo
161
20 Haiti 16120 Turkmenistan 16119 Angola 16519 Chad 16519 Congo 16518 Iraq 16818 Venezuela 16817 Burundi 17017 Libya 17016 Afghanistan 17216 Equatorial Guinea 17216 Guinea Bissau 17216 Sudan 17214 Korea, North 17614 Yemen 17613 South Sudan 17813 Syria 17810 Somalia 180
SCORE
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 No data
Very Clean
Highly Corrupt
CORRUPTION PERCEPTIONSINDEX 2018The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.
#cpi2018www.transparency.org/cpi
This work from Transparency International (2019) is licensed under CC BY-ND 4.0
67 Chile 2766 Seychelles 2865 Bahamas 2964 Portugal 3063 Brunei
Darussalam31
63 Taiwan 3162 Qatar 3361 Botswana 3461 Israel 3460 Poland 3660 Slovenia 3659 Cyprus 3859 Czech Republic 3859 Lithuania 3858 Georgia 4158 Latvia 4158 Saint Vincent and
the Grenadines41
58 Spain 4157 Cabo Verde 4557 Dominica 4557 Korea, South 4556 Costa Rica 4856 Rwanda 4855 Saint Lucia 5054 Malta 5153 Namibia 52
41 India 7841 Kuwait 7841 Lesotho 7841 Trinidad
and Tobago78
41 Turkey 7840 Argentina 8540 Benin 8539 China 8739 Serbia 8738 Bosnia and
Herzegovina89
38 Indonesia 8938 Sri Lanka 8938 Swaziland 8937 Gambia 9337 Guyana 9337 Kosovo 9337 Macedonia 9337 Mongolia 9337 Panama 9336 Albania 9936 Bahrain 9936 Colombia 9936 Philippines 9936 Tanzania 9936 Thailand 9935 Algeria 105
88 Denmark 187 New Zealand 285 Finland 385 Singapore 385 Sweden 385 Switzerland 384 Norway 782 Netherlands 881 Canada 981 Luxembourg 980 Germany 1180 United Kingdom 1177 Australia 1376 Austria 1476 Hong Kong 1476 Iceland 1475 Belgium 1773 Estonia 1873 Ireland 1873 Japan 1872 France 2171 United States 2270 United Arab
Emirates23
70 Uruguay 2368 Barbados 2568 Bhutan 25
SCORE COUNTRY/TERRITORY RANK 52 Grenada 5352 Italy 5352 Oman 5351 Mauritius 5650 Slovakia 5749 Jordan 5849 Saudi Arabia 5848 Croatia 6047 Cuba 6147 Malaysia 6147 Romania 6146 Hungary 6446 Sao Tome
and Principe64
46 Vanuatu 6445 Greece 6745 Montenegro 6745 Senegal 6744 Belarus 7044 Jamaica 7044 Solomon Islands 7043 Morocco 7343 South Africa 7343 Suriname 7343 Tunisia 7342 Bulgaria 7741 Burkina Faso 7841 Ghana 78
35 Armenia 10535 Brazil 10535 Côte d’Ivoire 10535 Egypt 10535 El Salvador 10535 Peru 10535 Timor-Leste 10535 Zambia 10534 Ecuador 11434 Ethiopia 11434 Niger 11433 Moldova 11733 Pakistan 11733 Vietnam 11732 Liberia 12032 Malawi 12032 Mali 12032 Ukraine 12031 Djibouti 12431 Gabon 12431 Kazakhstan 12431 Maldives 12431 Nepal 12430 Dominican
Republic129
30 Sierra Leone 12930 Togo 12929 Bolivia 132
29 Honduras 13229 Kyrgyzstan 13229 Laos 13229 Myanmar 13229 Paraguay 13228 Guinea 13828 Iran 13828 Lebanon 13828 Mexico 13828 Papua
New Guinea138
28 Russia 13827 Comoros 14427 Guatemala 14427 Kenya 14427 Mauritania 14427 Nigeria 14426 Bangladesh 14926 Central African
Republic149
26 Uganda 14925 Azerbaijan 15225 Cameroon 15225 Madagascar 15225 Nicaragua 15225 Tajikistan 15224 Eritrea 15723 Mozambique 158
23 Uzbekistan 15822 Zimbabwe 16020 Cambodia 16120 Democratic
Republic of the Congo
161
20 Haiti 16120 Turkmenistan 16119 Angola 16519 Chad 16519 Congo 16518 Iraq 16818 Venezuela 16817 Burundi 17017 Libya 17016 Afghanistan 17216 Equatorial Guinea 17216 Guinea Bissau 17216 Sudan 17214 Korea, North 17614 Yemen 17613 South Sudan 17813 Syria 17810 Somalia 180
SCORE
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 No data
Very Clean
Highly Corrupt
LaporanAkuntabilitas Kinerja
31
2018
PEMANGKU KEPENTINGANPerspektif pemangku kepentingan KPK pada Renstra KPK tahun 2018 terdiri atas 4 sasaran strategis dengan 6 KPI. Sampai dengan
Desember 2018 capaian atas perspektif ini adalah sebesar 91,5% (“Sangat Memuaskan”). Adapun secara detail kondisi capaian setiap
KPI yang ada pada perspektif ini seperti penjelasan berikut.
Sasaran Stategis 1: Menurunnya Tingkat Korupsi (Ultimate Goal)Sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan. Dalam menerjemahkan visi dan
misi KPK pada Renstra 2015-2019, KPK diamanatkan untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Dalam mengukur keberhasilannya,
KPK menggunakan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) alat ukurnya. Kondisi capaian IPK KPK tahun 2018 seperti penjelasan berikut.
KPI 1: Indeks Persepsi KorupsiIPK adalah alat ukur pada level impact yang bersifat makro. IPK diukur dan dipublikasikan oleh Transparency International (TI)
dengan mengumpulkan beberapa nilai survei anti-korupsi dan good governance (indeks komposit), yaitu:
1. World Justice Project – Rule of Law Index (WJP);2. Bertlesmann – Transformation Index (BTI);3. World Economics Forum – Executive Opinion Survey/Global Competitiveness Index (WEF);4. IMD – World Competitivenss (IMD);5. Political and Economic Risk Counsultancy (PERC);
6. International Country Risk Guide (ICRG);
7. Economist Intelligence Unit/EIU – Country Risk Rating (EIU);8. Global Insight – Country Risk Rating (GI); dan
9. Varietes of Democracy Project
Responden survei asal yang menjadi dasar penilaian IPK mencakup para analis, pelaku bisnis dan para ahli bidang anti
korupsi dan good governance. Penggunaan IPK sebagai indikator keberhasilan selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang menjadikannya sebagai indikator utama. Hal ini menunjukkan semangat bahwa KPK
memberikan perhatianyang sama dengan indikator yang digunakan dalam Stranas PPK, walaupun capaian IPK tidak secara langsung
terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan KPK.
Pada tahun 2018, KPK memasang target IPK sebesar 43. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh lembaga Transparency
Internasional (TI) yang dipublikasikan pada tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, IPK Indonesia adalah sebesar
38. Dengan hasil ini,maka capaian KPI ini adalah sebesar 88,37% (“Memuaskan”) ditunjukkan pada Gambar 16.
Akuntabilitas Kinerja
Kondisi Tahun 2018Kondisi Tahun 2017
LaporanAkuntabilitas Kinerja
32
2018
Gambar 16Komposisi PIC Manajemen Kinerja KPK
Gambar 17Hasil Pengukuran Parameter IPK IndonesiaTahun 2017 – 2018
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
Jika dibandingkan dengan tahun 2017, kondisi IPK Indonesia pada tahun 2018 hanya meningkat 1 angka. Secara detail kondisi IPK
Indonesia pada setiap parameter pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 seperti pada Gambar 17.
201636
37
102,78%
Target (indeks)
Realisasi (indeks)
Capaian (%)
201740
37
92,50%
201843
38
88,37%
2019-
-
0,0%
World Economics Forum – Executive Opinion Survey/Global
50
50
37
37
41
3532
20
30
Varietes of Democracy Project
Economist Intelligence Unit/EIU
International Country Risk Guide
World Justice ProjectIMD – World Competitivenss
Bertlesmann – Transformation Index
Global Insight – Country Risk Rating PERC
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
33
2018
Gambar 18Trend IPK Negara Kawasan Asia TenggaraTahun 2017 - 2018
Gambar 19Komposisi Stakeholder yang Memberi Andil bagi IPK Indonesia
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sebagian besar parameter pembentuk IPK Indonesia mengalami stagnansi, hal ini terlihat pada
parameter world economic forum, prs international country risk guide, bertelsmann foundation transform index, economist intelligence
unit country ratings, world justice project. Parameter yang mengalami peningkatan hanya parameter global insight country risk ratings
dan perc asia risk guide. Sedangkan sisanya yaitu parameter IMD world competitiveness yearbook dan varieties of democracy project
mengalami penurunan. Catatan menarik bagi KPK mengenai kondisi pada setiap parameter penyusun IPK Indonesia di atahun 2018
adalah
1. Paramameter GI menunjukkan kinerja terbaik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan dan inisiatif yang mendukung tata kelola
bisnis dan investasi yang bersih di sektor swasta merupakan langkah yang bagus untuk terus diteruskan.
2. PRS mengalami stagnansi. Potensi risiko korupsi terjadinya akibat sistem politik yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan
bisnis masih sama kondisinya pada setiap tahun.
3. Parameter IMD kondisinya mengkhawatirkan, mengingat masih terjadinya praktek suap dan korupsi pada sistem politik di
Indonesia.
Jika disandingkan dalam lingkup negara di Asia Tenggara, pada tahun 2018 posisi Indonesia berada di peringkat 4 di bawah Singapura
(85), Brunei Darussalam (63), Malaysia (47). IPK Indonesia mengalami peningkatan bersama dengan Singapura, Indonesia, Filipina dan
Myanmar. Sedangkan kondisi IPK beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara mengalami stagnasi dan penurunan. Secara detail
kondisi IPK negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti pada Gambar 18.
Dalam upaya meningkatkan IPK Indonesia, sangat sulit diwujudkan jika hanya dikerjakan oleh KPK. Dengan melihat metodologi
dan beberapa parameter yang digunakan, IPK harus digarap oleh setiap stakeholder yang terlibat. Menurut kajian KPK, komposisi
stakeholder yang sebetulnya memiliki andil besar dalam peningkatan IPK Indonesia ditunjukkan pada Gambar 19.
Economist Intelligence Unit/EIU(Country Risk Rating):
• KPK
• BPK dan APIP
• Komite ASN, Kemenpan RB
• Mahkamah Agung
• Swasta
International Country Risk Guide:• Kemendag, BC, pajak,
POLRI, Perbankan
• DPR, DPRD, DPD
World Economics Forum – Executive Opinion Survey:
• Kemendag, BC, pajak,
Pengadilan
• ORI & APIP
• Pelayanan Publik
• Swasta
Bertlesmann – Transformation Index:
• KPK dan Aparat Penegak Hukum
+ BPK
• APIP
• Komisi Pengawas
World Justice Project:
• KPK dan Aparat Penegak Hukum
+ BPK
• Eksekutif / Yudikatif /Legislatif
• Polisi/Militer
IMD – World Competitivenss:
• KPK (Pencegahan), ORI & APIP
• Pelayanan Publik
• Swasta
Global Insight – Country Risk Rating:
• KPK (Pencegahan), ORI & APIP
• Pelayanan Publik
• Swasta
PERC
• DPR,DPRD,DPD
• ASN
• Pelayanan Publik
• POLRI/Militer, MA, Bea Cukai,
Pajak, APIP dan Komite Pengawas
0
Singapura Brunei Malaysia Indonesia Filipina Thailand Timor Leste Vietnam Laos Myanmar Kamboja
10
20
30
40
60
50
70
80
90
2017
2018
CPI
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
34
2018
Dengan melihat komposisi setiap parameter IPK di atas,
pada tahun 2018 KPK telah melakukan serangkaian program.
Dalam rangka meningkatkan integritas dunia usaha dan partai
politik, KPK melaksanakan program Profesional Berintegritas
(PROFIT) dan program Politik Berintegritas. Melalui PROFIT,
KPK bekerjasama dengan pelaku usaha (swasta) dan instansi
mitra lainnya untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di
dunia usaha. Sejak diperkenalkan tahun 2016, program PROFIT
difokuskan pada 6 sektor strategis yang menjadi prioritas KPK.
Guna mendukung upaya pencegahan korupsi di dunia usaha,
KPK bersama KADIN melaksanakan berbagai kegiatan:
a. penyusunan Pedoman Sistem Pencegahan Korupsi yang
memadai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 13 Tahun 2016, ISO 370001
b. pembentukan Komite Advokasi Daerah di berbagai
provinsi untuk memfasilitasi dialog antara pelaku usaha
dan pemerintah
c. sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun
2016, ISO 370001
Sedangkan program Politik Berintegritas dilakukan untuk
memperkuat sistem integritas partai politik. Dalam mendukung
terbentuknya Partai Politik yang berintegritas di Indonesia, KPK
melakukan seangkaian kegiatan kerjasama teknis dalam area:
1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan partai,
Kegiatan ini dimulai dengan usulan KPK untuk
meningkatkan bantuan pemerintah kepada partai politik
dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1,000 hingga Rp 10,000
per suara)
2. Implementasi kode etik melalui pembangunan kode etik,
pembentukan Mahkamah Etik atau sejenisnya,
3. Kaderisasi Partai yang terbuka,
KPK berpartisipasi dalam Sekolah Kader Partai untuk
calon legislator dan calon kepala daerah.
4. Rekrutmen kader yang berintegritas.
KPK memfasilitasi Training for Trainers (ToT) untuk seluruh
DPD provinsi agar dapat melakukan pelatihan untuk kader
pemula terutama yang akan bergabung dengan Organisasi
Sayap Partai. Termasuk juga penyediaan fasilitator dan
materi pelatihan untuk sekolah calon kader pemula
Dalam upaya meningkatkan IPK Indonesia, KPK akan
semakin mengakselerasi beberapa program di atas. Upaya
ini akan semakin diperkuat dengan terbentuknya stranas PK
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada
tanggal 20 Juli 2018. Stranas PK tersebut diperlukan untuk
mengoptimalkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan
mempercepat upaya anti korupsi di Indonesia agar menjadi
lebih terukur, terfokus, berorientasi pada dampak.
Sasaran Strategis 2: Efektifnya Penegakan Hukum Bidang TipikorSasaran strategis ini, termasuk tiga sasaran strategis lainnya
pada perspektif pemangku kepentingan, menjabarkan visi
dan misi KPK dalam Renstra 2015-2019. Tujuan Strategis KPK
sebagaimana diamanatkan dalam Renstra adalah: “Menurunnya
Tingkat Korupsi”, yang dilengkapi dengan prasyarat adanya
kondisi penegakan hukum yang efektif, terbangunnya
integritas di kalangan pemerintah, masyarakat, politik dan
swasta serta terbinanya hubungan mitra kerjasama yang
efektif”. Adapun capaian KPI yang menjadi ukuran keberhasilan
sasaran strategis ini seperti penjelasan di bawah ini.
KPI 1: Indeks Penegakan HukumTipikor (Nasional)IPH Tipikor Nasional menjadi KPI pertama dalam mengukur
keberhasailan sasaran strategis ini. Ouput yang diharapkan
dengan adanya indeks penegakan hukum tipikor (nasional)
adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terkait
penegakan hukum yang adil dan transparan, yang dimulai
dari proses pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan
hingga eksekusi tuntutan.
Indeks Penegakan Hukum (IPH) adalah alat ukur yang
digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan penegakan
hukum di Indonesia. Indikator ini menjadi sebagai salah satu
indikator keberhasilan pembangunan sektor hukum yang
dicantumkan dalam Stranas PPK (Perpres 05 Tahun 2012). IPH
Tipikor Nasional ini dihasilkan atas agregasi indeks penegakan
hukum lembaga-lembaga penegakan hukum Tipikor di
Indonesia yang meliputi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Komisi
Pemberantasan Korupsi. Dengan dikeluarkannya Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi yang salah satunya fokusnya tentang
perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu. Ukuran
IPH Tipikor Nasional masih tepat untuk dijadikan sebagai alat
ukur impelementasi kegiatan tersebut. Dalam kegiatan proses
pengukuran IPH Nasional, Bappenas merupakan institusi yang
ditunjuk untuk memfasilitasi proses sejak tahun 2013 sampai
sekarang.
IPH Tipikor Nasional diperoleh dari perhitungan % penyelesaian
di setiap tahap proses penegakan hukum terkait kasus tipikor
yang meliputi:
1. Tahap penyelesaian pengaduan tipikor;
2. Tahap penyelesaian penyelidikan tipikor;
3. Tahap penyelesaian penyidikan tipikor;
4. Conviction rate; dan
5. Penyelesaian eksekusi putusan pengadilan Tipikor
Untuk memperoleh angka IPH Tipikor, kelima indikator tersebut
digabungkan dengan pembobotan yang berbeda satu indikator
dengan indikator lainnya serta pembobotan yang berbeda-
beda antar institusi dengan mempertimbangkan penggunaan
sumber daya dan waktu. Dalam proses pengukuran, Bappenas
mengalami hambatan berupa tidak lengkapnya data yang
ada dan belum sesuainya formula pengukuran IPH Tipikor.
Perbaikan yang signifikan dilakukan Bappenas pada bulan
Januari – Maret 2018 ini, beberapa kegiatan perbaikan ini
antara lain:
1. Penyepakatan ulang formula pengukuran;
2. Penyempurnaan pentunjuk pengisian data;
3. Pendampingan proses pengumpulan data;
4. Verifikasi lapangan dan analisis data
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
35
2018
Melalui serangkaian proses di atas, Bappenas menyimpulkan hasil penghitungan IPH Tipikor Nasional diperlihatkan pada Gambar 20.
Trend IPH Tipikor Nasional sejak tahun 2014 sampai 2016 fluktuatif, yang pada awalnya mengalami penurunan, namun menuju ke tahun
2018 mengalami peningkatan. Kondisi fluktuatif ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis kasus tipikor yang ditangani.
Melalui serangkaian proses di atas, Bappenas menyimpulkan hasil penghitungan IPH Tipikor Nasional diperlihatkan pada Gambar 20.
Trend IPH Tipikor Nasional sejak tahun 2014 sampai 2016 fluktuatif, yang pada awalnya mengalami penurunan, namun menuju ke tahun
2018 mengalami peningkatan. Kondisi fluktuatif ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis kasus tipikor yang ditangani.
Angka capaian yang lebih tinggi tidak serta merta menunjukkan bahwa kualitas penanganannya lebih bagus daripada yang rendah.
Namun, pengukuran indeks ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan sistem penegakan hukum di Kepolisian, Kejaksaan
dan KPK. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses penghitungan IPH Tipikor Nasional yang dijumpai Bappenas antara
lain:
1. Hampir semua institusi penegak hukum tidak memiliki database penanganan tipikor yang teritegrasi;
2. Lemahnya sistem pengadministrasian di institusi penegakan hukum disebabkan karena tidak adanya dukungan sumber daya
manusia dan sistem teknologi informasi yang membantu percepatan proses pengadministrasian
Menggunakan temuan permasalahan di atas, Bappenas akan melakukan serangkaian perbaikan melalui koordinasi dengan institusi
terkait.
Gambar 20Trend IPH Tipikor NasionalTahun 2014 – 2017
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68201484,62
IPH Tipikor Nasional201581,72
201674,11
201785,33
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
36
2018
Gambar 22Capaian Asset Recovery KPK Tahun 2016 - 2019
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0
Target (indeks)
Realisasi (indeks)
Capaian (%)
201769%
67%
97,10%
201665%
65,22%
100,34%
201872%
68%
94,03%
201975%
KPI 2: % Asset RecoverySelanjutnya asset recovery menjadi KPI kedua dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis ini. Asset recovery adalah upaya
eksekusi berupa pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus yang ditangani KPK. Berbeda dengan sub komponen
penghitungan IPH yang hanya menghitung persentase eksekusi berupa pidana badan, KPI ini menghitung persentase dari putusan
pidana pengganti dan denda. Pengukuran asset recovery tercermin dari persentase akumulasi realisasi PNBP yang berasal dari uang
pengganti/barang rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan dibandingkan dengan akumulasi nilai uang pengganti, rampasan
dan denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap.
Pada tahun 2018 KPK memasang target KPI ini sebesar 72% yang mengalami peningkatan target jika dibandingkan dengan tahun 2017
yang sebesar 67%. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, realisasi KPI ini sampai dengan Desember 2018 sebesar 67,7%, sehingga
capaian KPI ini sebesar 94,03% (“Sangat Memuaskan”) ditunjukkan pada Gambar 22.
Gambar 21Capaian IPH Tipikor Nasional 2016 - 2019
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%2016
Target (indeks)
Realisasi (indeks)
Capaian (%)
20176,3
8,533
135,44%
20186,4
8,533
133,33%
20196,5
Pada tahun 2018, KPK memasang target IPH Tipikor Nasional ini sebesar 6,4 (skala 1 s/d 10). Target ini mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya yang sebesar 6,3. Akan tetapi, Bappenas sampai dengan akhir Januari 2019 belum mampu menghitung nilai akhir IPH
Tipikor Nasional sehingga realisasi atas KPI ini belum bisa didapatkan. Sebagai solusi pelaporan capaian KPI ini, pada tahun 2018 KPK
menggunakan realisasi hasil pengukuran IPH Tipikor Nasional tahun 2017 yang sebesar 8,53 sebagai data realisasi sementara. Dengan
menggunakan data realisasi tersebut, maka capaian IPH Tipikor Nasional pada tahun 2018 diperlihatkan pada Gambar 21.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
37
2018
Realisasi asset recovery yang sebesar 67,7% merupakan hasil dari realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang berasal dari
uang pengganti/barang rampasan/denda dan penetapan status penggunaan/hibah yaitu Rp. 1.579.995.418.547,00 dibandingkan dengan
akumulasi nilai uang pengganti, rampasan dan denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah
diterima secara lengkap yaitu Rp. 2.333.978.597.705,00. Kondisi capaian asset recovery pada tahun 2018 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun 2017. Proses penagihan uang pengganti yang harus menunggu pidana pokok telah terselesaikan oleh
terpidana menjadi salah satu penyebab kondisi ini terjadi. Dalam memperbaiki capaian asset recovery ini, KPK akan mengkaji kembali
rumusan target yang ada dan melakukan serangkaian koordinasi dengan beberapa institusi terkait dalam merumuskan kegiatan
perbaikan.
Adapun detail realisasi PNBP pada rentang waktu 2014 sampai dengan 2018 ditunjukkan Gambar 23.
Gambar 23Realisasi PNBP sampai dengan Desember 2018 (dalam milyar)
600
500
400
300
200
100
Denda
Uang Pengganti
Lelang Rampasan, Pengalihan Status
Penggunaan dan Hibah
2015 20172014 2016 2018
Sasaran Strategis 3: Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan SwastaSasaran strategis ini dimaksudkan sebagai outcome KPK dalam menerapkan sistem pencegahan yang terintegrasi yang sasaran
jangka panjangnya adalah terbentuknya budaya integritas sesuai roadmap KPK. Obyek upaya pencegahan terintegrasi oleh
KPK mencakup organisasi maupun individu/kelompok masyarakat. Kondisi capaian KPI yang menjadi ukuran keberhasilan sasaran
strategis ini seperti penjelasan di bawah ini.
KPI 1: Indeks Integritas KLOPSKPI ini satu-satunya ukuran dalam melihat keberhasilan sasaran strategis Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik
dan Swasta adalah indeks integritas KLOPS. Indeks ini adalah sebuah hasil pengukuran dengan skala 1-5 yang metode pengukurannya
dilakukan dengan survei. Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan oleh BPS yang menggunakan variabel multidimensi berdasarkan
berbagai sumber data. SPI 2018 tidak hanya bersumber pada data yang diperoleh dari pegawai internal, namun perlu juga melibatkan
penilaian para pengguna layanan dan pendapat para narasumber ahli (expert) yang pernah berkecimpung dalam institusi tersebut atau
mengetahui kondisi integritas institusi. Definisi integritas dalam SPI 2018 adalah:
“suatu penilaian dengan menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) mengenai
bagaimana organisasi yang dalam hal ini diwakili pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas melakukannya secara transparan,
akuntabel, dan anti-korupsi.”
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
38
2018
Gambar 24Kerangka Kerja Pengukuran Integritas 2018
Dengan menggunakan definisi integritas di atas, kerangka kerja pengukuran integritas tahun 2018 secara visual disajikan pada Gambar 24.
Berdasarkan kerangka kerja tersebut, ukuran integritas
yang dihasilkan merupakan sebuah indikator komposit
(gabungan) yang menggabungkan 3 (tiga) sisi penilaian dari
internal-perspektif pegawai, eksternal-perspektif pengguna
layanan dan ekspert-pemerhati integritas institusi terkait.
Pengukuran integritas ini, juga dikoreksi dengan pemanfaatan
data sekunder yang mendukung keakuratan ukuran integritas
yang dihasilkan. Beberapa data sekunder yang digunakan
diantaranya adalah laporan pengaduan masyarakat terkait
permasalahan integritas di institusi dan kepatuhan pejabat
negara di institusi terkait dalam melaporkan Laporan Hasil
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
SPI 2018 dilaksanakan pada 26 K/L/PD dengan target sampel
pada setiap K/L/PD sebanyak 130 responden yang terdiri
dari 60 responden internal, 60 responden eksternal dan 10
(sepuluh) responden expert. Lokus survei Pemerintah Daerah
mencakup 6 (enam) dinas, sedangkan Kementerian/Lembaga
disesuaikan dengan layanan publik yang disediakan pada lokus
survei. Lokus survei ini ditetapkan secara purposive oleh KPK
dengan pertimbangan merupakan unit eselon dua pada K/L/
PD yang menjadi fokus perhatian dalam pencegahan korupsi.
6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi yang
tercakup dalam SPI 2018 ini adalah sebagai berikut:
Kementerian/Lembaga1. Mahkamah Agung
2. Kepolisian RI
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Perhubungan
5. Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai)
6. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pemerintahan Provinsi1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Bengkulu
7. Provinsi Kepulauan Riau
8. Provinsi DKI Jakarta
9. Provinsi Jawa Barat
10. Provinsi Jawa Tengah
11. Provinsi Jawa Timur
12. Provinsi Banten
13. Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Provinsi Nusa Tenggara Timur
15. Provinsi Kalimantan Tengah
16. Provinsi Kalimantan Selatan
17. Provinsi Kalimantan Timur
18. Provinsi Sulawesi Tengah
19. Provinsi Sulawesi Selatan
20. Provinsi Gorontalo
Indeks Integritas Institusi
Indeks Penilaian Internal
Budaya Organisasi
Transparansi
Sistem Antikorupsi
Pengelolaan SDM
Sistem Antikorupsi
Pengelolaan Anggaran
Integritas Pegawai
Indeks Penilaian External
Indeks Penilaian
Expert
Tujuan Strategis KPK sebagaimana diamanatkan dalam Renstra adalah: “Menurunnya Tingkat Korupsi”
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
39
2018
Berdasarkan metodologi dan lokus di atas, hasil pengukuran SPI 2018 menunjukkan angka realisasi sebesar 3,75 (skala 1-5). Hasil
pengukuran SPI pada setiap lokus yang sama pada rentang waktu 2017 – 2018 adalah sebagai seperti pada Tabel 2.
Mahkamah Agung
Kepolisian RI
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perhubungan
Kementrian Keuangan (Dirjen Bea Cukai)
Badan Pertanahan Nasional
Pemerintah Provinsi Aceh
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Riau
Pemerintah Provinsi Jambi
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Kota Banda Aceh
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Kota Pekanbaru
Pemerintah Kota Bengkulu
Pemerintah Kabupaten Klaten
Pemerintah Kota Madiun
Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kabupaten Badung
Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Kota Palangkaraya
Pemerintah Kota Banjarmasin
Pemerintah Kota Samarinda
Pemerintah Kota Palu
Pemerintah Kota Makassar
65,43
*
74,93
73,4
76,54
69,12
60,07
60,79
68,51
63
65,14
63,77
67,59
70,46
57,64
65,09
63,67
67,49
55,29
59,1
52,91
77,39
65,87
70,64
62,89
58,58
64,68
74,15
72,87
77,15
62,01
65,12
71,73
65,8
62,77
70,7
61,11
74,75
66,99
70,2
64,67
64,24
66,13
74,63
62,33
63,87
66,47
73,34
72,97
65,88
67,65
66
68,76
67,55
63,85
73,85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
No KLOPS
Rata - Rata
2017
66,35 (3,65) 67,76 (3,7)
2018
Tabel 2Hasil Pengukuran Indeks Integritas KLOPSTahun 2017 - 2018
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
40
2018
Berdasarkan hasil pengukuran di atas, maka capaian KPI ini adalah sebesar 105,7% (“Sangat Memuaskan”), mengingat pada tahun
2018 KPK menentukan target KPI ini sebesar 3,5 dengan angka realisasi sebesar 3,7. Capaian KPI ini mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2017 yang ditunjukkan pada Gambar 25.
Hal menarik dari pengukuran SPI 2018 ini adalah adanya beberapa temuan permasalahan integritas pada setiap indikator pembentuk
dimensi penilaian internal, eksternal, dan expert yang terjadi pada lokus pusat dan daerah. Beberapa temuan permasalahan integritas
yang terjadi pada 3 dimensi pengukuran ini adalah
1. Dimensi penilaian internal
Permasalahan integritas yang terjadi terdiri atas:
a. Permasalahan dalam budaya organisasi yang meliputi:
(1) Masih ditemukan kegiatan calo dalam pengurusan sesuatu di pelayanan publik
(2) Masih dijumpai praktek gratifikasi
b. Belum optimalnya fungsi sistem anti korupsi
Permasalahan ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus korupsi yang terungkap
c. Masih bermasalahnya proses pengelolaan SDM yang meliputi:
(1) Terjadinya nepotisme dalam penerimaan pegawai
(2) Terjadinya suap dalam kebijakan promosi dan karir
(3) Terjadinya suap dalam kebijakan peningkatan kualitas SDM
d. Pengelolaan anggaran yang belum akuntabel dengan ditunjukkan adanya praktik penyelewengan anggaran, perjalanan
dinas fiktif, dan honor fiktif atau tidak sesuai SPJ
2. Dimensi penilaian eksternal
Pada penilaian eksternal, permasalahan integritas yang dijumpai dibedakan menjadi dua kategori yaitu praktek pemerasan dan
praktek penyuapan
3. Dimensi penilaian expert
Beberapa permasalahan integritas yang dijumpai dalam dimensi ini antara lain keberadaan praktek suap, pungutan liar/pungli,
konflik kepentingan, ransparansi layanan publik, praktek percaloan , transparansi anggaran, transparansi dan akuntabilitas
pengadaan anggaran, dan objektivitas kebijakan SDM terkait nepotisme.
Berbagai temuan permasalahan yang didapatkan pada proses pengukuran indeks ini menjadi bahan masukan KPK dalam merumuskan
berbagai program pencegahan yang akan dilakukan ke depan.
Gambar 25Realisasi Indeks Integritas KLOPS sampai dengan Desember 2018
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%2016
3,99
Target (indeks)
Realisasi (indeks)
Capaian (%)
20173,99
3,65
91%
20183,5
3,7
105,7%
20193,5
“Mewujudkan Indonesia yang terbebas korupsi merupakan mimpi bersama yang harus diwujudkan bersama-sama”
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
41
2018
Sasaran Strategis 4: Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang EfektifSasaran strategis ini dimaksudkan sebagai outcome KPK dalam upaya menguatkan hubungan KPK dengan setiap mitra kerjasama
dalam mendukung proses penindakan dan pencegahan yang dilakukan KPK. Dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, KPK
menentukan 2 KPI yang menjadi indikatornya. Kondisi capaian kedua KPI ini selama 2018 seperti penjelasan sebagai berikut.
KPI 1: Indeks KerjasamaIndeks Kerja Sama adalah indikator untuk mengukur efektifitas kerja sama yang berbentuk skor nilai yang menyatakan hubungan dua
variabel meliputi nilai strategis mitra dan nilai implementasi kerja sama. Tujuan Indeks Kerja Sama Tahun 2018 adalah :
1. Mengukur efektifitas kerja sama yang dilakukan KPK
2. Mendapatkan peta nilai strategis mitra kerja sama
3. Mengukur umpan balik dari mitra kerja sama terhadap KPK
4. Menyiapkan langkah tindak lanjut dan perbaikan dalam rangka terciptanya kerja sama yang efektif
Sementara itu, variabel pada Indeks Kerja Sama Tahun 2018 ini meliputi :
• Variabel X adalah nilai strategis mitra
• Variabel Y adalah nilai implementasi kerja sama
• Variabel R adalah indeks kerja sama
• Variabel Z adalah nilai umpan balik dari mitra
Dalam rangka mengukur kerja sama yang efektif antara KPK dengan mitra KLOPS memiliki atau tanpa memiliki perjanjian kerja sama,
pengukuran Indeks Kerja Sama Tahun 2018 ini dilakukan kepada :
• Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi seperti Universitas, Institut, Sekolah
Tinggi dan Politeknik.
• Kementerian atau Lembaga Kementerian atau Lembaga terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, Alat Negara, LPNK, LNS, Pemerintah Daerah.
• Civil Society Organization (CSO) / LSM CSO adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan Pancasila.
Metodologi yang dipakai dalam menghitung Indeks Kerja Sama KPK Tahun 2018 akan menggunakan koefisien korelasi. Koefisien
korelasi sendiri adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antar dua variabel dengan rumus :
Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel 3Skala Tingkat Kerjasama KPKTahun 2018
Skala 0 - 1 Skala 1 - 5
0,000 – 0,199 1,000 – 1,796
0,200 – 0,399 1,800 – 2,596
0,400 – 0,599 2,600 – 3,396
0,600 – 0,799 3,400 – 4,196
0,800 – 1,000 4,200 – 5,000
Sangat tidak efektif
Tidak efektif
Sedang/biasa
Efektif
Sangat Efektif
Tingkat Hubungan Variabel
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
42
2018
Tabel 4Parameter Penghitungan Indeks Kerjasama Tahun 2018
• Pembelajaran anti korupsi
• Kajian/Riset Antikorupsi
• Pembentukan Budaya Antikorupsi di
lingkungan Perguruan Tinggi
• Regulasi tata kelola perguruan tinggi
• Pengabdian Masyarakat
• Komunitas Anti Korupsi
• K/L Mempunyai Dampak Dalam
Upaya Pemberantasan Korupsi
• Fungsi Regulatory Dalam Sistem
Pemerintahan
• Rentang Kendali, Financial
Resource, SDM, dan Operasional
• Program-program pencegahan
korupsi seperti Pengelolaan Harta
Kekayaan, Pengelolaan Gratifikasi,
Manajemen Perubahan, Penataan
Tata laksana, Penataan Sistem
Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik telah diterapkan
• Mekanisme yang jelas terkait tindak
lanjut/penyelesaian temuan-temuan
internal
• Aspek Bidang CSO
• Rentang Kendali CSO
• Sumber Daya CSO
• Reputasi CSO
• Sumber Dana Keuangan CSO
Perguruan Tinggi
Kementerian / Lembaga
Civil Society
Organization (CSO)
• Sistem Integritas Kampus
• Aturan Tentang Pemberian / Gratifikasi
pada civitas akademika
• Adanya inisiatif Pertambahan Nilai dari
Hasil Rekam Sidang menjadi naskah
akademik
• Pengadaan Barang dan Jasa yang
transparan dan bersih
• Dukungan Narasumber dan Ahli dari
kampus untuk KPK
• Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye
Anti Korupsi kepada Masyarakat
• Rencana aksi yang telah disepakati
bersama
• Peningkatan Kepatuhan LHKPN
• Pertukaran data dan/atau informasi
• Penguatan kapasitas internal Lembaga
• Penelitian dan Pengembangan
• Narasumber, Ahli, dan Pertukaran SDM
• Pendidikan dan Pelatihan
• Sarana dan Prasarana
• Sosialisasi, Seminar, Workshop, FGD
• Program Pengendalian Gratifikasi
• Pengaduan Masyarakat (WBS) dan
Pengawas Internal
• Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
• Pengelolaan Kearsipan
• Implementasi Rekomendasi, Tindak
Lanjut Hasil Kajian KPK
• Pelaksanaan kampanye antikorupsi
• Kajian/riset/dsb.
• Pendidikan antikorupsi
• Sosialisasi, Seminar, workshop, FGD
• Dukungan penguatan kelembagaan KPK
Kuesioner Perguruan
Tinggi
Kuesioner
Kementerian /
Lembaga
Kuesioner Civil Society
Organization (CSO)
Nilai Strategis dari MitraKategori Nilai Implementasi Kerja Sama
Umpan Balik Mitra
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
43
2018
Dengan berdasarkan metodolgi penghitungan di atas, hasil indeks Kerja sama KPK dengan beberapa mitra kerja samanya pada tahun
2018 diperlihatkan pada Tabel 5.
Tabel 5Indeks Kerjasama KPKTahun 2018
Perguruan Tinggi
Kementerian / Lembaga
Civil Society Organization
Rata-rata Nilai R
1.
2.
3.
0.69
0.30
0.53
0.50
3.45
1.5
2.6
2.5
Kategori MitraNo Nilai Indeks Kerjasama (R)(Skala 0– 1)
Nilai Indeks Kerjasama (R)(Skala 1 – 5)
Sedangkan dalam menyajikan hasil pengukurannya, KPK memvisualisasikannya ke dalam ilustrasi grafik pada Gambar 26.
Gambar 26Mekanisme Pemetaan Mitra Strategis KPK
25
20
15
10
5
0
30
25
20
15
10
5
0
100
80
60
40
20
0
-20
10
10
10
0
0
0
20
20
20
30
30
30
40
40
40
50
50
50
70
70
70
90
90
60
60
60
80
80
80
100
100
Indeks Kerja Sama Perguruan Tinggi
Indeks Kerja Sama - Kementerian / Lembaga
Indeks Kerja Sama - Civil Society Organization (CSO) /LSM
Nila Strategis Mitra Kerja Sama
Nila Strategis Mitra Kerja Sama
Nila Strategis Mitra Kerja Sama
Nila
Impl
emen
tasi
Ker
ja S
ama
Nila
Impl
emen
tasi
Ker
ja S
ama
Nila
Impl
emen
tasi
Ker
ja S
ama
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
44
2018
Pada tahun 2018 memasang target atas KPI ini sebesar 4,5. Karena realisasi KPI ini sebesar 2,5 sehingga KPI ini memberikan capaian
kinerja sebesar 55,6% (“Tidak Memuaskan”). Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, realisasi indeks kerjasama KPK pada tahun
2018 mengalami stagnansi yang ditunjukkan pada Gambar 27.
Gambar 27Capaian Indeks KerjasamaTahun 2016 - 2018
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%2016
4,31
Target (indeks)
Realisasi (indeks)
Capaian (%)
20174,5
2,5
55,56%
20184,5
2,5
55,56%
20194,5
Kondisi stagnansi ini disebabkan beberapa hal, yaitu:
1. Indeks Kerja Sama KPK mulai dikerjakan pada akhir tahun 2017. Direktorat PJKAKI bersama Unit lain pada tahun 2018 merumuskan
parameter Indeks Kerja Sama dan Glosarium (Definisi) agar hasil Indeks Kerja Sama dapat mencerminkan efektifitas kerja sama
antara KPK dan Mitra Kerja.
2. Unit Kerja lain belum memanfaatkan Indeks Kerja Sama pada setiap implementasi kegiatan bersama Mitra Kerja.
3. Aplikasi Portal Profil Lembaga termasuk didalamnya Indeks Kerja Sama yang selama ini menggunakan Wordpress mengalami
perubahan menggunakan sistem database sehingga banyak waktu yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem
database terbaru dan migrasi data yang ada.
Dengan melihat berbagai penyebab tersebut, KPK dengan diinisiasi Direktorat PJKAKI berencana akan melakukan berbagai langkah
perbaikan seperti:
1. Melakukan perbaikan secara menyeluruh Indeks Kerja Sama KPK baik dari sisi tampilan, konten dan parameter yang digunakan.
2. Sosialiasi Indeks Kerja Sama ke seluruh Unit Kerja di KPK.
3. Sosialiasi eksternal Indeks Kerja Sama KPK dengan mitra kerja sama KPK.
4. Menentukan pemetaan / mapping mitra kerja sama baik dari aspek nilai strategis kelembagaan maupun implementasi kegiatan.
Dalam melaksankan pengukuran indeks kerjasama tahun 2018, KPK tidak mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini.
KPI 2: Indeks Partisipasi PublikIndikator ini merupakan pengukuran outcome atas berbagai bentuk kegiatan pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti korupsi yang
dilakukan oleh berbagai unit di KPK, khususnya unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan. Pada awalnya KPK bekerjasama
dengan MSI dan CSI melakukan survei opini publik ini. Namun pada Tahun 2018, KPK bekerjasama dengan BPS melakukan kajian
dan merumuskan sendiri parameter dan metodologi pengukuran indeks ini. Beberapa model pengukuran yang dikaji KPK dalam
merumuskan parameter dan metodologi pengukuran indeks ini ditunjukkan pada Tabel 6.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
45
2018
Tabel 6Kajian Pengukuran Partisipasi Publik
ACRC (Korea Selatan)
CPIB (Singapura)
ICAC (Hongkong)
ICAC (South Australia)
KPK (Indonesia)
MSI-Cegah (CSIS)
Corruption Perception Survey
CPIB Public Perception Survey
Community-wide Opinion Survey
Survey Attitudes to Corruption
Survei Persepsi Masyarakat
Indeks Persepsi Publik
Persepsi korupsi Efektivitas program
Pemahaman korupsi Pemahaman CPIB
Sikap, pengetahuan, perilaku korupsi Pengetahuan tentang ICAC
Pemahaman tentang penyebab korupsi
Kesadaran, pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap korupsi dan KPK
Pemahaman, pengalaman, persepsi korupsi Mekanisme pencegahan korupsi Tingkat
Phone survey (GP)Face to face (F)Email/fax
Face to face interview
Face to face interview
Kuesioner online dan offline
Survei tatap muka
Public opinion polling dan FGD
Penguasaha, warga asing, pegawai pemerintah, penduduk secara umum, expert (7 kategori)
100 responden, warga negara, penduduk singapura, permanent resident, selain penduduk dan permanen residen
1500 responden, penduduk umum berbahasa Cantonese, Putonghua, dan/atau Inggris
456 pemerintah, 153 masyarakat
2000 orang di 10 kota besar (min. 20 tahun, lulusan SMA)
3900 sample, PNS/Birokrasi, Non-PNS/Masyarakat sipil, masyarakat biasa
2002(2 Tahunan)
2013 (3 tahunan)
1992 (tahunan)
2013
2008 – 2011 (tahunan)
2016 (tahunan)
Institusi Instrumen Tahun Isi Media Sample
Dengan diawali kajian beberapa parameter pengukuran di atas, KPK bersama BPS menyimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan KAP (Knowledge, Attitude, & Practice) Study. KAP Study cukup banyak digunakan dalam penelitian akademis dan
praktis untuk memahami pengaruh pemahaman terhadap sikap dan perilaku. Penjelasan dari setiap parameter KAP Study adalah
sebagai berikut:
1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan publik terhadap program/
kebijakan pencegahan korupsi dari KPK selama ini. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana sumber informasi dan atau pengaruh
sosialisasi KPK terhadap pemahaman responden;
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap dan persepsi publik terhadap program/kebijakan pencegahan korupsi dari KPK. Serta aspek
lainnya, seperti sejauh mana kekuatan sikap tersebut pada public;
3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku publik dalam mendukung atau terlibat aktif dalam program/kebijakan KPK dalam
pencegahan korupsi. Apakah perilaku ini sudah menjadi bagian dari proses keseharian publik atau baru mencapai tahap kesadaran
nilai dan sikap saja;
4. Faktor Informasi dan Media, untuk mengetahui intensitas informasi dan media yang dikonsumsi/diakses responden yang
berpengaruh terhadap Pemahaman dan Persepsi.
Dengan menggunakan sample yang terdiri atas kelompok masyarakat (1200 orang), pelaku bisnis (104 orang), dan pegawai K/L/PD (70
orang), hasil pengukuran indeks partisipasi publik pada tahun 2018 seperti pada Gambar 28.
IPP - Indeks Partisipasi Publik
59,52
Masyarakat
45,11
Pengetahuan 50,78
Pengetahuan 77,62
Pengetahuan 62,29
Sikap 64,65
Sikap 77,36
Sikap 73,47
Perilaku 39,09
Perilaku 68,36
Perilaku 46,65
Pemerintahan
71,23
Swasta
53,46
Gambar 28Hasil Survei Partisipasi PublikTahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
46
2018
Berdasarkan realisasi indeks partisipasi yang sebesar 59,52, maka capaian indeks ini pada tahun 2018 adalah sebesar 74% (“Cukup Memuaskan”). Kondisi capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, karena pada tahun 2017 capaian KPI ini
sebesar 88% seperti terlihat pada Gambar 29. Penurunan capaian ini akan menjadi bahan evaluasi perbaikan KPK pada tahun 2019.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada penghitungan indeks partisipasi publik ini antara lain sebagai berikut:
A. Rekomendasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku tentang korupsi dan KPK1. Survey Partisipasi Publik ini menunjukkan bahwa KPK perlu menyusun ulang strategi peningkatan partisipasi publik dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:
• Meningkatkan Pengetahuan tentang korupsi terutama gratifikasi
• Pengetahuan teknis tentang cara melaporkan tindak pidana korupsi
• Optimalisasi media dalam pemberitaan pencegahan dan edukasi masyarakat, terutama peningkatan akses kepada media-
media milik KPK
• Strategi sosialisasi yang lebih efektif
2. Segmen yang perlu mendapat perhatian adalah kalangan masyarakat dan swasta yang masih memiliki nilai indeks yang rendah.
3. Optimalisasi sosialisasi terkait pengaduan masyarakat, gratifikasi, dan korupsi kepada masyarakat.
4. Media yang direkomendasikan untuk sosialisasi adalah TV dan media sosial karena media tersebut paling banyak diakses oleh
masyarakat.
5. Penyampaian sosialisasi menggunakan bahasa yang ringan dan acceptable, tidak hanya pada acara berita yang bahasa
penyampaiannya “berat”. Pembuatan iklan layanan masyarakat, talkshow tentang KPK dan animasi/kartun yang dikemas secara
menarik dapat menjadi pilihan.
6. Pemberitaan mengenai program pencegahan anti korupsi harus lebih intensif dilakukan melalui berbagai media terutama TV,
Berita online, dan media sosial agar masyarakat semakin aware terhadap program pencegahan anti korupsi yang sudah dilakukan
oleh KPK.
B. Rekomendasi untuk program kerjasama KPK dengan pemerintah dan swasta1. Melanjutkan program kerjasama yang sudah ada dengan peningkatan dan penguatan sistem dan regulasi.
2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi program kerjasama secara berkala dan berkelanjutan untuk melihat efektifitas program.
3. Keikutsertaan segmen pemerintah terhadap program KPK sudah baik karena terdapat regulasi yang mengikat. Sementara untuk
segmen swasta awareness dan keikutsertaannya terhadap program KPK masih cukup rendah. Sehingga sosialisasi program
kepada pihak swasta perlu digencarkan.
Gambar 29Capaian Indeks Partisipasi PublikTahun 2016 - 2017
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90%
85%
80%
75%
70%
65%2016
0
78,06
Target (indeks)
Realisasi (indeks)
Capaian (%)
201780
70,1
88%
201880
59,52
74%
201980
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
47
2018
PROSES INTERNALPerspektif proses internal KPK terdiri atas 4 sasaran strategis
dan 6 KPI yang menggambarkan berbagai proses yang
dijalankan KPK dalam upaya menghasilkan berbagai output
atau outcome yang tersirat di dalam perspektif pemangku
kepentingan. Sampai dengan akhir Desember 2018 capaian
perspektif ini adalah sebesar 93,6% (“Sangat Memuaskan”).
Capaian ini merupakan agregasi capaian semua sasaran
strategisnya. Kondisi capaian sasasaran strategis dan KPI
nya pada perspektif ini sampai dengan akhir Desember 2018
seperti penjelasan di bawah ini.
Sasaran Strategis 1: Terintegrasinya Upaya Penindakan TipikorSasaran strategis ini dimaksudkan untuk memantau efektivitas
penegakan hukum di KPK dalam mendukung efektivitas
penegakan hukum bidang Tipikor pada lingkup nasional. KPK
memiliki keunggulan berupa terintegrasinya kewenangan
penanganan pengaduan masyarakat hingga eksekusi, di
samping kekhususan dalam kewenangan lainnya berdasarkan
undang-undang. Kondisi capaian KPI yang menjadi ukuran
keberhasilan sasaran strategis ini seperti pada penjelasan di
bawah ini.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/
atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk
melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga
keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka
atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan
lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari
korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang
terkait;
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka
untuk memberhentikan sementara tersangka dari
jabatannya;
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka
atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,
transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau
pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi
yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa
yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada
hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang
diperiksa;
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi
penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian,
penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang
terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak
pidana korupsi yang sedang ditangani.
KPI 1: Indeks Penegakan Hukum KPK (IPH KPK)Indeks penegakan hukum (IPH) adalah alat ukur yang
digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan
penegakan hukum di Indonesia dan sebagai salah satu
indikator keberhasilan pembangunan sektor hukum yang
dicantumkan dalam Stranas PPK (Perpres 05 Tahun 2012). IPH
KPK dihasilkan atas kontribusi lintas fungsi di KPK dalam
rangkaian upaya Penindakan terintegrasi yang terdiri dari
penanganan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan eksekusi. Walaupun sekilas IPH nampak
sebagai komposit dari berbagai output proses penindakan,
namun interpretasi atas indeks yang dihasilkan lebih
mencerminkan output berupa efektifitas dan keterintegrasian
upaya penindakan.
Pada skala 10 s.d 100, angka indeks yang sebesar 100
menunjukkan kesempurnaan proses penindakan dalam satu
periode (tahunan) dimana seluruh input dan proses dapat
diselesaikan menjadi output pada masing-masing subproses.
Dengan demikian semakin besar nilai indeks menunjukkan
outcome berupa semakin efektif dan terintegrasinya upaya
penegakan hokum dan koordinasi antara masing-masing
fungsi. Bobot pada IPH KPK berbeda dengan bobot pada
IPH Nasional dengan pertimbangan kekhasan KPK yang
tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3 (walaupun
penyidikan bisa saja ‘terhenti’ demi hukum, misalnya
tersangka meninggal dunia). Di sisi lain, transparansi
penanganan pengaduan masyarakat dan penyelidikan justru
menjadi titik berat yang perlu dikedepankan sehingga bobot
IPH lebih banyak dialokasikan pada kedua proses tersebut.
Dengan mengacu pada formulasi penghitungan IPH terbaru
dari Bappenas, penghitungannya berdasarkan sub-komponen
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7. Bobot pada setiap
sub komponen yang digunakan pada tahun 2018 mengalami
perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2017.
"Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk memantau efektivitas penegakan hukum di KPK"
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
48
2018
1
2
3
4
5
12
34
5
% Penyelesaian Laporan TPK
% Penyelidikan yang menjadi penyidikan (Henti/Limpah sebagai pengurang beban kinerja)
% Penyidikan yang menjadi Tuntutan
% Conviction Rate(hanya putusan yang terbukti)
% Execution Rate(carry over + tahun berjalan)
% Penyelesaian Laporan TPK% Penyelidikan yang menjadi penyidikan (Henti/Limpah sebagai pengurang beban kinerja)% Penyidikan yang menjadi Tuntutan% Conviction Rate(hanya putusan yang terbukti)% Execution Rate(carry over + tahun berjalan)
Nilai akhir
13,91%
22,47%
23,71%
22,28%
17,63%
85,42%24,07%
56,59%100%
106,98%
89,67%25,64%
55,47%79,10%
106,60%
13,91%22,47%
23,71%22,28%
17,63%
11,88%5,41%
13,42%22,28%
18,86%
12,47%5,76%
13,15%17,62%
18,79%
71,85% 67,81%
(# pengaduan yang statusnya dinaikkan ke LID / # beban khusus pengaduan tipikor (pengarsipan dan penelaahan)) x 100%
(# LID yang dinaikkan ke DIK / (# beban (sisa + masuk) - # LID yang tidak naik DIK (henti/tidak lanjut DIK/limpah APH lain)) x 100%
(# DIK yang di limpahkan ke Pengadilan / # beban (sisa+masuk) x 100%
(# Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan Dakwaan JPU terbukti / # perkara yang dilimpahkan ke pengadilan pada tahun berjalan) x 100%
(# terpidana yang telah di eksekusi / # putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dakwaan JPU terbukti) x 100%
No
No
SUB INDIKATOR (BOBOT)
SUB INDIKATOR
BOBOT
BOBOT NILAI AKHIRNILAI2017 20172018 2018
FORMULA
Tabel 7Sub Komponen dan Formulasi IPH KPK
Tabel 8Penghitungan IPH KPK 2018
Berdasarkan metodologi pengukuran di atas untuk mengukur setiap data yang didapatkan dari Direktorat Pengaduan Masyarakat,
Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, dan Unit Kerja Labuksi sampai Desember 2018, kondisi IPH
KPK tahun 2018 adalah sebesar 67,81%. Komparasi IPH KPK tahun 2017 dan 2018 dengan menggunakan formulasi baru dari Bappenas
ditunjukkan pada Tabel 8.
Berdasarkan realisasi IPH KPK yang sebesar 6,78, maka capaian KPI ini pada tahun 2018 sebesar 94% (“Sangat Memuaskan”). Angka
capaian ini dihasilkan atas komparasi dengan target KPI yang sebesar 7,2 seperti yang ditunjukkan pada Gambar30. Kondisi IPH KPK
pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 disebabkan karena terjadinya penurunan di penyidikan
yang menjadi tuntutan, conviction rate, dan execution rate. Penurunan ini menunjukkan beban Penuntutan di tahun berjalan (baik
yang berasal dari tahun sebelumnya dan yang dari tahun 2018) lebih besar dibandingkan yang mendapatkan putusan inkracht di tahun
berjalan. Hal ini bisa terjadi kemungkinan disebabkan karena adanya bottleneck di Direktorat Penuntutan. Resource yang bertambah di
Direktorat Penuntutan tidak sebanding dengan penambahan resource di Direktorat Penyelidikan dan Direktorat Penyidikan.
Gambar 30Capaian Indeks Penegakan Hukum KPK Tahun 2016 - 2018
8
7
6
5
4
3
2
1
0
105%
100%
95%
90%
85%
80%2016
6
6,22
104%
Target (indeks)
Realisasi (indeks)
Capaian (%)
20176,75
6,89
102%
20187,2
6,78
94%
20197,5
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
49
2018
Setiap keberhasilan penanganan perkara yang ditangani KPK tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan aduan. Oleh
karena itu dalam menampung dan memudahkan proses pengaduan masyarakat, KPK membangun berbagai media aduan seperti pada
Gambar 31. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Pada peraturan tersebut, telah ditentukan beberapa Hak Pelapor, yaitu
1. Laporan Anda Pasti Ditindaklanjuti Pasal 4 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 menegaskan bahwa “Penegak hukum atau komisi wajib memberi jawaban secara lisan atau
tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima”. Hal senada juga terdapat dalam
Pasal 10 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2018.
2. Kerahasiaan Dijamin Pasal 6 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2000 menegaskan bahwa “Penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor/isi informasi/saran/pendapat yang disampaikan”. Hal tersebut juga termasuk diatur dalam
Penjelasan Pasal 12 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2018.
3. Mendapat Perlindungan Pasal 15 huruf a PP No. 71 Tahun 2000 menegaskan bahwa “KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi/pelapor
yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”. Hal senada juga
tercantum dalam Pasal 12 PP No. 43 Tahun 2018.
4. Mendapat Penghargaan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 menegaskan bahwa “Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya
pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam atau premi”. Hal
terkait pemberian penghargaan kepada pelapor juga diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 17 PP No. 43 Tahun 2018.
Gambar 31Media Pengaduan Masyarakat
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
50
2018
Pengaduan masyarakat yang diterima KPK dan dapat ditindaklanjuti dengan telaah pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding
tahun 2017 sebesar 8.31% seperti terlihat dalam Gambar 32.
Hal tersebut sejalan dengan upaya KPK untuk terus mensosialisasikan bentuk laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang baik dan
benar menurut KPK adalah yang disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
1. Identitas lengkap Pelapor (nama, alamat lengkap dan melampirkan fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor/bukti identitas
diri lainnya)
2. Kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana korupsi beserta tempat dan waktu kejadian
3. Dugaan pelaku korupsi dan modus operasi (cara/peran pelaku melakukan)
4. Dugaan kerugian negara yang timbul
5. Dilengkapi bukti permulaan pendukung yang sesuai dengan informasi
Informasikan jika informasi pengaduan yang dilaporkan tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum lain (Kepolisian atau Kejaksaan)
atau lembaga pengawasan (BPK, BPKP, dll).
Sedangkan kondisi penanganan kasus dan perkara KPK pada tahun 2018 seperti pada Gambar 33.
Gambar 33Jumlah Kasus/Perkara yang ditangani KPK Tahun 2017 - 2018
Gambar 32Jumlah Pengaduan yang ditangani KPK Tahun 2017 - 2018
250
200
150
100
50
0
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2017
2018
Penyidikan InkrahctPenyelidikan Penuntutan Eksekusi
Pengarsipan
Tindak Lanjut Telaah
Total
20194.208 (70.13%)
1.792 (29.87%)
6.000 (100%)
20183.999 (61.83%)
2.469 (29.87%)
6.468 (100%)
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
51
2018
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 pada setiap tahapan penanganan kasus/perkara mengalami peningkatan.
Peningkatan ini salah satunya dikontribusi oleh kegiatan operasi tangkap tangan yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun
2018, KPK telah melakukan kegiatan OTT sebanyak 30 kegiatan dengan komposisi seperti ditunjukkan pada Gambar 34. Mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2016 yang sebesar 17 dan tahun 2017 yang sebesar 20 kegiatan OTT. Kegiatan
OTT merupakan strategi penindakan yang dilakukan KPK. Setiap kegiatan OTT KPK tidak hanya sebatas operasi di lapangan hingga
penentuan status berbagai pihak yang ditangkap dan barang bukti yang didapat. Melalui kegiatan ini KPK mengembangkan kasus yang
ada hingga didapatkan modus dan aktor yang terjadi.
Gambar 34Komposisi Tersangka Hasil Kegiatan OTT Tahun 2018
2%3%
3%2%
7%
27%37%
19%
Kepala Daerah PNS
Swasta DPR/DPRD
Panitera Hakim
Advocat Pemeriksa Pajak
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
52
2018
Sasaran Strategis 2: Terintegrasinya Upaya Pencegahan TipikorSasaran strategis ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai trigger
mechanism dalam upaya pencegahan Tipikor. Sasaran program pencegahan korupsi mencakup individu maupun organisasi/KLOPS.
Upaya pencegahan korupsi dilakukan secara terintegrasi pada setiap program pencegahan korupsi di bawah kedeputian pencegahan.
Program pencegahan korupsi ini meliputi pendidikan dan pelayanan masyarakat, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara,
gratifikasi, penelitian dan pengembangan serta koordinasi dan supervisi program-program pencegahan korupsi.
Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melaksanakan langkah atau
upaya pencegahan sebagai berikut :
a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kondisi capaian KPI yang menjadi ukuran keberhasilan sasaran strategis seperti pada penjelasan di bawah ini.
KPI 1: # KLOPS yang mengimplementasikan Sistem Pencegahan KorupsiUpaya pencegahan korupsi akan diimplementasikan secara terintegrasi terhadap KLOPS yang menjadi sasaran strategis KPK. Deputi
Bidang Pencegahan setiap tahun menetapkan KLOPS sasaran untuk mengimplementasikan salah satu, sebagian atau keseluruhan
program-program pencegahan korupsi terintegrasi KPK. Deputi bersama direktur bidang pencegahan menentukan output dan
outcome dari program yang akan diimplementasikan, serta jadwal implementasi pada KLOPS yang ditetapkan.
Sasaran dan target KLOPS akan diinventarisasi untuk menunjukkan progres implementasi dan menghindari adanya kegiatan
yang berulang atau tumpang tindih. Kegiatan intervensi di beberapa KLOPS ini diharapkan akan menciptakan Budaya anti Gratifikasi,
memiliki kepatuhan pelaporan LHKPN dan mempunyai tunas integritas/ agen perubahan.
Beberapa program pencegahan terintegrasi yang telah berjalan pada tahun 2018 diantaranya:
1. Pilkada Berintegritas (integrasi Direktorat Dikyanmas + LHKPN + Korsupgah) melalui kegiatan Pembekalan Cakada di 15 provinsi
yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Bangka Belitung;
2. Komite Advokasi Daerah (integrasi Direktorat Dikyanmas + Korsupgah) melalui Pembentukan KAD th 2018 di 26 provinsi yaitu
Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Aceh, NTB,
Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, Jambi, Maluku Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Maluku, Sumatera Barat,
Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan sisanya penguatan
KAD di 8 provinsi yang dibentuk tahun 2018.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
53
2018
Kondisi capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Selain disebabkan karena adanya
peningkatan target yang membutuhkan dukungan lebih sumber daya yang ada. Kondisi ini menjadi bahan perbaikan KPK untuk
mengevaluasi proses perencanaan dan implementasi program sistem pencegahan korupsi yang selama ini berjalan.
Sasaran Strategis 3: Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan TipikorSasaran strategis ini dimaksudkan sebagai kondisi yang ingin dicapai berupa efektivitas pelaksanaan tugas koordinasi, supervisi
dan monitor pemberantasan korupsi baik pada bidang penindakan maupun pencegahan. Kondisi capaian KPI yang menjadi ukuran
keberhasilan sasaran strategis ini sampai dengan akhir Desember 2018 seperti pada penjelasan berikut
KPI 1: # KLOPS yang mengimplementasikan pencegahan dan penindakan secara terintegrasiKPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan
pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencegahan yang
terintegrasi agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien. Beberapa bentuk kegiatan penindakan dan pencegahan terintegrasi
yang dilakukan selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:
a. Pemetaan permasalahan dengan mengumpulkan informasi Pemda di internal & eksternal KPK;
b. Merumuskan dan membahas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
c. Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Program Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi;
d. Pembekalan Antikorupsi Anggota Pokja ULP dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e. Workshop peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP;
f. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
g. Eksaminasi Perkara Inkracht yang sudah ditangani Penindakan sebagai bahan untuk kajian Direktorat Litbang dalam rangka
membuat strategi pencegahan korupsi;
h. Kolaborasi antara Direktorat Litbang, Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penuntutan dalam rangka perbaikan di Mahkamah
Agung-etik hakim;
i. Kegiatan kajian tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kolaborasi antara Penindakan dan Pencegahan – Litbang terkait dengan
perbaikan sistem di Kementerian Agama;
j. Koordinasi antara Penindakan dan Pencegahan terkait dengan bahan untuk melakukan penyelidikan terbuka di sektor kehutanan.
Kegiatan pencegahan dan penindakan terintegrasi di atas diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu:
1. Pemprov Sumatera Barat,
2. Pemkab Batubara,
3. Pemprov Jambi,
4. Pemprov Bengkulu,
5. Pemkot Cilegon,
6. Pemkot Cimahi,
7. Pemkab Subang,
8. Pemkab Kebumen,
9. Pemkot Tegal,
Gambar 35Capaian KLOPS yang Mengimplementasikan Sistem PencegahanTahun 2018
60
50
40
30
20
10
0
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%2016
6
9
120%
Target (KLOPS)
Realisasi (KLOPS)
Capaian (%)
201720
20
100%
201835
34
97%
201950
10. Pemkot Batu,
11. Pemkab Ngada,
12. Pemkab Lombok Barat,
13. Pemkab Kutai Kartanegara,
14. Pemkab Hulu Sungai Tengah,
15. Pemprov Sulawesi Utara,
16. Pemprov Sulawesi Tenggara,
17. Pemprov Papua,
18. Pemkab Halmahera Timur.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa capaian KPI ini sampai dengan Desember 2018 mencapai sebesar 97,1% (“Sangat
Memuaskan”). Angka capaian ini didapat atas realisasi 34 KLOPS yang mengimplementasikan sistem pencegahan terintegrasi
dibandingkan dengan target KPI ini yang sebesar 35. Secara detail kondisi capaian dan perbandingan capaian ini dengan kondisi di
tahun 2018 ditunjukkan pada Gambar 35.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
54
2018
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi atas
KPI ini adalah sebesar 18 KLOPS. Jika dibandingkan dengan
angka target KPI ini yang sebesar 20 KLOPS, maka capaian KPI
pada tahun 2018 adalah sebesar 90% (“Sangat Memuaskan”).
Capaian pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan kondisi di tahun 2017. Secara komparasi,
kondisi capaian KPI ini sejak tahun 2016 sampai dengan 2018
ditunjukkan pada Gambar 36.
Upaya KPK dalam meningkatkan proses kerja pencegahan dan
penindakan terintegrasi ini diwujudkan dengan membentuk
Unit Koordinasi Wilayah. Berdasarkan Keputusan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor
1087 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Kerja
Unit Kerja Koordinasi Wilayah yang menetapkan 9 Unit Kerja
Koordinasi Wilayah.
Khusus untuk upaya peningakatan kapabilitas APIP, pada
tahun 2018 KPK memaksimalkan fungsi dan kerja sama dengan
APIP dengan membuat kajian tentang penguatan APIP. Kajian
dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang
berada di tingkat Kementerian Lembaga, Provinsi dan
Kabupaten/kota dirasakan tidak berkontribusi terhadap
perbaikan tata kelola pemerintahan.
2. Independensi APIP disebut sebagai penyebab tidak
efektifnya APIP dalam pemberantasan korupsi dan
perbaikan tata kelola pemerintah. Simpulan ini dibangun
karena APIP diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin
lembaga baik menteri, kepala lembaga, gubernur maupun
bupati/walikota.
3. Dari pelaksanaan mandat, tidak seluruhnya membutuhkan
independensi baik in-fact maupun in appearance. Bahkan
untuk penugasan evaluasi dan pemantauan, APIP justru
harus bekerjasama erat dengan pihak lain.
Rekomendasi penguatan APIP yang telah disampaikan antara
lain:
1. Aspek Kelembagaan a. APIP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/
Kepala Lembaga dan Kepala Daerah berdasarkan
persetujuan dari Presiden, Menteri Dalam Negeri
dan Gubernur.
b. Melibatkan BPKP Perwakilan dan Pusat terhadap
hasil pemeriksaan kepatuhan (audit) dan
pemeriksaan investigasi termasuk tindak
lanjut atas hasil pemeriksaan APIP.
c. Laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima
KPK juga akan disampaikan ke APIP kementerian/
lembaga, APIP provinsi dan APIP kabupaten/kota
untuk ditindaklanjuti.
2. Aspek Anggaran Kementerian Dalam Negeri/Kementerian Keuangan
akan menerbitkan regulasi yang mewajibkan pemerintah
daerah dan kementerian/lembaga untuk mengalokasikan
persentase tertentu dari nilai APBD/APBN per tahun.
Persentase ini akan mengecil untuk pemerintah daerah
yang tergolong kaya, dan sebaliknya.
3. Aspek SDM Dibutuhkan sedikitnya 46.000 orang tenaga APIP daerah.
Saat ini baru terisi 16.000 orang sehingga terdapat
kekurangan sedikitnya 30.000 orang APIP.
Selain melakukan kajian, upaya lain yang telah dilakukan
KPK dalam rangka penguatan SDM APIP adalah pelaksanaan
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP. Sampai dengan
Desember 2018 telah dilaksanakan di 34 Provinsi dengan total
peserta 3.032 orang. Secara detail ditunjukkan pada Tabel 9.
Gambar 36Capaian KLOPS yang Mengimplementasikan Pencegahan dan Penindakan TerintegrasiTahun 2016 - 2018
30
25
20
15
10
5
0
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%2016
10
11
110%
Target (KLOPS)
Realisasi (KLOPS)
Capaian (%)
201715
10
66,7%
201820
18
90,0%
201925
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
55
2018
Tabel 9Rekapitulasi Peserta Workshop APIP Tahun 2018
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Riau
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Maluku
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Jambi
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Banten
Provinsi Lampung
Provinsi Bengkulu
Provinsi Bali
Provinsi Jawa Timur
Provinsi DI Yogyakarta
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Gorontalo
Provinsi Aceh
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Papua
Provinsi Papua Barat
Rata-rata Nilai R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
60
49
57
75
54
57
61
39
56
50
50
31
42
41
48
53
64
40
45
49
53
67
44
35
35
46
39
50
52
33
58
54
59
54
1700
49
51
51
37
52
50
48
49
46
37
42
53
55
40
44
66
53
67
42
35
37
34
43
37
29
49
38
55
43
1332
WilayahNo BATCH 1 BATCH 2
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
56
2018
Workshop ini dilaksanakan dengan metode gabungan antara pengajaran di kelas dan e-learning. Setiap peserta yang telah terdaftar
untuk mengikuti workshop diberikan password untuk mengakses situs e-learning KPK (https://elearning.kpk.go.id) untuk dapat
membaca serta mempelajari modul workshop. Sehingga pada saat mengikuti pengajaran di kelas, tidak terdapat kendala dalam
memahami studi kasus yang sedang dibahas atau didiskusikan.
Konten di dalam sistem e-learning workshop adalah modul pengajaran terkait materi pengadaan barang/jasa pemerintah, probity audit,
audit investigatif, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Terdapat pula fitur pre-test dan post-test, forum komunikasi/dialog antar
peserta serta feedback/masukan untuk perbaikan.
Dalam diskusi kelas, peserta dibagi/dibentuk menjadi beberapa kelompok/tim dengan anggota terdiri dari 6-7 orang per kelompok/tim.
Masing-masing kelompok/tim berperan pada saat pembahasan studi kasus dengan aktif melakukan paparan dan tanya jawab.
Dalam pelaksanaan workshop dan penguatan kapabilitas APIP, KPK menggandeng beberapa pihak sebagai narasumber, yaitu:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. LKPP
3. Kejaksaan Agung
4. POLRI
5. BPKP
Sasaran Strategis 4: Terlaksananya Koordinasi, Supervisi dan Monitor Pemberantasan KorupsiSaran strategis ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja KPK dalam menjalankan pelaksanaan tugas koordinasi, supervisi dan
monitor pemberantasan korupsi baik pada bidang penindakan maupun pencegahan. Jika merujuk pada pasal 6 undang-undang 30
tahun 2002, dijelaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
57
2018
Sedangkan pada pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan
tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan
pelayanan publik. Pada ayat (2) diberikan penambahan penjelasan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian,
sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan,
jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
Dalam mengukur sasaran strategis di atas, KPK menentukan 3 KPI yang menjadi ukuran. Kondisi capaian ketiga KPI tersebut pada
periode Januari – Desember 2018 seperti penjelasan di bawah ini.
KPI 1: % status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukumSalah satu ukuran yang menunjukkan keberhasilan kegiatan koordinasi, supervisi yang dilakukan KPK ke beberapa aparat penegakan
hukum dilihat dari persentase status perkara yang disupervisi tersebut mendapatkan kepastian hukum. Beberapa kegiatan koordinasi
yang dijalankan KPK dalam penanganan perkara sampai dengan Desember 2018 ditunjukkan pada Gambar 37.
Gambar 37Komposisi Kegiatan Koordinasi dengan Apgakum Tahun 2018
50%
15%
1%
1%
1%
19%10%
3%
Informasi Pencarian orang
Gelar perkara
Penyerahan bukti
Pemantauan persidangan
Ahli dan pemeriksaan setempat
Pemutahiran informasi dan data
Pelacakan aset
Lainnya (klarifikasi surat, penyitaan)
Sedangkan kegiatan supervisi yang dijalankan KPK berupa peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani setiap
perkara yang ada menjadi salah satu fokus kegiatan KPK. KPK berharap dengan meningkatnya kompetensi setiap aparat penegak
hukum maka akan berdampak semakin berkualitasnya penanganan perkara yang ditangani. Sampai dengan Desember 2018, KPK telah
melakukan pelatihan bersama apgakum sebanyak 3 gelombang kegiatan yaitu:
1. Pada bulan Maret 2018, Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan telah melaksanakan Pelatihan Bersama Peningkatan
Kemampuan SDM Apgakum yang dilaksanakan di Hotel Aston Pontianak untuk Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Barat pada
tanggal 5 – 9 Maret 2018.
Peserta yang mengikuti Pelatihan tersebut sebanyak 141 peserta, terdiri:
a. Jaksa pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 40 peserta,
b. Penyidik pada Wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 50 peserta,
c. Penyidik pada Puspom TNI 30 Peserta,
d. Oditur pada Oditur Militer 5 peserta,
e. Auditor pada Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan barat 4 peserta,
f. Auditor pada Perwakilan BPKP Perwakilan Kalimantan barat 10 peserta,
g. PPATK 2 peserta.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
58
2018
Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, pada rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2018, kondisi jumlah perkara
yang disupervisi dan perkara yang disupervisi tersebut mendapatkan kepastian hukum ditunjukkan pada Gambar 38. Kondisi pada
tahun 2018, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
tahun 2016.
Gambar 38Trend Jumlah Perkara yang Disupervisi Mendapatkan Kepastian Hukum 2015 - 2018
350
300
250
200
150
100
50
0
Perkara yang disupervisi
Perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum
2016 20182015 2017
2. Pada bulan Juli 2018, Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan telah melaksanakan Pelatihan Bersama Peningkatan
Kemampuan SDM Apgakum yang dilaksanakan di Hotel Mercure untuk Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal
9 – 13 Juli 2018.
Peserta yang mengikuti Pelatihan tersebut sebanyak 158 peserta, terdiri:
a. Jaksa pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 48 orang;
b. Penyidik pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebanyak 63 orang;
c. Penyidik pada POMAD, POMAL, POMAU di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 10 orang;
d. Oditur Militer sebanyak 8 orang;
e. Auditor pada Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 15 orang;
f. Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 12 orang;
g. PPATK sebanyak 2 orang.
3. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan SDM Apgakum yang dilaksanakan di Hotel Novotel Lampung untuk Wilayah Hukum
Provinsi Bandar Lampung pada tanggal 8 – 12 Oktober 2018.
Pelatihan ini diikuti 159 peserta yang terdiri atas:
a. Jaksa pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung 60 peserta,
b. Penyidik pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung 70 peserta,
c. Penyidik pada Puspom TNI 9 Peserta,
d. Oditur pada Oditur Militer 1 peserta,
e. Auditor pada Perwakilan BPK RI Perwakilan Lampung 10 peserta,
f. Auditor pada Perwakilan BPKP Perwakilan Lampung 9 peserta.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
59
2018
Dari Gambar 38 terlihat bahwa kondisi penanganan perkara yang disupervisi KPK dan mendapatkan kepastian hukum sejumlah 161
perkara. Komposisi perkara-perkara tersebut antara lain sebagai berikut:
Januari1. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh)
orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan nama Tersangka HENDRA HASYIMUDDIN yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih berada di tahap penyidikan dan dalam tahap melengkapi Berkas Perkara sesuai dengan
petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19).
Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Fakfak Nomor B-32/T.1.14/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, bahwa berkas perkara
a quo sudah lengkap (P-21).
2. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh)
orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan nama Tersangka RR NGALIYAH SUCIATI yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih berada di tahap penyidikan dan dalam tahap melengkapi Berkas Perkara sesuai dengan
petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19).
Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Fakfak Nomor B-33/T.1.14/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, bahwa berkas perkara
a quo sudah lengkap (P-21)
3. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh)
orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 dengan nama Tersangka HENDRA HASYIMUDDIN yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Fakfak (P-21).
Hasil Supervisi: Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat oleh
Kepolisian Resor Kaimana, telah dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Fakfak.
4. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh)
orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan nama Tersangka RR NGALIYAH SUCIATI yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Fakfak (P-21).
Hasil Supervisi: Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat oleh
Kepolisian Resor Kaimana, telah dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Fakfak.
5. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang
berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa Cleaning Service rumah jabatan
Walikota Padang Panjang atas nama tersangka MARIA FIRONIKA, ST., SE. yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang
Panjang.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Padang Panjang (P-21), namun Penyidik
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
60
2018
Polres Padang Panjang mengalami kendala dalam
menyerahkan tersangka (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut
Umum.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Polres Padang
Panjang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Padang Panjang berdasarkan surat Kepala
Kepolisian Resor Padang Panjang nomor R/10/I/2018
tanggal 8 Januari 2018 perihal Pengiriman Tersangka dan
Barang Bukti a.n MARIA FIRONIKA, ST, SE pgl MARIA.
6. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang
Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015
berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran
Jasa Cleaning Service rumah jabatan Walikota Padang
Panjang atas nama tersangka RHICI LIMA SAZA yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan
lengkap oleh Kejaksaan Negeri Padang Panjang (P-21),
namun Penyidik Polres Padang Panjang mengalami
kendala dalam menyerahkan tersangka (Tahap II) kepada
Jaksa Penuntut Umum.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian
Resor Padang Panjang nomor R/11/I/2018 tanggal 8
Januari 2018 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang
Bukti a.n RHICI LIMA SAZA.
7. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang
Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015
berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran
Jasa Cleaning Service rumah jabatan Walikota Padang
Panjang atas nama tersangka RHICI LIMA SAZA yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum
dilimpahkan ke Pengadilan.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas
nama terdakwa RHICI LIMA SAZA Pgl RHICI ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A
Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara nomor:
B-43/N.3.16/Ft.1/01/2018 tanggal 16 Januari 2018.
8. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang
Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015
berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran
Jasa Cleaning Service rumah jabatan Walikota Padang
Panjang atas nama tersangka MARIA FIRONIKA, ST., SE.
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang
Panjang.
Posisi Sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum
dilimpahkan ke Pengadilan
Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas
nama terdakwa MARIA FIRONIKA, ST, SE ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A
Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara acara
pemeriksaan biasa nomor: B-46/N.3.16/Ft.1/02/2018
tanggal 16 Januari 2018.
9. Dugaan TPK penyalahgunaan/ penyimpangan pengadaan
prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka
ASMI. B yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan
Negeri Pariaman.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih dalam tahap
penyidikan dan Penyidik mengalamai hambatan dalam
menghitung kerugian keuangan negara.
Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Pariaman
Nomor: B-89/N.3.13/Fd.1/01/2018 tanggal 10 Januari 2018,
bahwa berkas perkara a quo sudah lengkap (P-21).
10. Dugaan TPK dengan cara melakukan pemungutan liar
dalam pelayanan pengobatan vaksin kepada hewan
di Kantor UPTD BLKKH pada Dinas Peternakan dan
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
61
2018
Kesehatan Hewan Prov. Sumbar dengan nama tersangka
Drh. SYAMSURIJAL yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polda Sumatera Barat.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap
penyidikan dan Penyidik mengalami hambatan untuk
memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti Berkas Perkara (P-19)
dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Pariaman
Nomor: B-89/N.3.13/Fd.1/01/2018 tanggal 10 Januari 2018,
bahwa berkas perkara a quo sudah lengkap (P-21).
11. Dugaan TPK penyalahgunaan/ penyimpangan pengadaan
prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka
ASMI. B yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan
Negeri Pariaman.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan
telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum tahap II.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan pengiriman Tersangka
dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut
Umum berdasarkan Surat Kasipidsus Kejaksaan Negeri
Pariaman Nomor: B-93/N.3.13/Fd.1/01/2018 tanggal 11
Januari 2018.
12. Dugaan TPK penyalahgunaan/ penyimpangan pengadaan
prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka
ASMI. B yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan
Negeri Pariaman.
Posisi Sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum
dilimpahkan ke Pengadilan.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara
atas nama terdakwa ASMI. B., Dipl. ATP ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang
berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa
nomor: B-203/N.3.13/Ft.1/01/2018 tanggal 24 Januari
2018.
13. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok
Selatan atas nama tersangka AKHIARLI, SE, MM yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan
telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan
penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada
Jaksa Penuntut Umum.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian
Resor Solok Selatan Nomor R/173/XI/2017 Reskrim
tanggal 15 November 2017 perihal Penyerahan Tersangka
dan Barang Bukti a.n Tersangka AKHIARLI, SE, MM.
14. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok
Selatan atas nama tersangka Drs. H. ADRIL DT BANDARO
KUNIANG yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres
Solok Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan
telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan
penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada
Jaksa Penuntut Umum.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian
Resor Solok Selatan Nomor R/171/XI/2017 Reskrim tanggal
15 November 2017 perihal Penyerahan Tersangka dan
Barang Bukti a.n Tersangka Drs. H. ADRIL DT BANDARO
KUNIANG.
15. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok
Selatan atas nama tersangka ERIFAL ZESKIN, SE yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan
telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan
penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada
Jaksa Penuntut Umum.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian
Resor Solok Selatan Nomor R/170/XI/2017 Reskrim
tanggal 15 November 2017 perihal Penyerahan Tersangka
dan Barang Bukti a.n Tersangka ERIFAL ZESKIN, SE.
16. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok
Selatan atas nama terdakwa AKHIARLI, SE, MM yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum
dilimpahkan ke Pengadilan.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara
atas nama terdakwa AKHIARLI, SE, MM ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara acara
pemeriksaan biasa nomor: B-1748/N.3.25/Ft.1/12/2017
tanggal 11 Desember 2017.
17. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok
Selatan atas nama tersangka Drs. H. ADRIL DT BANDARO
KUNIANG yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres
Solok Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum
dilimpahkan ke Pengadilan.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas
nama terdakwa Drs. H. ADRIL DT BANDARO KUNIANG
ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
62
2018
Negeri Kelas IA Padang berdasarkan surat pelimpahan
perkara acara pemeriksaan biasa nomor: B-1749/N.3.25/
Ft.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017.
18. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok
Selatan atas nama tersangka ERIFAL ZESKIN, SE yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum
dilimpahkan ke Pengadilan.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara
atas nama terdakwa ERIFAL ZESKIN, SE. ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara acara
pemeriksaan biasa nomor: B-1747/N.3.25/Ft.1/12/2017
tanggal 11 Desember 2017.
19. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten
Solok Selatan atas nama tersangka AKHIARLI, SE, MM
yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Solok Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap
penyidikan dan belum ada kesamaan pendapat antara
Penyidik dengan JPU terkait konstruksi melawan hukum
dan kerugian keuangan negara.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama
tersangka AKHIARLI, SE, MM telah dinyatakan lengkap
(P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Solok
Selatan Nomor: B-1312/N.3.25/Fd.1/09/2017 tanggal 19
September 2017.
20. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok
Selatan atas nama tersangka Drs. H. ADRIL DT BANDARO
KUNIANG yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Solok
Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap
penyidikan dan belum ada kesamaan pendapat antara
Penyidik dengan JPU terkait konstruksi melawan hukum
dan kerugian keuangan negara.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama
tersangka Drs. H. ADRIL DT BANDARO KUNIANG telah
dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala
Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor: B-1311/N.3.25/
Fd.1/09/2017 tanggal 19 September 2017.
21. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret
2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten
Solok Selatan atas nama tersangka ERIFAL ZESKIN, SE
yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Solok Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap
penyidikan dan belum ada kesamaan pendapat antara
Penyidik dengan JPU terkait konstruksi melawan hukum
dan kerugian keuangan negara.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama
tersangka ERIFAL ZESKIN, SE telah dinyatakan lengkap
(P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Solok
Selatan Nomor: B-1310/N.3.25/Fd.1/09/2017 tanggal 19
September 2017.
22. Dugaan TPK atau penyalahgunaan kewenangan dalam
jabatan dalam menggunakan Dana Block Gran 2008,
ADD 2009, dan ADD 2010 di Desa Bencah Kelubi, yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kampar.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi: Berkas perkara An. tersangka Zul Amizar
Als. Zul Bin Bustamam telah dinyatakan lengkap (P-
21) dengan Surat Kajari Kampar Nomor: B-621/N.4.16/
Ft.1/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017.
23. Dugaan TPK tentang menerima hadiah/janji berupa
uang yang diketahui tidak sah dalam melakukan suatu
proses penerbitan persetujuan ijin prinsip mendirikan
Hotel Avani & Resort yang berlokasi di Mumbul Nusa
Dua Bali yang tidak sesuai dengan peraturan dan
bertentangan dengan Standard Operasional Prosedur
tentang pelayanan terhadap masyarakat untuk perolehan
ijin prinsip mendirikan bangunan Hotel Aviani & resort
bertempat di Pemerintah/Wilayah Kabupaten Badung
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Penghentian
Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut berdasar Surat
Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor SPDP/04.a/
XI/2017/Ditreskrimsus tanggal 28 November 2017.
24. Dugaan TPK pada Kegiatan Membangun Kemitraan
Kebudayaan Antar Daerah di Taman Mini Indonesia Indah
(TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bengkulu
Selatan TA. 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polres Bengkulu Selatan.
Posisi sebelum Supervisi : KPK mensupervisi kasus
ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan
Penyidik Polres Bengkulu Selatan pada tanggal 30
Oktober 2017.
Hasil Supervisi :. Perkara sudah P-21 dengan Surat Kejati
Bengkulu Nomor : B-3187/N.7.5/Ft.1/2017 pada tanggal 8
Desember 2017 dan sudah Tahap II dengan Surat Polda
Bengkulu Nomor : BB/11/I/2018/Dit Reskrimsus tanggal 10
Januari 2018.
Februari25. Dugaan TPK dengan cara melakukan pemungutan liar
dalam pelayanan pengobatan vaksin kepada hewan
di Kantor UPTD BLKKH pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Prov. Sumbar dengan nama tersangka
Drh. SYAMSURIJAL yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polda Sumatera Barat.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan
telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan
penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada
Jaksa Penuntut Umum.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
63
2018
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum berdasarkan surat Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda Sumbar Nomor R/89/I/2018/
Direskrimsus tanggal 30 Januari 2018 perihal Pengiriman
Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka Drh.
SYAMSURIJAL.
26. Dugaan TPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
Anggaran 2008 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polres Solok Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka JOHNY
HASAN BASRI dilakukan penghentian penyidikan (SP3)
dengan surat perintah penghentian penyidikan Kajati
Sumatera Barat Nomor: PRINT-645/N.3/Fd.1/11/2017
tanggal 21 November 2017.
27. Dugaan TPK alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya
(Tahura) Ngurah Rai pada lokasi Banjar Perarudan, Kel.
Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atas nama
tersangka I Wayan Rubah, yang penyidikannya dilakukan
oleh Polda Bali.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan;
Hasil Supervisi: Berkas perkara An. tersangka I Wayan
Rubah telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati
Bali Nomor: B-229/P.1.5/Ft.1/01/2018 tanggal 22 Januari
2018.
28. Dugaan TPK terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik tahun
2011-2012 yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan
Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran Universitas Palangka
Raya, yaitu pekerjaan pengurugan lahan rencana
Gedung Laboratorium PSPD atas nama Tersangka YOGA
RESTYANTO, S.T, M.Ars yang penyidikannya dilaksanakan
oleh Kejati Kalimantan Tengah.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap II berdasarkan
surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah nomor:
B-1854/Q.2.5/Ft.1/09/2017 tanggal 7 September 2017
Hasil Supervisi: Inkracht. Putusan PN Palangkaraya
No.55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk.
29. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan
akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal hotmix
tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam
TA 2013 atas nama tersangka Teddi Juniastanto yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan.
Posisi sebelum supervisi: Penyidikan dan telah dilakukan
gelar perkara antara penyidik Polda Sumsel, Bareskrim
Polri, dan Unit Koorsup Penindakan KPK.
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati Sumsel
nomor B-862/N.6.5/Ft.1/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.
Maret30. Dugaan TPK dalam penyalahgunaan wewenang atas
penggunaan Dana Hibah uang dari APBD Kab. Blitar TA.
2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- untuk KONI Kab. Blitar
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Blitar.
Posisi sebelum Supervisi : Perkara masih dalam
tahap penyidikan dan mengalami kendala dalam
penanganannya.
Hasil Supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka Drs.
DWI WAHYU HADI SANTOSO telah dinyatakan lengkap
(P21) oleh Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 30 Oktober
2017.
31. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan
pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan
hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan
jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor
pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro T.A. 2016 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
Posisi sebelum Supervisi : Perkara masih dalam
tahap penyidikan dan mengalami kendala dalam
penanganannya.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
SUPI HARYONO, AP., MM. telah dinyatakan lengkap (P21)
tanggal 04 Desember 2017.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
64
2018
32. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan
pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan
hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan
jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor
pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro T.A. 2016 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
Posisi sebelum Supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka SUPI HARYONO, AP., MM. telah dinyatakan
lengkap (P21).
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
SUPI HARYONO, AP., MM. telah dilakukan penyerahan
tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada tanggal 11
Januari 2018.
33. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan
pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan
hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan
jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor
pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro T.A. 2016 yang
penyidikan dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
Posisi sebelum Supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka SUPI HARYONO, AP., MM. telah dinyatakan
lengkap (P21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (tahap 2).
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
SUPI HARYONO, AP., MM. telah dilimpahkan ke Pengadilan
Tipidkor pada Pengadilan Negeri Surabaya.
34. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan
pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan
hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan
jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor
pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro T.A. 2016 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro.
Posisi sebelum Supervisi : Perkara masih dalam
tahap penyidikan dan mengalami kendala dalam
penanganannya.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
SITI MARFUAH. telah dinyatakan lengkap (P21) tanggal 04
Desember 2017.
35. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan
pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan
hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan
jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor
pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro T.A. 2016 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
Posisi sebelum Supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka SITI MARFUAH. telah dinyatakan lengkap (P21).
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka SITI
MARFUAH. Telah dilakukan penyerahan tersangka dan
barang bukti (Tahap 2) pada tanggal 11 Januari 2018.
36. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan
pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan
hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan
jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor
pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro T.A. 2016 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
Posisi sebelum Supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka SITI MARFUAH. telah dinyatakan lengkap (P21)
dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang
bukti (Tahap 2).
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka SITI
MARFUAH. telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipidkor pada
Pengadilan Negeri Surabaya.
April 37. Dugaan TPK Penyalahgunaan Wewenang dan Kesempatan
serta Perbuatan Curang dalam Kegiatan Proyek Bangsal
Bedah dan Penyakit dalam THP I RSUD H. Hasan Basery
APBD yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian
Resor Hulu Sungai Selatan.
Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara a quo
masih dalam proses penyidikan.
Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka ANDRIANOR
telah dinyatakan lengkap penyidikannya dengan Surat
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
65
2018
P-21 dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.
38. Dugaan TPK Penyalahgunaan Wewenang dan Kesempatan
serta Perbuatan Curang dalam Kegiatan Proyek Bangsal
Bedah dan Penyakit dalam THP I RSUD H. Hasan Basery
APBD yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian
Resor Hulu Sungai Selatan.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Selatan melalui Surat P21.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Selatan.
39. Dugaan TPK Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada
Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun Anggaran 2011
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor
Hulu Sungai Tengah.
Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara a quo
masih dalam proses penyidikan.
Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka ACHMAD
NORDIANSYAH telah dinyatakan lengkap penyidikannya
dengan Surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Tengah.
40. Dugaan TPK Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada
Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun Anggaran 2011
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor
Hulu Sungai Tengah.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Tengah melalui Surat P21.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Tengah.
41. Dugaan TPK Tukar Guling Tanah Bengkok Pemerintah
Kota Tegal dengan Tanah Milik PT. COM yang terletak
di Kawasan Bokong Semar Kota Tegal yang penyidikan
dilaksanakan oleh Polres Kota Tegal.
Posisi Sebelum Supervisi: Penanganan perkara a quo
masih dalam proses penyidikan.
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Tersangka HARTOTO,
BA bin H. SUTARNO (Alm) telah dinyatakan lengkap
penyidikannya dengan Surat P-21 dari Kejaksaan Negeri
Kota Tegal.
42. Dugaan TPK Tukar Guling Tanah Bengkok Pemerintah
Kota Tegal dengan Tanah Milik PT. COM yang terletak
di Kawasan Bokong Semar Kota Tegal yang penyidikan
dilaksanakan oleh Polres Kota Tegal.
Posisi Sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal
melalui Surat P21.
Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka
dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal.
43. Dugaan TPK penyimpangan/penyalahgunaan biaya
pemungutan PBB di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2005 sampai dengan Tahun
2010, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari Bangli.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
Hasil supervisi: Terhadap berkas perkara atas nama
tersangka I Nengah Arnawa, S.Sos., M.M., telah dinyatakan
lengkap (P21) berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bangli
Nomor: B-488/P.1.13/Ft.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.
44. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses
bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal hotmix tahap III
dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas
nama tersangka TJ yang ditangani oleh Polda Sumsel.
Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati
Sumsel nomor B-862/N.6.5/Ft.1/02/2018 tanggal 13
Februari 2018.
Hasil supervisi: Telah dilaksanakan Tahap II berdasarkan
Surat Polda Sumsel nomor SPB/26.c/II/2018/KOR/
DITRESKRIMSUS pada tanggal tanggal 13 Februari 2018.
Mei45. Dugaan TPK Pembangungan Jalan Sadaunta – Lindu dan
Jalan Peana – Kalamanta pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sigi TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan
oleh Kejati Sulawesi Tengah.
Posisi Sebelum Supervisi: Perkara a quo masih
dalam tahap penyidikan dan terdapat kendala dalam
penanganannya.
Hasil Supervisi: Perkara dihentikan penyidikannya (SP3).
46. Dugaan TPK memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri
Sipil atau Penyelenggara Negara karena terkait proyek 1 :
5000 dengan metode fotogrametris atas nama tersangka
Pepen Permana Yuda, ST yang penyidikan dilakukan oleh
Penyidik Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan dan
terkendala tersangka DPO (telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara penyidik Polda Kaltim dan Unit
Koordinasi Supervisi pada 15 Juni 2016)
Hasil Supervisi : P-21 berdasarkan Surat Kepala Kejati
Kalimantan Timur Nomor B-019/Q-4.5/Fd.1/1/2018 tanggal
17 Januari 2018.
47. Dugaan TPK memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri
Sipil atau Penyelenggara Negara karena terkait proyek 1
: 5000 dengan metode fotogrametris yang penyidikan
dilakukan oleh Penyidik Kejati Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kepala
Kejati Kalimantan Timur Nomor B-019/Q-4.5/Fd.1/1/2018
tanggal 17 Januari 2018
Hasil Supervisi : Tahap II (pengiriman tersangka dan
barang bukti an tersangka PEPEN PERMANA YUDA)
berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor
R/140.b/II/2018/DitReskrimsus pada 12 Februari 2018.
48. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group
senilai Rp 7.012.919.000,- yang berasal dari Bantuan
Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU
Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi : Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
66
2018
dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang
pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan
melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain
yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik
akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-
saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan
perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli
yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
Hasil Supervisi : P-21 tersangka an RATAM ST Bin KUSNADI
berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-401/Q.4.4/
Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
49. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group
senilai Rp 7.012.919.000,- yang berasal dari Bantuan
Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU
Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi: P-21 tersangka an RATAM ST
Bin KUSNADI berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor
B-401/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017
Hasil supervisi : Tahap II (pengiriman tersangka dan
barang bukti an tersangka RATAM ST Bin KUSNADI)
berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor
B/76.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
50. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group
senilai Rp 7.012.919.000,- yang berasal dari Bantuan
Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU
Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan penyidikan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum supervisi : Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur
dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang
pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan
melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain
yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik
akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-
saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan
perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli
yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
Hasil supervisi : P-21 tersangka an JERRY HARYONO
SOIRIN Bin SOIRIN berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor
B-402/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
51. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group
senilai Rp 7.012.919.000,- yang berasal dari Bantuan
Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU
Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan penyidikan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi : P-21 tersangka an JERRY
HARYONO SOIRIN Bin SOIRIN berdasarkan surat Kejati
Kaltim Nomor B-402/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober
2017
Hasil Supervisi : Tahap II (pengiriman tersangka dan
barang bukti an tersangka JERRY HARYONO SOIRIN Bin
SOIRIN) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim
Nomor B/14.c/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober
2017.
52. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group
senilai Rp 7.012.919.000,- yang berasal dari Bantuan
Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU
Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi : Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur
dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang
pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan
melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain
yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik
akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-
saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan
perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli
yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
Hasil Supervisi : P-21 tersangka an ABDUL GHAFAR APAY
Bin ASNAWI berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor
B-400/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
53. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group
senilai Rp 7.012.919.000,- yang berasal dari Bantuan
Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU
Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi : P-21 tersangka an ABDUL
GHAFAR APAY Bin ASNAWI berdasarkan surat Kejati
Kaltim Nomor B-400/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober
2017
Hasil Supervisi : Tahap II (pengiriman tersangka dan
barang bukti an tersangka ABDUL GHAFAR APAY bin
ASNAWI) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim
Nomor B/73.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober
2017.
54. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp
14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan
Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas
PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur
dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang
pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan
melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain
yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik
akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-
saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan
perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli
yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
Hasil Supervisi: P-21 tersangka an RATAM ST Bin KUSNADI
berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-403/Q.4.5/
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
67
2018
Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
55. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp
14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan
Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas
PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi : P-21 tersangka an RATAM ST
Bin KUSNADI berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor
B-401/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017
Hasil Supervisi : Tahap II (pengiriman tersangka dan
barang bukti an tersangka RATAM ST Bin KUSNADI)
berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor
B/74.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
56. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp
14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan
Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas
PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur
dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang
pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan
melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain
yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik
akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-
saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan
perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli
yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
Hasil Supervisi : P-21 tersangka an ADI WIJAYA Bin
H.M IDRUS berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor
B-404/Q.4.5/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
57. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang
Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai
Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp
14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan
Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas
PU Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan penyidikan oleh
Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum Supervisi : P-21 tersangka an ADI WIJAYA
Bin H.M IDRUS berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor
B-404/Q.4.5/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017
Hasil Supervisi : Tahap II (pengiriman tersangka dan
barang bukti an tersangka ADI WIJAYA Bin H.M IDRUS)
berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor
B/75.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
58. Dugaan TPK Prembangunan Jembatan Brawijaya Kota
Kediri APBD 2010 s/d 2013 Berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor:Sprin-
Sidik/157/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 26 April 2013 oleh
Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Posisi sebelum Supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka NUR IMAN S.W. masih dalam proses penyidikan.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
NUR IMAN S.W. telah telah dinyatakan lengkap (P21)
berdasarkan surat Kajati Jawa Timur nomor: B-6251/O.5.5/
Ft.1/12/2017, tanggal 06 Desember 2017.
59. Dugaan TPK Prembangunan Jembatan Brawijaya Kota
Kediri APBD 2010 s/d 2013 Berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor:Sprin-
Sidik/157/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 26 April 2013 oleh
Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka NUR IMAN S.W. telah dinyatakan lengkap (P21)
namun belum dilakukan Tahap 2.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
NUR IMAN S.W. telah telah dilakukan penyerahan barang
bukti dan tersangka (Tahap 2).
60. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada
Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun
Tahun 2015 atas nama tsk. M. SHONHAJI oleh Kejati Jawa
Timur.
Posisi sebelum supervisi : Perkara masih ditingkat
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
68
2018
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tsk. M.
SHONHAJI telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan
surat Kajati Jawa Timur nomor: B-2679/O.5.5/
Ft.1/05/2017, tanggal 09 Mei 2017.
61. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada
Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun
Tahun 2015 atas nama tsk. M. SHONHAJI oleh Kejati Jawa
Timur.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama tsk
M. SHONHAJI telah dinyatakan lengkap (P21).
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tsk. M.
SHONHAJI telah dilakukan penyerahan barang bukti dan
tersangka (Tahap 2) berdasarkan surat Kajati Jawa Timur
nomor: B-2682/O.5.5/Ft.1/05/2017 tanggal 10 Mei 2017.
62. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada
Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun
Tahun 2015 atas nama tsk. M. SHONHAJI oleh Kejati Jawa
Timur.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama tsk.
M. SHONHAJI telah P21 dan dilakukan Tahap 2.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tsk. M.
SHONHAJI telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipidkor
pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat
Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa Nomor: 81/O.5.14/
Biasa/Ft.1/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017
63. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada
Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun
Tahun 2015 atas nama tsk. ASENG oleh Kejati Jawa Timur.
Posisi sebelum supervisi : Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tsk. ASENG
telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan surat Kajati
Jawa Timur nomor: B-2678/O.5.5/Ft.1/05/2017, tanggal
09 Mei 2017.
64. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada
Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun
Tahun 2015 atas nama tsk. ASENG oleh Kejati Jawa Timur.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama tsk
ASENG telah dinyatakan lengkap (P21).
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tsk. ASENG
telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka
(Tahap 2) berdasarkan surat Kajati Jawa Timur nomor:
B-2681/O.5.5/Ft.1/05/2017, tanggal 10 Mei 2017.
65. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada
Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun
Tahun 2015 atas nama tsk. ASENG oleh Kejati Jawa Timur.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama tsk.
ASENG telah P21 dan dilakukan Tahap 2.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tsk. ASENG
telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan
Negeri Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara
Pemeriksaan Biasa Nomor: 80/O.5.14/Biasa/Ft.1/08/2017
tanggal 03 Agustus 2017.
66. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang
diurus atau diawasinya atas nama tersangka Drs. ERWIN
SYAFERUDDIN HAIJA, M.Ak yang penyidikannya dilakukan
oleh Polda Sulsel.
Kegiatan Supervisi: KPK melalui Unit Koorsup Penindakan
mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan
gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulsel pada
tanggal 17 Mei 2018.
Hasil Supervisi: Perkara sudah P-21 dengan Surat Nomor :
B-1802/R.4.5/Ft.1/05/2018 tanggal 24 Mei 2018
67. Dugaan TPK dalam Kegiatan Membangun Kemitraan
Kebudayaan Antar Daerah di Taman Mini Indonesia Indah
(TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bengkulu
Selatan TA.2011 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda
Bengkulu.
Kegiatan Supervisi: Perkara sudah P21 pada tanggal 8
Desember 2017 dan Tahap II pada tanggal 10 Januari 2018.
Hasil Supervisi: Perkara telah limpah ke Pengadilan
Tipikor Bengkulu (P-31) pada tanggal 26 Februari 2018
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
69
2018
Juni68. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Ir. JONAITA
NASIR Als JONET Bin AHMAD NASIR telah dinyatakan
lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi
Nomor: B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
69. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama KEMBAR
NAINGGOLAN Bin C. NAINGGOLAN telah dinyatakan
lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi
Nomor: B-1784/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
70. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama FAISAL
UTAMA Bin DAMAN HURI telah dinyatakan lengkap (P-
21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor:
B-1785/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
71. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Ir. SARJONO
Bin ZAMRI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan
Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1786/N.5.5/
Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
Juli72. Dugaan TPK penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kab. Nias pada PT. Riau Airlines T.A. 2007 sebesar
Rp.6.000.000.000,- an. Tersangka BINAHATI B. BAEHA,
SH yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Nias.
Posisi sebelum supervisi : Berkas Perkara atas nama
BINAHATI B. BAEHA, SH telah dinyatakan lengkap (P-21)
dan telah dilaksanakan Tahap II.
Hasil supervisi : Perkara atas nama BINAHATI B. BAEHA,
SH telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan
putusan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.
73. Dugaan TPK Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai TA
2012 atas nama Tersangka Ir. H. AMSYALI (Direktur Pt.
Bhakti Karya Nusa Pratama) dan H. HUSNI SULAIMAN
NASUTION, S.Sos selaku PPK yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Polres Binjai.
Posisi sebelum supervisi : Berkas Perkara atas nama
Ir. H. AMSYALI telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah
dilaksanakan Tahap II.
Hasil supervisi : Perkara atas nama Ir. H. AMSYALI telah
diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan
Nomor: 83/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.
74. Dugaan TPK Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai TA
2012 atas nama Tersangka Ir. H. AMSYALI (Direktur Pt.
Bhakti Karya Nusa Pratama) dan H. HUSNI SULAIMAN
NASUTION, S.Sos selaku PPK yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Polres Binjai.
Posisi sebelum supervisi : Berkas Perkara atas nama H.
HUSNI SULAIMAN NASUTION, S.Sos telah dinyatakan
lengkap (P-21) dan telah dilaksanakan Tahap II.
Hasil supervisi : Perkara atas nama H. HUSNI SULAIMAN
NASUTION, S.Sos telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Medan dengan putusan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN
Mdn.
75. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : Tahap Penyidikan.
Hasil supervisi : Berkas Perkara atas nama Tersangka
CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, S.H sudah P-21
berdasarkan surat Kajari Minahasa Selatan tanggal 12 Juli
2018 Nomor : B-1413/R.1.17/Ft.1/07/2018.
76. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : Tahap Penyidikan.
Hasil supervisi : Berkas Perkara atas nama Tersangka
STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T sudah P-21 berdasarkan
surat Kajari Minahasa Selatan tanggal 12 Juli 2018 Nomor
: B-1414/R.1.17/Ft.1/07/2018.
77. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : Tahap Penyidikan.
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama Tersangka
HANDRIE M.J. KOMALING, S.H sudah P-21 berdasarkan
surat Kajari Minahasa Selatan tanggal 12 Juli 2018 Nomor
: B-1415/R.1.17/Ft.1/07/2018.
78. Dugaan TPK Pembangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Kota
Palu Milik Pemda Kab. Donggala dengan Nilai Kontrak
sebesar Rp 11.211.459.550,- dari Pagu Anggaran sebesar
Rp.11.250.000.000,- yang Dananya bersumber dari APBD
TA. 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
70
2018
Sulawesi Tengah.
Posisi Sebelum Supervisi: Perkara a quo masih
dalam tahap penyidikan dan terdapat kendala dalam
penanganannya.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama
tersangka H. YUSNANDAR, ST. MT telah dinyatakan
lengkap (P-21).
79. Dugaan TPK Pembangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Kota
Palu Milik Pemda Kab. Donggala dengan Nilai Kontrak
sebesar Rp 11.211.459.550,- dari Pagu Anggaran sebesar
Rp.11.250.000.000,- yang Dananya bersumber dari APBD
TA. 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda
Sulawesi Tengah.
Posisi Sebelum Supervisi: Perkara a quo masih
dalam tahap penyidikan dan terdapat kendala dalam
penanganannya.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama
tersangka IBRAHIM SALIM, ST telah dinyatakan lengkap
(P-21).
80. Dugaan TPK Pengelolaan Dana APB Kampung Jati Mulya
yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Kec. Kerinci
Kanan Kab. Siak TA 2015 An. Tersangka Mukhlis Hidayat
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Siak.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah
dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Siak,
Jaksa Peneliti Kejari Siak, Jaksa pada Kejati Riau, serta
Unit Koorsup Penindakan KPK pada 25 April 2018, yang
pada intinya dalam rangka memperkuat unsur melawan
hukum, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan
terhadap saksi-saksi yang mendukung pembuktian
perkara tersebut serta perlunya pemahaman bahwa
pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan
pidana.
Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Tersangka Mukhlis
Hidayat telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat
Kepala Kejaksaan Negeri Siak Nomor B-1402/N.4.14.8/
Fd.1/06/2018 tanggal 7 Juni 2018.
81. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan. Telah
dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda
Gorontalo, Jaksa Kejati Gorontalo, dan Unit Koordinasi
Supervisi pada 23 Mei 2017, yang pada intinya Penyidik
Polda Gorontalo belum menemukan aliran dana dan asset
para pihak terkait perkara a quo dan Unit Koorsup akan
memfasilitasi ahli PPATK dan fasilitasi pelacakan asset
setelah mendapat permintaan tertulis dari Penyidik Polda
Gorontalo.
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka Sarni
Salim telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati
Gorontalo Nomor B-1640/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5
Desember 2017.
82. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka
Sarni Salim telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat
Kajati Gorontalo Nomor B-1640/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5
Desember 2017.
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka Sarni Salim
Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo Nomor
R/170/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7 Desember 2017.
83. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka
Sarni Salim Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo
Nomor R/170/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7 Desember 2017.
Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Tersangka Sarni Salim
dinyatakan inkracht berdasarkan Salinan putusan dari
Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-
TPK/2017/PNGto.
84. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan. Telah
dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda
Gorontalo, Jaksa Kejati Gorontalo, dan Unit Koordinasi
Supervisi pada 23 Mei 2017, yang pada intinya Penyidik
Polda Gorontalo belum menemukan aliran dana dan asset
para pihak terkait perkara a quo dan Unit Koorsup akan
memfasilitasi ahli PPATK dan fasilitasi pelacakan asset
setelah mendapat permintaan tertulis dari Penyidik Polda
Gorontalo.
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka
Syarifuddin telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat
Kajati Gorontalo Nomor B-1638/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5
Desember 2017.
85. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka
Syarifuddin telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat
Kajati Gorontalo Nomor B-1638/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5
Desember 2017.
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka Syarifuddin
Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo Nomor
R/169/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7 Desember 2017.
86. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka
Syarifuddin Telah Tahap II dengan Surat Kapolda
Gorontalo Nomor R/169/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7
Desember 2017.
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka Syarifuddin
dinyatakan inkracht berdasarkan Salinan putusan dari
Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2017/PNGto.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
71
2018
87. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan. Telah
dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda
Gorontalo, Jaksa Kejati Gorontalo, dan Unit Koordinasi
Supervisi pada 23 Mei 2017, yang pada intinya Penyidik
Polda Gorontalo belum menemukan aliran dana dan asset
para pihak terkait perkara a quo dan Unit Koorsup akan
memfasilitasi ahli PPATK dan fasilitasi pelacakan asset
setelah mendapat permintaan tertulis dari Penyidik Polda
Gorontalo.
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka Irmaya
Maga telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati
Gorontalo Nomor B-1639/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5
Desember 2017.
88. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan
fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap
II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
Posisi Sebelum Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka
Irmaya Maga telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat
Kajati Gorontalo Nomor B-1639/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5
Desember 2017.
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka Irmaya
Maga Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo
Nomor R/56/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 6 Desember 2017.
89. Dugaan TPK penyimpangan Dana Hibah dari Pemerintah
Provinsi Gorontalo kepada BNNP Gorontalo Tahun
Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polda Gorontalo.
Posisi sebelum supervisi : Tahap II (pengiriman tersangka
Irvan Mobie dan barang bukti) berdasarkan Surat Polda
Gorontalo Nomor R/18/V/2017/PoldaGtlo tanggal 03 Mei
2017 dan Berita Acara penyerahan tersangka dan barang
bukti tanggal 04 Mei 2017 ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Hasil Supervisi : Berkas perkara An Irvan Mobie telah
dinyatakan inkracht berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PNGtlo
tanggal 29 September 2017.
90. Dugaan TPK dalam pengadaan peralatan Laboratorium
pada Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2010
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap II pengiriman tersangka
Nawir Noho Sune dan barang bukti
Hasil Supervisi : Berkas perkara An Nawir Noho Sune telah
dinyatakan inkracht berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PNGtlo
tanggal 20 Oktober 2017.
91. Dugaan TPK program pengembangan wirausaha pemula
perikanan budidaya rumput laut pemula Kabupaten
Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran (TA) 2010
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap II pengiriman tersangka
Wisran Laudiu dan barang bukti
Hasil Supervisi : Berkas perkara An. Tersangka Wisran
Laudiu dinyatakan inkracht, dibuktikan dengan Surat
Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dari
Kejari Boalemo Nomor Print-12/R.5.12/Fu/01/2018 tanggal
22 Januari 2018.
92. Dugaan TPK penyalahgunaan Dana PNPM MP3KI pada
Pekerjaan Tambatan Perahu di Desa Dulupi, Kecamatan
Dulupi, Kabupaten Boalemo TA 2014 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
Posisi sebelum Supervisi : Berkas perkara An Rostin
Ahmad telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat
Kejari Boalemo Nomor B-343/R.5.12/Ft.1/08/2017 pada 10
Agustus 2017
Hasil Supervisi: Berkas perkara An Rostin Ahmad
telah dinyatakan inkracht berdasarkan Surat Perintah
Pelakanaan Putusan Pengadilan dari Kejari Boalemo
Nomor Print-28/R.5.12/Fu/06/2018 tanggal 28 Juni 2018.
93. Dugaan TPK penyalahgunaan Dana PNPM MP3KI pada
Pekerjaan Tambatan Perahu di Desa Dulupi, Kecamatan
Dulupi, Kabupaten Boalemo TA 2014 yang penyidikannya
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
72
2018
dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
Posisi Supervisi : Berkas perkara An Benny Rasyid telah
dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejari
Boalemo Nomor B-344/R.5.12/Ft.1/08/2017 pada 10
Agustus 2017
Hasil Supervisi: Berkas perkara An Benny Rasyid
telah dinyatakan inkracht berdasarkan Surat Perintah
Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejari Boalemo
Nomor Print-30/R.5.12/Fu/06/2018 tanggal 6 Juli 2018.
94. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama Ir. JONAITA
NASIR Als JONET Bin AHMAD NASIR telah dilakukan
penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II)
berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor:
B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
95. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama KEMBAR
NAINGGOLAN Bin C. NAINGGOLAN telah telah dilakukan
penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II)
berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor:
B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
96. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama FAISAL UTAMA
Bin DAMAN HURI telah telah dilakukan penyerahan
barang bukti dan tersangka (Tahap II) berdasarkan
Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1783/N.5.5/
Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018
97. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di
Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
serta belum di tetapkan tersangka lain.
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama Ir. SARJONO
Bin ZAMRI telah telah dilakukan penyerahan barang bukti
dan tersangka (Tahap II) berdasarkan Surat Kejaksaan
Tinggi Jambi Nomor: B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6
Juni 2018.
98. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses
bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal hotmix tahap III
dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas
nama terdakwa Teddi Juniastanto yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejati Sumsel.
Posisi sebelum supervisi: tahap persidangan.
Hasil supervisi: Dakwaan terbukti dengan putusan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan
pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Agustus99. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : P-21.
Hasil Supervisi : Pengiriman Barang Bukti dan Penyerahan
tersangka (Tahap II) atas nama Tersangka CHRISTIANO
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
73
2018
Y.A.A.B WEENAS, S.H telah dilaksanakan berdasarkan
surat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
tanggal 23 Juli 2018 Nomor : B-1477/R.1.17/Ft.2/07/2018.
100. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : P-21.
Hasil Supervisi : Pengiriman Barang Bukti dan Penyerahan
tersangka (Tahap II) atas nama Tersangka STEPHEN YANI
POLUAKAN, S.T telah dilaksanakan berdasarkan surat
Penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 23
Juli 2018 Nomor : B-1478/R.1.17/Ft.2/07/2018.
101. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : P-21.
Hasil Supervisi : Pengiriman Barang Bukti dan Penyerahan
tersangka (Tahap II) atas nama Tersangka HANDRIE M.J.
KOMALING, S.H telah dilaksanakan berdasarkan surat
Penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 23
Juli 2018 Nomor : B-1479/R.1.17/Ft.2/07/2018.
102. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : Tahap Penyidikan.
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama Tersangka
AWALUDDIN, S.H sudah P-21 berdasarkan surat
Kajari Tapanuli Selatan tanggal 21 Mei 2018 Nomor :
B-658/N.2.36/Fd.1/05/2018.
103. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi
perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel.
Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi : Tahap Penyidikan.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN sudah
P-21 berdasarkan surat Kajari Tapanuli Selatan tanggal 16
Agustus 2018 Nomor : B-1090/N.2.36/Fd.1/05/2018.
104. Dugaan TPK Pengadaan Alat Komputer Lab Bahasa
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun
Anggaran 2010 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polres Rejang Lebong.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan
Pelaksanaan Supervisi : Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama dengan Penyidik Polres Rejang Lebong
pada tanggal 15 Agustus 2018. Dengan 16 (enam belas)
kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
105. Dugaan TPK dalam Kegiatan Membangun Kemitraan
Kebudayaan Antar Daerah di Taman Mini Indonesia Indah
(TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bengkulu
Selatan TA.2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Penyidik Polda Bengkulu.
Posisi sebelum Supervisi : Perkara telah limpah ke
Pengadilan Tipikor Bengkulu (P-31) pada tanggal 26
Februari 2018
Hasil Supervisi: Perkara telah inkracht dengan Putusan
Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL tanggal 17 Juli
2018
106. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga
elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2015 atas nama
tersangka ARM dan tersangka M yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan.
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejari Palembang
nomor: B-4456/N.6.10/Fd.1/08/2018 tanggal 28 Agustus
2018.
September -
Oktober107. Dugaan TPK Dugaan Penyimpangan Penggunaan
Keuangan Negara pada Pelaksanan Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 atas
nama Tersangka NOFRIET RANSULANGI (PPK pada Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan)
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri
Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil supervisi: Berkas perkara a.n. Tersangka NOFRIET
RANSULANGI telah mendapatkan P-21.
108. Dugaan TPK Dugaan Penyimpangan Penggunaan
Keuangan Negara pada Pelaksanan Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013
atas nama Tersangka ABRAM MOKODOMPIT (Pelaksana
pekerjaan) yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil supervisi: Berkas perkara a.n. Tersangka ABRAM
MOKODOMPIT telah mendapatkan P-21.
109. Dugaan TPK Dugaan Penyimpangan Penggunaan
Keuangan Negara pada Pelaksanan Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 atas
nama Tersangka NOFRIET RANSULANGI (PPK pada Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan)
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri
Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi: P-21
Hasil supervisi: Berkas perkara a.n. Tersangka NOFRIET
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
74
2018
RANSULANGI telah dilakukan Tahap II.
110. Dugaan TPK Dugaan Penyimpangan Penggunaan
Keuangan Negara pada Pelaksanan Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013
atas nama Tersangka ABRAM MOKODOMPIT (Pelaksana
pekerjaan) yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil supervisi: Berkas perkara a.n. Tersangka ABRAM
MOKODOMPIT telah dilakukan Tahap II.
111. Dugaan TPK dan atau penyalahgunaan wewenang dalam
jabatan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan
Pipa Transmisi PE Dn 500 mm di kota Tembilahan yang
dilaksanakan oleh Dinas PU Prov. Riau pada Tahun 2013
dengan menggunakan dana APBD Propinsi Riau TA. 2013
yang penyidkan dilaksanakan oleh Polda Riau.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Edi
Mufti, BE telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti
(P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor:
B-294/N.4.5/Ft.1/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
112. Dugaan TPK dan atau penyalahgunaan wewenang dalam
jabatan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan
Pipa Transmisi PE Dn 500 mm di kota Tembilahan yang
dilaksanakan oleh Dinas PU Prov. Riau pada Tahun 2013
dengan menggunakan dana APBD Propinsi Riau TA. 2013
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Riau.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka
Sabar Stevanus P. Simalango, S.H. telah dinyatakan
lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala
Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-295/N.4.5/Ft.1/08/2018
tanggal 20 Agustus 2018.
113. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dan jabatan
dalam pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR)
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Purwakarta.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Didin
Sarifudin Bin H. Muhidin telah dihentikan penyidikannya
(SP3) melalui Surat Penghentian Penyidikan Kepala
Kepolisian Resor Purwakarta Nomor: SPPP/17.bb/
VII/2018/Reskrim tanggal 30 Juli Tahun 2018.
114. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong
Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
Drh. Noorlenawati Binti H. Muhammad Noor (Alm) telah
dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor:
B-239/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.
115. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong
Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
Muhammad Yosmianto Bin (Alm) Muhammad Yusuf Adjir
telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor:
B-238/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.
116. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong
Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
Selamat Bin (Alm) Lappo telah dinyatakan lengkap oleh
Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Timur Nomor: B-235/Q-4.5/Fd.1/09/2018
tanggal 25 September 2018.
117. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong
Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama
Tersangka Ambros Keda Bin (Alm) Frans Gili telah
dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor:
B-234/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.
118. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong
Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya
oleh Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama
Tersangka Ir. Chaidar Chairulsyah Bin (Alm) Chairulsyah
telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor:
B-236/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.
119. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong
Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama
Tersangka Drh. Ratna Panca Mardani Binti (Alm) Soemarwo
telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor:
B-237/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.
120. Dugaan TPK Penyalahgunaan wewenang dalam
pengelolaan dan penggunaan APBDes Wringintelu
Kec. Puger Kab. Jember TA 2013, 2014 dan 2015 yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sewa tanah
Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polres Jember.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
(Tersangka DPO)
Hasil Supervisi: Tersangka atas nama SUCAHYONO
BANGUN telah ditemukan, dan berkas perkara telah
dinyatakan lengkap (P-21) pada tanggal 28 September
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
75
2018
2018
121. Dugaan TPK Penyalahgunaan wewenang dalam
pengelolaan dan penggunaan APBDes Wringintelu
Kec. Puger Kab. Jember TA 2013, 2014 dan 2015 yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sewa tanah
Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polres Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
(Tersangka DPO)
Hasil Supervisi: Tersangka atas nama SUCAHYONO
BANGUN telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II)
pada tanggal 12 Oktober 2018.
122. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Penyidik Kejati Aceh.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk. HENDRA
SAPUTRA, ST., MT Bin (alm) Sulaiman Rasyid telah P-21
dengan Nomor Surat : B.3/34A/N.1.5/Ft.1/10/2018 tanggal
16 Oktober 2018.
123. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Penyidik Kejati Aceh.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk. YULIARDI,
SE telah P-21 dengan Nomor Surat : B.3/34B/N.1.5/
Ft.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
124. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/
lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang Tahun Anggaran 2015 atas nama tersangka
ARM dan tersangka M yang penyidikannya dilaksanakan
oleh Kejari Palembang.
Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejari
Palembang nomor: B-4456/N.6.10/Fd.1/08/2018 tanggal
28 Agustus 2018.
Hasil supervisi: Telah dilakukan tahap II pada tanggal 18
September 2018.
125. Dugaan TPK Penerbitan Sertifikat No. 475 Tahun 2012
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur
Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejaksaan Negeri
Kotawaringin Timur nomor: B-120/Q.2.11/Fd.1/09/2018
tanggal 20 September 2018
126. Dugaan TPK Penerbitan Sertifikat No. 475 Tahun 2012
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur
Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan berdasarkan
surat Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur nomor:
B-120/Q.2.11/Fd.1/09/2018 tanggal 20 September 2018
• Hasil supervisi: Telah dilakukan tahap II pada tanggal 25
September 2018.
November
127. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot
Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
Posisi sebelum supervisi : Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara penyidik Polda Kaltim, Unit
Koorsup Penindakan, dan Bareskrim Polri pada tanggal
13 Oktober 2016 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 3 (tiga)
rekomendasi.
Hasil Supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
Noorhayati telah P-21 berdasarkan surat Kepolisian
Daerah Kalimantan Timur Nomor B-219/Q-4.5/Fd.1/9/2018
tanggal 6 September 2018.
128. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
76
2018
Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka Noorhayati telah P-21 berdasarkan surat Nomor
B-219/Q-4.5/Fd.1/9/2018 tanggal 6 September 2018.
Hasil Supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
Noorhayati telah Tahap II berdasarkan surat Kepolisian
Daerah Kalimantan Timur Nomor B/07.b/IX/RES.3.3/2018/
Ditreskrimsus tanggal 21 September 2018.
129. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot
Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
Posisi sebelum supervisi : Telah dilaksanakan gelar
perkara bersama antara penyidik Polda Kaltim, Unit
Koorsup Penindakan, dan Bareskrim Polri pada tanggal
13 Oktober 2016 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 3 (tiga)
rekomendasi.
Hasil Supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
Dimas Saputro telah P-21.
130. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot
Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka Dimas Saputro telah P-21.
Hasil Supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka
Dimas Saputro telah Tahap II berdasarkan surat Kepolisian
Daerah Kalimantan Timur Nomor B/08.b/IX/RES.3.3/2018/
Ditreskrimsus tanggal 21 September 2018.
131. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan
dan KB, serta Kedaraan Kusus di RSUD Kab. Badung
TA 2013 atas nama Terdakwa I Ketut Sukartayasa yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali
Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan.
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa I
Ketut Sukartayasa telah diputus oleh Pengadilan Tipikor
pada PN Denpasar berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.
Sus-TPK/2017/PN.DPS tanggal 8 Januari 2017 dan telah
berkekuatan hukum tetap.
132. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan
dan KB, serta Kendaraan Khusus di RSUD Kab. Badung
TA 2013 atas nama Terdakwa Muhammad Yani Khanifudin
yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali
Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan.
Hasil supervisi: Berkas perkara an. Terdakwa atas nama
Terdakwa Muhammad Yani Khanifudin telah diputus
oleh Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar berdasarkan
Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.DPS tanggal 8
Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.
133. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan
dan KB, serta Kendaraan Khusus di RSUD Kab. Badung
TA 2013, atas nama Terdakwa I Made Susila yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan.
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa
atas nama Terdakwa I Made Susila telah diputus oleh
Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar berdasarkan
Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.DPS tanggal 3
Oktober 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap.
134. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015
yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah
Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan
geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama
tersangka Wahyu Suwandana Bin Yayat Sudaryat yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar
perkara antara Penyidik Kejari Garut dan Unit Koorsup
Penindakan KPK pada 5 April 2017 dengan 7 (tujuh)
kesimpulan dan 5 (lima) rekomendasi.
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka
Wahyu Suwandana Bin Yayat Sudaryat telah dinyatakan
lengkap oleh Jaksa Peneliti melalui Surat Kepala
Kejaksaan Negeri Garut Nomor: B-1369/0.2.16/
Ft.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
77
2018
135. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015
yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah
Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan geologi
pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama tersangka
Tedi Kuntadi Bin Ondi Rohendi yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar
perkara antara Penyidik Kejari Garut dan Unit Koorsup
Penindakan KPK pada 5 April 2017 dengan 7 (tujuh)
kesimpulan dan 5 (lima) rekomendasi..
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka Tedi
Kuntadi Bin Ondi Rohendi telah dinyatakan lengkap oleh
Jaksa Peneliti melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri
Garut Nomor: B-917/0.2.16/Ft.1/05/2017 tanggal 24 Mei
2017.
136. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015
yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah
Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan
geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama
tersangka Drs. H. Sumantri, MM. dkk yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar
perkara antara Penyidik Kejari Garut dan Unit Koorsup
Penindakan KPK pada 5 April 2017 dengan 7 (tujuh)
kesimpulan dan 5 (lima) rekomendasi.
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka Drs.
H. Sumantri, MM. dkk telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa
Peneliti melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Garut
Nomor: B-916/0.2.16/Ft.1/05/2017 tanggal 24 Mei 2017.
137. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015
yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah
Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan geologi
pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama tersangka
Wahyu Suwanda Bin Yayat Sudaryat yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar
perkara antara Penyidik Polda Bali dan Unit Koorsup
Penindakan KPK pada 1 November 2018 dengan 4 (empat)
kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka
Wahyu Suwanda Bin Yayat Sudaryat telah dilimpahkan
ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Bandung
melalui Surat Pelimpahan Perkara Nomor: PDS-08/Ft.1/
Grt/09/2018 tanggal 19 September 2018.
138. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015
yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah
Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan
geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama
tersangka Drs. H. Sumantri, MM. Dkk yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka Drs.
H. Sumantri, MM. dkk telah diputus oleh Pengadilan Tipikor
pada PN Bandung berdasarkan Petikan Putusan Nomor:
61/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 November 2017.
139. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
PANJI PRADANA Bin BAMBANG SUKOCO telah dinyatakan
lengkap (P-21) pada tanggal 16 Oktober 2018.
140. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
DAVID YULIADI Bin DASRIL telah dinyatakan lengkap (P-21)
pada tanggal 16 Oktober 2018.
141. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
INDRO MARVIANTO Bin NGADIMIN telah dinyatakan
lengkap (P-21) pada tanggal 16 Oktober 2018.
142. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
GERRY FARILAN, SE Bin ARDANI telah dinyatakan lengkap
(P-21) pada tanggal 30 Agustus 2018.
143. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E
Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 penyidikannya
dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tersangka
DEDY IRAWAN Bin ABDUL HADI telah dinyatakan lengkap
(P-21) pada tanggal 30 Agustus 2018.
144. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E
Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 penyidikannya
dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
Hasil Supervisi: Tersangka atas nama PANJI PRADANA
Bin BAMBANG SUKOCO telah diserahterimakan kepada
JPU (Tahap II) pada tanggal 31 Oktober 2018.
145. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
78
2018
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
Hasil Supervisi: Tersangka atas nama DAVID YULIADI Bin
DASRIL telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II)
pada tanggal 31 Oktober 2018.
146. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
Hasil Supervisi: Tersangka atas nama INDRO MARVIANTO
Bin NGADIMIN telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap
II) pada tanggal 31 Oktober 2018.
147. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
Hasil Supervisi: Tersangka atas nama GERRY FARILAN,
SE Bin ARDANI telah diserahterimakan kepada JPU
(Tahap II) pada tanggal 30 Oktober 2018.
148. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung
Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
Hasil Supervisi: Tersangka atas nama DEDY IRAWAN Bin
ABDUL HADI telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap
II) pada tanggal 30 Oktober 2018.
149. Dugaan TPK pada Penyewaan Aset Milik Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjam pakaikan
kepada pengurus PWI Cabang Sulawesi Selatan yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulsel.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk. H.
ZULKIFLI GANI OTTO, SH telah P-21 dengan Nomor Surat :
B-3661/R.4.5//Ft.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
150. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang
diurus atau diawasinya atas nama tersangka Drs. ERWIN
SYAFERUDDIN HAIJA, M.Ak yang penyidikannya dilakukan
oleh Polda Sulsel.
Posisi sebelum Supervisi : Perkara telah P-21 dengan
Nomor Surat : B-1802/R.4.5/Ft.1/05/2018 tanggal 24 Mei
2018.
Hasil Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk. Drs. ERWIN
SYAFERUDDIN HAIJA, M.Ak telah Tahap II dengan Surat
Nomor : C1.02/41/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 24 Mei
2018.
151. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Kejati Aceh.
Posisi sebelum Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk.
HENDRA SAPUTRA, ST., MT Bin (alm) Sulaiman Rasyid
telah P-21.
Hasil Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk. HENDRA
SAPUTRA, ST., MT Bin (alm) Sulaiman Rasyid telah
dilaksanakan Tahap II dengan P15 Nomor: Print-665/N.1.5/
Fd.1/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan P15A Nomor:
Print-723/N.1.5/Fd.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
152. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Kejati Aceh.
Posisi sebelum Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk.
YULIARDI telah P-21.
Hasil Supervisi : Perkara a quo atas nama Tsk. YULIARDI
telah dilaksanakan Tahap II dengan P15 Nomor : Print-
664/N.1.5/Fd.1/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan P15A
Nomor : Print-724/N.1.5/Fd.1/10/2018 tanggal 22 Oktober
2018.
Desember153. Dugaan TPK program PNPM-MPd dalam pelaksanaan
pekerjaan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di
Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pinduhurani,
Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur TA
2011 a.n. Tersangka ARRON RIWONG alias AKIANG yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resort
Sumba Timur.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil supervisi: Berkas perkara a.n. Tersangka ARRON
RIWONG alias AKIANG telah mendapatkan P-21.
154. Dugaan TPK Dana Subsidi Penerbangan Pemda Kabupaten
Talaud TA 2009/2010 atas nama Tersangka MOCHAMAD
RUSLI (Direktur PT. Aero Support International) yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resort
Talaud.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil supervisi: Berkas perkara a.n. Tersangka
MOCHAMAD RUSLI telah mendapatkan P-21.
155. Dugaan TPK kegiatan penanganan darurat pembuatan
tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua)
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Minahasa Utara TA. 2016 a.n. Terdakwa JUNJUNGAN
TAMBUNAN (Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional
Penanggulangan Bencana) yang penyidikannya
dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan
Hasil supervisi: Perkara sudah diputus oleh PN Kota
Manado, saat ini masih tahap Banding yang diajukan
Terdakwa.
156. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam
pengelolaan dan penggunaan APBDES Wringintelu
Kec. Puger Kab. Jember T.A. 2013, 2014 dan 2015 yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sewa Tanah
Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polres Jember.
Posisi sebelum supervisi : Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terkendala tersangka yang melarikan diri
(DPO).
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
79
2018
Hasil supervisi : Tersangka atas nama SB sudah berhasil
ditangkap dan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap
(P21) oleh Jaksa Peneliti Berkas Perkara pada Kejaksaan
Negeri Jember pada tanggal 28 September 2018.
157. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam
pengelolaan dan penggunaan APBDES Wringintelu
Kec. Puger Kab. Jember T.A. 2013, 2014 dan 2015 yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sewa Tanah
Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh
Polres Jember.
Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama
tersangka SB sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa
Peneliti Berkas pada Kejaksaan Negeri Jember.
Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama tersangka SB
sudah diserahterimakan (tahap II) oleh Polres Jember
pada tanggal 12 Oktober 2018.
158. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses
bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal hotmix tahap III
dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas
nama tersangka MT yang penyidikannya dilaksanakan
oleh Polda Sumatera Selatan.
Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan.
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati Sumsel
nomor B-5462/N.6.5/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Desember
2018.
159. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses
bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal hotmix tahap III
dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas
nama tersangka MT yang penyidikannya dilaksanakan
oleh Polda Sumsel.
Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati
Sumsel nomor B-5462/N.6.5/Ft.1/12/2018 tanggal 10
Desember 2018.
Hasil supervisi: telah dilakukan tahap II pada tanggal 13
Desember 2018.
160. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek
Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT.
Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 atas nama tersangka
PW yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim
Polri.
Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejagung RI
nomor B-121/F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.
161. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek
Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT.
Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 atas nama tersangka
ARL yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim
Polri.
Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejagung RI
nomor B-122/F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
80
2018
Dengan jumlah perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum yang sebesar 161 perkara dan dibandingkan dengan jumlah
keseluruhan perkara yang disupervisi sebanyak 170 perkara, maka realisasi KPI perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian
hukum pada tahun 2018 sebesar 80,50%. Jika merujuk pada target yang sebesar 85%, maka capaian KPI perkara yang disupervisi
mendapatkan kepastian hukum adalah sebesar 94,71% (“Sangat Memuaskan”) seperti pada Gambar 39. Secara capaian, perkara yang
disupervisi mendapatkan kepastian hukum selalu mengalami peningkatan pada setiap tahun.
Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian KPI ini, KPK tentunya menyadari bahwa setiap perkara memiliki kerumitan
permasalahan yang berbeda-beda, terlebih fungsi KPK yang hanya sebatas mensupervisi institusi, tentunya peningkatan staus perkara
ditentukan sepenuhnya kompetensi institusi yang ada. Untuk mengatasi hal ini, KPK akan berupaya untuk melihat lebih rinci problem
yang sebenenarnya terjadi apa untuk mendapatkan program yang sesuai dalam meningkatkan kualitas kompetensi apgakum.
Gambar 39Capaian Perkara yang Disupervisi Mendapat Kepastian HukumTahun 2016 - 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0201695%
64%
67,37%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201785%
79%
92,94%
201885%
80,5%
94,71%
201985%
KPI 2: % implementasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KorupsiKPI lain yang digunakan KPK dalam mengukur keberhasilan kegiatan koordinasi, supervisi yang dilakukan KPK tentunya sejauh mana
progress implementasi setiap bentuk kegiatan yang dijalankan. Pada tahun 2018 KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
menjalankan kegiatannya dengan mengintervensi ke beberapa hal yang di antaranya sebagai berikut:
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
81
2018
Gambar 40Perkembangan Renaksi Koordinasi Supervisi PencegahanTahun 2018
Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dilaksanakan oleh Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dengan melakukan
perbaikan pada beberapa sektor berikut:
1. Belanja Daerah (APBD)
2. Pengadaan Barang & Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4. Penguatan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah)
5. Perbaikan Manajemen Aparat Sipil Negara
6. Pengawalan Dana Desa
7. Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD)
8. Penataan BMD (Barang Milik Daerah)
Lokus yang dijadikan target implementasi kegiatan Korsupgah tahun 2018 ini adalah seluruh provinsi (34 Provinsi) di Indonesia. Dalam
mengukur keberhasilan atas sasaran strategis ini, Unit Kerja Korsupgah KPK menggunakan tools Monitoring Center for Prevention
(MCP) atau Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan yang merupakan aplikasi berbasis web online di https://korsupgah.kpk.go.id dimana metode pengukurannya didasarkan pada hasil verifikasi atas pemenuhan target renaksi pada MCP oleh masing-
masing pemerintah daerah. Sampai dengan Desember 2018, berdasarkan MCP ini, realisasi rencana aksi kegiatan korsupgah secara
nasional adalah sebesar 58% seperti pada Gambar 40.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
82
2018
Provinsi 34
Pada tahun 2018 target KPI % Implementasi Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi ditetapkan sebesar 80%.
Berdasarkan hasil pengukuran MCP tersebut, % realisasi komposit tindak lanjut renaksi keseluruhan pemda yang dilakukan intervensi
sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 58%. Sehingga capaian KPI ini pada tahun 2018 adalah sebesar 72,5% (”Cukup Memuaskan”). Kondisi ini jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang terlihat pada Gambar 41.
Kondisi capaian 2018 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lebih disebabkan adanya perubahan
metodologi pengukuran dan perubahan landscape daerah yang dijadikan fokus kegiatan. Sebagai gambaran perubahan landscape
fokus daerah kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan seperti pada Gambar 42.
Gambar 41Capaian Impementasi Kegiatan Koordinasi Supervisi PencegahanTahun 2016 – 2018
Gambar 42Perubahan Landscape Fokus Daerah Kegiatan Koordinasi Supervisi PencegahanTahun 2017 – 2018
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0201680%
120,0%
120,0%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
2017120%
163,3%
120,0%
201880%
58,0%
72,5%
201980%
2017 20186 Fokus Fokus 8
23 Provinsi
380 kabupaten/kota
kabupaten/ 542kota
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
83
2018
Dari keseluruhan renaksi di atas, sampai dengan Desember 2018 dari 117 rencana aksi sebanyak 106 telah diselesaikan. Sehingga angka
realisasi KPI ini sebesar 90%. Dengan target KPI pada tahun 2018 yang sebesar 80%, maka capaian KPI % implementasi rencana
aksi/tindak lanjut pada tahun 2018 adalah sebesar 112,5% (“Sangat Memuaskan”). Kondisi capaian ini mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara detail kondisi capaian KPI ini ditunjukkan pada Gambar 43.
Gambar 43Capaian Rencana Aksi yang DiimplementasiTahun 2016 – 2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0201685%
70%
82,35%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201775%
81%
108,00%
201880%
90%
112,50%
201985%
KPI 3: % implementasi rencana aksi/tindak lanjut hasil rekomendasiPasal 8 Undang-Undang Nomor 30/2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian atau
penelaahan kepada instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan Tipikor, dan instansi yang
dalam melaksanakan pelayanan publik. Beberapa kegiatan monitoring renaksi yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan
selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:
• 5 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Keberatan dan Banding di DJP
• 13 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Tata Kelola Obat Dalam Sistem JKN
• 25 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Perizinan dan Pengawasan Obat JKN di BPOM
• 3 Renaksi Monitoring Perbaikan Regulasi Deteksi Fraud di JKN atas Studi di USA
• 5 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa
• 10 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Subsidi Pertanian
• 1 Renaksi Monitoring Hasil Pengukuran Integritas Organisasi KPK TA 2017
• 5 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Pengelolaan Dana Pendidikan Tinggi di Kemenristekdikti
• 4 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Pengelolaan Dana Pendidikan Tinggi Islam di Kemenag
• 2 Renaksi Monitoring Hasil Kajian IPDN
• 2 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Preservasi Jalan
• 4 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Transformatif pada Tata Kelola Tenaga Listrik
• 4 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Perencanaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
• 3 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit
• 2 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Sistem PNBP Sektor Kehutanan
• 5 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air di DKI Jakarta
• 4 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Sistem Pengangkutan Laut Sektor SDA
• 5 Renaksi Monitoring Hasil Kajian Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Pengendalian Perizinan di DKI Jakarta
• 2 Renaksi Monitoring Kegiatan GNPSDA
• 1 Renaksi Piloting Kebijakan Satu Peta Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
• 1 Renaksi Piloting Sistem Pemantauan Hutan
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
84
2018
Akuntabilitas Kinerja
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARANPerspektif pembelajaran dan pertumbuhan berisi serangkaian
sarana prasarana dan/atau infrastruktur pendukung yang
menjadi enabler KPK dalam mengeksekusi serangkaian
sasaran strategis yang ada di perspektif internal prosesnya.
Berdasarkan Rencana Strategis KPK, perspektif ini terdiri
atas 3 sasaran strategis dengan 8 KPI. Sampai dengan
akhir Desember 2018, capaian perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran adalah sebesar 102,5% (“Sangat Memuaskan”).
Capaian ini merupakan agregasi capaian dari setiap sasaran
strategis yang ada. Kondisi capaian setiap sasaran strategis
dan KPInya pada perspektif ini sampai dengan akhir Desember
2018 seperti penjelasan di bawah ini.
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Organisasi yang EfektifSasaran strategis ini dimaksudkan sebagai pemenuhan
kewajiban KPK sebagaimana diatur Undang-undang Nomor
30/2002 , yaitu:
1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK
berasaskan diantaranya pada keterbukaan dan
akuntabilitas;
2. Pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan
tugasnya, yang dilaksanakan dengan cara menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja sesuai program kerjanya.
Dalam menunjukkan keberhasilan atas sasaran strategis ini,
KPK menentukan 3 KPI yang menjadi indikatornya. Kondisi
capaian dari ketiga KPI tersebut sampai dengan akhir
Desember 2018 seperti penjelasan di bawah ini.
KPI 1: Indeks Penegakan Hukum (KPK)Kata integritas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti
mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan
yang memancarkan kewibawaan. KPK memberikan lingkup
pengertian integritas dengan melihat dua hal, yaitu:
1. Melihat usaha-usaha dan kebijakan organisasi untuk
mendukung tercapainya integritas personal/individu.
Hal ini dilakukan dengan melihat instrumen-instrumen,
struktur dan kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan
organisasi seperti kode etik, aturan gratifikasi, kebijakan
sumber daya manusia dan lainnya;
2. Konsistensi dan keselarasan antara nilai, visi dan tujuan/
tugas yang diemban oleh institusi tersebut dengan
kegiatan/tindakan yang dilakukan yang tercermin dari
kebijakan dan program-program yang dilakukan.
Secara singkat, organisasi dikatakan berintegritas jika
organisasi tersebut membangun sistem untuk membuat
individu di dalamnya berintegritas dan memastikan bahwa
terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi dan tujuan
organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
Indeks Integritas KPK diukur dengan menggunakan konsep
Integritas Organisasi yang berhubungan dengan upaya
organisasi dalam mewujudkan organisasi yang dapat
dipercaya, berdasarkan nilai-nilai (etika) dan mampu
mencegah terjadinya risiko kecurangan termasuk korupsi
serta mampu mengembangkan kompetensi dan menjaga
akuntabilitas orang-orang di dalamnya (Direktorat Penelitian
dan Pengembangan, KPK, 2014).
Output yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah nilai indeks
integritas organisasi KPK yang didapatkan melalui kegiatan
survei dan self assessment. Outcome yang akan dicapai
adalah terjadinya perbaikan-perbaikan dalam internal KPK
dalam rangka penguatan integritas organisasi. Outcome lebih
luas yang diharapkan adalah inisiatif pengukuran integritas
organisasi oleh K/L/O/P/S dengan memanfaatkan panduan
pengukuran integritas organisasi yang sudah dilakukan KPK.
Oleh karena itu bagian penting dari integritas organisasi adalah
menindaklanjuti rekomendasi atas nilai yang diperoleh dalam
bentuk rencana aksi perbaikan.
Berdasarkan konsep yang disusun tim yang mengukur indeks
integritas KPK pada Tahun 2017, indeks integritas ini terdiri
atas 10 komponen yaitu :
1. Kepemimpinan;
2. Nilai, Visi dan Tujuan;
3. Panduan dan Peraturan Integritas;
4. Dukungan Struktur dan Fungsi Organisasi;
5. Manajemen Risiko;
6. Monitoring dan Pengawasan;
7. Penegakan Aturan;
8. Sumber Daya dan Infratruktur;
9. Komunikasi;
10. Dukungan Lingkungan.
Nilai Integritas merupakan nilai total rata-rata kesebelas
komponen pada 3 level kematangan: (1) Keberadaan, (2)
Implementasi dan (3) Efektivitas. Skala indeks ini pada
rentang skala 1-5. Semakin tinggi indeks, semakin bagus.
Pengukuran indeks integritas KPK dilakukan oleh tim Litbang
dengan berkoordinasi bersama beberapa unit kerja yang ada.
Pengukuran yang dilakukan 2 tahun sekali, dimana pada tahun
setelah dilakukan pengukuran, KPK fokus pada tindaklanjut
rekomendasi atas hasil pengukuran yang dilakukan tahun
sebelumnya. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan
sampai dengan tahun 2017, hasil yang didapatkan pada setiap
komponen seperti pada Gambar 44.
“...organisasi dikatakan berintegritas jika organisasi tersebut membangun sistem untuk membuat individu di
dalamnya berintegritas.."Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
85
2018
Gam
bar 4
4N
ilai P
aram
eter
Inde
ks In
tegr
itas
KPK
2013
- 20
17
100,
00%
90,0
0%
80,0
0%
70,0
0%
60,0
0%
50,0
0%
40,0
0%
30,0
0%
20,0
0%
10,0
0%
0Ke
pem
impi
nan
60,1
2%
66,8
3%
69,5
5%
61,9
9%
70,9
4%
73,5
1%
63,2
7%
76,6
3%
80,3
0%
50,2
9%
61,2
2%
65,2
5%
28,7
1%
50,5
5%
58,3
1%
54,3
9%
68,0
0%
69,7
2%
45,4
7%
56,4
7%
58,0
1%
83,8
9%
86,6
9%
87,4
8%
45,6
9%
54,9
9%
59,2
6%
69,8
3%
74,7
%
75,1
1%
Man
ajem
en R
isik
o
2013
2015
2017
Vis
i, M
isi d
an
Tuju
anM
onit
orin
g da
n pe
ngaw
asan
Pand
uan
dan
Pera
tura
n In
tegr
itas
Pene
gaka
n A
tura
nKo
mun
ikas
iD
ukun
gan
Stru
ktur
dan
fu
ngsi
org
anis
asi
Sum
ber D
aya
dan
Infr
astr
uktu
rD
ukun
gan
LIng
kung
an
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
86
2018
Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan Gambar 44 di atas, terlihat bahwa tiga komponen
penyusun integritas organisasi yang menjadi nilai lebih KPK
pada tahun 2017 ini, yaitu
1. Komponen Sumber Daya dan Infrastruktur dengan nilai 87,48%
Nilai tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi
dan berada pada tahapan efektivitas. Komponen ini
mencerminkan dukungan sumber daya dan infrastruktur
yang diberikan oleh KPK pada pelaksanaan tugas-tugas
individu pegawai, baik dari sisi anggaran, informasi
dan waktu. Hasil ini menunjukkan bahwa KPK telah
memberikan dukungan yang maksimal terhadap
pelaksanaan tugas individu pegawai untuk mencegah
terjadinya pelanggaran integritas.
2. Komponen Panduan dan Peraturan Integritas dengan nilai 80,30%
Hasil survei menunjukkan 80,30% responden menyatakan
bahwa KPK sudah memiliki dan mengimplementasikan
panduan dan peraturan seperti kode etik/perilaku, aturan
LHKPN, aturan gratifikasi dan aturan konflik kepentingan
secara efektif. Namun demikian, masih ada catatan
mengenai keberadaan dan implementasi peraturan post-
employment.
3. Komponen Dukungan Lingkungan dengan nilai 75,11% Hasil survei yang masuk dalam kategori tinggi
mencerminkan bahwa KPK telah memiliki modal awal
yang baik dalam mengembangkan program-program
integritas organisasi. Modal tersebut berupa dukungan
dalam bentuk komitmen pegawai, kepercayaan pegawai,
pendahuluan kepentingan organisasi serta suasana kerja
yang terbuka.
Ketiga komponen tersebut secara konsisten memperoleh nilai
tertinggi dan menjadi keunggulan KPK sejak tahun 2015. Hal ini
mengindikasikan KPK telah berhasil dalam mengembangkan
manajemen integritas melalui komponen sumber daya
dan infrastruktur, panduan dan peraturan integritas serta
dukungan lingkungan.
Namun, dari data tersebut juga menunjukkan empat komponen
integritas yang nilainya masih rendah sehingga harus menjadi
prioritas KPK untuk segera diperbaiki. Keempat komponen
tersebut yaitu:
1. Komponen Penegakan Aturan dengan nilai 58,01% Komponen ini menjadi tantangan utama dalam
pengembangan integritas organisasi KPK tahun
2017. Peningkatan nilai sebesar 1,54% dari tahun 2015
menunjukkan bahwa upaya penegakan aturan yang
dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ini belum maksimal
dan efektif. Responden memersepsikan penegakan aturan
yang dilakukan oleh KPK selama ini belum adil dan belum
konsisten. Dengan demikian diperlukan usaha ekstra
dalam penerapannya ke depan. Kurangnya sosialisasi
dan inkonsistensi pada implementasi penegakan aturan
memberikan dampak buruk bagi upaya-upaya organisasi
untuk menginternalisasi integritas di KPK.
2. Komponen Manajemen Risiko dengan nilai 58,31% Keberadaan manajemen risiko sangat penting untuk
memandu dan memberikan arah bagi pengembangan
program dan upaya yang diperlukan dalam
mengembangkan integritas organisasi. Komponen ini
mengalami peningkatan nilai tertinggi (7,76% dari nilai
tahun 2015) dibandingkan komponen lain mengindikasikan
adanya kemajuan yang positif dari upaya perbaikan
manajemen risiko yang dilakukan oleh KPK selama dua
tahun terakhir. Namun, peningkatan nilai yang signifikan
tersebut belum mampu mengangkat komponen
manajemen risiko ke tahapan implementasi dan efektif.
Responden menilai manajemen risiko masih menjadi titik
lemah upaya penegakan integritas di KPK.
3. Komponen Komunikasi dengan nilai 59,26% Terlepas dari peningkatan yang tinggi (4,27%), komponen
komunikasi masih menjadi salah satu fokus perhatian
yang perlu diperbaiki oleh KPK. Hal ini tercermin dari
hasil survei 2015 dan 2017 yang rendah. KPK memiliki
kepentingan untuk segera merencanakan komunikasi
internal dan eksternal yang sistematis dan terstruktur
dalam rangka mewujudkan integritas organisasi.
4. Komponen Dukungan Struktur dan Fungsi Organisasi dengan nilai 65,25%
Mengacu pada hasil survei, upaya-upaya integritas
yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya didukung
oleh struktur dan fungsi organisasi. Berdasarkan
penilaian pegawai, fungsi SDM menjadi catatan kritis
pada komponen ini. Untuk itu, KPK perlu memfokuskan
upaya perbaikan pada pengintegrasian aspek integritas
terutama terkait fungsi SDM.
Pada tahun 2018, KPK memasang target indek integritas ini
sebesar 3,9. Karena pada tahun 2018 KPK tidak melakukan
pengukuran atas indeks ini, maka realisasi pengukuran yang
digunakan mengunakan hasil pengukuran yang dilakukan
pada tahun 2017 yang sebesar 3,8. Dengan menggunakan data
tersebut, maka capaian KPI Indeks integritas KPK pada tahun
2018 adalah sebesar 97% (“Sangat Memuaskan”) seperti pada
Gambar 45.
“Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK berasaskan diantaranya pada keterbukaan dan
akuntabilitas"
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
87
2018
Gambar 45Capaian Indeks Integritas KPKTahun 2016 - 2018
Tabel 10Perkembangan Tindak Lanjut RekomendasiPengukuran Indeks Integritas KPKTahun 2018
4,2
4
3,8
3,6
3,4
100
95
90
85
8020163,8
3,67
97%
Target (Indeks)
Realisasi (Indeks)
Capaian (%)
20173,8
3,8
100%
20183,9
3,67
97%
20194
Pada tahun 2018, KPK fokus menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pengukuran indeks integritas KPK. Setiap rekomendasi yang
ditindaklanjuti unit-unit di KPK dimonitor oleh Direktorat Pengawasan Internal perkembangannya. Sampai dengan Desember 2018,
hampir sebagian besar unit yang ada telah menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan. Secara umum perkembangan tindaklanjut
rekomendasi pada beberapa unit di KPK ditunjukkan Tabel 10.
(1) Sekretariat JenderalBiro Renkeu
Biro Umum
Biro SDM
Biro Hukum
Biro Humas
(2) Deputi PencegahanPP LHKPN
Gratifikasi
Dit Litbang
Dikyanmas
Korsupgah
Set Gah
(3) Deputi PIPMDit PI
Dit PM
Set P
(4) Deputi PenindakanPenyidikan
Penuntutan
Korsup
Labuksi
Setdak
(4) Deputi INDAPINDA
Monitor
PJKAKI
Set INDA
95%
100%
95,63%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97,5%
100%
100%
100%
Unit Kerja Survey Integritas
Sebagai tambahan penjelasan, bahwa dalam mencapai
kinerja ini, KPK telah menganggarkan dana sebesar 61,2
juta rupiah untuk melakukan pengukuran indeks integritas.
Dana tersebut digunakan untuk memenuhi komponen
belanja bahan (konsumsi rapat maupun penggandaan).
Biaya yang digunakan tersebut tidaklah terlalu besar
mengingat pelaksanaan survey kepada pegawai KPK dan
dilakukan secara online.
Dengan mengevaluasi proses pengukuran pada
tahun 2017 dan hasil tindaklanjut rekomendasi yang
dilaksanakan 2018, KPK melalui Direktorat Penelitian
dan Pengembangan akan melakukan penilaian indeks
integritas di tahun 2019.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
88
2018
KPI 2: % Pemenuhan Komponen RB (Reformasi Birokrasi)Reformasi birokrasi adalah upaya Pemerintah melalui Kemenpan-RB dalam melakukan pembenahan kelembagaan pada Kementerian
dan Lembaga. Berdasarkan model RB 2010-2014, Reformasi birokrasi dilakukan pada 8 area (pengungkit) yang terdiri (1) Mental
Aparatur, (2) Pengawasan, (3) Akuntabilitas, (4) Kelembagaan, (5) Tatalaksana, (6) SDM Aparatur, (7) Peraturan Perundang-Undangan
dan (8) Pelayanan Publik dalam upaya untuk mencapai 3 area hasil yaitu: (1) Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, (2) Pemerintah
yang bersih dan bebas KKN, serta (3) Peningkatan Pelayanan Publik.
Tahun 2018 KPK membentuk tim self-assessment pada komponen RB berdasarkan panduan Permenpan nomor 14 Tahun 2014. Evaluasi
dilakukan terhadap 2 komponen utama yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil. Melalui metode kerangka penilaian
PMPRB 2.0, serangkaian proses diskusi penilaian dilakukan tim self assessment KPK. Metode PMPRB 2.0 tetap digunakan oleh KPK
meskipun Kemenpan-RB telah menetapkan dan menyosialisasikan kerangka PMPRB 2.5. Mengingat metode kerangka PMPRB 2.0
masih sangat relevan digunakan oleh KPK karena tidak mempunyai instansi vertikal atau instansi di daerah. Hasil penilaian komponen
RB tahun 2018 adalah sebagaimana terinci pada Tabel 11.
Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran pada tahun 2018, kondisi pemenuhan pada beberapa komponen RB cukup beragam. Ada
komponen yang mengalami peningkatan, stagnansi dan penurunan. Secara detail kondisi setiap komponen pemenuhan RB KPK pada
tahun 2017 dan 2018 ditunjukkan pada Gambar 46.
Komponen Proses
Komponen Hasil
Total
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Tatalaksana
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Manajemen Perubahan
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
Kualitas Pelayanan Publik
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
5
5
6
5
15
6
12
6
20
10
10
100
0 6 142 8 164 1210 18
4,69
4,38
5,67
4,72
14,25
5,80
9,53
4
15,80
9,13
7,78
85,73
94%
88%
94%
94%
95%
97%
79%
67%
79%
91%
78%
Komponen BobotNo.
Nilai
2018
Rasio
Tabel 11Rasio Pemenuhan Tingkat Komponen Reformasi Birokrasi KPK Tahun 2018
Gambar 46Kondisi Pemenuhan Komponen RBTahun 2017 - 2018 2018
2017
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
89
2018
Berdasarkan data di atas, realisasi KPI % pemenuhan komponen RB KPK pada tahun 2018 adalah sebesar 85,73. Sehingga capaian
KPI ini pada tahun 2018 adalah sebesar 87,9% (“Memuaskan”), hal ini disebabkan pada tahun 2018 KPK menentukan target KPI nya
sebesar 97,5%. Jika dibandingkan dengan kondisi capaian 2 tahun sebelumnya, capaian pemenuhan komponen RB yang dilakukan KPK
terus mengalami penurunan yang ditunjukkan pada Gambar 47. Kondisi ini tentunya menjadi catatan bagi KPK untuk terus berupaya
memperbaiki setiap kekurangan yang ada.
Rekomendasi Kemenpan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja KPK adalah sebagai berikut:
1. Terus menjaga kualitas implementasi sistem AKIP yang telah dicapai saat ini secara konsisten dan berkelanjutan melalui
penerapan budaya kinerja, pemanfaatan informasi kinerja dalam reward & punishment, serta merit system;
2. Melakukan pengintegrasian e-SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran agar dapat mendorong terwujudnya
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Menyusun Renstra tingkat unit eselon 1 di lingkungan KPK dengan mengacu pada Renstra KPK;
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian kinerja unit kerja dan individu, evaluasi program di bidang penindakan dan
pencegahan korupsi, serta memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi internal tersebut sebagai umpan balik dalam peningkatan
akuntabilitas kinerja, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program penindakan dan pencegahan korupsi, serta budaya kinerja di
lingkungan unit kerja dan individu.
Atas beberapa rekomendasi tersebut, KPK telah melakukan telah melakukan serangkan kegiatan sebagai berikut:
a. Menerapkan budaya kinerja level unit Kerja sampai dengan individu melalui budaya penilaian perilaku pegawai 360 derajat di
samping penilaian kinerja, yang memiliki bobot sama dengan penilaian kinerja;
b. Memberikan reward atas penilaian kinerja individu berupa insentif tertentu kepada para pegawai sesuai dengan kinerja yang
dicapai;
c. Membangun integrasi sistem perencanaan penganggaran dan kinerja pada aplikasi STINKO (sistem informasi terintegrasi Komisi);
d. Melakukan evaluasi Renstra KPK dan menyiapkan Renstra untuk periode sebelumnya;
e. Melalukan review meeting secara berkala dan berjenjang secara rutin tiap bulan atau setidaknya setiap triwulan untuk memantau
capaian kinerja.
Terkait tidak tercapainya target yang ditetapkan, penjelasan yang
dapat disampaikan adalah bahwa KPK sebagai salah satu lembaga
pencetus gagasan reformasi birokrasi, saat ini tidak sekedar
mengejar nilai. Namun lebih mementingkan esensi dari reformasi
birokrasi, yakni perbaikan system tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Artinya skor reformasi birokrasi yang
rendah dapat dijadikan fokus KPK dalam melakukan pembenahan
untuk perbaikan system ke depan agar lebih baik lagi.
Mengenai biaya yang digunakan dalam mencapai indikator kinerja
ini adalah sebesar 52 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan
belanja bahan (konsumsi rapat dan penggandaan/pendukung).
Gambar 47Capaian Pemenuhan Komponen RBTahun 2016 – 2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%2016100%
93,89%
93,9%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201795%
85,03%
89,5%
201897,5%
85,73%
87,9%
2019100%
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
90
2018
KPI 3: Nilai Akuntabilitas Kinerja KPKAkuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Undang-undang 30/2002 jo. PP 8/2006).
Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatkan kinerja (Perpres 29/2014). Nilai akuntabilitas kinerja KPK adalah nilai yang diberikan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berdasarkan kerangka Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP / Perpres No. 29 Tahun 2014).
Komponen, bobot dan sub komponen yang dinilai berdasarkan Permenpan No. 12 Tahun 2015, ditunjukkan pada Tabel 12.
Evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja secara internal dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK dengan menggunakan
kerangka penilaian yang sama dengan Kementerian PAN dan RB. Hasil capaian nilai (skor) LAK KPK yang diberikan MenPanRB pada
periode 2016-2017 ditunjukkan pada Tabel 13.
a. Perencanaan Strategis:
Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi
Renstra;
b. Perencanaan Kinerja Tahunan:
Pemenuhan RKT, Kualitas RKT dan Implementasi RKT
a. Pemenuhan pengukuran
b. Kualitas pengukuran
c. Implementasi pengukuran
a. Pemenuhan pelaporan
b. Kualitas pelaporan
c. Pemanfaatan pelaporan
a. Pemenuhan evaluasi
b. Kualitas evaluasi
c. Pemanfaatan evaluasi
a. Kinerja yang dilaporkan (output)
b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)
c. Kinerja yang dilaporkan (benchmark)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Perencanaan
Pengukuran
Pelaporan kinerja
Evaluasi internal
Capaian kinerja
Perencanaan
Pengukuran
Pelaporan
Evaluasi
Capaian Kinerja
Skor Hasil EvaluasiTingkat Akuntabilitas Kinerja
30%
25%
15%
10%
20%
30
25
15
10
20
24,84
20,98
12,43
8,14
14,88
81,27A
24,76
20,57
12,23
8,07
14,67
80,30A
Sub-KomponenBobot
Bobot % 2016 2017
No.
No.
Komponen
Komponen Nilai
Tabel 12Komponen Penilaian LAKIP
Tabel 13Nilai Komponen LAK KPKTahun 2016 – 2017
Perencanaan
Pengukuran
Pelaporan
Evaluasi
Capaian Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
91
2018
Pada tahun 2018, KPK mentargetkan nilai (skor) LAK KPK Tahun 2017 sebesar 88. Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan MenPanRB
skor penilaian LAK KPK Tahun 2017 adalah sebesar 80,30. Berdasarkan angka realisasi tersebut, capaian KPI ini adalah sebesar
91,25% (“Sangat Memuaskan”). Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, capaian tahun 2018 mengalami mengalami penurunan
ditunjukkan pada Gambar 48. Berdasarkan informasi dari Kementerian PAN dan RB pada pertemuan tanggal 6 November 2018, hal ini
disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas keuangan yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja KPK.
Dalam mencapai kinerja indikator ini, dana yang digunakan adalah sebesar 45,5
juta rupiah yang merupakan belanja bahan (konsumsi rapat dan pendukung) serta
biaya narasumber bidang manajemen kinerja.
Gambar 48Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2016 - 2018
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
80,00%2016
84
80,89
96,30%
Target (skor)
Realisasi (skor)
Capaian (%)
201786
81,27
94,50%
201888
80,3
91,25%
201990
Sasaran Strategis 2: Terbentuknya SDM yang Berkinerja OptimalSDM merupakan faktor yang sangat menentukan organisasi berjalan secara efektif. Dalam mendukung proses bisnis internal sesuai
harapan, perlu untuk memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh organisasi melalui manajemen SDM yang
baik. Sasaran ini dimaksudkan sebagai validasi terhadap pengukuran efektivitas manajemen SDM berupa outcome: (1) Terbentuknya
SDM KPK yang berkinerja optimal, dan (2) Tingginya tingkat engagement pegawai KPK.
Jika melihat karakter pegawai pada sebuah organisasi secara umum, dengan melihat parameter engagement dan performance dapat
terbagi ke dalam beberapa kelompok yang disajikan pada Gambar 49. Kondisi ini tentunya dijumpai hampir di semua organisasi.
Tantangan yang dihadapi setiap organisasi adalah bagaimana organisasi tersebut mampu memberikan treatment yang tepat kepada
setiap karakter pegawainya dalam bekerja, sehingga pegawai yang ada secara sadar mau dan mampu berkerja, berkontribusi optimal
dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.
Lalu, bagaimana cara KPK untuk melakukan pengukuran outcome atas sasaran strategis ini. Dengan melakukan serangkaian kajian,
sejak tahun 2016 KPK menggunakan kerangka Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Metodologi ini melihat berbagai dimensi
individual work performance yang terdiri atas beberapa komponen yang ditunjukkan pada Gambar 50 dan Gambar 51.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
92
2018
A. HERO pegawai di area ini berkontribusi
penuh untuk keberhasilan organisasi
dan menemukan kepuasaan dalam
pekerjaannya
B. HARVEST pegawai di area ini memiliki
kepuasaan diri dan memiliki performa yang
cukup tinggi
C. HAMSTER pegawai di area ini belum
menunjukkan kinerja maksimal namun
sudah merasa puas berada dalam
organisasi tersebut (comfort zone)
D. HUNTER pegawai di area ini memiliki
performa tinggi dan memberikan apa yang
dibutuhkan organisasi, tetapi merasa
kecewa atau tidak mencapai kesuksesan
sesuai harapan Pribadi
E. HOBO pegawai di area ini merasa terputus
dari prioritas organisasi dan tidak
mendapatkan yang mereka inginkan dari
pekerjaannya
SUKSESKepuasan M
aksimal
Engangement Performance
Prestasi Maksimal
A
B
E
C D
SUKSES
ORGANISASI INDIV
IDUAL
Gambar 49Pengelompokan Pegawai berdasarkan Parameter Performance dan Engagement
Gambar 50Dimensi Individual Work Performance
DIMENSIONSCONTEXTUAL PERFORMANCE INDIVIDUAL• Taking initiative
• Accepting and learning from
feedback
• Cooperating with others
• Communicating effectively
CONTEXTUAL PERFORMANCE ORGANISATIONAL• Showing responsibility
• Being customer oriented
• Being creative
• Taking on challenging works tasks
DIMENSIONSTASK PERFORMANCE• Work quality
• Planning and organising work
• Being result oriented
• Prioritising
• Work efficient
DIMENSIONSCOUNTER PRODUCTIVE WORK BEHAVIOUR• Displaying excessive negativity
• Doing things that harm your
organisation
• Doing things that harm your co-
worker or supervisor
• Purposely making mistakes
DIMENSIONSADAPTIVE PERFORMANCE• Showing resiliency
• Coming up with creative solution to
novel, difficult problems
• Keeping job knowledge up-to-date
• Keeping job skill up-to-date
• Dealing with uncertain and
unpredictable work situations
• Adjusting work goals when
necessary
CONTEXTUAL PERFORMANCE
TASKPERFORMANCE
01
01
04
02
02
030304
INDIVIDUAL WORK
PERFORMANCE
ADAPTIVE PERFORMANCE
COUNTER PRODUCTIVE
WORK
Behaviour that harms the well-being of the
organization
As a part of contextual performance, an employee’s ability
to adapt to new job conditions or requirements
Individual behaviours that support the organizational, social
and psychological environment in which the technical core must
function
The proficiency (i.e competency) with which one
performs central job tasks
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
93
2018
Gambar 51Komponen Individual Work Performance
01 02 03 04
• Completing job tasks
• Quantity and quality of
work
• Job skills
• Job knowledge
• Keeping knowledge up-
to-date
• Working accurately and
neatly
• Planning and organizing
• Administration
• Decision making
• Solving problems
• Oral and written
communication
• Monitoring and controlling
resources
• Off-task behaviour
• Too many or longer breaks
• Presenteeism
• Absenteeism
• Complaining
• Tardiness
• Doing task incorrectly
• Accidents
• Insulting or gossiping
about coworkers
• Fighting or arguing with
coworkers
• Disregard of safety
• Misusing priviliges
• Aggression
• Theft
• Substance use
• Generating new
• Innovative ideas
• Adjusting goals and plan to
situation
• Learning new tasks and
technology
• Being flexible and open
minded to others
• Understanding other
groups or culture
• Showing resielence
• Remaining calm
• Analysing quickly
• Acting appropriately
• Extra tasks
• Effort
• Initiative
• Enthusiasm
• Attention to duty
• Resourcefulness
• Industrious-ness
• Persistence
• Motivation
• Dedication
• Proactivity
• Creativity
• Cooperating with and
helping others
• Politeness
• Effective communication
• Interpersonal relations
• Organizational
commitment
TASK PERFORMANCE CONTEXTUAL PERFORMANCE ADAPTIVE PERFORMANCE COUNTER PRODUCTIVE WORK
Kerangka UWES tersebut menjelaskan bahwa elemen kinerja yang diukur mencakup task performance, contextual performance,
adaptive performance dan counter behavior. Task performance merupakan pengukuran atas seberapa optimal pegawai dapat
memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian lainnya dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perannya dalam
mendukung kinerja organisasi. Contextual performance merupakan pengukuran atas seberapa optimal pegawai dapat melaksanakan
perannya dalam organisasi dikaitkan dengan konteks ‘karakteristik’ organisasi (work environment). Adaptive performance merupakan
pengukuran atas seberapa optimal pegawai dapat melakukan adaptasi dalam melaksanakan perannya dalam organisasi dikaitkan
dengan budaya kerja dalam organisasi (menghadapi krisis, stres, pengambilan keputusan, dan lain-lain).
Engagement adalah kondisi di mana secara fisik, mental dan psikologis pegawai merasa ‘terhubung’ dengan organisasi. Dalam kondisi
ini pegawai mampu mengoptimalkan kemampuan fisik dan kompetensinya untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Engagement pegawai diukur melalui survei untuk mengetahui level engagement pegawai terhadap organisasi. Indeks ini menjadi salah
satu outcome dari implementasi manajemen SDM di KPK. Indeks engagement diukur melalui aspek semangat (vigor), keterikatan
(absorption) dan dedikasi pegawai. Kerangka ini menggunakan pendekatan kelelahan (burnout) sebagai kontra kondisi dari engagement.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
94
2018
Berlandaskan kerangka berpikir tersebut dengan menggunakan metodologi survey (self assessment) yang berisi serangkaian
pertanyaan dari setiap parameter yang ada, pengukuran indeks ini dilakukan. Proses pengukuran kedua KPI ini dilakukan KPK setiap
2 tahun. Pengukuran pertama dilakukan pada tahun 2016 dan dilanjutkan pada tahun 2018. Hasil dari pengukuran ini nantinya akan
mampu mengelompokan seluruh pegawai yang ditunjukkan pada Gambar 52. Pegawai yang memenuhi level engaged berada pada
kategori engaged dan almost engaged, sedangkan pegawai mempunyai kinerja optimal pada pada kategori A, B dan D.
Pada tahun 2017 KPK tidak melakukan pengukuran karena fokus pada tindaklanjut rekomendasi atas hasil pengukuran sebelumnya.
Adapun hasil pengukuran kedua KPI tersebut sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut.
KPI 1: % Pegawai yang Berkinerja OptimalBerdasarkan self assesment yang dilakukan oleh sample dari perwakilan setiap unit di KPK, kondisi pegawai yang berkinerja optimal
pada tahun 2018 hasilnya ditunjukkan pada Tabel 14. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, kondisi tahun 2018 mengalami peningkatan.
Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, 94% berkinerja optimal (masuk ke kategori A, B dan D).
Gambar 52Pengelompokan Pegawai pada Level Engaged dan Berkinerja Optimal
5
4
3
2
1
0
ENGAGEMENT
PERF
ORM
AN
CE
Crash and Burnst
D
Disengaged
EHoneymooner
E
Almost Engaged
B
Engaged
A
1 2 3 4 5 6
KPKPIMPINANPENASIHATDeputi Bidang PenindakanDirektorat PenyelidikanDirektorat PenyidikanDirektorat PenuntutanUnit Kerja Koordinasi & Supervisi Bidang PenindakanUnit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan EksekusiSekretariat Bidang PenindakanDeputi Bidang PencegahanDirektorat PP LHKPNDirektorat GratifikasiDirektorat DikyanmasDirektorat Penelitian dan PengembanganUnit Kerja Koordinasi & Supervisi Bidang PencegahanPusat Edukasi Anti KorupsiSekretariat Bidang PencegahanDeputi Bidang PIPMDirektorat Pengaduan MasyarakatDirektorat Pengawasan InternalSekretariat Bidang PIPMDeputi Bidang INDADirektorat MonitorDirektorat PJKAKIDirektorat PINDASekretariat Bidang INDASekretariat JenderalKepala Biro SDMKepala Biro HumasKepala Biro RenkeuKepala Biro HukumKepala Biro UmumSekretariat Pimpinan
70%
72%69%77%70%80%68%60%69%70%63%78%70%80%-66%69%70%68%69%70%72%69%68%61%69%69%61%70%78%69%78%
94%100%100%96%95%100%90%95%96%100%95%93%94%97%100%100%100%80%86%92%90%76%91%97%94%93%80%92%91%91%95%100%92%85%
Unit Kerja
2016
Performance (%)
2018
Tabel 14Komposisi Pegawai Berkinerja Optimal KPK Tahun 2016 dan 2018
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
95
2018
Lalu jika membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan target di tahun 2018, capaian KPI % Pegawai yang Berkinerja Optimal
sampai dengan Desember 2018 sebesar 107% (“Sangat Memuaskan”). Capaian ini didapatkan atas perbandingan dari realisasi yang
sebesar 94% dengan target yang sebesar 88%. Kondisi capaian KPI ini jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya mengalami
peningkatan yang terlihat pada Gambar 53.
KPI 2: % Pegawai pada Level EngagedDemikian juga dengan kondisi pegawai KPK yang berada pada level engaged dan almost engaged. Berdasarkan self assessment yang
telah dilakukan, pegawai KPK yang berada pada level engaged dan almost engaged sebesar 94%. Kondisi ini mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2016 yang ditampilkan pada Tabel 15.
KPKPIMPINANPENASIHATDeputi Bidang PenindakanDirektorat PenyelidikanDirektorat PenyidikanDirektorat PenuntutanUnit Kerja Koordinasi & Supervisi Bidang PenindakanUnit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan EksekusiSekretariat Bidang PenindakanDeputi Bidang PencegahanDirektorat PP LHKPNDirektorat GratifikasiDirektorat DikyanmasDirektorat Penelitian dan PengembanganUnit Kerja Koordinasi & Supervisi Bidang PencegahanPusat Edukasi Anti KorupsiSekretariat Bidang PencegahanDeputi Bidang PIPMDirektorat Pengaduan MasyarakatDirektorat Pengawasan InternalSekretariat Bidang PIPMDeputi Bidang INDADirektorat MonitorDirektorat PJKAKIDirektorat PINDASekretariat Bidang INDASekretariat JenderalKepala Biro SDMKepala Biro HumasKepala Biro RenkeuKepala Biro HukumKepala Biro UmumSekretariat Pimpinan
79%
81%79%86%81%90%77%58%78%80%74%83%74%90%-75%76%77%75%77%80%82%75%78%76%80%72%71%78%88%84%89%
94%100%100%96%95%100%90%95%96%100%95%93%94%97%100%100%100%80%86%92%90%76%91%97%94%93%80%92%91%91%95%100%92%85%
Unit Kerja
2016
Engagement (%)
2018
Tabel 15Komposisi Pegawai pada Level EngagedTahun 2016 dan 2018
Gambar 53Capaian Pegawai KPK pada Berkinerja OptimalTahun 2016-2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%2016
86%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201788%
86%
98%
201888%
94%
107%
201988%
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
96
2018
Kondisi capaian KPI ini pada tahun 2018 adalah sebesar 107% (“Sangat Memuaskan”). Capaian ini didapatkan atas realisasi yang sebesar
94% dari target KPI yang sebesar 88%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi capaian pada tahun 2018 mengalami
peningkatan ditunjukkan pada Gambar 54.
Pada tahun 2018 dengan metodologi yang sama, sample yang digunakan pada self assement untuk mengukur KPI % Pegawai yang
Berkinerja Optimal dan % Pegawai pada level engaged mengalami perubahan. Pada tahun 2018 komponen Pimpinan, Penasihat dan unit
baru Pusat Edukasi Korupsi melakukan self assessment. Kondisi ini tidak terjadi pada pengukuran tahun 2016.
Hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2018 akan dievaluasi biro SDM. Rekomendasi hasil pengukuran tersebut akan ditindaklanjuti
pada tahun 2019.
Gambar 54Capaian Pegawai KPK pada Level EngagedTahun 2016-2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%2016
85%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201788%
87%
97%
201888%
94%
107%
201988%
Sasaran Strategis 3: Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan AdaptifOrganisasi yang semakin berkembang membutuhkan dukungan operasional yang terintegrasi dan adaptif serta handal untuk mampu
memenuhi kebutuhan stakeholder nya secara efisien, efektif, prudent, dan akuntabel. Hal ini semakin penting seiring dengan semakin
bertambahnya jumlah sarana dan prasarana yang ada. Sampai dengan akhir Desember tahun 2018, capaian sasaran strategis ini adalah
sebesar 108,5% (“Sangat Memuaskan”). Angka capaian ini didapatkan dari kontribusi 3 KPI yang kondisi capaiannya sampai dengan
Desember 2018 seperti berikut.
KPI 1: % Pemenuhan dan Kepatuhan SOPPemenuhan SOP adalah penyusunan dan penetapan SOP bagi unit yang belum ditetapkan SOP-nya, sesuai dengan Peraturan KPK
Nomor 08 Tahun 2013. Sementara itu, kepatuhan atas SOP adalah pemenuhan terhadap 2 (dua) unsur/tahapan dalam implementasi
SOP, yaitu:
1. Kelengkapan dan ketepatan dokumen SOP sesuai dengan tugas dan fungsi, yang diuji berdasarkan hasil analisis (desk review) oleh
Biro Renkeu;
2. Efektivitas penerapan/implementasi SOP oleh unit organisasi, yang diukur melalui observasi lapangan (field review) oleh Tim
Pengujian SOP atau hasil audit internal dan eksternal.
Berdasarkan definisi tersebut, Biro Renkeu sebagai unit incharge tentang tata kelola penyusunan SOP di setiap unit di KPK
menerjemahkan dengan membaginya ke dalam 3 tahapan kegiatan, yaitu
1. % proses bisnis unit berdasarkan Perkom Nomor 02 Tahun 2013;
2. Proses bisnis unit berdasarkan perkom ortaka nomor 03 tahun 2018;
3. Penetapan proses bisnis.
Selama tahun 2018, Biro Renkeu selalu aktif memfasilitasi dan asistensi unit kerja melakukan asistensi bagi unit kerja yang mengusulkan
SOP maupun perbaikan SOP dengan pengajuan Pengesahan/penetapan SOP. Dengan mengacu Pedoman SOP yang lama, sampai
dengan saat ini, baru 16 dari 25 (60%) unit kerja yang telah ditetapkan dan disahkan SOP-nya oleh Deputi/Sekretaris Jenderal. Komposisi
SOP tersebut ditunjukkan pada Tabel 16.
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
97
2018
Beberapa kegiatan yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan selama 2018 dalam mengakselerasi proses pemenuhan dan
kepatuhan SOP di seluruh unit di KPK antara lain sebagai berikut:
1. Dalam proses memfasilitasi unit mengupdate peta proses bisnisnya dilakukan melalui proses asistensi kepada unit kerja via rapat
FGD (Focus Group Discussion), email, telepon, aplikasi Jabber, dengan updating melalui aplikasi bizagi, dan dokumen pendukung
lainnya;
2. Telah ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1656 Tahun 2017 tentang Penetapan Peta Proses
Bisnis Di Lingkungan KPK, sebagai acuan sementara dalam tata laksana unit kerja;
3. Biro Renkeu melakukan diskusi lanjutan dengan Biro Hukum mengenai pembahasan draf Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi tentang Penataan Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, saat ini telah dilakukan penyesuaian
regulasi Pedoman Penyusunan SOP untuk diintegrasikan dengan objek batang tubuh draf, terkait aspek hukum dan legal drafting
maupun tingkat kewenangannya dalam penetapan dan pengesahan, melalui media rapat, FGD, email dan telepon;
4. Biro Renkeu telah melakukan proses asistensi kepada unit kerja melalui media rapat FGD, email, telepon, aplikasi jabber, dengan
updating melalui aplikasi bizagi, dan dokumen pendukung lainnya, sehingga dapat terupdate peta proses bisnis pada tiap unit
kerja sebagai tindak lanjut Penataan Organisasi;
5. Telah ditetapkan pada tanggal 17 Mei Tahun 2018 Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 859 Tahun 2018
tentang Penetapan Proses Bisnis Di Lingkungan KPK sebagai acuan sementara dalam tata laksana unit kerja berdasarkan Perkom
Ortaka yang baru yaitu Perkom 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
Dit Dikyanmas
Dit Gratifikasi
Dit PP LHKPN
Dit Litbang
Unit Kerja Korsup Pencegahan
Setdep Pencegahan
Dit Penyelidikan
Dit Penyidikan
Dit Penuntutan
Unit Kerja Korsup Penindakan
Unit Kerja Labuksi
Setdep Penindakan
Dit PINDA
Dit Monitor
Dit PJKAKI
Setdep INDA
Dit PI
Dit Pengaduan Masyarakat
Setdep PIPM
Biro Renkeu
Biro SDM
Biro Humas
Biro Umum
Biro Hukum
Sekretariat Pimpinan
Masih direviu
Sudah Ditetapkan
Sudah disahkan
Sudah disahkan
Belum menyampaikan konsep
Sudah Ditetapkan
Ditetapkan dalam SOP Penindakan
Terintegrasi
Masih direviu
Sudah Ditetapkan
Sudah Ditetapkan
Sudah disahkan
Belum menyampaikan konsep
Sudah Ditetapkan
Masih Direviu
Belum menyampaikan konsep
Sudah Ditetapkan
Sudah Ditetapkan
Sudah Disahkan
Masih direviu
Masih direviu
Belum menyampaikan konsep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Unit Kerja Status Penetapan SOPNo
Tabel 16Status Penetapan dan/atau Pengesahan SOP Unit Kerja di KPK
“KPK dituntut untuk selalu berkerja efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang dimiliki"
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
98
2018
Dit DikyanmasDit GratifikasiDit PP LHKPNDit LitbangUnit Kerja Korsup PencegahanSetdep PencegahanDit PenyelidikanDit PenyidikanDit PenuntutanUnit Kerja Korsup PenindakanUnit Kerja LabuksiSetdep PenindakanDit PINDADit MonitorDit PJKAKISetdep INDADit PIDit Pengaduan MasyarakatSetdep PIPMBiro RenkeuBiro SDMBiro HumasBiro UmumBiro HukumSekretariat Pimpinan
Ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi Nomor 859 Tahun2018 tentang Penetapan Proses Bisnis DiLingkungan KPK
12345678910111213141516171819202122232425
Unit Kerja Status Penetapan Proses BisnisNo
Tabel 17Status Penetapan Proses Bisnis Unit Kerja di KPK
Melalui berbagai kegiatan di atas, KPK menentukan formulasi penghitungan realisasi KPI % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP. Pada
tahun 2017, formulasi yang digunakan adalah :
Sedangkan pada tahun 2018, formulasi yang digunakan adalah :
Adanya perbedaan formulasi tersebut, tidak menjadi suatu masalah mengingat pemenuhan indikator kinerja tersebut sesuai dengan
Renstra KPK, dimana pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2019, ditargetkan terpenuhi sebesar 100% dan untuk pemenuhan target
tahunan 2017 dan 2018 menggunakan formulasi yang terukur.
Dengan menggunakan berbagai data di atas, maka penghitungan realisasi KPI % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP pada tahun 2018
adalah sebagai berikut:
[(16 / 25) x 100% x 50%] + [(29 / 29) x 100% x 50%] = 32% + 50% = 82%
Capaian KPI ini apabila dibandingkan dengan target kinerja yaitu 75% adalah sebesar 109.33% (“Sangat Memuaskan”). Kondisi capaian
ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terlihat pada Gambar 55.
Gambar 55Capaian Pemenuhan dan Kepatuhan SOPTahun 2016-2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%201625%
16%
64%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201750%
50%
100%
201875%
82%
109,3%
2019100%
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
99
2018
Untuk mendukung pencapaian KPI ini, dana yang digunakan adalah sebesar 62,4 juta rupiah yang merupakan belanja bahan untuk
konsumsi rapat maupun penggandaan bahan dan pendukungnya.
KPI 2: % Pemenuhan Service Level AgreementKualitas pelayanan yang diberikan KPK pada saat ini terlihat dari kualitas setiap layanan yang diberikan setiap Biro yang ada di
lingkungan Sekretariat Jenderal. Setiap Biro yang terdiri atas Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro SDM, Biro Hukum, dan
Biro Humas dalam mengukur kualitas layanan yang diberikan ditunjukkan ke dalam sebuah rumusan Service Level Agreement. Service
Level Agreement (SLA) adalah bagian dari kontrak layanan yang mendefinisikan layanan secara formal. Tingkat layanan yang menjadi
janji layanan disepakati pihak penyedia maupun pengguna layanan (ruang lingkup, kualitas, dan tanggung jawab).
SLA berbeda dengan operational level agreement yang penentuan aspek dan targetnya dilakukan oleh pihak penyedia layanan. Butir
yang sering dijadikan SLA adalah:
1. "waktu respon/respond time"; atau
2. "waktu layanan/delivery time".
Kondisi SLA setiap Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dihasilkan dari setiap pelayanan yang telah dilakukan selama tahun
2018 yang ditunjukkan pada Tabel 18. Berdasarkan SLA yang ada, rata-rata SLA Sekretariat Jenderal pada tahun 2018 adalah sebesar
99,84%.
Pada tahun 2018, KPK memasang target ukuran ini sebesar 95% dan sampai dengan Desember 2017 realisasi atas SLA ini adalah
sebesar 99,84% sehingga capaian KPI ini adalah sebesar 105,1% (“Sangat Memuaskan”). Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun
2016, trend yang terjadi cenderung stagnan yang terlihat pada Gambar 56.
UnitBiro SDM
Biro Hukum
Biro Humas
Biro Umum
Biro Perencanaan dan
Keuangan
Standard Pelayanan MinimalComplain Asuransi dan pembayaran gaji dalam kurun waktu di bawah 2 hari
Respon's time 5 hari kerja
1. Informasi Publik (5 Hari Kerja)
2. Pemberitaan dan Publikasi (Response Time 2 Hari Kerja)
1. Layanan Internal Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (SLA 2 hari),
2. Layanan Pengadaan (SLA 5 hari),
3. Layanan Gedung (100% berfungsi),
4. SLA Pengiriman Surat Keluar (1 hari) dan Surat Masuk (1 hari) dan
5. SLA Respon Pengamanan (1 hari)
Pemenuhan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan khusus SLA
Perbendaharaan dengan lingkup pelayanan penerbitan SPM paling lama
(rata-rata) 3 hari kerja.
Rata-rata
Realisasi100%
100%
100%
100%
99%
99,84%
Gambar 56Capaian Service Level AgreementTahun 2016-2018
Tabel 18Kondisi SLA Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%201685%
94,84%
111,6%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201795%
99,88%
105,1%
201895%
99,84%
105,1%
201985%
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
100
2018
KPI 3: % Pemenuhan data dan informasiData dan informasi menjadi unsur penting bagi setiap unit di KPK dalam bekerja menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi
tanggungjawabnya. Proses organisasi yang adaptif harus selalu mendapatkan dukungan data dan informasi yang real time dan
akuntabel. KPK menggunakan KPI % pemenuhan data dan informasi untuk menunjukkan kualitas ketersediaan data dan informasi
tersebut. Pengukuran KPI ini ditentukan oleh seberapa besar data dan informasi yang diminta unit dan keberhasilan pemenuhan atas
permintaan data dan informasi tersebut.
Deputi INDA merupakan unit yang bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaan data dan informasi tersebut. Ketersediaan data
dan informasi ini merupakan akumulasi proses penyediaan data dan informasi yang diberikan dari setiap direktoratnya yang terdiri atas:
1. Direktorat PJKAKI (Pembinaan Jaringan Kerjasama antar Komisi dan Instansi);
2. Direktorat Monitor;
3. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data
Sampai dengan Desember 2018, realisasi atas KPI ini adalah sebesar 99,85%. Hal ini ditunjukkan dengan pemenuhan data dan informasi
dari setiap Direktorat di Kedeputian INDA seperti berikut ini:
1) Pemenuhan data dan informasi dari Direktorat PJKAKIDirektorat PJKAKI mendapatkan permintaan data dan informasi sebanyak 594 sampai dengan Desember 2018. Seluruh permintaan
data dan informasi tersebut telah terpenuhi dengan komposisi yang terlihat pada Tabel 19.
2) Pemenuhan data dan informasi dari Direktorat MonitorSampai dengan Desember 2018, Direktorat Monitor menerima permintaan data dan informasi sebesar total 167.794 dan seleuruh
permintaan data dan informasi tersebut telah dipenuhi. Komposisi permintaan data dan informasi tersebut terdiri atas interception,
IPA, surveillance, filling & recording, digital forensic, dan case handling.
3) Pemenuhan data dan informasi dari Direktorat PINDADirektorat PINDA mengembangkan berbagai sistem sebagai enabler dalam memudahkan pencarian dan pengolahan data dan informasi
yang dibutuhkan. Beberapa diantaranya adalah
PPATK
Background Check
Manifest Penerbangan
AHU
Bantuan Internasional - Formal/MLA
- Incoming dari negara lain
- Outgoing kepada negara lain
Bantuan Internasional - Non Formal/Antar
Agency
- Incoming dari mitra
- Outgoing kepada mitra
Imigrasi
Bea Cukai
Database Paspor Biru
Database Saphire Member
Otoritas Bandara
IDI
Akta CV Pengadilan Negeri
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
137
150
117
37
1
1
18
21
19
4
1
2
2
6
215
594
137
150
117
37
1
1
18
21
19
4
1
2
2
6
215
594
Jenis Permintaan Data & Informasi Jumlah
Permintaan Terpenuhi
No
Tabel 19Kondisi Permintaan dan Pemenuhan DataDirektorat PJKAKITahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
101
2018
A. Sistem Analisis Big DataSistem analisis big data dibangun KPK untuk menjawab tantangan KPK dalam pemenuhan data dan Informasi dalam pemenuhan data
dan informasi yang tepat waktu, valid dan aman sehingga membutuhkan Kualitas prediktif KPK dalam rangka mencegah korupsi,
kecepatan dan ketepatan kegiatan taktis memberantas korupsi, dan akurasi perencanaan strategi organisasi sekaligus menjawab
pengelolaan data dan Informasi dalam jumlah yang sangat besar (volume), bukan hanya data yang terstruktur tetapi juga semi
terstruktur dan tidak terstruktur baik dalam bentuk teks, angka, gambar, suara, dan lain sebagainya (variety) seperti data penyadapan
dan data pengaduan masyarakat, serta sangat cepat penambahan datanya (velocity).
Pada tahun 2018, Direktorat PINDA fokus pada 2 use case piloting yang menghasilkan 2 (dua laporan analisis, yakni analisis media
online dan fraud pengadaan barang/jasa. Laporan analisis media online meliputi 4 sumber utama, yakni portal berita online, twitter,
forum/blog, dan youtube, dengan pengguna utama adalah Biro Humas. Hingga 2018 ini, khusus untuk portal berita online yang dianalisis
bersumber dari 49 media. Analisis media online menjawab kebutuhan KPK untuk memantau isu publik di media online.
B. Aplikasi TelusurAplikasi Telusur ini mampu memudahkan berbagai Unit Kerja di KPK dalam memenuhi permintaan data dan informasi yang bersumber
dari internal dan eksternal. Data eksternal yang sudah bisa dikoneksikan dengan Aplikasi Telusur meliputi tanah (BPN), KTP (Dukcapil),
kendaraan dan sebagainya. Saat aplikasi ini terus mengalami perbaikan dan pengembangan.
C. Dashboard InformasiDirektorat PINDA juga mengembangkan berbagai macam dashboard yang memberikan informasi berupa visualisasi data yang interaktif.
Berbagai macam data dan informasi yang ditampilkan pada dashboard tersebut dijadikan setiap unit kerja untuk memantau kegiatan
operasional dan pengambilan keputusan strategis organisasi. Berbagai dashboard yang dibangun direktorat PINDA terbagi ke dalam 2
bentuk, yaitu Dashboard Operasional dan Dashboard Strategis. Perbedaan kedua dashboard tersebut ditunjukkan pada Tabel 20.
Pada tahun 2018, KPK menentukan target KPI % pemenuhan informasi dan data sebesar 90%. Berdasarkan penjelasan di atas, realisasi
KPI ini sampai dengan Desember 2018 sebesar 99,85%, sehingga capaiannya sebesar 110,9% (“Sangat Memuaskan”) yang ditunjukkan
pada Gambar 57.
Hubungan dengan
sasaran strategis unit
Tujuan
Waktu mengupdate
Fokus ukuran
Manfaat
Tidak terhubung
Untuk mengukur kinerja
Real time
Fokus pada hal operasional, jangka
pendek
Menjadi sumber ide yang
memperlihatkan
berbagai hal operasional
yang terjadi di setiap unit
Terhubung
Mengukur progress (current value
versus target value)
Periodically (monthly, quarterly,
semesterly, yearly)
Fokus pada hal strategis, jangka
panjang
Memberikan informasi bagaimana
berjalannya strategis organisasi
yang dipilih, memberikan insight
rumusan rencana tindak lanjut yang
harus dilakukan
Parameter Dashboard Operasional Dashboard Strategis
Tabel 20Perbedaan Dashboard Operasional dan Dashboard Strategis KPK
Sumber: www.bscdesigner.com
Gambar 57Capaian Pemenuhan Informasi dan DataTahun 2016 - 2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%201690%
99,98%
111,09%
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
201790%
100%
111,1%
201890%
99,85%
110,94%
201990%
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
102
2018
KEUANGANPersepektif keuangan KPK berdasarkan Rencana Strategis KPK 2018, terdiri atas satu sasaran strategis. Sampai dengan Desember
2018, capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 100% (“Sangat Memuaskan”). Kondisi sasaran strategis berikut KPI pada
perspektif ini seperti penjelasan di bawah ini.
Sasaran Strategis 1: Terkelolanya Keuangan Secara AkuntabelLaporan Keuangan KPK disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. PP Nomor 8/2006. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas
Laporan Keuangan Tahunan merupakan indikator akuntabilitas atas pertanggungjawaban penggunaan APBN oleh KPK (Undang-
undang 15/2004). Opini BPK menjadi indikator objektif tentang:
1. Kesesuaian dengan Sandar Akuntansi Keuangan;
2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal KPK; dan
4. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan
Sifat publikasi laporan keuangan maupun opini BPK yang terbuka juga mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana
asas yang diamanatkan Undang-undang Nomor 30/2002. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK tahun 2017 dari BPK sudah memberikan
hasil. BPK pada 18 Mei 2018 telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan LHP-LK KPK 2017. Sehingga capaian atas
KPI ini sebesar 100% (“Sangat Memuaskan”). Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, LK KPK selalu mendapatkan
opini WTP yang ditampilkan pada Gambar 58.
Jika melihat penggunaan anggaran sebagai tambahan penjelasan kondisi pengelolaan keuangan di KPK. Pada tahun 2017, KPK
mendapatkan pagu sebebesar Rp 854.230.815.000, 00 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 815.525.913.627,00 atau dengan
persentase realisasi sebesar 95,47% pada rentang waktu Januari – Desember 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, kondisi
realisasi penggunaan anggaran KPK pada tahun 2018 lebih besar, karena pada tahun 2017 KPK mendapatkan pagu sebesar 849,54
milyar dengan penggunaan anggaran sebesar 784,97 milyar sehingga persentase realisasinya sebesar 92,4%. Kondisi penggunaan
anggaran KPK pada tahun 2014 sampai dengan 2018 ditunjukkan pada Gambar 59.
Gambar 58Trend Capaian Opini BPKTahun 2016 - 2018
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0
120%
100%
80%
60%
40%
20%
02016
4
4
100%
Target (skor)
Realisasi (skor)
Capaian (skor)
20174
4
100%
20184
4
100%
20194
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
103
2018
Pada tahun 2019 berdasarkan pagu definitif yang didapatkan dari Kementerian Keuangan, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp
813,449,265,000,00. Jika dibandingkan dengan pagu tahun 2018, anggaran KPK mengalami penurunan. Komposisi anggaran KPK
berdasarkan unit tahun 2019 disajikan pada Tabel 21.
Gambar 59Trend Penggunaan Anggaran KPK2014 – 2018
Tabel 21.Komposisi Anggaran KPKTahun 2019
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
02014
623,97
558,76
Pagu Anggaran (milyar)
Penggunaan Anggaran (milyar)
2015623,97
558,76
2016898,9
726,6
2017991,87
838,86
2018854,23
815,52
Program dan Unit Kerja
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis
I. Sekretariat Jenderal
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
II. Deputi Penindakan
III. Deputi Pencegahan
IV. Deputi INDA
V. Deputi PIPM
Total KPK (A+B)
Pagu Definitif
615,120,221,000
615,120,221,000
198,329,044,000
66,877,795,120
61,244,837,000
64,417,226,930
5,789,184,950
813,449,265,000
No
A
B
C
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
104
2018
LAINNYAPada tahun 2018, ada beberapa capaian lain yang didapatkan KPK sebagai bagian keberhasilan institusi ini dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Beberapa penghargaan tersebut antara lain:
April,KPK mendapatkan penghargaan dalam acara Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2018 yaitu:
1. Subkategori Aplikasi Lembaga (Gratifikasi Online Gratis2Go) yang membantu penyelenggara negara melaporkan penerimaan
hadiah dengan mudah, kapan saja, di mana saja;
2. Subkategori Media Sosial Lembaga;
3. Kategori Government PR (Program Inovasi Media Sosial #TanyaJubir);
4. Lembaga Negara Terpopuler di Media sepanjang tahun 2017
Juni,KPK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2017
September,KPK mendapatkan penghargaan dari kementerian keuangan karena telah 5 tahun berturut-turut (2012-2017) mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
November,KPK mendapakan penghargaan sebagai lembaga non-struktural menuju informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam rangka
pemeringkatan keterbukaan informasi publik
Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
105
2018
halaman kosong
LaporanAkuntabilitas Kinerja
106
2018
BAB 4INISIATIF
PENINGKATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
107
2018
INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJADalam upaya perbaikan berkelanjutan atas setiap proses kerja yang ada agar semakin efektif dan efisien, beberapa inisiatif kegiatan
perbaikan yang dijalankan KPK dalam rentang Januari 2018 – Januari 2019 antara lain sebagai berikut:
1. Penyempurnaan Struktur OrganisasiKPK sebagai sebuah institusi pemerintah tentunya akan tunduk dengan Undang-undangU Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang UU tersebut telah disebutkan bahwa wewenang dan kewajiban KPK
seperti yang diatur dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e, yaitu:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
Tugas dan kewajiban inilah yang menjadi dasar struktur organisasi pada saat awal pembentukan KPK. Namun dengan melihat berbagai
tantangan yang ada, organisasi KPK dirasa perlu untuk mengembangkan diri dengan membentuk unit-unit baru sebagai konsekuensi
eskalasi tugas dan kewajiban yang diberikan. Melalui serangkaian proses internal dengan berkoordinasi beberapa pihak eskternal
sebagai bagian pengayaan perspektif, pada tahun 2018 KPK telah merumuskan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya
yaitu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015.
Perubahan mendasar yang terjadi pada struktur organisasi KPK pada tahun 2018 seperti pada Gambar 60.
Gambar 60Perubahan Struktur Organisasi KPK
Menjadi
Pimpinan KPK
Pimpinan KPK
Kedeputian Bidang Pencegahan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Unit Kerja Koordinasi Wilayah I - IX
Tim Juru Bicara Sekretariat Pimpinan Kelompok Kerja Strategis Pimpinan
Kedeputian Bidang Penindakan
Kedeputian Bidang Penindakan
Kedeputian BidangInformasi & Data
Kedeputian BidangInformasi & Data
Kedeputian BidangPengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat
Kedeputian BidangPengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat
Kedeputian BidangPengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat
Tim Penasihat
Tim Penasihat
Seketariat Jenderal
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
108
2018
Akuntabilitas Kinerja
2. Pembentukan Kelompok Kerja Strategis Pimpinan (KKSP)Dengan adanya perubahan peraturan komisi yang salah satunya
didasari dengan hasil kajian Execution Premium Assesment (XPA)
KPK pada tahun 2016. Pada tahun 2018 KPK secara resmi membuat
unit baru yang bernama Kelompok Kerja Strategis Pimpinan. Ke
depan, unit ini diharapkan mampu menjalankan beberapa tugas
dan tanggungjawab sebagai OSM (Office of Strategy Management)
seperti pada Tabel 22.
3. Pembentukan Unit Koordinasi Wilayah (Korwil)Pada tahun 2018, KPK pun juga membentuk Unit Koordinasi Wilayah. Unit ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan dan Penindakan KPK. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 1087 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Kerja Unit Kerja Koordinasi Wilayah yang menetapkan 9 Unit Kerja
Koordinasi Wilayah yang terdiri atas:
1. Korwil I, mencakup wilayah kerja Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Korwil II, mencakup wilayah kerja Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatanm dan Kepulauan Riau;
3. Korwil III, mencakup wilayah kerja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lampung, Gorontalo, dan Kementerian/Lembaga;
4. Korwil IV, mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat;
5. Korwil V, mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;
6. Korwil VI, mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur;
7. Korwil VII, mencakup wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
8. Korwil VIII, mencakup wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat;
9. Korwil IX, mencakup wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara
4. Peresmian Pusat Edukasi Anti Korupsi (Anti Corruption Learning Centre)Pusat Edukasi Anti-Korupsi (Anti-Corruption Learning Center) dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi nomor 03 Tahun 2018, khususnya
pada Pasal 30 s.d Pasal 34. Diantara tugas ACLC antara lain:
1. Menyusun kebijakan teknis, riset internal dan manajemen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai KPK maupun Kementerian Lembaga,
Pemda, swasta, sektor politik, LSM dan masyarakat umum baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri (eksternal) dan
eksternal KPK dan sertifikasi;
2. Penyiapan Instruktur pendidikan dan pelatihan untuk pegawai KPK dan eksternal;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai KPK, eksternal KPK;
4. Pengujian dan pemberian sertifikasi kompetensi di bidang antikorupsi kepada pegawai KPK dan eksternal;
5. Pengembangan jaringan penyuluh antikorupsi;
6. Pelaksanaan kerjasama bidang Diklat dengan Mitra Strategis di dalam maupun luar negeri;
7. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan Diklat;
8. Pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management) bidang Diklat; serta
9. Publikasi dan sosialisasi program diklat dan sertifikasi kompetensi.
Tabel 22Tanggungjawab Ideal Kelompok Kerja Strategis Pimpinan (KKSP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Strategy Development
Scorecard Management
Organization Alignment
Planning & Budgeting
Human Capital Alignment
Strategy Communication
Initiative Management
Strategy Reviews
Best Practice Sharing
Keterangan:
KKSP wajib menjalankan proses
KKSP memastikan proses yang dijalan unit incharge terkait dalam upaya mengeksekusi strategi organisasi
No Proses Pengelolaan Strategi Organisasi
Tanggung Jawab
Pada tahun 2018 unit KKSP masih diisi beberapa pegawai yang belum definitive. Tugas tim yang ditunjuk tersebut adalah fokus
menyiapkan infrastruktur yang diperlukan KKSP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
109
2018
Pusat Edukasi Anti Korupsi dalam struktur organisasi KPK berada di bawah Deputi Bidang Pencegahan dan dipimpin oleh seorang
koordinator unit dengan dibantu oleh 4(empat) satgas yaitu Satgas Pengelolaan, Satgas Pembelajaran Internal, Satgas Pembelajaran
eksternal dan Satgas Sertifikasi.
Walaupun secara formal, ACLC baru ‘dilahirkan’ sejak 2018, namun esensi kegiatan Diklat Pegawai KPK, Diklat untuk eksternal KPK serta
sertifikasi telah dilakukan oleh unit lain yaitu Biro SDM dan Direkorat Dikyanmas. Rodmap pembentukan ACLC seperti pada Gambar 61. Tantangan terbesar bagi ACLC saat ini adalah mengintegrasikan dan menyeragamkan prosedur yang berasal dari unit kerja yang
berbeda sebelumnya, serta memenuhi tuntutan ACLC untuk secara mandiri dapat beroperasi serta menangani aspek teknis maupun
manajerialnya, termasuk dalam pelatihan lingkup internasional.
Nama ACLC bukanlah sesuatu yang baru, sejak tahun 2011, ACLC sudah disebutkan dalam arah kebijakan KPK khususnya Direktorat
Dikyanmas. Setelah beberapa tahun beroperasi dalam bentuk Satuan Tugas di Dikyanmas, mulai tahun 2017 dilakukan percepatan-
percepatan untuk lebih memformalkan ACLC sebagai sebuah unit kerja tersendiri. Percepatan dimaksud di antaranya adalah
penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tentang Penyuluh Anti Korupsi, serta project pembangunan gedung fisik
ACLC.
Pada tahun 2018 pembangunan gedung ACLC dapat diselesaikan, bertepatan dengan momen pelatihan lingkup Internasional. Oleh
karena itu, Pimpinan meminta agar momen baik tersebut diabadikan dengan melakukan soft launching (gedung) ACLC. Soft launching
ini dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan KPK, delegasi pelatihan, perwakilan Kedutaan Besar mitra KPK, serta lembaga diklat
Kementerian dan Lembaga. Lepas seremonial soft launching, maka berlanjut dengan pelatihan yang diikuti oleh delegasi dari Myanmar,
Bangladesh, Afghanistan, Mesir dan Madagascar.
Gambar 61Sejarah Pembentukan ACLC
2011 2012 2015 2016 20172018
Pembentukan Pusat Edukasi Anti Korupsi
Usulan Ortaka ACLC
Peluncuran ACLC pada Dit.
DikyanmasACLC
Stocktaking Study
3 Pilihan Strategi ACLC
RoadmapACLC 2015-2019
OperasionalisasiACLC Feasibility Study
ACLC
E-Learning LSPGedung ACLC
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
1.1 Human Capital Strategy
3.1.a Compliance
3.2.b Exit Management
3.2.a Employee Services
3.4.b Payroll Management
3.4.a Time Management
3.4 Time and Payroll3.3 Talent Process Administration3.2 Workforce Services Administration
3.1. HR Function Management
3.3.e Compensation, Bene�t, Pension Admin
3.3.b Sourcing & Deployment Admin
3.3.d Performance Admin
3.3.a Survey & Job Evaluation
2.6.a PerformanceManagement 2.8. Engagement
and Recognition2.7. Total Reward
2.6.b Development
2.6 performanceTalent and Leadership
2.5 Learning2.4. Sourcing, Selection and Deployment
2.3 Workforce Optimization
2.0
Inte
grat
ed T
alen
t M
anag
emen
t3.
0 Se
rvic
es a
nd O
pera
tion
s2.
0 In
tegr
ated
Tal
ent M
anag
emen
t
1.2 Organization Changes
3.5 HR Dynamic and Reporting
2.9 Measurement
2.2 Organization Architecture
1.3 Performance Metric and AnalyticsA
A
A
B
B
C
C
E
E
H GG
G
FF
F
I
D
A
A
E E2.1 Talent Architecture 2.1.a Talent De�nition & EVP 2.1.b Competency framework 2.1.c HR Policies & Programs
LaporanAkuntabilitas Kinerja
110
2018
5. Penguatan Tata kelola SDMBagi KPK, SDM merupakan asset terbesar organisasi. Sehingga harus bisa memastikan bahwa sistem pengelolaan SDM yang ada tidak
hanya berkualitas namun juga mampu menghasilkan pegawai-pegawai yang siap berkompetisi dengan dunia luar. Untuk mewujudkan
kondisi tersebut pada tahun 2018 KPK melakukan assessment tata kelola SDM yang bertujuan untuk:
1. Memperoleh gambaran spesifik terkait kondisi (strengths & weakneses) pengelolaan SDM;
2. Menentukan rencana strategis dan tindak lanjut perbaikan pengelolaan SDM KPK
Assessment dilakukan KPK bekerjasama dengan pihak eksternal. Adapun metodologi assessment yang dilakukan seperti pada Gambar 62.
Akuntabilitas Kinerja
Gambar 62Metodologi Assesment Pengelolaan SDM KPKTahun 2018
9 Area MASDM KPK
A. Perencanaan SDM
B. Rekrutmen & Seleksi
C. Pendidikan & Pelatihan
D. Pengembangan SDM
E. Manajemen Kinerja
F. Kompensasi
G. Hubungan Kepegawaian
H. Pemberhentian dan PHK
I. Audit SDM
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
111
2018
Gambar 63Maturitas Pengelolaan SDM KPK Tahun 2018
Berdasarkan metodologi di atas, hasil assessment ini menunjukkan bahwa posisi maturitas pengelolaan SDM KPK berdasarkan konsep
HR Evolution masih pada posisi antara Personal Model dan Functional Expertise Model yang ditunjukkan pada Gambar 63.
The Industrial Age(Industrial Relations)
Valu
e to
the
Busi
ness
HR Evolution
Personnel Mode
Posisi KPK saat ini Posisi masa depan
Fuctional Expertise Model
BP/COEModel
Demand-DrivenHR Models
The Knowledge Age(Human Resources)
The Talent Age(Strategic Talent
Management)
The Busines s Interlock Age
"Polite Administrator"
SDM mengakomodir dan memenuhi
kebutuhan pegawai namun belum
menunjang pencapaian target organisasi
"Expert Police"
SDM lebih efisien dan berfokus pada
biaya, kepatuhan, dan konsistensi
"Partner"
SDM bertindak sebagai "business partner" untuk mencapai
kesuksesan organisasi
"Business Interlock Player"
SDM tidak memberlakukan "one size fits all"
namun sepenuhnya mengakomodir
kebutuhan keragaman organisasi
Model Operasional SDM dibuat berdasarkan keunikan dan kebutuhan organisasi
Gambar 64Sasaran Strategis dan Inisiatif Perbaikan SDM KPK
Dengan berdasarkan assessment tersebut, KPK telah menyusun roadmap perbaikan tata kelola SDM yang akan dimulai secara
marathon mulai tahun 2019. Beberapa sasaran strategis dan inisiatif perbaikan SDM yang akan dilakukan KPK menindaklanjuti hasil
assessment ini ditunjukkan pada Gambar 64.
Sasaran Strategis dan Inisiatif Perbaikan SDM
Prasarana SDMSegmentasi Talenta
Manajemen Suksesi
Strategic Workforce Planning
Rekrutmen Total Rewards
Kompetensi Teknis
Leadership Development
Manajemen Kinerja
Optimalisasi HRIS
Pengembangan SDM
Pola Karir
Transformasi Fungsi SDM
Budaya berkinerja tinggi
Leadership kuat, kompeten & berperan aktif dalam pengembangan SDM
Jalur karir transparan dan kesempatan berkarir setara antar pegawai
Pengambilan keputusan berbasis data HRIS
Pengembangan individu yang kompeten untuk posisi saat ini & dimasa depan
Merekrut dan mempertahankan pegawai yang kompeten
Fungsi SDM berperan sebagai business partner, center of Expertise & layanan kepegawaian optimal
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
112
2018
2. Inisiasi Pembangunan Big Data KPK Pengembangan teknologi yang pesat dimanfaatkan KPK dalam mengembangkan sistem pengolahan datanya. Bagi KPK, data
adalah kunci atas setiap keberhasilan yang terjadi sampai dengan saat ini. Pada tahun 2018 kegiatan pembangunan Big Data telah
dimulai KPK, kegiatan ini direncanakan terus berkesinambungan yang akan dilanjutkan pada tahun 2019 dengan tahapan analisa
yang disajikan pada Gambar 66.
Gambar 66Tahapan Pembangunan Big Data KPK
6. Pengembangan Sistem Tata Kelola Organisasibidang. Menuntut KPK untuk berupaya memperbaiki sistem tata kelola organisasinya. Beberapa inisiatif yang dilakukan selama tahun
2018 antara lain sebagai berikut:
1. Implementasi SPPT (Sistem Penanganan Perkara Terpadu) Dalam pengelolaan perkara yang ditangani, KPK telah memiliki sistem yang memfasilitasi proses pada setiap tahapannya.
Hal ini penting sebagai upaya KPK dalam mewujudkan tatakelola penanganan perkara yang akuntabel. Pada tahun 2018, KPK
telah mengembangkan Sistem Penanganan Perkara Terpadu (SPPT). Sistem ini diharapkan mampu menyempurnakan sistem
sebelumnya. Sebagai gambaran, ruang lingkup SPPT ini ditunjukkan pada Gambar 65. Sistem ini rencananya dirancang secara
komprehensif yang terdiri atas 374 modul dengan estimasi pengguna sebanyak 786 pengguna yang tersebar di 5 direktorat, 2 biro,
1 unit kerja dan Pimpinan.
Gambar 65Ruang LingkupSistem Penanganan Perkara Terpadu
Tahanan (Pengembangan 2019)
Pengelolaan Barang Bukti
Pelacakan Aset
Monitor + PIKAKI
Pengawasan Internal
2019 2020 2021
Continuous Audit Eksaminasi
Pengaduan Masyarakat
#Pengaduan #Man/hours
#Kasus #Man/hours
#Berkas Perkara#Man/hours
#Dakwaan/Tuntutan#Man/hours
#Eksekusi#Man/hours
IPHPenyelidikan Penyidikan Penuntutan Eksekusi
• Deteksi kecurangan pada LPSE
• Profile Perusahaan dan Pengusaha yang terlibat lelang
• Disparitas Hukum• Profile Hakim, riwayat jabatan,
kasus, putusan serta asetnya• Pemetaan putusan Tipikor
• Jaringan pejabat, perusahaan atau pengusaha dan afiliasinya di kasus TPK
• Aset kekayaan tersangka, keluarga, kerabat
• Analisis untuk Pengawasan internal
• Profile Kandidat pegawai KPK dari pendidikan, sosial media kerabat
• Analisis pengaduan masyarakat
• Analisis Kekayaan Penyelenggara Negara
• Analisis gratifikasi• Profile Penyelenggara Negara
• Deteksi TIngkat kerawanan korupsi Daerah
• Analisis data Penyadapan (CDR)
• Analisis data Keuangan (APBN/APBD)
• Penyimpangan pemanfaatan perijinan dan sumber daya alam
Q2 Q2 Q2
Q3Q3
Q4 Q4
Q3
Q4
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
113
2018
3. Inisiasi Barang Bukti Elektronik (BBE) Sebagai tindaklanjut kegiatan yang diinisiasi pada tahun 2016, berdasarkan survey yang dilakukan KPK tentang pemanfaatan
bukti elektronik terkait dengan penanganan kasus tipikor, ditemukan bahwa lebih dari 50 % kasus korupsi yang ditangani KPK
merupakan suap yang kebanyakan didukung dengan data hasil penyadapan (lawful interception) dan computer forensic selaku
unsur pendukung nya.
Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara spesifik Barang Bukti
Elektronik, tapi menggunakan kata Informasi Elektronik (IE) dan Dokumen Elektronik (DE). Secara definisi alat bukti, undang-
undang ITE menyatakan dalam Pasal 5 (1): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan
alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Sementara pada pasal 44 undang-undang ITE dinyatakan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan
angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Kondisi internal KPK sendiri dalam proses penanganan barang bukti masih ditangani oleh 2 unit:
a. Unit Labuksi yang menangani BB non elektronik
b. Unit Digital Forensik direktorat monitor menangani Bukti Elektronik sejak penggeledahan, penyimpanan, pengolahan dan
penyiapan dokumen pendukung, termasuk BB yang diperoleh dari penyadapan
Melihat beberapa tantangan di atas, dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor: KEP-600/50-52/05/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Barang Bukti
Elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016-2019 yang selanjutnya diperbaiki dengan Keputusan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-944/01/08/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Perubahan Kelompok
Kerja Penataan Barang Bukti Elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016-2019 merupakan terobosan guna menyatukan
berbagai kepentingan yang ada di KPK dalam penanganan bukti elektronik.
Melalui program IDLO (International Development Law Organization) KPK bersama pemerintahan Belanda bersepakat untuk
menjalankan program perbaikan penanganan bukti elektronik pada 2 area:
1. Gap analysis peraturan perundang-undangan yang ada terkait bukti elektronik serta usulan perbaikan yang bisa
dilaksanakan selama 2 tahun proyek dan perbaikan proses bisnis di KPK;
2. Perbaikan kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai KPK dalam penanganan bukti elektronik.
Dimulai kick off meeting pada tanggal 4 September 2017, bertempat di ruang rapat lantai 15 gedung KPK, kegiatan perbaikan
penanganan barang bukti elektronik terus dilanjutkan di tahun 2018.
7. Pembentukan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (PK)Sebagai bentuk perwujudan keseriusan Presiden dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diterbitkan. KPK melihat peraturan ini adalah peluang yang besar yang
harus dioptimalkan dalam rangka memobilisasi setiap kegiatan pemberantasan korupsi. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut,
pada tanggal 19 Oktober 2018 KPK bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan
(Timnas PK) membuat keputusan bersama yang menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020. Keputusan bersama ini
dijadikan pedoman pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020 oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan
pemangku kepentingan lainnya.
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
114
2018
8. Peresmian Layanan Informasi KPKDalam upaya mengmbangkan proses penerimaan pengaduan masyarakat, dengan mengoptimalkan berbagai platform untuk dapat
berinteraksi dengan masyarakat, kini KPK hadir mengudara melalui layanan “Call Center 198”.
Pusat layanan informasi KPK mulai beroperasi uji coba sejak 2 Januari 2019 dengan waktu operasional pukul 06.00 – 18.00 WIB setiap
hari kerja, Senin – Jumat. Pelayanan informasi ini dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui telepon seluler dari semua operator
telepon maupun telepon rumah. Lingkup layanan informasi yang dapat diperoleh antara lain:
1. Layanan Informasi Publik;
2. Layanan Informasi Gratifikasi;
3. Layanan Informasi LHKPN;
4. Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat.
Anda dapat memilih layanan informasi tersebut pada menu yang tersedia saat Anda tersambung dengan call center 198. Pusat layanan
informasi KPK tak berhenti hingga call center 198, secara bertahap KPK pun akan membuka layanan yang jauh lebih mudah yaitu melalui
web chat, di mana masyarakat akan semakin lebih mudah mendapatkan informasi hanya dengan memainkan jempol saja (chatting).
Selamat mengawali tahun yang baru dengan semangat bersama memberantas korupsi.
Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020 ini terdiri atas 11 (sebelas) aksi yang meliputi:
1. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal;
2. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan;
3. Utilisasi nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi;
4. Integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis;
5. Penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta;
6. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
7. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa;
8. Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak;
9. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa;
11. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu
Sinergitas proses kerja antara Stranas PK dan KPK ditunjukkan pada Gambar 67.
Presiden Presiden
Tim Nasional Menteri Dalam Negeri, Bappenas, PAN RB, KPK
Corruption Perceptions
Index
KPK
Sekretariat Eselon I
Rencaca Aksi Pencegahan Korupsi
Program Pencegahan Korupsi
K/L Terkait Pemerintah Daerah Rekomendasi
Gambar 67SInergitas Kerja Stranas PK dan KPK
Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
LaporanAkuntabilitas Kinerja
115
2018
halaman kosong
LaporanAkuntabilitas Kinerja
116
2018
BAB 5 PENUTUP
Penutup
LaporanAkuntabilitas Kinerja
117
2018
Mewujudkan Indonesia yang Bersih dari Korupsi merupakan mimpi setiap warga negara. KPK berada di garda terdepan dalam
merealisasikannya. Mimpi ini bukan sebuah pekerjaan besar yang mustahil terwujud jika KPK bersatupadu bersama setiap elemen
bangsa Indonesia. Ditunjukkan dengan keseriusan dari setiap jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum di tingkat pusat dan
daerah untuk sepenuhnya berkomitmen menghilangkan setiap bentuk praktik korupsi. KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi
adalah perang besar yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Sebagai bentuk tanggungjawab atas Rencana Strategis yang telah dirumuskan. Sampai dengan Desember 2018 KPK telah memenuhi
setiap target yang didapat melalui berbagai upaya dari setiap unit kerjanya. Beberapa sasaran strategis yang belum menunjukkan
capaian optimal akan selalu menjadi pendorong KPK untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan dari setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Penutup
LaporanAkuntabilitas Kinerja
118
2018
BAB 6PERNYATAAN
REVIU
Pernyataan Reviu
LaporanAkuntabilitas Kinerja
119
2018
Pernyataan Reviu
LaporanAkuntabilitas Kinerja
120
2018
halaman kosong