laporan kinerja pemerintah kabupaten karawang tahun 2018
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
i
B U P A T I K A R A W A N G
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah
SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan juga sebagai
pertanggungjawaban terhadap anggaran yang sudah
dipergunakannya.
LAKIP Tahun 2019 ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi
kami kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk
menyampaikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dalam
memenuhi harapan akan terwujudnya Good Governance atau tata kelola
pemerintahan yang baik.
Dalam laporan ini pula kami menyajikan informasi terkait capaian kinerja
berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk periode Tahun 2019,
yang mencakup keberhasilan maupun hambatan yang kami alami, sebagai
cerminan dari kesungguhan kami untuk melaksanakan akuntabilitas
kinerja yang lebih transparan. Secara umum Lakip ini telah
menggambarkan keseluruhan capaian kinerja dan program-program yang
dilaksanakan sebagai upaya mencapai dan memenuhi target yang telah
ditetapkan.
Akhir kata, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik
dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat
menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Pemerintah
Kabupaten Karawang dalam mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di
masa yang akan datang.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
ii
aporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results)
selama tahun 2019. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini
bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas
upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat
dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga
mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program,
kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan
maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa
mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang
direncanakan.
Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Secara garis besar
terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dapat
dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai pencapaian
kinerja dari 18 (Delapan Belas) sasaran strategis dan 23 indikator kinerja
Utama Bupati Karawang sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi
Bupati-Wakil Bupati Karawang Periode 2016-2021 sebagai kesimpulan
pencapaian misi tahun 2019, terdapat 3 IKU (13%) belum mencapai target,
2 IKU (9%) belum memperoleh hasil pengukuran dari instansi yang
berwenang, 1 IKU (4%)belum ada data dari BPS, dan 17 (74%) sudah
mencapai target.
Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah
Kabupaten Karawang juga didukung dengan adanya alokasi anggaran
belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun
Anggaran 2019 anggaran sebesar Rp. 4,987,193,761,183.82 dan sampai
dengan Desember 2019 dapat terealisasi Rp. 4,674,294,242,449.30 atau
mencapai 93,73%. Sedangkan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati 2019
L IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
iii
anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.015.980.072.797,82 dengan realisasi
anggaran Rp. 2.788.163.723.940,30 atau dicapai persentase realisasi
anggaran 92,45%.
Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya
solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal
maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak
tercapai Pemerintah Kabupaten Karawang akan melakukan langkah yang
konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat
dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan
yang terjadi selama 2019 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi
bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun
mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan
dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya
dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan
dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar
kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan
diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.
Demikian laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun
2019 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah
memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten
Karawang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I : PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Karawang 3
1.2.1. Kondisi Geografis 3
1.2.2. Gambaran Umum Demografi 4
1.2.3. Kondisi Ekonomi 10
1.3 Indikator Makro 19
1.4 Kedudukan, Kewenangan dan Struktur Organisasi 29
1.4.1. Kedudukan dan kewenangan 29
1.4.2. Struktur Organisasi 30
1.5 Isu-Isu Strategis 33
1.6 Dasar Hukum 34
1.7 Sistematika Pelaporan 36
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 37
2.1 Indikator Kinerja Utama 37
2.2 Visi dan Misi Kabupaten Karawang 40
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 54
2.4 Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2019 68
2.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 71
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 72
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 73
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 75
3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2018 89
3.4 Akuntabilitas Keuangan 120
BAB IV : PENUTUP 153
LAMPIRAN :
Perjanjian Kinerja 2019
Capaian Kinerja Tahun 2019
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2016-
2019
6
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut
Struktur Usia Tahun 2012-2019
7
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja di
Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha Tahun
2012-2019
9
Tabel 1.4 Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Kabupaten
Karawang menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun
2012-2016
10
Tabel 1.5 Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi
sawah,Palawija, dan Holtikultura Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2019 (Ha)
11
Tabel 1.6 Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah,
Palawija, dan Holtikultura Kabupaten Karawang Tahun
2016-2019 (Kw/Ha)
12
Tabel 1.7 Nama Kawasan Industri di Kabupaten Karawang 13
Tabel 1.8 Data Perkembangan Investasi di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2019
14
Tabel 1.9 Rekapitulasi Produksi dan Nilai Produksi (dalam Ton) 15
Tabel 1.10 Potensi Wisata di Kabupaten Karawang 15
Tabel 1.11 Peranan PDRB Kabupaten Karawang ADHB Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 (juta rupiah/persen)
19
Tabel 1.12 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karawang
Tahun 2017-2019 Berdasarkan RPJMD Kab. Karawang
2016-2021
20
Tabel 1.13 IPM dan Komponennya Tahun 2017-2019 21
Tabel 1.14 Peranan PDRB Kabupaten Karawang ADHB Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 (juta rupiah/persen)
23
Tabel 1.15 Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2016-
2019 atas Dasar Harga Berlaku (persen)
24
Tabel 1.16 Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB
Perkapita, LPE sektor Migas, Tingkat Inflasi tahun 2016-
2019
26
Tabel 1.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang
menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 (Persen)
27
Tabel 1.18 Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita Kabupaten
Karawang Tahun 2016-2019
28
Tabel 1.19 Jumlah Penduduk dan LPP Kabupaten Karawang Tahun
2018-2019
29
Tabel 1.20 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang tahun 2018-
2019
30
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
v
Tabel 1.21 Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan di Kabupaten
Karawang tahun 2016-2019 (orang)
31
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang
Tahun 2019
43
Tabel 2.2 Visi RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 47
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2019 45
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang
Tahun 2018
74
Tabel 3.2 Nilai evaluasi Laporan Kinerja Pemkab 86
Tabel 3.3 Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah 87
Tabel 3.4 Skor dan Status LPPD 88
Tabel 3.5 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 91
Tabel 3.6 Indeks Kesehatan 92
Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan Penduduk 93
Tabel 3.8 Indeks Pendidikan 94
Tabel 3.9 Indeks pembangunan Gender 95
Tabel 3.10 Nilai Evaluasi Kota Layak Anak 96
Tabel 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 97
Tabel 3.12 Nilai Tukar Petani 98
Tabel 3.13 Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi 98
Tabel 3.14 Skor PPH 99
Tabel 3.15 Persentase Pendapatan masyarakat perikanan (dalam %) 100
Tabel 3.16 Jumlah Wisatawan 101
Tabel 3.17 Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perbup di
Kab. Karawang
102
Tabel 3.18 Angka Partisipasi Pilpres/Pileg/Pilgub 103
Tabel 3.19 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi
Baik(dalam persen)
104
Tabel 3.20 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Yang Kondisinya
Baik(dalam persen)
105
Tabel 3.21 Rasio rumah layak huni 106
Tabel 3.22 Persentase penanganan sampah perkotaan 107
Tabel 3.23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 109
Tabel 3.24 Persentase Desa Dengan Status Desa Tertinggal 110
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2019 111
Tabel 3.26 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019
118
Tabel 3.27 Pajak Daerah Tahun 2019 120
Tabel 3.28 Retribusi Daerah Tahun 2019 121
Tabel 3.29 Lain-lain PAD yang sah Tahun 2019 121
Tabel 3.30 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019
141
Tabel 3.31 Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kab.
Karawang
Tahun Anggaran 2019
142
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam dinamika perkembangan skala global, regional, maupun
nasional, saat ini, setiap pemerintahan menghadapi berbagai tantangan
yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak.
Paradigma Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik,
merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang terutama
pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi.
Situasi dan kondisi ini menuntut adanya pemerintahan, yang
diharapkan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang.
Salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan
penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance)
yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam pembangunan, antara lain dengan
mengimplementasikan dengan prinsip- prinsip mendasarinya konsep
good governance transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila
keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka
prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh
pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah
dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan
kinerjanya kepada masyarakat secara transparan, partisipasi dan
akuntabilitas kebijakan publik.
Selain implementasi Good Governance, tuntutan dalam era
reformasi adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang mampu
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel serta masyarakat yang
menuntut kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi korupsi,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
2
kolusi, dan nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan
mampu menyediakan pelayanan publik (public goods dan public
service). Agar Good Governance dan reformasi birokrasi di atas menjadi
kenyataan diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak terutama
yaitu pemerintah yatu menjalankan suatu sitem pemerintahan yang
berdasarkan integritas, akuntabilitas, transparansi serta profesionalitas,
dan etos kerja (kinerja) yang tinggi. Untuk hal itu perlu dikembangkan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga
pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna,
berdaya guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
Sejalan dengan tututan masyarakat, Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh
Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI tersebut
Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang salah satunya
mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
untuk menyusun Pelaporan Kinerja. Pada tingkat kebijakan
pelaksanaan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui
oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai
alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good
governance.
Selanjutnya Sebagaimana pelaksanaan pada tahun
sebelumnya, maka dokumen Laporan Kinerja yang tertuang dalam buku
ini akan memuat berbagai informasi berkaitan dengan hasil
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
selama tahun anggaran 2019.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
3
Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di
Provinsi Jawa Barat, dimana secara geografis terletak antara 1070,02’ -
1070,40’ BT dan 50,56’ - 60,34’ LS, termasuk daerah dataran yang relatif
rendah, dengan variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas
permukaan laut dan kemiringan wilayah 0 - 20, 2 - 150, 15 - 400, dan
diatas 400.
Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 Km2 atau 175.327
Ha, dan laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Bogor dan Kab.Cianjur
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN
KARAWANG 1.2.1. KONDISI GEOGRAFIS
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
4
Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran
yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup
Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok,
Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang,
Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakerta,
Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil
wilayah yang bergelombang dan berbukit - bukit dibagian selatan dengan
ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain :
Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking,
Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung
Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan
ketinggian bervariasi antara 300 - 1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan
Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.
Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di
Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten
Karawang dengan Kabupaten Bekasi, Sungai Cilamaya merupakan batas
wilayah dengan Kabupaten Subang, sedangkan Sungai Cibeet yang
menyatu dengan Sungai Citarum di Kecamatan Telukjambe Barat
merupakan batas pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten
Bekasi dan Bogor di wilayah selatan. Selain sungai, terdapat 3 buah
saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran
Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan
untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.
Sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang memiliki
temperatur udara rata - rata 27°C dengan tekanan udara rata - rata 0,01
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
5
milibar. Penyinaran matahari 66% dan kelembaban nisbi 80%. Curah
hujan tahunan berkisar antara 1.100 – 3.200 mm/ tahun. Pada bulan
Januari sampai dengan April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan
Juni bertiup angin Muson Tenggara. Kecepatan angin antara 30 -
350km/jam, lamanya tiupan rata - rata 5 - 7 jam.
Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2019 diproyeksikan
berjumlah 2.353.915 jiwa, dengan rata - rata laju pertumbuhan penduduk
(LPP) sebesar 0,77 % dan tingkat kepadatan penduduknya terus
menunjukkan trend meningkat, dari sebelumnya hanya 1.309 jiwa per
km2 di tahun 2016 naik pada tahun 2019 menjadi 1.343 jiwa per km2.
Komposisi penduduk Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:
a) Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Komposisi penduduk laki - laki di Kabupaten Karawang pada tahun
2019 sebanyak 1.205.186 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak
1.148.729 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2019 turun menjadi
0,77% dibanding tahun 2018, akan tetapi tingkat kepadatannya
meningkat 11 poin pada tahun 2019. Sementara rasio jenis kelamin
sebesar 1,05 %, artinya setiap 100 orang perempuan berbanding dengan
105 orang laki-laki.
Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2016 –
2019
No Uraian Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
(proyeksi)
1. Jumlah Penduduk 2.295.778 2.316.489 2.336.009 2.353.915
2. Komposisi menurut Jenis Kelamin:
a. Pria 1.177.310 1.187.274 1.196.692 1.205.186
b. Wanita 1.118.468 1.129.215 1.139.317 1.148.729
3. Pertumbuhan (LPP
%)
0,98 0,90 0,84 0.77
4. Tingkat Kepadatan
Penduduk (per km2)
1.309 1.321 1.332 1.343
Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Karawang 2010 - 2020
berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 BPS
Kabupaten Karawang
1.2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
6
b) Komposisi Penduduk berdasarkan Struktur Usia
Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan
usia pada tahun 2019 terdiri atas penduduk berusia 5 – 9 tahun
berjumlah 205.140 jiwa atau sekitar 8,71 % dan 10 -14 tahun
berjumlah 208.833 jiwa atau sekitar 8,87 %.
Penduduk Kabupaten Karawang usia produktif atau usia 15
– 64 tahun pada tahun 2019 berjumlah 1.609.501 jiwa atau
sekitar 68,37 %. Berdasarkan komposisi penduduk dapat dilihat
angka beban ketergantungan (dependency ratio) yaitu
perbandingan antara penduduk usia non-produktif dengan
penduduk usia produktif. Pada tahun 2019 nilai dependency
ratio menunjukan angka 46,3 % yang berarti bahwa dari 100
orang usia produktif menanggung beban sekitar 46 orang yang
tidak produktif. Pada tahun 2016 – 201 terjadi trend peningkatan
angka beban ketergantungan (dependency ratio), dari sebelumnya
46,18 di tahun 2016 terus meningkat menjadi 46,3 di tahun
2019 artinya beban penduduk usia produktif menanggung
penduduk usia tidak produktif terus bertambah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
7
Tabel 1. 2
Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang menurut Struktur
Usia
Tahun 2016 - 2019
Struktur Usia
(dalam tahun)
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
(proyeksi)
5 – 9 200.119 201.907 203.593 205.140
10 – 14 203.436 205.349 207.162 208.833
15 – 64 1.570.527 1.584.440 1.597.522 1.610.501
Angka Beban
Ketergantungan
(Dependency
Ratio)
46,18 46,2 46,23 46,3
Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Karawang 2010 - 2020
berdasar Hasil SP2010 BPS Kabupaten Karawang
c) Komposisi Penduduk berdasarkan Lapangan Usaha
Jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha di
Kabupaten Karawang pada tahun 2018 sebanyak 1.026.586
orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 165.031 orang atau sekitar
16,15% bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perikanan.
Pada lapangan usaha perdagangan besar, rumah makan dan
hotel memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja
sebesar 290.834 orang atau sekitar 28.33%. Sedangkan pada
lapangan usaha industri pengolahan menyerap tenaga kerja
sebesar 255.942 orang atau sekitar 24,93%.
Mencermati trend serapan tenaga kerja jenis usaha jasa
kemasyarakatan cenderung mengalami kenaikan pada tahun
2017 sebesar 135.674 dan meningkat di tahun 2018 sebesar
156.566 atau naik 8,66% sementara sektor perdagangan
cenderung menguat pada tahun 2017 yaitu sebesar 334.873
orang dibandingkan tahun 2015 sebesar 237.360. Artinya bahwa
permintaan tenaga kerja sektor perdagangan telah menjadi salah
satu kunci untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
8
Karawang, pada saat sektor industri pengolahan mengalami
pelambanan serapan tenaga kerja akibat melemahnya
perekonomian global. Di sisi lain, serapan tenaga kerja sektor
pertanian dan perikanan mengalam kenaikan dari tahun 2017
sebesar 143.337 menjadi 165.031 pada tahun 2018, yang
menunjukkan transisi tenaga kerja pada sektor primer ke sektor-
sektor lainnya tidak menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi
ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Kabupaten
Karawang secara berkelanjutan karena minat tenaga kerja di
sektor pertanian dan perikanan masih cukup tinggi dalam
beberapa tahun terakhir.
Tabel 1. 3
Komposisi Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja
di Kabupaten Karawang menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2019
Lapangan
Usaha
Tahun
2016N/A
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun
2019N/A
Jumlah
Naker
% Jumlah
Naker
% Jumlah
Naker
% Juml
ah
Nake
r
%
Pertanian,
Kehutanan,
Perburuan,
dan
Perikanan
N/A N/A 143.337 14,18 165.031 16,08 N/A N/A
Industri
Pengolahan
N/A N/A 261.977 25,92 255.942 24,93 N/A N/A
Perdaganga
n Besar,
Eceran,
Rumah
Makan, dan
Hotel
N/A N/A 334.873 33,13 290.834 28,33 N/A N/A
Jasa
Kemasyarak
atan
N/A N/A 135.674 13,42 156.566 15,25 N/A N/A
Lainnya N/A N/A 134.967 13,35 158.213 15,41 N/A N/A
TOTAL N/A N/A 1.010.828 100,0
0
1.026.586 100,0
0
N/A N/A
Sumber : Data Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional, BPS Kab. Karawang
Keterangan : *) = angka sementara
N/A) = data belum tersedia
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
9
d) Persentase Penduduk 15 Tahun keatas berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Karawang
secara umum masih relatif rendah atau masih dalam taraf
pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Statistik
Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa
Barat, tahun 2019 yang sekolah SD kebawah terdapat 44,59 %
lebih baik dibanding dengan tahun 2018 yang sekolah SD
kebawah sebesar 45,93 % berdasarkan usia penduduk 15 tahun
keatas. Jumlah persentase penduduk yang sekolah SD sebanyak
44,59 % pendidikan SLTP 21,25 % dan SLTA 29,48 %.
Peningkatan yang signifikan yaitu pada pendidikan Sarjana pada
tahun 2019 sebesar 3,07 % dibandingkan pada tahun 2018 yang
hanya 1,47 %, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan
pendidikan lanjutan makin meningkat mengingat Kabupaten
Karawang yang merupakan daerah yang berkembang pesat maka
sumber daya masyarakat Karawang harus lebih siap menjawab
tantangan salah satunya dengan pendidikan. Program Beasiswa
Karawang Cerdas merupakan salah satu program yang
membantu warga masyarakat Karawang untuk dapat
meningkatkan rata-rata lama sekolah, terbukti dengan adanya
peningkatan tingkat pendidikan SLTA dan Sarjana di tahun 2019
lebih tinggi dibanding dengan tahun 2018. Perubahan yang
cukup positif terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMP
keatas yang terus meningkat diiringi dengan penurunan jumlah
penduduk berpendidikan SD kebawah secara kontinu.
Tabel 1. 4
Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Kabupaten Karawang
menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2016 – 2019
No. Tingkat Pendidikan 2016 2017 2018 2019
1. Tidak Tamat SD 19,69 13,62 21,12 16,14
2. SD 38,08 35,42 24,81 28,45
3. SLTP 15,55 22,37 22,64 21,25
4. SLTA 15,24 25,20 18,18 29,48
5. Diploma I - II 7,67 0,28 7,20 0,17
6. Diploma III 0,36 1,16 0,20 1,43
7. Diploma IV/S1 1,19 1,94 1,47 3,07
Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
10
a. Potensi Unggulan Daerah
1) Potensi Pertanian
Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Jawa
Barat dan salah satu daerah yang dapat memberikan
kontribusi kebutuhan beras nasional setiap tahunnya
mencapai 32,4 Juta ton/tahun.
Tabel 1. 5
Jenis Komoditas dan Luas Tanam
Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura
Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2019 (Ha)
No Uraian Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 Padi Sawah 200.168 195.184 181.720 176.602
2 Kedelai 1.162 1.575 3.955,5 -
3 Kacang
Hijau
193 345 324 -
4 Jagung
Pipilan
Kering
806 457 1.052,5 555
5 Ketela
Pohon
173 106 120 47
6 Ubi Jalar 7 77 1 40
Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
1.2.3. KONDISI EKONOMI
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
11
Tabel 1. 6
Jenis Komoditas dan Produktivitas
Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura
Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2019 (Kw/Ha)
No Uraian Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 Padi Sawah 75,39 69,01 78,40 74,53
2 Kedelai 15,70 15,48 12,98 15,66
3 Kacang Hijau 13,84 10,59 10,13 9,67
4 Jagung Pipilan Kering 60,20 56,69 59,03 59,73
5 Ketela Pohon 167,07 129,95 178,05 145
6 Ubi Jalar 147,48 129,95 110 -
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
2) Potensi Industri
Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di
lahan seluas 13.718 Ha atau 7.85% dari luas Kabupaten
Karawang, terdiri atas:
a. Kawasan Industri seluas 36.757,5 Ha (terdiri atas
Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel,
Klari dan Kecamatan Cikampek).
b. Kawasan Industri Terpadu seluas 743 Ha di Kecamatan
Telukjambe Barat.
c. Kota Industri seluas 1000 Ha di Kecamatan Cikampek.
d. Zona Industri seluas 5.217,6 Ha (Kecamatan Klari,
Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan
Kotabaru, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan,
Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Karawang Barat,
Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Rengasdengklok).
Sampai saat ini pengembangan kegiatan industri di
Kabupaten Karawang dialokasikan pada bagian selatan,
tepatnya di Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe Barat,
Telukjambe Timur, Purwasari, Karawang, Jatisari, Pangkalan
dan Cikampek. Walaupun begitu tidak semuanya
berkembang, terutama yang diperuntukan untuk Kawasan
Industri terpadu di Kecamatan Telukjambe Barat seluas
kurang lebih 743 Ha, 200 Ha fungsinya sudah dikembalikan
pada semula sebagai lahan Perhutani. Lambatnya
perkembangan kegiatan industri tersebut diakibatkan
terbitnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang
mengharuskan kegiatan industri dilakukan di kawasan
sehingga mengurangi daya tarik investasi. Kegiatan industri
yang relatif berkembang diantaranya Kota Industri di bagian
timur (Kota Bukit Indah City) Kecamatan Cikampek, Kawasan
Industri (Kecamatan Telukjambe Timur dan Pangkalan), Zona
Industri (Kecamatan Telukjambe Timur, Klari, Cikampek dan
Karawang).
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
12
Kawasan industri di Kabupaten Karawang yang sudah
beroperasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 23 kawasan,
dengan rincian sebagaimana yang terlampir pada Tabel 1. 7.
Tabel 1. 7
Nama Kawasan Industri di Kabupaten Karawang
No Kawasan
Industri
Luas
Lahan *)
Terpa
kai
Lahan
Tersedi
a
Status
Izin
Lokasi/Ke
camatan
1 PT Mitra
Karawang Jaya
500 500 0 Izin
Usaha
Ciampel
2 PT Hutan Pertiwi
Lestari
200 0 200 Izin
Prinsip
Telukjamb
e Barat
3 PT Kawasan
Industri Kujang
Cikampek KIKC)
100 100 0 Izin
Usaha
Cikampek
4 PT. Maligi
Permata
Industrial Estate
400 381.5 18.5 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
5 PT. Suryacipta
Swadaya
1,400 1100 300 Izin
Usaha
Ciampel
6 PT. Karawang
Jabar Industrial
Estate
400 362 38 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
7 PT. Hab & Son 350 347 3 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
8 PT. Karawang
Tata Bina
300 275.5 24.5 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
9 PT. Rasindo
Perkasa
83 83 0 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
10 PT. Karawang
Cipta Persada
180 0 180 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
11 PT. Daya
Kencanasia
135 0 135 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
12 PT. Indotaisei
Indah
Development
500 500 0 Izin
Usaha
Cikampek
13 PT. Mandala
Pratama Permai
302 202 100 Izin
Usaha
Cikampek
14 PT. Canggih
Bersaudara
Muliajaya
300 0 300 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
15 PT. Bintang
Puspita
Dwikarya
400 300 100 Izin
Usaha
Telukjamb
e Barat
16 PT. Persada 300 0 300 Izin Ciampel
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
13
Nusa
Makmurindo
Lokasi
17 PT. Intan Bhakti
Buana
170 0 170 Izin
Lokasi
Ciampel
18 PT. Juishin
Indonesia
345 0 345 Izin
Lokasi
Pangkalan
19 PT. Minriko
Touvel
200 0 200 Izin
Lokasi
Telukjamb
e Barat
20 PT. Mas Putih
Belitung
400 0 400 Izin
Lokasi
Pangkalan
21 PT. Karawang
Sukses Makmur
134 0 134 Izin
Lokasi
Telukjamb
e Timur
22 PT. Buana
Makmur Indah
285,223 0 134 Izin
Prinsip
Telukjamb
e Barat
23 PT. CFLD 205 0 205 Izin
Prinsip
Telukjamb
e Barat
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Karawang Tahun 2019
Tabel 1. 8
Data Perkembangan Investasi di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 – 2019
No Tahun Jumlah Investasi (Rp. Trilyun)
1. 2016 27.348
2. 2017 29.418
3. 2018 20.023
4. 2019 24,296
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang
3) Potensi Perikanan
Sumber perikanan di Kabupaten Karawang berasal dari:
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
14
Tabel 1. 9
Rekapitulasi Produksi dan Nilai Produksi (dalam Ton)
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karawang
a. Perikanan tangkap (laut dan perairan umum) dengan
produksi 8.981,98 Ton pada tahun 2019 atau terdapat
kenaikan sebesar 1,25% dibandingkan produksi
perikanan pada tahun 2018 sebesar 8.871,39 Ton.
b. Perikanan budidaya (tambak, kolam dan sawah) dengan
produksi 44.477,89 Ton pada tahun 2019 atau naik
sebesar 1,03 % dibandingkan produksi pada tahun 2018
sebesar 44.024,95 Ton
c. Produk olahan hasil perikanan (pindang, ikan asin, terasi
dan krupuk) dengan produksi 37.049,50 Ton pada tahun
2019 atau naik sebesar 1,44 %dibandingkan tahun 2018
sebesar 36.525,08 Ton
d. Produk garam dengan produksi 11.876,00 Ton
Produksi garam memang sangat melimpah hal ini
dibuktikan dengan produksi yang mengalami peningkatan
NO URAIAN JUMAH RTP REKAPITULASI TAHUN 2019
2017 2018 2019 TARGET CAPAIAN %
I Produksi Ikan
1. Perikanan
Budidaya
44.208,14 44.477,89 100,61
a. Tambak 3.391 3.391 3.391 40.701,82 40.962,48 100,64
b. Kolam 3.937 3.937 3.937 2.920,03 2.947,85 100,95
c. Sawah/
Minapadi
953 953 953 305,75 284,29 92,99
d. Jaring
Apung/ KJA
115 115 115 280,57 283,27 100,96
2. Perikanan
Tangkap
8.940,86 8.981,98 100,46
a. Laut 1.559 1.559 1.689 8.845,00 8.902,21 100,65
b. Perairan
Umum
95,86 79,77 83,21
Sungai 710 710 710 30,81 25,11 81,49
Bekas
Galian C
440 440 440 56,76 50,46 88,89
Rawa 140 140 140 8,28 4,20 50,70
II Produksi Hasil
Olahan Ikan
36.198,57 37.049,50 102,35
1. Pindang 4.501 4.501 4.501 30.392,59 31.163,11 102,54
2. Ikan Asin 240 240 240 4.237,52 4.292,60 101,30
3. Terasi 264 264 264 305,85 313,50 102,50
4. Kerupuk 44 44 44 1.262,61 1.280,29 101,40
III Produksi Garam 109 109 180 1.020,62 11.876,00 1.163,61
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
15
sebesar 198,27 % dibandingkan tahun 2018 sebesar
3.981,69 Ton.
4) Potensi Pariwisata
Potensi pariwisata di Kabupaten Karawang sangat
menjanjikan untuk dibangun. Karawang memiliki jenis
tujuan wisata yang bervariasi, lebih dari 35 tujuan wisata
tersebar di wilayah Kabupaten Karawang yang dapat
dikategorikan kedalam wisata budaya, wisata sejarah, wisata
tirta, wisata alam, wisata keagamaan dan wisata kuliner.
Tabel 1. 10
Potensi Wisata di Kabupaten Karawang
Potensi
Wisata Objek Wisata Lokasi
Objek
Wisata
Budaya
a. Situs dikelola oleh BPCB (Balai
Pelestarian Cagar Budaya) Banten
1. Situs Batujaya
Terdiri dari atas situs segaran 1 s/d
8 dan situs Telagajaya 1 s/d 8
Kecamatan Batujaya
2. Kawasan Candi Batujaya Kecamatan Batujaya
3. Situs Cibuaya
Terdiri atas Situs Lanang dan Situs
Wadon
Kecamatan Batujaya
4. Situs Kebonjambe Kecamatan
Tegalwaru
b. Kawasan Cagar Budaya
1. Makam Mantan Bupati Karawang Kecamatan cilamaya
kulon
2. Kawasan Kuta Tandingan Kecamatan Ciampel
3. Patilasan Tubagus Rangin Kecamatan
Rawamerta
4. Patilasan Joko Tingkir Kecamatan
Rawamerta
5. Makam Syekh Quro Kecamatan
Lemahabang
Objek
Wisata
Sejarah
1. Tugu Kebulatan Tekad
Rengasdengklok
Kecamatan Rengas
dengklok
2. Rumah Djiouw Ki Siong Kecamatan Rengas
dengklok
3. Monumen Rawa gede Kecamatan
Rawamerta
4. Monumen Suroto kunto Kecamatan
Karawang Timur
5. Monumen Resimen V Cikampek Kecamatan
Cikampek
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
16
Potensi
Wisata Objek Wisata Lokasi
6. Taman Makam Pahlawan Kecamatan
Purwasari
7. Peristiwa Gunung Goong Kecamatan
Pangkalan
8. Peristiwa Rawasikut Kecamatan
Telagasari
9. Peristiwa Karawang Kecamatan
Karawang dan
sekitarnya
Objek
Wisata
Tirta,
berupa
danau
buatan
dan
kolam
renang
1. Situ Kamojing Kecamatan
Cikampek
2. Kolam Renang Tirtasari Kecamatan
Cikampek
3. Bendungan Perisdo Walahar Kecamatan Klari
4. Situ Gembol Kecamatan
Karawang Barat
5. Kolam Renang Sportif Kecamatan
Karawang Barat
6. Kolam Renang Tirta Angsana Kecamatan
Karawang Barat
7. Kolam Renang PD Prakasa Kecamatan
Karawang Barat
8. Kolam Renang Permata Rubi Kecamatan
Karawang Barat
9. Situ Cipule Kecamatan Ciampel
10. Danau San Diego Hills Kecamatan
Telukjambe Barat
11. Kolam Renang PT. Bukit Muria Jaya
Resinda
Kecamatan
Telukjambe Timur
12. Kolam Renang Mutiara Kecamatan
Karawang Timur
13. Kolam Renang DG’S Pool Waterboom Kecamatan Rengas
dengklok
14. Kolam Renang PKPRI KGL Kecamatan
Lemahabang
15. Kolam Renang Tirtakencana Kecamatan Jatisari
16. Kolam Renang Tirta Ilani Kecamatan Cilamaya
Kulon
17. Wahana Bermain Batu Tumpang
Adventure Camp
Kecamatan
Tegalwaru
18. Kampung Wisata Curug Cigentis Kecamatan
Pangkalan
19. Waterpark Wonderland Kecamatan
Telukjambe Timur
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
17
Potensi
Wisata Objek Wisata Lokasi
20. Kampung Budaya Gerbang Karawang Kecamatan
Telukjambe Timur
Objek
Wisata
Alam,
berupa
alam
pegunung
an dan
pantai
1. Curug Bandung Kecamatan
Tegalwaru
2. Curug Peuteuy Kecamatan
Tegalwaru
3. Curug Cigentis Kecamatan
Tegalwaru
4. Curug Lalay Kecamatan
Tegalwaru
5. Curug Cipanundaan Kecamatan
Tegalwaru
6. Curug Santri Kecamatan
Tegalwaru
7. Curug Cikoleangkak Kecamatan
Tegalwaru
8. Gunung Sanggabuana Kecamatan
Tegalwaru
9. Pantai Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya
10. Pantai Samudra Baru Kecamatan Pedes
11. Pantai Tanjung Baru Kecamatan Cilamaya
Kulon
12. Pantai Pasir Putih Kecamatan Cilamaya
Kulon
13. Buana Wisata Cikeong Kecamatan Tirtajaya
14. Green Canyon Kecamatan
Pangkalan
15. Wisata Puncak Sempur Kecamatan
Tegalwaru
16. Wisata Pohon Pinus Kecamatan
Tegalwaru
17. Pantai Tangkolak dan Eko Wisata
Mangrove
Kecamatan Cilamaya
Wetan
Objek
Wisata
Keagama
an,
berupa
tempat-
tempat
peribadat
an
1. Mesjid Agung Karawang (tempat
beribadah agama Islam)
Kecamatan
Karawang Barat
2. Vihara Sian Jin Ku Poh (tempat
peribadatan agama Konghucu/ umat
Budha)
Kecamatan
Karawang Barat
3. Gereja Sion (tempat peribadatan
agama Kristen Katolik)
Kecamatan
Karawang Barat
4. Gereja Imanuel (tempat peribadatan
Kristen Protestan)
Kecamatan
Karawang Barat
5. Candi Jiwa Kecamatan
PakisJaya
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
18
Potensi
Wisata Objek Wisata Lokasi
6. Makam Syeh Quro (tempat/ makam/
petilasan penyebaran agama Islam)
Kecamatan
Lemahabang
7. Gereja Kristus Raja Karawang (tempat
peribadatan agama Katolik)
Kecamatan
Karawang Barat
Objek
Wisata
Kuliner
1. Bolu Kijing Kecamatan
Kutawaluya
2. Opak Kawung, Nasi Tangkar, Telor
Asin, Semprong Mondy
Kecamatan
Karawang Barat
3. Pemancingan Rio Kecamatan
Karawang Barat
4. Pepes Jambal Walahar Kecamatan Klari
5. Sorabi Hijau, Kerupuk Udang, dan
Kue Semprong
Kecamatan Rengas
dengklok
6. Saung Beureum Kecamatan Rengas
dengklok
7. Kupat Tahu, Sangu Tahu/ Sangtau Kecamatan
Karawang Timur
8. Pemancingan dan Restoran Saung
Endah
Kecamatan
Karawang Timur
9. Saung Kabayan Kecamatan
Karawang Timur
10. Restoran Alam Ceria Kecamatan
Karawang Timur
11. Restoran Alam Sari Interchange Kecamatan
Karawang Timur
12. Pemancingan Ajo Kecamatan
Telukjambe Barat
13. Rumah Makan Cibiuk Kecamatan
Telukjambe Timur
14. Rumah Makan Sindang Reret Kecamatan
Telukjambe Timur
15. Restoran Lebak Sari Indah Kecamatan
Telukjambe Timur
16. Restoran Danau Bukit Indah Alamsari Kecamatan
Cikampek
17. Opak Cibuaya Kecamatan Cibuaya
18. Telaga Resto Kecamatan
Telukjambe Timur
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
19
b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
Tabel 1. 11
Peranan PDRB Kabupaten Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2019 (juta rupiah/ persen)
No Lapangan Usaha Tahun
2016
Tahun
2017*
Tahun
2018*
Tahun
2019
1. Primer
(Pertanian dan
Pertambangan)
10.071.142,8
(5,22%)
9.939.733,1
(5,04%)
11.138.076,2
(5,12%)
N/A
2. Sekunder
(Industri, Listrik,
Air dan
Bangunan)
139.736.207,7
(76,57%)
151.260.242,
3
(76,76%)
166.843.258,5
(76,74%)
N/A
3. Tersier
(Perdagangan,
Angkutan,
Komunikasi dan
Jasa)
32.695.851,1
(17,92%)
35.857.338,0
(18,20%)
39.422.836,2
(18,13%)
N/A
PDRB 182.503.201,7
(100,00%)
197.057.313
,4
(100,00%)
217.404.170,9
(100,00)
N/A
Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = Angka sementara
N/A)= Data belum tersedia di BPS Karawang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
20
Visi yang bersifat abstrak dijabarkan menjadi suatu yang konkrit
melalui penetapan indikator makro. Pencapaian indikator makro
merupakan sinergitas kinerja antara Pemerintah Kabupaten Karawang,
Masyarakat dan Swasta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Karawang.
Tabel berikut ini mencantumkan capaian indikator makro hasil
kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun 2019 :
Tabel 1.12
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019
Berdasarkan RPJMD Kab. Karawang 2016-2021
No Indikator Makro
Pembangunan 2017 2018 2019
Target Capaian
1 Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
69,17 69,89 69,6 70,86
AHH (thn) 71,64 71,81 71.62 71,98
EYS (thn) 11,96 12,07 12,08
MYS/RLS (thn) 7,34 7,35 8,29 7,65
Pengeluaran (Rp 000/kapita) 10.705 11.277 11.856
2 LPE (%) 3-6 N/A 3-6 N/A
3 PDRB
Harga Konstan (Juta Rp) 148.885.3
09,5
217.404.1
71**
N/A
Per Kapita (ADHK) ( Juta Rp) 64,27
159.186.8
24**
N/A
4 Inflasi (persen) 3,49 3,59 3,13
5 Jumlah Penduduk (jiwa) 2.316.489 2.436.000 2.353.915 2.353.91
5*
6 LPP (%) 0,90 0,84 0,77*
7 Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Usia 15 tahun
+ (%)
9,55 9,05 9,5 9,61
Sumber : Bappeda, Dinas Pendidikan, dan BPS Kabupaten Karawang,
Indikator Makro 2019
*)= angka sementara perhitungan sendiri
N/A = Data Belum Tersedia
Berikut ini penjelasan mengenai capaian indikator makro Pemerintah
Kabupaten Karawang tahun 2019:
1. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator
pemantau pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah.
1.3. INDIKATOR MAKRO
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
21
IPM menjadi strategis sebagai indikator yang menunjukkan tingkat
keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik. IPM dapat
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya. Hal ini selaras dengan tujuan utama
pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan
rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan
kehidupan yang produktif.
Penghitungan IPM di tahun 2019 sudah mengikuti metode baru,
dengan beberapa keunggulan dibandingkan IPM metode lama, yaitu
mampu digunakan sebagai indikator yang lebih tepat dan dapat
membedakan dengan baik (diskriminatif). Beberapa komponen IPM
berubah, diantaranya angka melek huruf pada metode lama diganti
dengan angka harapan lama sekolah (expected years of
schooling/EYS) dan metode agregasi IPM diubah dari rata-rata
aritmatik menjadi rata-rata geometrik.
Secara rinci komponen IPM berdasarkan perhitungan Badan
Pusat Statistik (BPS) tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 1.13
IPM dan Komponennya Tahun 2017-2019
Indikator Tahun
2017 2018 2019
IPM 69,17 69,89 70,86
AHH (tahun) 71,64 71,81 71,98
EYS (tahun) 11,96 12,07 12,08
MYS/RLS (tahun) 7,34 7,35 7,65
Pengeluaran (Rp 000) 10.703 11.277 11.856
Sumber:Bappeda Kabupaten Karawang, IPM Metode Baru
*)= angka sementara perhitungan sendiri
Sumber: BPS Kabupaten Karawang
Secara umum pembangunan manusia Kabupaten Karawang terus
mengalami peningkatan. Pada periode 2018-2019 IPM Kabupaten
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
22
Karawang tumbuh 1.9 persen. Tahun 2019 IPM Kabupaten Karawang
pertama kalinya masuk dalam kategori “tinggi” karena telah mencapai
70,86.
Di tingkat Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 IPM seluruh
Kabupaten/Kota mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
Tahun 2018. Pada periode ini tercatat tiga kabupaten/kota dengan
peningkatan pembangunan manusia paling tinggi yaitu Kabupaten
Karawang (1.39 persen), Kabupaten Bogor (1,38%), dan Kabupaten
Sukabumi (1.25%). Peningkatan IPM Kabupaten Karawang oleh
perbaikan dimensi standar hidup layak.
Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Karawang Tahun 2016-
2019
Sumber: BPS Kabupaten Karawang
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator
ekonomi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan
perekonomian suatu daerah. PDRB Kabupaten Karawang tahun
2018 atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp.
217.404.170,9 sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp.
159.186.823,5 Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan
tahun 2017 dimana PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar
Rp. 197.057.313,4 dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)
sebesar Rp 148.885.309,5.
Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan
sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah
(engine growth). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor
penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan,
hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi
perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
23
Tabel I. 14
Peranan PDRB Kabupaten Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2019 (juta rupiah/ persen)
No Lapangan Usaha Tahun
2016
Tahun
2017*
Tahun
2018*
Tahun
2019
1. Primer
(Pertanian dan
Pertambangan)
10.071.142,8
(5,22%)
9.939.733,1
(5,04%)
11.138.076,2
(5,12%)
N/A
2. Sekunder
(Industri, Listrik, Air
dan Bangunan)
139.736.207,
7
(76,57%)
151.260.24
2,3
(76,76%)
166.843.258,5
(76,74%)
N/A
3. Tersier
(Perdagangan,
Angkutan,
Komunikasi dan
Jasa)
32.695.851,1
(17,92%)
35.857.338,
0
(18,20%)
39.422.836,2
(18,13%)
N/A
PDRB 182.503.201
,7
(100,00%)
197.057.31
3,4
(100,00%)
217.404.170,9
(100,00)
N/A
Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = Angka sementara
N/A)= Data belum tersedia di BPS Karawang
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator
ekonomi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan
perekonomian suatu daerah. PDRB Kabupaten Karawang tahun
2018 atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp.
217.404.170,9 sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp.
159.186.823,5 Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan
tahun 2017 dimana PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar
Rp. 197.057.313,4 dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)
sebesar Rp 148.885.309,5.
Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan
sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah
(engine growth). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor
penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan,
hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi
perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.
Tabel I. 15
Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2019
atas Dasar Harga Berlaku (persen)
No Lapangan Usaha Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018*
Tahun
2019
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 4,15 3,74 3,83
N/A
2. Pertambangan dan Penggalian 1,37 1,30 1,29 N/A
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
24
3. Industri Pengolahan 71,64 71,76 71,72 N/A
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,99 0,98 0,90 N/A
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
0,06 0,07 0,07
N/A
6. Konstruksi 3,87 3,95 4,05 N/A
7. Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
9,85 9,89 9,77
N/A
8 Transportasi dan Pergudangan 1,88 1,90 1,87 N/A
9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 0,92 0,96 1,00
N/A
10. Informasi dan Komunikasi 0,89 0,93 0,89 N/A
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,16 1,19 1,20 N/A
12. Real Estate 0,20 0,21 0,21 N/A
13. Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,04 N/A
14. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
1,08 1,04 1,00
N/A
15. Jasa Pendidikan 0,87 0,95 1,04 N/A
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 0,28 0,29 0,29
N/A
17. Jasa lainnya 0,76 0,81 0,84 N/A
PDRB DENGAN MIGAS 100,00 100,00 100,00 N/A
Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB menurut Lapangan
Usaha
Keterangan : *) = Angka sementara
N/A)= Data belum tersedia di BPS Karawang
Kontribusi/ pangsa sektor primer atas dasar harga berlaku
(ADHB) pada tahun 2018 mengalami kenaikan, yaitu dari 5,04 %
pada tahun 2017 menjadi 5,12 %. Begitupun di sektor sekunder
terjadi peningkatan pangsa ekonomi yang signifikan, dari peranan
PDRB atas harga dasar berlaku menurut lapangan usaha pada
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
25
sektor sekunder yaitu Rp. 151.260.242,3 di tahun 2017 menjadi
Rp. 166.843.258,5 pada tahun 2018. Sama halnya untuk ekonomi
sektor tersier, relatif bergerak mengalami kenaikan, yaitu dari Rp.
35.857.338,0 pada tahun 2017 menjadi Rp. 39.442.836,2 pada
tahun 2018. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor
dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar
persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor
tersebut dalam perkembangan ekonomi. Kontribusi sektor sekunder
yang relatif terus membesar memperlihatkan bahwa Kabupaten
Karawang telah berkembang menjadi salah satu daerah basis
industri utama di Jawa Barat, sekaligus menjadi salah satu daerah
yang mampu bertahan sebagai lumbung padi Nasional di tengah
berbagai kemajuan ekonomi di sektor sekunder dan tersier
perdagangan dan jasa.
Analisis sektor menunjukkan bahwa peranan sektor industri
pengolahan pada tahun 2018 tetap merupakan sektor terunggul dan
terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten
Karawang yaitu sebesar 71,72 %. Disusul kemudian oleh sektor
perdagangan dan pertanian yang masing-masing menyumbang
sebesar 9,77% dan 3,83 %. Sedangkan 2 (dua) sektor penyumbang
terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun
2018 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro
ekonomi yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan
(ADHK). Dengan memperhatikan LPE dan sektor-sektor yang
membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha
yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam suatu
perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten
Karawang tahun 2018 dengan memperhitungkan kontribusi sektor
migas diperkirakan mencapai angka 6,46 % dengan tingkat inflasi
tingkat produsen sebesar 3,59 %.
Tabel I. 16
Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB Perkapita,
LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi Tahun 2016 - 2019
No
Uraian
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018*
Tahun
2019
N/A
1. PDRB ADHB (Juta Rp) 182.503.201,7 197.057.313,4 217.404.170,9 N/A
2. PDRB ADHK (Juta Rp) 140.782.536,8 148.885.309,5 159.186.823,5 N/A
3. PDRB ADHB (Rp) 79.495.144 85.067.235 93.066.176,7 N/A
4. PDRB Perkapita ADHK
(Rp) 61.322.365 64.271.969
68.144.548,4
N/A
5. LPE Migas (%) 6,29 5,76 6,46% N/A
6. Inflasi (%) 3,63 3,49 3,59% 3,13%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
26
Sumber : BPS Kabupaten Karawang,
Keterangan : *) = Angka sementara
N/A)= Data belum tersedia di BPS Karawang
Bila dicermati secara lebih detail, pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Karawang pada tahun 2016 hanya sedikit melambat
dibandingkan keadaan tahun 2017, dengan seluruh sektor
bertumbuh sangat variatif. Hal yang menggembirakan adalah terus
bertumbuhnya sektor industri pengolahan dikisaran 7,13 % di tahun
2018 terdapat kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai
6,42 % sebagai akibat peningkatan pertumbuhan perekonomian
nasional maupun global. Sektor yang mampu bertumbuh lebih dari
2 (dua) digit di tahun 2018 adalah sektor Informasi dan Komunikasi
yang mencapai 10,62 %, Jasa realestate 11,38 % sebesar dan sektor
Jasa Pendidikan sebesar 10,33 %.
Sektor Jasa Perusahaan dan Jasa Kontruksi masing-masing
bertumbuh 8,99 % dan 8,21 %, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum bertumbuh 9,50 %, Jasa keuangan dan
asuransi sebesar 6,05 % sementara sektor Transportasi dan
Pergudangan sebesar 5,93 %, begitupun sektor sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kenaikan sebesar 1,33
% bergerak positif dibandingkan dengan tahun 2017 yang
mengalami penurunan. Sektor yang mengalami penurunan adalah
Pertambangan dan Penggalian, yaitu mengalami penurunan sebesar
2,33 % dan Pengadaan Listrik dan gas sebesar 5,35 % pada tahun
2018.
Tabel I. 17
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang
menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2019 (Persen)
No. Lapangan Usaha Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018*
Tahun
2019N/A
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 3,12 -4,13 1,33
N/A
2. Pertambangan dan Penggalian 5,04 -2,49 -2,33 N/A
3. Industri Pengolahan 6,33 6,42 7,13 N/A
4. Pengadaan Listrik dan Gas -4,25
2,40
-5,35
N/A
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
6,61
7,25
5,42
N/A
6. Konstruksi 8,95 7,36 8,21 N/A
7. Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
4,82 4,76 4,50
N/A
8. Transportasi dan Pergudangan 8,83 5,61 5,93 N/A
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
27
No. Lapangan Usaha Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018*
Tahun
2019N/A
9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 9,30 8,56 9,50
N/A
10. Informasi dan Komunikasi 14,20 11,97 10,62 N/A
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 10,87 5,40 6,05 N/A
12. Real Estate 6,45 9,43 11,38 N/A
13. Jasa Perusahaan 8,78 8,54 8,99 N/A
14. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
3,53
0,31
1,61
N/A
15. Jasa Pendidikan 11,22 11,80 10,33 N/A
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 9,24 8,50 8,27
N/A
17. Jasa lainnya 8,93 9,90 9,45 N/A
LPE dengan Migas 6,29 5,76 6,46 N/A
LPE tanpa Migas 6,33 5,98 6,68 N/A
Sumber : BPS Kabupaten Karawang,
Keterangan : *) = Angka sementara
N/A)= Data belum tersedia di BPS Karawang
Indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat
kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan
perkapita (percapita income). Semakin tinggi pendapatan yang
diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kemakmuran di
wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB
atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah
domestik bruto per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB
perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai
tambah nyata serta pertumbuhan nyata perkapita. Angka tersebut
diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun.
PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak
2.336.009 jiwa pada tahun 2018, PDRB perkapita ADHB Kabupaten
Karawang sebesar Rp. 93.066.177- hal tersebut menunjukkan
terjadinya peningkatan sebesar 2,39 % dibandingkan dengan PDRB
perkapita di tahun 2017 yang berada pada nilai Rp 85.067.235-.
Tabel I. 18
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2019
Tahun
Pendapatan
perkapita
ADHB
Pertumbuhan
ADHB
(%)
Pendapatan
perkapita
ADHK
Pertumbuhan
ADHK
(%)
2016 79.495.144 8,15% 61.322.365 5,26%
2017 85.067.235 7,01% 64.271.969 4,81%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
28
Tahun
Pendapatan
perkapita
ADHB
Pertumbuhan
ADHB
(%)
Pendapatan
perkapita
ADHK
Pertumbuhan
ADHK
(%)
2018 93.066.177 9,40% 68.144.548 6,03%
2019 N/A N/A N/A N/A
Sumber : BPS Kabupaten Karawang,
Keterangan : *) = Data belum tersedia di BPS Karawang
Inflasi Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019
Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita tersebut masih
belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat
Kabupaten Karawang secara umum, walaupun indeks daya beli
menunjukkan peningkatan, karena PDRB perkapita yang dihitung
berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung
faktor inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,
terutama masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke
bawah.
3. Penduduk
Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang
memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Jumlah penduduk
yang besar seringkali menjadi beban dalam proses pembangunan
jika berkualitas rendah. Jumlah penduduk Karawang terus
meningkat baik akibat kelahiran maupun karena migrasi.
Peningkatan penduduk harus ditangani dengan baik dan
komprehensif. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan,
Pemerintah Kabupaten Karawang secara terus menerus melakukan
upaya pengendalian jumlah penduduk, dengan menciptakan tatanan
keluarga kecil yang sehat dan berkualitas sebagai upaya
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan
datang.
Tabel 1.19
Jumlah Penduduk dan LPP Kabupaten Karawang Tahun 2018-2019
No Indikator Tahun
2018 2019
1 Jumlah Penduduk (jiwa) 2 336 009 2 353 915
2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP %) 0,84 0.77
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
29
Sumber : BPS Kab. Karawang
* = angka sementara
Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan
tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam
penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan
pekerjaan yang cukup di masa mendatang. Menurut data proyeksi,
laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Karawang dari
tahun ke tahun cenderung menurun. Pada periode tahun 2011 LPP
mencapai 2,09%, pada periode tahun 2012 LPP mencapai 1,25%,
pada tahun 2013 LPP mencapai 1,18%, sedangkan pada tahun 2014
LPP mencapai 1,11%, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 1,04
%, pada tahun 2016 mencapai 0,98 % , pada tahun 2017 mencapai
0,90%, pada tahun 2018 mencapai 0,84%, dan pada tahun 2019
mencapai 0,77%.
Salah satu penyebab peningkatan laju pertumbuhan penduduk
selain berasal dari pertumbuhan penduduk alami (kelahiran), juga
disebabkan oleh pendatang dari wilayah lain (migrasi). Kabupaten
Karawang memiliki daya tarik tersendiri bagi pendatang, karena
pembangunan di sektor industri. Pendatang yang mencari pekerjaan
di Kabupaten Karawang akan memberikan dampak yang signifikan
terhadap pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Karawang,
yang pada akhirnya mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.
4. Ketenagakerjaan
Di era pasar global, industry di Kabupaten Karawang menjadi
salah satu sector andalan, yang tentunya mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga
akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke
wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomerna
baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang
jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi
substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia,
merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas
SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan
meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan
tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga
kerja Kabupaten Karawang di pasar global.
Tabel 1.20
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2019
TPAK DAN TPT (Persen)
TPAK* TPT*
2018 2019 2018 2019
64.77 63.62 9.05 9.61
Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
30
*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) = Persentase jumlah
angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
*Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
Indikator pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan
banyaknya pencari kerja yang memperoleh pekerjaan. Pencari kerja
yang sudah ditempatkan terus mengalami peningkatan selama
periode tahun 2016-2019. Pencari kerja yang sudah ditempatkan
tertinggi sebesar 36.380 orang di tahun 2019, terendah sebesar
31.988 orang di tahun 2016.
Tabel 1.21
Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2019 (orang)
No Uraian 2016 2017 2018 2019
1 Pencari Kerja yang Ditempatkan 20.150 29.440 31.125 36.380
2 Pencari Kerja terdaftar 31.988 37.388 40.898 42.558
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang
Semenjak digulirkannya kebijakan otonomi daerah kurang lebih 15
(Empat belas) tahun silam, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah menjadi Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2015, telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi
daerah-daerah dan juga bagi hubungan pusat dan daerah. Kebijakan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah memberi warna baru dalam
penyelenggraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Melalui penitik-beratan otonomi daerah di level Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan pemberian kewenangan secara luas, nyata dan
bertanggungjawab, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu
menjadikannya sebagai dasar guna peningkatan keberdayaan,
kesejahteraan dan daya saing daerahnya masing-masing. Dalam kaitan ini,
untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu dibentuk organisasi
perangkat daerah sesuai koridor hukum yang berlaku.
Di Kabupaten Karawang, berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, sejak tahun 2012 hingga disusunnya dokumen ini, telah
membentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008
1.4. KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN
STRUKTUR ORGANISASI 1.4.1. KEDUDUKAN DAN
KEWENANGAN
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
31
tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang selanjutnya diubah melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang,
yang selanjutnya 3 (tiga) Peraturan Daerah di atas di satukan dalam
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat
Daerah. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi
berbeda serta tidak tumpang tindih, namun memiliki keterkaitan dalam
pencapaian tujuan pembangunan.
Keberadaan dan pembentukan organisasi perangkat daerah
merupakan salah satu bentuk operasionalisasi pelaksanaan otonomi
daerah yang pada hakekatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan
inovasi dalam pemerintahan. Dalam konteks pelayanan sebagai salah satu
fungsi hakiki pemerintahan, pelaksanaan asas desentralisasi melalui
pemberian otonomi kepada daerah dapat membuat penyediaan pelayanan
publik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat terjadi terutama
karena melalui otonomi terjadi optimalisasi hirarkhi dalam penyampaian
layanan akibat dari penyediaan pelayanan publik dilakukan oleh institusi
yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga
keputusan-keputusan strategis dapat lebih mudah dibuat, juga karena
adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di
tingkat lokal sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayahnya.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Karawang, maka Kabupaten Karawang telah membentuk Kelembagaan dan
telah melakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Karawang dan
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, kemudian Peraturan
Daerah dimaksud diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan yang terakhir perubahan
terakhir terjadi pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 14
1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
32
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah
yang dibentuk tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 dibuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas Daerah dan 4
Badan Daerah (BAPPEDA, BKPSDM, BAPENDA dan BPKAD), 30 Kecamatan
dan 12 Kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
Lembaga Lain yang sebelumnya dibentuk oleh Peraturan Daerah nomor 6
tahun 2014 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap di
pertahankan. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 rinciannya adalah sebagai berikut :
A. Sekretariat Daerah tipe A.
B. Sekretariat DPRD tipe A.
C. Inspektorat Tipe A
D. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A.
2. Dinas Kesehatan tipe A.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A.
5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A.
6. Dinas Sosial tipe A.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A.
9. Dinas Pangan tipe B.
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe A.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A.
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A.
14. Dinas Perhubungan tipe A.
15. Dinas Komunikasi dan Informasi tipe B.
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe B.
17. Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A.
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A.
20. Dinas Perikanan tipe A.
21. Dinas Pertanian tipe A.
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A.
E. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
tipe A.
3. Badan Pendapatan Daerah tipe A.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A.
F. Lembaga lain terdiri dari:
1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
33
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan.
G. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Karawang Barat tipe A;
2. Kecamatan Karawang Timur tipe A;
3. Kecamatan Pangkalan tipe A;
4. Kecamatan Tegalwaru tipe A;
5. Kecamatan Telukjambe Timur tipe A;
6. Kecamatan Telukjambe Barat tipe A;
7. Kecamatan Ciampel tipe A;
8. Kecamatan Klari tipe A;
9. Kecamatan Rengasdengklok tipe A;
10. Kecamatan Kutawaluya tipe A;
11. Kecamatan Batujaya tipe A;
12. Kecamatan Tirtajaya tipe A;
13. Kecamatan Pedes tipe A;
14. Kecamatan Cilebar tipe A;
15. Kecamatan Cibuaya tipe A;
16. Kecamatan Pakisjaya tipe A;
17. Kecamatan Cikampek tipe A;
18. Kecamatan Purwasari tipe A;
19. Kecamatan Jatisari tipe A;
20. Kecamatan Cilamaya Wetan tipe A;
21. Kecamatan Cilamaya Kulon tipe A;
22. Kecamatan Tirtamulya tipe A;
23. Kecamatan Telagasari tipe A;
24. Kecamatan Rawamerta tipe A;
25. Kecamatan Lemahabang tipe A;
26. Kecamatan Tempuran tipe A;
27. Kecamatan Majalaya tipe A;
28. Kecamatan Jayakerta tipe A;
29. Kecamatan Banyusari tipe A;
30. Kecamatan Kota Baru tipe A.
H. Kelurahan, terdiri dari :
1. Kelurahan Karawang Kulon
2. Kelurahan Adiarsa Barat
3. Kelurahan Tanjungpura
4. Kelurahan Tanjungmekar
5. Kelurahan Tunggakjati
6. Kelurahan Karangpawitan
7. Kelurahan Nagasari
8. Kelurahan Mekarjati
9. Kelurahan Karawang Wetan
10. Kelurahan Adiarsa Timur
11. Kelurahan Palumbonsari
12. Kelurahan Plawad
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
34
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis
diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan
Kabupaten Karawang; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional
yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Karawang; (3) Kebijakan
pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan
Kabupaten Karawang; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang
yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Karawang; dan
(5) KLHS RPJMD. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Karawang adalah :
1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat
dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.
2. Membangun Ekonomi Kerakyatan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan. Pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan
aksesibilitas, atraksi dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas.
Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan dan
ekonomi kreatif.
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Reformasi birokrasi pelayanan publik dan penyelenggaraan e-
government.
4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
Pembangunan di Kabupaten Karawang perlu memperhatikan daya
dukung sumberdaya alam dan daya tampung ingkungan hidup,
penanganan persampahan, kerentanan bencana dan perubahan iklim.
5. Pembangunan Infrastruktur Pendukung
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar. Perkuatan Infrastruktur ditujukan untuk
mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan
pembangunan nasional.
Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1.5. ISU – ISU STRATEGIS
1.6. DASAR HUKUM
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
35
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
36
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten
Karawang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
37
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kab. Karawang Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati
Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah
dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang;
31. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun
2018;
32. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 91 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019 ini terdiri
dari :
BAB I PENDAHULUAN
berisi tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten
Karawang, Indikator Makro, Struktur organisasi, Isu-isu
strategis yang berpengaruh, Dasar Hukum serta Sistematika
Pelaporan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
berisi Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja
tahun 2019, Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2019
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
1.7. SISTEMATIKA PELAPORAN
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
38
BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN
KINERJA
Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyusunan Laporan Kinerja Tahun
2019 ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Salah satu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas
dalam penerapan tata pemerintahan yang lebih akuntabel dan terukur,
pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama untuk diterapkan di
Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut,
Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah melalui P e r at ur an B upati Karawang Nomor 41
Tahun 2017 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Dengan
Kebijakan Nasional.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
39
Karawang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik
tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi
keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Karawang Tahun 2019
MISI 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Kondisi Awal
2016
Target
2019
1. Meningkatnya
tatakelola
pemerintahan yang
bersih dan efisien
Nilai/predikat SAKIP
Kabupaten
C B
Opini BPK terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
WTP
WTP
Nilai LPPD 3,09 (Sangat
Tinggi)
3 ≤ ...≤ 4
(Sangat
Tinggi)
Indeks Reformasi
Birokrasi (RB)
- > 70 – 80
(Sangat
Baik)
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kondisi Awal
2016
Target
2019
2 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan
Kabupaten Karawang
79,28 79,41%
3 Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
1.04 0,95%
4 Meningkatnya
kualitas pelayanan
pendidikan
Indeks Pendidikan
Kabupaten Karawang
56.05 56,96%
5 Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
89.60 89,76%
6 Meningkatnya
perlindungan Anak
Capaian Nilai Evaluasi
Kota Layak Anak
- 635,85
7 Meningkatnya
peluang kerja
Tingkat pengangguran
terbuka (TPT)
11.88 9,5%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
40
8 Meningkatnya
pendapatan petani
Nilai tukar petani 105.69 107.82
%
9 Meningkatnya
produksi pertanian
Peningkatan
Produktivitas
Tanaman Padi
79.48 77,41
Kw/Ha
10 Terpenuhinya
kebutuhan
pangan
masyarakat
Skor Pola Pangan
Harapan
81.5 89,50%
11 Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
perikanan
Persentase
Pendapatan
masyarakat perikanan
- 1,61%
12 Meningkatnya
pariwisata yang
berbasis budaya lokal
Jumlah Wisatawan - 9.276.589
orang
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kondisi Awal
2016
Target
2019
13 Peningkatan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
daerah
Persentase
penyelesaian
pelanggaran perda
dan perbup di Kab.
Karawang
100 % 100,00%
14 Meningkatnya
Partisipasi
masyarakat dalam
dalam pemilu
Angka partisipasi
PilPres/Pileg/Pilgub
-
Pilgub >
69,86%
· Pilpres
* DPR >63,85%
* DPD >55,56%
* DPRD Jabar > 61,46%
* DPRD Karawang > 68,49%
· Pilgub
· Pilbup
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2016
Target
2019
15 Meningkatnya kualitas
dan kuantitas
infrastruktur di
Kabupaten Karawang
Panjang jaringan
jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
705.75 80%
Panjjang saluran
Irigasi
Kabupaten Kartawang
yang berkondisi Baik
537.3 43,48%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
41
16 Meningkatnya
pengelolaan kawasan
permukiman layak huni
Rasio rumah layak
huni
69.67 65.01%
Persentase
Penanganan Sampah
Perkotaan
- 45,58%
17 Terwujudnya
lingkungan hidup yang
berkualitas
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
- 43.00%
MISI 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2016
Target
18 Pengentasan Desa
sangat tertinggal
serta terwujudnya
desa
Mandiri
Persentase desa
dengan status desa
tertinggal
13.13 ( 39
Desa)
1.5% (2
Desa sangat
tertinggal)
*) RPJMD Kab. Karawang 2016 -2021
Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021,
acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan
dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah
disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam tahapan kampanye
pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara
langsung. Di samping itu penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun
2016-2021 ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional,
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa
Barat, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan berbagai kebijakan dan
prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan
sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan
yang berbeda, menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dan mengantisipasi
program dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau risiko lingkungan hidup. Selain itu, RPJMD Kabupaten
Karawang tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan statistik
regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di
bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan
rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang
dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan
penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan
2.2 VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
42
kandungan potensi sumber daya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi
pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan
rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka
partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan
menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan
ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan
tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4)
kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya, karena berfungsi
sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima
tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses
penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 ini juga
dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan
partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan
setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD
Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 bermula dari rumusan visi, misi,
arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja Bupati dan Wakil
Bupati Karawang, maka matriks rencana program dan kegiatan lima
tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan
seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap
memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.
Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu
perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara
umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep
perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di
rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.
Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku-
kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun
dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek
kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan
mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya
kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Karawang Tahun 2005-20215 pada tahap ketiga. Perumusan Visi untuk
RPJMD 2016-2021 selain mengacu kepada RPJPD Kabupaten Karawang
Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJM
Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
43
Tabel 2.2
Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk
dijadikan sebagai visi bersama (shared vision). Berdasarkan kepada
modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 20 tahun
ke depan, dan mengacu pada Visi Kabupaten Karawang Tahun 2005-
2025 serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada
saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka
Visi Kabupaten Karawang 2016-2021 adalah
Visi diatas mengandung arti yang secara filosofis sebagai
berikut ;
1. Mandiri
Berarti suatu sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif,
adaftif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
mapu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber
pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan
kaerifan lokal
2. Maju
Berarti Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang telah mencapai
kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi
disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang
mantap
3. Adil
Berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun,
baik antar individu, gender, maupun wilayah
4. Makmur
Berarti kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karawang dapat
terpenuhi sehingga memberikan makna dan arti penting bagi
daerah-daerah lain.
Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan
perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah
tersebut. Dari segi pemerintahan, visi pembangunan daerah merupakan
usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah
untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Kabupaten Karawang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
44
memiliki dua aspek yaitu: bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan
sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan
meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan
melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan
program serta kegiatan secara efektif.
Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan arah pembangunan ke 3
(tiga) pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 dan berdasarkan
janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang
tahun 2016- 2021 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015,
dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;
1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa; melalui implementasi prinsip-prinsip kepemerintahan
yang bersih (profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif,
bersih, bebas KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat) dan kepemerintahan yang baik (yaitu ;
keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien,
menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan
membuka partisipasi masyarakat) serta reformasi birokrasi melalui
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas
sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal
dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS;
peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar
maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan
dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas
kinerja birokrasi pemerintah;
Misi Pertama :
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1
.
Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih,
efektif, efisien
dan bebas
KKN
1 Meningkat
nya
tatakelola
pemerintah
an yang
bersih dan
efisien
1. Peningkatan
Akuntabilitas
Daerah dan
Pelayanan
Publik
1. Implementasi
SAKIP (Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintahan)
2. Peningkatan
Pelayanan
Publik
1. Implementasi
Reformasi
Birokrasi (8
Area
Perubahan)
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
45
3. Peningkatan
Kapasitas
dan
Kompetensi
Sumber
Daya
Aparatur
1. Pendidikan
dan Pelatihan
ASN
4. Pengawasan
Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP)
1. Implementasi
SPIP (Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah)
2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing; melalui
upaya menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan
berkualitas serta tenaga kerja yang terampil, meningkatkan
penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur dan
sistem transportasi yang mendukung pembangunan daerah,
memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal
menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan
sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi
kegiatan usaha (membuka peluang investasi dibidang industri
pariwisata, industri perikanan, agro industri, industri jasa angkutan,
industri jasa pergudangan dan industri perkapalan), membangun
dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,
pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan
keluarga serta pemberdayaan perempuan dan sinkronisasi dan
sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi
daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas.
Misi Kedua:
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1
.
Mewujudkan
peningkatan
kualitas
hidup
masyarakat
1
.
Meningkat
nya
derajat
kesehatan
masyarakat
1
.
Meningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
1
.
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
2
.
Terkendali
nya
pertumbuh
1
.
Mengendalikan
pertumbuhan
penduduk
1
.
Intensifikasi
KB
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
46
Misi Kedua:
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
an
penduduk
3
.
Meningkat
nya
kualitas
pelayanan
pendidikan
1
.
Mewujudkan
mutu dan
keunggulan
pendidikan
1
.
Menyelengg
arakan
wajib
belajar
pendidikan
dasar
sembilan
tahun yang
bermutu
2
.
Meningkatk
an
perluasan
dan
pemerataan
pendidikan
melalui
jalur formal
dan non
formal
4
.
Meningkat
nya
pemberday
aan
perempuan
1
.
Melakukan
pendampingan
teknis dalam
penyusunan
program,
kegiatan dan
anggaran yang
responsif
gender melalui
Perencanaan
dan
Penganggaran
yang Responsif
Gender (PPRG);
1
.
Peningkata
n Peran
Serta dan
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangun
an melalui
Penyusuna
n
Perencanaa
n dan
Penganggar
an yang
Responsif
Gender
(PPRG) di
perangkat
daerah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
47
Misi Kedua:
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
5
.
Meningkat
nya
perlindung
an anak
1
.
Meningkatkan
kapasitas dan
kuantitas
lembaga
penyedia
layanan
pemenuhan
hak anak;
Memperkuat
lembaga/jejarin
g pemenuhan
hak anak di
daerah untuk
peningkatan
efektifitas dan
efisiensi
pemenuhan
hak anak
1
.
Pemenuhan
sarana dan
prasarana
penunjang
Kabupaten/
Kota Layak
Anak;
Pemenuhan
hak anak
dengan
fokus pada
percepatan
pencapaian
Kabupaten/
Kota Layak
Anak,
dengan
penyediaan
berbagai
regulasi,
kebijakan,
pembentuk
an dan
pembinaan
kelembagaa
n.
2
.
Meningkatka
n
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan
kemandirian
ekonomi
1
.
Meningkat
nya
peluang
kerja
1
.
Meningkatkan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan
1
.
Peningkata
n kualitas
tenaga
kerja
dengan
pelatihan
sesuai
kebutuhan
pasar
2
.
Meningkatkan
kesempatan
kerja
1
.
Meningkatk
an daya
saing
tenaga
kerja
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
48
Misi Kedua:
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
2
.
Meningkat
nya
Pendapata
n petani
1
.
Revitalisasi
pertanian yang
mengarah
untuk
meningkatkan
pengelolaan
potensi
pertanian
secara optimal
dalam upaya
peningkatan
ketahanan
pangan,
pendapatan,
dan
kesejahteraan
masyarakat
yang
berkeadilan
1
.
Mengemban
gkan usaha
pertanian
2
.
Meningkatk
an
kemandiria
n dan
produktivita
s usaha
3
.
Meningkat
nya
produksi
pertanian
1
.
Meningkatkan
produksi
pertanian
tanaman
pangan
bermutu
melalui
intensifikasi
dan
diversifikasi
berbasis
sumberdaya
lokal
1
.
Mendorong
pemanfaata
n teknologi
dan
mekanisasi
dalam
usaha
pertanian
untuk
meningkatk
an
produktivita
s
4 Terpenuhin 1 Mengembangka 1 Peningkata
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
49
Misi Kedua:
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
. ya
kebutuhan
pangan
masyarakat
. n
penganekaraga
man pangan,
keamanan
pangan dan
ketersediaan
cadangan
pangan dan
akses pangan
serta distribusi
pangan
. n produksi
tanaman
pangan,
pemasaran
serta
penerapan
teknologi
2
.
Pemantapa
n dan
kemandiria
n pangan
5
.
Meningkat
nya
pendapata
n
masyarakat
perikanan
1
.
Meningkatkan
produksi dan
produktivitas
perikanan
tangkap
1
.
Mengemban
gkan
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
6
.
Meningkat
nya
pariwisata
yang
berbasis
budaya
lokal
1
.
Meningkatkan
pelestarian
terhadap nilai
tradisi,
kekayaan
budaya dan
keragaman
budaya
1
.
Pengelolaan
warisan
budaya
2
.
Pengelolaan
nilai tradisi,
kekayaan
budaya dan
keragaman
budaya
2
.
Peningkatan
daya tarik dan
pelayanan
1
.
Meningkatk
an
pengelolaan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
50
Misi Kedua:
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
wisata destinasi
pariwisata
2
.
Meningkatk
an
aksesibilita
s destinasi
wisata
3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum ;
melalui upaya pendidikan politik (masyarakat, parpol, ormas) dalam
rangka meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi,
memperkuat kerukunan umat beragama untuk mewujudkan
stabilitas lokal sebagai kontribusi terciptanya stabilitas nasional dan
menegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak
diskriminatif dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta
melalui upaya optimalisasi peran dan fungsi POL PP dan revitalisasi
LINMAS , agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.
Misi Ketiga :
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Mewujudkan
stabilitas
keamanan
yang kondusif
bagi
pembangunan
wilayah
1
.
Meningkatnya
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum daerah
1
.
Meminimalk
an konflik
vertikal dan
horisontal di
Kabupaten
Karawang
1
.
Peningkatan
kualitas
pembangunan
melalui
penyelenggara
an
ketenteraman
dan ketertiban
umum
2
.
Meningkatkan
perlindungan
atas
kepentingan
umum
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
51
Misi Ketiga :
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
2
.
Dukungan
dan
fasilitasi
penegakan
hukum
1
.
Meningkatkan
kepatuhan
masyarakat
terhadap
peraturan
daerah
2
.
Meningkatkan
kesiagaan
aparatur
keamanan
dalam
mengamanka
n wilayah
2
.
Meningkatnya
Partisipasi
masyarakat
dalam dalam
pemilu
1
.
Meningkatk
an
partisipasi
masyarakat
secara aktif
dalam
kehidupan
bermasyara
kat,
berbangsa
dan
bernegara
1
.
Pelaksanaan
pesta
demokrasi
yang
berkualitas
berdasarkan
standar-
standar dan
prinsip pesta
demokrasi
4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari ; melalui
upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam
membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui antisipasi
program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
Misi Keempat :
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1
.
Peningkatan
kualitas
infrastruktu
r dasar
1
.
Meningkatny
a kualitas
dan kuantitas
infrastruktur
di Kabupaten
1
.
Pembangunan,
pemeliharaan,
dan
peningkatan
kapasitas dan
1
.
Pengembangan
infrastruktur
jalan
diselaraskan
dengan jalan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
52
Misi Keempat :
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Karawang kualitas
infrastruktur
jalan
nasional serta
provinsi dalam
rangka
meningkatkan
konektivitas
antar bagian
wilayah dalam
kabupaten
untuk
mendukung
sistem logistik
nasional
2
.
Pengembangan
dan
pengelolaan
sistem irigasi
partisipatif
1
.
Peningkatan
pemanfaatan
dan
pemeliharaan
infrastruktur
irigasi berbasis
partisipasi
masyarakat
2
.
Meningkatny
a pengelolaan
kawasan
permukiman
layak huni
1
.
Penanganan
terhadap
rumah tidak
layak huni
1
.
Rehabilitasi
rumah tidak
layak huni
2
.
Meningkatnya
kualitas dan
cakupan
pelayanan
sanitasi
1
.
Peningkatan
akses dan
mutu
pelayanan air
minum
2
.
Peningkatan
kualitas
cakupan
pelayanan
persampahan
3
.
Peningkatan
kapasitas
fasilitas
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
53
Misi Keempat :
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
pengelolaan
air limbah
domestik
2
.
Menjaga
kualitas
dan
kelestarian
lingkungan
hidup
untuk
mendukung
pembangun
an
berkelanjut
an
1
.
Terwujudnya
lingkungan
hidup yang
berkualitas
1
.
Pelestarian
fungsi
lingkungan
hidup
berkelanjutan
1
.
Meningkatnya
pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
pencemaran
dan kerusakan
lingkungan
2
.
Terselenggaran
ya konservasi
sumberdaya
alam
3
.
Peningkatan
upaya
adaptasi dan
mitigasi
perubahan
iklim
2
.
Meningkatkan
penanganan
bencana
melalui
pemberdayaan
masyarakat
dan
penyediaan
sarana
prasarana
menuju
kemandirian
1
.
Menyediakan
regulasi
sarana
prasarana
kebencanaan,
memenuhi
waktu tanggap
dan perbaikan
akibat
bencana
3 Peningkatan 1 Meningkatkan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
54
Misi Keempat :
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
. kualitas
perencanaan,
pengawasan
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
. kualitas
perencanaan
tata ruang
2
.
Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam
pengawasan
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
4
.
Penyediaan
fasilitas dan
ruang publik
1
.
Penyediaan
Ruang Publik
dan RTH
(Ruang
Terbuka Hijau)
5. Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa ;
melalui implementasi Tri Matra Pembangunan Desa yang terdiri atas
penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa,
optimalisasi sumberdaya desa untuk mewujudkan kemandirian
ekonomi, kedaulatan pangan masyarakat desa serta partisipasi
masyarakat desa sebagai kerja budaya.
Misi Kelima :
Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Mewujudkan
Kemandirian
Desa
1. Pengentasan
Desa sangat
Tertinggal
1. Optimalisasi
pemanfaatan
potensi desa
(Sumberdaya
Sosial,
Ekonomi
dan Ekologi)
melalui
Pendekatan
1. Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat,
Pengembangan
Kelembagaan
Ekonomi dan
Peningkatan
Kualitas Aparatur
Pemerintahan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
55
Partisipatif Dalam
mendukung
Pembangunan
Desa
Program dan kegiatan dalam RPJM Kabupaten Karawang tahun
2016 – 2021 masih bersifat indikatif, oleh sebab itu setiap tahun
berdasarkan hasil Musrenbang disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Karawang yang selanjutnya diterjemahkan kedalam
Rencana Kerja SKPD dan Perjanjian Kinerja SKPD.
Dalam konteks akuntabilitas kinerja, Perjanjian Kinerja SKPD
mencantumkan sasaran strategis berikut indikator kinerja dan target
tahun 2019, yaitu :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2019
MISI 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Target Program/Kegiatan
1. Meningkatn
ya
tatakelola
pemerintah
an yang
bersih dan
efisien
Nilai/predik
at SAKIP
Kabupaten
B
1.
Program
Pengendalian
Dan Monitoring
Pembangunan
Opini BPK
terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
WTP
2.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai LPPD 3 ≤ ...≤ 4
(Sangat
Tinggi)
3.
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Indeks
Reformasi
Birokrasi
(RB)
> 70 – 80
(Sangat
Baik)
4.
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
5. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
6.
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
56
Media Massa
7. Program Peningkatan
Kualitas Pengelolaan Aset
8. Program Catatan Sipil
9.
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
10
.
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Penunjang
1 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
3 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
6 Program Peningkatan
Kualitas Pengelolaan
Advokasi Hukum
7 Program Peningkatan
Kualitas Sistem Informasi
Kesehatan
8 Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
9 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
10 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
11 Program Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
57
12 Program Pengembangan
Prasarana Penyiaran
Informasi dan Media Masa
13 Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
14 Program peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintah dan Fasilitas
Umum
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
16 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
17 Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
18 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
19 Program Pendidikan
Kedinasan
20 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
21 Program Pengembangan
Sistem Diklat
22 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
23 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
24 Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
25 Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
26 Program
Pengkoordinasian dan
Informasi Pelaksanaan
Pembangunan
27 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
58
28 Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas PNS
29 Program Peningkatan
Kualitas Penyusunan
Program dan Anggaran
Kesehatan
30 Program Peningkatan
Pelayanan Pengadaan
Barang Jasa
31 Program Pengkajian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
32 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
33 Program Peningkatan
Kualitas Data Dan
Jaringan Informasi
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Program/Kegiatan
1
Meningkatny
a derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks
Kesehatan
Kabupaten
Karawang
79,41%
1
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Primer
2 Program Peningkatan
Manajemen BLUD
Puskesmas
3 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
4 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada Rumah
Sakit
5 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada BLUD
RSUD Karawang
6 Program Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Penduduk Miskin dan
Tidak Mampu
7 Program Peningkatan
Akreditasi dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
59
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
8 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
9 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia
10 Program PerbaikanGizi
Masyarakat
11 Program Peningkatan
Kualitas Perbaikan Gizi
Masyarakat
12 Program Peningkatan
Kualitas Promosi
Kesehatan
13 Program Bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
14 Program Peningkatan
Kualitas Pemberdayaan
Kesehatan Masyarakat
15 Program Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Lingkungan
16 Program Peningkatan
Kualitas Hygiene Sanitasi
Pangan
17 Program Peningkatan
Kualitas Kesehatan Kerja
dan Olahraga
18 Program Peningkatan
Kualitas Surveillance
Epidemiologi dan
Imunisasi
20 Program Peningkatan
Kualitas Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
19 Program Peningkatan
Kualitas Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
20 Program Peningkatan
Kualitas Pengawasan
Keamanan Obat dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
60
Makanan
21 Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
22 Program Peningkatan
Kualitas Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
23 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana Prasarana
Puskesmas/Puskemas
Pembantu dan
Jaringannya
24 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
25 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional
26 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Sistem
Penanggulangan Gawat
Darurat
Program Penunjang
1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
33 Terkendali
nya
pertumbuh
an
penduduk
Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
0,95% 1 Program Keluarga Berencana
2 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
3 Program Pelayanan
Kontrasepsi
4 Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
5 Program Pengembangan
Model Operasional BKB-
Posyandu-PADU
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
61
4 Meningka
tnya
kualitas
pelayanan
pendidika
n
Indeks
Pendidikan
Kabupaten
Karawang
56,96% 1 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
2 Program Pendidikan Non
Formal
3 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
4 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
5 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
6 Program peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintah dan Fasilitas
Umum
Program Penunjang
1 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
2 Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
3 Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
4 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
5 Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
6 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
7 Program Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS)
5 Meningkat
nya
pemberda
yaan
pere
Indeks
Pembangunan
Gender
(IPG)
89,76% 1 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
62
mp
uan
2 Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan
Jender Dalam
Pembangunan
6 Meningkatn
ya
perlindunga
n Anak
Capaian Nilai
Evaluasi Kota
Layak Anak
635,85
1 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
2 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
3 Program Perlindungan
Anak dan Perempuan
7 Meningkat
nya
peluang
kerja
Tingkat
pengang
guran
terbuka
(TPT)
9,5% 1 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
2 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
3 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
4 Program Transmigrasi
Regional
5 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
6 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Program Penunjang
1 Program Penciptaan Iklim
Usaha Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
2 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
3 Program Pembinaan
Pedagang Tradisional
(Pengembangan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
63
Pedagang Kecil)
4 Program Pembinaan
Pengembangan Promosi dan
Informasi
5 Program Pengembangan
Sistem Perdagangan
Dalam Negeri
6 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
7 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
8 Program Pengembangan
Industri Kecil, Menengah
dan Besar
9 Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
10 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
11 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
12 Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Perijinan
13 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
14 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
15 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
16 Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
17 Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
64
Kesejahteraan Sosial
18 Program Peningkatan
Pelayanan Sosial
8 Meningk
atnya
pendapa
tan
petani
Nilai tukar
petani
107.82
%
1 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2 Program Peningkatan
Produksi dan Pemasaran
Hasil Peternakan
9 Meningk
atnya
produksi
pertania
n
Peningkatan
Produktivitas
Tanaman
Padi
77,41% 1 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2 Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
3 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
4 Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan
5 Program Pemberdayaan
Sumber Daya Lahan dan
Air
6 Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
10 Terpenuhi
nya
kebutuha
n pangan
masyarak
at
Skor Pola
Pangan
Harapan
89,50% 1 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
11 Meningk
atnya
pendapa
tan
masyara
kat
perikana
Persentase
Pendapatan
masyarakat
perikanan
1,61% 1 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
65
2 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
3 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
4 Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir
12 Meningkat
nya
pariwisata
yang
berbasis
budaya
lokal
Jumlah
Wisatawan
9,276,
589
orang
1 Program Pengembangan
Nilai Budaya
2 Program Pengembangan
Kemitraan
3 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
4 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
5 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
6 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
7 Program peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintah dan Fasilitas
Umum
8 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
9 Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan
10 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Program/Kegiatan
13 Peningkatan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
daerah
Persentase
penyelesaian
pelanggaran
perda dan
perbup di
Kab.Karawang
100,00%
1
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
66
2
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
3
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
14 Meningkatny
a
Partisipasi
masyarakat
dalam dalam
pemilu
Angka
partisipasi
PilPres/Pileg
/Pilgub
Pilgub >
69,86%
1
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
· Pilpres
2
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan * DPR >63,85%
* DPD >55,56% 3 Program Pendidikan Politik
Masyarakat * DPRD
Jawa Barat
> 61,46%
* DPRD
Karawang
> 68,49%
· Pilgub
· Pilbup
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Targe
t
Program/Kegiatan
15 Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
infrastrukt
ur di
Kabupaten
Karawang
Panjang
jaringan
jalan
kabupaten
dalam
kondisi baik
80%
1
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Panjang
Saluran
Irigasi
Kabupaten
yang
kondisinya
baik
43.48% 2 Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan
3
Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
67
Lainnya
4
Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Program Penunjang
1 Program Pengendalian
dan pengamanan Lalu
lintas
2 Program Pembangunan
Turap / Talud / Bronjong
3 Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
fasilitas LLAJ
4 Program peningkatan
pelayanan angkutan
5 Program pembangunan
sarana dan prasarana
Perhubungan
16 Meningkatn
ya
pengelolaa
n kawasan
permukim
an layak
huni
Rasio rumah
layak huni
65.01% 1 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Persentase
penanganan
sampah
perkotaan
45,58% 2 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
3 Program Pembangunan
Saluran Drainase /
Gorong-Gorong
17 Terwujudny
a
lingkungan
hidup yang
berkualitas
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
43.00% 1 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
2 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam
3 Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
4 Program Pemberdayaan
Dan Kemitraan
Lingkungan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
68
5 Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Program Penunjang
1 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
2 Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem
Pesisir dan Laut
3 Program Pengembangan,
Pengelolaan,dan
Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air
Lainnya
4 Program Konservasi
Wilayah Pesisir
5 Program Pengembangan
Kinerja Pertamanan dan
Pemakaman
6 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
7 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
8 Program Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan Masyarakat
9 Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
10 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana
11 Program Perencanaan Tata
Ruang
12 Program Pembangunan
Sistem Informasi / Data
Base Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
14 Program Pemanfaatan
Ruang
15 Program Pengawasan dan
Pengendalian
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
69
18 Pengentas
an Desa
sangat
tertinggal
serta
terwujudn
ya desa
Mandiri
Persentase
desa dengan
status desa
tertinggal
1.5%
(2
Desa
sangat
terting
gal)
1 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
2 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
3 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa/Kelurahan
4 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
5 Program Pembangunan
Desa/Kelurahan
6 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Pemkab Karawang 2019
Pembangunan Kabupaten Karawang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten
Karawang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan
dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat
nasional.
Program Pembangunan Daerah Tahun 2019 dilaksanakan dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan
sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah.
2.4 KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
70
Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2019
diselaraskan dengan pelaksanaan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan non
Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Karawang meliputi:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sosial;
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi:
1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
71
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi dan UKM;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Arsip
Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi:
1. Pertanian;
2. Kehutanan;
3. Energi dan Sumberdaya Mineral;
4. Pariwisata;
5. Kelautan dan Perikanan;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian;
8. Transmigrasi;
Selain urusan wajib dan urusan pilihan untuk mencapai misi
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 terdapat unsur penunjang yang
meliputi:
1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Fungsi lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam konteks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
yang dipilih langsung oleh rakyat, memiliki kesetaraan dan kemitraan
hubungan dengan DPRD. Hubungan tersebut menciptakan checks dan
balances antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan DPRD. Hal
tersebut merupakan wujud dalam upaya menciptakan pemerintahan yang
bersih dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintahan daerah yang baik
adalah menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki
juga dapat memenuhi kewajiban dalam bentuk akuntabilitas publik.
Pada RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2019 Prioritas
Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
72
Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2019
ditetapkan kebijakan umum pembangunan ditekankan pada prioritas
pembangunan sebagai berikut :
1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat
dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.
2. Membangun Ekonomi Kerakyatan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan. Pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan
aksesibilitas, atraksi dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas.
Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan dan ekonomi
kreatif.
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Reformasi birokrasi pelayanan publik dan penyelenggaraan e-
government.
4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
Pembangunan di Kabupaten Karawang perlu memperhatikan daya
dukung sumberdaya alam dan daya tampung ingkungan hidup,
penanganan persampahan, kerentanan bencana dan perubahan iklim.
5. Pembangunan Infrastruktur Pendukung
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar. Perkuatan Infrastruktur ditujukan untuk
mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan
pembangunan nasional.
2.5 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
73
.
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
kuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara
transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Pemerintah Kabupaten Karawang selaku pengemban
amanah masyarakat Karawang melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibuat sesuai dengan ketentuan
yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Kabupaten Karawang memberikan gambaran
mengenai tingkat Pencapaian Kinerja, Program/Kegiatan serta Indikator
Makro sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 serta
Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan
Bupati Karawang Nomor 065/Kep.388-Huk/2016 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016-
2021.
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun
1999 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
A
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
74
2015 dan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010 yang telah diperbaharui
oleh PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008, Kinerja Pemerintah Kabupaten
Karawang diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja,
program/kegiatan serta Indikator Makro. Untuk mengetahui gambaran
mengenai tingkat pencapaian kinerja, dilakukan pengukuran melalui media
perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) yang kemudian
dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir
Pengukuran Kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 53
Tahun 2015. Sedangkan pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan
diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja
sasaran, program/kegiatan dan pencapaian indikator makro dilakukan
dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.
Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan
analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
Sasaran Stratejik Pemerintah Kabupaten Karawang dan sebab-sebab
tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk
mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan
serta indikator makro diberlakukan penggunaan skala pengukuran ordinat
kinerja untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut :
1. Nilai Capaian Kinerja dari 85% - 100% adalah berhasil baik atau
sangat berhasil.
2. Nilai Capaian Kinerja dari 70% - 85% adalah sedang, baik atau
berhasil.
3. Nilai Capaian Kinerja dari 55% - 70% adalah kurang, sedang atau
cukup berhasil.
4. Nilai Capaian Kinerja 55% ke bawah sangat kurang, kurang baik
atau tidak.
Sistem AKIP dan Pola Penetapan Indikator Kinerja
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
75
Pengukuran kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus
sebagai berikut :
Indikator RPJMD
Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Makro berfungsi sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten
Karawang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat di Kabupaten Karawang, sebagai ukuran capaian Visi dan
Misi. Indikator kinerja tersebut tersebut terdiri dari 7 Tujuan dan 18
Sasaran yang seluruhnya bermuara pada indikator IPM (Indeks
Pembangunan Manusia) yang merupakan dampak menyeluruh dari
upaya pembangunan yang dilaksanakan.
Untuk mengukur dan dalam upaya peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai
dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan
apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah
Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat
Daerah melalui. P e r at ur an B upati Karawang Nomor 41 Tahun 2017
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Dengan Kebijakan Nasional.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
76
2016 tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dan
Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 tahun 2019 tentang Indikator
Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten
Karawang juga melakukan kajian ulang (review) terhadap Indikator Kinerja
Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi
Perangkat Daerah; dalam melakukan review dengan memperhatikan
capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2019
menunjukan hasil sebagai berikut :
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Karawang Tahun 2019
MISI 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Sasaran Target Realisasi
Program/Kegiatan
1. Meningkatnya
tatakelola
pemerintahan
yang bersih
dan efisien
Nilai/predikat
SAKIP
Kabupaten
B
63.00
B 1. Program Pengendalian
dan Monitoring
Pembangunan
Opini BPK
terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
WTP N/A
2.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Nilai LPPD 3 ≤ ...≤ 4
(Sangat
Tinggi)
N/A
3.
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Indeks
Reformasi
Birokrasi (RB)
> 70 – 80
(Sangat
Baik “BB”)
60.08
B
4.
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
5.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
6.
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
7. Program Peningkatan
Kualitas Pengelolaan
Aset
8. Program Catatan Sipil
9.
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
77
KDH
10.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Penunjang
1 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
3 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
6 Program Peningkatan
Kualitas Pengelolaan
Advokasi Hukum
7 Program Peningkatan
Kualitas Sistem
Informasi Kesehatan
8 Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
9 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
10 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
11 Program Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media
12 Program Pengembangan
Prasarana Penyiaran
Informasi dan Media
Masa
13 Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
14 Program peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintah dan Fasilitas
Umum
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
78
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
16 Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
17 Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
18 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
19 Program Pendidikan
Kedinasan
20 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
21 Program Pengembangan
Sistem Diklat
22 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
23 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
24 Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
25 Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
26 Program
Pengkoordinasian dan
Informasi Pelaksanaan
Pembangunan
27 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
28 Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas
PNS
29 Program Peningkatan
Kualitas Penyusunan
Program dan Anggaran
Kesehatan
30 Program Peningkatan
Pelayanan Pengadaan
Barang Jasa
31 Program Pengkajian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
79
32 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
33 Program Peningkatan
Kualitas Data Dan
Jaringan Informasi
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Program/Kegiatan
2
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks
Kesehatan
Kabupaten
Karawang
79,41% 79,97% 1 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Primer
2
Program Peningkatan
Manajemen BLUD
Puskesmas
3 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
4
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada
Rumah Sakit
5
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada
BLUD RSUD
Karawang
6
Program Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Penduduk Miskin dan
Tidak Mampu
7
Program Peningkatan
Akreditasi dan
Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
8 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Ibu dan Anak
9 Program Peningkatan
Kualita Pelayanan
Kesehatan Lanjut
Usia
10 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
80
11 Program Peningkatan
Kualitas Perbaikan
Gizi Masyarakat
12 Program Peningkatan
Kualitas Promosi
Kesehatan
13 Program Bantuan
Operasional
Kesehatan (BOK)
14 Program Peningkatan
Kualitas
Pemberdayaan
Kesehatan
Masyarakat
15 Program Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Lingkungan
16 Program Peningkatan
Kualitas Hygiene
Sanitasi Pangan
17
Program Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Kerja dan Olahraga
18
Program Peningkatan
Kualitas Surveillance
Epidemiologi dan
Imunisasi
20
Program Peningkatan
Kualitas Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
19
Program Peningkatan
Kualitas Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
20
Program Peningkatan
Kualitas Pengawasan
Keamanan Obat dan
Makanan
21
Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
22
Program Peningkatan
Kualitas Kompetensi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
81
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
23
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
Prasarana
Puskesmas/Puskema
s Pembantu dan
Jaringannya
24
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit
Mata
25
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
26
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Sistem
Penanggulangan
Gawat Darurat
Program Penunjang
1
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
3 Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk
Laju
Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
0,95% 0,77% 1
Program Keluarga
Berencana
2
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
3
Program Pelayanan
Kontrasepsi
4
Program Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
5
Program
Pengembangan Model
Operasional BKB-
Posyandu-PADU
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
82
4 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
pendidikan
Indeks
Pendidikan
Kabupaten
Karawang
56,96% 59.06% 1
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
2
Program Pendidikan
Non Formal
3
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
4
Program Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
5
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
6
Program peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pemerintah dan
Fasilitas Umum
Program Penunjang
1 Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
2 Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
3 Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
4 Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
5
Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
6 Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Olahraga
7
Program Bantuan
Operasional Sekolah
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
83
(BOS)
5 Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan
Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
89,76% 90,45%
1
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
2
Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Jender
Dalam Pembangunan
6 Meningkatnya
perlindungan
Anak
Capaian Nilai
Evaluasi Kota
Layak Anak
635,85 729,86
1
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
2
Program Keserasian
Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
3 Program
Perlindungan Anak
dan Perempuan
7 Meningkatnya
peluang kerja
Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
9,5% 9,61%
1
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
2
Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
3 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
4 Program
Transmigrasi
Regional
5
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
6
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
84
Program Penunjang
1
Program Penciptaan
Iklim Usaha Usaha
Kecil Menengah yang
Kondusif
2
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
3
Program Pembinaan
Pedagang Tradisional
(Pengembangan
Pedagang Kecil)
4
Program Pembinaan
Pengembangan
Promosi dan
Informasi
5 Program
Pengembangan
Sistem Perdagangan
Dalam Negeri
6 Program Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri
7 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Ekspor
8 Program
Pengembangan
Industri Kecil,
Menengah dan Besar
9 Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
10 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
11 Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
12 Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
Perijinan
13 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
85
Realisasi Investasi
14
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
15 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
16
Program Pembinaan
Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK,
Narkoba dan
Penyakit Sosial
Lainnya)
17 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
18 Program Peningkatan
Pelayanan Sosial
8 Meningkatnya
pendapatan
petani
Nilai tukar
petani
107.82% N/A
1
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2 Program Peningkatan
Produksi dan
Pemasaran Hasil
Peternakan
9 Meningkatnya
produksi
pertanian
Peningkatan
Produktivitas
Tanaman Padi
77,41% 74,53%
1
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebuna
n
2 Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebuna
n Lapangan
3 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebuna
n
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
86
4
Program
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian/Perkebuna
n
5 Program
Pemberdayaan
Sumber Daya Lahan
dan Air
6
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
10 Terpenuhinya
kebutuhan
pangan
masyarakat
Skor Pola
Pangan
Harapan
89,5% 97,4%
1
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
11 Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
perikanan
Persentase
Pendapatan
masyarakat
perikanan
1,61% 1,63%
1
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
2 Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
3
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
4 Program
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir
12 Meningkatnya
pariwisata
yang berbasis
budaya lokal
Jumlah
Wisatawan
9.276.589
orang
9.951.
723
orang
1
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
2 Program
Pengembangan
Kemitraan
3 Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
4 Program
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
87
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
5 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
6 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
7 Program peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pemerintah dan
Fasilitas Umum
8 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
9 Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan
10
Program Rehabilitasi
/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
No Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja
Target Realisasi Program/Kegiatan
13 Peningkatan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
daerah
Persentase
penyelesaian
pelanggaran
perda dan
perbup di Kab.
Karawang
100% 100%
1
Program Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
(Pekat)
2
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
3
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
14 Meningkatnya
Partisipasi
masyarakat
dalam dalam
pemilu
Angka
partisipasi
PilPres/Pileg/
Pilgub
1
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
· Pilpres > 69,86% 80,07%
2
Program Kemitraan
Pengembangan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
88
* DPR >63,85% 79,99% Wawasan
Kebangsaan
* DPD > 55,56% 80,00% 3
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
* DPRD Jawa
Barat
> 61,46% 79,97%
* DPRD
Karawang
>68,49% 79,96%
· Pilgub - -
· Pilbup - -
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja
Target Realisasi Program/Kegiatan
15 Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
di Kabupaten
Karawang
Panjang
jaringan jalan
kabupaten
dalam kondisi
baik
80% 77,17%
1 Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Panjang
Saluran
Irigasi
Kabupaten
yang
kondisinya
baik
43,38% 53,84
2 Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan
3
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
4 Program
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Program Penunjang
1 Program
Pengendalian dan
pengamanan Lalu
lintas
2 Program
Pembangunan
Turap / Talud /
Bronjong
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
89
3
Program
Rehabilitasi dan
pemeliharaan
prasarana fasilitas
LLAJ
4 Program
peningkatan
pelayanan
angkutan
5 Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
Perhubungan
16 Meningkatnya
pengelolaan
kawasan
permukiman
layak huni
Rasio rumah
layak huni
65,01% 65,00%
1
Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
Persentase
penanganan
sampah
perkotaan
45,58% 45,60%
2
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
3 Program
Pembangunan
Saluran Drainase /
Gorong-Gorong
17 Terwujudnya
lingkungan
hidup yang
berkualitas
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
43,00% 47,89%
1
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
2
Program
Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam
3
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
4 Program
Pemberdayaan Dan
Kemitraan
Lingkungan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
90
5 Program
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
Program Penunjang
1 Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
2
Program
Pengelolaan dan
Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir
dan Laut
3
Program
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
4 Program
Konservasi Wilayah
Pesisir
5 Program
Pengembangan
Kinerja
Pertamanan dan
Pemakaman
6 Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman
7
Program
Peningkatan
Kesiagaan Dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
8
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
9 Program
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
10 Program
Rehabilitasi dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
91
Rekonstruksi
Pasca Bencana
11 Program
Perencanaan Tata
Ruang
12
Program
Pembangunan
Sistem Informasi /
Data Base
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
13
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
14 Program
Pemanfaatan
Ruang
15 Program
Pengawasan dan
Pengendalian
MISI 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
18 Pengentasan
Desa sangat
tertinggal
serta
terwujudnya
desa
Mandiri
Persentase desa
dengan status
desa tertinggal
1,5% (2
Desa
sangat
tertinggal)
0 Desa
sangat
tertinggal
1 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
2.
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
3.
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun
Desa/Kelurahan
4. Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
92
5. Program
Pembangunan
Desa/Kelurahan
6. Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karawang “KARAWANG
YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR " dimana dalam
mewujudkan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 telah menetapkan 5 misi dengan 23 Indikator
KInerja Utama Bupati Karawang sebagai ukuran keberhasilan pencapaian
visi misi Bupati-Wakil Bupati Karawang Periode 2016-2021. Dari 23
Indikator Kinerja Utama tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Misi 1: Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa dengan IKU:
a. Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan) : sudah mencapai target
b. Implementasi Reformasi Birokrasi (8 Area Perubahan) : Sudah
mencapai target;
c. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah: Belum ada hasil audit
oleh BPK
d. Skor LPPD : Belum ada hasil evaluasi dari Kemendagri
2. Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing,
dengan IKU:
a. Indeks Kesehatan: sudah mencapai target
b. Indeks Pendidikan; sudah mencapai target
c. Laju Pertumbuhan Penduduk: sudah mencapai target
d. Indeks Pembangunan Gender: sudah mencapai target
e. Nilai Evaluasi Kota Layak Anak; sudah mencapai target;
f. Tingkat Pengangguran Terbuka: belum mencapai target
g. Nilai Tukar Petani : Belum ada data dari BPS
h. Skor Pola Pangan Harapan : diproyeksikan mencapai target;
i. Produktifitas padi : belum mencapai target
j. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan: sudah mencapai
target
k. Jumlah wisatawan : sudah mencapai target
3. Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
dengan IKU:
a. Indeks ketentraman dan ketertiban: sudah mencapai target;
b. Angka Partisipasi pemilu : sudah mencapai target;
3.3 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
93
4. Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
dengan IKU:
a. Persentase jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik : belum
mencapai target;
b. Persentase saluran irigasi kabupaten yang kondisinya baik: sudah
mencapai target;
c. Rasio Rumah Layak Huni: sudah mencapai target;
d. Persentase penanganan sampah perkotaan: sudah mencapai target;
e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): sudah mencapai target
5. Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
dengan IKU:
a. Jumlah desa tertinggal : sudah mencapai target
Sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2019, terdapat 3 IKU
(13%) belum mencapai target, 2 IKU (9%) belum memperoleh hasil
pengukuran dari instansi yang berwenang, 1 IKU (4%)belum ada data dari
BPS, dan 17 (74%) sudah mencapai target.
IKU yang belum mencapai target adalah:
1. Tingkat Pengangguran Terbuka yang menghadapi kendala berupa:
- Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tinggi dan semakin
meningkat setiap tahun mengakibatkan perusahaan melakukan
penutupan usahanya atau merelokasi perusahaan keluar
karawang;
- Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karawang adalah
perusahaan yang padat modal sehingga menyerap tenaga kerja
dengan jumlah yang terbatas
2. Produktifitas tanaman padi yang menghadapi kendala berupa:
- Kekeringan lahan seluas 1.395 Ha tidak bias tanam (Kecamatan
Pakisjaya), mundur tanam ( Kecamatan Cilamaya Kulon,
Cilamaya Wetan, Kecamatan Banyusari dan Kecamatan Pedes);
- Terjadi gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama
wereng dan tikus di Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan
Cibuaya;
- Pola tanam padi-padi-padi menyebabkakn menurunnya
kesuburan tanah dan berkembangnya hama penyakit tanaman.
3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, yang disebabkan
masih ada beberapa ruas jalan kabupaten yang masih dalam kondisi
rusak berat (sapanjang 125,31 Km) belum dapat ditangani , dan
kodisi jalan kabupaten rusak ringan ( sepanjang 316,92 Km) yang
memerlukan pemeliharaan secara periodik.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Pemerintah
Kabupaten Karawang Tahun 2019 dapat dilihat pada penjabaran
berikut ini :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
94
MISI 1 : MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG
BERSIH DAN BERWIBAWA.
Sasaran Strategis :
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien
Indikator Kinerja Strategis : Nilai/predikat SAKIP Kabupaten, Opini
BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, Skor dan Status LPPD,
dan Indeks Reformasi Birokrasi.
a. Nilai/predikat SAKIP Kabupaten
Hasil evaluasi LAKIP menunjukkan bahwa Pemerintah
Kabupaten Karawang memperoleh nilai 63.00 atau predikat
“B”, hasil tersebut meningkat dari capaian tahun 2018 yang
hanya mendapatkan nilai 60.88 dengan predikat B, dengan
rincian hasil tahun 2019 sebagai berikut:
Tabel tabel 3.2
Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Capaian
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
(%)
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
Meningkatnya
tatakelola
pemerintahan
yang bersih
dan efisien
Nilai/predikat
SAKIP
Kabupaten
B
60.88
B
63.00
BB
>70-80
B
63.00
100%
88%
Dari tabel diatas terlihat bahwa Capaian “B” dengan nilai 63.00
untuk Tahun 2019 bisa melebihi target yang ditetapkan
sebelumnya yakni nilai 60.88, dengan demikian Capaian
Kinerjanya masuk adalah 100% atau sudah mencapai target, dan
Capaian target terhadap RPJMD 2019 pun sudah 88 % dari target
Akhir RPJMD yakni predikat SAKIP BB dengan rentang nilai >70-
80.
b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan
dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan
keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar
(TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
Pada tahun 2019 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang masih belum
ada, karena masih dalam tahap penilaian.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
95
Tabel 3.3
Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Realisasi
2019
Capaian
Target
(%)
2019
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Target
Terhadap
Target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Opini BPK WTP WTP - - % WTP -
tata kelola
pemerintahan
yang bersih
dan efisien
Terhadap
laporan
Keuangan
Daerah
c. Skor dan Status LPPD
Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah
berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran. LPPD merupakan informasi utama untuk
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah.
Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
LPPD Kabupaten Karawang untuk Tahun 2019 Belum ada Karena
akan diumumkan pada tanggal 24 April 2020 bertepatan dengan
hari otonomi daerah.
Tabel 3.4
Skor dan Status LPPD
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Realisasi
2019
Capaian
Target
(%) 2019
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Target
Terhadap
Target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkat
nya tata
kelola
Skor dan
Status LPPD
- Sangat
tinggi
Belum
ada hasil
penilaian
- 3≤...≤4
(Sangat
Tinggi)
-
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
96
pemerintah
an yang
bersih dan
efisien
d. Indeks Reformasi Birokrasi
Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, tahun 2025
diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas
disetiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,
ditandai dengan:
tidak ada korupsi;
tidak ada pelanggaran;
APBN dan APBD baik;
semua program selesai dengan baik;
semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
komunikasi dengan publik baik;
penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan
berkelanjutan; dan
hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan
kerja, dan propengurangan kemiskinan;
artinya,menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi
kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).
Sumber: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019 adalah:
Mental Aparatur Salah satu sumber permasalahan
birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan
dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong
terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah
menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat,
berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten,
malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan
reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental
aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya
kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang
bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu
memberikan pelayanan yang berkualitas.
Pengawasan Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam
birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya
sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan
mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku
negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi,
sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu
perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula
diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
97
pengawasan.
Akuntabilitas Kemampuan pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang
diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali
menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang
belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome
(hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu,
perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang
dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu
mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Kelembagaan Kelembagaan pemerintah dipandang belum
berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu
gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan
timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan
dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan
budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada
sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas,
dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan
keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem
kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong
terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam
upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
Tatalaksana Kejelasan proses
bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah
juga sering menjadi kendala penyelenggaraan
pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat
dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa
proses yang pasti karena tidak terdapat sistem
tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong
terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif
pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada
sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka
mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental
aparatur.
SDM Aparatur Sistem manajemen SDM yang tidak
diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai,
pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi
menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan
berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan
dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk
memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu
menghasilkan pegawai yang profesional.
Peraturan Perundang-Undangan Masih banyaknya
peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
98
disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja
dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan
penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali
dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi
yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu
dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem
peraturan perundang- undangan yang lebih efektif dan
menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pelayanan Publik Penerapan sistem manajemen
pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong
peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah,
berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan
terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas
pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan
terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar
mampu mendorong perubahan profesionalisme para
penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas
pelayanan.
Tabel 3.5
Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Realisasi
2018 Target
2019
Target
akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
Terhadap
Target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
tatakelola
pemerintahan
yang bersih
dan efisien
Indeks
Reformasi
Birokrasi
(RB)
56.19
> 70 – 80
(Sangat
Baik)
> 70 – 80
(Sangat
Baik)
60.08
B
86% 86%
Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari
Tahun 2018 sebesar 56.19 menjadi 60.08 pada Tahun 2019
dengan Kategori “B”, menandakan bahwa capaian target Indeks
RB Kabupaten Karawang berhasil sebesar 86%.
MISI 2 : MEWUJUDKAN KABUPATEN KARAWANG YANG BERDAYA
SAING.
Sasaran :
1. Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Strategis : Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang.
a. Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang.
Target Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2019
adalah 79.41% dan terealisasi dengan point 79.97% sehingga
capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang sebesar
100.70%, artinya sudah sangat berhasil mencapai target.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
99
Tabel 3.6
Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang
2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
Indikator Kinerja Strategis : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Definisi dari laju pertumbuhan adalah Angka yang menunjukan
tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu
tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk
dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan
tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial. Metode
yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.
Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan
tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam
penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan
pekerjaan yang cukup di masa mendatang. Menurut data proyeksi,
laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Karawang dari
tahun ke tahun cenderung menurun. Pada periode tahun 2011 LPP
mencapai 2,09%, pada periode tahun 2012 LPP mencapai 1,25%,
pada tahun 2013 LPP mencapai 1,18%, sedangkan pada tahun 2014
LPP mencapai 1,11%, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 1,04
%, pada tahun 2016 mencapai 0,98 % , pada tahun 2017 mencapai
0,90%, pada tahun 2018 mencapai 0,84%, dan pada tahun 2019
mencapai 0,79%.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkat
nya Akses
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
Indeks
Kesehatan
Kabupaten
Karawang.
79.71% 79.41% 79.51% 79.97% 100.70% 100.58%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
100
Tabel 3.7
Laju pertumbuhan Penduduk (LPP)
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Realisasi
2019
Capaian
2019
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkat
nya Akses
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
0.84% 0.95% 0.79% 83.15% 0.91% 86.81%
Dilihat dari Table 3.7 diatas realisasi Indikator Kinerja Laju
Pertumbuhan Penduduk (LPP) masuk kategori baik memenuhi
capaian target sebesar 83.15%. Apabila dibandingkan dengan target
akhir masa jabatan bupati pada Tahun 2021 sebesar 0.91 % capaian
RPJMD saat ini juga sudah baik yakni mencapai 86.81 %
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
Indikator
Kinerja Strategis : Indeks Pendidikan Penghitungan Indeks
Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf
(LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan
adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada
kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti
sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan
kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari
15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga
belum pantas untuk rata- rata lama sekolahnya. Kedua indikator
pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan
tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan
proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam
suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan
cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan
yang dimiliki penduduk.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
101
Tabel 3.8
Indeks Pendidikan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
pendidikan
Indeks
Pendidikan
Kabupaten
Karawang
58.27%
56,96%
57,41%
59.06%
103,68%
102,87%
Target Indikator Kinerja Indeks Pendidikan tahun 2019 yaitu
56.96% sedangkan realisasi mencapai 59.06% atau Capaian
targetnya 103.68 % dan termasuk kategori Sangat berhasil, dan bila
dibandingkan dengan target akhir RPJMD pun yang 57.41, capaian
RPJMD tahun 2019 ini termasuk kategori sangat berhasil yakni
102.87 %, kemudian bila dibandingkan dengan tahun 2018 capaian
2019 ini meningkat 1.38 poin, hal tersebut menunjukan bahwa
Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena
Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Indikator Kinerja Strategis : Indeks pembangunan Gender (IPG)
IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan
memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk
mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan
indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk
mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, Nilai
IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi
maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki
dan perempuan.
Tabel 3.9
Indeks Pembangunan Gender
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan
Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
90,45% 89,76% 89,84% 90,45% 100,77% 100,68%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
102
Indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten
Karawang tahun 2019 Berhasil Baik dengan mencapai realisasi
90,45% sama dengan realisasi target Tahun 2018 dimana capaian
target Tahun 2019 sebesar 100.77 %, bahkan capaian Tahun 2019
pun lebih baik dari Target Akhir masa Jabatan Bupati Tahun 2021
yakni hanya menargetkan Indeks 89.84 sehingga dibanding target
akhir masa jabatanpun capaian Tahun 2019 adalah 100.68%.
5. Meningkatnya perlindungan anak
Indikator Kinerja Strategis : Capaian Nilai Evaluasi Kota
Layak Anak Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan
pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan
untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah
Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan
kemudian disingkat menjadi KLA. Kabupaten/Kota harus
mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh
dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Tabel 3.10
Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018 Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
perlindungan
Anak
Capaian
Nilai
Evaluasi
Kota
Layak
Anak
605.45 635.85 696,65 729,86 114,8% 104,76%
Indikator Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak di
Kabupaten Karawang tahun 2019 mencapai 114,78 % atau Kategori
Sangat Berhasil dengan mencapai realisasi 729.86 melampaui
realisasi target Tahun 2018.
6. Meningkatnya peluang kerja
Indikator Kinerja Strategis : Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), Kesempatan kerja merupakan parameter penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah angkatan kerja
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
103
yang belum terserap masih cukup tinggi, oleh karena itu perlu
dilakukan usaha untuk mempengaruhi sisi supply dan demand
untuk mengatasi masalah pengangguran. Pada sisi demand, perlu
diupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu
menyerap tenaga kerja. Pada sisi supply, perlu ditekan laju
pertumbuhan angkatan kerja. Pada elemen laju pertumbuhan
angkatan kerja, terkait didalamnya soal laju pertumbuhan
penduduk, maka pada sisi supply, hal yang perlu dilakukan salah
satunya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alami.
Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah
satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga
akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke
wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena
baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang
jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi
substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia,
merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas
SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan
meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan
tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga
kerja Kabupaten Karawang di pasar global.
Tabel 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
peluang kerja
Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
9.05% 9.5% 7,5% 9,61% 98.85% 78.04%
Dilihat dari Tabel 3.11 diatas, target kinerja tahun 2019 yaitu
9.5 % mencapai realisasi 9.61 % atau secara capaian belum
mencapai target yakni sebesar 98.85%, dan bila dibandingkan
dengan target Akhir masa RPJMD yang 7.5 % capaian TPT 2019
sebesar 78.04%.
Peningkatan presentase TPT ini disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya karena:
1. Upah Minimum Kabupaten Karawang yang semakin meningkat
tiap tahun;
2. Adanya relokasi perusahaan padat karya;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
104
3. Tutupnya perusahaan/pabrik di Karawang yang menyebabkan
roda perekonomian terhambat sehingga meningkatkan jumlah
pengangguran.
7. Meningkatnya produksi pendapatan petani
Indikator Kinerja Strategis : Nilai Tukar Petani,
Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang
diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang
dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah
satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani,
pada proses pembuatan laporan ini belum didapat data realisasi NTP
tahun 2019 dari Dinas Pertanian maupun BPS Kab. Karawang.
Tabel 3.12
Nilai Tukar Petani
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisaasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
pendapatan
petani
Nilai tukar
petani
102,01% 107,82% 107,82% -% - -
8. Meningkatnya Produksi Pertanian
Indikator Kinerja Strategis : Peningkatan produktivitas Tanaman
Padi
Tabel 3.13
Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
produksi
pertanian
Peningkatan
Produktivitas
Tanaman
Padi (kw/ha)
78,40 77.41 78,96 74.53 96.28% 94.38%
Dari tabel 3.13 di atas, dapat disimpulkan bahwa target
kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
adalah bahwa Produktivitas Padi tahun 2019 dibanding realisasi
2018 (78.40 kw/ha) mengalami penurunan sebesar 3.87 point.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
105
Namun apabila dilihat dari capaian target 2019 peningkatan
produktivitas tanaman padi mencapai target 96.28% termasuk
kategori sangat berhasil.
Pada Tahun 2019 Produktivitas Tanaman Padi (Kw/ha) tidak
tercapai target 77.41 kw/ha disebabkan karena :
1. Kekeringan di Kecamatan Pakisjaya sehingga tidak bisa tanam
seluas 1.395 Ha;
2. Mundur Tanam di kecamatan Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan,
Banyusari dan Pedes;
3. Adanya Serangan Hama Penyakit Tanam, (Tikus) di Kecamatan
Karawang Barat dan Cibuaya;
4. Kesuburan tanah yang menurun karena pola tanam (Padi – Padi
– Padi ).
9. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Indikator Kinerja Strategis : Skor Pola pangan Harapan
Skor PPH = % AKG x Bobot, AKG = Angka Kecukupan Gizi, Bobot =
Bobot masing-masing golongan pangan.
Skor PPH ini menggambarkan keragaman pangan yang didasarkan
pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.
Tabel 3.14
Skor PPH
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Terpenuhinya
kebutuhan
pangan
masyarakat
Skor Pola
Pangan
Harapan
87,07% 89.50% 93,50% 97.40% 108.83% 104,17%
Dilihat dari Tabel 3.14 Indikator Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) diproyeksikan mencapai target, yakni mencapai nilai 97.40%
sedangkan target 2019 adalah 89.50%, Capaian tersebut masih
masuk dalam kategori Sangat Berhasil yakni 108.83 % dan apabila
dibandingkan dengan Capaian Akhir masa RPJMD peringkatnya
juga sudah masuk sangat berhasil yakni 104.17 %. Skor PPH Tahun
2019 tersebut meningkat cukup drastis dari tahun 2018 yakni
mencapai point 10.33.
10. Meningkatnya Perdapatan Masyarakat perikanan
Indikator Kinerja Strategis : Persentase Pendapatan masyarakat
perikanan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan
Kabupaten Karawang sebelumnya difokuskan kepada peningkatan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
106
produksi perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan
tangkap. Dengan meningkatnya produksi perikanan yang disertai
dengan peningkatan kualitas mutunya serta didukung dengan
sarana prasarana yang memadai, diharapkan pendapatan para
pembudidaya ikan dan nelayan akan meningkat pula sehingga akan
berdampak terhadap peningkatan daya saing produk-produk
perikanan Kabupaten Karawang, namun pada Indikator Kinerja
Yang terbaru secara langsung ditujukan pada persentase
pendapatan Masyarakat Perikanan (tangkap dan Budidya)
Tabel 3.15
Persentase Pendapatan masyarakat perikanan
(dalam %)
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
perikanan
Persentase
Pendapatan
masyarakat
perikanan
(rp)
1,62% 1.61% 1,61% 1.63% 101.24% 101.24%
Dilihat dari tabel capaian Indikator Kinerja diatas, Terlihat
bahwa realisasi Tahun 2019 berhasil melampaui target, dimana
dalam target tahun 2019 Persentase Pendapatan masyarakat
perikanan adalah sebesar 1.61% realisasinya sebesar 1.63% atau
mencapai target sebesar 101.24%, capaian tersebut tergolong
capaian yang berhasil baik, dan Apabila dibandingkan dengan target
akhir RPJMD, maka capaianya juga sudah termasuk berhasil baik
yakni mencapai 101.24%.
11. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal
Indikator Kinerja Strategis :Jumlah Wisatawan.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sebagai
salah satu bagian dari organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Pariwisata dan Kebudayaan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah, maka fokus kegiatan yang dilaksanakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang adalah
pada upaya peningkatan kualitas pariwisata, seni dan budaya
masyarakat guna menggali pendapatan melalui peningkatan jumlah
wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dan pelestarian nilai-
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
107
nilai budaya tradisional dan kearifan lokal, sedangkan Yang menjadi
Indikator Kinerja Kabupaten hanya Jumlah Wisatawan saja.
Tabel 3.16
Jumlah Wisatawan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
pariwisata
yang berbasis
budaya lokal
Jumlah
Wisatawan
(orang)
7.975.473
orang
9.276.589
orang
11.198.235
orang
9.951.723
orang
107.28% 88.87%
Dilihat dari Tabel 3.16 Indikator Jumlah Wisatawan sudah
melebihi target, yakni 9.951.723 sedangkan target 2019 adalah
9.276.589 hal itu masuk dalam predikat berhasil baik yakni Capaian
107.28 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan ahir masa
RPJMD capaiannya pun dalam kategori baik yakni sebesar 88.87%,
kemudian apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni
tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 1.976.250 orang.
MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS BERLANDASKAN
HUKUM.
Sasaran Strategis :
1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum daerah;
Indikator Kinerja Strategis : Persentase penyelesaian pelanggaran
perda dan perbup di Kab. Karawang Melakukan tindakan penertiban
non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda)
dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non-yustisial itu adalah
tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka
menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perka dengan
cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
tidak sampai proses peradilan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
108
Tabel 3.17
Persentase penyelesaian pelanggaran perda
dan perbup di Kab. Karawang
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018 Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
daerah
Persentase
penyelesaian
pelanggaran
perda dan
perbup di
Kab.
Karawang
100% 100% 100% 100 % 100% 100 %
Dilihat dari Tabel 3.17 Indikator Persentase penyelesaian
pelanggaran perda dan perbup di Kab. Karawang dapat melebihi
target, yakni mencapai Realisasi 100 %. Target 2019 adalah 100%
dengan demikian Capaian targetnya adalah 100 % atau predikat
Sangat Berhasil, dan apabila dibandingkan dengan target akhir
RPJMD yang juga 100 % maka Capaian Target 2019 ini juga sama-
sama mencapai predikat Sangat Berhasil (100%).
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi;
Indikator Kinerja Strategis : Angka Partisipasi Pilpres/Pileg/Pilgub.
a. Angka Partisipasi Pilpres/Pileg/Pilgub
Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa,
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa,
memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi,
dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan,
ketentraman, ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan
Urusan Ketentramaan dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat memiliki peran dalam merumuskan
dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai-
nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi
organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik,
pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina
keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
mewujudkan kenyamanan lingkungan, mencegah dan
menanggulangi bencana.
Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah stabilitas
sosial politik dan terjaminnya keamanan ketentraman dan
ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
109
kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik
sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat
bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-
program serta kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara
optimal.
Tabel 3.18
Angka Partisipasi Pilpres/Pileg/Pilgub
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
Meningkatnya
Partisipasi
masyarakat
dalam dalam
pemilu
Angka
partisipasi
PilPres/Pileg
/ Pilgub
65,6% 75%
Pilpres >69,86% - 80.07% 114.60% -
*DPR >63,85% - 79.99% 125.26% -
*DPD >55.56% - 80.00% 144.00% -
*DPRD Jawa
Barat
>61.46% - 79.97% 130.09% -
*DPRD
Karawang
>68.49% - 79.96% 116.75% -
Dilihat dari tabel diatas, Capaian Indikator Angka partisipasi
PilPres/Pileg/Pilgub masuk kategori sangat berhasil untuk Tahun
2019 yakni sebesar 114.60% untuk partisipasi Pilpres, 125.26%
untuk partisipasi pemilihan DPR, 144.00% untuk partisipasi
pemilihan DPD, 130.09% untuk partisipasi pemilihan DPRD Jawa
Barat, dan 116.75% untuk partisipasi pemilihan DPRD Karawang.
MISI 4 : MEWUJUDKAN KABUPATEN KARAWANG YANG ASRI DAN
LESTARI.
Sasaran Strategis :
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur
di Kabupaten Karawang
Indikator Kinerja Strategis: Panjang Jaringan Jalan Kabupaten
Dalam Kondisi Baik, Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Yang
Kondisinya Baik
a. Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Peningkatan capaian Persentase jaringan jalan kabupaten
dalam kondisi baik tahun 2019 cukup signifikan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
110
dibandingkan tahun 2018, hal ini disebabkan perubahan
cara perhitungan indikator kinerjanya. Namun demikian,
prosentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik
pada tahun 2019 masih dibawah target disebabkan masih
adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang masih dalam
kondisi rusak berat (sepanjang 125,41 Km) yang belum
tertangani dan beberapa ruas jalan kabupaten yang dalam
kondisi rusak ringan (sepanjang 316,92 Km) yang
penanganannya dilakukan oleh pemeliharaan baik itu
pemeliharaan rutin/berkala maupun periodik. Namun
Realisasinya mencapai 96.46% atau sangat berhasil, dan
terhadap Target akhir RPJMD mencapai 85.74% atau
masuki Kategori berhasil, lebih lengkapnya dapat dilihat
pada Tabel di bawah ini:
Tabel 3.19
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
(dalam persen)
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
di Kabupaten
Karawang
Panjang
jaringan
jalan
kabupaten
dalam
kondisi
baik (KM)
71,22% 80% 90% 77.17 96.46% 85.74%
b. Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Yang Kondisinya Baik
Target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja dapat terpenuhi yaitu capaian targetnya
mencapai 124.11% atau sangat berhasil, dan terhadap
Target akhir RPJMD mencapai 102.94% atau masuki
Kategori sangat berhasil, lebih lengkapnya dapat dilihat pada
Tabel di bawah ini:
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
111
Tabel 3.20
Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Yang Kondisinya Baik
(dalam persen)
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisa
si 2018
Targ
et
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisa
si 2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
di Kabupaten
Karawang
Panjang
Saluran Irigasi
Kabupaten
yang
kondisinya
baik
45,71%
43.38
%
52.30% 53,84% 124.11% 102.94%
2. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni
Indikator Kinerja Strategis: Rasio rumah layak huni, dan
Persentase penanganan sampah perkotaan
a. Rasio rumah layak huni
Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu
dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga
mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai
tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik
yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental
memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat
menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi
pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan
terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah
yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.
Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang
memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah.
Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah
yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan
pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.
Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH).
Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang
kurang memadai dapat menghambat tercapainya
kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh
atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat
menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.
Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni
atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki
multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk
menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan
dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
112
(stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia
usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.
Tabel 3.21
Rasio rumah layak huni
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
pengelolaan
kawasan
permukiman
layak huni
Rasio
rumah
layak huni
45,89% 65,01% 100,00% 65.00% 99.99% 91.68%
Dilihat dari tabel 3.21 diatas terlihat bahwa Indikator
Rasio Rumah Layak Huni, bisa memenuhi target yang di
tetapkan untuk Tahun 2019 dimana dari target 65.01%
sedangkan realisasinya adalah 65.00 %, atau sangat berhasil
dengan capaian 99.99% dibandingkan dengan Tahun Akhir
masa RPJMD Capaiannya adalah 91.68% atau masuk
kategori sangat berhasil.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan
salah satu program prioritas RPJMD Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2021, dimana kegiatan tersebut merupakan
salah satu bentuk perwujudan Misi Misi ke-4 Kabupaten
Karawang yaitu “Mewujudkan Karawang Yang Asri dan
Lestari”. Janji Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih
pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun
2016-2021 ditetapkan menjadi program prioritas yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2016-2021, dimana point ke-5
yaitu “Rehabilitasi rumah tidak layak huni selesai 100% pada
masa periode terpilih melalui pembiayaan dari APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan CSR serta skema
pembiayaan yang inovatif (Karawang Bebas Rutilahu)”.
Atas dasar hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman selaku OPD yang menangani
perumahan dan Kawasan permukiman telah menetapkan
dalam Rencana Kerja maupun Renstra sebagai implementasi
dari perwujudan Misi Ke-4 yaitu kegiatan “Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
Jumlah Rutilahu yang akan diselesaikan pada periode
2016-2021 sebanyak 6.478 unit, dimana jumlah tersebut
merupakan jumlah unit rumah dengan kondisi rusak berat.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
113
Sampai dengan tahun 2019 terselesaikan sebanyak 4.210
unit atau sebesar 64,99%. Sebanyak 2.268 unit atau 35,01%
akan diselesaikan sampai tahun 2021.
b. Persentase penanganan sampah perkotaan (DLHK).
Target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja dapat terpenuhi, target 2019 yang 45.58%
realisasinya mencapai 45.60% dengan capaian target 100.04%
atau sangat berhasil, dan terhadap Target akhir RPJMD
mencapai 90.73% atau masuki Kategori sangat berhasil, lebih
lengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
Tabel 3.22
Persentase penanganan sampah perkotaan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018
Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
pengelolaan
kawasan
permukiman
layak huni
Persentase
penanganan
sampah
perkotaan
43,62% 45.58% 50,26% 45.60% 100.04% 90.73%
3. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Indikator Kinerja Strategis: Indeks Lingkungan Hidup,
Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu
yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang
berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak
pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.
Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal
yang sering sekali sulit untuk di jawab secara lugas
berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas
lingkungan hidup Indonesia berada dalam kategori baik, sedang
atau buruk. pemahaman akan kualitas lingkungan hidup ini
sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan
(stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) adalah: Memberikan informasi kepada para pengambil
keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi
lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat
provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target
program program pemerintah di bidang perlindungan dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
114
pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks
dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang
disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan
sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas
lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat
digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan
dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja dapat terpenuhi, dengan target 43.00% dapat
mencapai realisasi sebesar 47.89% atau capaian target
111.37% termasuk kategori sangat berhasil, dan terhadap
Target akhir RPJMD mencapai 95.78% atau masuki Kategori
sangat berhasil, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel di
bawah ini:
Tabel 3.23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018 Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Terwujudnya
lingkungan
hidup yang
berkualitas
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
41,37% 43.00% 50.00% 47.89% 111.37% 95.78%
MISI 5 : MEMBANGUN KABUPATEN KARAWANG MELALUI
PENGUATAN DESA.
Sasaran Strategis :
1. Pengentasan Desa sangat Tertinggal serta terwujudnya Desa
Mandiri Indikator Kinerja Strategis : Persentase desa dengan
status desa tertinggal
Yang dijadikan sasaran dalam indikator ini adalah desa
yang termasuk desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
adapun definis kedua desa tersebut adalah :
1) Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya
adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta
mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
115
memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama
dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
2) Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa
Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan
karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi,
dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama
adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun
kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907.
Tabel 3.24
Persentase Desa Dengan Status Desa Tertinggal
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
2018 Target
2019
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2019
Capaian
Target
2019
Capaian
Target
terhadap
target
Akhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengentasan
Desa sangat
tertinggal
serta
terwujudnya
desa Mandiri
Persentase
desa
dengan
status desa
tertinggal
10 Desa 1,5%
(2 Desa
sangat
tertinggal)
0%
(0 Desa
sangat
tertinggal)
0 Desa
sangat
tertinggal
100% 100%
Dari dari tabel 3.24 diatas untuk Indikator Kinerja Persentase desa
dengan Capaian target status desa Tertinggal untuk target tahun 2019
adalah sebesar 100% atau sangat berhasil dan untuk akhir masa
RPJMD adalah 100% juga sangat berhasil.
Target pengentasan desa sangat tertinggal capaian pengentasan desa
sangat tertinggal pada tahun 2019 adalah 0 (nol) desa dengan begitu di
Kabupaten Karawang sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal.
Akuntabilitas sebagai Pengambil Keputusan (dalam Pemerintahan,
Swasta, dan Kelompok Masyarakat) harus mampu menjawab kepada
publik dan juga kepada target Pemerintahan itu sendiri, untuk
mewujudkan good governance akuntabilitas Keuangan Negara merupakan
kegiatan (pemerintah) di dalam mencari sumber-sumber dana (sources of
fund), dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (uses of fund)
untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah sampai terwujud good
governance. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN
3.4.1. AKUNTABILITAS KEUANGAN
TERHADAP VISI DAN MISI
KABUPATEN
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
116
tersebut, membutuhkan komitmen, integritas, dan kompetensi manajerial
dan teknis dalam penataan keuangan negara khususnya, serta dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
Konsep Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme
(baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang
meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya
dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya.
Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta
keterhubungan dengan kebebasan media. Aplikasi Akuntabilitas atau
bertanggung-jawab/bertanggung-gugat dalam penyelenggaraan
pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik
dan pembangunan (program accountability), pembiayaannya ( fiscal
accountability), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (process
accountability) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau
dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang
ditetapkan (outcome accountability).
Pada tabel dibawah ini dapat terlihat bagaimana Penggunaan
Keuangan (Anggaran) mencapai sasaran Visi Misi Kabupaten Tahun 2019,
apakah efektif dan efisien atau sebaliknya.
Tabel 3.25
CAPAIAN KINERJA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2019
Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1. Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang bersih
dan efisien
4 indikator 441.691.650.5
44,00
399.658.483.
378,00
90,48%
Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
2. Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
1 indikator 627.121.084.
188,82
532.022.638
.224,30
84,83%
3. Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk
1 indikator 18.696.199.6
50,00
17.769.288.
045,00
95,04%
4. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
pendidikan
1 indikator 622.001.416.
575,00
584.321.375
.843,00
94,94%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
117
5. Meningkatnya
pemberdayaa
n perempuan
1 indikator 2.332.512.38
0,00
2.276.536.4
00,00
97,60%
6. Meningkatnya
perlindungan
anak
1 indikator 1.305.499.20
0,00
1.230.892.0
28,00
94,29%
7. Meningkatnya
peluang kerja
1 indikator 34.934.037.8
85,00
34.337.968.
742,00
98,29%
8. Meningkatnya
pendapatan
petani
1 indikator 4.051.285.00
0,00
3.966.364.6
71,00
97,90%
9. Meningkatnya
produksi
pertanian
1 indikator 38.889.726.2
50,00
37.288.856.
312,00
95,88%
10. Terpenuhinya
kebutuhan
pangan
masyarakat
1 indikator 1.620.900.75
0,00
1.614.660.7
50,00
99,61%
11. Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
perikanan
1 indikator 3.260.196.80
0,00
3.091.894.0
60,00
94,84%
12. Meningkatnya
pariwisata
yang berbasis
budaya lokal
1 indikator 326.676.038.
500,00
296.920.395
.634,00
90,89%
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
13. Peningkatan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Daerah
1 indikator 18.981.936.9
50,00
18.826.891.8
48,00
99,18%
14. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam pemilu
1 indikator 9.017.063.80
0,00
8.859.087.30
0,00
98,25%
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
15. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
di Kabupaten
Karawang
2 indikator 228.690.965.
050,00
217.468.205.
864,00
95,09%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
118
16. Meningkatnya
pengelolaan
kawasan
permukiman
layak huni
2 indikator 152.865.602.
075,00
149.256.175.
184,00
97,64%
17. Terwujudnya
lingkungan
hidup yang
berkualitas
1 indikator 92.337.156.7
00,00
89.461.250.1
19,00
96,88%
Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
18. Pengentasan
desa sangat
tertinggal
serta
terwujudnya
desa Mandiri
1 indikator 391.506.800.
500,00
389.792.759.
538,00
99,56%
JUMLAH REALISASI ANGGARAN
VISI MISI BUPATI
3.015.980.072
.797,82
2.788.163.723.
940,30
92,45%
Sumber : BPKAD Kab. Karawang Tahun 2019
Dari tabel diatas, Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Visi Misi
Kabupaten Karawang Tahun 2019 masuk dalam kategori sangat berhasil,
dimana persentase realisasi anggaran mencapai 92,45%
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan
mengenai pelaksanaan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang pada tahun 2019 dengan
memberikan penekanan pada analisis kinerja pengelolaan keuangan, baik
pada aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Terdapat sejumlah aspek mendasar dalam uraian Bab III yang perlu
mendapat perhatian, sehingga penjabaran yang disusun tentang keuangan
daerah tahun anggaran 2019 dapat dipahami dengan kerangka pikir yang
sama:
1. Komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang
berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan
3.4.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN APBD
KABUPATEN KARAWANG
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
119
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Bagi Hasil
Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya.
2. Komponen belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang
didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik,
serta Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang didalamnya
terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja
Modal.
3. Komponen pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah
yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan
Penerimaan Piutang Daerah; (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang
didalamnya terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
dan Pembayaran Pokok Utang.
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah
sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kebijakan
pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian
daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah. Namun
demikian, PAD sebagai penerimaan daerah yang dapat dikendalikan
(controllable) masih relatif kecil memberikan kontribusi terhadap
APBD.
Sebagaimana diketahui, porsi realisasi dana transfer dalam
neraca APBD Kabupaten Karawang masih menjadi sumber
pendapatan utama. Dalam periode 2013-2017, proporsi realisasi
dana perimbangan terhadap total pendapatan secara rata-rata
sebesar 48,58 persen menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten
Karawang masih menggantungkan pembiayaan dari sumber Dana
Perimbangan. Namun demikian jika melihat kecenderungan
prosentase dana perimbangan yang semakin menurun, maka
Pemerintah Daerah mempunyai potensi untuk memperkecil tingkat
ketergantungan dengan pemerintah pusat dilihat dari proporsi PAD
terhadap total pendapatan selama lima tahun rata-rata sebesar 29,57
persen dengan kecenderungan meningkat. Kondisi kapasitas fiskal
Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
berada pada kategori sangat tinggi, dengan nilai 2,880.
Namun demikian, meskipun kondisi kapasitas Fiskal daerah
Kabupaten Karawang berada pada kategori sangat tinggi, akan tetapi
untuk pemenuhan kebutuhan pencapaian target RPJMD Pemerintah
Daerah Kabupaten Karawang harus terus berupaya untuk
meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
120
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan
melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa
menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan arus
investasi. Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan
memperhatikan aspek biaya – manfaat yang dihasilkan, yaitu harus
memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat
realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas
pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten
harus dilakukan secara akuntabel. Kebijakan lain terkait peningkatan
pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah
pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle baik secara
langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
2) Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2019
Rencana pendapatan daerah Kabupaten Karawang tahun
anggaran 2019 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek
pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum
penerimaannya. Pendapatan daerah Kabupaten Karawang pada
anggaran pendapatan tahun 2019 sangat bergantung dengan kondisi
perekonomian Nasional, Regional dan lokal, serta ekonomi global.
Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal
formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan UUNo 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan
Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai
kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan
kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan
bagi pembangunan daerah.
Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah
pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut
pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun
2009 yang dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010
merupakan salah satu wujud upaya penguatan taxing power daerah,
yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang
sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah,
peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan
pemberian diskresi penetapan tarif pajak. Adapun optimalisasi
pendapatan daerah melalui :
a) Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
(1) Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan UU
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
(2) Pendekatan ekstensifikasi untuk perluasan basis pajak serta
intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
121
peningkatan basis pajak tanpa menimbulkan dampak negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
(3) Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar
retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan
akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja
pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam
bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
serta perbaikan sistem dan prosedur kerja.
(4) Perbaikan kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan
efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap
pendapatan asli daerah.
(5) Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh Perangkat
Daerah disertai peningkatan pengawasan pemungutannya
(6) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD;
(7) Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari deviden
BUMD sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
(8) Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan
memperhatikan aspek biaya – manfaat yang dihasilkan, yaitu
harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan
dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi
dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh
SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel
melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa
menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan
investasi.
(9) Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang
akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-
aset daerah yang idle baik secara langsung maupun melalui
bentuk kerjasama dengan pihak ketiga;
(10) Penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan
retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan
retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib
pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan
penyetorannya.
b) Konsep revenue sharing atas perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah
Kabupaten Karawang dalam : (a) Melakukan pemantauan,
pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya
alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat
maupun Propinsi, dan (b) Berkoordinasi serta melakukan analisis
perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula
bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga
alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
c) Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada
meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
122
pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah,
sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai
APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan
DAK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi
memperoleh alokasi DAK Fisik yang meliputi : (1) Pendidikan; (2)
Kesehatan dan Keluarga Berencana; (3) Air Minum, (4) Sanitasi;
(5) Perumahan dan Permukiman; (6) Pasar; (7) Industri Kecil dan
Menengah; (8) Pertanian; (9) Kelautan dan Perikanan; (10)
Pariwisata; (11) Jalan. Sedangkan pada DAK Penugasan, peluang
memperoleh alokasi, meliputi bidang : (1) pendidikan SMK; (2)
Kesehatan RS Rujukan/Pratama (3) Air Minum (4) Sanitasi, (5)
Jalan; (6) Pasar; (7) Irigasi; (8) Energi skala kecil dan menengah;
(9) Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan DAK Affirmasi,
meliputi bidang : (1) Kesehatan (Puskesmas); (2) Perumahan dan
Permukiman; (3) Transportasi; (4) Pendidikan; (5) Air Minum; dan
(6) Sanitasi.
d) Dana Insentif Daerah, dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada
daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu
di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik
dan kesejahteraan masyarakat.
e) Kebijakan Dana Desa yang merupakan amanat dari UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang dialokasikan dalam APBD yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang
dialokasikan untuk Desa dengan komposisi perhitungan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3) Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019
Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan anggaran
Pendapatan Daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp.
4,830,299,290,668.00 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.26
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 6
1 PENDAPATAN 4,830,299,290,668.00 4,678,958,245,558.25 96.87
1 . 1 PENDAPATAN ASLI 1,359,135,747,661.00 1,356,345,658,410.25 99.79
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
123
REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %
DAERAH
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak
Daerah
962,350,487,000.00 992,374,452,913.00 103.12
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 103,820,093,450.00 69,020,348,168.00 66.48
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
6,448,099,105.00 7,261,152,768.00 112.61
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah
286,517,068,106.00 287,689,704,561.25 100.41
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 2,262,590,416,700.00 2,138,791,255,642.00 94.53
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak
388,180,681,000.00 304,524,139,605.00 78.45
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,325,136,134,000.00 1,325,136,134,000.00 100.00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 549,273,601,700.00 509,130,982,037.00 92.69
1 . 3 LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
1,208,573,126,307.00 1,183,821,331,506.00 97.95
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 267,245,200,000.00 267,015,520,000.00 99.91
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
421,957,797,737.00 440,764,037,891.00 104.46
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
399,746,876,000.00 396,177,256,880.00 99.11
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
119,623,252,570.00 79,793,176,750.00 66.70
1 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 0.00 71,339,985.00 0.00
2 BELANJA 4,987,193,761,183.82 4,674,294,242,449.30 93.73
2 . 1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
2,425,050,574,636.00 2,297,844,612,603.00 94.75
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,609,612,071,763.00 1,517,528,170,110.00 94.28
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 69,113,075,000.00 67,210,609,468.00 97.25
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 50,511,200,000.00 38,713,000,000.00 76.64
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
164,809,336,575.00 156,760,737,000.00 95.12
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
529,666,042,795.00 517,632,096,025.00 97.73
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,338,848,503.00 0.00 0.00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 2,562,143,186,547.82 2,376,449,629,846.30 92.75
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198,684,664,391.00 193,034,158,768.00 97.16
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,585,755,012,784.82 1,478,896,810,921.30 93.26
2 . 2 . 3 Belanja Modal 777,703,509,372.00 704,518,660,157.00 90.59
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
124
REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %
SURPLUS / (DEFISIT) (156,894,470,515.82) 4,664,003,108.95 (2.97)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
168,894,470,515.82 168,894,470,516.82 100.00
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
168,894,470,515.82 168,894,470,516.82 100.00
3 . 2 PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH
12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 100.00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah
12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 100.00
PEMBIAYAAN NETTO 156,894,470,515.82 156,894,470,516.82 100.00
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN
0.00 161,558,473,625.77 0.00
Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 12 Pebruari 2020)
Berdasarkan Tabel 3.26 nampak bahwa pendapatan daerah
berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran
pendapatan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 sebesar
Rp4,830,299,290,668.00 dan dapat direalisasikan sampai dengan
Desember 2019 (Unaudited) sebesar Rp 4,678,958,245,558.25 atau
mencapai 96,87 %.
Rincian pendapatan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah
Rencana pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 1,359,135,747,661.00
dapat direalisasikan sampai dengan Desember 2019 (Unaudited)
sebesar Rp. 1,356,345,658,410.25 atau mencapai 99.79 %.
Tercapainya pendapatan asli daerah tersebut berasal dari sektor :
1) Pajak daerah target Rp. 962,350,487,000.00 terealisasi sebesar
Rp992,374,452,913.00 (103.12%) Dari 11 jenis pajak daerah,
Sembilan jenis pajak pencapaiannya melebihi target (diatas
100%) 2 jenis pajak pencapaiannya sesuai target (100%),
rinciannya sebagai berikut :
Tabel 3.27
Pajak Daerah Tahun 2019
NO URAIAN ANGGARAN TAHUN
2019
REALISASI TAHUN
2019 (Unaudited)
%
1 Pajak Hotel 18,093,931,000.00 19,043,217,034.00 105.25%
2 Pajak Restoran 106,821,362,000.00 113,230,064,118.00 106.00%
3 Pajak HIburan 13,513,197,000.00 14,221,753,853.00 105.24%
4 Pajak Reklame 9,455,291,000.00 10,578,164,586.00 111.88%
5 Pajak Penerangan 233,987,211,000.00 239,107,255,203.00 102.19%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
125
Jalan
6 Pajak Parkir 4,651,651,000.00 4,684,633,326.00 100.71%
7 Pajak Air Bawah
Tanah
6,791,898,000.00 7,780,778,512.00 114.56%
8 Pajak Sarang
Burung Walet
10,000,000.00 16,094,820.00 160.95%
9 Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
466,446,000.00 468,706,608.00 100.48%
10 Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
234,134,000,000.00 247,290,368,263.00 105.62%
11 Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
334,425,500,000.00 335,953,416,590.00 100.46%
Sumber: Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal
12 Pebruari 2020)
2) Retribusi daerah Target yang ditetapkan sebesar Rp.
103,820,093,450.00 dan terealisasi sebesar Rp 69,020,348,168.00
(66.48%) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.28
Retribusi Daerah Tahun 2019
NO URAIAN ANGGARAN
TAHUN 2019
REALISASI
TAHUN 2019
(Unaudited)
%
1 Retribusi Jasa
Umum
18,300,196,050.
00
18,107,441,594
.00
98.95
%
2 Retribusi Jasa
Usaha
7,352,142,400.0
0
6,198,314,557.
00
84.31
%
3 Retribusi Perizinan
Tertentu
78,167,755,000.
00
44,714,592,017
.00
57.20
%
Jumlah 103,820,093,450
.00
69,020,348,168
.00
66.48
%
Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 12
Pebruari 2020)
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan
sebesar Rp6,448,099,105.00 dan terealisasi sebesar Rp.
7,261,152,768.00 (112,61%)
4) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar
Rp286,517,068,106.00 dan terealisasi sebesar
Rp.287,688,852,607.25 (100,41%) yaitu terdiri dari:
Tabel 3.29
Lain-lain PAD yang sah Tahun 2019
NO URAIAN
ANGGARAN TAHUN
2019
REALISASI
TAHUN 2019
(Unaudited)
%
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
286,517,068,106.0
0
287,688,852,607.
25
100.41
%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
126
NO URAIAN
ANGGARAN TAHUN
2019
REALISASI
TAHUN 2019
(Unaudited)
%
1
Hasil Penjualan Aset
Daerah yang Tidak
Dipisahkan
315,594,000.00 366,850,000.00 116.24
%
2 Penerimaan Jasa Giro 1,500,000,000.00 3,900,887,789.00 260.06
%
3 Penerimaan Bunga
Deposito 20,000,000,000.00 25,056,238,081.00
125.28
%
4 Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TGR) 50,530,000.00 94,751,200.00
187.51
%
5
Pendapatan Denda
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
637,912,981.00 957,573,682.00 150.11
%
6 Pendapatan Denda Pajak 5,175,000,000.00 5,014,248,976.00 96.89%
7 Pendapatan Denda
Retribusi 693,674,320.00 943,356,794.00
135.99
%
8 Pendapatan Dari
Pengembalian 3,212,741,354.00 5,051,958,235.00
157.25
%
9 Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah 2,582,715,000.00 1,470,000,000.00 56.92%
10 Pendapatan BLUD 176,774,680,000.00 172,003,615,613.2
5 97.30%
11 Lain-lain PAD yang Sah 136,816,599.00 281,612,997.00 205.83
%
12 Hasil Penjualan Aset
Lainnya 66,666,600.00 66,666,600.00
100.00
%
13 Pendapatan Dana Kapitasi
JKN 75,370,737,252.00 72,481,092,640.00 96.17%
Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 12 Pebruari
2020)
b. Dana Perimbangan
Target penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2019
ditetapkan sebesar Rp.2,262,590,416,700.00 sampai dengan
Desember 2019 mencapai Rp.2,138,791,255,642.00 (94,53%)
rincian penerimaan dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
1) Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak ditargetkan ebesar Rp.
388.180.681.000 sampai dengan Desember 2019 terealisasi
sebesar Rp. 304,524,139,605.00 terdiri atas:
a. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 164.053.668.705
b. Bagi hasil bukan Pajak/sumber daya alam sebesar Rp.
140.470.470.900
2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditargetkan pada anggaran
2019 sebesar Rp.1,325,136,134,000.00 dapat direalisasikan
sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp
1,325,136,134,000.00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
127
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditargetkan pada anggaran
2019 sebesar Rp. 549,273,601,700.00 dapat direalisasikan
sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 509,130,982,037.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Penerimaan dari bagian ini pada anggaran 2019 ditargetkan
sebesar Rp. 1,208,573,126,307.00 dapat direalisasikan sampai
dengan Desember 2019 sebesar 1,183,821,331,506.00 atau
mencapai 97,95% yaitu:
1) Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 267,245,200,000.00
sampai dengan Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
267,015,520,000.00 atau mencapai 99,91 %;
2) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah
lainnya ditargetkan sebesar Rp 421,957,797,737.00 sampai
dengan Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
440,764,037,891.00 atau mencapai 104,46 %;
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, ditargetkan sebesar Rp.
399,746,876,000.00 sampai dengan Desember 2019 terealisasi
sebesar Rp. 396,177,256,880.00 atau mencapai 99,11 %;
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 119,623,252,570.00 sampai
dengan Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
79,793,176,750.00 atau mencapai 66,70 %;
5) Pendapatan lainnya ditargetkan sebesar Rp. 0 sampai dengan
Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 71,339,985.00.
B. Pengelolaan Belanja Daerah
1) Kebijakan Umum Belanja Daerah
Rencana belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang
dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen
penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-
kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang
optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam
satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja
pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun
Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan
dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah
daerah atau antar pemerintah daerah. Kebijakan belanja daerah
tahun anggaran 2019 diarahkan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut
antara lain adalah:
a) Belanja Tidak Langsung
(1) Belanja Pegawai
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
128
(a) Estimasi penganggaran belanja gaji dan tunjangan PNSD
telah memperhitungkan pemberian gaji ke-13 dan ke-14
(THR),
(b) Dalam rangka peningkatan kinerja PNS, diberikan
penghasilan tambahan berdasarkan pertimbangan yang
obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk pemberian TPP ke 13 dan ke-14
(THR)
(c) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala,
tambahan tunjangan keluarga, dan mutasi, dianggarkan
acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari
jumlah belanja pegawai gaji pokok dan tunjangan
(d) Untuk mengantisipasi penerimaan CPNSD, telah
dianggarkan gaji dan tunjangan dengan memperhitungkan
jumlah formasi CPNSD
(e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.Anggaran untuk
Iuran asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan).
(f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminanan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara.
(g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD
disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
129
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
(i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru
PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam
APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok
Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji
dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan
kode rekening berkenaan.
(2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah
yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.
Belanja Hibah diarahkan dalam rangka meningkatan pelayanan
pendidikan serta kepada Lembaga/Organisasi dalam rangka
menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan
Belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan guru ngaji dan amil, Satunan kepada anak yatim
dan terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak,
Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi dan Miskin serta kegiatan
sosial lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
(3) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota
(4) Alokasi Dana Desa
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
130
Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa
dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana
perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD
Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK.
(5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
Dialokasikan untuk Bantuan Keuangan untuk Biaya
Penyelenggaraaan Pilkades melalui Musyawarah Desa, Bantuan
Keuangan untuk Tunjangan Kematian Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Anggota BPD, Bantuan Keuangan Khusus
Pembangunan Kantor Desa, dan Bantuan Keuangan untuk
Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa.
(6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 dengan tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.
(7) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah
kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk
desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.
(8) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018
dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan
belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan
tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
131
b) Belanja Langsung
(1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan
pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta
mendorong inovasi daerah.
(2) Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan
kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021 dan RKPD Tahun
2019 serta standar harga satuan yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati
(3) Belanja Pegawai
(a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas
dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan
kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan
dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian
honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD
dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan
pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai
ketentuan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut.
(b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan
rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non
PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala
Daerah.
(4) Belanja Barang dan Jasa
(a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan
volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa
persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
(b) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan
pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan
Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
132
dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah
Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat
di daerah.
(c) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage,
pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh
penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak
mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah
diubah dengan telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi
cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS
Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani
urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
(d) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah
dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan
besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan
daerah.
(e) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan
atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja
tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa
sesuai kode rekening berkenaan
(f) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan
perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan
sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun
anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
133
pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa
sampai siap diserahkan.
(g) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai
biaya riil atau lumpsum, sebagaimana diatur Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
(h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan
studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-
undangan.
(i) Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri
berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(j) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia bagi pejabat daerah
dan staf Pemerintah Daerah serta pimpinan dan Anggota
DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan
penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan.
(k) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam
Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja
Aparatur.
(l) Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak
diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
134
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan
penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
(m) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna
barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
(5) Belanja Modal
(a) Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD
Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah dan melakukan upaya
peningkatan alokasi belanja modal,
(b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan
daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri dan
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik
daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada.
(c) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan
salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru
(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-SKPD dengan berpedoman pada standar
barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,
penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali
kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam
Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014.
(d) Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan
bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan
anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik
pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
135
Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014
tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian
Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan
dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait
langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas
pelayanan publik.
(e) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
(f) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset
tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan
dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas
minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
(g) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam
belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun
aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Auntansi Pemerintahan serta Buletin
Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang
Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran
I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01
dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17
tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
(h) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset
tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi
nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization
threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
136
memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan
mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan
dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011
(i) Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan
memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya, yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(6) Alokasi anggaran urusan wajib pendidikan
Dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
(a) Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
bagi masyarakat melalui:
Alokasi Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah
(PMMS) pada jenjang pendiddikan usia dini, pendidikan
dasar dan menengah yang sinergi dengan dana BOS
bersumber APBN dan APBD Provinsi;
(b) Alokasi anggaran PMMS disesuaikan dengan proporsi dana
BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya
penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang
mulai SD negeri dan SMP negeri.
(c) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan
untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas
Baru/ tambah lokal;
(d) Penyediaan Dana Bantuan biaya (Beasiswa) pendidikan
jenjang Menengah dan Perguruan Tinggi bagi masyarakat
berprestasi dan tidak mampu berdasarkan kriteria yang
ditetapkan Peraturan Kepala Daerah;
(e) Peningkatan mutu dan manajemen tata kelola pelayanan
pendidikan;
(f) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan
kependidikan;
(g) Peningkatan pelayanan perpustakaan dan laboratorium;
(h) Alokasi biaya Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C;
(7) Alokasi anggaran urusan wajib kesehatan,
Dialokasikan minimal 10 persen dari total belanja APBD setelah
dikurangi belanja gaji dan tunjangan pegawai yang diarahkan
pada :
(a) Penyediaan system Jaminan Kesehatan (universal
Coverage);
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
137
(b) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terstandar;
(c) Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan
kesehatan;
(d) Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
(e) Penanganan masalah gizi masyarakat;
(f) Penanganan Stunding;
(g) Penanganan Penyakit Menular,
(h) Pembangunan Rumah Sakit Kelas C; serta
(i) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada
RSUD.
(8) Alokasi anggaran urusan wajib pekerjaan umum
Diarahkan antara lain, untuk :
(a) Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer dan lokal
sekunder pada ruas jalan Kabupaten.
(b) Meningkatkan infrastruktur pedesaan dengan diarahkan
pada peningkatan infrastruktur jalan poros desa
penghubung Kecamatan dan desa;
(c) meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat
pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder
PKL/Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan antar PPL)
pada ruas jalan Kabupaten;
(d) Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas
jalan di pusat ibukota kabupaten.
(e) meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan
diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros
desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
(f) pembangunan Jembatan Penghubung Strategis;
(g) meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan; Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi
masyarakat;
(h) penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;
(i) koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai
(DAS);
(j) penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik
dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan
Ruang Publik (Public Space) dalam bentuk taman kota dan
sarana olahraga dan rekreasi masyarakat
(9) Alokasi anggaran urusan wajib Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, antara lain :
(a) Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan
perumahan;
(b) Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Rumah Layak
Huni, Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi
Lingkungan);
(10)Alokasi anggaran urusan wajib penataan ruang, diarahkan
antara lain:
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
138
(a) Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah,
standar dan pedoman bidang penataan ruang ( Peraturan
Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan);
(b) Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan
pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi
dengan pola dan struktur ruang wilayah;
(11)Alokasi anggaran urusan perencanaan pembangunan,
diarahkan: Pengembangan kebijakan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan;
(a) Meningkatan koordinasi perencanaan pengendalian dan
evaluasi pembangunan serta penyediaan data dan
informasi pembangunan.
(12)Alokasi anggaran urusan wajib perhubungan diarahkan :
(a) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana
lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
(b) Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan
jalan.
(13)Alokasi anggaran urusan wajib lingkungan hidup diarahkan:
(a) Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian
pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara
dengan membangun laboratorium dan kelengkapan
fasilitasnya;
(b) meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan
hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL (Usaha
Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan);
(c) Pengembangan sistim data basis dan pelaksanaan kajian
Bidang lingkungan hidup
(d) Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka
hijau di perkotaan;
(e) Peningkatan Pelayanan Persampahan
(14)Alokasi anggaran urusan wajib kebudayaan diarahkan:
(a) Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
(b) Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
(c) Pelestarian situs sejarah dan budaya ;
(15)Alokasi anggaran urusan wajib kependudukan dan pencatatan
sipil
Diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(16)Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan perempuan
Diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan
perempuan dan penyediaan pelayanan rehablitasi, penyuluhan
dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan trafficking.
(17)Alokasi anggaran urusan wajib keluarga berencana
Diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi,
penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
139
(18)Alokasi anggaran urusan wajib sosial
Diarahkan untuk:
meningkatkan fungsi sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui fasilitasi,
pendampingan, bimbingan dan pelatihan, penanggulangan
kebencanaan dan dampak sosial masyarakat korban
bencana, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.;
(19)Alokasi anggaran urusan wajib tenaga kerja
Diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah
yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan
informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan
kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang
ketenagakerjaan, serta fasilitasi, koordinasi dan pelayanan
masyarakat peserta program transmigrasi.
(20)Alokasi anggaran urusan wajib koperasi dan usaha kecil
menengah
Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan
UMKM dan sistim kelembagaan koperasi dan meningkatkan
skal usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan,
pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar,
pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain
produk
(21)Alokasi anggaran urusan wajib pemuda dan olahraga
Diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas
kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet
daerah
(22)Alokasi anggaran urusan wajib kesatuan politik dan politik
dalam negeri
Diarahkan untuk pembinaan, pendidikan politik dan bela
Negara serta koordinasi dan pengendalian gangguan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
(23)Alokasi anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
Diarahkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM
aparatur, penataan ketatalaksanaan dan sistim prosedur kerja,
pengembangan kebijakan dan pengelolaan pendapatan dan
pembiayaan daerah, persiapan penerapan kebijakan akuntasi
keuangan daerah, peningkatan ketersediaan sarana prasarana
aparatur sesuai kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan,
pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah,
penataan sistim kearsipan, pelaksanaan pemeriksaan
keuangan daerah, penerapan sistim akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pada SKPD serta peningkatan peran dan
fungsi kelembagaan DPRD.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
140
(24)Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan dan masyarakat
desa
Diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan penyelengaraan administrasi pemerintahan dan
pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan
pembangunan desa.
(25)Alokasi anggaran urusan wajib Penanaman modal
Diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang
menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan
perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam
rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama
antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka
pengelolaan potensi daerah
(26)Alokasi anggaran wajib Informasi dan Komunikasi
Diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana sistem
Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan E- Government
(27)Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian
Diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan
produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan
prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan
inovasi dan teknologi pertanian, pengembangkan sistem dan
sumberdaya penyuluh pertanian, peningkatan skala produksi
peternakan dan pengendalian penyakit ternak
(28)Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata
Diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk
wisatawan melalui penyediaan fasilitasi, regulasi iklim usaha
dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan
prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan
pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah
(29)Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan
Diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil
produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui
fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor
perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan
menuju pengembangan kawasan minapolitan serta
peningkatan sarana prasarana perikanan.
(30)Alokasi anggaran urusan pilihan industri
Diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim
usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta
pengembangan industri kecil dan menengah berbasis
sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri,
pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan
kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM
(31)Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan
Diarahkan pengembangan regulasi, fasilitasi serta sarana
prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
141
barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama
perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk
unggulan daerah serta perlindungan konsumen.
Selain mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah kabupaten, kebijakan umum anggaran 2019 juga
tetap mengalokasikan anggaran untuk :
1. Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan
logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur
dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu : belanja pelayanan administrasi
perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana aparatur,
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin
aparatur.
2. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan,
dialokasikan kepada seluruh desa dana Bantuan Keuangan kepada
pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa
dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa sesuai amanat
UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Alokasi anggaran bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa selain berupa dana transfer ke desa (menjadi
pendapatan desa) tetapi juga dalam bentuk belanja langsung program
infrastruktur perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan
Ruang serta Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman,
serta Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Kantor Desa.
Pada tahun anggaran 2019 keseluruhan belanja Pemerintah
Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 4,987,193,761,183.82
dan sampai dengan Desember 2019 dapat terealisasi Rp.
4,674,294,242,449.30 atau mencapai 93,73%. Berikut adalah perincian
belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun anggaran 2019 :
a) Belanja Tidak Langsung
Pada tahun anggaran 2019 belanja tidak langsung ditetapkan
sebesar Rp 2,425,050,574,636.00 atau 48,63% dari total belanja
APBD Tahun 2019 dan sampai dengan Desember 2019 dapat
terealisasi sebesar Rp. 2,297,844,612,603.00 atau mencapai 94.75 %
dari jumlah yang dianggarkan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana
tabel berikut ini.
Tabel 3.30
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN ANGGARAN TAHUN 2019 REALISASI TAHUN
2019 (Unaudited) %
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 2,425,050,574,636.00 2,297,844,612,603.00 94.75%
1 Belanja Pegawai 1,609,612,071,763.00 1,517,528,170,110.00 94.28%
2 Belanja Hibah 69,113,075,000.00 67,210,609,468.00 97.25%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
142
3 Belanja Bantuan
Sosial 50,511,200,000.00 38,713,000,000.00 76.64%
4
Belanja Bagi Hasil
kepada
Provinsi/Kabupaten
/Kota dan
Pemerintah Desa
164,809,336,575.00 156,760,737,000.00 95.12%
5
Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten
/Kota dan
Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
529,666,042,795.00 517,632,096,025.00 97.73%
6 Belanja Tidak
Terduga 1,338,848,503.00 - 0.00%
Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 12 Pebruari
2020)
b) Belanja Langsung
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan
Anggaran Belanja Langsung pada anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
2,562,143,186,547.82 atau 51,37 % dari total belanja APBD Tahun
2019 dan sampai dengan Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
2,376,449,629,846.30 atau mencapai 92.75% dari jumlah yang
dianggarkan. Gambaran lebih lanjut mengenai Belanja Langsung
dapat dilihat pada Tabel 3.31 dibawah ini.
Tabel 3.31
Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kab.
Karawang
Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN ANGGARAN TAHUN 2019 REALISASI TAHUN 2019
(Unaudited) %
BELANJA
LANGSUNG
2,562,143,186,547.82 2,376,449,629,846.30 93
1 Belanja Pegawai 198,684,664,391.00 193,034,158,768.00 97
2 Belanja Barang dan
Jasa
1,585,755,012,784.82 1,478,896,810,921.30 93
3 Belanja Modal 777,703,509,372.00 704,518,660,157.00 91
Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 12 Pebruari
2020)
Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari (a)
pendapatan daerah, (b) belanja daerah, dan (c) pembiayaan daerah.
Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
C. Pengelolaan Pembiayaan
1) Kebijakan Umum Pembiayaan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
143
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 atas Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan digunakan untuk
menutup defisit anggaran. Namun pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak
mengalokasikan penerimaan pembiayaan, dengan pertimbangan
sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tidak memiliki dana
cadangan dan tidak berencana untuk melakukan menjual aset
2. Piutang Pajak dan Retribusi dianggarkan melalui pos pendapatan
daerah;
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus
didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran
2018 dan sebagian besar merupakan dana earmarked yang harus
dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, sehingga
untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun
Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan, maka pada Tahun Anggaran 2019 ini
tidak ditargetkan adanya SiLPA
Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus
dapat menutup defisit anggaran.
Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran
daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.
Penetapan defisit APBD berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,
Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
2) Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2019
Pembiayaan terbagi kedalam dua bagian yaitu penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan
pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2019 ditetapkan sebesar
Rp. 168,894,470,515.82 yang direncanakan berasal dari Silpa (Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran sebelumnya dengan
realisasi sebesar Rp 168,894,470,516.82 atau mencapai 100 %.
Pengeluaran pembiayaan pada anggaran tahun 2019 ditetapkan
sebesar Rp. 12,000,000,000.00 yang merupakan Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah. Sampai dengan akhir bulan
Desember 2019 pengeluaran pembiayaan daerah direalisasikan
sebesar Rp. 12,000,000,000.00 atau sebesar 100% yang diarahkan
untuk Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Tarum.
Selain dibiayai melalui APBD, alternatif kebijakan pendanaan
pembangunan lainnya yang saat ini masih akan terus diperkuat di
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
144
Kabupaten Karawang adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility
(CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya
melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) perlu terus mendapat
dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi
Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA yang
kaya, dengan keberadaan jumlah perusahaan yang cukup banyak, maka
potensi dana CSR yang bisa dicapai cukup besar.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
145
BAB IV
PENUTUP
aporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten Karawang kepada publik atas pelaksanaan mandat
konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD
Kabupaten Karawang 2016-2021. Tahun 2019 merupakan
tahun Pertama periode pengukuran implementasi Renstra dimaksud
melalui 18 Sasaran Strategis (SS) dan 23 Indikator Kinerja.
Laporan ini memberikan gambaran atas segenap upaya yang telah
dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah yang akan
diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi
selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang
telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Secara garis besar
terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dapat
dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai pencapaian
kinerja dari 18 (Delapan Belas) sasaran strategis dan 23 indikator kinerja
Utama Bupati Karawang sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi
Bupati-Wakil Bupati Karawang Periode 2016-2021 diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Misi 1: Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa dengan IKU:
a. Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan) : sudah mencapai target
b. Implementasi Reformasi Birokrasi (8 Area Perubahan) : Sudah
mencapai target;
c. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah: Belum ada hasil audit
oleh BPK
d. Skor LPPD : Belum ada hasil evaluasi dari Kemendagri
L
146
2. Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing,
dengan IKU:
a. Indeks Kesehatan: sudah mencapai target
b. Indeks Pendidikan; sudah mencapai target
c. Laju Pertumbuhan Penduduk: sudah mencapai target
d. Indeks Pembangunan Gender: sudah mencapai target
e. Nilai Evaluasi Kota Layak Anak; sudah mencapai target;
f. Tingkat Pengangguran Terbuka: belum mencapai target
g. Nilai Tukar Petani : Belum ada data dari BPS
h. Skor Pola Pangan Harapan : diproyeksikan mencapai target;
i. Produktifitas padi : belum mencapai target
j. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan: sudah mencapai
target
k. Jumlah wisatawan : sudah mencapai target
3. Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
dengan IKU:
a. Indeks ketentraman dan ketertiban: sudah mencapai target;
b. Angka Partisipasi pemilu : sudah mencapai target;
4. Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
dengan IKU:
a. Persentase jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik : belum
mencapai target;
b. Persentase saluran irigasi kabupaten yang kondisinya baik: sudah
mencapai target;
c. Rasio Rumah Layak Huni: sudah mencapai target;
d. Persentase penanganan sampah perkotaan: sudah mencapai
target;
e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): sudah mencapai target
5. Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
dengan IKU:
a. Jumlah desa tertinggal : sudah mencapai target
Sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2019, terdapat 3 IKU
(13%) belum mencapai target, 2 IKU (9%) belum memperoleh hasil
pengukuran dari instansi yang berwenang, 1 IKU (4%)belum ada data dari
BPS, dan 17 (74%) sudah mencapai target.
IKU yang belum mencapai target adalah:
1. Tingkat Pengangguran Terbuka yang menghadapi kendala berupa:
- Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tinggi dan semakin
meningkat setiap tahun mengakibatkan perusahaan melakukan
penutupan usahanya atau merelokasi perusahaan keluar
karawang;
- Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karawang adalah
perusahaan yang padat modal sehingga menyerap tenaga kerja
dengan jumlah yang terbatas
PEMECAHAN MASALAH :
a) Diperlukan Penambahan anggaran;
147
b) Diperlukan SDM Pengantar Kerja;
c) Melakukan Sosialisasi agar tidak mudah percaya pada pihak
ketiga;
d) Diperlukan penambahan Anggaran dan instruktur (SDM);
e) Perlunya tenaga kerja yang berkompeten
f) Perlunya peningkatan pelatihan untuk wirausaha baru
g) Recruitment Satu Pintu Sistem Medsos/ Pengisian Form;
h) Diperlukan pendidikan Character Building di tingkat pendidikan
dasar
i) Merubah Mindset pencaker yang ingin menjadi pekerja menjadi
wirausaha mandiri;
j) Sertifikasi keterampilan dan pemagangan system ganda
2. Produktifitas tanaman padi yang menghadapi kendala berupa:
- Kekeringan lahan seluas 1.395 Ha tidak bias tanam (Kecamatan
Pakisjaya), mundur tanam ( Kecamatan Cilamaya Kulon, Cilamaya
Wetan, Kecamatan Banyusari dan Kecamatan Pedes);
- Terjadi gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama wereng
dan tikus di Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Cibuaya;
- Pola tanam padi-padi-padi menyebabkakn menurunnya kesuburan
tanah dan berkembangnya hama penyakit tanaman.
PEMECAHAN MASALAH :
1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian terkait,
Kementerian PUPR, Kementerian Perdesaan) untuk memperbaiki
saluran irigasi yang rusak;
2) Pengajuan bantuan berupa pompa air untuk wilayah yang sering
dilanda kekeringan;
3) Mengajukan pergantian varietas tahan WBC melalui program
tanam padi sehat (dem area);
4) Dilakukan pengarahan dan penandatanganan MOU dengan
BBPOPT;
5) Komunikasi yang intensif dengan tim pokja pengadaan barang
dan jasa agar pelaksanaan lelang lebih cepat;
6) Menyampaikan usulan peningkatan anggaran untuk operasional
dan pengadaan Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan capaian Persentase jaringan jalan kabupaten dalam
kondisi baik tahun 2019 cukup signifikan dibandingkan tahun
2018, hal ini disebabkan perubahan cara perhitungan indikator
kinerjanya. Namun demikian, prosentase jaringan jalan kabupaten
dalam kondisi baik pada tahun 2019 masih dibawah target
disebabkan masih adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang
masih dalam kondisi rusak berat (sepanjang 125,41 Km) yang belum
tertangani dan beberapa ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi
rusak ringan (sepanjang 316,92 Km) yang penanganannya dilakukan
oleh pemeliharaan baik itu pemeliharaan rutin/berkala maupun
periodik.
PEMECAHAN MASALAH :
148
1. Masalah cuaca / iklim, waktu pelaksanaan pekerjaan akan di atur
secara cermat dengan timing yang tepat bahwa waktu kontrak
pelaksanaan pekerjaan tidak di masa musim hujan.
2. Terhadap aspirasi masyarakat / yang berkompeten dalam usulan
kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan diakomodir
secara bijak dengan penjelasan yang mudah dipahami terhadap
sistem dan prosedur kegiatan.
3. Waktu dan proses perencanaan, diupayakan tepat dan akurat
dengan mengoptimalkan seluruh potensi dinas baik sumber daya
manusia maupun sarana dan prasarana penunjangnya termasuk
penambahan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui
rekruitmen PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) ataupun P3K
khusus keahlian teknis perencanaan konstruksi (Gambar dan
Durp) dan pengawasan, namun masih di rasa kurang memadai
bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah paket pekerjaan
konstruksi per tahunnya.
4. Kualitas hasil pekerjaan, untuk menjamin kualitas hasil
pekerjaan yang telah dilaksanakan maka pada saat proses
pelaksanaan pekerjaan standar pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut harus dioptimalkan,
mulai dari bahan / material, sarana dan prasarana penunjang
kegiatan, sumber daya manusia, teknologi, spesifikasi teknik dan
segenap penunjang lainnya termasuk masa pemeliharaan /
jaminan pemeliharaan pada saat kegiatan tersebut selesai
dilaksanakan.
5. Standar pelayanan minimal, sampai saat ini untuk tingkat
Kabupaten Karawang belum mempunyai standar pelayanan
minimal yang baku dalam bidang pekerjaan umum. Kedepan akan
Pemerintah Kabupaten Karawang dapat menetapkan standar
pelayanan minimal bidang pekerjaan umum yang akan dijadikan
patokan dan tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan
sehingga proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai
pelaksanaan dan serah terima hasil pekerjaan akan terkendali
secara obyektif dan akurat.
Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran
berdasarkan APBD Pada tahun anggaran 2019, belanja Pemerintah
Kabupaten Karawang sebesar Rp. 4,987,193,761,183.82 dan sampai
dengan Desember 2019 dapat terealisasi Rp. 4,674,294,242,449.30 atau
mencapai 93,73%. Sedangkan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati 2019
anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.015.980.072.797,82 dengan realisasi
anggaran Rp. 2.788.163.723.940,30 atau dicapai persentase realisasi
anggaran 92,45%.
Berdasarkan pengukuran atas 23 indikator kinerja yang diukur
pada periode 2019 ini, terdapat 3 IKU (13%) belum mencapai target, 2 IKU
(9%) belum memperoleh hasil pengukuran dari instansi yang berwenang, 1
IKU (4%)belum ada data dari BPS, dan 17 (74%) sudah mencapai target.
149
Akan tetapi capaian target kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan
yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2018.
Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten
Karawang untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan
antara lain dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya
untuk perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja
dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam RPJMD
Kabupaten Karawang 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Karawang
memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang
signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran
strategis yang masih signifikan dalam mencapai tujuan- tujuan strategis
Pemerintah Kabupaten Karawang.
Kami menyadari bahwa walaupun pencapaian berdasarkan sasaran
dan indikator kinerja tahun 2019 sudah menunjukan capaian sangat
berhasil, namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi
pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang, diantaranya Perlu segera
menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 Perubahan ke dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
Laporan Kinerja tahun 2019 ini telah semaksimal mungkin
mengikuti Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
yakni pembuatan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang
dari Eselon 2, 3 serta 4, kemudian dibuatkan juga Cascading dan Pohon
Kinerja perangkat daerah dan kabupaten dan telah di upload ke
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui aplikasi E-SAKIP.
Akhirnya Laporan Kinerja Tahun 2019 diharapkan dapat
menyajikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang secara
memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan Pemerintah
150
Kabupaten Karawang, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek
akuntabiltasnya.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
151
LAMPIRAN I
CAPAIAN KINERJA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2019
MISI 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya
tatakelola
pemerintahan
yang bersih
dan efisien
Nilai/predikat
SAKIP
Kabupaten
B B
63.00
100% BB
>70-80
88% 1 Program
Pengendalian
Dan Monitoring
Pembangunan
658.927.500,00 547.456.367,00 83,08
Opini BPK
terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
WTP Belum ada
data
Belum ada
data
WTP Belum ada
data
2 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
10.617.182.100,00 9.932.439.769,00 93,55
Nilai LPPD 3 ≤ ...≤ 4
(Sangat
Tinggi)
Belum ada
hasil
penilaian
Belum ada
hasil
penilaian
- - 3 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
7.615.099.000,00 7.562.138.748,00 99,30
Indeks
Reformasi
Birokrasi (RB)
> 70 – 80
(Sangat
Baik)
60.08
B
86% > 70-80
(Sangat
Baik)
86% 4 Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
55.200.000,00 28.900.000,00 52,36
5 Program
Perencanaan
567.635.000,00 548.364.500,00 96,61
152
Pembangunan
Daerah
6 Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan Media
Massa
5.812.401.000,00 5.695.618.748,00 97,99
7 Program
Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Aset
37.852.000,00 34.888.000,00 92,17
8 Program Catatan
Sipil
1.031.984.000,00 1.031.984.000,00 100,00
9 Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.395.939.500,00 4.030.046.400,00 91,68
10 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
9.527.300.500,00 8.246.984.761,00 86,56
Program Penunjang
1 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
10.730.852.600,00 9.942.019.117,00 92,65
2 Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
339.894.000,00 327.407.000,00 96,33
3 Program Pelayanan
Administrasi
132.540.654.803,00 127.493.243.652,00 96,19
153
Perkantoran
4 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
66.479.027.799,00 63.391.951.019,00 95,36
5 Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.943.880.000,00 4.835.457.285,00 97,81
6 Program
Peningkatan Kualitas
Pengelolaan
Advokasi Hukum
46.480.000,00 26.480.000,00 56,97
7 Program
Peningkatan
Kualitas Sistem
Informasi Kesehatan
672.330.000,00 672.330.000,00 100,00
8 Program
Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
98.227.000,00 77.445.000,00 78,84
9 Program
Perencanaan Sosial
dan Budaya
839.850.000,00 790.402.800,00 94,11
10 Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan
Sumber Daya Alam
373.620.000,00 337.695.800,00 90,38
11 Program Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media
1.496.900.000,00 1.423.056.480,00 95,07
12 Program
Pengembangan
Prasarana Penyiaran
3.258.004.000,00 3.060.208.782,00 93,93
154
Informasi dan Media
Masa
13 Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
1.532.907.600,00 1.481.757.595,00 96,66
14 Program
peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pemerintah dan
Fasilitas Umum
128.749.048.500,00 108.874.527.860,00 84,56
15 Program
Pengembangan
Data/Informasi/Stati
stik Daerah
1.173.833.000,00 1.039.490.500,00 88,56
16 Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
375.670.000,00 370.121.500,00 98,52
17 Program
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip
Daerah
261.310.000,00 260.439.100,00 99,67
18 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
36.604.000,00 36.604.000,00 100,00
19 Program Pendidikan
Kedinasan
12.830.000,00 10.015.000,00 78,06
20 Program Pembinaan
dan
Pengembangan
Aparatur
4.552.530.989,00 3.196.141.826,00 70,21
21 Program
Pengembangan
Sistem Diklat
21.120.000,00 21.104.840,00 99,93
22 Program Penataan
Daerah
1.260.237.600,00 1.243.107.600,00 98,64
155
Otonomi Baru
23 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
6.421.054.010,00 5.948.619.850,00 92,64
24 Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
709.195.000,00 668.670.200,00 94,29
25 Program Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
2.896.736.000,00 2.264.113.300,00 78,16
26 Program
Pengkoordinasian
dan Informasi
Pelaksanaan
Pembangunan
963.215.500,00 956.434.149,00 99,30
27 Program
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
26.181.586.674,00 19.217.902.091,00 73,40
28 Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas
PNS
262.755.619,00 223.821.574,00 85,18
29 Program
Peningkatan
Kualitas Penyusunan
Program dan
Anggaran
Kesehatan
473.895.000,00 473.881.000,00 100,00
30 Program
Peningkatan
100.800.000,00 77.400.000,00 76,79
156
Pelayanan
Pengadaan
Barang Jasa
31 Program Pengkajian
dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
941.470.000,00 915.280.715,00 97,22
32 Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
2.409.910.250,00 2.134.782.450,00 88,58
33 Program
Peningkatan
Kualitas Data Dan
Jaringan Informasi
215.700.000,00 207.750.000,00 96,31
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 441.691.650.544,00 399.658.483.378,00 90,48
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks
Kesehatan
Kabupaten
Karawang
79.41% 79,97% 100,70% 79,51% 100,58% 1 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kesehatan Primer
4.503.355.000,00 4.460.436.200,00
99,05
2 Program
Peningkatan
Manajemen BLUD
Puskesmas
100.004.089.578,00
82.115.699.238,00
82,11
3 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
41.750.000,00 41.280.000,00
98,87
157
Kesehatan Rujukan
4 Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada
Rumah Sakit
7.346.550.000,00 2.484.388.202,00
33,82
5 Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada
BLUD RSUD
Karawang
184.174.197.334,82
161.418.125.188,30
87,64
6 Program
Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Penduduk Miskin dan
Tidak Mampu
67.455.344.791,00
55.217.029.348,00
81,86
7 Program
Peningkatan
Akreditasi dan
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
3.838.748.000,00 2.601.399.584,00
67,77
8 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak
9.458.240.000,00 9.136.384.000,00
96,60
9 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kesehatan Lanjut
Usia
32.240.000,00
32.240.000,00
100,00
10 Program
Peningkatan Kualitas
Perbaikan Gizi
1.624.610.000,00 1.549.976.700,00
95,41
158
Masyarakat
11 Program
Peningkatan Kualitas
Promosi Kesehatan
447.519.000,00 393.949.000,00
88,03
12 Program Bantuan
Operasional
Kesehatan (BOK)
38.289.000.000,00 32.168.012.973,00
84,01
13 Program
Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan
Kesehatan
Masyarakat
8.675.696.500,00 8.667.656.500,00
99,91
14 Program
Peningkatan Kualitas
Kesehatan
Lingkungan
236.266.000,00 236.021.000,00
99,90
15 Program
Peningkatan Kualitas
Hygiene Sanitasi
Pangan
50.280.000,00 50.280.000,00
100,00
16 Program
Peningkatan Kualitas
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
71.000.000,00 53.215.000,00
74,95
17 Program
Peningkatan Kualitas
Surveillance
Epidemiologi dan
Imunisasi
704.410.000,00 655.462.300,00
93,05
18 Program
Peningkatan Kualitas
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Menular
1.036.380.000,00 855.181.000,00
82,52
19 Program
Peningkatan Kualitas
300.518.000,00 298.988.000,00
99,49
159
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
20 Program
Peningkatan
Kualitas Pengawasan
Keamanan Obat dan
Makanan
157.075.000,00 154.200.000,00
98,17
21 Program
Peningkatan
Kualitas Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
21.696.955.000,00 20.034.073.549,00
92,34
22 Program
Peningkatan
Kualitas Kompetensi
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
1.290.500.000,00 1.100.684.500,00
85,29
23 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
Prasarana
Puskesmas/Puskema
s Pembantu dan
Jaringannya
19.477.441.791,00 17.775.811.312,00
91,26
24 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit
Mata
154.715.677.214,00 129.048.543.650,00
83,41
25 Program
Peningkatan
44.830.000,00 44.230.000,00
98,66
160
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
26 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Sistem
Penanggulangan
Gawat Darurat
1.168.410.980,00 1.149.370.980,00
98,37
Program Penunjang
1 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
280.000.000,00 280.000.000,00 100,00
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 627.121.084.188,82
532.022.638.224,30 84,84
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk
Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
0.95 0.79 83.15 0.91 86.81% 1 Program Keluarga
Berencana
17.290.395.100,00 16.382.590.995,00
94,75
2 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
468.200.000,00 468.200.000,00
100,00
3 Program Pelayanan
Kontrasepsi
605.454.550,00 604.997.050,00
99,92
4 Program Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
227.150.000,00 208.500.000,00
91,79
5 Program
Pengembangan
Model Operasional
105.000.000,00 105.000.000,00
100,00
161
BKB-Posyandu-PADU
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 18.696.199.650,00 17.769.288.045,00 95,04
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
pendidikan
Indeks
Pendidikan
Kabupaten
Karawang
56.96 59.06 103.68% 57.41 102.87% 1 Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
191.553.493.770,00 184.500.240.492,00
96,32
2 Program Pendidikan
Non Formal
1.266.580.000,00 1.155.310.716,00
91,21
3 Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
319.369.000,00 239.990.000,00
75,15
4 Program Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
3.965.815.000,00 3.518.454.973,00
88,72
5 Program Pendidikan
Anak Usia Dini
33.390.105.000,00 32.812.931.600,00
98,27
6 Program
peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pemerintah dan
Fasilitas Umum
128.749.048.500,00 108.874.527.860,00
84,56
Program Penunjang
1 Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
961.620.000,00 944.682.800,00
98,24
162
2 Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
2.061.112.075,00 2.023.391.900,00
98,17
3 Program
Peningkatan Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
213.820.000,00 210.740.000,00
98,56
4 Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
3.270.700.292,00 3.264.103.000,00
99,80
5 Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga
79.380.000,00 79.380.000,00
100,00
6 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
103.350.000,00 99.798.000,00
96,56
7 Program Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS)
256.067.022.938,00 246.597.824.502,00
96,30
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 622.001.416.575,00 584.321.375.843,00 93,94
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan
Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
89.76% 90.45% 100.77% 89.84% 100.68% 1 Program
Peningkatan Kualitas
Hidup dan
255.679.000,00 237.224.000,00
92,78
163
Perlindungan
Perempuan
2 Program
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Jender
Dalam
Pembangunan
2.076.833.380,00 2.039.312.400,00
98,19
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 2.332.512.380,00 2.276.536.400,00 97,60
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Meningkatnya
perlindungan
anak
Capaian nilai
evaluasi kota
layak anak
635.85 729.86 114.8% 696.65 104.76% 1 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
265.750.000,00 260.150.000,00
97,89
2 Program Keserasian
Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Anak dan
Perempuan
503.650.000,00 470.771.000,00
93,47
3 Program
Perlindungan Anak
dan Perempuan
536.099.200,00 499.971.028,00
93,26
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 1.305.499.200,00 1.230.892.028,00 94,29
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
164
AKHIR
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Meningkatnya
peluang kerja
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
9.5% 9,61% 98.85% 7,5% 78.04% 1 Program
Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas
Tenaga Kerja
3.445.603.735,00 3.412.762.350,00
99,05
2 Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
1.810.345.000,00 1.742.593.000,00
96,26
3 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
2.406.805.000,00 2.374.388.500,00
98,65
4 Program
Transmigrasi
Regional
256.450.000,00 256.450.000,00
100,00
5 Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
217.089.000,00 176.905.000,00
81,49
6 Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
449.705.000,00 440.971.800,00
98,06
Program Penunjang
1 Program Penciptaan
Iklim Usaha Usaha
Kecil Menengah
yang Kondusif
642.232.400,00 633.783.660,00
98,68
2 Program 776.335.500,00 764.984.500,00 98,54
165
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
3 Program Pembinaan
Pedagang
Tradisional
(Pengembangan
Pedagang Kecil)
371.310.000,00 369.565.000,00
99,53
4 Program Pembinaan
Pengembangan
Promosi dan
Informasi
227.590.000,00 227.590.000,00
100,00
5 Program
Pengembangan
Sistem Perdagangan
Dalam Negeri
1.256.270.000,00 1.252.591.000,00
99,71
6 Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri
207.990.000,00 207.850.000,00
99,93
7 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
80.434.000,00 80.434.000,00
100,00
8 Program
Pengembangan
Industri Kecil,
Menengah dan Besar
1.060.463.750,00 1.059.398.750,00
99,90
9 Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
1.832.780.000,00 1.827.725.527,00
99,72
10 Program
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam
67.502.000,00 67.502.000,00
100,00
166
Negeri
11 Program
Peningkatan Promosi
dan Kerjasama
Investasi
486.180.000,00 483.438.500,00
99,44
12 Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan Perijinan
1.119.676.000,00 1.115.071.119,00
99,59
13 Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi
240.965.000,00 238.883.729,00
99,14
14 Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
675.771.500,00 666.176.500,00
98,58
15 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
11.015.944.000,00 10.753.296.807,00
97,62
16 Program Pembinaan
Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK,
Narkoba dan
Penyakit Sosial
Lainnya)
232.890.000,00 232.656.000,00
99,90
17 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
2.910.700.000,00 2.903.075.000,00
99,74
18 Program
Peningkatan
3.143.006.000,00 3.049.876.000,00
97,04
167
Pelayanan Sosial
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 34.934.037.885,00 34.337.968.742,00 98,29
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Meningkatnya
pendapatan
petani
Nilai tukar
petani
107.82% Belum ada
data
Belum ada
data
107.82% Belum ada
data
1 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
2.402.700.000,00 2.394.430.000,00
99,66
2 Program
Peningkatan
Produksi dan
Pemasaran Hasil
Peternakan
1.648.585.000,00 1.571.934.671,00
95,35
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 4.051.285.000,00 3.966.364.671,00 97,90
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Meningkatnya
produksi
petani
Peningkatan
produktivitas
tanaman padi
77.41 74.53 96.28% 78.96 94.38% 1 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
1.381.200.000,00 1.379.135.000,00
99,85
2 Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
3.187.000.000,00 3.102.545.000,00
97,35
168
Lapangan
3 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.378.000.000,00 2.344.910.034,00
98,61
4 Program
Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan
4.295.125.000,00 4.254.284.474,00
99,05
5 Program
Pemberdayaan
Sumber Daya Lahan
dan Air
498.000.000,00 484.240.000,00
97,24
6 Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
27.150.401.250,00 25.723.741.804,00
94,75
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 38.889.726.250,00 37.288.856.312,00 95,88
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Terpenuhinya
kebutuhan
pangan
masyarakat
Skor pola
pangan
harapan
89.50% 97.40% 108.83% 93.50% 104.17% 1 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
1.620.900.750,00 1.614.660.750,00 99,62
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 1.620.900.750,00 1.614.660.750,00 99,62
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
TARGET
AKHIR
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
169
SASARAN (%) RPJMD TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
perikanan
Persentase
pendapatan
masyarakat
perikanan
1.61 1.63 101.24% 1.61 101.24% 1 Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
610.838.900,00 556.057.300,00
91,03
2 Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
2.036.267.000,00 1.935.343.360,00
95,04
3 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
479.550.900,00 470.437.400,00
98,10
4 Program
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir
133.540.000,00 130.056.000,00
97,39
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 3.260.196.800,00 3.091.894.060,00 94,84
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten Yang Berdaya Saing NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Meningkatnya
pariwisata
yang berbasis
budaya lokal
Jumlah
wisatawan
9.276.589 9.951.723 107.28% 11.198.235 88.87% 1 Program
Pengembangan Nilai
Budaya
3.286.247.000,00 3.280.187.000,00
99,82
2 Program
Pengembangan
Kemitraan
961.780.000,00 960.780.000,00
99,90
170
3 Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
2.554.980.000,00 2.512.958.000,00
98,36
4 Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
2.365.608.000,00 2.118.092.405,00
89,54
5 Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.117.750.000,00 1.117.750.000,00
100,00
6 Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
4.830.630.000,00 4.812.563.500,00
99,63
7 Program
peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pemerintah dan
Fasilitas Umum
128.749.048.500,00 108.874.527.860,00
84,56
8 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
52.930.976.000,00 50.319.952.883,00
95,07
9 Program
Peningkatan Jalan
dan Jembatan
98.617.849.000,00 92.460.006.036,00
93,76
10 Program Rehabilitasi
/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
31.261.170.000,00 30.463.577.950,00
97,45
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 326.676.038.500,00 296.920.395.634,00 90,89
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
171
13 Peningkatan
ketentraman
dan ketertiban
umum daerah
Indeks
ketentraman
dan ketertiban
umum
100% 100% 100% 100% 100% 1 Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
(Pekat)
420.770.000,00 411.120.000,00
97,71
2 Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
12.094.163.950,00 12.047.890.373,00
99,62
3 Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
6.467.003.000,00 6.367.881.475,00
98,47
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 18.981.936.950,00 18.826.891.848,00 99,18
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam Pemilu
Angka
partisipasi
PilPres/Pileg/Pi
lgub
1 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
7.364.006.300,00 7.226.913.300,00
98,14
· Pilpres >69,86% 80.07% 114.60% - - 2 Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
924.420.000,00 910.823.500,00
98,53
* DPR >63,85% 79.99% 125.26% - - 3 Program Pendidikan
Politik Masyarakat
728.637.500,00 721.350.500,00
99,00
* DPD >55.56% 80.00% 144.00% - -
172
* DPRD
Jawa Barat
>61.46% 79.97% 130.09% - -
* DPRD
Karawang
>68.49% 79.96% 116.75% - -
· Pilgub - -
· Pilbup - -
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 9.017.063.800,00 8.859.087.300,00 98,25
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 Meningkatnya
kualitas dan
Kuantitas
infrastruktur di
Kabupaten
Karawang
Panjang
jaringan jalan
kabupaten
dalam kondisi
baik
80 77.17 96.46% 90 85.74% 1 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
52.930.976.000,00 50.319.952.883,00
95,07
Persentase
saluran irigasi
kabupaten
yang
kondisinya
baik
43.38 53.84 124.11% 52.30 102.94% 2 Program
Peningkatan Jalan
dan Jembatan
98.617.849.000,00 92.460.006.036,00
93,76
3 Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
27.150.401.250,00 25.723.741.804,00
94,75
4 Program Rehabilitasi
/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
31.261.170.000,00 30.463.577.950,00
97,45
Program Penunjang
173
1 Program
Pengendalian dan
pengamanan Lalu
lintas
3.562.550.800,00 3.552.202.300,00
99,71
2 Program
Pembangunan Turap
/ Talud / Bronjong
13.013.493.000,00 12.812.412.900,00
98,45
3 Program Rehabilitasi
dan pemeliharaan
prasarana fasilitas
LLAJ
654.101.500,00 643.391.000,00
98,36
4 Program
peningkatan
pelayanan angkutan
310.908.500,00 307.609.041,00
98,94
5 Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
Perhubungan
1.189.515.000,00 1.185.311.950,00
99,65
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 228.690.965.050,00 217.468.205.864,00 95,09
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Meningkatnya
pengelolaan
kawasan
permukiman
layak huni
Rasio rumah
layak huni
65.01% 65.00% 99.99% 100.00% 91.68% 1 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
111.037.362.575,00 108.589.750.984,00
97,80
Persentase
penanganan
sampah
perkotaan
45.58% 45.60% 100.04% 50.26% 90.73% 2 Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
25.776.135.300,00 24.842.218.950,00
96,38
3 Program
Pembangunan
16.052.104.200,00 15.824.205.250,00
98,58
174
Saluran Drainase /
Gorong-Gorong
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 152.865.602.075,00 149.256.175.184,00 97,64
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 Terwujudnya
lingkungan
hidup yang
berkualitas
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
43.00 47.89 111.37% 50.00 95.78% 1 Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
538.186.000,00 528.160.000,00
98,14
2 Program
Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam
673.360.000,00 578.358.500,00
85,89
3 Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
4.530.873.050,00 4.340.307.150,00
95,79
4 Program
Pemberdayaan Dan
Kemitraan
Lingkungan
335.010.000,00 329.750.000,00
98,43
5 Program
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
988.804.000,00 976.254.000,00
98,73
Program Penunjang
1 Program
Peningkatan
Pengendalian Polusi
405.490.000,00 401.647.000,00
99,05
2 Program 98.070.000,00 96.755.000,00 98,66
175
Pengelolaan dan
Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir
dan Laut
3 Program
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
18.810.755.000,00 18.542.801.350,00
98,58
4 Program Konservasi
Wilayah Pesisir
1.600.600.000,00 1.600.586.000,00
100,00
5 Program
Pengembangan
Kinerja Pertamanan
dan Pemakaman
4.123.640.000,00 3.611.047.500,00
87,57
6 Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman
6.893.200.000,00 6.819.695.000,00
98,93
7 Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
6.527.540.000,00 6.523.520.000,00
99,94
8 Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
677.370.000,00 673.109.000,00
99,37
9 Program
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
1.009.245.000,00 942.589.100,00
93,40
10 Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
243.525.000,00 227.935.000,00
93,60
11 Program 2.773.148.000,00 2.140.708.000,00 77,19
176
Perencanaan Tata
Ruang
12 Program
Pembangunan
Sistem Informasi /
Data Base Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
4.141.687.000,00 4.114.214.000,00
99,34
13 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
8.334.537.000,00 7.675.704.000,00
92,10
14 Program
Pemanfaatan Ruang
28.983.666.650,00 28.691.234.419,00
98,99
15 Program
Pengawasan dan
Pengendalian
648.450.000,00 646.875.100,00
99,76
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 92.337.156.700,00 89.461.250.119,00 96,89
MISI 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
(%)
TARGET
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Pengentasan
desa sangat
tertinggal serta
terwujudnya
desa Mandiri
Persentase
desa dengan
status desa
tertinggal
1,5% (2
Desa
sangat
tertinggal)
0 Desa
sangat
tertinggal
100% 0% (0
Desa
sangat
tertinggal)
100% 1 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
1.284.592.500,00 1.282.167.500,00
99,81
2 Program
Pengemban
gan
Lembaga
547.700.000,00 530.686.401,00
96,89
177
Ekonomi
Pedesaan
3 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa/Kelura
han
11.141.753.000,00 11.118.532.237,00
99,79
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa
444.226.000,00 443.501.000,00
99,84
5 Program
Pembangun
an
Desa/Kelura
han
3.550.000.000,00 3.536.000.000,00
99,61
6 Program
Pembangun
an
Infrastruktur
Perdesaan
374.538.529.000,00 372.881.872.400,00
99,56
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PER SASARAN 391.506.800.500,00 389.792.759.538,00 99,56
100,18
(CAPAIAN
TARGET
TAHUN
2019)
97,15
(CAPAIAN
TARGET
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RPJMD)
3.015.980.072.797,82
2.788.163.723.940,30 92,45
178
JUMLAH REALISASI ANGGARAN TERHADAP VISI MISI BUPATI KARAWANG TAHUN 2019
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
179
LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2019
MISI 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Target
1. Meningkatnya tatakelola
pemerintahan yang bersih dan
efisien
Nilai/predikat SAKIP
Kabupaten B
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Daerah
WTP
Nilai LPPD 3 ≤ ...≤ 4 (Sangat
Tinggi)
Indeks Reformasi
Birokrasi (RB)
> 70 – 80 (Sangat
Baik)
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Program Pengendalian dan
Monitoring Pembangunan 658.927.500,00
2.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 10.617.182.100,00
3.
Program Penataan
Administrasi Kependudukan 7.615.099.000,00
4.
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan 55.200.000,00
5.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 567.635.000,00
6.
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa 5.812.401.000,00
7.
Program Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Aset 37.852.000,00
8. Program Catatan Sipil 1.031.984.000,00
9.
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH 4.395.939.500,00
180
10.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 9.527.300.500,00
Program Penunjang
1
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 10.730.852.600,00
2
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 339.894.000,00
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 132.540.654.803,00
4
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 66.479.027.799,00
5
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 4.943.880.000,00
6
Program Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Advokasi Hukum 46.480.000,00
7
Program Peningkatan Kualitas
Sistem Informasi Kesehatan 672.330.000,00
8
Program Perencanaan
Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan Daerah 98.227.000,00
9
Program Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya 839.850.000,00
10
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam 373.620.000,00
11
Program Kerjasama Informasi
dengan Mass Media 1.496.900.000,00
12
Program Pengembangan
Prasarana Penyiaran Informasi
dan Media Masa 3.258.004.000,00
13
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan 1.532.907.600,00
14
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Pemerintah dan
Fasilitas Umum 128.749.048.500,00
15
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah 1.173.833.000,00
16
Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan 375.670.000,00
17
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah 261.310.000,00
18
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi 36.604.000,00
19
Program Pendidikan
Kedinasan 12.830.000,00
20 Program Pembinaan dan 4.552.530.989,00
181
Pengembangan Aparatur
21 Program Pengembangan
Sistem Diklat 21.120.000,00
22
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru 1.260.237.600,00
23
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah 6.421.054.010,00
24
Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah 709.195.000,00
25
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 2.896.736.000,00
26
Program Pengkoordinasian
dan Informasi Pelaksanaan
Pembangunan 963.215.500,00
27
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah 26.181.586.674,00
28
Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas PNS 262.755.619,00
29
Program Peningkatan Kualitas
Penyusunan Program dan
Anggaran Kesehatan 473.895.000,00
30
Program Peningkatan
Pelayanan Pengadaan Barang
Jasa 100.800.000,00
31
Program Pengkajian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan 941.470.000,00
32
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah 2.409.910.250,00
33
Program Peningkatan Kualitas
Data Dan Jaringan Informasi 215.700.000,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan
Kabupaten Karawang
79,41%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Primer 4.503.355.000,00
2
Program Peningkatan
Manajemen BLUD Puskesmas 100.004.089.578,00
3
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Rujukan 41.750.000,00
182
4
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit 7.346.550.000,00
5
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD RSUD Karawang 184.174.197.334,82
6
Program Peningkatan Kualitas
Kesehatan Penduduk Miskin
dan Tidak Mampu 67.455.344.791,00
7
Program Peningkatan
Akreditasi dan Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 3.838.748.000,00
8
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak 9.458.240.000,00
9
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Lanjut
Usia 32.240.000,00
10
Program Peningkatan Kualitas
Perbaikan Gizi Masyarakat 1.624.610.000,00
11
Program Peningkatan Kualitas
Promosi Kesehatan 447.519.000,00
12
Program Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) 38.289.000.000,00
13
Program Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan Kesehatan
Masyarakat 8.675.696.500,00
14
Program Peningkatan Kualitas
Kesehatan Lingkungan 236.266.000,00
15
Program Peningkatan Kualitas
Hygiene Sanitasi Pangan 50.280.000,00
16
Program Peningkatan Kualitas
Kesehatan Kerja dan Olahraga 71.000.000,00
17
Program Peningkatan Kualitas
Surveillance Epidemiologi dan
Imunisasi 704.410.000,00
18
Program Peningkatan Kualitas
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular 1.036.380.000,00
19
Program Peningkatan Kualitas
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular 300.518.000,00
20
Program Peningkatan Kualitas
Pengawasan Keamanan Obat
dan Makanan 157.075.000,00
21
Program Peningkatan Kualitas
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan 21.696.955.000,00
22
Program Peningkatan Kualitas
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Kesehatan 1.290.500.000,00
183
23
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana Prasarana
Puskesmas/Puskemas
Pembantu dan Jaringannya 19.477.441.791,00
24
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata 154.715.677.214,00
25
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Tradisional 44.830.000,00
26
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Sistem
Penanggulangan Gawat
Darurat 1.168.410.980,00
Program Penunjang
1
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 280.000.000,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
3 Terkendalinya pertumbuhan
penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
0,95%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Keluarga Berencana 17.290.395.100,00
2
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja 468.200.000,00
3
Program Pelayanan
Kontrasepsi 605.454.550,00
4
Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR yang
Mandiri 227.150.000,00
5
Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-
PADU 105.000.000,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
184
4 Meningkatnya kualitas
pelayanan pendidikan
Indeks Pendidikan
Kabupaten Karawang
56,96%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 191.553.493.770,00
2
Program Pendidikan Non
Formal 1.266.580.000,00
3
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan 319.369.000,00
4
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 3.965.815.000,00
5
Program Pendidikan Anak Usia
Dini 33.390.105.000,00
6
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Pemerintah dan
Fasilitas Umum
128.749.048.500,00
Program Penunjang
1
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 961.620.000,00
2
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan 2.061.112.075,00
3
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda 213.820.000,00
4
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 3.270.700.292,00
5
Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga 79.380.000,00
6
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga 103.350.000,00
7
Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) 256.067.022.938,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
5 Meningkatnya pemberdayaan
perempuan
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
89,76%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan 255.679.000,00
2
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Jender 2.076.833.380,00
185
Dalam Pembangunan
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
6 Meningkatnya perlindungan
Anak
Capaian Nilai Evaluasi
Kota Layak Anak 635,85
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak 265.750.000,00
2
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan 503.650.000,00
3
Program Perlindungan Anak
dan Perempuan 536.099.200,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
7 Meningkatnya peluang kerja Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
9,5%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.445.603.735,00
2
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.810.345.000,00
3
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
2.406.805.000,00
4 Program Transmigrasi Regional
256.450.000,00
5
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
217.089.000,00
6
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
449.705.000,00
Program Penunjang
1
Program Penciptaan Iklim
Usaha Usaha Kecil Menengah
yang Kondusif
642.232.400,00
2
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi dan
776.335.500,00
186
UMKM
3
Program Pembinaan Pedagang
Tradisional (Pengembangan
Pedagang Kecil)
371.310.000,00
4
Program Pembinaan
Pengembangan Promosi dan
Informasi
227.590.000,00
5
Program Pengembangan Sistem
Perdagangan Dalam Negeri
1.256.270.000,00
6
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
207.990.000,00
7
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
80.434.000,00
8
Program Pengembangan
Industri Kecil, Menengah dan
Besar
1.060.463.750,00
9
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
1.832.780.000,00
10
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
67.502.000,00
11
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
486.180.000,00
12
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Perijinan
1.119.676.000,00
13
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
240.965.000,00
14
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
675.771.500,00
15
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
11.015.944.000,00
16
Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba
dan Penyakit Sosial Lainnya)
232.890.000,00
17
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
2.910.700.000,00
18
Program Peningkatan Pelayanan
Sosial
3.143.006.000,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
8 Meningkatnya pendapatan Nilai tukar petani 107.82 %
187
petani
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani 2.402.700.000,00
2
Program Peningkatan Produksi
dan Pemasaran Hasil
Peternakan 1.648.585.000,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
9 Meningkatnya produksi
pertanian
Peningkatan
Produktivitas Tanaman
Padi
77,41%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan 1.381.200.000,00
2
Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan 3.187.000.000,00
3
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan 2.378.000.000,00
4
Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan 4.295.125.000,00
5
Program Pemberdayaan
Sumber Daya Lahan dan Air 498.000.000,00
6 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
27.150.401.250,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
10 Terpenuhinya kebutuhan
pangan masyarakat
Skor Pola Pangan
Harapan
89,50%
No
Program/Kegiatan
Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan 1.620.900.750,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
188
11 Meningkatnya pendapatan
masyarakat perikanan
Persentase Pendapatan
masyarakat perikanan
1,61%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan 610.838.900,00
2
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap 2.036.267.000,00
3
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan 479.550.900,00
4
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir 133.540.000,00
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
12 Meningkatnya pariwisata yang
berbasis budaya lokal
Jumlah Wisatawan 9.276.589 orang
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Pengembangan Nilai
Budaya 3.286.247.000,00
2
Program Pengembangan
Kemitraan 961.780.000,00
3
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata 2.554.980.000,00
4
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata 2.365.608.000,00
5
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya 1.117.750.000,00
6
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya 4.830.630.000,00
7 Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Pemerintah dan
Fasilitas Umum
128.749.048.500,00
8 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
52.930.976.000,00
9 Program Peningkatan Jalan
dan Jembatan
98.617.849.000,00
10
Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
31.261.170.000,00
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
13 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum daerah
Indeks ketentraman
dan ketertiban umum
100,00%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
189
1
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat) 420.770.000,00
2
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 12.094.163.950,00
3
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal 6.467.003.000,00
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
14 Meningkatnya Partisipasi
masyarakat dalam dalam
pemilu
Angka partisipasi
PilPres/Pileg/Pilgub
> 69,86%
· Pilpres
* DPR - >63,85%
* DPD - >55,56%
* DPRD Jawa
Barat
- > 61,46%
* DPRD Karawang - > 68,49%
· Pilgub -
· Pilbup
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 7.364.006.300,00
2
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan 924.420.000,00
3
Program Pendidikan Politik
Masyarakat 728.637.500,00
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
15 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur di
Kabupaten Karawang
Panjang jaringan jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
80
Persentase Saluran
Irigasi Kabupaten yang
kondisinya baik
43,38%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan 52.930.976.000,00
2
Program Peningkatan Jalan
dan Jembatan 98.617.849.000,00
190
3
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
27.150.401.250,00
4
Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 31.261.170.000,00
Program Penunjang
1
Program Pengendalian dan
pengamanan Lalu lintas 3.562.550.800,00
2
Program Pembangunan Turap
/ Talud / Bronjong 13.013.493.000,00
3
Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
fasilitas LLAJ 654.101.500,00
4
Program peningkatan
pelayanan angkutan 310.908.500,00
5
Program pembangunan sarana
dan prasarana Perhubungan 1.189.515.000,00
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
16 Meningkatnya pengelolaan
kawasan permukiman layak
huni
Rasio rumah layak
huni
65,01%
Persentase penanganan
sampah perkotaan
45,58%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Lingkungan Sehat
Perumahan 111.037.362.575,00
2
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan 25.776.135.300,00
3
Program Pembangunan
Saluran Drainase / Gorong-
Gorong 16.052.104.200,00
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
17 Terwujudnya lingkungan
hidup yang berkualitas
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
43,00%
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam 538.186.000,00
2
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber 673.360.000,00
191
Daya Alam
3
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 4.530.873.050,00
4
Program Pemberdayaan Dan
Kemitraan Lingkungan 335.010.000,00
5
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) 988.804.000,00
Program Penunjang
1
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi 405.490.000,00
2
Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
dan Laut 98.070.000,00
3
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
18.810.755.000,00
4
Program Konservasi Wilayah
Pesisir
1.600.600.000,00
5
Program Pengembangan
Kinerja Pertamanan dan
Pemakaman 4.123.640.000,00
6
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman 6.893.200.000,00
7
Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran 6.527.540.000,00
8
Program Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan Masyarakat 677.370.000,00
9
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan 1.009.245.000,00
10
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana 243.525.000,00
11
Program Perencanaan Tata
Ruang 2.773.148.000,00
12
Program Pembangunan Sistem
Informasi / Data Base
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4.141.687.000,00
13 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
8.334.537.000,00
14 Program Pemanfaatan Ruang 28.983.666.650,00
15
Program Pengawasan dan
Pengendalian 648.450.000,00
MISI 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
192
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
18 Pengentasan Desa sangat
tertinggal serta terwujudnya
desa Mandiri
Persentase desa
dengan status desa
tertinggal
1,5% (2 Desa
Sangat
Tertinggal)
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 1.284.592.500,00
2.
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan 547.700.000,00
3.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa/Kelurahan 11.141.753.000,00
4.
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa 444.226.000,00
5.
Program Pembangunan
Desa/Kelurahan 3.550.000.000,00
6.
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan 374.538.529.000,00