laporan kinerja tahun 2017 - ekon.go.id · ... dan pengendalian kebijakan. langkah-langkah...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 mempunyai aspek
strategis untuk menjamin terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan
hidup, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta
Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan
Lingkungan Hidup 2015-2019.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam danLingkungan
Hidup turut berperan dalam mendukung pencapaian Strategi Pembangunan Nasional
RPJMN 2015-2019 yang dituangkan dalam 2 Sasaran strategis pembangunan RPJMN
2015-2019 yaitu Sasaran Pembangunan sektor unggulan dan Sasaran pembangunan
Dimensi Pemerataan.
Sasaran Sektor unggulan dilakukan peningkatan kedaulatan energi dan peningkatan
kualitas Lingkungan. Sedangkan sasaran Dimensi pemerataan dilakukan dengan
melakukan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Inklusif melalui Legalisasi dan
Redistribusi Aset yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
marjinal.
Pelaksanaan perwujudan Sasaran Strategis menjadi isu strategis yang harus di
tangani oleh pemerintah khususnya Deputi Pengelolaan Energi, SDA, dan Lingkungan
hidup. Isu-isu tersebut ditangani melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian
kebijakan agar menuju pemenuhan harapan stakeholder di pembangunan sektor
unggulan dan pembangunan dimensi pemerataan.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
iii
Isu strategis pada tahun 2017 antara lain meliputi Ketersediaan tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar diseluruh wilayah
Indonesia; penyediaan batubara untuk konsumsi domestik;implementasi BBM satu harga
diseluruh wilayah Indonesia;penurunan harga gas untuk industri; ketersediaan bahan
baku logam hasil smelter untuk industri manufaktur;kebijakan perhutanan sosial yang
berdampak pada pemerataan ekonomi; membuka akses pengelolaan sumber daya alam
hutan bagi masyarakat dan produksi hasil hutan yang diekspor keluar negeri; penurunan
emisi gas rumah kaca dan pengelolaan dampak lingkungan sampah dan limbah.
Perhitungan nilai capaian kinerja dihitung dengan pendekatan 3 (tiga) Misi Utama
dari hasil Penajaman Rencana Strategis (Renstra) dan 3 (tiga) Sasaran Strategis sesuai yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja 2017. Tiga Misi Utama terdiri
dari: 1) Kedaulatan Energi, 2) Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan 3) Pemberdayaan
Hutan yang inklusif. Sedangkan 3 (Tiga) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yaitu 1)
terwujudnya sinkronisasi kebijakan bidang pengelolaan energi, SDA dan Lingkungan
Hidup,2) Terwujudnya Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH, 3)
Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI, dengan
uraian sebagai berikut.
Rekomendasi Capaian Kinerja 3 (tiga) misi dan 3 (tiga) SS.
Misi 1 Misi 2 Misi 3
SS 1 Terwujudnya sinkronisasi kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH (Target 5 Rekomendasi)
UU 11 tahun 2017
PP 46 Tahun 2017
Perpres 97 Tahun 2017
Permenko 4 Tahun 2017
PP 8 Tahun 2017
SS.2 Terwujudnya Pengendalian
kebijakan bidang pengelolaan
Energi, SDA dan LH (Target 3
Rekomendasi)
PP 53 Tahun 2017
PP 27 Tahun 2017
PP 1 Tahun 2017
Perpres 14 Tahun 2017
SS.3 Meningkatnya pemahaman
pemangku kepentingan
terhadap kebijakan baru EITI
Berdasarkan hasil Capaian Output dan Capaian Kinerja Anggaran, pengukuran
seluruh target IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tahun 2017, maka
pencapaian target kinerja Output secara keseluruhan adalah sebesar 100,0% dengan
realisasi anggaran sebesar 99,27%. Capaian target kinerja telah dilakukan secara optimal
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
iv
dengan menghasilkan regulasi baru maupun yang direvisi di bidang pengelolaan energi,
sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosialisasi standar baru EITI.
Berdasarkan Hasil Capaian Outcome,beberapa pencapaian yang dilakukan oleh
Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup diantaranya adalah
a) Penurunan harga gas industri sebesar 7,7% dari tahun 2016
b) Perkembangan pembangunan kilang minyak yang mengalami kemajuan di Tuban
dengan selesainya Feasibilility study, selesainnya ijin lingkungan , dan Diterbitkannya
Surat Persetujuan Kerja Sama dari Kementerian Keuangan.
c) Rasio Elektrifikasi menjadi 95,35% akibat meningkatnya kapasitas terpasang
pembangkit sebesar 7,7 GW,
d) Peningkatan pembangunan smelter terbangun sebanyak 11% dari tahun 2016,
e) Penurunan titik hotspot kebakaran hutan sebesar 33% dari tahun 2016
f) Dilepaskannya kawasan Hutan untuk TORA seluas 750.123 ha atau 18,2% dari target
pelepasan (4,1 juta ha).
Sejumlah capaian kinerja lain di luar kinerja yang telah ditetapkan di bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menghasilkan
rekomendasi penting dari berbagai kebijakan dan penyelesaian permasalahan; serta
program data sharing dan sistem informasi dan database antar keasdepan pada Deputi
Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan
dengan Eselon I lainnya serta pengembangan website Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan EITI. Adanya perbaikan
kinerja juga mencerminkan telah tercapainya outcome secara efektif, termasuk yang
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang
dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.
Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah :
a) Penyelesaian rekomendasi yang belum terselesaikan pada tahun 2017 akan
ditindaklanjuti pada tahun 2018. Sedangkan rekomendasi yang sudah
terselesaikan pada tahun 2017 akan dipantau dan dievaluasi implementasinya.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
v
b) Penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan secara optimal perlu
dipertahankan untuk dapat terus dicapai terutama optimalisasi realisasi diawal
tahun.
c) Pengumpulan data dan evaluasi capaian kinerja berkala setiap triwulan, agar
dilakukan oleh masing-masing Asisten Deputi, untuk menjamin pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam,
dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat
keselarasan antara perencanaan dan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat
pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan, serta dapat memberikan informasi
transparan, baik kepada Pemimpin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja
pada tahun-tahun yang mendatang.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i Ringkasan Eksekutif ii
BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 2
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi C. Organisasi Dan Sumber Daya Manusia D. Aspek Strategis E. Isu Strategis
3 5 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 7 B. Penetapan Kinerja 9 C. Penajaman Rencana Strategis 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pendekatan Analisis Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja C. Perhitungan Capaian Kinerja D. Kinerja Pengelolaan Anggaran E. Kinerja Output
14 15 39 39 41
BAB IV PENUTUP 44
LAMPIRAN: 47
1. Perjanjian Kinerja Deputi III Tahun 2017
2. Manual IKU Deputi III Tahun 2017
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[1]
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggungjawab
kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan
isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019. Pada tahun ini,
dilakukan upaya untuk mempertegas fungsi koordinasi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, yang dikehendaki Bapak Presiden Jokowi melalui Peraturan
Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan
Penganggaran Pembangunan Nasional dan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di
Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah diantaranya dengan melakukan
penajaman Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019. Hal tersebut berpengaruh kepada
perubahan Rencana Strategi dan Peta Strategi Deputi Pengelolaan Energi, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan hidup Tahun 2015 - 2017. Diharapkan perubahan tersebut
dapat memberikan dampak atau outcome yang dapat mencerminkan kinerja dari
Deputi Pengelolaan Energi SDA dan Lingkungan Hidup.
Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
melakukan koordinasi perumusan rekomendasi kebijakan, penetapan peraturan,
sampai dengan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan, untuk mencapai misi
Kedaulatan Energi, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya
Hutan Yang Inklusif.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[2]
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan Kementerian
Negara yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 21
Januari 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang pengelolaan energi,
sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan
hidup;
c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang percepatan
peningkatan produktivitas energi;
d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi;
e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata
kelola industri ekstraktif;
f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber
daya alam pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
g. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam,
pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan energi,
sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[3]
C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
a) Organisasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengelolaan
Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dibantu oleh 5 (lima) Asisten
Deputi, yaitu:
1) Asisten Deputi Produktivitas Energi;
2) Asisten Deputi Infrastruktur Energi;
3) Asisten Deputi Industri Ekstraktif;
4) Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan;
5) Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup.
Asisten Deputi (Asdep) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu
di bidang masing-masing terkait Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing Asdep dibantu
oleh 2 (dua) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok Kepala
Bidang adalah melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang yang menjadi
tugasnya. Selanjutnya masing - masing Kepala Bidang didukung oleh 2 (dua)
Kepala Sub Bidang dan beberapa staf/kelompok jabatan fungsional.
Rapat Kerja Deputi III, Bogor, 2017
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[4]
Secara rinci struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dijelaskan pada gambar 1.1 (Struktur
Organisasi Deputi Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup).
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam, dan Lingkungan Hidup
Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5/2015
b) Manusia
Jumlah Pegawai Deputi Bidang Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkugan Hidup
Tahun 2017 sebanyak 75 orang, 71% nya laki-laki dan 29% Perempuan, terdiri dari
46 PNS dan 29 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pegawai didominasi usia 20 – 40 tahun
(64%) dan 40 tahun keatas (36%). Berdasarkan pendidikan, pegawai pada umumnya
lulusan Diploma/S1 (63%) dan S2/S3 (37%), sebagaimana terlihat pada tabel
berikut:
Asisten Deputi
Produktivitas
Energi
Asisten Deputi
Infrastruktur
Energi
Asisten Deputi
Industri
Ekstraktif
Asisten Deputi
Tata Kelola
Kehutanan
Asisten Deputi
Pelestarian
Lingkungan
Hidup
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[5]
Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Kedeputian Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup Pegawai
Deputi 3
Jumlah Pegawai Usia Pegawai Pendidikan Pegawai
L P 20-40 th > 40 th Dipl/S1 S2/S3
PNS 34 12 24 22 22 24
PTT 19 10 24 5 25 4
Jumlah 53 22 48 27 47 28
Persentase 71% 29% 64% 36% 63% 37%
Grafik 1.1 Sumber Daya Manusia pada Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup
D. Aspek Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup mempunyai aspek strategis berupa kewenangan dalam
menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
energi, SDA dan Lingkungan hidup dengan melibatkan Kementerian/Lembaga
terkait dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, serta Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2015 - 2019.
34
12
24
22
22
24
19
10
24
5
25
4
L P 2 0 - 4 0 T H > 4 0 T H D I P L / S 1 S 2 / S 3
J U M L A H P E G A W A I U S I A P E G A W A I P E N D I D I K A N P E G A W A I
PEGAWAI DEPUTI 3
PNS PTT
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[6]
E. Isu Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam
danLingkungan Hidup turut berperan dalam mendukung pencapaian Strategi
Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 yang dituangkan dalam 2 Sasaran
strategis pembangunan RPJMN 2015-2019 yaitu Sasaran Pembangunan sektor
unggulan dan Sasaran pembangunan Dimensi Pemerataan.
Sasaran Sektor unggulan dilakukan peningkatan kedaulatan energi dan
peningkatan kualitas Lingkungan. Sedangkan sasaran Dimensi pemerataan
dilakukan dengan melakukan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Inklusif
melalui Legalisasi dan Redistribusi Aset yang diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat marjinal.
Pelaksanaan perwujudan Sasaran Strategis menjadi isu strategis yang harus
di tangani oleh pemerintah khususnya Deputi Pengelolaan Energi, SDA, dan
Lingkungan hidup. Isu-isu tersebut ditangani melalui koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian kebijakan agar menuju pemenuhan harapan stakeholder di
pembangunan sektor unggulan dan pembangunan dimensi pemerataan.
Isu strategis pada tahun 2017 antara lain meliputi Ketersediaan tenaga
listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar
diseluruh wilayah Indonesia; penyediaan batubara untuk konsumsi
domestik;implementasi BBM satu harga diseluruh wilayah Indonesia;penurunan
harga gas untuk industri; ketersediaan bahan baku logam hasil smelter untuk
industri manufaktur;kebijakan perhutanan sosial yang berdampak pada
pemerataan ekonomi; membuka akses pengelolaan sumber daya alam hutan bagi
masyarakat dan produksi hasil hutan yang diekspor keluar negeri; penurunan
emisi gas rumah kaca dan pengelolaan dampak lingkungan sampah dan limbah.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[7]
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11
Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Tahun 2015 - 2019, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian berfungsi sebagai: (a). pedoman dalam
penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian; dan (b). pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebagai penjabaran Dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, maka telah disusun pula Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 - 2019.
Sesuai dengan Dokumen Renstra tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai Sasaran
Strategis yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kerja 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan LH
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017 Keterangan
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan
100 % Hasil koordinasi perumusan rekomendasi dan penetapan kebijakan yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) baru atau kebijakan strategis nasional baru.
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasikan
100 % Hasil pengendalian kebijakan yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) atau kebijakan strategis nasional, yang merupakan revisi dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.
Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI
90% Hasil dari Sosialisasi, FGD, dan Workshop yang dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan Baru EITI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[8]
Peta Strategi Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pemetaan Rencana Strategis Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, secara ringkas tertuang dalam peta strategi organisasi. Peta
Strategi dimaksud adalah sebagai berikut.
Gambar 2.1 Peta Strategi Tahun 2015-2019 Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Dalam peta Strategi di atas, Misi dari Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan
Lingkungan hidup adalah peningkatan Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan hidup
yang dicapai melalui tiga sasaran strategis seperti yang telah dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya. Yang menentukan tercapai atau tidaknya kinerja deputi
dilihat dari 4 ukuran meningkatnya efektivitas telaahan dan kajian yang mendukung
perumusan pengendalian dan kebijakan, meningkatnya efektivitas monitoring dan
evaluasi untuk mendukung pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan Energi,
SDA dan Lingkungan Hidup, meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[9]
perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, serta meningkatnya pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga.
B. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja tahun 2017 adalah mengacu pada dokumen Rencana
Strategis Kemenko Perekonomian Tahun 2015-2019, Rencana Kerja dan Perjanjian
Kerja Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan
sebelumnya yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja
Utama, sebagai berikut:
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan LH
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
Keterangan
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan
100 % Hasil koordinasi perumusan rekomendasi dan penetapan kebijakan yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) baru atau kebijakan strategis nasional baru.
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasikan
100 % Hasil pengendalian kebijakan yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) atau kebijakan strategis nasional, yang merupakan revisi dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.
Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI
90% Hasil dari Sosialisasi, FGD, dan Workshop yang dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan Baru EITI
Adapun pengukuran kinerja dihitung dengan Formula untuk masing-masing Sasaran
Strategis sebagai berikut:
SS1. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber
Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja dari Sasaran Strategis 1 yaitu Persentase rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan
lingkungan hidup yang diselesaikan dihitung sesuai jumlah peraturan perundang-
undangan baru dengan target 5 (lima) buah yang diselesaikan selama 1 (satu) tahun di
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[10]
tingkat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup. Kategori peraturan perundang-undangan mencakup: (1). Undang -
Undang; (2). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3). Peraturan
Pemerintah; (4). Peraturan Presiden; (5). Instruksi Presiden; dan (6). Peraturan
Menteri yang dikoordinasikan di tingkat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Adapun cara perhitungan dan pemberian
warna NKO kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang terimplementasi adalah sebagai berikut:
Indeks Capaian = Realisasi x 100% (maksimum 100%)
Target
SS2. Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber
Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja dari Sasaran Strategis 2 yaitu Persentase kebijakan bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi
dihitung sesuai jumlah peraturan perundang-undangan yang direvisi dengan target 3
(tiga) buah yang diselesaikan selama 1 (satu) tahun di tingkat Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kategori peraturan
perundang - undangan mencakup: (1). Undang - Undang; (2). Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang; (3). Peraturan Pemerintah; (4). Peraturan Presiden; (5).
Instruksi Presiden; dan (6). Peraturan Menteri yang dikoordinasikan di tingkat Deputi
Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Adapun cara perhitungan dan pemberian warna NKO untuk indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indeks Capaian = Realisasi x 100% (maksimum 100%)
Target
Hijau Kuning Merah
X = 100% 60% ≤ X <100% X <60%
memenuhi ekspektasi belum memenuhi ekspektasi tidak memenuhi ekspektasi
Hijau Kuning Merah
X= 100% 67% ≤ X <100% X < 67%
memenuhi ekspektasi belum memenuhi ekspektasi tidak memenuhi ekspektasi
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[11]
SS3. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Indikator kinerja dari Sasaran Strategis 3, yaitu persentase
pemahamanpemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI dihitung
berdasarkan nilai skor yang dilakukan secara rata-rata pada saat dilakukannya
sosialisasi pelaksanaan EITI kepada para pemangku kepentingan dibidang industri
ekstraktif (minyak dan gas bumi, mineral dan batubara) yang terdiri atas pemerintah
pusat, pemerintah daerah, industri (badan usaha di bidang industri ekstraktif migas
dan minerba), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama 1 (satu) tahun oleh
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup. Target tingkat pemahaman para pemangku kepentingan adalah 90%. Penilaian
tingkat pemahaman dari para peserta dihitung dari pengisian kuesioner setelah
dilakukan sosialisasi EITI, dengan pemberian nilai:
Sangat Paham : 90%-100%
Paham : 80%-89%
Cukup Paham : 70%-79%
Tidak Paham : 60%-69%
Sangat Tidak Paham : <60%
Adapun cara perhitungan dan pemberian warna NKO untuk indikator kinerja ini
adalah sebagai berikut:
Indeks Capaian = Realisasi x 100% (maksimum 100%)
Target
Hijau Kuning Merah
X ≥90% 70%≤X<90% X <70%
Memenuhi ekspektasi Belum memenuhi ekspektasi Tidak memenuhi ekspektasi
C. Penajaman Rencana Strategis Deputi Pengelolaan Energi Sumber daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Pada tahun 2017, telah dilakukan penajaman atas Rencana Strategis Kemenko
Perekonomian Tahun 2015 - 2019, yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[12]
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2015 tentang
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2015 - 2019.
Dalam melakukan penajaman atas Renstra Kemenko Perekonomian Tahun 2015
- 2019, seluruh dokumen perencanaan pembangunan nasional, meliputi RPJP 2005 -
2025, Ideologis Bangsa, Nawacita, dan Misi Presiden, dijadikan rujukan dalam
penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam dokumen penajaman Renstra
Tahun 2015 - 2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penajaman atas
renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghasilkan 4 (empat) misi
utama, yaitu;
a) Pertumbuhan (growth), yakni meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan
stabilitas perekonomian;
b) Pemerataan (equity), yakni memastikan pemerataan hasil - hasil pertumbuhan
ekonomi, menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok
masyarakat.
c) Keberlanjutan (sustainability), yakni meningkatkan nilai tambah dan manfaat
ekonomi dari sumber daya alam, dengan senantiasa memperhatikan pelestarian
lingkungan hidup.
d) Daya Saing (competitiveness), yakni meningkatkan daya saing dan kemandirian
perekonomian nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, turut terlibat dalam penyusunan penajaman Rencana Strategis
lingkup Eselon I. Diharapkan dengan penajaman Rencana Strategis tersebut ukuran
kinerja menjadi lebih relevan dan memiliki dampak terhadap perekonomian. Proses
penajaman Rencana Strategis telah berhasil menghasilkan draft revisi Rencana
Strategis berupa peta strategi dan Indikator Kinerja Utama pada Deputi Pengelolaan
Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 - 2019. Dalam
Penajaman Rencana Strategis tahun 2017, Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup memiliki 3 Sasaran Strategis utama yaitu: Kedaulatan
Energi, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
yang Inklusif. Misi kedaulatan Energi dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[13]
mendukung Salah satu Misi Kementerian yaitu Keberlanjutan (Sustainability).
Sedangkan Pengelolaan Sumber daya Hutan yang inklusif mendukung misi
kementerian yang berkaitan dengan Pemerataan (Equity).
Adapun Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama hasil penajaman Rencana
Strategis pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di
tuangkan dalam bagan sebagai berikut:
Gambar 2.2
Peta Strategi hasil penajaman Rencana Strategis
Dalam bagan di atas, Misi dari Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan
hidup memiliki dampak terhadap Kedaulatan Energi, Pelestarian Fungsi Lingkungan
Hidup, dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Inklusif. Sasaran Strategis dari
perspektif stakeholder berupa Penguatan Ketahanan Energi, Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta pengelolaan hutan
yang mendukung pemerataan ekonomi. Sasaran Strategis tersebut dapat tercapai
tergantung dari tingkat efektifitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan
yang mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[14]
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pendekatan Analisis Capaian Kinerja
Selama tahun 2017, pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan di bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup telah menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan, baik berupa
rancangan Peraturan / Keputusan / Surat Edaran Menko Perekonomian / Menteri
Teknis / Instansi Teknis yang terkait dengan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam,
dan Lingkungan Hidup. Target berupa hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan di bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup ini
pada tahun 2017 ditetapkan sebagai Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, dengan target-target
yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.
Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang bersumber dari Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017 Keterangan
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan
100 % Hasil koordinasi perumusan rekomendasi dan penetapan kebijakan yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) baru atau kebijakan strategis nasional baru.
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasikan
100 % Hasil pengendalian kebijakan yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) atau kebijakan strategis nasional, yang merupakan revisi dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.
Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI
90% Hasil dari Sosialisasi, FGD, dan Workshop yang dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan Baru EITI
Sumber : Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja Tahun 2017)
Dalam penyajian analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahun 2017 ini,
hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengelolaan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[15]
Energi, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup tersebut, berupa rekomendasi
kebijakan, diklasifikasikan untuk mendukung outcome/impact yang diharapkan sesuai
dengan 3 (tiga) misi utama Deputi yang dirumuskan dalam penajaman rencana
strategis Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup yang meliputi
Kedaulatan Energi, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya
Hutan yang Inklusif. Misi tersebut merupakan cerminan dari peranan yang diharapkan
oleh para stakeholders (pemangku kepentingan) untuk dijalankan oleh Deputi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mendukung Misi
Kementerian dilihat dari sisi Keberlanjutan (Sustainability) dan Pemerataan (Equity).
B. Analisis Capaian Kinerja
a) Misi Kedaulatan Energi
Indonesia memiliki Sumber Daya Energi yang cukup besar, namun akses
masyarakat terhadap energi masih terbatas. Kedaulatan Energi menjadi salah satu
Sasaran Strategis sektor unggulan dalam RPJMN 2015-2019. Upaya pengelolaan energi
terus dilakukan terutama dari sektor minyak dan gas bumi, mineral, dan listrik.
Kedaulatan energi adalah kemampuan bangsa menetapkan kebijakan,
mengawasi pelaksanaan, dan memastikan jaminan ketersediaan energi dengan harga
yang terjangkau dan mudah diakses oleh pengguna, baik rumah tangga, industri,
maupun kementerian/lembaga/pemda.
Dalam rangka menjamin ketersediaan Minyak dan Gas Bumi nasional perlu
adanya sinergi kebijakan antara pemerintah dan industri seperti Pertamina, LNG, PGN
dalam hal pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG melalui pembangunan dan
peningkatan kapasitas BBM dan LPG serta mendukung pembentukan BBM Satu Harga
dan penurunan Harga Gas diseluruh Indonesia secara bertahap.
Dalam Rangka menjamin ketersediaan mineral, pemerintah melakukan hilirisasi
dari komoditas tambang Indonesia, salah satunya dengan kebijakan pembangunan
smelter. Dalam hal menjamin ketersediaan tenaga listrik dan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemerintah menginisiasi program
pembangunan pembangkit listrik 35 GW dan 46.000KM jaringan transmisi dan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[16]
distribusi. Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi di subsektor
EBT.
Capaian Kinerja Indikator Utama
Terdapat 4 (empat) buah peraturan perundangan perubahan yang dituangkan
dalam SS2, dan Capaian Kinerja EITI terkait dengan pengamanan pasokan energi dalam
menunjang kedaulatan energi yang dituangkan dalam SS3. yang terdiri atas:
SS1. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH
Tidak dihasilkan regulasi baru dalam bentuk Rancangan Peraturan Perundang-
undangan (RPPU) baru atau kebijakan strategis nasional baru.
SS2.Terwujudnya Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH
Telah dihasilkan 4 rekomendasi kebijakan dalam bentuk Rancangan
Peraturan Perundang - undangan (RPPU) yang merevisi peraturan perundangan
sebelumnya, antara lain: Adapun perundang - undangan yang telah diselesaikan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada kegiatan Usaha
Hulu Migas dengan kontrak bagi hasil gross split
Pemerintah telah menerbitkan aturan perpajakan gross split yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan
Kontrak Bagi Hasil Gross Split. PP ini mengatur mengenai insentif kepada
kontraktor yang menjalankan operasi migas. Kontraktor akan mendapat 4
(empat) fasilitas perpajakan mulai tahap eksplorasi dan eksploitasi hingga
produksi migas komersial antara lain :
a. Pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang yang digunakan
dalam rangka operasi perminyakan;
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang terutang. Kontraktor tidak akan dipungut atas; perolehan barang
kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, pemanfaatan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[17]
barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan;
c. Kontraktor tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor
barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan bea
masuk;
d. Kontraktor mendapat pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sebesar 100% dari PBB migas terutang yang tercantum dalam surat
pemberitahuan pajak terutang.
Penerbitan aturan pajak gross split ini diharapkan dapat menarik minat
investor untuk mengembangkan lapangan migas di Indonesia sehingga
meningkatkan penerimaan negara di sektor minyak dan gas bumi.
2. PP 27 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 79/2010 tentang
biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di
bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
Pengendalian kebijakan di bidang hulu migas melalui PP No. 27/2017
yang merupakan perubahan PP No. 79/2010 tentang Biaya Operasional yang
Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dipandang belum maksimal untuk
mendorong percepatan investasi di bidang minyak dan gas bumi. Hal ini
disebabkan adanya beberapa permasalahan yang menyangkut insentif
assume and discharge yang berubah menjadi cost recovery, beban pajak
pada masa kegiatan eksplorasi, dan semakin menurunnya keekonomian
proyek. Pengembangan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik
serta mengenalkan konsep sliding scale membuat Pemerintah turut serta
menikmati keuntungan melalui kenaikan bagi hasil apabila harga migas
meningkat.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[18]
lnsentif fiskal yang dikembangkan mencakup:
Pemberian fasilitas perpajakan (Bea Masuk, Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB))
pada masa eksplorasi dan pada masa eksploitasi (berdasarkan
keekonomian proyek).
Pembebasan PPh dan PPN atas cost sharing atas pemanfaatan barang
milik negara dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat;
Pengenaan PPh final atas uplift dan pengalihan participating interest
dengan tanpa dikenai PPh Branch Profit Tax (BPT).
Adapun insentif non fiskal, mencakup:
Konsep bagi hasil sliding scale;
Adanya kejelasan menyangkut investment credit, depresiasi dipercepat,
Domestik Market Obligation (DMO) holiday;
Penyusunan standar dan norma pemeriksaan yang sama dalam bentuk
pedoman pemeriksaan yang digunakan oleh Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; Penegasan prinsip block basis
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara yang terdapat dalam PP 23/2010, terdapat beberapa
hal yang dinilai sudah tidak relevan, diantaranya: 1). kewajiban divestasi
maksimum 30% untuk PMA, 2). batasan ekspor konsentrat sampai dengan
11 Januari 2017, 3). batas waktu pengajuan perpanjangan izin minimal 2
tahun dan maksimal 6 bulan sebelum habis, serta 4). kewenangan Bupati
untuk menerbitkan izin, sehingga diperlukan adanya perubahan. Walaupun
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[19]
PP 23/2010 ini telah mengalami tiga kali perubahan, tetapi perubahan
keempat tetap dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan usaha bagi pelaku
usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Diterbitkannya PP 1/2017 diharapkan dapat memberikan dampak
positif bagi pelaku usaha maupun pemerintah sebagai berikut:
a) Bagi pelaku usaha diberikan kesempatan untuk tetap mengekspor
konsentrat dalam jangka waktu 5 tahun dengan konsekuensi harus
mengubah jenis izin usaha menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus
(bagi pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara) dan rekomendasi ekspor hanya diberikan sesuai
dengan progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian
(smelter).
b) Permohonan perpanjangan izin dapat diajukan paling cepat 5 tahun dan
paling lambat 1 tahun sebelum kontrak berakhir (sebelumnya adalah
paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum kontrak
berakhir) diharapkan akan memberikan kepastian usaha bagi
perusahaan.
c) Bagi pemerintah, kewajiban pelaku usaha untuk melakukan divestasi
saham sampai dengan 51%, diharapkan akan meningkatkan kedaulatan
negara terhadap kekayaan sumberdaya alam.
Kunjungan Ke PT.Antam di Tayan,Kalbar Kunjungan Asdep 3 ke PT.Bukit Asam(Persiapan Industri Petrokimia)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[20]
4. Perpres No. 14/2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 4/2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Dengan diterbitkannya Perpres sini berarti Pemerintah telah
berkomitmen dalam program pembangunan pembangkit listrik 35GW dan
46.000 Km jaringan transmisi dan distribusi. Masih banyaknya proyek yang
belum konstruksi tetapi sudah melalukan Power Purcase Agreement (PPA)
karena adanya permasalahan lahan dan tata ruang, dapat menghambat
target penyelesaian PIK di tahun 2019. Dampak yang diharapakan dari
program ini adalah terjaminnya penyelesaian hambatan terkait
permasalahan tersebut dalam percepatan pembangunan infrastruktur
ketagalistrikan program 35GW diharapkan rasio elestrifikasi sesuai target
96.6% ditahun 2019 dan terjaminnya kebutuhan tenaga listrik untuk
memenuhi kebutuhan bagi rakyat secara adil dan merata.
Kunjungan Deputi 3 dan Asdep 2 ke Proyek PLTU Batang, Jawa tengah, Mei 2017
SS3. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Perwujudan kedaulatan energi yang dapat dicapai melalui pengamanan
pasokan energi. Aspek Non Teknis dari Pengamanan pasokan energi yaitu
tentang peranan tata kelola yang baik (good governance) dalam mendukung
iklim investasi. Salah satu implementasi dari tata kelola yang baik adalah standar
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), yang merupakan standar
kualitas internasional untuk tata kelola penerimaan dari industri ekstraktif
(international quality assurance standard for the governance of extractive
industries revenue).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[21]
Pemerintah sangat berharap bahwa EITI dapat membantu negara - negara
anggota ASEAN memperbaiki iklim investasi, dan menarik investasi di sektor
migas dan mineral. EITI dapat membantu mengatasi sebagian dari permasalahan
mendasar dalam investasi yaitu ketidak amanan yang disebabkan oleh faktor
politik (political insecurity) melalui proses partisipasi dan dialog dari berbagai
pihak yang berkepentingan (pemerintah, perusahaan/bisnis dan masyarakat).
Pemerintah Indonesia telah mulai mengimplementasikan EITI. Pada 23
April 2010, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden
No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah
yang diterima dari Industri Ekstraktif. Indonesia adalah satu satunya negara
anggota ASEAN yang memiliki aturan untuk mengimplementasikan EITI,
sekaligus satu-satunya negara kandidat EITI dari kawasan ini.
Setiap tahun Indonesia harus mempublikasikan laporan EITI tentang
penerimaan negara yang telah direkonsiliasi dengan pembayaran yang dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif. Sejak tahun 2010 Indonesia
sudah mempublikasikan 5 laporan pelaksanaan EITI yang mencakup informasi
penerimaan negara tahun 2009 – 2015.
Untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap
kebijakan baru EITI, maka dilaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi. Dari acara
tersebut didapatkan Pengukuran Indikator Kinerja yang dilakukan melalui4 acara
sosialisasi di tahun 2017. Metode yang dilakukan adalah dengan pengisian
kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap pelaksanaan
EITI, serta membandingkannya dengan sebelum dilakukannya sosialisasi.
Adapun hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[22]
Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja EITI
Kegiatan TingkatPemahaman
Peningkatan Pemahaman
Sebelum Sosialisasi (%)
Setelah Sosialisasi (%)
(%)
Sosialisasi 1 59,5 88,4 28,9
(Balikpapan, 12 April 2017)
Sosialisasi 2 58,6 90,8 32,2
(Banjarmasin, 27 Juli 2017)
Sosialisasi 3 66,8 93,6 26,8
(Yogyakarta, 7 Agustus 2017)
Sosialisasi 4 65,3 90,0a 24,7
(Jambi, 19 September 2017)
Rata-Rata 62,6 90,7 28,2
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sosialisasi
Tingkat Pemahaman pemangku kepentingan yang semakin baik,
mempermudah proses pembuatan laporan EITI 2015. Laporan tersebut terdiri
dari 2 bagian yaitu laporan rekonsiliasi dan laporan kontekstual.
Peluncuran laporan EITI, Graha Sawala, Maret 2017
Laporan Rekonsiliasi, berisi informasi tentang perbandingan penerimaan
negara yang dibayarkan industri ekstraktif dan yang diterima pemerintah di
tahun 2015. Perusahaan yang memberikan laporan yaitu 153 perusahaan migas
operator dan partner (berkontribusi 99,37% dari Total Government Lifting dan
Over/Under Lifting Migas Nasional) dan 85 perusahaan dari sektor minerba
(berkontribusi 85,81% dari Total PNBP Pertambangan Nasional). Data yang
direkonsiliasi adalah data pembayaran perusahaan-perusahaan di sektor migas
dan pertambangan dengan data penerimaan negara dari pemerintah (Ditjen
Pajak, Ditjen Anggaran Ditjen Migas, dan SKK Migas).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[23]
Tabel 3.3 Laporan Rekonsiliasi EITI 2015
Jumlah Perusahaan
Yang diwajibkan Melapor untuk
Laporan EITI 2015
Jumlah Perusahaan dan Kontribusi bagi Penerimaan Negara untuk Perusahaan yang diwajibkan Melapor
Jumlah Perusahaan dan Kontribusi bagi Penerimaan Negara
Perusahaan yang Tidak Melapor
Jumlah Perusahaan dan Kontribusi bagi
Penerimaan Negara untuk
Perusahaan yang Melapor untuk
Laporan EITI 2015
Sektor Migas - 167 Perusahaan (Operator dan Partner)
- Kontribusi 100% dari Total
Government Lifting dan Over / (Under) Lifting Migas Nasional
- 14 Perusahaan (2 operator dan 9 partner)
- Kontribusi 0,63% dari
Total Government Lifting dan Over / (Under) Lifting Migas Nasional
- 153 Perusahaan (Operator dan Partner)
- Kontribusi 99,37% dari
Total Government Lifting dan Over / (Under) Lifting Migas Nasional
Sektor Minerba - 123 Perusahaan - Kontribusi 93,61% dari Total
PNBP Pertambangan Nasional
- 38 Perusahaan - Kontribusi 7,8% dari
Total PNBP Pertambangan Nasional
- 85 Perusahaan
- Kontribusi 85,81% dari Total PNBP Pertambangan Nasional
Sumber: Laporan EITI 2015
Laporan Kontekstual, berisi informasi terbaru tentang tata kelola
perizinan dan kontrak, manajemen penerimaan, kontribusi industri ekstraktif,
peran serta BUMN, tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pengelolaan
penerimaan negara dari industri ekstraktif. Terobosan baru yang terdapat
dalam laporan EITI yaitu tersedianya informasi kadaster untuk sektor migas dan
minerba, dan penyusunan Peraturan Presiden tentang transparansi Beneficial
Ownership (BO) yang dilaksanakan oleh sejumlah Kementerian dan Lembaga.
Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia dianggap sudah maju oleh EITI
Internasional karena telah melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga. Hal
ini mendorong EITI Internasional untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan
rumah Konferensi Global BO yang mengundang 51 negara anggota EITI pada
bulan Oktober 2017.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[24]
Rapat Dewan EITI, Bogota-Columbia, 2017
Capaian Kinerja lainnya
Road map pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang dan Roadmap
Pengembangan kilang di Cilacap, Balikpapan dan Balongan.
Perpres Nomor 146/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan
Pengembangan Kilang Minyak merupakan kebijakan untuk mewujudkan
kedaulatan energi nasional dengan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak
(BBM), serta mengurangi ketergantungan pada impor. Berdasarkan Perpres ini
telah dibuat peta rencana pembangunan baru kilang minyak (GRR) di 2 lokasi,
yaitu di Tuban (JawaTimur) dan di Bontang (Kalimantan Timur). Diharapkan
dengan adanya Roadmap Pembangunan kilang baru. Melalui Perpres ini juga
telah disusun rencana pengembangan kilang minyak yang telah ada (RDMP) di 4
lokasi, yaitu di Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Dumai.
Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait kilang ini
adalah Tersusunnya rencana pembangunan kilang minyak nasional di Tuban dan
Bontang, serta pengembangan kilang minyak yang telah ada (RDMP) di 4 (empat)
lokasi, yaitu di Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Dumai termasuk pengadaan
lahan, tata ruang, kerjasama dengan investor, serta pembiayaannya.
Kebijakan pembangunan kilang minyak baru (GRR) di Tuban dan di
Bontang diharapkan akan meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi
impor BBM masing-masing dengan kapasitas 300 ribu BPD dengan standar EURO
5, sehingga akan memberikan tambahan sebesar 600 ribu BPD dalam
ketersediaan BBM nasional. Pada Kilang Tuban PT. Pertamina telah mendapat
penugasan, dan akan bekerjasama dengan Rostnef (Rusia) dengan mayoritas PT.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[25]
Pertamina. Sementara Kilang Bontang skema yang dilakukan telah berubah dari
KPBU menjadi penugasan, dan telah dilakukan market sounding untuk
mendapatkan investor, dan PT. Pertamina akan menjadi minoritas.
Kebijakan pengembangan kilang minyak nasional akan meningkatkan
ketahanan energi dan mengurangi impor BBM. Sesuai dengan rencana kebijakan
tersebut pada 2018 akan dimulai proses EPC pengembangan kilang minyak
Balikpapan melalui skema penugasan ke PT. Pertamina. Diharapkan akan
meningkatkan produksi kilang minyak Balikpapan sebesar 100 ribu BPD, sehingga
menjadi 360 ribu BPD dengan standar EURO 5. Pengembangan kilang minyak
Cilacap akan dilakukan kerjasama antara PT. Pertamina dengan Saudi Aramco
untuk peningkatan kapasitas dari 348 ribu BPD menjadi 400 ribu BPD dengan
standar EURO5. Sementara itu kilang Balongan dan kilang Dumai masih dalam
tahap evaluasi oleh PT. Pertamina untuk peningkatan kapasitasnya dengan
standar EURO5.
Status Terakhir Roadmap Kilang
Status Terakhir Roadmap Kilang dapat dilihat pada pencapaian sebagai berikut:
a) GRR Tuban, Jawa Timur: Nilai Investasi Rp 199 Triliun, Tahun Konstruksi 2020,
Tahun Operasi 2024, Status terakhir:
i. Basic Feasibility Study telah selesai Januari 2017.
ii. Izin Lingkungan diterbitkan pada September 2017.
iii. PTPertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia didirikan pada tanggal 28
November 2017.
iv. Menkeu telah menerbitkan Surat Persetujuan KSP 14 Maret 2017, dan
akan berakhir pada 14 Maret 2018. Pertamina meminta perubahan skema
KSP menjadi Tukar Menukar.
v. Progres pengadaan lahan KLHK dan Tanah masyarakat.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[26]
b. GRR Bontang: Tahun Konstruksi 2020, Tahun Operasi 2025, Status terakhir
i. Desember 2016: Atas permintaan Pertamina dan KESDM untuk percepatan,
skema diubah menjadi Penugasan. Dengan skema KPBU, proyek Kilang
Bontang diperkirakan selesai tahun 2023. Pertamina mengusulkan skema
penugasan agar bisa selesai 2022.
ii. Pertamina dalam proses pembahasan skema kerjasama dengan
Kementerian Keuangan (LMAN) untuk pemanfaatan lahan.
iii. Pertamina mengupayakan Skema Sewa dengan Salvage Value
iv. Telah menunjuk Oman’s Overseas Oil and Gas (OOG) dan Cosmo sebagai
partner.
c. RDMP Balikpapan: Nilai investasi ~$5 Bn (Rp ~68 Trilyun) dan Durasi proyek 42
Bulan,
i. Pekerjaan early work (persiapan EPC) telah selesai dilaksanakan pada bulan
januari 2018
ii. Pekerjaan EPC akan dilaksanakan pada kuartal III 2018. Sedangkan untuk
ground breaking dapat dilaksanakan pada bulan februari 2018.
iii. Kilang Balikpapan akan menyerap sekitar 15.000 pekerja, dimana 5.000
pekerja akan dididik melalui program vokasi hasil kerjasama antara
Pertamina, Kemnaker, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim dan BLK di
wilayah Kaltim.
d. RDMP Cilacap: RDMP Cilacap dilaksanakan melalui Joint venture antara
Pertamina (55%) dengan Saudi Aramco (45%). Total investasi adalah USD 10.4
Milyar, dimana sebesar USD 2.9 Milyar digunakan untuk mengakuisisi aset kilang
Cilacap yang saat ini sedang beroperasi (milik Pertamina), sedangkan sisanya
sebesar USD 7.5 Milyar digunakan untuk membangun fasilitas baru. Status:
i. Sedang diupayakan mendapat tax holiday maksimal 100% selama 20 tahun
ii. Proses pengalihan trase jalan
iii. Proses pengadaan lahan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[27]
e. RDMP Balongan: Investasi sebesar USD 3 bn, rencana pembangunan 2020,
rencana operasi 2023. Status terakhir : Menunggu penyelesaian BFS yang sedang
dikerjakan oleh Pertamina
Mega Project Timeline for 4 RDMP + 2 GRR
Kunjungan Asdep 1 ke Kilang Minyak Balikpapan, Kilang Minyak Cilacap, Februari 2017
Capaian Kinerja Outcome dari Misi Kedaulatan Energi
Dampak/outcome rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan tercermin pada
perbaikan indikator-indikator diantaranya berupa Progress Perkembangan kilang,
Penurunan Harga Gas, kenaikan kapasitas pembangkit listrik terpasang, rasio
elektrifikasi, peningkatan pembangunan smelter dan jumlah investasi di sektor energi
terbarukan.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[28]
1. Pencapaian Penurunan Harga Gas Industri
Secara rata-rata, Penurunan Harga gas Industri adalah sebesar 7,7% atau sebesar
US$ 0,43 dari tahun 2016 yaitu US$ 5,50.
Tabel 3.4 Perbandingan Harga Gas Industri (2016-2017)
Industri Pupuk KKS
2016 2017 %
PIM 1 7.84 6.00 23.5%
PSP
1 6.79 6.00 11.6%
2 6.79 6.48 4.6%
PKC
1 5.11 4.43 13.3%
2 5.79 5.73 1.0%
3 6.84 6.00 12.3%
PKG 1 6.42 6.00 6.5%
PKT
1 4.19 3.14 25.1%
2 2.91 2.95 -1.4%
3 3.49 4.43 -26.9%
4 3.44 3.53 -2.6%
5 6.93 6.78 2.2%
Rata-Rata 5.55 5.12 7.7%
2. Jumlah Kapasitas pembangkit listrik terpasang
Kapasitas terpasang pembangkit sebesar 60.790 MW hingga akhir 2017 atau
meningkat 7,7 GW dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sehingga Rasio Elektrifikasi
menjadi 95,35%, di atas target yang ditetapkan sebesar 92,75%. Adapun
penambahan jaringan transmisi menjadi 47.310 kms, jaringan distribusi menjadi
888.459 kms, dan kapasitas gardu induk menjadi 109.919 MVA. Sementara
konsumsi listrik mencapai 1.021 kWh/kapita dengan bauran energi primer
pembangkit untuk BBM menurun menjadi 5,81% seiring dengan peningkatan
penggunaan EBT menjadi 12,15%.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[29]
Grafik 3.1 Kapasitas Pembangkit
3. Peningkatan Pembangunan Smelter
Pada tahun 2017 terdapat penambahan pembangunan pada smelter nikel
sebanyak 3 unit, pasir besi 1 unit dan smelter timbal 1 unit. Sehingga total smelter
mineral yang telah terbangun sebanyak 47 unit (terdapat kenaikan sebesar 11%
dari tahun 2016). Kendala yang dialami oleh pelaku usaha adalah masih rendahnya
harga komoditas. Untuk smelter nikel sendiri, terdapat smelter yang telah selesai
dibangun namun belum beroperasi karena terkendala rendahnya harga nikel yang
tidak dapat mencapai keekonomian perusahaan. Selain itu terdapat juga 4 smelter
nikel yang terpaksa harus stop operasi karena masalah keekonomian. Namun
demikian pada akhir 2017 harga komoditas kembali menunjukkan tren positif yang
diharapkan dapat mendorong perkembangan industri pengolahan dan pemurnian
mineral di dalam negeri. Pemerintah terus berupaya memberikan insentif untuk
mendorong pembangunan smelter di dalam negeri, diantaranya pemberian izin
ekspor terbatas untuk nikel dan bauksit.
53.066 55.528 59.656 60.790
68.097
2014 2015 2016 2017 2018
Kapasitas Pembangkit (MW)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[30]
Grafik 3.2 Perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
Sumber: KESDM, 2018 (diolah)
b) Misi Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
Dalam mewujudkan misi Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, maka pada tahun
2017 dilakukan berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan
pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan pendekatan ekonomi hijau (green
ekonomi) yang ramah lingkungan. Program kegiatan dalam pembangunan ekonomi
ramah lingkungan dibagi kedalam beberapa sektor, yaitu sektor energi dan
transportasi, sektor industri, sektor limbah, sektor pertanian, dan sektor hutan dan
lahan.
Berbagai koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan telah dilakukan
pada tahun 2017 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mencapai target
Peningkatan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Terdapat 4 Rekomendasi kebijakan,
yang terdiri atas:
38 4247
-
20
40
60
< 2015 2016 2017
bauksit besi
kaolin mangan
nikel pasir besi
silika tembaga
timah timbal
zeolit zircon
Total smelter terbangun
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[31]
Asdep 5, Kunjungan lapangan Penyelamatan Danau, 2017
Deputi3, Asdep 5, berseta K/L terkait, Rapat Penyelamatan Danau, 2017
Capaian Kinerja Indikator Utama
SS1. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH
Telah dihasilkan 4 rekomendasi kebijakan dalam bentuk Rancangan
Peraturan Perundang-undangan (RPPU) baru atau kebijakan strategis nasional
baru, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Konvensi
Minamata terkait Merkuri
Pada sidang kabinet tanggal 9 Maret 2017, Presiden memberikan
arahan untuk melakukan evaluasi tata niaga pengadaan dan distribusi
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[32]
merkuri, dan penghapusan merkuri pada pertambangan emas rakyat.
Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut disusunlah rancangan peraturan
terkait merkuri dan selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 rancangan
tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Ratifikasi Konvensi Minamata.Dengan diundangkannya Undang-
Undang No 11 tahun 2017 tersebut menjadi dasar kebijakan menuju
Indonesia Zero Merkuri pada tahun 2020.
2. PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan diundangkan pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Pemerintah ini berupa seperangkat kebijakan ekonomi untuk
mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Aspek lingkungan hidup harus diinternalisasikan kedalam seluruh aspek
kegiatan perekonomian, mulai dari penyusunan Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB) dengan memperhitungkan aspek sumber daya alam
dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan, pengaturan kompensasi
jasa lingkungan hidup antara pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan hidup,
memasukkan biaya pencemaran kedalam biaya produksi usaha/kegiatan,
pengembangan badan pengelolaan dana jaminan pemulihan lingkungan
hidup, dan pengembangan skema insentif dan/atau disinsentif.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sejenis Rumah Tangga (Jaktranas), pada tanggal 23 Oktober 2017.
Jakstranas ini bertujuan untuk pengelolaan persampahan menjadi lebih
terpadu, efektif dan efisien. Keberadaannya Jakstranas dimaksudkan sebagai
pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman
dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[33]
Dalam arah Jakstranas pengelolaan persampahan periode 2017-2025 ini
ditetapkan 2 (dua) target peningkatan kinerja pengelolaan persampahan yaitu
pengurangan sampah (pembatas, pendauran dan pemanfaatan kembali)
dengan target 30% dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir) dengan target 75% pada
tahun 2025 (lihat grafik 3.3).
Grafik 3.3
Target Pengurangan dan Penanganan Sampah 2017-2025
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan
Ekosistem Mangrove Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menerbitkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017
tanggal 15 Agustus 2017 Tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator
Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional. Permenko ini sebagai
pedoman dan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Propinsi dan
Kabupaten/Kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem
mangrove sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Dalam Permenko ini ditargetkan perbaikan ekosistem mangrove seluas
60.000 ha sampai tahun 2019 dan secara bertahap diproyeksikan ekosistem
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[34]
mangrove berkategori baik seluas 3,49 juta hektar dapat dicapai pada tahun
2045 (lihat Grafik 3.4.).
Grafik 3.4. Target Rehabilitasi Mangrove
SS2. Terwujudnya Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH
Tidak dihasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan
Perundang-undangan (RPPU) yang merevisi peraturan perundangan sebelumnya.
Capaian Outcome Kebijakan Misi Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
1. Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional
Pada tahun 2017, Pemerintah melakukan kegiatan inventarisasi dan
perhitungan status emisi gas rumah kaca untuk tahun 2016. Perhitungan emisi
dilakukan -1 (minus satu) tahun, hal itu dilakukan karena inventarisasi data dari
masing-masing sektor dilakukan mulai bulan Januari - September 2017, dan
bulan Oktober – Desember 2017 dilakukan proses perhitungan dan verifikasi
oleh KLHK.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[35]
Asdep 5, Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca, 2017
Dari hasil perhitungan emisi GRK tahun 2016, didapat status emisi GRK
nasional sebesar 1.515 juta ton CO2e. Apabila dikurangi dengan nilai baseline
BaU 2016 sebesar 1.764 juta ton CO2e, maka didapat penurunan emisi GRK
sebesar 249 juta ton CO2e atau sebesar 14,12%. Apabila dibandingkan dengan
baseline BaU sesuai target NDC tahun 2030 (2.869 juta ton CO2e), maka
capaian penurunannya adalah 8,7% (dari 29%).Total penurunan emisi sebesar
249 juta ton CO2e tersebut dicapai melalui kegiatan lima sektor, yaitu energi,
limbah, industri (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Penurunan emisi dari
masing-masing sektor diuraikan dalam Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Capaian penurunan emisi GRK tahun 2016 per sektor (dalam juta ton CO2e)
Sektor Emisi CO2 BAU 2016
Status Emisi CO2 2016
Penurunan dari BaU 2016
Target Penurunan dari BAU 2030
Energi 712,26 618,58 93,68 314,00
Limbah 114,39 97,92 16,47 11,00
IPPU 55,99 49,63 6,36 2,75
Pertanian 114,28 117,02 (2,74) 9,00
Kehutanan 767,70 631,72 135,98 497,00
Total 1764 1515 249 834 Sumber: KLHK, 2018
Berdasarkan Tabel diatas, jika melihat data masing-masing sektor
terhadap target penurunan emisi pada tahun 2030, maka sektor limbah dan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[36]
proses industri telah melampaui target (masing-masing sebesar 150% dan
231%). Sementara itu, sektor kehutanan baru mencapai 27% dan sektor energi
mencapai 30% dari target.
2. Capaian Penurunan titik Hotspot kebakaran Hutan
Pada periode 1 Januari – 18 Desember 2017, berdasarkan deteksi satelit
NOAA terdapat hotspot sebanyak 2.572 titik, atau mengalami penurunan
sebesar 1.267 titik (menurun 33%) pada periode yang sama di tahun 2016.
Kejadian kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2017 seluas 150.457
ha, sedangkan pada tahun 2015 seluas 2,61 juta ha.
Rekomendasi kebijakan pencegahan kebakaran telah dihasilkan melalui
penerbitan buku Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan
2017 - 2019, serta penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Berbasis
Klaster.
Dalam jangka pendek, untuk kepentingan pembiayaan pencegahan
karhutla, Kemenko Perekonomian beserta Bappenas, KLHK, dan Kementerian
terkait membentuk Sustainable Landscape Management - bekerjasama dengan
Bank Dunia dan Negara - Negara donor (Norwegia dan Australia).
Menurunnya intensitas kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tidak
lepas dari langkah pemerintah atau lembaga terkait yang terus berupaya dalam
melakukan penanganan permasalahan kebakaran hutan yang mencakup
penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan karhutla.
c) Misi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Inklusif
Kesenjangan di bidang perekonomian memunculkan gap kesejahteraan pada
masyarakat Indonesia sehingga membuka akses pengelolaan sumber daya alam bagi
masyarakat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Dalam rangka mendukung
Pengelolaan Sumber Daya hutan yang inklusif melalui Legalisasi dan redistribusi aset,
maka di disusun 3 ( tiga) rekomendasi kebijakan, sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[37]
Capaian Kinerja Utama
SS1. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH
Dihasilkan 1 rekomendasi kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan
Perundang-undangan (RPPU) baru atau kebijakan strategis nasional baru.
1. PP Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan (PPTKH)
Di dalam Kawasan hutan Negara banyak terdapat tanah milik masyarakat
yang dikelola sebelum penetapan kawasan hutan. Untuk menyelesaikan konflik
penguasaan tanah, memberikan jaminan kepastian lahan, kesempatan dan
kepastian berusaha, maka tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat secara
berturut – turut selama 20 tahun dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan
diakui kepemilikannya untuk masyarakat.
Penyusunan PP Nomor 88 Tahun 2017 melibatkan Kementerian LHK,
Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, Setkab dan KSP. Setelah PP Nomor
88 Tahun 2017 ditetapkan, dilakukan sosialisasi pada 3 (tiga) kota yaitu
Balikpapan (regional Kalimantan), Batam (regional Sumatera) dan Makassar
(regional Sulawesi), dengan narasumber dar Kementerian LHK, Kementerian
ATR dan Kemenko Perekonomian.
Asdep 4, Sosialisasi Perpres 88 Tahun 2017. Jakarta, 2017
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[38]
SS2. Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH
Tidak dihasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan
Perundang-undangan (RPPU) baru atau kebijakan strategis nasional perubahan.
Capaian Outcome Kebijakan Misi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Inklusif
Peningkatan Luas Lahan hasil Legalisasi dan Distribusi Aset
Hingga 31 Desember 2017, telah dikeluarkan sertifikat untuk 6.376.460 bidang
lahan dengan luas 1.958.928 ha atau sekitar 50,23 % dari target RPJMN 3,9 juta ha,
dan 54.598 ha atau 9,09 % dari target legalisasi lahan transmigrasi (0.6 juta ha). Untuk
redistribusi aset, telah disertifikatkan lahan eks-HGU dan tanah terlantar seluas
199.726 ha atau 49.9% dari target redistribusi lahan eks-HGU (400.000 ha), dan telah
dilepaskan dari kawasan hutan seluas 750.123 ha sebagai TORA atau 18.2% dari target
pelepasan (4.1 juta ha). Telah diberikan izin perhutanan sosial untuk 1.053.477 ha
dikawasan hutan dan 4.755 ha di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani.
Tabel 3.6 Progress Report Reforma Agraria
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[39]
C. Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan nilai capaian kinerja dihitung dengan pendekatan 3 (tiga) Misi
Utama dan 3 (Tiga) IKU yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut.
Tabel 3.7 Perhitungan Capaian Kinerja 3 (tiga) misi dan 3 (tiga) IKU
Misi 1 Misi 2 Misi 3 SS 1 Terwujudnya sinkronisasi
kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH (Target 5 rekomendasi)
UU 11 tahun 2017
PP 46 Tahun 2017
Perpres 97 Tahun 2017
Permenko 4 Tahun 2017
PP 8 Tahun 2017
SS.2 Terwujudnya Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Energi, SDA dan LH (Target 3 rekomendasi)
PP 53 Tahun 2017
PP 27 Tahun 2017
PP 1 Tahun 2017
Perpres 14 Tahun 2017
SS.3 Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI
Dari tabel di atas, capaian kinerja pada SS. 1 dan SS. 2 terpenuhi sesuai target
yang ditetapkan. Adapun capaian pada SS. 3 berupa Presentase kebijakan bidang
perekonomian yang terimplementasi juga mencapai target yang ditetapkan.
Pelaksanaan transparansi di negara-negara pelaksana EITI, termasuk di Indonesia
mengikuti Standar EITI. Standar EITI yang digunakan saat ini adalah Standar Tahun
2016. Standar tersebut mensyaratkan negara-negara anggota EITI untuk membuka
data tentang penerimaan negara dan pembayaran perusahaan-perusahaan industri
ekstraktif yaitu perusahaan-perusahaan di sektor migas dan minerba. Sektor industri
ekstraktif tersebut tidak mencakup transparansi untuk perusahaan-perusahaan di
sektor kehutanan dan lingkungan hidup., walaupun tidak menutup kemungkinan ke
depannya transparansi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup juga akan masuk di
persyaratan Standar EITI. Hal tersebut tergantung pada keputusan anggota Dewan
EITI Internasional yang mewakili 51 negara anggota EITI.
D. Kinerja Pengelolaan Anggaran
a) Perkembangan Pagu Anggaran
Pagu anggaran Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup mengalami
peningkatan dalam setiap tahunnya. Pada Tahun 2017, total pagu yang dikelola oleh
Deputi pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan hidup adalah Rp.18.899.316.000,00 atau
meningkat sebesar 9% dari tahun 2016. Perkembangan pagu anggaran Kementerian
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[40]
Koordinator Bidang Perekonomian dari tahun 2013-2017 sebagaimana data dalam grafik
berikut.
Grafik 3.5 Perkembangan Pagu Anggaran
b) Realisasi Belanja
Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam danLingkungan Hidup tahun 2017 Rp. 18.761.030.212,00. Perbandingan realisasi
belanja berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:
Grafik 3.6 Realisasi Belanja
12.200.000.000
22.385.303.000
17.404.500.00018.899.316.000
0,000
5.000.000.000,000
10.000.000.000,000
15.000.000.000,000
20.000.000.000,000
25.000.000.000,000
2014 2015 2016 2017
100%99,3%
99,5%
97,6% 99,8%
Kegiatan KoordinasiKebijakan
Produktivitas Energi
Kegiatan KoordinasiKebijakan
Infrastruktur Energi
Kegiatan KoordinasiKebijakan Industri
Ekstraktif
Kegiatan KoordinasiKebijakan Tata Kelola
Kehutanan
Kegiatan KoordinasiKebijakan
PelestarianLingkungan Hidup
Pagu Anggaran Realisasi
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[41]
Tabel 3.8 Pencapaian Realisasi Belanja
Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisas
i
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
18.899.316.000 18.761.030.212 99,3%
1 Asdep Produktivitas Energi 2.540.000.000 2.538.908.538 100,0%
2 Asdep Infrastruktur Energi 2.878.854.000 2.859.928.836 99,3%
3 Asdep Industri Ekstraktif 9.770.462.000 9.717.702.802 99,5%
4 Asdep Tata Kelola Kehutanan 1.870.000.000 1.824.250.120 97,6%
5 Asdep Pelestarian Lingkungan Hidup 1.824.000.000 1.820.239.916 99,8% Sumber: Bagian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
c) Perbandingan Realisasi Belanja dari tahun 2014-2017
Berdasarkan Persentase realisasi belanja 4 tahun terakhir, tahun 2017 memiliki
presentasi realisasi belanja tertinggi yaitu sebesar 99,3%.
Grafik 3.7
Perbandingan Realisasi Belanja 2014-2017
E. KINERJA OUTPUT
Kinerja Deputi Pengelolaan energi, SDA dan Lingkungan hidup menghitung
Kinerja Output berdasarkan tingkat efisiensi. Tingkat Efisiensi dihitung berdasarkan
Target Volume Keluaran/Output (TVK) yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL/DIPA), selanjutnya dibandingkan dengan
Realisasi Volume Kegiatan (RVK), dan capaian realisasi anggaran, sebagaimana dilihat
pada tabel sebagai berikut.
2014 2015 2016 2017
Pagu Realisasi Linear (Realisasi)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[42]
Tabel 3.9 Kinerja Output perkegiatan
No Kode
Kegiatan
Nama Kegiatan Target
(volume) Realisasi (volume)
Capaian Output
Progres ( % )
% Realisasi Anggaran
Tingkat Efisiensi
1
Kegiatan Koordinasi Bidang Bidang Industri Ekstraktif
2502
2502.001 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan
Bidang Industri Ekstraktif
(Rekomendasi)
2 2 100% 100 98.98% 1.02%
2502.002 Rekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Industri
Ekstraktif (Rekomendasi)
2 2 100% 100 98.50% 1.50%
2502.003 Laporan Sosialisasi kebijakan
Exctractive Industries Transparency Initiaitive
(EITI) (Laporan)
1 1 100% 100 99.58% 0.42%
Total 5 5 100% 100 99.46% 0.54%
2
Kegiatan Koordinasi Bidang Kebijakan Infrastruktur Energi
2504
2504.001 Rekomendasi kebijakan Infrastruktur
BBM dan LPG (Rekomendasi)
2 2 100% 100 99.74% 0.26%
2504.002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan
Infrastruktur Energi (Rekomendasi)
3 3 100% 100 99.12% 0.88%
Total 5 5 100% 100 99.34% 0.66%
3
Kegiatan Koordinasi Bidang Tata Kelola Kehutanan
2508
2508.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata
Kelola Kehutanan (Rekomendasi)
2 2 100% 100 96.55% 3.45%
2508.002 Rekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Tata Kelola
Kehutanan (Rekomendasi)
2 2 100% 100 99.54% 0.46%
Total 4 4 100% 100 97.55% 2.45%
4
Kegiatan Koordinasi Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
2509
2509.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang
Pelestarian Lingkungan Hidup (Rekomendasi)
2 2 100% 100 98.58% 1.42%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[43]
2509.002 Rekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
(Rekomendasi)
2 2 100% 100 99.58% 0.42%
Total 4 4 100% 100 98.93% 1.07%
5
Kegiatan Koordinasi Bidang Produktivitas Energi
2515
2515.001 Rekomendasi kebijakan
pembangunan road map kilang minyak
(Rekomendasi)
2 2 100% 100 99.93% 0.07%
2515.002 Rekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas
Energi (Rekomendasi)
2 2 100% 100 100.00% 0.00%
2515.003 Layanan Dukungan Administrasi
Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup (Laporan)
1 1 100% 100 99.99% 0.01%
Total 5 5 100% 100 99.96% 0.04%
Total Deputi III 23 23 100% 100% 99.27% 0.73%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[44]
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi,
sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pada tahun 2017 telah disepakati
dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai dalam bentuk Kontrak Kinerja antara
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan memiliki kewajiban untuk
menyampaikan pencapaian kinerjanya secara akuntabel, baik keberhasilan ataupun
kegagalan, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2017. Laporan ini telah
menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan diharapkan dapat memberikan gambaran setiap
kegiatan yang telah dilaksanakan serta menjadi acuan dalam mengidentifikasi hambatan
dan kendala dalam implementasinya.
Berdasarkan hasil Capaian Output dan Capaian Kinerja Anggaran, pengukuran
seluruh target IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tahun 2017, maka
pencapaian target kinerja Output secara keseluruhan adalah sebesar 100,0% dengan
realisasi anggaran sebesar 99,27%. Capaian target kinerja telah dilakukan secara optimal
dengan menghasilkan regulasi baru maupun yang direvisi di bidang pengelolaan energi,
sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosialisasi standar baru EITI.
Berdasarkan Hasil Capaian Outcome, beberapa pencapaian yang dilakukan oleh
Deputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup diantaranya adalah
a) Penurunan harga gas industri sebesar 7,7% dari tahun 2016
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[45]
b) Perkembangan pembangunan kilang minyak yang mengalami kemajuan di
Tuban dengan selesainya Feasibilility study, selesainnya ijin lingkungan , dan
Diterbitkannya Surat Persetujuan Kerja Sama dari Kementerian Keuangan.
c) Rasio Elektrifikasi menjadi 95,35% akibat meningkatnya kapasitas terpasang
pembangkit sebesar 7,7 GW,
d) Peningkatan pembangunan smelter terbangun sebanyak 11% dari tahun 2016,
e) Penurunan titik hotspot kebakaran hutan sebesar 33% dari tahun 2016
f) Dilepaskannya kawasan Hutan untuk TORA seluas 750.123 ha atau 18,2% dari
target pelepasan (4,1 juta ha).
Sejumlah capaian kinerja lain di luar kinerja yang telah ditetapkan di bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menghasilkan
rekomendasi penting dari berbagai kebijakan dan penyelesaian permasalahan; serta
program data sharing dan sistem informasi dan database antar keasdepan pada Deputi
Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan
dengan Eselon I lainnya serta pengembangan website Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan EITI. Adanya perbaikan
kinerja juga mencerminkan telah tercapainya outcome secara efektif, termasuk yang
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang
dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.
Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah :
a) Penyelesaian rekomendasi yang belum terselesaikan pada tahun 2017 akan
ditindaklanjuti pada tahun 2018. Sedangkan rekomendasi yang sudah
terselesaikan pada tahun 2017 akan dipantau dan dievaluasi implementasinya.
b) Penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan secara optimal perlu dipertahankan
untuk dapat terus dicapai terutama optimalisasi realisasi diawal tahun.
c) Pengumpulan data dan evaluasi capaian kinerja berkala setiap triwulan, agar
dilakukan oleh masing-masing Asisten Deputi, untuk menjamin pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat
keselarasan antara perencanaan dan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[46]
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan sehingga dapat
dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan, serta dapat
memberikan informasi transparan, baik kepada Pemimpin di Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan
balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
[47]
L A M P I R A N