laporan kinerja (lkj) komisi pemilihan umum kabupaten...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja (LKj)
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon Tahun 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
Jalan Rd. Dewi Sartika Nomor 100,Sumber
Telp. (0231) 324292/Fax. (0231) 324293
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada
kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Perjanjian
Kinerja KPU Kabupaten Cirebon sesuai APBN Tahun 2017.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai media
pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten
Cirebon dalam mencapai visi dan misi, mewujudkan pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan Clean Government (pemerintah yang bersih).
Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dalam LKJ ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen
perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten cirebon, selain itu sebagai
wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon
dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang
dimiliki.
Diharapkan Laporan Kinerja ini memberikan umpan balik perbaikan kinerja KPU
Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
ii
Kami menyadari Laporan Kinerja ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja
ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempuraan penyusunan laporan di masa yang akan
datang.
Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan masukan berharga dan
bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Cirebon guna mewujudkan Good
Governance dan Clean Government di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.
KPU KABUPATEN CIREBON
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017 secara singkat memuat gambaran
semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2017 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan
dan sasaran KPU Kabupaten Cirebon.
Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun 2017 pada
prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ditetapkan KPU Kabupaten Cirebon. Dari kegiatan yang
dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pecapaian
kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2017
sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS TARGET REALISASI
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
yang Demokratis
Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan
dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang
Berlaku
100% 100%
Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih) 70% 73,50%
2 Terlaksananya
Pemilu/Pemilihan
yang Aman, Damai,
Jujur dan Adil
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa
Konflik 100% 100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang
Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan 0% 0%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
Kabupaten 100% 100%
3 Meningkatnya
Validitas Data
Pemilih
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017
100% 100%
iv
4 Meningkatnya
Kapasitas Lembaga
Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja B CC
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntasi Pemerintah (SAP) 100% 100%
v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar isi v
Bab I Pendahuluan................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang.................................................................................. 1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi............................................ 2
1.3. Struktur Organisasi.......................................................................... 3
1.4. Sistematika Penyajian....................................................................... 6
1.5. Dasar Hukum.................................................................................... 7
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja......................................................... 8
2.1. Sasaran RPJMN 2015-2019.............................................................. 8
2.2. Rencana Strategis 2015-2019............................................................ 28
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015........................................................ 30
Bab III Akuntabilitas Kinerja................................................................................. 34
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja............................................................ 34
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja............................................ 39
3.3. Akuntabilitas Keuangan..................................................................... 56
Bab IV Penutup......................................................................................................... 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Cirebon 2017
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Cirebon 2017 Revisi
PerKin KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017
PerKin KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Revisi
Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017
Laporan E Monev Capaian Kinerja KPU 2017
Pernyataan Reviu LKj KPU Kab Cirebon 2017
Laporan-laporan kegiatan Tahun Anggaran 2017
vi
DAFTAR TABEL
7
Tabel Capaian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017......................... iii
Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin........... 4
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan........................... 4
Tabel 1.3 Kondisi Anggaran KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017................ 5
Tabel 2.1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan
Manajemen dst.....................................................................................
14
Tabel 2.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana KPU................................................................
19
Tabel 2.3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Proses Politik..................
20
Tabel 2.4. Formulir Perjanjian Kinerja
KPUKabupaten Cirebon......................................................................
31
Tabel 2.5. Rincian Anggaran KPU Kab Cirebon 2017........................................ 33
Tabel 3.1. Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon
Tahun 2017.............................................................................................
37
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBN KPU Kabupaten Cirebon
Tahun 2017............................................................................................
56
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Cirebon 2011-2017......... 58
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis,
Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden,
Gubernur, Bupati dan Walikota.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan
program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan
Umum yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU
Kabupaten Cirebon sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai
sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan
periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja
(LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
Penyusunan LKj KPU Kabupaten Cirebon mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
2
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review
atas laporan kinerja;
LKJ ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan
pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja
(performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance
agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai
check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2017
dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon selama tahun 2017.
Tujuan dari penyusunan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2017 adalah
untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.
C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIREBON
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas,
wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan
Pemilu meliputi:
1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Bupati;
Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon mempunyai tugas :
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam
menyelenggarakan Pemilu;
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
3
d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernu serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota;
e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon;
f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon; dan
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Cirebon;
c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan
perlengkapan Pemilu di Kabupaten Cirebon;
d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon;
e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi
penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Cirebon;
f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Cirebon;
g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten Cirebon;
h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten
Cirebon;
i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Cirebon;
j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berwenang:
a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Cirebon berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon; dan
d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berkewajiban :
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Data;
b. Subbagian Hukum;
c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
D. STRUKTUR ORGANISASI
1. Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cirebon dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesuai dengan Berita
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
4
Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 009/BA/VII/2016
maka dibentuk divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon dan merupakan pembagian tugas diantara anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari:
1. Divisi Teknis : Marjuki
2. Divisi Hukum : Dr. Sopidi, MA
3. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat : Husunul Khotimah, S.Fil.I
4. Divisi Perencanaan dan Data : Sudiona, S.Pd
5. Divisi Umum Keuangan dan Logistik : Dr. Sopidi, MA
Ketua KPU Kabupaten Cirebon yaitu Saefuddin Jazuli, M.S.I selaku Pimpinan yang
membawahi anggotanya tidak bertugas di divisi tetapi sebagai penanggungjawab seluruh divisi.
Adapun bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang dibagi dalam 5 (lima)
divisi dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini
Tabel 1.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
K E T U A
KPU Kabupaten
SAEFUDDIN
JAZULI
Divisi Sumber
Daya Manusia
dan Partisipasi
Masyarakat
Divisi Perencanaan
dan Data
Divisi Teknis Divisi Umum
Keuangan dan
Logistik dan
Divisi Hukum
HUSNUL
KHOTIMAH
SUDIONO
MARJUKI
SOPIDI
Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dibantu oleh
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
5
Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon terdiri dari Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yaitu Sub
Bagian Program dan Data, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum, dan Sub
Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas. Masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang
staf.
Tabel 1. 2
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON
SEKRETARIS
KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KA. SUB.
BAGIAN
PROGRAM DAN
DATA
KA. SUB.
BAGIAN KA. SUB.
BAGIAN
HUKUM
KA. SUB. BAGIAN
TEKNIS
UMUM PENYELENGGARA
DAN HUPMAS
E. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon adalah sebagai
berikut:
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan
laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.
Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
6
indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dan Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan
Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2015, termasuk didalamnya menguraikan
secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang
dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan
kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun
mendatang.
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019
Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan
kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan
jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan
kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan
KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019. Dalam
peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam
menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri,
profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.
Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah
sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang
profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemlu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan
umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partsipasi dan kualitas pemlih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang
berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan
komprehensif khususnya mengenai kode etk penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.
B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN CIREBON 2015-2019
Sesuai dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kabupaten Cirebon
2015-2019 adalah :
“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk
Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.”
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
8
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan
dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai
berikut:
1. Membangun SDM yang Kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara
Pemilu yang Profesional ;
2. Menyusun dan melaksanakan Regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian
hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku
kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang
berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan ;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan
aksesabel
Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen
KPU termasuk KPU Kabupaten Cirebon yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam
tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan
demokrasi.
Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap
ke-3 (2015 - 2019) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas,
profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.
Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU
Kabupaten Cirebon dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam
memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh
lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam
pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
9
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke
dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan
melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan
dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya
organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan merupakan Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun
anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra. oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran
yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan
sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh
KPU Kabupaten Cirebon, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Cirebon (Revisi) Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku
100%
Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)
70%
2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik
100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
0%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten
100%
3 Meningkatnya Validitas Data Pemilih
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017
100%
4 Nilai Akuntabilitas Kinerja B
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
10
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)
100%
Sumber : Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Cirebon 2017
D. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2017 sebagai berikut :
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
11
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SAEFUDDIN JAZULI
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Cirebon
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Cirebon, 6 Januari 2017
Sumber : Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Cirebon 2016
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
12
Lampiran Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017 sebagai berikut
Nama Lembaga : KPU Kabupaten Cirebon
Tahun : 2017
1 2 3 4
No. Anggaran
1. 2.767.040.000
2 10.000.000
3 3.235.954.000
6.012.994.000
Cirebon,9 November 2017
SAEFUDDIN JAZULI
PERJANJIAN KINERJA (REVISI 2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
TOTAL
Program
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU
3 Meningkatnya Validitas Data Pemilih Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2017 100%
4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Nilai Akuntabilitas Kinerja B
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi
Pemerintah (SAP)100%
2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang
Aman, Damai, Jujur dan Adil Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik 100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti
Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan0%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten 100%
TARGET
1 Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan
dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku 100%
Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)
70%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2017
Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem
pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi
yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan,
semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan
pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Cirebon tahun 2016, yaitu indikator masukan
(inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2016 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana
kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan
bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil
pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini
menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada
beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan
pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian
target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran
berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran
kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS
memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan
rumus :
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
14
Capaian Kinerja (%) = Realisasi x 100 %
Target
b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :
Capaian Kinerja (%) = Target – (Realisasi – Target ) x 100 %
Target
Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja
dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian
visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di
masa yang akan datang.
Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuan ordinal yang dibuat
dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :
a) X > 100 % : Sangat Berhasil
b) 91 – 100 % : Berhasil
c) 71 – 90 % : Cukup Berhasil
d) 51 - 70 % : Kurang Berhasil
e) 0 – 50 % : Tidak Berhasil
Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi
dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.
Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per
unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang
lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi
masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal
ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat
kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap
setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun
strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
15
Kinerja KPU Tahun 2017, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan
untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan
di Tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk
keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang
telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan
kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.
Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2017 :
Tabel 3.1. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS TARGET REALISASI
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku
100% 100%
Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)
70% 73,50%
2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik
100% 100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
0% 0%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten
100% 100%
3 Meningkatnya Validitas Data Pemilih
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017
100% 100%
4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja B CC
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)
100% 100%
Sumber : Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017.
Pengukuran capaian Kinerja Fisik KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017 berdasarkan tabel diatas
rata-rata mencapai 100%, secara umum sudah berhasil, terlaksana dan mendapatkan hasil yang
memuaskan. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapai target.
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
16
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapian target kinerja Sekretariat KPU
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Indikator Kinerja sasaran ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan
dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, dan Indeks Harapan Memilih (Hasil
Survei ke Calon Pemilih). Deskripsi kegiatannya yaitu seluruh kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.
Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2017 yang sudah terlaksana
yaitu :
1. Penyusunan Anggaran Pemilihan;
2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Sosialisasi Tahapan Pemilihan
4. Pembentukan PPK dan PPS
5. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Perseorangan
Dalam rangka mengukur tingkat pasrtisipasi masyarakat pada Pemilihan, KPU Kabupaten
Cirebon membuat survey kepada masyarakat terkait kemungkinan memilih pada saat Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Cirebon diselenggarakan yaitu tanggal 27 Juni 2018.
Berdasarkan hasil survey, 73,50% masayarakat bersedia memilih pada tanggal 27 Juni 2018.
Survey dilakukan kepada 200 responden yang terdiri dari Pemilih Pemula (SMA), Mahasiswa dan
Masyarakat yang datang ke Kantor KPU Kabupaten Cirebon.
Dengan demikian sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang
Demokratis dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan
dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, dan Indeks Harapan Memilih (Hasil
Survei ke Calon Pemilih) dapat tercapai sesuai dengan target (berhasil).
2. Sasaran Strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
Indikator Kinerja Sasaran Strategisnya adalah Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
Tanpa Konflik, Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran
Pemilu/Pemilihan, dan Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten.
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
17
a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaran Pemilihan
Tingkat KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
Kabupaten Cirebon mempunyai 40 Kecamatan dan 424 Desa/Kelurahan. Jumlah PPK di
Kabupaten Cirebon sebanyak 200 orang dan Jumlah PPS nya adalah 1.272 orang.
Mengingat luas wilayah yang cukup luas, dan jumlah penyelenggara pemilu yang cukup banyak,
KPU Kabupaten Cirebon perlu memastikan aparat dibawahnya memahami regulasi dan probelematika
pada saat pemilihan berlangsung.
KPU Kabupaten menyelenggarakan bimibingan teknis, rapat kerja, rapat koordinasi dan
monitoring kepada PPK dan PPS agar memiliki Integtitas, Kapabilitas dan Kompetensi yang mumpuni.
Sslain itu KPU Kabupaten Cirebon mengajak seluruh stakeholder Pemilu untuk bersama-sama
mengawal Pilkada di Kabupaten Cirebon agar berjalan dengan aman, damai dan tanpa konflik.
Sampai dengan akhir desember 2017, penyelenggaran pemilihan di Kabupaten Cirebon
berlangsung aman dan tanpa konflik.
b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran
Pemilu/Pemilihan,
KPU Kabupaten Cirebon memiliki jumlah personil badan ad hoc PPK dan PPS total 1.472 orang.
Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu diperlukan pengawasan ekstra agar penyelenggara dapat bekerja
sesuai dengan aturan. Pelanggaran pemilu ada beberapa jenisnya seperti pelanggaran administrasi dan
pelanggaran pidana pemilu.
Dalam rangka meminimalisasi dan menghindari pelanggaran-pelanggaran Pemilu, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon secara rutin melakukan penyuluhan/sosialiasasi kepada seluruh
pegawai KPU Kabupaten melalui rapat kerja pembahasan regulasi Pilkada yang dilaksanakan setiap hari
Kamis setiap minggunya. Kemudian penyuluhan/sosialisasi kepada PPK dan PPS melalui monitoring ke
tiap kecamatan.
Sampai dengan akhir desember 2017, penyelenggara pemilihan di Kabupaten Cirebon dari KPU
Kabupaten Cirebon, PPK dan PPS tidak ada yang melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten
Pada tahapan verifikasi dan pendaftaran pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Cirebon tahun 2018, KPU Kabupaten Cirebon digugat oleh bakal pasangan calon
perseorangan ke Panwaslu Kabupaten Cirebon. KPU Kabupaten Cirebon dianggap melanggar aturan
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
18
pendaftaran pencalonan karena mengeluarkan Berita Acara Hasil Peneltian Berkas Pendaftaran Pasangan
Calon Perseorangan terhadap salah satu bakal pasangan calon dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
Pencalonan.
Dalam persidangan, KPU Kabupaten Cirebon didampingi oleh Kuasa Hukum menjelasakan
kronlogi sebenarnya kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon yang bertindak sebagai Majelis Persidangan.
Setelah empat kali persidangan, dalam putusannya Panwaslu Kabupaten Cirebon “MENOLAK”
gugatan bakal pasangan calon perseorangan dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Cirebon sudah
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, sasaran strategis Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
Kabupaten Cirebon berhasil dicapai dan memenuhi target yang ditetapkan.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Validitas Data Pemilih
Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017.
Daftar pemilih memiliki peranan penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Selain melayani
hak konstitusional pemilih, daftar itu juga sebagai acuan dalam pengadaan logistik pemilu serta
rekrutmen petugas dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Prinsip Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih
guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya, Proses
pengumpulan Data perubahan melalui lembaga/badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung
dari masyarakat.
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Cirebon bertujuan meningkatkan kualitas DP4 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun
2018, mempermudah dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Cirebon Tahun 2018, dan secara tidak langsung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017
yaitu :
1. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 dengan Instansi
terkait;
2. Penyebaran Bahan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (berupa poster)
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
19
3. Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Aplikasi Sidalih.
Rapat Koordinasi Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 di Kabupaten Cirebon
mengundang :
1. Perwakilan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon
2. Perwakilan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
3. Perwakilan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Cirebon
4. Perwakilan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
5. Perwakilan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon
6. Perwakilan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
7. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
8. Perwakilan Kantor Kecamatan Sumber
9. Perwakilan Kantor Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber
10. Perwakilan Kantor Desa Cempaka Kecamatan Plumbon
Rapat koordinasi pemutkahiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan antara KPU
Kabupaten Cirebon dengan SKPD Kabupaten Cirebon terkait data pemilih menghasilkan kesimpulan
antara lain :
KPU Kabupaten Cirebon akan bersinergi dan menyelaraskan soal data pemilih secara masif
dan terus menerus dengan SKPD terkait terutama dengan Disdukcapil Kabupaten Cirebon
tentang masalah data pemilih secara berkelanjutan, dalam hal ini adalah update data pemilih
terakhir yang sudah melakukan perekaman E-KTP
KPU akan menekankan kepada PPDP agar melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-
sungguh dan tepat dalam hal coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih, sehingga
menghasilkan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Untuk WNI yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah atau pernah
menikah maka segera melapor ke kantor desa/kelurahan melalui RT/RW setempat untuk
mendapatkan bukti Surat Keterangan Nikah (Akta Nikah) yang sah dari Kantor Urusan Agama
(KUA) dan Surat Keterangan Cerai dari Pengadilan Agama
Kegiatan lainnya yaitu penyebaran bahan sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
tahun 2017 berupa poster yang disebar ke 40 Kecamatan dan 424 desa/kelurahan serta berkoordinasi
dengan instansi terkait untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut.
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
20
Adapun Tim Distribusi Poster Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2017 sebagai
berikut :
NO HARI/TANGGAL TIM
DISTRIBUSI KECAMATAN
1
Selasa s.d. Rabu /02 s.d. 03 Mei
2017 TIM I ARJAWINANGUN
KALIWEDI
DUKUPUNTANG
SUSUKAN
DEPOK
PANGURAGAN
CIWARINGIN
GEGESIK
GEMPOL
PALIMANAN
2
Selasa s.d. Rabu /02 s.d. 03 Mei
2017 TIM II BABAKAN
CILEDUG
GEBANG
MUNDU
LOSARI
PABEDILAN
PABUARAN
PANGENAN
WALED
PASALEMAN
3
Selasa s.d. Rabu /02 s.d. 03 Mei
2017 TIM III ASTANAJAPURA
BEBER
GREGED
KARANGSEMBUNG
KARANGWARENG
LEMAHABANG
SEDONG
SUSUKAN LEBAK
SUMBER
TALUN
4
Selasa s.d. Rabu /02 s.d. 03 Mei
2017 TIM IV GUNUNG JATI
JAMBLANG
KAPETAKAN
KEDAWUNG
KLANGENAN
PLERED
PLUMBON
SURANENGGALA
TENGAH TANI
WERU
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
21
KETERANGAN :
TIM I 1. DR. Sopidi, MA
2. Suganda
3. Dindin
DJ
TIM II 1. Marjuki
2. Sonang M Malik
3. Toyib
TIM III 1. Husnul Khotimah, S.Fil.I
2. Ruly Ruslian F
3.Solehudin
TIM IV 1. Sudiono, S.Pd
2. Hendra Gunawan
3. Ahmad Saepul (Asep)
Selain bertugas menyebar poster, Tim Distribusi juga melakukan sosialisasi terkait tahapan
penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang dalam pelaksanannya
tentu memerlukan dukungan dari pemerintah daerah khususnya kecamatan dan desa/kelurahan.
Sinergitas antara penyelenggara (KPU) dan pemerintah daerah (khususnya kecamatan dan
desa/kelurahan) berperan penting dalam mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas. Pemerintah
Daerah melalui kecamatan dan desa/kelurahan sangat membantu KPU sebagai Penyelenggara dalam
mensosialisasikan tahapan-tahapan pemiu/pemilihan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif
dalam mensukseskan Pemilu/Pemilihan. Dengan Partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan Indikator
kesuksesan penyelenggaran demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon.
Dalam perjalanannya , Tim Distribusi mendapatkan informasi mengenai permasalahan
kependudukan yaitu :
1. Proses Perekaman KTP Elektronik belum mencapai 100%;
2. Penerbitan Surat Keterangan (SuKet) yang masih terpusat di Disdukcapil menyebabkan
masyarakat harus menunggu lebih lama;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat pada proses pembuatan/perekaman KTP Elektronik
yaitu tidak sedikit masyarakat yang sudah/pernah di rekam di tempat asal karena alasan
pindah domisi melakukan perekaman kembali ditempat baru menyebabkan “duplicate
record” sehingga KTP-E/Surat Keterangan tidak bisa dicetak;
Permasalahan tersebut disampaikan ke Disdukcapil, dan pihak Disdukcapil dengan peraturan
terbaru telah menyelesaikannya/meminimalisasi permasalahan tersebut sebagai contohnya yaitu
penerbitan Surat Keterangan telah dilakukan perekaman dapat dicetak di masing-masing kecamatan.
Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Aplikasi
Sidalih.
Adapun tahapan kegiatan Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Aplikasi Sidalih yaitu
:
1. Pembentukan Tim Kerja/Petugas/Operator Sidalih;
2. Penyusunan bahan Input data pemilih;
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
22
3. Pelaksanaan Input Data Pemilih;
4. Pembuatan laporan.
Pembentukan Tim Kerja/Operator Sidalih KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017 berdasarkan
petunjuk teknis anggaran tahun 2017 berjumlah dua orang. Operator Sidalih mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Pemrosesan data Pemilih dalam aplikasi sidalih;
2. Menyiapkan bahan-bahan pemutakhiran yang dibutuhkan dalam bentuk softcopy;
3. Menginput setiap ada perubahan data pemilih;
4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data pemilih pada aplikasi Sidalih yaitu :
1. Data Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Terakhir;
2. Data Mutasi Penduduk (pindah dan datang) by name;
3. Data TNI/Polri Tahun 2017 by name;
4. Data Penduduk yang meninggal by name;
5. Data Penduduk yang memiliki keterbatasan (disabilitas) by name.
Untuk Data Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Terakhir, KPU Kabupaten Cirebon menggunakan
data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut diperoleh dari hasil scan C1
yang diinput ulang kedalam excel untuk mempermudah penginputan kedalam Sidalih.
Bahan lainnya yaitu Data Mutasi Penduduk (pindah dan datang) by name, Data TNI/Polri Tahun
2017, Data Penduduk yang meninggal, dan Data Penduduk yang memiliki keterbatasan (disabilitas)
sudah dimintakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui surat KPU Nomor:
151/PL.03.1-SD/3209/KPU-Kab/VII/2017 perihal Permohonan Izin Hak Akses Data Kependudukan
untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Surat tersebut menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
412/KPU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengharuskan KPU
Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Portal Aplikasi
Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli 2017 s/d 15 Agustus
2017 dengan melakukan penyaringan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih
yang disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisili, atau berubah status menjadi anggota
TNI/Polri dan hilang ingatan serta memperbaharui data pemilih yang ada di portal SIDALIH.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 7 ayat (2) huruf (c)
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
23
disebutkan bahwa Pemberian izin hak akses data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada
lembaga pengguna tingkat Kabupaten didelegasikan kepada Bupati. Sementara dalam Pasal 11 huruf (a)
disebutkan bahwa pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan E-KTP oleh lembaga pengguna tingkat
Kabupaten harus melalui proses permohonan permintaan izin secara tertulis kepada Bupati.
Atas dasar hal tersebut KPU Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan izin hak akses data
kependudukan untuk kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akan dilaksanakan oleh
KPU Kabupaten Cirebon. Adapun kebutuhan data sebagai untuk kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Data Penduduk yang meninggal dunia;
2. Data Penduduk yang pindah domisili keluar dari wilayah Kabupaten Cirebon;
3. Data Penduduk yang berubah status menjadi anggota TNI/Polri dan yang telah Pensiun sebagai
anggota TNI/Polri;
4. Data Penduduk yang hilang ingatan;
5. Data Penduduk yang pindah domisili masuk menjadi warga Kabupaten Cirebon;
6. Data Penduduk penyandang disabilitas;
7. Data Penduduk yang berusia sudah 17 tahun pada saat hari H pemungutan Suara (27 Juni
2018).
Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Data yang diminta
oleh KPU Kabupaten Cirebon tidak dapat dipenuhi dikarenakan Pemberian Izin Akses Data
Kependudukan hanya dapat diberikan kepada Instansi yang tidak memiliki hierarki dengan Instansi
Pusat.
Pada pasal 6 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK,
Data Kependudukan danKTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;dan
2. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan
vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
Atas ketentuan diatas, data-data yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Cirebon tidak bisa
dipenuhi. Dengan demikian, data-data sebagaimana dijelaskan diatas tidak dapat diinput kedalam
aplikasi Sidalih.
Bahwa dalam rangka tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
412/KPU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, KPU Kabupaten Cirebon menyampaikan hal-hal sebagai
berikut :
1. KPU Kabupaten Cirebon termasuk daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak
2017 (poin 1.b)
2. KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan Snapshot dan Tentukan Hasil Resmi (THR)
sebelum melaksanakan pemutakhiran;
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
24
3. KPU Kabupaten Cirebon telah mengunggah Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2014 (yang memiliki Identitas lengkap);
4. KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan Snapshot dan THR hasil unggahan sebagaimana
poin 3.
Jumlah pemilih yang berhasil diunggah dalam aplikasi sidalih yaitu berdasarkan rincian sebagai
berikut :
Tabel Data Unggah DPTb Pilpres dan Wapres 2014
NO KECAMATAN L P JUMLAH
1 ARJAWINANGUN 9 5 14
2 BABAKAN 2 1 3
3 CIWARINGIN 0 1 1
4 DUKUPUNTANG 4 2 6
5 KALIWEDI 9 10 19
6 KARANGSEMBUNG 3 2 5
7 KARANGWARENG 4 4 8
8 KEDAWUNG 41 58 99
9 LEMAHABANG 1 1 2
10 LOSARI 0 1 1
11 PABUARAN 4 4 8
12 PALIMANAN 11 8 19
13 PANGURAGAN 1 1 2
14 PASALEMAN 1 0 1
15 PLUMBON 19 27 46
16 SUMBER 5 3 8
17 SUSUKAN LEBAK 1 1 2
18 TALUN 3 1 4
19 TENGAH TANI 1 0 1
20 WERU 21 18 39
TOTAL 140 148 288
Sumber : Data Sub Bagian Program dan Data s.d. Agustus 2017
Selain kegiatan-kegiatan diatas, dalam rangka persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan
Kepala Daerah serentak tahun 2018, KPU Kabupaten Cirebon menghadiri Rapat Kerja dan Bimbingan
Teknis Pemutakhiran Data Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan kinerja kegiatan tersebut diatas, Capaian realisasi kinerja output kegiatan Pemutakhiran
Data Pemilih Tahun 2017 pada realisasi fisik mencapai 100 % (berhasil) berupa tercapainya satu
dokumen Pemutakhiran Data Pemilih tahun 2017.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
Indikator Kinerja Sasaran Srategis ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Laporan
Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
25
a. Nilai Akuntabiltas Kinerja
Deskripsi kegiatan ini yaitu melaksanakan rapat evaluasi LAKIP di KPU Provinsi Jawa Barat
pada bulan Mei 2017. Hasil evaluasi lakip 2016 KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan penilaian Tim
Inspektorat KPU RI mendapatkan nilai CC dengan nilai 59,62. Pencapaiam Kinerja untuk laporan
Kinerja tahun 2017 ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang akhinya mendapatkan nilai C yaitu
49,63.
Realisasi capaian output kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian output fisik
(volume). Untuk realisasi output fisik tercapai 100 % (berhasil) yaitu dengan tercapainya satu laporan
evaluasi LAKIP.
Dengan demikian, sasaran tersusunya laporan hasil evaluasi LAKIP tahun 2016 sebanyak 1 (satu)
laporan telah terlaksana dengan baik/berhasil.
b. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan Standar Akuntansu
Pemerintah. Laporan yang disusun melalui aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN (Untuk Barang)
sebelumnya di rekonsiliasi ke KPPN sehingga apa yang dilaporkan sesuai dengan yang dibelanjakan.
C. REALISASI ANGGARAN
Total Pagu KPU Kabupaten Cirebon tahun 2017 sebesar Rp. 6.012.994.000, dengan Penyerapan
Anggaran Sebesar Rp. 3.720.233.894 atau sebesar 61,87 % dari Jumlah anggaran KPU Kabupaten
Cirebon.
Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja penyerapan anggaran KPU Kab. Cirebon jika diukur
dengan skala pengukuran ordinal rata-rata mencapai predikat “Kurang Berhasil” yaitu sebesar 61,87
% dari Total Anggaran di DIPA. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2017 mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2015 . Dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Cirebon 2011-2017
TAHUN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
CAPAIAN
KINERJA
(%)
PREDIKAT
2011 1.361.708.000 1.186.203.936 87,11 Cukup Berhasil
2012 2.107.172.000 1.430.617.261 67,89 Kurang
2013 27.267.593.000 24.251.039.258 88,94 Cukup Berhasil
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
26
2014 67.117.502.000 58.088.690.795 86,55 Cukup Berhasil
2015 . 1.456.065.000 1.356.364.568 93,15 Berhasil
2016 2.638.867.000 2.323.920.104 88,07% Cukup Berhasil
2017 6.012.994.000 3.720.233.894 61,87 Kurang
Sumber : Laporan Program dan Data 2011-2017
Kurangnya penyerapan anggaran tahun 2017 karena KPU Kabupaten Cirebon sedang dalam
tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Tahun 2019. Beberapa pos anggaran
pada DIPA Kabupaten Cirebon tidak sepenuhnya diserap optimal seperti :
1. Anggaran Verifikasi Faktual Persyaratan Calon Perseorangan tidak diserap karena tidak ada bakal
pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan
2. Anggaran Verifikasi Partai Politik. Dalam Pagu anggaran yang diterima KPU Kabupaten Cirebon
dialokasaikan untuk 50 partai politik. Sedangkan Partai Politik yang diverifikasi dan yang
mendaftar hanya 17 Parpol.
3.4. Analisis Efektifitas dan Efisiensi
Berdasarkan capaian kinerja fisik dan anggaran yang telah dijelaskan diatas, jika dianalisis dari
sisi efektifitas kerja maka seluruh pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia sudah efektif.
Indikatornya yaitu seluruh target dapat tercapai dengan sangat baik dan memperoleh penilaian kerja
sebesar 96,30 (sangat Baik) dibanding tahun sebelumnya 89,74 (baik) . Jika dianalisis dari sisi efisiensi
anggaran maka berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai efisisensi kerja sebesar 20 % meningkat dari
tahun sebelumnya yaitu 11,83%. Secara lengkap hasi evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dari aplikasi
monitoring dan evalusai situs monev.anggaran.depkeu.go.id (PMK 249 tahun 2011) diperoleh hasil
kinerja sebagai berikut :
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
27
Tabel 3.7. Penilaian Kinerja
Sumber : data penilaian kinerja tahun 2017 KPU Kabupaten Cirebon (monev.anggaran.depkeu.go.id)
Laporan Kinerja KPU Kab Cirebon 2017 |
28
aporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas kinerja
KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan
kegiatannya KPU Kabupaten Cirebon berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang
ditetapkan baik dalam Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2019.
Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni :
1) Seluruh kegiatan tahapan pemilihan terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu;
2) Penyelenggaran Pemiilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terlaksana dengan aman tanpa
konflik;
3) Penyelenggara Pemilihan mulai dari tingkat kabupaten, PPK dan PPS tidak ada yang melakukan
pelanggaran pemilihan;
4) Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terlaksana melalui koordinasi dengan instansi terkait;
5) Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU meningkat dari C menjadi CC
6) Laporan keuangan KPU Kabupaten Cirebon sudah sesuai denga Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP).
Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2017 sebagai wujud
pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja
dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Cirebon selama tahun anggaran 2017.
Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2017, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja
(PERKIN) tahun 2017, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome)
dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja
KPU Kabupaten Cirebon tahun 2017 berdasarkan parameter yang ditetapkan.
Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Cirebon yang telah
ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting
adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh aparatur dalam melaksanakan
kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.
BAB IV
PENUTUP
L