laporan kinerja tahun 2014 kemenko perekonomian · ... meningkatnya peran indonesia dalam rangka...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko PerekonomianLaporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko PerekonomianLaporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
KATA PENGANTAR
Tiada kata yang dapat kita panjatkan, selain puji dan syukur kehadiratTuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menyelesaikanLaporan Kinerja Tahun 2014.
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014.
Untuk mendukung pencapaian RENSTRA 2010-2014, telah ditetapkan sasasaran strategis :(1) Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalamrangka kerjasama ekonomi luar negeri dan (3) Terwujudnya implementasi program kerjautama. Selama tahun 2014 target sasaran strategis tersebut telah tercapai dengan baik.
Kami menyadari bahwa sudah banyak hal yang telah dikerjakan dalam meningkatkanperekonomian nasional, namun masih banyak pula yang harus kita kerjakan kedepan,khususnya pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan, pembangunan dermagauntuk mendukung Tol Laut, akses transportasi kereta api dibeberapa Provinsi, pembangunanWaduk-waduk dibeberapa provinsi, termasuk pembangunan energi, peningkatan pendidikan,dan akses kesehatan bagi masyarakat.
Data didalam laporan ini juga kami pergunakan untuk menyusun pengelolaan anggaran tahun2015.Pengelolaan anggaran yang tepat diharapkan mampu mendorong pembangunandiberbagai sektor tepat pada sasarannya untuk kepentingan masyarakat.
Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan KementerianKoordinator Bidang Perekonomiandan Stakeholdersdalam rangka membangunperekonomianIndonesia yang lebih baik.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalampenyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Februari 2015Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sofyan A. Djalil
Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang …………………………………….… 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………… 2
C. Struktur Organisasi …………………………….… 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Renstra 2010-2014
1. Visi ………………………………….………..… 6
2. Misi ………………………………………….… 6
3. Tujuan ……………………………………………. 6
4. Sasaran Strategis …………………………………. 7
B. Rencana Kinerja Tahun 2014 ……………………….. 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi……………………….….. 9
1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter ………. 11
2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama
Ekonomi Luar Negeri ………………………………… 22
3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama
a. Ketahanan Pangan ……………………………… 31
b. Ketahanan Energi ……….……………………… 41
c. Perbaikan Ikilim Investasi dan Iklim Usaha …..… 53
d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ………… 66
B. Realisasi Anggaran …. ………………………….. 74
BAB IV PENUTUP ………………………………………………. 79
Lampiran:
1. Penetapan Kinerja 2014
2. Pengukuran Kinerja Tahun2014
3. Laporan Capaian IKU Tahun 2014
Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah
diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014, untuk melaksanakan
tugas dengan efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil (outcome),
berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan
dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
Didalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : SS.1.
Keselarasan pengelolaan fiscal dan moneter, SS.2.Meningkatnya peran Indonesia
dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri, dan SS.3.terwujudnya implementasi
program kerja utama.
Untuk mendukung terwujudnya implementasi program kerja utama telah
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan
terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter, (2) Peningkatan kerjasama
ekonomi luar negeri, dan (3) Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan,
ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim
investasi dan iklim usaha.
Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2014, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan BAIK,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III laporan ini, melalui penghitungan
komposit indeks dari masing-masing program kerja utama yang menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Menko Perekonomian beserta Eselon I memberikan arahan target-targetyang akan dicapai pada Tahun 2105.
Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2014, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Penetapan Kinerja tahun 2014, telah menunjukkan hasil kinerja
(outcome) yang BAIK, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut :
No. SasaranStrategis
IndikatorKinerja Utama
Target2014
Realisasi Kinerja Keterangan
1. Keselarasanpengelolaanfiskal danmoneter
Kualitastindakanantisipasiterhadappotensiketidakstabilanfiskal danmoneter
Baik Baik 100 % Koordinasi ekonomi di2014 dapat dianalisismenjadi 2 phase, dariJanuari s.d. September2014, dan Oktober s.dDesember 2014 dimanaPemerintahan sudahberubah. Pada phase Ikoordinasi diarahkanpada dukunganekonomui menyongsongPemerintahan barudengan capaian kondisiantara lain sebagaiberikut: inflasi 4.53 %,harga BBM Rp6.500/liter, nilai tukar
Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
No. SasaranStrategis
IndikatorKinerja Utama
Target2014
Realisasi Kinerja Keterangan
rupiah Rp 11.889/US$surplus NP 6,5 miliardolar AS, cadangandevisa 111,2 miliardolar AS, Phase II,koordinasi fiskal danmoneter berhasildiarahkan untukmenjamin membesarnyaruang fiskal untukkegiatan dengan VisiPemerintah BaruJokowi-JK, bersamaandengan itu dioptimalkankoordinasi fiskal danmoneter untuk meredamdampak kenaikan harga,dengan program systemperlindungan sosialyang komprehensif.
2. MeningkatnyaperanIndonesiadalam rangkakerja samaekonomi luarnegeri
Peningkatankerjasamaekonomi luarnegeri
80 92 115% Kegiatan selama 2014telah berhasilmeningkatkanpersentase agreementbidang perdagangan,investasi danpembiayaaninternasional Pada saatyang sama, dalam skalapencapaian terencana,telah dikoordinasikanpersiapan danpeningkatan daya saingdalam menghadapiMasyarakat EkonomiAsean (MEA) 2015.Rekomendasi-rekomendasi dengankualitas baik telahdisampaikan kepadaPresiden sebagaireferensi actual untukmengambil kebijakanekonomi nasional. Haltersebut memberdampak (impact)terhadap kemudahandan percepatan urusanperekonomian bilateral,regional maupun
Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
No. SasaranStrategis
IndikatorKinerja Utama
Target2014
Realisasi Kinerja Keterangan
internasional sertamenumbuhkan sinergiditahun berikutnyaantara K/L yangdirekomendasi MenkoPerekonomian dalammemanfaaatkan sebesar-besarnya hubunganekonomi yang berpihakpada kepentinganBangsa Indonesia.
3. Terwujudnyaimplementasiprogram kerjautama
KompositIndeks dariIndeksketahananpangan,ketahananenergi,percepatanpembangunaninfrastruktur,serta perbaikaniklim investasidan iklim usaha
4 4 100% Indeks daya saing global(Global CompetitivenessIndex/GCI) Indonesiakembali naikkeperingkat 34 dari 144negara, sebagaimanadilansir WorldEconomic Forum dalamGlobal CompetitivenessReport 2014-2015. DayaSaing Indonesia naikdari peringkat ke -38tahun lalu menjadiperingkat ke- 34 tahun2014 menurut “WorldEconomic Forum”kenaikan empat point iniadalah yang tertinggididunia.
Hasil penghitungan terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
tahun 2014, merupakan hasil kinerja (outcome) Kementerian Koordinator sebagai
lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan bidang Perekonomian. Hal tersebut
sebagaimana tercermin dalam penghitungan komposit indeks terhadap Ketahanan
Pangan, Ketahanan Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan
Iklim Investasi (SS.3).
Sedangkan untuk capaian target IKU untuk Sasaran Strategis (SS.1) :
Keselarassan Pengelolaan Fiskal dan Moneter dan (SS.2): Meningkatnya peran
Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri merupakan hal yang tidak
terpisahkan dari pencapian hasil kinerja (outcome ) secara keseluruhan.
1Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah
menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang perekonomian.Pada pelaksanaannya tugas tersebut diarahkan untuk
mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu peningkatan kesejahteraan
rakyat dengan mangacu pada melanjutkan tiga sasaran utama, yaitu: (a) meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi yangtinggi dan berkualitas (pro growth); (b) menciptakan
dan memperluas lapangan kerja (pro job); dan (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat
miskin (pro poor).
Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan perubahan dalam rangka
mendukung penguatan organisasi dan akuntabilitas kinerja menuju terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014
merupakan salah satu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian kepada masyarakat .
Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan dan
kerjasama semua pihak dalam melaksanakan sinkronisasi dan sinkronisasi pelaksanaan
progam dan kegiatan terhadap kementerian yang dikoordinasi.
Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sekaligus untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas koordinasi di bidang perekonomian, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Koordiansi Bidang Perekonomian Nomor: PER-
11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor
Bidang Perekonomian sebagai pengganti Peraturan Menteri Koordinasi Bidang
Perekonomian sebelumnya.
2Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu peningktan kinerja individu dan
organisasi dan memenuhi tuntutan stakeholders terkait kebijakan di bidang
perekonomian, serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih berorientasi pada
pencapaian hasil.
Disamping itu banyaknya kegiatan ad-hoc yang membutuhkan penangan lebih
spesifik dan beban kerja yang semakin meningkat.
B. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Perpres No.92 tahun 2011, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas membantu presiden dalam menyinkronkan dan
mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian. Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
1. Sinkronisasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian,
2. Koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian,
3. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b,
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; dan
6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
3Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Kehutanan
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Komunikasi dan Informasi
12. Kementerian Riset dan Teknologi
13. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
15. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
Adapun susunan organisasi Eselon I Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian terdiri atas:
1. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
3. Deputi Bidang Koordinasi Energi, dan Sumber Daya Mineral
4. Deputi Bidang Koordinasi Industri , Inovasi Teknologi dan Kawasan
Ekonomi
5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
6. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
7. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
8. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
10. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
11. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
13. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim
14. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional
15. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi
16. Inspektorat
4Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:
PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordiantor Bidang Perekonomian, struktur organisasi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian adalah sebagaimana terlampir.
5Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2010-2014
Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang perekonomian, untuk itu disusun visi dan misi yang akan dicapai
melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tampak dalam
strategy MapMenko Wide sebagai berikut :
Visi: Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunanekonomi yang efektif dan berkelanjutan
Misi: Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan,penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian
Tujuan: Memantapkan perekonomian domestik yang berkeadilan bagipeningkatan kesejahteraan rakyat
SS.1 Keselarasan fiskal danMoneter
SS.2. Meningkatnya peran Indonesia dalamrangka kerja sama ekonomi luar negeri
SS.3 Terwujudnya implementasiprogram kerja utama
Ketahanan Pangan
Ketahanan EnergiPerbaikan Iklim Investasi
dan Iklim Usaha
Percepatan PembangunanInfrastruktur
Perencanaan &Penyusunan
Pelaksanaan
Monitoring &Evaluasi Bi
dang
Koo
rdin
asi F
iskal
dan
Mon
eter
Bida
ng K
oord
inas
i Pan
gan
dan
Sum
ber D
aya
Haya
ti
Bida
ng K
oord
inas
i Ene
rgi d
anSu
mbe
r Day
a M
iner
al
Bida
ng K
oord
inas
i Indu
stri, I
nova
siTe
knol
ogi, d
an K
awas
an E
kono
mi
Bida
ng K
oord
inas
i Per
niag
aan
dan
Kewi
raus
ahaa
n
Bida
ng K
oord
inas
i Infra
struk
tur d
anPe
ngem
bang
an W
ilaya
h
Bida
ng K
oord
inas
i Ker
ja S
ama
Ekon
omi In
tern
asio
nal
SS.4 Meningkatkan efektivitastelaahan dan kajian untuk
mendukung perumusan kebijakan
SS.6 Melakukan sinkonisasi dankoordinasi pelaksanaan kebijakan
yang efektif
SS.5 Melakukan sinkronisasi dankoordinasi perencanaan dan
penyusunan kebijakan yang efektif
SS.7 Meningkatkanefektivitas monitoring dan
evaluasi pelaksanaankebijakan
SS.8 Menyampaikan laporanpelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian yang berkualitas, akuratdan tepat waktu
SS.10 Membangunorganisasi tepat guna
SS.9 Mengembangkankualitas SDM berbasis
kompetensi
SS.11 Mengembangkansistem informasi yang
terintegrasi
SS.12 Mewujudkan tatakelola pemerintahan
yang baik
SDM Organisasi Informasi Tata Kelola Prima
Mem
enuh
i Har
apan
Stak
ehol
der:
Stra
tegi
c Out
com
e
Stra
tegi
c Driv
er:
Sink
roni
sasi
dan
Koor
dina
siKe
bija
kan
Duku
ngan
Das
ar
Peta Strategi Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pada gambar tersebut, terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP.
Keterkaitan tersebut menunjukan bahwa tujuan dan kegiatan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian telah diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, Visi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah :
6Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
1. Visi
“Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi
yang efektif dan berkelanjutan”.
Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan
sinkronisasiterhadap kementerian terkait untuk melaksanakan program dan
kegiatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, sehingga
menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era
globalisasi.
2. Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, adapun Misi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah :
“Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”.
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di
bidang ekonomi, dan perkembangan perekonomian di dalam negeri maupun
internasional dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta
kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bertanggung jawab.
3. Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5
(lima) tahun kedepan sesuai dengan peta strategi, yaitu :
“membaiknya Perekonomian Indonesia”.
7Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
4. SasaranStrategis
Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator Kinerja keberhasilan
pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, maka Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
adalah sebagai berikut :
No. SasaranStrategis
Indikator KinerjaUtama
Target2012
Target2013
Target2014
1. Keselarasanpengelolaan fiskaldan moneter
Kualitas tindakanantisipasi terhadappotensi ketidakstabilanfiskal dan moneter
Baik Baik Baik
2. Meningkatnyaperan Indonesiadalam rangkakerja samaekonomi luarnegeri
Peningkatan kerjasamaekonomi luar negeri
80 80 80
3. Terwujudnyaimplementasiprogram kerjautama
Komposit Indeks dariIndeks ketahanan pangan,ketahanan energi,percepatan pembangunaninfrastruktur, sertaperbaikan iklim investasidan iklim usaha
4 4 4
B. Rencana Kinerja Tahun 2014
Sebagai penjabaran dari Renstra 2010-2014, telah ditetapkan Rencana Kinerja
Tahun (RKT) 2014, dalam rangka pencapaian sasaran yang lebih spesifik dan terukur,
maka pada Tahun 2014 Kemenko Bidang Perekonomian telah ditetapkan Indikator
Kinerja Utama, sebagai berikut :
8Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target2014
1. Keselarasan pengelolaanfiskal dan moneter
Kualitas tindakan antisipasiterhadap potensi ketidakstabilanfiskal dan moneter
Baik
2. Meningkatnya peranIndonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri
Peningkatan kerjasama ekonomiluar negeri
80
3. Terwujudnya implementasiprogram kerja utama
Komposit Indeks dari Indeksketahanan pangan, ketahananenergi, percepatan pembangunaninfrastruktur, serta perbaikaniklim investasi dan iklim usaha
4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang
disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2014 Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, memuat informasi tentang sasaran strategis dan
indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai pada tahun 2014, sebagaimana yang
telah ditetapkan dalan dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014. Hal tersebut berlaku s/d
19 Oktober 2014. Mulai 20 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 Nawa Cita
merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dengan fokus memberikan ruang
yang lebih lebar kepada APBN untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
Visi&Misi Pemerintahan yang baru. Data-data dalam Laporan Kinerja Tahun 2014
juga telah digunakan dalam pertimbangan penyusunan RKAKL APBNP 2014/2015.
9Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional
diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan
lainnya yang akan mendukung pencapaian RENSTRA 2010-2014, maka sasaran
strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Keselarasan pengelolaan
fiskal dan moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama
ekonomi luar negeri dan (3) Terwujudnya implementasi program kerja utama.
Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi
ketidakstabilan fiskal dan moneter, (2) Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri dan
(3) Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, perbaikan iklim
investasi dan iklim usaha, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja dihiitung berdasarkan capaian realisasi target
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014,
sebagaiberikut :
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama
Target2014
Realisasi2014
Kinerja
1. Keselarasanpengelolaan fiskaldan moneter
Kualitas tindakanantisipasi terhadappotensiketidakstabilan fiskaldan moneter
baik baik 100%
2. Meningkatnya peranIndonesia dalamrangka kerja samaekonomi luar negeri
Peningkatan kerjasamaekonomi luar negeri
80 92 115 %
10Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama
Target2014
Realisasi2014
Kinerja
3. Terwujudnyaimplementasiprogram kerja utama
Komposit Indeks dariIndeks ketahananpangan, ketahananenergi, percepatanpembangunaninfrastruktur, sertaperbaikan ikliminvestasi dan iklimusaha
4 4 baik
Berdasarkan pengukuran capaian kinerja diatas, Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian telah berkomitmen untuk menjalankan apa yang telahditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai dasar pengukurancapaian kinerja tahun 2014, dan menunjukkan hasil yang BAIK.
Adapun penjelasan terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014yang dilakukan oleh Kementerian PAN- RB , melalui surat nomor: B/2889/M.PAN-RB/08/2014, tanggal 4 Agustus 2014adalah sebagai berikut :
a. Terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KementerianPAN-RB tahun 2014 atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)tahun 2013, yang menyarankan agar kami memakai inflasi sebagai Indikator KinerjaUtama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan inidiinformasikan bahwa Bank Indonesia telah menjadikan tingkat inflasi sebagai IKU #2mereka. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Kemenko BidangPerekonomian pada tanggal 1 Juli 2004 telah menandatangani MoU dengan BI tentangMekanisme Penetapan, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia.
b. Bahwa sejauh ini belum ada mekanisme pemberian reward and punishmentatas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, namun demikian telahdilakukan secara berkala (semesteran) evaluasi terhadap capaian Indikator KinerjaUtama (IKU) pada masing-masing unit kerja dan dilaporkan / ditayangkan dalam rapatpembahasan di tingkat pimpinan.
c. Laporan Kinerja belum seutuhnya menjawab Sasaran Kerja Pegawai (SKP)sampai ke tingkat individu, sebab Laporan Kinerja lebih menekankan padapertanggungjawaban Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditetapkan oleh pejabat eselonII keatas.
d. Bahwa pada tahun 2014, Biro Perencanaan telah melakukan evaluasiterhadap penyusunan Laporan Kinerja dengan para penanggung jawab pembuatLaporan Kinerja di unit kerja eselon I, agar Laporan Kinerja dapat lebih baik denganmengacu pada hasil evaluasi Akuntabilitas tahun yang lalu.
11Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter
Pemerintah dan Bank Indonesia secara rutin menggelar rapat koordinasi dalam
rangka merumuskan araha kebijakan sesuai dengan perkembangan ekonomi
terkini.Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dalam merumuskan
kebijakan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi.Selain
itu koordinasi juga dilakukan dalam penyusunan bersama asumsi makro pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR.
Rapat Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia pada bulan Oktober 2014
membahas mengenai tantangan ekonomi dan koordinasi kebijakan. Bank Indonesia
menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan di
masa transisi dan di tahun 2015 mendatang, antara lain i) berakhirnya tapering The
Fed, ii) kemungkinan penyesuaian harga BBM, iii) kemungkinan kenaikan suku bunga
The Fed pada Triwulan III-2015 seiring perbaikan ekonomi di Amerika Serikat.
Sedangkan dari sisi global, berbagai indikator menunjukkan bahwa ekonomi negera
maju terus membaik sementara ekonomi negara berkembang cenderung melambat.
Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif stabil dibandingkan peer
countries.Dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal sebagai berikut: i) Koordinasi
kebijakan BI dan Pemerintah perlu terus diperkuat terutama melalui
sinkronisasikebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi
dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan, dan mendorong percepatan reformasi
struktural untuk memperkokoh fundamental dan memperbaiki struktur perekonomian.
ii) Pemerintah dan BI menyepakati sejumlah langkah dalam mengendalikan defisit
tansaksi berjalan dan stabilitas nilai tukar rupiah dengan lebih baik.
Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemerintah dan BI bulan
Oktober 2014, diadakan Focus Group Discussion(FGD) yang membahas reformasi
struktural dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan. Dalam FGD ini dilakukan
sharing pandangan mengenai perekonomian Indonesia dan perkembangan defisit
transaksi berjalan serta arah fokus koordinasi yang dapat dilakukan ke depan. Pada
akhir FGD diperoleh beberapa kesepakatan, antara lain: i) Koordinasi antar sektor
moneter, fiskal dan riil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan berkelanjutan. Sektor
12Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
moneter pada tahun 2015 masih akan bergantung pada kepastian normalisasi Fed dan
trend harga minyak yang terus menurun. Kebijakan moneter diprakirakan masih tight-
bias. Sektor fiskal akan lebih akomodatif dan ekspansif pada tahun 2015, ii) BI dan
Pemerintah perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dalam rangka mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sustainable.
Sinkronisasi regulasi fiskal dan moneter
Dalam rangka sinkronisasi regulasi di bidang fiskal dan moneter, Deputi
Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter memberikan masukan terhadap naskah RPP
Pungutan oleh OJK. RPP tersebut telah melalui proses sosialisasi kepada asosiasi dan
pelaku pasar di sektor jasa keuangan. Beberapa catatan dalam sosialisasi tersebut
antara lain : adanya kekhawatiran besaran pungutan dan transparansi penggunaan
pungutan. Menanggapi permasalah tersebut pihak OJK memberikan penjelasan bahwa
prinsip pungutan tersebut tidak membebani atau mengganggu kelangsungan usaha
pelaku industri karena didasarkan pada kemampuan industri dan penerapan pungutan
akan memperhatikan sebatas kebutuhan pendanaan OJK. Berdasakan pertimbangan
tersebut dan tidak terdapat keberatan dari para pelaku jasa keuangan, maka diusulkan
naskah RPP tersebut untuk diproses lebih lanjut.
a) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Pokjanas TPID yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia dibentuk berdasarkan
Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : MoU-
01/M.EKON/03/2011, Nomor : 300-194 TAHUN 2011, danNomor :
13/GBI/DKM/NK tanggal 16 Maret 2011 tentang Koordinasi Pemantauan dan
Pengelolaan Inflasi Daerah. Nota Kesepahaman di tingkat Menteri dan Gubernur Bank
Indonesia tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri tentang Kelompok Kerja
Koordinasi Nasional TPID pada tanggal 14 Juli 2011. Nota Kesepahaman maupun
Perjanjian Kerjasama tersebut di atas sekaligus merupakan payung hukum bagi
Pokjanas TPID maupun TPID.Baik Perjanjian Kerjasama maupun Nota Kesepahaman
13Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
masing-masing berakhir pada tanggal tanggal 16 Maret 2014 dan 31 Desember 2014.
Berdasarkan hal tersebut dilakukan perpanjangan MoU Pokjanas TPID pada tanggal 1
April 2014 dengan Nomor MoU-2/M.EKON/04/2014 ; Nomor 16/3/KEP.GBI/2014 ;
Nomor 500/1977/A/Sj. Pada saat bersama ditandatangani Perjanjian Kerja Sama
Pokjanas TPID dengan Nomor PKS-1/D.IM.EKON/04/2014 ; Nomor
16/1/DKEM/PKS ; Nomor 500/4289/V/Bangda.
Berdasarkan PKS tersebut disebutkan bahwa tugas dari Deputi BidangKoordinasi Fiskal dan Moneter Kemenko Perekonomian yaitu (1) menyinkronkan danmengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidngperekonomian terkait pengendalian inflasi daerah, (2) memfasilitasi pembahasanmasalah kebijakan di bidang perekonomian dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahnon Kementerian terkait, dan (3) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, setamengoordinasikan kebijakan pemerintah yang diperlukan dalam rangka pengendalianinflasi daerah.
Pokjanas TPID telah melakukan berbagai program kerja guna menselaraskan
upaya TPID di setiap daerah dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi
nasional.Pada tahun 2014 Pokjanas TPID bersama TPID telah menghasilkan berbagai
rekomendasi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional TPID ke-5 dan Rakor
Pusat – Daerah di 3 Wilayah, yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, dan Kawasan
Timur Indonesia.Pokjanas TPID juga menjalankan program ketahanan pangan, melalui
pemetaan surplus defisit komoditas strategis daerah, kerjasama antar daerah, maupun
pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).Pada akhir tahun
2014 Pokjanas TPID juga telah membentuk PIHPS Nasional yang merupakan integrasi
dari PIHPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dari hasil evaluasi Pokjanas TPID selama 4 (empat) tahun terakhir
disimpulkan bahwa upaya stabilisasi harga membutuhkan koordinasi lintas sektor,
lintas kementerian, dan melibatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Tantangan yang dihadapi Pokjanas TPID ke depan akan semakin berat, baik karena
cakupan substansi maupun jumlah TPID yang dikoordinasikan terus berkembang
sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013.
14Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Sebelum terbitnya Inmendagri No. 27 Tahun 2013, jumlah Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) adalah 96 TPID, yaitu 33 TPID tingkat Propinsi, 53 TPID di 53
Kota dari 66 Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi nasional oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), dan 10 TPID di Kota/Kabupaten yang bukan merupakan sampel
perhitungan inflasi BPS. Pada akhir tahun 2014 jumlah TPID yang terbentuk telah
berkembang menjadi 334 TPID. Dengan terbitnya Inmendagri Nomor 27 tahun
2013span of control TPID diperkirakan akan lima kali lipat dan berpotensi mencapai
534 TPID sehingga membutuhkan penguatan mekanisme koordinasi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia (BI), dan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani kesepakatan bersama
(Mou) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan laju
inflasi di daerah agar tetap stabil. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam hal ini
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri
sepakat untuk memperpanjang kesepahaman kerja dalam rangka pengendalian inflasi
di daerah seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk koordiasi
ketiga lembaga tersebut dalam proses pengendalian inflasi melalui Kelompok Kerja
(Pokja) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Radius
Prawiro, Kantor BI, Jakarta (21/04/2014). Hadir dalam proses penandatanganan,
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Hatta Rajasa dan Gubernur BI, Agus Martowardoyo.
15Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pengendalian inflasi nasional
merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang
merupakan sumber besar pertumbuhan ekonomi nasional."Proses pengendalian
merupakan kerja bersama kita sehingga dapat memberikan signal yang positif terhadap
ekonomi Indonesia.
Kesinambungan inflasi di berbagai daerah secara tidak langsung
mempengaruhi laju inflasi nasional maka dari itu peran TPID sangat dibutuhkan untuk
mengontrol laju inflasi daerah agar tidak melonjak tajam
Menko Perekonomian menjelaskan kerjasama ini akan sukses apabila Pemda
terlibat aktif dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta melaporkan berbagai hal
yang berkaitan dengan inflasi misalnya kondisi cuaca, kondisi panen dan distribusi
panen lalu apabila inflasi di daerah sudah terjaga maka pemerintah pusat akan mudah
dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.
Di samping menjaga inflasi, ada 3 hal penting yang juga menjadi agenda wajib
pemerintah. Yaitu pertama, menjaga stabilisasi perekonomian dengan cara
menurunkan defisit transaksi berjalan. Kedua, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta Ketiga, menjaga pertumbuhan
konsumsimasyarakat.
Dengan adanya kerjasama dengan TPID ini, pemerintah optimistis laju inflasi
akhir tahun bisa mencapai angka 5,5% sesuai dengan target dalam APBN 2014.
16Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
b) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa optimistis
pertumbuhan ekonomi pada 2014 dapat mencapai angka enam persen atau lebih tinggi
dari prediksi Bank Dunia yang memperkirakan 5,3 persen.
Untuk mencapai 6 persen memang sesuatu yang sangat sulit, tapi ini masih
kuartal I masih ada peluang bagi Indonesia.“Saya kira masih ada peluang kita yang
cukup baik, yang penting dijaga pekerjaan rumah kita didalam, faktor komsumsi akan
tetap jadi domain oleh sebab itu menjaga dan mengendalikan inflasi menjadi sangat
penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
Dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada tahun ini dapat
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi komsumsi belanja
untuk kampanye. “Kalau soal pemilu bagamanapun juga memberikan daya dorong
aktivitas belanja spendingnya tinggi sekali coba anda bayangkan setiap caleg
mengeluarkan dananya itu kan mendorong konsumsi, calegnya ribuan, benderanya
jutaan, atribut dimana-mana itu kan kegiatan ekonomi UKM tumbuh dimana-mana.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2014 dapat mencapai 5,8-
5,9 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia sebesar
5,3 persen.
17Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, proyeksi Bank Dunia tersebut tidak
dapat dijadikan patokan, mengigat perkiraan-perkiraan lembaga tersebut dapat saja
meleset. “Mereka juga sering salah kok, waktu tahun lalu juga begitu prediksinya. Jadi
saya kira angkanya akan berada dilevel 5,8-5,9 persen,” ujar di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan optimis
target pertumbuhan ekonomi di 2014 dapat tercapai, meskipun diakui membutuhkan
kerja keras untuk mencapai pertumbuhan dilevel 6 persen.
“Pertumbuhan kita harus kita jaga, walaupun untuk mencapai 6 persen kita
cukup kerja kerja keras karena memang banyak tantangan-tantangan eksternal yang
kita hadapi,” tuturnya.
Bank Indonesia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2014 akan lebih
baik, berada dikisaran 5,8-6,2 persen. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global
ditengah berlanjutnya proses konsolidasi ekonomi domestic mengarah ke kondisi yang
lebih seimbang.
c) Perkiraan inflasi bulan Juni 2014
Kontribusi inflasi daerah terhadap inflasi nasional relatif besar. Berdasarkan
data 82 Kota IHK yang menjadi sample BPS, diketahui sebesar 80,77% inflasi
nasional (diluar Jakarta) berasal dari daerah. Mengingat besarnya kontribusi daerah
tersebut, maka upaya mengendalikan inflasi daerah dalam rangka menciptakan
stabilitas harga di tingkat nasional dapat terwujud jika tercipta kestabilan harga di
tingkat daerah. Selain untuk mencapai sasaran inflasi nasional, upaya pengendalian
inflasi daerah juga akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat
setempat, seperti terjaganya daya beli masyarakat dan terciptanya kondisi yang
kondusif bagi pelaku ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut, Deputi Bidang
Koordinasi Fiskal dan Moneter menetapkan target bahwa terkendalinya tingkat inflasi
yang lebih rendah dari inflasi nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama
(IKU).Sementara target daerah yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja 2014
adalah sebanyak 41 daerah (dari 82 Kota IHK).
18Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Terprogramnya rapat koordinasi Pokjanas TPID baik dalam tingkat nasional
maupun dengan wilayah membuat Pokjanas TPID menjadi lebih tanggap terhadap
dinamika inflasi yang terjadi di daerah. Kekhawatiran akan tingginya tekanan inflasi
pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat dikendalikan
dengan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi komoditas pangan strategis yang
memiliki tingkat permintaan sangat tinggi pada masa tersebut. Selain itu, tekanan
inflasi paska kenaikan BBM pada pertengahan November 2014 tidak terlalu tinggi
hingga akhir Desember 2014.Namun, kondisi tersebut tetap perlu diawasi mengingat
historis dampak kenaikan harga BBM biasanya terjadi dalam beberapa bulan
kedepan.Untuk itu Pokjanas TPID harus meningkatkan koordinasi dengan TPI guna
memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pencegahan peningkatan inflasi
paska kenaikan harga BBM di daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, tekanan inflasi pada
Juni 2014 akan lebih baik. Ia memperkirakan inflasinya akan sebesar 0,4 persen untuk
bulan Juni secara bulanan (month to month).
Penyumbang bulan Juni ini salah satunya diakibatkan sudah masuknya bulan
ramadhan.“Ini relatif sudah masuk pada ramadhan dan mendekati idul fitri.Sementara
terkait gelar piala dunia 2014, Sedangkan untuk bulan Juli, sambung dia, pemerintah
19Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
akan mencoba menekan, mengontrol inflasi agar tidak mencapai 1 persen. Pasalnya
pada Juli ada hari raya idul fitri dan masuk sekolah yang akan mendorong inflasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung sambut baik
inflasi bulan Juni 2014 sebesar 0,43 persen. Ini sesuai dengan target pemerintah yang
memprediksi inflasi Juni sekitar 0,4 persen. "Dengan inflasi 0,43 persen ini kan
menunjukkan bahwa harga-harga di bulan Juni ini terkendali. Kenapa?karena mulai
2010 inflasi selalu di bulan Juni jauh lebih tinggi. Jadi ini adalah hal yang baik yang
positif," .
Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah inflasi dibulan
Juli.Pasalnya dibulan Juli banyak aktivitas yang mendorong inflasi seperti puasa,
lebaran dan tahun ajaran baru."Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) yang tidak mudah
untuk kita bisa mengatasinya, saya berharap kalau bisa di bawah 1 persen," jelang
Lebaran harga pangan selalu mengalami kenaikan sebagai faktor musiman. Kondisi
tersebut akan menggerus daya beli masyarakat. Begitupun juga dengan tahun ajaran
barusekolah."Hari Raya Idul Fitri, selalu saja inflasi meningkat sangat luar biasa.
Kemudian, masuk sekolah, tahun ajaran baru ini mendorong inflasi yang luar biasa,"
d) Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2014
Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014
dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik mengingat realisasinya melebihi
100%. Besaran capaian penyaluran KUR tahun 2014 tidak dapat signifikan melebihi
target penyaluran mengingat adanya ketentuan dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan KUR pasal 6 yang
menyebutkan bahwa target penyaluran tahunan KUR merupakan batas tertinggi dasar
perhitungan pembayaran IJP-KUR dan selisih lebih dari target tahunan KUR tidak
akan diberikan IJP-KUR. Oleh karenanya, pada November 2014 dikeluarkan Surat
Pengendalian Penyaluran KUR kepada Bank Pelaksana agar tidak melebihi target
penyaluran tahun 2014 sebesar Rp 37 triliun.Capaian ini merupakan hasil dari kerja
keras para pemangku kepentingan dibawah koordinasi dan arahan Kedeputian Fiskal
dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
20Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Sebagaimana diketahui bahwa IKU ini merupakan bagian dari Sasaran
Strategis (SS) Kedeputian Fiskal dan Moneter yaitu “Meningkatnya Efektivitas
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter”. Dalam SS ini nampak
bahwa Kedeputian Fiskal dan Moneter memainkan perannya dengan baik terlihat
bahwa dalam penetapan suku bunga KUR sebesar 13% (KUR Retail) dan 22% (KUR
Mikro) berkoordinasi dengan otoritas moneter (Bank Indonesia) dan tidak serta merta
juga menaikkan (menyesuaikan) suku bunga jika suku bunga BI rate dinaikkan. Hal ini
menunjukkan keberpihakan pemerintah atas kelangsungan usaha UMKMK.
Disamping itu terlihat juga bahwa dari sisi koordinasi fiskal (bersama dengan
Kementerian Keuangan) dari sisi Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Imbal Jasa
Penjaminan ke perusahaan penjaminan, juga memperhatikan kemampuan keuangan
negara.
Evaluasi program KUR terus dilakukan salah satunya melalui beberapa kajian
oleh pihak terkait KUR seperti LIPI, TNP2K, dan Kementerian Keuangan di bawah
koordinasi dan arahan Kedeputian Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.Dalam rangka evaluasi program KUR dilaksanakan pula
workshop pada Oktober 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hasil evaluasi melalui kajian dan workshop tersebut menjadi salah satu dasar dalam
upaya perbaikan program KUR antara laindengan meningkatkan penyalurannya
kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan
industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai multiplier
effectyang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
21Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
e) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Pasca-Kenaikan BBM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil menggelar rapatkoordinasi langkah pengendalian inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM).Dalam rapat tersebut dibicarakan apa saja hal yang sudah dilakukan dan perludilakukan untuk pengendalian inflasi sehingga perubahan subsidi dari subsidikonsumtif kepada subsidi produktif ini tidak membawa dampak yang besar terhadapmasyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman,Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta perwakilandari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan KementerianPertanian. Menko Perekonomian mengungkapkan dari pengalaman yang lalu, inflasiyang kemungkinan terjadi akibat kenaikan harga BBM itu paling besar terletak padatarif angkutan.
Oleh karena itu, Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubunganmenyatakan bahwa menaikan tarif angkutan antar kota sampai dengan 10 persen.Sedangkan untuk tarif angkutan kota (angkot) yang berada di bawah pemerintahdaerah dan kota telah dibuat tindakan untuk supaya tarif angkutan kota terkontrol.Tentu ada beberapa upaya atau usulan yang masih dalam perhitungan lebihlanjut.Misalnya seperti sistem insentif.
22Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama Ekonomi LuarNegeri
Pada tahun 2014 telah dihasilkan beberapa kegiatan di bidang kerjasama
ekonomi luar negeri sebagai berikut:
1. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Asia, dari 8
pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 5 forum;
2. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Amerika dan Pasifik,
dari 4 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 4
forum;
3. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Eropa, Afrika dan
Timur Tengah, dari 7 pertemuan / forum yang direncanakan dapat
direalisasikan sebanyak 6 forum;
4. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di keasdepan Multilateral dan
pembiayaan, dari 4 pertemuan / forum yang direncanakan dapat
direalisasikan sebanyak 4 forum;
5. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Regional dan Sub
Regional, dari 6 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan
sebanyak 6 forum;
Sedangkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang telah
dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 35 kali, dengan instansi yang
dikunjungi meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan monev
yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk menggali potensi investasi dan
perdagangan yang ada di masing-masing provinsi maupun kabupaten.
Target rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditetapkan pada tahun
2014 sebesar 85%. Realisasi tahun 2014 sebesar 83% dari target 85% sehingga
mempunyai kinerja 97%. Tidak tercapainya target Monev ini disebabkan adanya
23Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pada triwulan
ketiga tahun 2014.
Selanjutnya, untuk kegiatan sosialisasi telah dilakukan kepada stakeholder
terkait. Dengan mengikuti sosialisasi ini diharapkan para peserta dapat mengetahui dan
memahami berbagai kegiatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral dan regional.
Sosialisasi merupakan representasi dari berbagai kerjasama ekonomi Internasional
yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia dinilai telah
memberikan kontribusi secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui
peningkatan investasi, peningkatan volume ekspor dan perdagangan serta
pengendalian terhadap stabilitas harga. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para
peserta dapat berperan aktif dalam mengkritisi maupun memberikan masukan bagi
peningkatan kualitas kinerja sekaligus memberikan masukan atas kebijakan kerja sama
ekonomi internasinal yang dialkukan oleh Pemerintah. Pemahaman peserta akan
sosialisasi tersebut diukur melalui lembar kuisioner yang diberikan kepada para
peserta. Pada tahun 2014, dari target 10 sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Deputi
Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional telah dilaksanakan sebanyak 9
sosialisasi, dengan rata-rata tingkat pemahaman peserta 85% atau sesuai dari target
yang ditetapkan atas persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-
hasil kerja sama ekonomi internasional.
Rencana Tindak Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Hingga Agustus 2014, penyelesaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat
nasional telah mencapai 85,5%. Sementara “scorecard” rata-rata ASEAN dalam
pencapaian MEA adalah 82,1 persen. Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari
138 perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa,
serta investasi.
24Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Beberapa capaian kinerja di bidang kerjasama ekonomi internasional sebagaiberikut :
a) Kerjasama Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Inovasi dinilai dapat menjadi peluang bagi
Indonesia untuk meningkatkan ekonomi.Karenanya Pemerintah Indonesia
mengandeng Pemerintah Amerika Serikat untuk menjajaki dialog kerjasama untuk
meningkatkan implementasi HAKI di Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Koordinator Kerjasama Ekonomi Kementerian BidangPerekonomian Rizal Affandi Lukman, kerjasama antara Indonesia dengan AmerikaSerikat dalam commercial dialogue ini bertujuan untuk meningkatkan perdaganganantar kedua Negara. Selain itu, sambung dia, Pemerintah Amerika Serikat jugamenjadi peluang bagi Indonesia untuk memacu pengembangan HAKI.
Indonesia memiliki ekonomi kreatif yang potensinya semakin besar terhadap
sumbangan didalam perekonomian ini.Jadi ini merupakan kerjasama yang sangat baik
untuk Indonesia memberikan sosialisasi, bertukar pikiran dalam memberikan
perlindungan HAKI terhadap produk yang diciptakan Indonesia.
Perlindungan terhadap HAKI perlu dilakukan agar saat kontribusi terhadap
kekayaan intelektual semakin besar maka pemerintah dapat memberikan perlindungan
maupun memberikan insentif yang mampu memacu pengembangan inovasi diberbagai
bidang.
25Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Pemerintah Amerika Serikat tercatat menyumbang HAKI terhadap PDB
sebesar 40 persen dan 60 persen dari produk ekspor yang juga berbasis HAKI seperti
softwaredan film. Capain ini, sambung dia, tentunya didapatkan Amerika Serikat
dengan waktu yang tidak sedikit, karenanya pemerintah Indonesia akan terus
mendorong HAKI secara bertahap agar dapat memberikan kontribusi lebih besar
terhadap pertumbuhan ekonomi.
b) Kerjasama Indonesia-Rusia
Pemerintah Indonesia dan Rusia bersepakat meningkatkan volume
perdagangan hingga mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp50 triliun di 2015. Menurut
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam lima tahun terakhir volume
perdagangan Indonesia dan Rusia terjadi peningkatan yang signifikan dimana rata-rata
meningkat 29,27 persen pertahun.
Pada 2012 total perdagangan Indonesia dan Rusia telah mencapai US$3,34
miliar atau sekitar Rp33,4 triliun dan di 2013 perdagangan Inonesia dan Rusia
mengalami penurunan sebesr 4 persen. Namun total perdagangan masih diatas US$ 3
miliar per tahun dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan.“Kita bertekan pada 2015
akan meningkatkan volume perdagangan kita mencapai US$ 5 miliar (Rp 50 triliun).
26Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Untuk mencapai target di 2015 maka kedua negara harus kerja keras secara
kolektif. Menko Perekonomian optimis Indonesia masih dapat mencapai target US$ 5
miliar di 2015 jika berkerja keras secara kolektif selama dua tahun mendatang.
c) Working Group Ekonomi Indonesia – Singapura
Selasa 11 Februari 2014 telah dilaksanakan Pertemuan Tingkat Menteri
Working Group Ekonomi Indonesia-Singapura di Grand Copthorne Waterfront Hotel,
Singapura. Pertemuan tersebut dari pihak Indonesia dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dan dari pihak Singapura dipimpin oleh Menteri
Perdagangan dan Industri Singapura.
Dalam pertemuan dibahas perkembangan kerjasama bilateral di 6 Working Groups
yaitu Batam, Bintan, Karimun (BBK) and other SEZs;Investment; Air Connectivity;
Tourism; Manpower, dan Agribusiness, serta isu-isu kerjasama ekonomi bilateral
lainnya.
Secara statistik, Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi
Indonesia. Total nilai perdagangan RI – Singapura tahun 2012 mencapai US$ 43,2
miliar, sedangkan pada periode Januari-November 2013 mencapai US$ 38.0. Pada
tahun 2012 dan 2013 Singapura juga merupakan investor asing terbesar di Indonesia.
27Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Dalam kerjasama pengembangan ekonomi BBK dan Kawasan Ekonomi
Khusus dengan Singapura telah diadakan Joint Investment Promotion untuk
mempromosikan BBK ke negara-negara Asia Timur, program Capacity Development
untuk meningkatkan pelayanan investasi di BBK, workshop-workshop dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan daya saing industri serta Joint Expert Study on
Competitiveness of Batam-Bintan-Karimun (BBK) untuk melakukan benchmarking
terhadap kawasan sejenis di Asia dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan
BBK.
Di bidang investasi, telah diadakan kerjasama information sharing dan joint
promotion ke perusahaan-perusahaan Singapura terkait proyek-proyek infrastruktur
MP3EI dan fasilitasi kemungkinan bermitra dengan perusahaan-perusahaan
Indonesia.Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi investasi baru di
kawasan Batam dengan nilai USD 126.771.792.Selain itu, kerjasama dalam bentuk
kolaborasi investasi asing dan korporasi dalam negeri juga meningkat seperti
masuknya produk-produk makanan dari Singapura ke retailer lokal.
Terkait dengan konektivitas penerbangan, Amandemen yang dilakukan atas
Indonesia-Singapura Air Service Agreement telah berhasil memberikan dampak positif
pada peningkatan lalu lintas udara diantara dua negara.Hingga bukan Desember 2013,
tercatat peningkatan sebesar 40% diantara kedua negara.
Untuk bidang pariwisata, Indonesia dengan Singapura melalui pertemuan ini
telah merealisasikan kerjasama di bidang wisata kapal persiar (cruise tourism) dengan
telah dilakukannya famtrip dan cruise workshop di Indonesia hasil kerjasama dua
negara. Selain itu pertemuan juga telah menyepakati untuk kerjasama promosi tempat-
tempat tujuan wisata di Indonesia yang merupakan sinergi dari dua working
groupyaitu WG on Tourism dan WG on Air connectivity dengan signifikannya
peningkatan lalu lintas kedua negara.
Sesuai dengan kesepakatan kedua negara pada pertemua tingkat Menteri
sebelumnya, di bidang ketenagakerjaan, telah diadakan kerjasama dalam bentuk
Tripartile Workshop on Manpower Management guna menemukan solusi atas masalah
outsourcing dan minimum wage yang seringkali menjadi kendala dalam hubungan
28Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
industrial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja (tripartit). Sedangkan dalam
pertemuan kali ini, RI dan Sigapore telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam
meningkatkan kompetensi caregiver dan perawat/ nurse dari Indonesia sehingga dapat
memenuhi standar untuk dapat bekerja di Singapura. Terkait hal ini, sebagai program
awal, pada tahun 2013 KBRI Singapura melalui Staf Teknis Tenaga Kerja bekerja
sama dengan salah satu NGO Singapura telah melaksanakan pelatihan singkat/sehari
untuk tenaga kesehatan perawat orang tua di rumah tangga sesuai dengan kualifikasi
Singapura dimana pesertanya adalah TKI sektor domestik yang bekerja di Singapura.
Di sektor agribisnis, RI dan Singapura telah melaksanakan serangkaian
kegiatan untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian dari Indonesia ke
Singapura, diantaranya adalah program capacity building untuk petani dan produsen
pertanian di Indonesia.Business Matching antara produsen di Indonesia dengan
supplier dari Singapura serta kegiatan In-Store Marketing di Singapura.Untuk
kedepannya, RI dan Singapura juga telah setuju untuk meningkatkan kerjasamanya di
bidang ini ke level yang lebih tinggi dengan memanfaatkan perkembangan signifikan
di sektor perhubungan udara kedua negara.Kerjasam tersebut rencanya dilakukan
dengan dukungan maskapai penerbangan kedua negara dalam distribusi produk-produk
pertanian di Indonesia, khususnya dalam hal pemasarannya di Singapura.
Pada akhir pertemuan kedua pimpinan delegasi, Menko Perekonomian RI dan
Menteri Perdagangan dan Industri Singapura menandatangani Joint Report to Leaders
yang merupakan laporan kepada kepala negara kedua belah pihak terkait
perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara serta upaya-upaya untuk
meningkatkan kerjasama tersebut kedepannya dengan melalui program dan kegiatan
yang konkret yang dilaksanakan oleh kedua negara.
29Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
d) Senior Officials meeting ke-21 IMT-GT
Pelaksanaan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di
Banda Aceh diisi dengan Senior Officials (SO) Meeting ke 21. Pertemuan ini dipimpin
oleh Senior Official dari Indonesia yaitu Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi
Lukman.Hadir dalam pertemuan tersebut Senior Official dari Malaysia yaitu Nik
Azman Nik Abdul Majid dan Senior Official dari Thailand, Porametee Vimolsiri.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Rizal mengungkapkan tiga
negara yang tergabung dalam IMT-GT sepakat melakukan kerjasama di bidang
investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.Dari
73 proyek yang ditandatangani, ada 11 proyek infrastruktur yang telah disepakati.
Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai US$ 5,2 miliar.
Dari total investasi yang mencapai US$ 5,2 miliar, investasi terbesar berasal
dari Indonesia yaitu sebesar US$ 4,55 miliar untuk proyek pembangunan pelabuhan,
jalan tol trans sumatera, Lampung – Bakauheni, transportasi multimoda koridor
ekonomi Melaka-Dumai, dan pembangunan jalan dari Banda Aceh sampai Kuala
Simpang. Untuk total investasi Malaysia sebesar US$ 320 juta, dengan proyek
Melaka-Pekanbaru Power Interconnection dan ICQS Bukit Kayu Hitam. Sedangkan
total investasi Thailand mencapai US$ 353 juta, dengan proyek pembangunan
30Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
pelabuhan (Phuket dan Nakula), jalan antar kota Hat Yai-Sadao, dan pusat distribusi
kargo di Thungsong.
e) Pertemuan Menko Perekonomian dengan Duta Besar Rusia dan NDRC Tiongkok
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil menemui media
cetak dan elektronik di tengah-tengah kesibukannya. Menko Perekonomian
mengungkapkan bahwa beliau baru saja bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk
Indonesia dan National Development and Reform Commision (NDRC) Tiongkok.
Dalam pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail
Yurievich Galuzin, Menko Perekonomian menerangkan bahwa Rusia menawarkan
pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Rusia adalah negara yang memiliki
teknologi paling canggih di dunia dan sudah kerja sama dengan banyak negara terkait
teknologi nuklir.
Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian mengatakan teknologi nuklir
merupakan pilihan terakhir bagi Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) memang punya target membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000
MW, tetapi tidak ada yang bertenaga nuklir. Pemerintah menganggap batu bara, gas,
geotermal, mini hydro adalah yang paling cepat dan tidak kontroversial.
31Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Usai pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Menko Perekonomian
didatangi oleh National Development and Reform Commision (NDRC) Tiongkok
yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Li Pumin.
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan pembicaraan antara Presiden Joko
Widodo dan Xi Jinping saat pertemuan APEC di Beijing, bulan lalu. Pertemuan
tersebut berbicara mengenai rencana pembangunan maritim Indonesia, pembangunan
infrastruktur serta penyelesaian persoalan defisit perdagangan Indonesia dengan
Tiongkok.Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai upaya relokasi industri
dari Tiongkok ke Indonesia karena upah buruh di Tiongkok sudah semakin tinggi dan
dianggap tidak kompetitif lagi.
3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama
a. Ketahanan PanganPembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga 3 pilar
ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan melalui produksi dalam negeri,
stabilitas pasokan dan harga, peningkatan kualitas konsumsi melalui diversifikasi,
serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran pembangunan ketahanan pangan
adalah untuk meningkatkan produksi pangan utama, khususnya: padi, jagung,
kedelai, gula, dan daging sapi.
Pangan/Pertanian memiliki posisi yang sangat strategis dalam
perekonomian nasional. Sektor Pertanian tumbuh 3,74 persen dan memberikan
share sebesar 15,21 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
triwulan III tahun 2014. Share terbesar sektor pertanian terhadap PDB adalah
subsektor tanaman bahan makanan (7,16%), perikanan (3,32%) perkebunan
(1,80%), peternakan dan hasil-hasilnya (1,80%) serta kehutanan (0,58%). Upaya
dalam meningkatkan taraf hidup petani cukup positif hasilnya, terlihat dari Nilai
Tukar Petani (NTP) Desember 2014 (s.d Desember) mencapai sebesar 101,32%.
Disamping itu inflasi pangan tahun 2014 (Januari-Desember) dan tingkat inflasi
dari tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing
sebesar 8,36%. Khusus inflasi volatile food tahun kalender 2014 dan tingkat
32Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
inflasi tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing
sebesar 10,57%, masih lebih rendah dibandingkan tahun 2013 (12,49%).
Capaian produksi 5 (lima) komoditas pangan utama tahun 2014
menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, yakni produksi padi mencapai
(70,61 juta ton, turun dibandingkan tahun 2013, diatas target 2014), jagung (19,13
juta ton,naik dibandingkan tahun 2013, diatas target 2014), kedelai (0,92 juta ton,
naik dibandingkan tahun 2013, dibawah target 2014),gula (2,55 juta ton, sama
dengan tahun 2013, dibawah target 2014) dan daging sapi (0,37 juta ton, turun
dibandingkan tahun 2013, di bawah target 2014).
Pemerintah menyadari bahwa meskipun beberapa keberhasilan telah
dicapai sampai saat ini, namun masih ada kesenjangan (gap) antara kemampuan
produksi dalam negeri dengan tingkat kebutuhan pangan nasional. Kebutuhan
pangan nasional semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
yang saat ini lebih dari 248,8 juta jiwa dan pertumbuhan kelas menengah yang
pesat(midle income trap). Kelas menengah dengan pendapatan dan daya beli yang
meningkat, membutuhkan makanan yang lebih bervariasi.Selain itu, kualitas
pangan yang diminta juga meningkat, sehingga, peningkatan produksi dan kualitas
pangan dalam negeri sangat penting untuk dilakukan.
33Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Untuk mengisi gap tersebut mutlak diperlukan aksi nyata dalam
peningkatan produksi pangan utama. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah
menyusun sebuah rencana aksi peningkatan dan perluasan produksi
pangan nasional tahun 2014 dan tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya
disebut Rencana Aksi Bukittinggi. Rencana aksi tersebut merupakan
program akselerasi untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, gula,
daging sapi, cabe merah dan bawang merah. Program akselerasi tersebut
merupakan upaya terpadu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha
yang harus dilaksanakan bersama sesuai target dan sasaran yang ditetapkan.
1) Rapat Koordinasi Stabilitasi harga Pangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, memimpin
Rapat Koordinasi tentang Stabilisasi harga Pangan, Kesiapan Menghadapi Bulan
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bersama jajaran terkait di Kementerian
Perdagangan. Dalam rapat koordinasi kali ini, Menko Perkonomian menyampaikan
dua pokok bahasan yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut. Dua pokok
bahasan yang dibahas mengenai, (i) stabilisasi harga pangan; (ii) kesiapan dalam
mengahadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Dalam rapat ini, dihadiri oleh
jajaran pemerintah dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan isu-isu pada bulan
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, diantaranya Menteri Perdagangan, Menteri
BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri Bappenas, dan Menteri Koperasi dan UKM.
34Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Terkait dengan masalah stabiliasasi harga pangan, Chairul Tanjung
menyatakan bahwa stok dan harga komoditas pangan hingga saat ini masih relatif
stabil.Meskipun secara garis besar rata-rata harga komoditas pangan cenderung stabil,
terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, diantaranya adalah harga
daging ayam, telur ayam, bawang merah dan bawang putih.Namun, Menko
Perekonomian menegaskan bahwa kenaikan harga empat komoditas tersebut masih
dalam range harga yang telah disepakati. Selain itu, Menko Perekonomian juga
menambahkan bahwa kenaikan komoditas bawang merah tidak akan berlangsung lama
berhubung salah satu kota pemasok bawang merah, Brebes, sudah dalam kondisi siap
panen. Pasokan bawang merah dari kota Brebes tersebut akan segera memasuki pasar
untuk meredam fluktuasi harga bawang merah yang sedang terjadi. Disamping
kenaikan harga empat komoditas di atas, terdapat juga beberapa komoditas yang justru
mengalami penurunan harga, diantaranya adalah harga daging sapi, cabai merah, cabai
keriting, dan cabai rawit. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Menko Perekonomian
bahwa harga komoditas yang terlalu rendah dikhawatirkan akan merugikan sejumlah
petani dan ditakutkan petani-petani tersebut tidak akan menanamkan komoditas
tersebut kembali di tahun-tahun yang akan datang. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Charirul Tanjung juga menghimbau agar jajaran pemerintah terkait,
khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk terus
menangani kebijakan stabilisasi harga agar harga-harga komoditas menjelang bulan
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tidak mengalami fluktuasi yang terlalu ekstrim.
Rapat Koordinasi tentang Stabilisasi Harga Pangan, Kesiapan Menghadapi
Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Menko Perekonomian, Chairul Tanjung
membahas mengenai persiapan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Dalam segmen ke-dua ini, telah dibahas isu-isu terkait persiapan transportasi mudik
menjelang Lebaran. Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan telah menyediakan
angkutan secara cuma-cuma kepada pemudik pengguna sepeda motor agar kelancaran
arus mudik bisa tetap terus dijaga. Pengguna jalan tol juga akan mengalami lonjakan
kendaraan sebanyak 1,5 kali lebih besar dari hari normal saat arus mudik terjadi.
Sebagai tambahan, Chairul Tanjung menginformasikan kepada masyarakat bahwa tiket
kereta api sejumlah 197.000/hari sudah habis terjual mulai tanggal 21 Juni 2014
35Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
kemarin. Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan
sejumlah rangkaian kereta api yang bersal dari INKA. Untuk tiket penerbangan Garuda
Indonesia, pihak terkait menyediakan sebanyak 1,7 juta kursi penumpang dan hingga
saat ini masih tersedia sekitar 15 persen kursi kosong. Apabila diperlukan, pemerintah
akan meminta tambahan penerbangan untuk pesawat tipe 747 untuk menerbangkan
pemudik ke kota tujuan. Selain itu, dikatakan juga bagi pemudik yang menggunakan
transportasi laut, Pelayaran Nasional Indonesia telah menyediakan 24 kapal
penumpang untuk memberangkatkan sejumlah pemudik.Tiket yang tersedia untuk
kapal laut telah terjual sebanyak 30 persen dari keseluruhan tiket yang disediakan,
artinya masih terdapat banyak tiket yang tersedia bagi masyarakat yang ingin mudik
menggunakan transportasi laut. Selain isu mengenai transportasi, Menko
Perekonomian, juga menyampaikan bahwa Pertamina akan menambah pasokan tabung
gas LPG 3kg sebanyak 10 persen menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya. Pasokan
tabung gas LPG tersebut akan disediakan di area SPBU terdekat.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pangan
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pangan yang dilaksanakan
selama tahun 2014 difokuskan pada stabilisasi pangan pokok, agroindustri pangan
yang bermutu dan bergizi seimbang yang berbasis sumber daya lokal, cadangan
pangan non beras yang mendorong pengembangan tanaman pangan non beras.
Kegiatan tersebut menghasilkan 15 rekomendasi yang terdiri dari 9 hasil koordinasi
perencanaan dan penyusunan kebijakan serta 6 hasil sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pangan dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan,
melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dari
rekomendasi tersebut telah diimplementasikan 100% oleh Kementerian/Lembaga
terkait dan BUMN.
Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari komitmen dan
dukungan para pihak dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan nasional.
Kelima belas rekomendasi tersebut disajikan pada table di bawah ini:
36Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi KebijakanBidang Pangan
No. Rekomendasi Tindaklanjut/Implementasi
1. Percepatan penyaluran Raskin padabulan Februari dan Maret Tahun 2014(masing-masing 2 kali penyaluran)terkait dengan situasi dan kondisiperekonomiandengan menarik periodepenyaluran pada Bulan November danDesember 2014.
Percepatan penyaluran Raskin telahdilaksanakan oleh Perum BULOG.denganrealisasi tahun 2014 sebesar2,77 juta ton (99,25% dari yangditargetkan).
2. Perlu dilakukan identifikasi danpengusulan anggaran oleh KementerianPertanian untuk BantuanPenanggulangan Padi Puso sesuai kriteriadan ketentuan yang berlakuakibatbencana banjir di beberapa daerah.
Kementerian Pertanian telahmenindaklanjuti dengan melakukanidentifikasi dan menyampaikanusulan anggaran.
3. Sebagai akibat dari bencana alam/banjirdi beberapa daerah, untuk kelancarandistribusi dan pasokan barang khususnyabahan pangan serta dampaknya, beberapahal yang perlu mendapat perhatian olehKementerian/Lembaga:a. Kemendag agar melakukan koordinasi
dengan Pemda dan dunia usaha gunamemantau perkembanganketersediaan pasokan dan hargapangan pokok.
b. Kemenhubagar memperhatikanpengawasan terhadap kelancarantransportasi dan jalur distribusikomoditas khususnya pangan baikdistribusi dalam pulau maupun antarpulau.
c. Kemendagri untuk memantau danmenyampaikan surat ke pemerintahdaerah dalam rangka penanggulanganbanjir yang berdampak padaperekonomian daerah.
d. KemenPU agarmelakukan perbaikan,perawatan dan pembangunan jalur
K/L telah menindaklanjuti sesuaitugas dan fungsi masing-masing.
37Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
distribusi pangan, khususnya wilayahpantura, yang berperan penting dalamdistribusi bahan pangan serta jalur-jalur lain yang menuju lokasi pasar.
e. Kementanuntuk melakukanpencegahan hama pada tanamanpertanian dan penanggulanganpenyakit hewan ternak pasca banjirserta penyediaan sarana produksipertanian.
f. Bank Indonesia supaya melakukananallisa terkait dampak banjirterhadap inflasi.
4. Kemensossegera membentuk Tim Teknisyang terdiri dari BULOG (sebagaiOperator), Kemenkeu (sebagai PA), danKemensos (sebagai KPA) untukmenetapkan Harga Pembelian BerasPemerintah (HPB) kepada BULOGTahun 2014.
Harga Pembelian Beras BULOGditetapkan sebesar Rp.8.047,9/kgserta margin fee ditetapkan sebesarRp.50 /kg.
5. Kemenkeu dan Kemensos segeramembahas kebutuhan dana safeguardinguntuk mendukungimplementasi/pelaksanaan tugas KPARaskin 2014.(sesuai usulan Kemensos).
Dana safeguarding telah ditetapkansebesar Rp.55.033.638.000,-.
6. Perlu dilakukan penyempurnaan kembaliterhadap perhitungan prognosaketersediaan pangan pokok agar lebihmendekati dengan kondisi yangsebenarnya, mengingat data tersebutmerupakan dasar pengambilan langkahatau kebijakan stabilisasi pasokan danharga pangan pokok.
Kementerian Pertanian (BKP) danKementerian Perdagangan telahmelakukan penyempurnaanprognosa/neraca ketersediaandimaksud.
7. BULOGsecepatnya meningkatkanpengadaan gabah/beras dalam negeri.
Percepatan pengadaan gabah/berasdalam negeri telah dilaksanakan olehPerum BULOG. Realisasi pengadaangabah/beras dalam negeri (PSO) ditahun 2014 sebesar 2,35 juta ton.
38Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
8. Kementerian Pertanian, KementerianPerdagangan, dan BPS perlu melakukanmonitoring stabilitas pasokan dan hargapangan secara rutin.
Kementerian Pertanian, KementerianPerdagangan, dan BPS melakukanmonitoring pasokan dan hargapangan baik secara mingguanmaupun bulanan.
9. Perlu melakukan koreksi dan reviewterhadap target/sasaran produksi Tahun2014 yang telah disepakati di RencanaAksi (Renaksi) Bukittinggi, sehinggatarget tersebut lebih realistis dapattercapai pada akhir masa bhakti KabinetIndonesia Bersatu (KIB) II, terutamadengan mempertimbangkan kondisicuaca di awal tahun, dukungankementerian/lembaga terkait yangdibutuhkan, peran serta BUMN danswasta dan tambahan anggaran yangdiperlukan.
K/L telah menindaklanjuti denganmelakukan penyesuaian kembalitarget/ sasaran produksi danoptimalisasi peran nyata K/L terkaitdan KADIN/Swasta.
10. Perlu melakukan operasi pasar (OP)beras untuk menjaga stabilitas hargaberas dan Operasi Pasar Khusus (OPK)di Bulan Desember untuk menjagastabilitas harga beras akibat kenaikanharga BBM.
a. Telah dilaksanakanOP beras olehPerum BULOG tahun 2014dengan jumlah 169,7 ribu ton.
b. BULOG telah melakukan OPKberas sebanyak 82,6 ribu ton padabulan Desember untuk menjagastabilitas harga beras akibatkenaikan harga BBM November2014.
11. Perlu dilakukan penyempurnaan regulasiuntuk pengaturan impor dan eksporpangan strategis oleh Kemendag, dalamrangka penyelesaian permasalahanhukum terhadap importasi beberapakomoditi pangan.
Telah diterbitkan Permendag No. 19Tahun 2014 tentang KetentuanEkspor Impor Beras.
12. Untuk mempertahankan stok akhir berassebesar 2 juta ton dan dalammengantisipasi musim paceklik padaawal tahun 2015 serta denganmempertimbangan capaian produksiberas ARAM I 2014 (bulan Juli), perlupengadaan beras dari luar negeri.
Kemendag telah menerbitkan izinimpor kepada Perum BULOG untukmelakukan pengadaan beras LuarNegeri sebesar 425 ribu ton, terdiridari 275 ribu ton beras medium dan150 ribu ton beras premium.
39Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Pengadaan tersebut diutamakan untukkebutuhan stabilisasi harga, penyaluranraskin dan keadaan mendesak lainnya.
13. Perlu pengaturan Harga Jual Kedelai ditingkat pengrajin (HJP), Harga BeliKedelai di tingkat petani (HBP), dan tataniaga impor kedelai.
Telah diterbitkan Permendag No. 62Tahun 2014 tentang PenetapanHarga Pembelian Kedelai Petanidalam Rangka Pengamanan HargaKedelai di Tingkat Petani. Selama2014 telah ada 4 kali penetapandengan kisaran harga Rp. 7.500/kgs.d. Rp. 7.600/kg.Penyerapan kedelai lokal olehBULOG selama tahun 2014 (sampaiNovember) sebesar 378 ton, lebihrendah dibandingkan tahun 2013sebesar 496,6 ton.
14. Perlu dilakukan sosialisasi dan promositerhadap pengembangan budayakonsumsi berbasis pangan lokal untukpeningkatan gizi seimbang dalam rangkapencapaian skor pola pangan harapan(PPH) 93,30 dan mendorongperekonomian daerah.
a. Telah diterbitkan Surat EdaranMenPAN dan RB Nomor 10Tahun 2014 tentang PeningkatanEfektivitas dan Efisiensi KerjaAparatur Negara antara lainpenyediaan menu berbasis panganlokal di rapat-rapat di kantor.
b. Kementerian Pariwisata, PemdaYogyakarta, Solo, Banten danBandung telah memasukkanpangan lokal dalam bentuk wisatakuliner, menu hotel dan eventdaerah.
15. Usulan Kementan terkait kebutuhan danauntuk percepatan tanam dan perluasanareal tanam dalam rangka pencapaianswasembada padi, jagung dan kedelaidengan memanfaatkan Dana KontijensiTahun 2014.
Telah disetujui melalui rapattrilateral (Kemenko BidangPerekonomian, Kemenkeu, danKementan) dana sebesarRp.578,14Muntukoptimasi lahanseluas 170 ribu ha dengan alokasipupuk dan benih Rp.334,58 M danalsintan Rp.239,36 M. Waktupelaksanaan kegiatan tersebutdiselesaikan pada bulan Desember2014.
40Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
3) Harga Komoditas Pangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bersama Menteri Perdagangan,
Muhammad Luthfi melakukan sidak ke Pasar Klender, Jakarta Timur. Memasuki
minggu keempat bulan Ramadan ini, harga komoditas pangan secara umum relatif
stabil.Dari hasil pantauan diketahui bahwa harga telur ayam naik dari sebelumnya Rp
19.000/kg menjadi Rp 20.000/kg. Sedangkan harga tempe justru turun menjadi Rp
7.000. Adapun penurunan harga tempe dikarenakan turunnya minat konsumsi tempe
masyarakat yang beralih ke daging. Selain itu, penurunan harga tempe juga disebabkan
penurunan harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe.
Untuk komoditas daging, daging ayam terpantau stabil di harga Rp 30.000/kg
dari sebelumnya yang mencapai Rp 35.000/kg atau turun sekitar 14%.Sedangkan harga
daging sapi naik menjadi Rp 95.000/kg. Kenaikan ini dikarenakan adanya perubahan
minat masyarakat yang awalnya mengonsumsi tempe sehingga permintaan terhadap
daging sapi meningkat cukup tajam. Meski demikian, kenaikan harga daging sapi yang
berkisar antara Rp 5.000 – Rp 10.000 per kg tersebut masih dalam rentang yang
wajar.Oleh karena itu, Menko Perekonomian meminta agar masyarakat tidak terlalu
khawatir.
Komoditas bumbu dan rempah juga tidak banyak berubah.Diketahui bahwa
harga cabai rawit, cabai merah dan bawang secara berurutan masih di kisaran Rp
41Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
20.000/kg, Rp 14.000/kg dan Rp 24.000/kg.Sama halnya dengan harga racikan bumbu
yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan, beras juga masih berkutat di rentang
harga Rp 8.000 – Rp 10.000/liter.
b. Ketahanan Energi
Realisasi penerimaan hulu migas sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai
Rp. 320,254 triliun atau 103% di atas target APBN-P 2014 sebesar Rp. 309,933 triliun.
Sementara lifting minyak mencapai 794.000 barel per hari atau 97% dari target APBN-
P 2014 sebesar 818.000 barel per hari.Lifting minyak mencapai 794.000 barel per hari
atau 97% dari target APBN-P 2014 sebesar 818.000 barel per hari. Sedangkan lifting
gas mencapai 1.218.000 barel setara minyak per hari, sedikit di bawah target 1.224.000
barel setara minyak per hari. Sehingga total lifting migas mencapai 2.012.000 barel
setara minyak per hari atau 99% dari target 2.042.000 barel per hari.
Target produksi minyak yang termuat dalam Inpres 2/2012 sebesar 1,01 Juta
Barrel/hari pada akhir tahun 2014 pun tidak tercapai. Tidak tercapainya lifting
minyak, disebabkan beberapa faktor yaitu beberapa KKKS belum dapat melakukan
kegiatan karena gangguan fasilitas produksi dan offtaker, antara lain kendala sumur
dan fasilitas produksi, unplanned shutdown dan kendala dari offtaker dalam proses
lifting.Selain itu, mundurnya jadwal proyek onstream, seperti Banyu Urip, Lapangan
Bukit Tua, Lapangan Kerendan, Lapangan Ridho, Lapangan Bayan dan Lapangan
Sampoerna.Penyebab lainnya adalah masalah operasional, seperti hasil pemboran yang
tidak sesuai target, kendala teknis operasi produksi, keterlambatan pengadaan fasilitas
dan peralatan produksi, kendala perijinan dan gangguan pencurian dan keamanan
serta illegal tapping.
Dalam rangka pencapaian target produksi minyak telah direkomendasikan:
Jangka Pendek :
Optimasi operasi produksi migas berupa minimalisasi unplaned shutdown
dengan Scheduled Maintenance Fasilitas Produksi Permukaan, Replacement old
infrastructure, Risk Based Management operation serta Meningkatkan kehandalan
peralatan produksi dengan preventive/ predictive maintenance untuk mengurangi
unplanned shutdown.
42Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
a) Optimalisasi operasi produksi migas berupa minimalisasi unplanned
shutdown dengan Scheduled Maintenance Fasilitas Produksi Permukaan,
Replacement old infrastructure, Risk Based Management operation serta
meningkatkan kehandalan peralatan produksi dengan
preventive/predictivemaintenance untuk mengurangi unplanned
shutdown
b) Meningkatkan kualitas maintenance pada sumur-sumur existing akibat
pemaksaan pemenuhan target lifting minyak bumi pada tahun-tahun
sebelumnya.
c) Menyelesaikan beberapa peraturan-peraturan dengan Kementerian
Hukum dan HAM untuk mengoptimalisasikan produksi migas, yaitu
Peraturan Menteri ESDM tentang Put on Production, EOR dan IOR dan
Perpanjangan Kontrak.
Jangka Panjang :
Peningkatan Eksplorasi sehingga Reserve Replacement Ratio mendekati 1;
Peningkatan Recovery Factor melalui Improvement Oil Recovery , danReservoir
management; serta melaksanakan percepatan pengembangan lapangan baru, dan
lapangan/struktur idle Pertamina EP.
a) Peningkatan Penyaluran BBM Bersubsidi
Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) sesuai dengan APBN Tahun
2014 sebesar 48,00 Juta KL, dan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT)
sesuai dengan APBN-P Tahun 2014 sebesar 46,00 Juta KL. Pada awal Pemerintahan
Kabinet Kerja Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan ditetapkannya harga jual
Jenis BBM tertentu dengan besaran Harga premium ditetapkan dari Rp. 6.500 menjadi
Rp. 8.500.Harga solar ditetapkan dari Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500. Meskipun kenaikan
harga BBM dapat menekan subsidi BBM tetapi tetap saja untuk tahun 2014 kuota BBM
Bersubsidi melampaui di atas kuota (Over kuota) sebesar 713.384 KL, data yang didapat
sampai 27 Desember 2014 PT. Pertamina sudah menyalurkan BBM PSO bebesar
46.068.384 KL dari kuota Pertamina sebesar 45.355.000. Meskipun mengalami
overkuota Pemerintah melalui badan usaha dalam hal ini Pertamina wajib menyalurkan
BBM sampai dengan akhir tahun 2014 sesuai dengan harga jual yang ditetapkan sesuai
43Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
dengan amanat pasal 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Tetapi pada bulan Desember 2014 terjadi penurunan harga minyak yang mengakibatkan
Pemerintah mengoreksi harga BBM, kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap
fluktuatif minyak dunia dan bentuk mekanisme penetapan harga BBM oleh pemerintah
dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.
Penyaluran BBM Bersubsidi
BBM Jenis
Tertentu
Volume Berdasarkan
Kuota APBN 2014
(KL/Tahun)
Kuota APBN-P 2014
(KL/Tahun)
Premium 32.460.000 29.430.000
Minyak Tanah 900.000 900.000
Minyak Solar 14.640.000 15.670.000
Total 48.000.000 46.000.000
Penetapan harga BBM ini didasarkan pada prinsip konsistensi upaya
merealisasikan postur APBN yang lebih sehat dan produktif dengan mengarahkan
subsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur,
mendorong persaingan sehat baik antardaerah maupun antarpelaku bisnis, memperkuat
Pertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberi margin lebih agar dapat
meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing, serta mendorong efisiensi
penyediaan BBM dengan tetap memberikan peluang Pertamina sebagai tuan rumah di
negeri sendiri untuk jangka panjang.
Oleh karenanya telah direkomendasikan beberapa hal, yaitu: Adanya formula
penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen:(1) Harga Dasar, (2) Pajak
Pertambahan Nilai atau PPN, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau
PBBKP, (4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan (6) Biaya Distribusi dan
Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBM Tertentu, yakni
44Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,- per liter dan Minyak Solar (Gas Oil)
sebesar Rp. 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB. Sedangkan untuk jenis BBM Khusus Penugasan,
yakni Bensin RON 88 sebesar Rp. 7.600,- per liter (untuk wilayah luar Jawa, Sumatera
dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,- (untuk wilayah
Jawa, Sumatera dan Bali). Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi
ini, Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap bulannya.
b) Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik
Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I
dan II (Fast Track Program, FTP I dan II) merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik guna menopang kegiatan ekonomi
sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat dipertahankan. Per Desember 2014, dari
34 proyek dengan total kapasitas 9.927 MW baru diselesaikan 14 proyek dengan total
kapasitas sebesar 6.727 MW atau baru 67,76% dari total proyek. Proyek yang telah
selesai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) PLTU 3 Jatim Tanjung Awar-Awar
(1 X 350 MW) COD Januari: 350 MW; (ii) PLTU Nagan Raya ( 2 X 110 MW) COD
April & Agustus: 220 MW; (iii) PLTU Kepri Tj Balai Karimun (7 MW) COD Juli:
7 MW; (iv) PLTU Lampung Tarahan Baru (2X100 MW) COD Desember: 200 MW;
(v) PLTU Sumbar Teluk Sirih (2X112 MW) COD Juli: 224 MW; (vi) PLTU 3 Babel
Bangka Baru (30 MW) COD April: 30 MW; (vii) PLTU 2 NTB Lombok ( 25 MW)
COD Desember: 25 MW; (viii) PLTU 2 NTT Kupang (16,5 MW) COD Desember:
10 MW; (ix) PLTU Sultra Kendari (10 MW) COD Juli: 10 MW; dan (x) PLTU Sulsel
Barru ( 50 MW) COD Januari: 50 MW. Total keseluruhan kapasitas yang telah
diselesaikan sebesar1.126 MW (26,4% dari target sebesar 4.260 MW).
Dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan tersebut, maka untuk
Program 10.000 MW Tahap II (FTP II) akan ditindaklanjuti 74 proyek (total kapasitas
17.458 MW), dengan rincian sebanyak 16 proyek (5.799 MW) dilaksanakan oleh PT
PLN (Persero), dan sebanyak 58 proyek (12.059 MW) dilaksanakan oleh Independent
Power Producer (IPP). Sumber energi yang digunakan akan lebih banyak
45Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
menggunakan energi terbarukan, dengan rincian, panas bumi (49%), batubara (30%)
tenaga air (17%), PLTGB (3%), dan PLTG (1%), dan pembiayaannya tidak hanya oleh
PLN tetapi juga oleh sektor swasta (Independent Power Producer/IPP).
Beberapa capaian kinerja di bidang Energi dan Sumber daya mineral :
a) Pembangunan proyek PLTU Batang
Proyek pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, di Jawa
Tengah yang berkapasitas 2 x 1000 megawatt tetap dapat dibagun. Berbagai
pendekatan dapat menuntaskan itu. Proyek PLTU Batang ini adalah projek pemerintah
plus swasta dan ini satu-satunya projek yang dikembangkan dengan pola KPS yang
sangat besar investasinya dan baru pertama kali Indonesia mengembangkan 2x1000
megawatt dengan teknologi tinggi, jadi proyek ini tidak boleh gagal, karena PLTU
Batang ini memasok 30 persen kebutuhan listrik di Jawa kalau ini tidak terpasok pada
2017-2018 akan ada defisit di Jawa, ini belum ada alternative lain, karena ini harus
dipercepat dibagun.
Pembagunan proyek PLTU Batang di Jawa Tengah harus tetap berjalan demi
ketersediaan listrik di pulau Jawa. Jika pembagunan proyek ini gagal maka akan
berdampak pada citra investasi di Indonesia.
“PLTU Batang ini harus jalan kalau Batang tidak dibangun dipastikan 2017 Jawa
kekurangan listrik.Kalau ini gagal maka memberikan citra sangat buruk bagi wajah
investasi ditanah air kita, masa itu saja kita tidak bisa selesaikan.
46Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Permasalahan pembangunan proyek ini karena masih ada tanah yang belum
berhasil dibebaskan sekitar 20 hektar, nantinya ditanah tersebut akan dibagun tapak
turbin dari pembagunan PLTU ini.
Proyek PLTU Batang adalah investasi pembangkit listrik pertama kali dalam
skala besar.Ia juga menilai proyek ini merupakan proyek terbesar didunia karena
menggunakan teknologi 2x1.000 megawatt seperti di Jepang dan Jerman.
Proyek pembangunan PLTU Batang yang berkekuatan 2X1.000 megawatt
diperkirakan membutuhkan total biaya Rp35 triliun dan semula akan dimulai proses
pembangunannya pada 6 Oktober 2013, namun akhirnya tertunda karena masalah
pembebasan lahan warga.
b) Proyek Gas Laut dalam (Indonesia Deepwater Development/IDD)
Pemerintah memastikan akan mempercepat proyek gas laut dalam (Indonesia
Deepwater Development/IDD) milik PT Chevron Indonesia dengan nilai 12 miliar
dolar AS yang selama ini proses proyeknya terhambat.
Menurut Menko Perekonomian “Projek ini adalah projek prioritas terkait
projek ini maka kementerian ESDM, SKK Migas, kementerian Keuangan, BPKP akan
diminta dilakukan percepatan semua proses yang dimungkinkan, agar proyek ini bias
berjalan secepat mungkin, karena makin cepat ini akan menguntungankan RI,”. jika
47Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
proyek IDD ini berjalan dengan baik maka Indonesia banyak mendapatkan
keuntungan. Mulai dari investasi yang akan masuk dan penghasilan dari gas.
“Proyek IDD ini penting untuk RI karena investasi akan masuk ke Indonesia,
yang akan masuk tidak kurang dari 12 miliar dolar.Kita sangat membutuhkan investasi
itu masuk ke Indonesia. Selain itu investasi ini maka pemerintah akan mendapat
keuntungan dari gas yang diperoleh, kita tahu bahwa dengan pertumbuhan ekonomi
yang luar biasa dengan industrilisasi kita yang bergerak kemana-mana maka kebutuhan
sebagai sumber pertumbuhan energy sangat penting apalagi ditengah berkurangnya
hasil minyak kita tentu gas menjadi alternative yang diperlukan bagi Indonesia.
Ia juga mengatakan kehadiran perwakilan Chevron hari ini tidak meminta
untuk diberikan kemudahan atau keringanan seperti tax holiday maupun keringanan
pajak. Tapi kehadiran perwakilan Chevron untuk meminta percepatan proyek ini.“Dia
tidak minta apa-apa, dalam artian tax holiday, keringanan pajak, tidak minta kita buat
peraturan baru, merubah aturan yang ada. Yang mereka minta tolong dipercepat, ini
sudah terlalu lama karena takut opportunitynya hilang,” ujarnya. Lebih lanjut ia
mengatakan jika proyek IDD ini berjalan dengan lancar maka dipastikan pada tahun
2016 sudah mulai dapat berproduksi.
Dalam pelaksanaan proyek ini, terdapat ada beberapa hal yang pelu mendapat
perhatian,antara lain: Permintaan Kenaikan Biaya Proyek, Perpanjangan WK Makassar
Strait, Persetujuan Biaya Pemanfaatan kilang LNG Bontang, Principle of Agreement,
Persetujuan dan Penandatanganan Sales Purchase Agrement.Beberapa yang sudah
mendapatkan persetujuan diantaranya adalah baiaya pemanfaatan kilang Bontang oleh
Kementerian Keuangan dengan biaya sebesar 0.22 USD/MMBTU pada 18 September
2014, sedangkan pemberian assume and discharge pada perpanjangan WK Makassar
Strait Kementerian Keuangan tidak menyetujui hal tersebut dan lebih menyarankan
agar memodifikasi perpanjangan kontrak atau bagi hasil.
c) RenegosiasiKontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya
PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B)
48Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan ada 1 Kontrak Karya
telah menandatangani amandemen kontrak, 77 perusahaan tambang (25 KK dan 52
PKP2B) telah sepakat dan menandatangani MoU amandemen kontrak.
Penandatanganan amandemen kontrak tersebut akan segera dilakukan bagi
perusahaan yang telah sepakat dan menandatangani MoU. Menurut Menko dari 107
perusahaan KK dan PKP2B, harus menyetujui enam poin renegosiasi kontrak dan
baru 1 yang telah menyelesaiakan penandatanganan amandemen kontrak, yaitu PT.
Vale Indonesia.
Dilaporkan ada sejumlah kemajuan dalam proses renegosiasi kontrak ini
karena 77 perusahaan KK dan PKP2B telah sepakat dan setuju seluruh poin
renegosiasi. Dan juga 9 perusahaan PKP2B telah sepakat terhadap draft amandemen
kontrak. Menko Perekonomian juga mengaku telah meminta Menteri ESDM untuk
melakukan percepatan dalam renegosiasi tersebut.“Yang sudah sepakat dan selesai
segera diikat dengan kontrak baru, pegangannya tetap pada UU tersebut”. Sementara
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan sisanya 20 perusahaan KK dan PKP2B yang
baru sepakat sebagian dari enam poin renegosiasi masih dalam proses.”Diputuskan
yang 25 KK ini segera kami tandatangani.Sisasnya selesai 5 kita teken, selesai 7 kita
teken”.
49Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Seperti diketahui 107 perusahaan tambang yang harus menyetujui renegosiasi
terdiri dari 33 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Perusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B).
Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan
(renegosiasi). Pasal 169 UU No 4/2009 memuat :
a. KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini
tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
b. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal KK dan PKP2B sebagaimana
dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
Undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud
padahuruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.
Berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyesuaian
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ada
beberapa isu strategis yang akan disesuaikan dalam KK dan PKP2B. Isu strategis
tersebut yaitu: (i) Luas wilayah kerja; (ii) Kelanjutan operasi pertambangan; (iii)
Penerimaan negara; (iv)Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian; (v)
Kewajiban untuk divestasi; (vi) Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa
pertambangan dalam negeri
Kemajuan renegosiasi KK dan PKP2B yang telah dilakukan sampai dengan
akhir tahun 2014, menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan
pemegang KK dan PKP2B, sebagaimana tabel dibawah ini.
Progres Renegosiasi per Desember 2014
Status KK PKP2B Jumlah
Sepakat Sebagian MoU 7 12 19
Sepakat dan Tanda tangan MoU 25 61 86
Amandemen kontrak 1 - 1
Jumlah 33 73 106
50Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
c) Peresmian Prorek Banyu Urip Blok Cepu
Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang juga menjabat Plt Menteri ESDM,
meresmikan sejumlah proyek minyak dan gas.Nilai semua proyek tersebut mencapai
US$ 7,388 miliar atau sekitar Rp 88 triliun.adapun proyek-proyek migas ini
diresmikan dari Bojonegoro, Cepu, Jawa Timur. Salah satunya Menko Perekonomian
akan meresmikan fasilitas Produksi Lapangan Banyu Urip Wilayah Kerja Blok Cepu,
Rabu , 8 Oktober 2014.
Dalam peresmian ini, CT didampingi oleh Wakil Menteri ESDM Susilo
Siswoutomo. Hadir juga dalam acara ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Jawa
Timur dan Jawa Tengah, Pejabat Eselon I KESDM, Plt. Kepala SKK Migas, Kepala
BPH Migas, Plt. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT PLN
(Persero), Para Pimpinan Mobil Cepu Ltd, dan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi.
Menandai peresmian proyek minyak dan gas bumi Banyu Urip, Blok Cepu
yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur kapasitas produksinya sudah meningkat
100.000 barel per hari dari semula sebesar 30.000 barel per hari yang akan terus naik
bertahap hingga mencapai puncak 165.000 barel per hari pada tahun 2015.
Sesuai rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD), investasi
di Proyek Banyu Urip mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar, dengan rincian untuk
51Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
pembangunan fasilitas produksi sebesar US$ 2,2 miliar dan pengeboran sumur
sebanyak US$ 337 juta.
Pembangunan fasilitas dibagi ke dalam lima kontrak EPC (engineering,
procurement, and construction/rekayasa, pengadaan, dan kontruksi), yakni fasilitas
produksi utama (Central Production Facility/CPF), pipa darat (onshore) 72 km, pipa
laut (offshore) dan menara tambat (mooring tower), FLoating Storage Off-loading
(FSO), serta fasilitas infrastruktur.
d) Konferensi Pers tentang Kebijakan BBM Bersubsidi
Menteri Koordinator, Sofyan Djalil didampingi oleh Menteri Energi danSumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarno, MenteriKoordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, dan Menteri Keuangan,Bambang Brodjonegoro menggelar konferensi pers tentang Kebijakan BBMBersubsidi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 9.30WIB. Dalam konferensi pers tersebut, Sofyan Djalil menyatakan bahwa kebijakan inidikeluarkan sebagai respon terhadap fluktuatif minyak dunia dan bentuk mekanismepenetapan harga BBM oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentinganmasyarakat Indonesia.
Penetapan harga BBM ini didasarkan pada prinsip konsistensi upayamerealisasikan postur APBN yang lebih sehat dan produktif dengan mengarahkansubsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur,mendorong persaingan sehat baik antardaerah maupun antarpelaku bisnis, memperkuatPertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberi margin lebih agar dapatmeningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing, serta mendorong efisiensi
52Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
penyediaan BBM dengan tetap memberikan peluang Pertamina sebagai tuan rumah dinegeri sendiri untuk jangka panjang.
Adapun penetapan kebijakan ini didasarkan pada Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tekait Pasal 28 Undang-undang Migas dan PP No. 30 Tahun 2009 yangmenyebutkan bahwa “harga bahan bakr minyak dan gas bumi diatur dan/atauditetapkan oleh Pemerintah”. Dengan dasar itu, Pemerintah membagi bahan bakarminyak (BBM) ke dalam 3 kategori:
1. BBM Tertentu, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dri Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebgai Bahan Bakar Lain denganjenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dandiberikan subsidi;
2. BBM Khusus Penugasan, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariMInyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasak dan/atau dioleh dari Minyak Bumiyang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan BakarLain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentum, yang didistribusikan diwilayah penugsasan dan tidak diberikan subsidi;
3. BBM Umum, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dair Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain denganjenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu (di luar angka 1 dan 2 di atas) dan tidakdiberikan subsidi.
Dengan formula penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen 1)Harga Dasar, 2) Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, 3) Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor atau PBBKP, 4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan 6) BiayaDistribusi dan Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBMTertentu, yakni Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,- per liter dan MinyakSolar (Gas Oil) sebesar Rp 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuanRepublik Indonesia per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB. Sedangkan untuk jenis BBMKhusus Penugasan, yakni Bensin RON 88 sebesar Rp 7.600,- per liter (untuk wilayahluar Jawa, Sumatera dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,-(untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali).
Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi ini, Pemerintah akanmelakukan evaluasi setiap bulannya. Sedangkan untuk merealisasikan kompetisi yang
53Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
sehat di antara pelaku usaha, pemerintah juga telah menetapkan harga eceran terendahdan tertinggi yang perhitungannya ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah PPNdan PBBKB dengan pembatasan margin badan usaha paling rendah 5% dan palingtinggi sebesar 10% dari harga dasar.
Di akhir pemaparannya, Menteri Koodinator Bidang Perkonomian, SofyanDjalil dan segenap menteri yang mendampingi menegaskan bahwa Pemerintahmenerima dengan baik dan mengapresiasi semua rekomendasi yang masuk, termasukusulan terkait pengalihan dari RON 88 ke RON 92.
c. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
1. Pengembangan Industri Manufaktur
Hilirisasi industri perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing
industri nasional serta mengurangi defisit neraca perdagangan dengan
meningkatkan ekspor dan membangun industri substitusi impor.
Perlu adanya tindaklanjut pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di
Teluk Bintuni yang meliputi pemberian prioritas alokasi gas untuk industri
petrokimia, penugasan PIHC sebagai pengelola Kawasan Industri Teluk
Bintuni oleh Menteri BUMN, melakukan audit terhadap fungsi lahan
eksisting dan rencana pengembangan yang mengacu pada Rencana Tata
Ruang yang telah ditetapkan, inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung
di dalam dan di luar kawasan, dan penyusunan masterplan Kawasan Industri.
Selain itu, perlu dukungan dari K/L agar dapat memprioritaskan
pengembangan KI Teluk Bintuni yang telah menjadi salah satu dari 13
kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2015-2019
Dalam revitalisai industri pupuk, permasalahan harga gas pabrik pupuk perlu
segera diselesaikan oleh KemenESDM dan jika masih terdapat permasalahan
agar segera dapat disampaikan ke Menko Perekonomian.
Pemerintah (K/L) perlu segera menindaklanjuti tailor-made policy yang telah
disusun dalam Rakor Pengembangan Industri Baja Nasional sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
54Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
2. Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Kebijakan pengembangan industri maritim dan industri dirgantara dalam
memproduksi transportasi umum akan terus dilanjutkan untuk mendukung
pemerataan pembangunan dalam mendukung keterhubungan antar wilayah
Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Kebijakan pengembangan industri kreatif terutama digital creative dalam
menciptakan aplikasi-aplikasi yang bermutu dan dibutuhkan pasar dalam dan
luar negeri guna meningkatkan penguasaaan teknologi terapan oleh produsen
digital creative dalam negeri.
Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengembangan Industri Kuliner
Indonesia masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif untuk diajukan ke Sekretariat Kabinet. Penyesuaian
Nomenklatur Kementerian/Lembaga terutama Pembentukan Badan
Pengembangan Ekonomi Kreatif memnjadi faktor penghambat
diselesaikannya Rancangan Instruksi Presiden tersebut.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif Nasional bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif beserta Kementerian/Lembaga terkait, masih dalam pembahasan dan
diajukan untuk Rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, namun
terkendala dengan penyesuaian Nomenklatur Kementerian/Lembaga terutama
Pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif memnjadi faktor
penghambat diselesaikannya Rancangan Peraturan Presiden tersebut.
Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu belum memuat komponen
industri strategis dalam rancangan revisi tersebut. Oleh karena itu perlu
diadakan rapat pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun
2011 dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian/Lembaga terkait
55Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
3. Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri
Roadmap pengembangan inkubator wirausaha belum dikoordinasikan sehingga
rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga
belum bisa dilaksanakan.
Pedoman pengembangan inkubator wirausaha yang belum terselesaikan.
Pengembangan inkubasi wirausaha ekonomi kreatif di JAFZA, Dubai yang masih
dikoordinasikan.
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi
Program Pengembangan Kawasan Industri Terpadu sebagai salah satu basis
implementasi kerjasama ekonomi pemerintah RI - RRT.
Implementasi pengembangan kawasan ekonomi/industri berbasis komoditi lokal
unggulan non-mineral untuk meningkatkan nilai tambah produk dan produktivitas
masyarakat lokal.
Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, KPBPB Karimun dan KPBPB Sabang.
Kebijakan Implementasi Kawasan Pegembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
sebagai benchmark pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang
Ekonomi guna mendukung terciptanya pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi
komoditi lokal setempat.
5. Ketenagakerjaan
Pelaksanaan program penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan investasi (PMDN
dan PMA), yang menghasilkan komitmen Kementerian teknis terkait dalam
penyusunan kebijakan dengan memperhatikan UU Perindustrian Tahun 2014 dan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Program kerja sektor Ketenagakerjaan Tahun 2014 dengan Dinas Nakertrans
provinsi Jatim dan Jateng mengenai langkah capaian 1 juta netto tenaga kerja baru,
capaian skilled labor terkait peningkatan peran BLK dan UPT bersinergitas dengan
pusat-pusat pelatihan swasta, kesiapan tenaga kerja menghadapi pelaksanaan AEC
2015.
Sinkronisasi mengenai langkah penyelesaian permasalahan sektor Ketenagakerjaan
(Wag System, Outsourcing, Working Visa, Lock-out/Demonstration, Productivity
56Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Criteria Component) yang sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan PMA
antara lain Jepang, Korea dan Cina.
6. Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW
a. Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (INSW)
terus dilakukan dengan melanjutkan pengembangan layanan fitur INSW yaitu
perbaikan layanan proses bisnis; seperti melengkapi HS Code dalam sistem
pentarifan, updating peraturan-peraturan Lartas dari Kementerian/Lembaga
terkait, simplikasi proses perizinan untuk eskpor dan impor serta pelaksanaan
quick respons terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di proses
implementasi.
b. Perluasan penerapan INSW telah melayani 5 (lima) pelabuhan utama
yaitu Belawan, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan 3
(tiga) Bandara Utama yaitu Bandara Sukarno Hatta, Bandara Halim Perdana
Kusuma, Bandara Juanda, dan Cikarang Dry Port, dan perluasan terhadap 7
(tujuh) Pelabuhan/Bandara yaitu pelabuhan Bitung (Sulut), Tanjung Benoa
(Bali), Ngurah Rai, Makassar (Sulsel), Lampung, Dumai, dan Bandara Kuala
Namu (Sumut) sesuai dengan SKEP Kalahar No 22 tahun 2014 tanggal 22
Agustus 2014.
c. Pelaksanaan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait mandatory
perluasan INSW sebagai berikut :
Pelabuhan Bitung (IDBIT) tanggal 26 Agustus 2014,
Pelabuhan Sukarno-Hatta–Makassar (IDMAK), tanggal 9
September2014,
Pelabuhan Benoa – Bali (IDBOA) dan
Bandara Ngurah-Rai –Bali tanggal 23 September 2014,
Bandara Kuala Namu – Medan (IDKNO) tanggal 2 oktober 2014,
Pelabuhan Panjang-Lampung (IDPJG) tanggal 7 Oktober 2014 dan
Pelabuhan Dumai (IDDUM) tanggal 21 Oktober 2014.
57Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Kegiatan tersebut berjalan dengan baik atas kerjasama Tim Persiapan INSW
dari berbagai K/L terkait. Dengan penerapan system INSW di pelabuhan
dan Bandara, diharapkan dapat memperlancar arus barang dan akan
meningkatkan daya saing perniagaan nasional.
d. Dengan Terbitnya Perpres No 76 tahun 2014 tntang Pengelola Portal INSW
tanggal 17 Juli 2014 maka terjadi masa transisi dari tim Persiapan INSW ke
Lembaga Pengelola Portal INSW.
e. Pengembangan Asean Single Window (ASW) untuk fase lanjutan, dimana
INSW menjadi salah satu rujukan bagi penerapan NSW di negara-negara lain
Anggota ASEAN dan Pengembangan integrasi NSW untuk negara-negara
Non-ASEAN
Sidang-sidang yang berkaitan dengan Integrasi kedalam Sistem ASW adalah
sebagai berikut:
1) Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC)
Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee
(ASWSC) tanggal 18-20 Maret 2014 di Bali bertujuan untuk mendiskusikan
sekaligus mengambil kesepakatan atas isu-isu yang sebelumnya telah dibahas
dalam level Legal Working Group for ASW (LWG-ASW) dan Technical
Working Group for ASW (TWG-ASW). Pada pertemuan ke 12 dihadiri juga
oleh Ms Maria Caridad P. Manarang selaku Chair person of the ASEAN Single
Window Steering Committee, Ms Marianne Wong Mee Wan selaku Chair
person of the Technical Working Group of the ASEAN Single Window.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kemenko
Perekonomian Pertemuan ke-12 ASWSC di Bali ini juga akan membahas
chairmanship TWG-ASW, LWG-ASW, ASWSC, yang akan periode
kepemimpinanya akan berakhir tahun ini. Negara Anggota ASEAN, termasuk
Indonesia, diharapkan mengusulkan calonnya.
“Target implementasi ASEAN Single Window sudah sangat dekat
yaitu pada tahun 2015 yang akan datang. Saya berharap ASWSC dapat
58Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
mendorong TWG-ASW dan LWG-ASW untuk segera menyelesaikan persiapan-
persiapan baik dari segi teknis maupun legal.”
2) Pertemuan ke-28 Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW)
Pertemuan ke-28 Technical Working Group for ASEAN Single Window
(TWG-ASW) dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 Agustus 2014 di Hotel Royal
Amabarrukmo, Yogyakarta. Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Kewirausahaan selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan
Nasional Single Window (NSW). Pertemuan dipimpin oleh Ms. Marianne Wong
Mee Wan, Senior Assistant Director, Royal Malaysian Customs Department dan
dihadiri oleh seluruh anggota Delegasi dari Negara Anggota ASEAN serta dari
ASEAN Secretariat.
59Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Pertemuan ke-28 TWG-ASW membahas beberapa isu yang merupakan tindak
lanjut atas keputusan Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee
(12th ASW-SC) pada bulan Maret 2014; PertemuanTechnical danLegal Working
Group sebelumnya, serta pertemuan ke-15 the Sub-Committee on the ATIGA Rules of
Origin (SC-AROO)/the 15th Meeting of the Coordinating Committee on the
Implementation of the ATIGA (CCA) pada Juni 2014.
Secara rinci, beberapa isu yang akan dibahas dalam pertemuan, meliputi:
implementasiwork plan on the ATIGA OCP amendment for the e-CO Form D; the
ASW Pilot Project/ASW Pilot Project Component 2 (full-fledged) beserta aktivitas-
aktivitas pendukungnya; kesiapan untuk mengimplementasikan pertukaran ASEAN
Customs Declaration Document (ACDD); ASW Web Portal; pelaksanaan Joint Session
dengan SC-AROO; serta tindak lanjut TWG-ASW meliputi: pengambilan kesepakatan
atas Term of Referrence (TOR) tentang Information Processing Model (IPM), SOP
untuk VPT-IT, ASW Business process Analysis, Asesmen terhadap ASEAN
Secretariat sebagi host Regional Services server ada diskusi mengenai rencana
penggunaan mekanisme/teknologi Public Key Infrastructure (PKI);Sedangkan isu dari
LWG-ASW meliputi: diskusi atas pasal 24 Draft Protocol on the Legal Framework to
Implement the ASEAN Single Window (PLF) tentang Force Manjeurdan diskusi
mengenai hasil study Legal Gap Analysis dan perkembangan NSW masing-masing
60Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
negara serta penetapan Chair TWG-ASW yang baru untuk menggantikan Ms.
Marianne yang memasuki masa retirement.
7. Pengembang Sistem Logistik Nasional
Dalam upaya pembenahan sistem logistik nasional yang belum efisien, telah
dikembangkan model pengukuran kinerja Sistem Logistik Nasional dan biaya Logistik
Nasional yang digunakan pemerintah melalui BAPPENAS, sebagai upaya
penyelesaian kelancaran arus barang di Tanjung Priok melalui penurunan dwelling
time dan Yard Occupation Ratio (YOR) pelabuhan sehingga dapat menghemat biaya,
dan waktu serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga
meningkatkan daya saing perniagaan nasional.
Selanjutnya Tim Pembenahan Sistem Logistik Nasional mrekomendasikan :
Pendirian Akademi Komunitas Logistik di Kota Bitung dan Kabupaten Batu
Bara;
Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi Jasa Kepelabuhan;
Rencana Aksi Pembangunan Pelabuhan Hub Laut Internasional Kuala Tanjung
dan Bitung dalam kerangka pelaksanaan Perpres 26/2012;
Penerbitan Inpres penanganan dwelling time di pelabuhan.
Disamping itu telah dilaksanakannya sosialisasi/workshop sebagai berikut:
Workshop Penyusunan RSKKNI Bidang Integrated Planning Bidang Logistik;
Workshop Penyusunan RSKKNI Bidang Pergudangan;
Workshop Sistem Verifikasi RSKKNI.
8. Pengembangan Kewirausahaan
Pengembangan kewirausahaan telah membentuk 500 (limaratus) orang Wirausaha
Pemula dari kalangan mahasiswa, pondok pesantren, pramuka, pemuda, dan pendidik
yang berdampak kepada penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan
dan daya beli masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Hal ini meningkatkan
pengembangan kewirausahaan di tanah air.
61Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
9. Pengembangan Iklin Usaha
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan bahwa
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan diresmikan pada tanggal 26 Januari 2015
oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian PTSP ini merupakan salah satu wujud
komitmen pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan
investasi di Indonesia.
Presiden akan resmikan PTSP pusat ini tanggal 26 Januari, saat ini adalah
persiapan akhir. Kita akan lihat masalah-masalah yang masih dihadapi BKPM. Sejauh
ini ok, meskipun masih ada masalah-masalah kecil”, ujar Sofyan setelah melakukan
rapat koordinasi terkait PTSP di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian .
Dari hasil Rakor tersebut, Kepala BKPM, Franky Sibarani menegaskan bahwa
ada 3 hal yang menjadi pekerjaan utama, yaitu mempercepat izin dari segi waktu,
mempercepat izin dari segi administrasi dan mensinergikan sistem online untuk jangka
panjang. Namun, pemerintah belum bisa menentukan jangka waktu yang pasti terkait
proses perizinan. Hal ini dikarenakan setiap sektor yang memerlukan perizinan
memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, seperti proses perizinan perdagangan dan
jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan industri pengolahan.
62Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Terkait dengan PTSP di daerah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Presiden untuk menyatukan atau mengintegrasikan BKPM daerah dengan PTSP
daerah agar menjadi lebih efektif. Saat ini sudah ada 400 kantor yang telah disatukan
dan dimonitoring langsung oleh BKPM pusat. Bahkan untuk tahun 2015, pemerintah
akan konsentrasi secara bertahap pada 24 provinsi dan 120 kabupaten/kota.
Saat ini sudah banyak provinsi yang terintegrasi seperti provinsi-provinsi di
pulau Jawa.Namun, pemerintah menekankan bahwa tidak hanya cukup menjadi satu,
tetapi efektif atau tidak menjadi fokus utama pemerintah.
10. Beberapa kegiatan dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
a. Rapat Koordinasi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa memimpin Rapat
Koordinasi Perkembangan Persiapan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat
Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) di kantor Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/3).
Rapat turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri
Perdagangan M Lutfie, Menteri Koperasi dan UKM Syariefudin Hasan dan Gubernur
Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, serta perwakilan dari
pemerintah daerah, dunia usaha dan akademisi.
63Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
MEA merupakan komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai: 1)
pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan berdaya saing tinggi; 3) kawasan
dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan 4) integrasi kedalam perekonomian
dunia. Para Pemimpin Negara ASEAN menyepakati melakukan percepatan
implementasi MEA daritahun 2020 menjadi tahun 2015.
Indonesia harus bisa memanfaatkan ekonomi integrasi dari masyarakat
ekonomi asean (MEA) sebagai satu peluang besar dalam dunia usaha.Peluang
tersebut perlu dideteksi sementara tantangan yang dihadapi Indonesia dalam MEA
nanti juga harus diatasi supaya Indonesia dapat meraup keuntungan yang banyak dari
ekonomi yang terintegrasi tersebut.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan
daya saing perekonomian Indonesia menjelang pelaksanaan MEA 2015.Salah satu
langkah penting adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kalangan dunia usaha agar
mendapatkan manfaat terbesar dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Untuk itu, pemerintah akan membentuk komite nasional khusus yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka
dua hal yaitu: Pertama, persiapan menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi
ASEAN pada 2015. Kedua, memanfaatkan peluang dari terciptanya MEA sebagai
bagian dari integrasi ekonomi. Komite Nasional ini juga akan melakukan sosialisasi
dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan
kesadaran serta pengetahuan tentang MEA dan memperkuat rasa kepemilikan serta
inklusivitas.
Perkembangan persiapan implementasi MEA dalam scorecard menunjukkan
bahwa Indonesia sudah memenuhi 84,4 % dari 416 butir penilaian pada scorecard
MEA. Prosentase tersebut di atas rata-rata negara-negara ASEAN yang saat ini
mencapai 79,7 %.
64Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
b. Peresmian 10 Pabrik Sawit di Kalimantan Timur
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menyambangi
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur (Kaltim). Kawasan tersebut merupakan industri perkebunan kelapa
sawit yang lokasinya dekat pinggir pantai Maloy. Dari Kota Balikpapan, lokasi KEK
Maloy ditempuh sekitar 12 jam dengan perjalanan darat. Tidak tanggung-tanggung, di
sana Menko Perekonomian meresmikan 10 pabrik kelapa sawit serta melakukan
groundbreaking Pelabuhan Perindustrian Sawit (PT. Indonesia Plantation Synergy) dan
Pabrik Refinery (PT. Indonesia Plantation Synergy).
Adapun 10 pabrik yang Selasa tadi diresmikan, yakni Pabrik Inti Sawit (PT.
Indonesia Plantation Synergy), Pabrik Pengolahan Limbah Sawit (PT. Indonesia
Plantation Synergy), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Cahaya Anugerah Plantation), Pabrik
Kelapa Sawit (PT. Khaleda Agro Prima Malindo), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Sasana
Yudha Bakti), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Telen), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
(PT. Prima Mitrajaya Mandiri), Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Sawit Cakra dan
Perdana Biogas (PT. Rea Kaltim Plantation) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa
Sawit (PT. Daya Lestari dengan PT. PLB Kab Berau).
Menko Perekonomian mengatakan, pemerintah mendorong adanya industri
hilir kelapa sawit.Pasalnya jika hanya menanam sawit saja, kurang memiliki nilai
tambah."Karenanya pemerintah mendorong adanya industri hilir kelapa
65Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
sawit.Dijadikan CPO sampai minyak goreng.Jadi ada nilai tambah.Ampas sawit pun
bisa jadi listrik.Kalau ada nilai tambah kontribusi makin tinggi. Dan rakyat di kaltim,
dan kalimantan pada umumnya akan sejahtera,", Peresmian pabrik tersebut
merupakan unsur percepatan perluasan ekonomi di Kalimantan Timur khususnya
untuk sektor perkebunan. "Apa yang kita lakukan saat ini tidak terlepas dari tujuan
pembangunan nasional.Yang utama untuk mensejahterakan rakyat".
c. Rapat Koordinasi Gabungan Menko Perekonomian dan MenkoKemaritiman
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beserta Menteri Koordinator
Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengadakan rapat koordinasi bersama di Kantor
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hadir dalam rakor tersebut menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi
Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman diantaranya Menteri Keuangan,
Menteri BUMN, Menteri Koperasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan,
Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri
Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata, Menteri ESDM,
Kepala BKPM, Kepala BPS, serta pejabat Eselon I dari berbagai Kementerian.
66Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Dalam rakor tersebut setiap kementerian melaporkan kegiatan yang telah
dilakukan dalam dua hari semenjak dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo.Menko
Perekonomian mengatakan dalam dua hari kerja tersebut banyak yang sudah dilakukan
oleh para kementerian.Menurutnya, para kementerian menginginkan kepastian dalam
masalah teknis dan dalam masalah anggaran.
Sementara itu, Menko Kemaritiman berupaya menyederhanakan perizinan
karena berhubungan dengan menarik investasi serta menyelesaikan program atau
sasaran dari kementerian yang ada di bawah Menko Kemaritiman.Misalnya target
kunjungan wisatawan pada 2019 sebesar 10 juta wisatawan dan pada tahun 2020
sebesar 20 juta wisatawan.
d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Selama tahun 2014, berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan rumusan
rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan
Pengembangan Wilayah menjadi indikator kinerja Kemenko Bidang Perekonomian
yang telah menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendukung ketercapaian
outcome dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Berbagai hasilkegiatan koordinasi, sinkronisasi dan rekomendasi kebijakan
yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah sudah memberikan berbagai indikasioutcome, antara lain:
1. Menguatnya Sistem Konektivitas dan Logistik di Luar Pulau Jawa.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api,
bandara dan pelabuhan telah memberikan dampak terhadap meningkatnya sistem
konektivitas dan logistik di luar wilayah Pulau Jawa. Pemerintah telah melaksanakan
kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, antara lain:
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pembangunan Bandara International Kualanamu, Sumatera Utara Pembangunan Jalur Rel Ganda (Double Track) Medan – Bandara
Kualanamu Pembangunan Pelabuhan International Kuala Tanjung Pembangunan Pelabuhan Tanjung Apiapi, Sumatera Selatan
67Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh Batam Pengembangan Jalur KA Batubara di Sumatera Selatan Pembangunan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan Pengembangan Jembatan Laut Penyebarangan Merak – Bakauheuni Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Pembangunan Pelabuhan Pontianak Pembangunan Pelabuhan International Maloy, Kaltim Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Pengembangan Bandara International Sepinggan Pembangunan 3 Bandara di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur Pembangunan Pelabuhan Makassar New Port Pembangunan Jalan By Pass Palu-Parigi Pengembangan Pelabuhan Hub International Bitung Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Pembangunan Jalan KA Makassar – Parepare Pengembangan Bandara International Lombok (BIL) Pengembangan Coastal Shipping lintas Jawa-Bali-Nusa Tenggara Pembangunan Bendungan Raknamo, Provinsi NTT Pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali Pembangunan Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan P4B) dan
Trans Maluku Pengembangan Pelabuhan Sorong di Seget Pengembangan beberapa pelabuhan di Papua dan Kep Maluku Pengembangan beberapa Bandara di Papua dan Kep Maluku
Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa tersebut di atas telah
mampu memperkokoh sistem konektivitas dan logistik di luar Pualu Jawa. Secara
keseluruhan, pembangunan infrastruktur tersebut di atas sedikit banyak telah mampu
memberikan hasil yang baik dalam perekonomian wilayah, khususnya peningkatan
sektor ekonomi basis di luar Pulau Jawa.
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Nasional.
Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, antara
lain; pembangunan Bendungan Jatigede di Provinsi Jabar,Bendungan Raknamo di
Provinsi NTT, sebagai sumber pengairan lahan-lahan pertanian pangan dan mampu
meningkatkan produksi pertanian.
68Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
3. MeningkatnyaRasio Elektrifikasi di Luar Pulau Jawa
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, antara
lain: pembangunan beberapa pembangkit listrik (PLTU, PLTA), dan pembangunan
jaringan Transmisi Jawa-Sumatera 500 Kv/HVDCterutama di luar Pulau Jawa akan
memberikan dampak meningkatnya rasio elektrifikasi di luar Pulau Jawa.
4. Terselesaikannya Kebijakan dan Regulasi Bidang Penataan Ruang (Perpres RTR
Pulau/Kepulauan, Perpres KSN, Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW
Kabupaten/Kota) telah memberikan payung hukum dalam proses percepatan
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai prasyarat penting pembangunan di
sektor hulu, maka diselesaikannya regulasi bidang penataan ruang tersebut telah
mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah termasuk infrastruktur prioritas dan
kawasan strategis ekonomi seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan,
pembangunan bandar udara, pembangunan waduk/bendungan, pembangunan
infrastruktur perumahan, dan sebagainya. Selain itu, penyelesaian berbagai konflik
penataan ruang juga telah memberikan jalan keluar bagi beberapa rencana
pembangunan yang sempat terhambat seperti pembangunan runway-III Bandara
Internasional Soekarno Hatta, rencana pembangunan pabrik di Mojokerto, dan
sebagainya.
5. Berkurangnya Disparitas Pembangunan Antar Wilayah.
Dengan penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (seperti: KEK, kawasan
industri dan KAPET) di luar Pulau Jawa memberikan dampak percepatan pembangunan
wilayah Timur Indonesia. Adapun outcome yang diharapkan dari pembangunan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi tersebut diatas dapat mengurangi disparitas pembangunan
antar wilayah, antara Jawa dengan Pulau Jawa serta antara wilayah barat Indonesia dengan
wilayah timur Indonesia.
69Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Beberapa capaian kinerja pembangunan infrastruktur :
a) Realisasi Proyek MP3EI Triwulan I/2014
Realisasi proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia
(MP3EI) dari 27 Mei 2011 hingga triwulan I-2014 sebesar Rp838,9 Triliun. Realisasi
proyek Infrastruktur hingga saat ini sebesar Rp397,7 triliun dengan 204 proyek dan
realisasi proyek sektor riil sebesar Rp 441,2 triliun dengan 174 proyek.
Untuk realisasi groundbreaking artinya project itu sedang berjalan, sudah
groundbreaking, dibangun dan sebagian sudah selesai, sebagian on progress. Untuk
progres sektor infrastruktur dari APBN sebesar Rp131,8 triliun, BUMN sebesar
Rp153,2 triliun, swasta sebesar Rp53,89 triliun dan campuran antara BUMN dan
swasta sebesar Rp89,17 triliun.
Dari Rp397,7 triliun proyeknya tersebar ke Sumatera dengan 40 proyek sebesar
Rp55,63 triliun, Jawa dengan 32 proyek sebesar Rp217,7 triliun, Kalimantan dengan
47 proyek sebesar Rp57,19 triliun, Sulawesi dengan proyek 24 proyek sebesar
Rp22,496 triliun, Bali-NT dengan 28 proyek sebesar Rp17,548 triliun, dan Papua-
Maluku dengan 33 proyek sebesar Rp27,15 triliun.
Ada porsi yang menyusut biasanya porsinya Jawa 70-an persen sekarang
sedikit saja di atas 50 an persen selebihnya sudah terdorong ke luar Jawa artinya
dipastikan pada masa ke depan dengan selesainya double -double track jalan tol maka
70Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
investasi infrastruktur dipastikan akan terdorong di luar Jawa dan porsinya akan
sangat besar disitu.
Sementara untuk sektor riil, ia merinci dari APBN sebesar Rp563 miliar,
BUMN sebesar Rp67,621 triliun, swasta sebesar Rp294,018 triliun dan Campuran
sebesar Rp 78,979 triliun. Sebarannya adalah ke Sumatera dengan 24 proyek sebesar
Rp77,526 triliun, Jawa dengan 67 proyek sebesar Rp78,634 triliun, Kalimantan
dengan 47 proyek sebesar Rp120,135 triliun, Sulawesi dengan 26 proyek sebesar
Rp47,377 triliun, Bali-Nusa Tengara dengan 5 proyek sebesar Rp36,300 triliun dan
Papua-Maluku dengan 5 proyek Rp81,209 triliun.
b) Tol Trans Sumatra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan proyek pembagunan
Jalan Tol Trans-Sumatra tetap akan ditugaskan kepada BUMN. Menurut Menko
Perekonomian, proyek Jalan Tol Trans Sumatera ini sudah melalui proses tender dua
kali, namun proses tersebut selalu gagal. Karenanya, pemerintah menentukan untuk
memberikanpenugasan kepada BUMN.
Penugasan kepada BUMN ini menggunakan dana APBN. Walaupun diakuinya
penugasan menggunakan dana APBN selama ini tidak pernah terjadi, namun untuk
berjalannya proyek ini dengan baik maka hal ini dilakukan.
Menko Perekonomian sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto
untuk menunjuk satu perusahaan BUMN terkait dengan pembangunan proyek Tol
71Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Trans Sumatera ini. Menurutnya, pembangunan Tol Trans Sumatera itu telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan
Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dengan menugaskan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek.
BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Tol Trans Sumatera itu
adalah PT Hutama Karya (Persero), karena peraturan presiden menyatakan proyek itu
harus diberikan kepada BUMN yang 100 persen dikuasai negara.
Dari total 23 ruas yang direncanakan, ada empat ruas yang saat ini diprioritaskan
dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Adapun empat ruas tahap
pertama tersebut yang harus segera dilaksanakan pengerjaannya meliputi Medan-
Binjai, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang dan Bakaheuni-Terbanggi.
c) Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, menyampaikan
sambutan pada acara “Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI” dihadapan Presiden
dan Wakil Presiden, serta jajaran menteri, instansi, kepala daerah, Polri dan TNI, di
Jakarta Hall Convention Centre, Jakarta. Dalam paparannya, Menko Perekonomian
menyampaikan filosofi didirikannya MP3EI serta laporan tiga tahun perjalanan
pelaksanaan MP3EI sejak diluncurkan pada tahun 2011 lalu.
72Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
MP3EI lahir dari sebuah gagasan besar untuk mendorong pemerataan
pembanguan di seluruh wilayah Tanah Air dalam rangka menciptakan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia.Di samping itu, MP3EI diharapkan dapat mendorong
transformasi ekonomi Indonesia lebih cepat untuk menigkatkan daya saing dalam
menghadapi persaingan regional dan global yang semakin ketat. Menko Perekonomian
menyampaikan bahwa berawal dari semangat ”Indonesia Bisa” menjadi tonggak
lahirnya MP3EI pada tahun 2011 yang merupakan sarana untuk mendorong percepatan
dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga
merupakan negara yang dikaruniai dengan hampir semua prasyarat untuk menjadi
kekuatan besar dan produktif, serta akses yang strategis terhadap jaringan mobilitas
global.Indonesia juga mempunyai aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa
sebagai kekuatan yang diperhitungkan dunia. Pada kesempatan itu, Chairul Tanjung
juga menyampaikan ambisi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi secara signifikan, yaitu dengan cara menyusun strategi, kebijakan, dan
rencana yang baik dan jelas, disertai dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif.
Pendekatan yang bersifat terobosan dan bukan ”Business As Usual” merupakan
semangat dasar. Oleh karena itu, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di
seluruh wilayah Indonesia, setiap provinsi, setiap kabupaten/ kota tanpa terkecuali
menjadi salah satu target utama pendirian MP3EI.
Dalam sambutannya, Menko Perekonomian, Chariul Tanjung juga
menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan
mendudukkan posisi ke dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia, dengan
pendapatan per kapita mencapai lebih dari US$ 15.000 dan PDB mencapai lebih dari
US$ 4,5 triliun pada tahun 2025. Menko Perekonomian juga berharap agar Indonesia
pada akhirnya mampu menembus tujuh besar perekonomian dunia pada usia
kemerdekaannya yang ke-100, yaitu pada tahun 2045 nanti.
Pada kesempatan itu, telah disampaikan juga laporan tiga tahun perjalanan
pelaksanaan MP3EI, sejak diluncurkan pada tahun 2011. Berdasarkan hasil validasi
KP3EI, total investasi proyek yang telah groundbreaking sejak tahun 2011 hingga
Agustus 2014 adalah sebesar Rp 863,5 triliun yang terdiri dari 383 proyek yaitu, 174
73Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
proyek di antaranya adalah proyek investasi sektor riil yang menjadi tonggak
pertumbuhan ekonomi baru dengan total nilai investasi sebesar Rp 441,2 triliun dan
209 proyek infrastruktur dengan total nilai investasi sebesar Rp 422,3 triliun. Proyek-
proyek yang telah groundbreaking tersebar di enam Koridor Ekonomi dengan rincian
sebagai berikut: (i) Rp 134 triliun (65 proyek) di Kordior Sumatera; (ii) Rp 309,7
triliun (102 proyek) di Koridor Jawa; (iii) Rp 177,3 triliun (94 proyek) di Koridor
Kalimantan; (iv) Rp 69,9 triliun (50 proyek) di Koridor Sulawesi; (v) Rp 53,8 triliun
(33 proyek) di Koridor Bali-Nusa Tenggara; dan (vi) Rp 108,7 triliun (38 proyek) di
Koridor Papua-Kep. Maluku.
REKAPITULASI JUMLAH PROYEK MP3EI YANG AKAN DIRESMIKAN,GROUNDBREAKING DAN DILAPORKAN
NoKoridorEkonomi
JumlahProyek
Peresmian SektorGround-breaking
Sektor Dilaporkan Sektor
1 Sumatera 11 - 1 Kereta Api 10
Pelabuhan,Pengolahan
Kelapa Sawit,Energi, Kawasan
Industri
2 Jawa 19 3Kereta Api,
Bandara,Pelabuhan
- 16
Kereta Api,Energi, Pelabuhan,
Jalan Tol,Bandara, Semen
Smelter
3 Kalimantan 11 5
Bandara, Energi,Migas,
PengolahanBauksit
2 SDM-IPTEK 4 Bauksit
4 Sulawesi 13 6Energi, Bandara,
Pelabuhan- 7
Kawasan Industri,Jalan, Energi,
Migas, Kereta Api
5Bali – NusaTenggara
9 1 Pelabuhan 4 Pariwisata 4Pariwisata,
Sumber Daya Air
6Papua-Kep
Maluku10 6
Bandara,Pelabuhan,Perikanan
- 4Kawasan Industri,
ICT, Jalan
Total 73 21 7 45
Nilai InvestasiRp. 447,78
TrilyunRp. 48,57Trilyun
Rp. 13,11Trilyun
Rp. 386,10Trilyun
74Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
d) Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil mengunjungiIndonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) yangmerupakan rangkaian acara dari Indonesia Infrastructure Week 2014 di JakartaConvention Centre. Dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian memberikankata sambutan serta menyempatkan diri mengunjungi stand dari berbagai perusahaanyang ada.
Pameran yang digelar pada tanggal 5 - 7 November 2014 tersebut, dibuka olehWakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh KetuaKADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.
Menko Perekonomian mengakui di tengah ketidakpastian kondisiperekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik meskipuntidak sebaik tahun sebelumnya, yaitu masih di atas 5 persen.Menurutnya, Indonesiamasih memiliki potensi ekonomi yang besar.
Potensi yang sangat besar tersebut bisa dicapai bila dilakukan langkah-langkahyang tepat.Seperti membangun infrastruktur, yang pada dasarnya bertujuanmeningkatkan kesetaraan hidup masyarakat dan mendongkrak minat investasi asing.
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
pada satuan kerja dan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai
75Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
dengan rencana kegiatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah
menyusun laporan monitoring pelaksanaan Anggaran secara periodik Triwulanan yang
disampaikan kepada Bappenas, disamping itu juga telah dilakukan evaluasi
pelaksanaan anggaran pada setiap Semesteran baik oleh BPKP maupun Dirjen
Perbendaharan. Berdasarkan laporan dimaksud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai
dengan Triwulan IV TA 2014 adalah sebesar Rp 204.597.176.895atau
mencapai 70.35% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp 293.100.133.000,00.
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan,
diantaranya:
Rata-rata rentang waktu antara tanggal pelaksanaan kegiatan dengan
tanggal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat
Komitmen adalah sekitar 29 hari kalender. Hal ini menunjukkan bahwa
penyiapan dokumen pertanggungjawaban belanja pada Kegiatan masih
berjalan lambat.
Ketepatan rencana penarikan kas yang disusun dengan realisasi
mengalami deviasi yang sangat besar. Jika dilihat tren ketepatan
rencana penarikan kas, dimana pada tahun 2013 dan 2014 menunjukan
pola yang serupa, maka diperkirakan akan terjadi deviasi yang sangat
besar di akhir TA 2014. Berdasarkan prognosis yang dilakukan,
diproyeksikan capaian realisasi pada bulan Desember 2014 akan
mencapai kurang lebih 70%.
Terdapat potensi penumpukan dokumen pada bulan Desember 2014
perlu diantisipasi dengan mendispersi penyelesaian dokumen
tagihan/SPP atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan
Januari s.d. September 2014 untuk ditagihkan segera pada bulan
Oktober dan November 2014.
3. Dalam rangka optimalisasi penyelesaian dokumen pembayaran dan untuk
menghindari penumpukan dokumen pembayaran di akhir tahun 2014, sesuai
dengan hasil pembahasan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan
76Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
Anggaran s.d. Triwulan III TA 2014, disampaikan rekomendasi sebagai
berikut:
Melaksanakan kegiatan/keluaran sesuai dengan jadwal yang telah
disusun dalam rencana kegiatan dan melakukan pembayaran sesuai
dengan jadwal dalam rencana penarikan dana
Mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang masih akan
dilaksanakan
Mempercepat pelaksanaan kegiatan/keluaran yang tidak terikat waktu
dan memastikan ketercapaian target realisasi secara proporsional untuk
menghindari penumpukan pembayaran/pencairan dana di akhir tahun
Mempercepat proses penyelesaian tagihan dan permintaan pencairan
dana atas kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa yang telah selesai
dilaksanakan tetapi belum dipertanggungjawabkan;
Melaksanakan kegiatan/keluaran secara efektif dan efisien untuk
memastikan ketercapaian output;
Segera berkoordinasi dengan unit terkait apabila terdapat kendala dalam
penyelesaian tagihan dan/atau pengadaan barang/jasa
Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan/keluaran agar tetap
memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dengan memperhatikan surat
Menteri Keuangan Nomor S-667/MK.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang
Pengendalian dan Penghematan Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering dalam
APBN-P Tahun 2014.
Terkait kebijakan pemotongan anggaran pada APBN-P tahun 2014, terdapat
perbedaan pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada saat Penetapan
Kinerja (PK) 2014 pada bulan Januari 2014 di tetapkan sebesar Rp 306.750.478.000, -
namun pagu pada bulan Desember 2014 menjadi Rp 293.100.133.000,-dimana laporan
ini disusun.
77Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
PERKEMBANGAN PAGU DIPA KEMENTERIANKOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2010-2014
TAHUN PAGU(Rp)
REALISASI(Rp)
(%)
2010 116.998.715.000 97.327.758.425 83.48
2011 254.220.268.000 179.149.022.860 70.47
2012 212.011.128.000 175.778.426.225 82.91
2013 288.739.637.000 206.242.691.822 71.43
2014 293.100.133.000 204.577.176.895 70.35
REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAMPER 31 DESEMBER 2014
PROGRAM PAGU(Rp)
REALISASI(Rp)
(%)
Program KoordinasiKebijakan BidangPerekonomian
173.223.155.000 113.562.092.255 65.56
Program DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya
107.972.678.000 80.328.481.648 75.06
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
1.204.300.000 1.166.414.000 96.85
Program KoordinasiKebijakan BidangPerekonomian (KEK)
10.700.000.000 9.520.188.992 88.97
78Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
REALISASI ANGGARAN BERDASARKANUNIT KERJA ESELON I
Per, 31 Desember 2014
UNIT KERJA PAGU(Rp)
REALISASI(Rp)
(%)
SEKRETARIAT 109.176.978.000 81.494.895.648 75.30
DEPUTI I 10.500.000.000 8.905.958.328 84.82
DEPUTI II 10.600.000.000 9.168.524.565 86.50
DEPUTI III 23.124.315.000 18.401.286.798 79.58
DEPUTI IV 6.900.000.000 6.215.494.223 90.08
DEPUTI V 19.500.000.000 16.755.175.082 85.92
DEPUTI VI 86.998.840.000 41.511.523.991 47.72
DEPUTI VII 15.600.000.000 12.604.129.268 80.80
KEK 10.700.000.000 9.520.188.992 88.97
Jumlah 293.100.133.000 204.597.176.895 70.35
79Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian
BAB IV
PENUTUP
Koordinasi ekonomi di 2014 dapat dianalisis menjadi 2 phase, dari Januari s.d.
September 2014, dan Oktober s.d Desember 2014 dimana Pemerintahan sudah
berubah. Pada phase I koordinasi diarahkan pada dukungan ekonomui menyongsong
Pemerintahan baru dengan capaian kondisi antara lain sebagai berikut: inflasi 4.53 %,
harga BBM Rp 6.500/liter, nilai tukar rupiah Rp 11.889/US$ surplus NP 6,5 miliar
dolar AS, cadangan devisa 111,2 miliar dolar AS, Phase II, koordinasi fiskal dan
moneter berhasil diarahkan untuk menjamin membesarnya ruang fiskal untuk kegiatan
dengan Visi Pemerintah Baru Jokowi-JK, bersamaan dengan itu dioptimalkan
koordinasi fiskal dan moneter untuk meredam dampak kenaikan harga, dengan
program system perlindungan sosial yang komprehensif.
Kegiatan selama 2014 telah berhasil meningkatkan persentase agreement
bidang perdagangan, investasi dan pembiayaan internasional Pada saat yang sama,
dalam skala pencapaian terencana, telah dikoordinasikan persiapan dan peningkatan
daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Rekomendasi-rekomendasi dengan kualitas baik telah disampaikan kepada Presiden
sebagai referensi actual untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional. Hal tersebut
member dampak (impact) terhadap kemudahan dan percepatan urusan perekonomian
bilateral, regional maupun internasional serta menumbuhkan sinergi ditahun
berikutnya antara K/L yang direkomendasi Menko Perekonomian dalam
memanfaaatkan sebesar-besarnya hubungan ekonomi yang berpihak pada kepentingan
Bangsa Indonesia.
Indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia
kembali naik keperingkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir World Economic
Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015. Daya Saing Indonesia naik
dari peringkat ke -38 tahun lalu menjadi peringkat ke- 34 tahun 2014 menurut “World
Economic Forum” kenaikan ini adalah yang tertinggi didunia.
PENGUKURAN KINERJA
Kementerian : Koordinator Bidang PerekonomianTahun : 2014
SasaranStrategis
Indikator KinerjaUtama
Target2014
Realisasi2014
Kinerja2014
Program Anggaran
Pagu Realisasi %Keselarasanpengelolaanfiskal danmoneter
Kualitas tindakanantisipasiterhadap potensiketidakstabilanfiskal dan moneter
Baik Baik 100%
KoordinasikebijakanbidangPerekonomian
204.597.176.895 206.242.591.822 70.35
MeningkatnyaperanIndonesiadalam rangkakerjasamaekonomi luarnegeri
Peningkatankerjasamaekonomi luarnegeri
80 92 115%
Terwujudnyaimplementasiprogram kerjautama
Komposit Indeksdari: IndeksKetahananPangan,Indeks KetahananEnergi, Indekspercepatanpembangunaninfrastruktur danIndeks perbaikaniklim investasi daniklim usaha
4 4 100%
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Sekretariat Kemenko PerekonomianTahun Anggaran : 2014
SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target2014
Realisasi2014
Kinerja2014
Program AnggaranPagu (Rp) Realisasi %
MeningkatnyaBudayaOrganisasiBerbasis Kinerjadan Kompetensiserta Tata KelolaOrganisasi yangbaik
Persentasekepatuhan terhadapketentuan di bidangperencanaanpenganggaran,keuangan,perlengkapan dankepegawaian
90% 90% 100% 1. Dukunganmanajemendanpelaksanaantugas teknislainnya
2. peningkatansarana danprasaranaAparatur
109.176.978.000 81.494.895.648 75.30
Indeks iklimorganisasi yang baik
3 3 100%
Persentasepenggunaan aplikasidi bidangkesekretariatan
80% 80% 100%
Kualifikasi LaporanKeuangan “WajarTanpa Pengecualian”
WTP WTP 100%
Persentase SumberDaya Manusia yangmemenuhi StandarKompetansi
75% 75% 100%
Meningkatnyaproduktivitaspegawai
Persentase kualitassarana dan prasarana
100 100% 100%
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan MoneterTahun : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2014
Realisasi2014
Kinerja2014
Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi %
MeningkatnyaefektIvitaskoordinasi dansinkronisasikebijakan fiscal danmoneter
Tersusunnyarekomendasikebijakan fiskal danmoneter
5 5 100%
KoordinasikebijakanbidangPerekonomian
10.500.000.000 8.905.958.328 84.82
Terkendalinya inflasiIHK yang lebihrendah dari rata-ratainflasi nasional
50% 56.1% 112%
Tercapainya targetpenyaluran KreditUsaha Rakyat (KUR)tahun 2014
37triliun
37triliun
100%
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya HayatiTahun : 2014
SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target2014
Realisasi
2014
Kinerja
2014
Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi %
MeningkatnyaPengembangandan PengelolaanBidang Pangan danSumber DayaHayati
Tingkat (Indeks)efektivitas koordinasiperencanaan danpenyusunankebijakan dibidangPangan dan SumberDaya Hayati.
4 5 Sangatbaik
KoordinasikebijakanbidangPerekonomi
an
10.600.000.000 9.168.529.565 86.50
Persentase (%)rekomendasikoordinasi yangdapatdiimplementasikandibidang Pangan danSumber Daya Hayati
100% 100% 100%
Tingkat (Indeks)pelaksanaansinkronisasikebijakan bidangPangan dan SumberDaya Hayati
4 5 Sangatbaik
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan KehutananTahun : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2014
Realisasi2014
Kinerja2014
Program AnggaranPagu (Rp) Realisasi %
Meningkatnya koordinasikebijakan di bidangenergy dan sumber dayamineral
Persentasepenyelesaian masalahdan/atau rekomendasikebijakan hasilkoordinasi dansinkronisasi terkaitbahan bakar nabati,energy alternative danDesa Mandiri Energi
75% 75% 100%
KoordinasikebijakanbidangPerekonomi
an
23.124.315.000 18.401.286.798 79.58
Persentaserekomendasikebijakan hasilkoordinasi dansinkronisasi di bidangenergi dan sumberdaya mineral yangterimplementasi
75% 75% 100%
Persentasepenyelesaian masalahdibidang energi,sumberdaya mineralyang ditindaklanjuti
75 % 75% 100%
Persentase partisipasistakeholder terhadapkebijakan ExtractiveIndustriesTranparancy Initiative(EITI)
90% 90% 100%
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan EkonomiTahun : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2014
Realisasi
2014
Kinerja
2014
Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi %
Meningkatnyapengembangan danpengelolaan Industri,Inovasi Teknologi, danKawasan Ekonomisecara optimal melaluisinkronisasi dankoordinasi kebijakanindustry, InovasiTeknologi,PengambanganKawasan Ekonomi danKetenagakerjaan
Indeks efektifitaskoordinasiperencanaan danpenyusunan kebijakanbidang Industri,Inovasi Teknologi,dan Kawasan Ekonomi
4 4 baik
KoordinasikebijakanbidangPerekonomi
an
6.900.000.000 6.215.494.223 90.08
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangIndustri, InovasiTeknologi, danKawasan Ekonomiyang ditindaklanjuti
85% 86.67% 102%
Indeks efektifitaspelaksanaansinkronisasi kebijakanbidang Industri,Inovasi Teknologi,dan Kawasan Ekonomiyang ditindaklanjuti
4 4 baik
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan KewirausahaanTahun : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2014
Realisasi
2014
Kinerja
2014
Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi %
Meningkatnyapengembangan danpengelolaan di bidangperniagaan dankewirausahaan secaraoptimal
Indeks efektifitaskoordinasiperencanaan danpenyusunan kebijakanbidang perniagaandan kewirausahaan.
85% 85% 100%
KoordinasikebijakanbidangPerekonomi
an
19.500.000.000 16.755.175.082 85.92
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi yangdapatdimplementasikan dibidang perniagaandan kewirausahaan
85% 85% 100%
Indeks efektifitaspelaksanaansinkronisasi kebijakandi bidang perniagaandan kewirausahaanyangdimplementasikan
85% 85% 100%
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan WilayahTahun : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2014
Realisasi2014
Kinerja2014
Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi %Meningkatnyapencapaianpembangunaninfrastruktur sertaberkurangnyadisparitaspembangunan antarwilayah
Tingkat (Indeks)efektifitas koordinasikebijakan dalam rangkapercepatan pembangunaninfrastruktur danpengembangan wilayah
4 5 125%
KoordinasikebijakanbidangPerekonomi
an
86.998.840.000 41.511.523.991 47.72
Persentase (%)rekomendasi kebijakanpercepatan pembangunaninfrastruktur danpengembangan wilayahyang dapatdimplementasikan
80 % 90% 113%
Tingkat (Indeks)efektifitas pelaksanaansinkronisasi kebijakandalam rangka percepatanpembangunaninfrastruktur danpengembangan wilayah
4 5 100%
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi InternasionalTahun : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2014
Realisasi
2014
Kinerja
2014
Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi %
Meningkatnya peranIndonesia dalamrangka kerjasamaekonomiinternasional
Persentaserekomendasikesepakatankerjasama ekonomiyang terimplementasi
85% 92% 108%
KoordinasikebijakanbidangPerekonomi
an
15.600.000.000 12.604.129.268 8 80.80
Kualitas koordinasiperencasnaankerjasama ekonomiinternasional
baik Sangatbaik
100%
Persentaserekomendasi hasilmonitoring danevaluasi kerjasamaekonomi internasionalyang ditindaklanjuti
85% 83% 98%
Persentasepemahaman pesertaatas materi sosialisasihasil-hasil kerjasamaekonomi internasional
85% 85% 100%
Persentasepencapaian keluarandalam Inpres/rencanatindak peningkatan
60% 75% 125%
daya saing nasionaldalam rangkamenghadapiMasyarakat EkonomiASEAN (MEA) 2015
Jumlah rekomendasikebijakan ekonomisebagai bahanreferensi pengambilanKeputusan Presiden(KEN)
6 6 100%
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c) (f)
Koordinasi Pengelolaan Fiskal dan Moneter :a. Rakor Tk. Menteri dan Gubernur BI
b. Rapat Berkala dua Bulanan (Feb, Apr, Jun, As, Okt, Des) Tk. Es.I
Pokok Bahasan dalam Rakor a.l: Perkembangan ekonomi dunia dandampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Perkembangan danPengendalian Inflasi, Perkembangan Neraca Pembayaran.
Telah diadakan Rakornas V, TPID dan Rapat Regional TPID, keluaranyang dihasilkan Revisi MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pokjanasterkait pelaksanaan TPID.
Meningkatnya peranIndonesia dalamrangka kerja samaekonomi luar negeri
Peningkatan kerja sama ekonomi Luar Negeri (DVII) 80 92 115% Peningkatan kerjasama terlihat dari jumlah kesepakatan yang dapatdirealisasikan selama tahun 2014 (Direncanakan 31, terealisasi 29)
Terwujudnyaimplementasi programkerja utama
Komposit indeks dari : Indeks Ketahanan Pangan, Indeks KetahananEnergi, Indeks Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, IndeksPercepatan Pembangunan Infrastruktur .
4 4 Baik Kertas Kerja Terlampir
Kinerja Keterangan
Keselarasanpengelolaan Fiskaldan Moneter
Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskaldan moneter (DI)
Unit : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
SS Indikator Kinerja Realisasi s/dDes 2014
Target2014
Baik Baik 100%
Kelompok ProgramKerja Utama
KelompokIndikator
BobotKelompok
Indikator (%)Indikator
BobotKinerja (%)
Capaians.d. Des
2014
KinerjaIndikator *)
IndeksKelompok
Indikator **)
IndeksKelompokProgram
Kerja Utama***)
Beras 16% < 25% 5,56% 100%Gula/Tebu 12% < 25% 1,17% 100%Daging Sapi 12% < 25% 7,54% 100%
Beras 10,00 43,05 juta ton 44,30 103% Produk GKG (ARAM) I 2014 sebesar 70,61juta ton (setara beras 44,30 juta ton)
Gula 10,00 3,10 juta ton 2,56 83% Sumber : Dewan gula Indonesia
Daging Sapi 10,00 0,53 juta ton 0,581 110% Sumber : Ditjen PKH
Beras 10,00 1,5 juta ton 1,79 119% stok BULOG s.d. 30 Juni 2014
Gula 10,00 1,1 juta ton 1,13 103% Diolah dari berbagai sumber
Daging Sapi 10,00 47,99 ribu ton 57,91 121% Sumber : Ditjen PKH
Jumlah WilayahPadam ListrikBergilir
12,5Beban Puncak>=10 MW
12,5 3Maks.Wilayah
1 100% 12,5
Terjadi krisis di wilayah Sumatera BagianUtara karena 1 unit PLTGU Belawan (300MW) tidak beroperasi, terkait penyitaanbarang bukti dugaan tipikor oleh KejaksaanAgung
Kertas Kerja Capaian Target IKU Kelompok Program Kerja Utama Kemenko Bidang Perekonomian
40
30
30
Sasaran Strategis Keterangan
Tahun 2014
Rata-rata kenaikan harga bulanan y-o-y selama Januari-Desember 2014
Volume Stok Akhir
Terwujudnyaimplementasiprogram kerja
utama
IKU
Indikator Kinerja
Ketahanan Pangan
KompositIndeks Program
Kerja Utama
Ketersediaan danKeterjangkauan
Energi DalamNegeri
KompositIndeks Program
Kerja Utama
Terwujudnyaimplementasiprogram kerja
utama
Evaluasi Kinerja
Target 2014
98,96
40
30
30
100,00
81,5%
Stabilitas Harga(Kenaikan danPenurunan Harga)
PertumbuhanProduksi
Jumlah WilayahPadam ListrikBergilir
12,5Beban Puncak>=10 MW
12,5 3Maks.Wilayah
1 100% 12,5
Terjadi krisis di wilayah Sumatera BagianUtara karena 1 unit PLTGU Belawan (300MW) tidak beroperasi, terkait penyitaanbarang bukti dugaan tipikor oleh KejaksaanAgung
Rasio Elektrifikasi 25RasioElektrifikasi
25 83,9% 103% 25
Mandatori BBN 12,5
Pangsa BBNdalampemenuhanBBM Nas
12,5 10% 100% 12,5Pemanfaatan Biodiesel 2014 sebesar 1,53juta KL, sedangkan konsumsi solar PSOnasional tahun 2014 sebesar 26,5 Juta KL
Rasio PemenuhanBatubara DN
25RasioPemenuhanBatubara DN
25 100% 100% 25
50 44% 88% 44
Jumlah proyek infrastruktur yangdiimplementasi (sudah groundbreaking)di luar koridor Jawa sebanyak 173proyek dengan nilai investasi Rp181,3trilyun. Sedangkan di Koridor JawaJumlah proyek yang sudahGroundbreaking adalah 35 proyekdengan nilai investasi sebesar 231Triliyun
50 0 0% 0
Terwujudnyaimplementasiprogram kerja
utama
PeningkatanAksebilitas dan
Konektivitas
Persentase Komitmen Proyek Infrastruktur MP3EIyang diimplementasikan di luar Jawa
Kesepakatan antar K/L, Pemda, BUMN, dan BUMDterkait Jumlah Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
PengendalianKuota BBMBersubsidi
KompositIndeks Program
Kerja Utama
Ketersediaan danKeterjangkauan
Energi DalamNegeri
10%
100%
50%
3
KompositIndeks Program
Kerja Utama
23,9625 46 96%98,96
48 Juta KL
81,5%
Terwujudnyaimplementasiprogram kerja
utama
Over kuota sebesar 713,384 KL dari APBN-Psebesar 46 juta KL
44,00
25Total Premium,Minyak Tanah,Solar
50 0 0% 0
PeningkatanAksebilitas dan
Konektivitas
Kesepakatan antar K/L, Pemda, BUMN, dan BUMDterkait Jumlah Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
3
KompositIndeks Program
Kerja Utama
Terwujudnyaimplementasiprogram kerja
utama
44,00
PengembanganInvestasi Desa
10JumlahPengembanganInvestasi Desa
10 6 Desa 6 100% 10
PengembanganPEPIDA
10JumlahPengembanganPEPIDA
10 8 P/Kab/Kot 7 88% 10
KoordinasiPengembanganData danInformasi BidangPerniagaan
10
Jumlahpengembangan datadan sistem informasibidang perniagaan(database/informasi/peraturan)
10 10 10 100% 10
PenyiapanLembagaPengelola PortalINSW
10Jumlah terbitnyaPerpres LembagaPengelola PortalINSW
10 1 1 100% 10
Jumlah AkademiKomunitas Logistik
10 2 2 100% 10
Jumlah ProgramDiploma Barudibidang Logistik
5 1 1 100% 5
Jumlah CalonPengajar/Dosen/Instruktur Logistik
5 20 0 0% 0
Belum ditetapkannya instruktur yang akanbertugas di AKLenyebabkan belum bisadilaksanakannya program training untukinstruktur AKL
Jumlah PeraturanRoyalty Fee untukpara Inventor
10 1 1 100% 10KoordinasiKebijakan dibidangPersaingan Usahadan PerlindunganKonsumen
20
Terwujudnyaimplementasiprogram kerja
utama
95,00Perbaikan Iklim
Investasi dan IklimUsaha
KompositIndeks Program
Kerja Utama
PengembanganSDM danKelembagaanLogistik
20
Jumlah PeraturanRoyalty Fee untukpara Inventor
10 1 1 100% 10
Jumlah pemanfaatanbanyaknya patenyang sudah menjadidomain publik
10 1 1 100% 10
Jumlah wirausahapemula
10 500 600 120% 10
Jumlah Perprestentang WirausahaPemula
5 1 1 100% 5
Jumlah MoU pelakuusaha dan perbankanuntuk pemanfaatanproduk tikar mendong
5 1 1 100% 5
n NI
***) Indeks Kelompok Program Kerja Utama adalah hasil penjumlahan indeks kelompok indikator
*) Kinerja Indikator diperoleh dari capaian indikator dibagi target indikator**) Indeks Kelompok Indikator adalah hasil penjumlahan kinerja indikator setelah dikali dengan Bobot Kinerja dengan nilai maksimal sebesar bobot
KoordinasiKebijakan dibidangPersaingan Usahadan PerlindunganKonsumen
20
Terwujudnyaimplementasiprogram kerja
utama
KoordinasiPengembanganKewirausahaan,Koperasi dan UKM
20
95,00Perbaikan Iklim
Investasi dan IklimUsaha
KompositIndeks Program
Kerja Utama
Nilai komposit indeks Implementasi Program Kerja Utama, adalah :
Kriteria Skala Indeks :
SkalaKeterangan : 1
2345
100,0 98,96 44,0 95,0 (+)
Sangat Kurang
KI = 84 (Skala 4, Kriteria: Baik)
60 < KI ≤ 70
90 < KI ≤ 100
70 < KI ≤ 80
Komposit Indeks Implementasi Program Kerja Utama Tahun 2013 adalah :
4338,0
4KI =
KI =
n = Jumlah Variabel IndeksKurangCukup
80 < KI ≤ 90 BaikSangat Baik
NI = Nilai Indeks
KI = Komposit Indeks Program Kerja Utama
Nilai KriteriaKI ≤ 60