laporan kinerja - kpud- · pdf filelaporan pelaksanaan kegiatan persentase target kinerja...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN WONOGIRI
Jl. Gunung Gandul RT 03 RW 05 Joho Lor Giriwono – Wonogiri
Telepon (0273) 325503 Fax. (0273) 323866
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
i
KATA PENGANTAR
KPU Kabupaten Wonogiri merupakan Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU
Kabupaten Wonogiri bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Wonogiri
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.
Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan
yang baik (Good Governance), KPU Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi yang telah
ditetapkan.
Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja disusunlah penerapan
sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu sistem informasi manajemen berupa Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan
pengukuran dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran progres capaian kinerja
sekaligus mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja lembaga secara
keseluruhan. Rangkaian sistem informasi yang diterapkan tersebut bermuara pada
penilaian kinerja organisasi lembaga secara utuh yang dituangkan dalam Laporan
Kinerja ini.
Laporan Kinerja merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja
suatu instansi yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas
kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan
analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan
datang.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui
pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2016, berdasarkan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diemban oleh
KPU Kabupaten Wonogiri dalam mendukung visi dan misinya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi, salah satu asas
dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah
tersusunnya laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu
instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, KPU
Kabupaten Wonogiri berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 yang
memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wonogiri merupakan sasaran yang telah
dicapai secara menyeluruh yang telah dituangkan dalam Formulir Pengukuran
Kinerja disandingkan dengan sasaran-sasaran pada Rencana Strategis KPU
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun
capaian kinerja sasaran Tahun 2016 untuk KPU Kabupaten Wonogiri, adalah
sebagai berikut :
1. KPU Kabupaten Wonogiri
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target CapaianKinerja
1 2 3 4 51. Meningkatnya
kualitaspenyelenggaraanpemilu/pemilihan
a. Terlaksananya pengelolaandata dan dokumen pemiludan pemilukada
2 Kegiatan 2 Kegiatan
b. Terlaksananya informasi danpublikasi serta sosialisasipemilu dan pemilukada
1 Kegiatan 1 Kegiatan
2. Meningkatnyakapasitaspenyelenggarapemilu
Terlaksanakannyapeningkatan pelayanan dankapasitas peyelenggaraanpemilu terkait adminitrasikepemiluan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
iv
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target CapaianKinerja
1 2 3 4 53. Meningkatnya
kualitas regulasikepemiluan
a. Terfasilitasinya tahapanpemilihan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
b. Terlaksananya penyelesaiansengketa hukum yangdimenangkan
1 kasus 0 kasus
c. Terlaksananya penyuluhanperaturan perundang-undangan pemilu danpemilukada
1 Kegiatan 1 Kegiatan
2. KPU Sekretariat Kabupaten Wonogiri
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja1 2 3 4 5 61 Pelaksanaan
akuntabilitaspengelolaanadministrasikeuangan dilingkunganSetjen KPU
Terlaksananyasistem akuntansidan pelaporankeuangan
Jumlah laporanpelaksanaan sistemakutansi danpelaporankeuangan yangtepat waktu
1 Laporan 1 Laporan
Tersusunnyalaporanpertanggungjawabanpenggunaananggaran (LPPA)
Jumlah laporanpertanggungjawaban penggunaananggaran (e-LPPA)yang tepat waktudan valid
1 Laporan 1 Laporan
Terlaksananyapelayananperkantoran
Persentasepembayaran gajidan tunjangan
12 BulanLayanan
12 LayananBulan
2 FasilitasiPengelolaanData,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian,PemeliharaandanInventarisasiLogistik Pemilu
Tersusunnyaperencanaankebutuhan logistik,pedoman danevaluasi manajemenlogistik pemilu
Persentasetercapainyapengelolaan logistikpemilu yangberkualitas
1 Dokumen 1 Dokumen
Terlaksananyafasilitasi pengadaanlogistik pemilu
Tercapainyalayanan pengadaanlogistik yangtransparan danakuntabel
1 LayananPengadaan
1 LayananPengadaan
Tercapainyainventarisasi logistikpemilu
Persentasepenyusunanadministrasipengelolaan logistik
1 Unit 1 Unit
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
v
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja1 2 3 4 5 63 Pelaksanaan
ManajemenPerencanaandan Data
TerlaksananyaPengelolaanProgram dananggaran
Persentasekesesuaian antararenstra dan renjadan RKAKL
1 Dokumen 1 Dokumen
Tersedianya layananoperasional danpelayanan TI
Persentase layananteknologi informasipemilu yang tertib,efektif, dan tepatwaktu
1 Bulan 1 Bulan
TersusunnyaLaporanpelaksanaanKegiatan
Persentase targetkinerja tercapaisesuai denganpenetapankinerjanya
2 Laporan 2 Laporan
Terlaksananyapemutakhiran datadan pemilih
Persentasepemutakhiran datadan pemilih ditingkat kelurahan diseluruh Indonesia
1 Dokumen 1 Dokumen
Tersedianya sistemaplikasi KPU
PengembanganTeknologi Informasidalam Kepemiluan
1 Aplikasi 1 Aplikasi
4 PembinaanSDM,Pelayanan danAdministrasiKepegawaian
MeningkatnyaPenataanorganisasi,pembinaan danPengelolaan SDM
Penataanorganisasi,pembinaan danpengelolaanadminitrasi SDM
1 Laporan 1 Laporan
Terlaksananya diklatteknis dan diklatstruktural
Layananpeningkatankompetisi SDM
2 Orang 2 Orang
Tersedianyadokumenkepegawaian
Pengelolaan database kepegawaian
1 Dokumen 1 Dokumen
5 PenyelenggaraanOperasionaldanPemeliharaanPerkantoran(KPU)
Meningkatnyaakuntabilitaspenatausahaanbarang milik negaradi KPU Kabupaten
PersentasepengadministrasianBMN KPUKabupaten kedalam aplikasiSIMAK
3 Dokumen 3 Dokumen
Terlaksananyapengelolaanpersediaan (stockopname)
Persentasepenyampaianlaporan persediaanaset berdasarkanstock opnamedengan tepat waktu
1 Unit 1 Unit
TerselenggaranyaPenataan,Pendataan danPenilaian Arsip
Persentase jumlaharsip yang dikelolasesuai denganpenerapan kaidahkearsipan
1 Laporan 1 Laporan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
vi
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja1 2 3 4 5 6
Meningkatnyasarana layananperkantoran
Persentasepemenuhankebutuhan saranadan prasaranapenunjang kinerjapegawai
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
6 Pemeriksaandi lingkungansetjen KPU,SekretariatProvinsi danSekretariatKabupaten/kota
Tersusunnyalaporan hasilevaluasi LAKIP
Persentase KPUKabupaten/Kotamendapatkan nilaiakuntabilitas kinerjaminimal CC
1 Laporan 1 Laporan
Tersusunnyalaporan hasil reviewlaporan keuangan
Peningkatankualitaspenyusunanlaporan keuangansesuai SAP
1 Laporan 1 Laporan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Pada program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur KPU Tahun
Anggaran 2016, KPU Kabupaten Wonogiri tidak terdapat anggaran untuk
pelaksanaan program tersebut. Pada program kedua ini, secara umum
digunakan untuk peningkatan/pengembangan maupun pengadaan untuk
Sarana dan Prasarana kantor.
c. Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja1 2 3 41 Penyiapan
penyusunanRancanganPeraturanKPU,Advokasi,PenyelesaianSengketa danPenyuluhanPeraturanPerundang-Undanganyang berkaitandenganpenyelenggaraan pemilu
Terlaksananyaadvokasi danpenyelesaiansengketa hukum
Persentasepenyelesaiansengketa hukumyang dimenangkan
1 Kasus 0 Kasus
Terselenggaranyalayanan administrasikepemiluan
Persentaseketepatan waktupenyiapan bahan
1 Laporan 0 Laporan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
vii
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja1 2 3 4
pelayananpelaporan danakampanye, auditdana kampanye,pendaftaran partaipolitik dan anggotaDPD
Terlaksananyapenyuluhanperaturanperundang-undangan pemiludan pemilukada
Persentase yangmendapatkanPenyuluhanPeraturan KPU
1Kabupaten
1Kabupaten
2 Pedoman,PetunjukTeknis danBimbinganTeknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPemilu danPendidikanPemilih
Terlaksananya PAWanggota DPRDKabupaten/Kota
Persentase prosesPAW anggotaDPRDKabupaten/Kotadapat diselesaikandalam waktu 5 harikerja
5 Orang 0 orang
Tersusunnyadokumen teknispemilu legislatif,pemilu presiden danwakil presiden danpemilukada
Jumlah data sertadokumen pemilu,pemilu presiden danwakil presiden,pemilu legislatifserta pemilukada
1 Dokumen 1 Dokumen
Tersedianyainformasi danterselenggaranyapublikasi sertasosialisasi pemiludan pemilukada
Persentasepenyampaianinformasi danpublikasi sertasosialisasi pemiludan pemilukada
1 Laporan 1 Laporan
Terlaksananyatahapan pemilihan
Persentase yangmelaksanakanPemilukada
1 Laporan 1 Laporan
Berdasarkan data capaian kinerja diatas, dapat dijelaskan bahwa bila
dalam lingkup KPU Kabupaten Wonogiri, capaian kinerja yang diperoleh yaitu
sebesar 85,71%, yang dihitung dari jumlah sasaran strategis 3 sasaran dengan
target 7 capaian kegiatan, dan pada Tahun 2016 ini, terdapat 1 kegiatan yang
tidak terdapat capaian kegiatannya. Tidak tercapainya capaian kegiatan tersebut
disebabkan karena pada Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 yang berakhir di
Tahun 2016, tidak terdapat sengketa hukum perselisihan hasil
Pemilu/pemilukada. Dalam hal terdapat pelaksanaan terkait Sengketa hukum,
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
viii
yang dilaksanakan yaitu manajemen penyelesaian dalam perselisihan hasil
Pemilu/Pemilukada.
Sedangkan bila dalam lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
capaian kinerja yang diperoleh sebesar 94,73%, yang dihitung dari jumlah
sasaran program/kegiatan sebesar 8 kegiatan dengan target 27 capaian kegiatan
dan di dalamnya terdapat rincian 57 output satuan, dan pada Tahun 2016 ini,
terdapat 3 capaian kegiatan yang tidak terdapat capaian kinerjanya, dengan 54
output satuan yang tercapai. Dalam hal tidak tercapai 3 capaian kegiatan yaitu
tidak terdapat sengketa hukum perselisihan hasil Pemilu/pemilukada, tidak
terdapat pelaksanaan tahapan Pemilu/pemilukada terkait dengan penyiapan
pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye dan pendaftaran
partai politik dan anggota DPD, dan terakhir yaitu tidak terdapat proses PAW
anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2016.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
ix
DAFTAR ISI
Pengantar …………………………………………………………………………………. i
Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………... iii
Daftar Isi …………………………………………………………………………………… ix
Daftar Tabel ………………………………………………………………………………. x
Daftar Grafik ………………………………………………………………………………. xi
Bab I. Pendahuluan …………………………………………………………………….. 1
A. Umum …………………………………………………………………………. 1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi …………………………… 2
1. Struktur Organisasi ………………………………………………………. 2
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………. 4
Bab II. Perencanaan Kinerja ……………………………………………………………. 11
A. Perencanaan …………………………………………………………………. 11
1. VISI Komisi Pemilihan Umum …………………………………………… 11
2. MISI Komisi Pemilihan Umum ………………………………………….. 12
3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum ……………………………………….. 12
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum ………………………….. 13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 …………………………………………….. 14
Bab III. Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………………………. 24
A. Capaian Kinerja ……………………………………………………………… 24
1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 …………………………………. 25
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya .. 31
3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah
Renstra KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 ………………. 32
4. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif
Solusi yang dilakukan …………………………………………………… 34
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya …………………………. 35
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau
kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja …………………………… 36
B. Realisasi Anggaran …………………………………………………………. 37
Bab IV. Penutup …………………………………………………………………………. 41
Lampiran ................................................................................................................. 43
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
x
TABEL
Tabel 2.1 Tabel Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
.......................................................................................................……. 14
Tabel 2.2 Tabel Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya ……………………………………………………………… 17
Tabel 2.3 Tabel Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya ……………………………………………………………... 20
Tabel 2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri ………. 21
Tabel 3.1 Tabel Kategori Capaian Kinerja …………………………………………...…….. 25
Tabel 3.3 Tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri ……. 27
Tabel 3.4 Tabel Realisasi Anggaran BA.076 Tahun 2016 ………………………… 37
Tabel 3.5 Tabel Sumber Dana Pagu yang Tercatat Dalam DIPA BA.076 Tahun
2016....................................................................................................... 40
Tabel 3.6 Tabel Pagu yang Seharusnya …………………………………………… 40
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
xi
GRAFIK
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai KPU berdasarkan Tingkat Pendidikan……………….. 2
Grafik 1.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri …………………………. 3
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
1
BAB IPENDAHULUAN
A. UMUM
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 merupakan laporan
implementasi perwujudan kinerja aktual, akuntabel dan pertanggungjawaban dari
pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan
KPU Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2016 yang disusun berdasarkan garis
besar Renstra (Rencana Strategis) KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019
dan Perjanjian Kinerja, dengan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja
Tahunan) Tahun 2016 serta dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Aksi.
Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wonogiri berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara
lain :
1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten
Wonogiri;
3. Sarana laporan pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan
KPU Kabupaten Wonogiri;
4. Sarana interaksi dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan
kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Wonogiri pada Tahun-tahun
berikutnya;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara
efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok
dan fungsinya.
6. Menjadikan KPU Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga Penyelenggara
Pemilu dan Pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri,
transparan dan akuntabel.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
2
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Struktur Organisasi
KPU Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2016 didukung oleh 28 orang
pegawai dari keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan
jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Wonogiri dapat
diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan, antara lain: SD, SMP,
SMA, S1, dan S2. Total Pegawai dai KPU Kabupaten Wonogiri adalah
sebagai berikut :
1) Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wonogiri sebanyak 5 pegawai;
2) PNS Organik Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri sebanyak 9
pegawai;
3) PNS Diperbantukan pada Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
sebanyak 3 pegawai;
4) Pegawai Pemerintah Non PNS (Kontrak) sebanyak 11 pegawai.
Dengan rincian pegawai yang disebutkan diatas, total jumlah
pegawai yang ada pada KPU Kabupaaten Wonogiri yaitu sebanyak 28
pegawai. Sedangkan Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.Jumlah Pegawai KPU
berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 1.1
Jumlah Pegawai KPU berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 1.2Struktur Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri
ANGGOTAA. JOKO WURYANTO, SHKETUAMAT NAWIR, S. Ag
ANGGOTABAMBANG TETUKO, ST ANGGOTASUYONO, S.Pd. KimSEKRETARISDrs. AGUNG EKO NUGROHO, MHNIP. 19640528 198703 1 005
KEPALA SUB BAGIANPROGRAM DAN DATATRI KUMORO SEKTI, S.SiNIP. 19811109 200902 1 002KEPALA SUB BAGIANTEKNIS PEMILU DAN HUPMASMARYONO, S. Sos, M. SiNIP. 19721220 199603 1 003
KEPALA SUB BAGIANHUKUMANIEK PRASETYANINGSIH, SHNIP. 19610121 198607 2 001KEPALA SUB BAGIANKEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIKTANTO WINURDIN, S. Sos, M. SiNIP. 19670817 199303 1 008
STAF1. WENDA PRIYANTO, S.KomNIP.19860405 200902 1 0022. CICIK FAJAR RIESTI, SESTAF1. ALFI NIRMALASARI, S. IPNIP. 19811221 200902 2 0052. HERNAWAN EKA S, A.MdNIP. 19850806 201012 1 0053. ERIYANA NOVIYANTI, S.Pd4. ANDHI NOVALIA A, SE
STAF1. NOVIYATI, SENIP.19791105 200902 2 0062. ANIK SULISTYONINGSIHSTAF1. GALUH ADISTI WISNU W, S.Psi, M.SiNIP. 19860221 200902 2 0052. ARIE WIDHIASTUTI, S.SosNIP. 19841129 201012 2 0023. PAIMONIP. 19700613 201407 1 0014. TINUK DWI HASTUTIK, SE5. DYAH NUGRAHANING T, S.Kom6. HARTANTO7. HARIYANTO, SE8. AGUNG WIDAYAT9. ARYA YUDHA SANDRI10. SUPRIYONO
ANGGOTAAGOES WIBOWO, SH
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
3
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
4
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2011, berikut adalah
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Wonogiri :
a. Kedudukan
Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah
Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota.
b. Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah :
1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
meliputi :
a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya;
e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;
g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
5
suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara
dan sertifikat rekapitulasi suara;
h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara
di PPK;
i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah
kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
6
2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya;
e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;
f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang
bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara;
h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilu;
j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
7
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan
wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
peraturan perundang-undangan.
3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :
a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan
bupati/walikota;
b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur
serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
e) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota;
g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan
bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
8
h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU
Provinsi;
i) menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi
persyaratan;
j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota
yang bersangkutan;
k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada
saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi;
l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan
mengumumkannya;
m) mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan
berita acaranya;
n) melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui
KPU Provinsi;
o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran pemilihan;
p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
9
r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan
pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota;
t) menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,
bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota; dan
u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :
a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan
tepat waktu;
b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden
dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara
adil dan setara;
c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu
kepada masyarakat;
d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
KPU dan ANRI;
g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan;
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
10
h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota
KPU Kabupaten/Kota;
j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundang-undangan.Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Wonogiri
dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. Sesuai pasal 68 Undang-
Undang nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
bertugas :
1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2) memberikan dukungan teknis administratif;
3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan Pemilu;
4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
serta pemilihan gubernur;
5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;
6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan
bupati/walikota;
7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN
Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,
membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas
kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis adalah merupakan suatu tindakan
penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana
Strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan, dan program yang ditetapkan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan
Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum secara nasional dan lokal
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana
Strategis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019
disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
Renstra K/L 2015-2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019
memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan
yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun
mendatang. Berikut Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis KPU Kabupaten
Wonogiri Tahun 2015-2019 :
1. VISI Komisi Pemilihan Umum
Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :
“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan
berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL”
Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi
Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan,
akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,
efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
12
berwawasan nasional yang menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. MISI Komisi Pemilihan Umum
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum
telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan
Kerja, yaitu :
a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri;
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil, akuntabel, dan edukatif di Kabupaten Wonogiri;
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,
efisien dan efektif di Kabupaten Wonogiri;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil
dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis khususnya di Kabupaten Wonogiri;
f. Meningkatkan kepercayaan publik (trust of publik) terhadap hasil pemilu
yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang
berlaku.
3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :
a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam
menggunakan Hak Pilihnya pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada;
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
13
b. Terwujudnya lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang kredibel,
berintegritas, kapabilitas dan berkompeten.
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi
dalam Pemilu dan Pilkada yang demokratis;
d. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, dan aksesabel sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
e. Terlaksananya Pemilu dan Pilkada secara LUBER dan JURDIL..
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama
lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dengan
indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan
dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dengan
indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
14
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi;
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016, terdapat 3
(tiga) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) output yang akan
dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2016.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri terdiri dari dua bagian yang tak
terpisahkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu komisioner
dan kesekretariatan. Dalam perspektif lembaga, KPU Kabupaten Wonogiri telah
menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :Tabel 2.1
Tabel Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 41. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraanpemilu/pemilihan
a. Terlaksananya pengelolaan datadan dokumen pemilu danpemilukada
2 Kegiatan
b. Terlaksananya informasi danpublikasi serta sosialisasi pemiludan pemilukada
1 Kegiatan
2. Meningkatnya kapasitaspenyelenggara pemilu
Terlaksanakannya peningkatanpelayanan dan kapasitaspeyelenggaraan pemilu terkaitadminitrasi kepemiluan
1 Kegiatan
3. Meningkatnya kualitasregulasi kepemiluan
a. Terfasilitasinya tahapan pemilihan 1 Kegiatan
b. Terlaksananya penyelesaiansengketa hukum yangdimenangkan
1 kasus
c. Terlaksananya penyuluhanperaturan perundang-undanganpemilu dan pemilukada
1 Kegiatan
Sebelum berlanjut ke Perjanjian Kinerja lingkup/persepektif kesekretariatan,
dapat dijelaskan terlebih dahulu program yang dilaksanakan di Tahun 2016. Tahun
2016, KPU Kabupaten Wonogiri dialokasikan anggaran sesuai DIPA BA.076 TA
2016 Revisi Terakhir sebesar Rp5.855.211.000,-. Dari anggaran sebesar
Rp5.855.211.000,-, terdiri dari 2 Program, yang dapat disebutkan sebagai berikut :
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
15
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(076.01.01) dialokasikan anggaran sebesar Rp2.674.417.000,-. Alokasi
anggaran tersebut, seluruhnya bersumber dari dana APBN Rupiah Murni.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, tidak terdapat
alokasi anggaran.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
dialokasikan anggaran sebesar 3.180.794.000,-. Alokasi anggaran tersebut,
bersumber dari APBN Rupiah Murni sebesar Rp125.314.000,- dan berseumber
dari Hibah Langsung Dalam Negeri (digunakan untuk Pelaksanaan Tahapan
Pemilukada Tahun 2015 yang berakhir di Tahun 2016) sebesar
Rp3.055.480.000,-.
Dari ketiga program tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan
beserta indikator kinerja kegiatannya yaitu sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(076.01.01)
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitas
pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya, terlaksananya
pemutahiran data pemilih melalui sinergiritas dan sinkronisasi dengan Dinas
Catatan Sipil Kabupaten.
Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran
Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi,
Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik
kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan
administrasi kepegawaian.
Adapun arahan kebijakan program ini mencakup :
a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasaranan serta terpenuhinya
logistik keperluan pemilu;
c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
16
d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi keuangan di
lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Wonogiri TA. 2016 Revisi
Terakhir tanggal 29 November 2016, anggaran yang tersedia sebesar
Rp2.674.417.000,-. Anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dijabarkan ke dalam masing-masing
kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :
1) Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen KPU (3355) dengan besaran alokasi anggaran yang
tersedia yaitu Rp2.069.988.000,-.
2) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu (3356)
dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia yaitu Rp14.356.000,-.
3) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) dengan
besaran alokasi anggaran yang tersedia yaitu Rp61.394.000,-.
4) Kegiatan Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
(3358) dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia yaitu Rp3.310.000,-
5) Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(KPU) (3360) dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia yaitu
Rp517.337.000,-.
6) Kegiatan Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan
Sekretariat Kabupaten/kota (3361) dengan besaran alokasi anggaran yang
tersedia yaitu Rp8.032.000,-.
Dari program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya, yang telah dijabarkan menjadi 6 kegiatan tersebut, dijabarkan lagi
menjadi 20 Sasaran kegiatan dan 20 indikator kinerja kegiatan. Rincian tabel
dapat dijelaskan dalam tabel berikut :
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
17
Tabel 2.2Tabel Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja1 2 3 41 Pelaksanaan
akuntabilitaspengelolaanadministrasikeuangan dilingkungan SetjenKPU
Terlaksananya sistemakuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan pelaksanaansistem akutansi danpelaporan keuangan yangtepat waktu
Tersusunnya laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran(LPPA)
Jumlah laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu danvalid
Terlaksananya pelayananperkantoran
Persentase pembayaran gajidan tunjangan
2 Fasilitasi PengelolaanData, Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian,Pemeliharaan danInventarisasi LogistikPemilu
Tersusunnya perencanaankebutuhan logistik, pedomandan evaluasi manajemenlogistik pemilu
Persentase tercapainyapengelolaan logistik pemiluyang berkualitas
Terlaksananya fasilitasipengadaan logistik pemilu
Tercapainya layananpengadaan logistik yangtransparan dan akuntabel
Tercapainya inventarisasilogistik pemilu
Persentase penyusunanadministrasi pengelolaanlogistik
3 PelaksanaanManajemenPerencanaan danData
Terlaksananya PengelolaanProgram dan anggaran
Persentase kesesuaianantara renstra dan renja danRKAKL
Tersedianya layananoperasional dan pelayanan TI
Persentase layananteknologi informasi pemiluyang tertib, efektif, dan tepatwaktu
Tersusunnya Laporanpelaksanaan Kegiatan
Persentase target kinerjatercapai sesuai denganpenetapan kinerjanya
Terlaksananya pemutakhirandata dan pemilih
Persentase pemutakhirandata dan pemilih di tingkatkelurahan di seluruhIndonesia
Tersedianya sistem aplikasiKPU
Pengembangan TeknologiInformasi dalam Kepemiluan
4 Pembinaan SDM,Pelayanan danAdministrasiKepegawaian
Meningkatnya Penataanorganisasi, pembinaan danPengelolaan SDM
Penataan organisasi,pembinaan dan pengelolaanadminitrasi SDM
Terlaksananya diklat teknisdan diklat struktural
Layanan peningkatankompetisi SDM
Tersedianya dokumenkepegawaian
Pengelolaan data basekepegawaian
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
18
No. Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja1 2 3 45 Penyelenggaraan
Operasional danPemeliharaanPerkantoran (KPU)
Meningkatnya akuntabilitaspenatausahaan barang miliknegara di KPU Kabupaten
Persentasepengadministrasian BMNKPU Kabupaten ke dalamaplikasi SIMAK
Terlaksananya pengelolaanpersediaan (stock opname)
Persentase penyampaianlaporan persediaan asetberdasarkan stock opnamedengan tepat waktu
Terselenggaranya Penataan,Pendataan dan PenilaianArsip
Persentase jumlah arsipyang dikelola sesuai denganpenerapan kaidah kearsipan
Meningkatnya sarana layananperkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana penunjang kinerjapegawai
6 Pemeriksaan dilingkungan setjenKPU, SekretariatProvinsi danSekretariatKabupaten/kota
Tersusunnya laporan hasilevaluasi LAKIP
Persentase KPUKabupaten/Kotamendapatkan nilaiakuntabilitas kinerja minimalCC
Tersusunnya laporan hasilreview laporan keuangan
Peningkatan kualitaspenyusunan laporankeuangan sesuai SAP
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Program kedua ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan
Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah
meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
Adapun indikator kinerja programnya yaitu : persentase dukungan sarana
dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi
dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana
dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, KPU Kabupaten Wonogiri tidak
terdapat anggaran untuk melaksanakan program ini, sehingga tidak terdapat
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja pada program kedua ini.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
19
rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum,
advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan
tahapan pemilu.
Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu
harmonisasi dan pendokumentasi PKPU sesuai dengan kerangka regulasi;
persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasian keputusan
KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian
dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :
a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
b. Menfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.
Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Wonogiri TA. 2016 Revisi
Terakhir tanggal 29 November 2016, anggaran yang tersedia sebesar
Rp3.180.794.000,-. Anggaran pada Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, dijabarkan ke dalam masing-masing
kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :
1) Kegiatan Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (3363) dengan besaran
alokasi anggaran yang tersedia yaitu Rp96.240.000,-.
2) Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/
Publikasi/ Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) dengan
besaran alokasi anggaran yang tersedia yaitu Rp3.084.554.000,-. Dari
alokasi sebesar Rp3.084.554.000,- terdiri dari anggaran yang bersumber
dari APBN Rupiah Murni sebesar Rp29.074.000,- dan bersumber dari
Hibah Langsung Dalam Negeri (digunakan untuk Pelaksanaan Tahapan
Pemilukada Tahun 2015 yang berakhir di Tahun 2016) sebesar
Rp3.055.480.000,-
Dari program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik Tahun Anggaran 2016 tersebut dijabarkan menjadi 2 kegiatan. Dari 2
kegiatan tersebut, dijabarkan lagi menjadi 7 Sasaran kegiatan dan 7 indikator
kinerja kegiatan. Rincian tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
20
Tabel 2.3Tabel Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
No. Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja1 2 31 Penyiapan
penyusunanRancangan PeraturanKPU, Advokasi,PenyelesaianSengketa danPenyuluhanPeraturanPerundang-Undangan yangberkaitan denganpenyelenggaraanpemilu
Terlaksananya advokasi danpenyelesaian sengketahukum
Persentase penyelesaiansengketa hukum yangdimenangkan
Terselenggaranya layananadministrasi kepemiluan
Persentase ketepatan waktupenyiapan bahan pelayananpelaporan dana kampanye,audit dana kampanye,pendaftaran partai politik dananggota DPD
Terlaksananya penyuluhanperaturan perundang-undangan pemilu danpemilukada
Persentase yangmendapatkan PenyuluhanPeraturan KPU
2 Pedoman, PetunjukTeknis danBimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Pemiludan PendidikanPemilih
Terlaksananya PAW anggotaDPRD Kabupaten/Kota
Persentase proses PAWanggota DPRDKabupaten/Kota dapatdiselesaikan dalam waktu 5hari kerja
Tersusunnya dokumen teknispemilu legislatif, pemilupresiden dan wakil presidendan pemilukada
Jumlah data serta dokumenpemilu, pemilu presiden danwakil presiden, pemilulegislatif serta pemilukada
Tersedianya informasi danterselenggaranya publikasiserta sosialisasi pemilu danpemilukada
Persentase penyampaianinformasi dan publikasi sertasosialisasi pemilu danpemilukada
Terlaksananya tahapanpemilihan
Persentase yangmelaksanakan Pemilukada
Dari ketiga program tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
selanjutnya menetapkan Perjanjian Kinerja dalam lingkup kesekretariatan sebagai
tekad dan perjanjian rencana kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan pada
Tahun 2016. Perjanjian Kinerja tersebut yang disusun berdasarkan Renstra KPU
Tahun 2015-2019, Renstra KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019, DIPA dan
RKA K/L Tahun Anggaran 2016, yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
21
Tabel 2.4Tabel Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 51 Pelaksanaan
akuntabilitaspengelolaanadministrasikeuangan dilingkungan SetjenKPU
Terlaksananya sistemakuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporanpelaksanaan sistemakutansi dan pelaporankeuangan yang tepatwaktu
1 Laporan
Tersusunnya laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran(LPPA)
Jumlah laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran(e-LPPA) yang tepatwaktu dan valid
1 Laporan
Terlaksananyapelayanan perkantoran
Persentasepembayaran gaji dantunjangan
12 BulanLayanan
2 FasilitasiPengelolaanData,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian,Pemeliharaandan InventarisasiLogistik Pemilu
Tersusunnyaperencanaan kebutuhanlogistik, pedoman danevaluasi manajemenlogistik pemilu
Persentase tercapainyapengelolaan logistikpemilu yang berkualitas
1 Dokumen
Terlaksananya fasilitasipengadaan logistikpemilu
Tercapainya layananpengadaan logistikyang transparan danakuntabel
1 LayananPengadaan
Tercapainyainventarisasi logistikpemilu
Persentasepenyusunanadministrasipengelolaan logistik
1 Unit
3 PelaksanaanManajemenPerencanaan danData
TerlaksananyaPengelolaan Programdan anggaran
Persentase kesesuaianantara renstra danrenja dan RKAKL
1 Dokumen
Tersedianya layananoperasional danpelayanan TI
Persentase layananteknologi informasipemilu yang tertib,efektif, dan tepat waktu
1 Bulan
Tersusunnya Laporanpelaksanaan Kegiatan
Persentase targetkinerja tercapai sesuaidengan penetapankinerjanya
2 Laporan
Terlaksananyapemutakhiran data danpemilih
Persentasepemutakhiran data danpemilih di tingkatkelurahan di seluruhIndonesia
1 Dokumen
Tersedianya sistemaplikasi KPU
PengembanganTeknologi Informasidalam Kepemiluan
1 Aplikasi
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
22
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 54 Pembinaan SDM,
Pelayanan danAdministrasiKepegawaian
Meningkatnya Penataanorganisasi, pembinaandan Pengelolaan SDM
Penataan organisasi,pembinaan danpengelolaan adminitrasiSDM
1 Laporan
Terlaksananya diklatteknis dan diklatstruktural
Layanan peningkatankompetisi SDM
2 Orang
Tersedianya dokumenkepegawaian
Pengelolaan data basekepegawaian
1 Dokumen
5 PenyelenggaraanOperasional danPemeliharaanPerkantoran(KPU)
Meningkatnyaakuntabilitaspenatausahaan barangmilik negara di KPUKabupaten
PersentasepengadministrasianBMN KPU Kabupatenke dalam aplikasiSIMAK
3 Dokumen
Terlaksananyapengelolaan persediaan(stock opname)
Persentasepenyampaian laporanpersediaan asetberdasarkan stockopname dengan tepatwaktu
1 Unit
TerselenggaranyaPenataan, Pendataandan Penilaian Arsip
Persentase jumlaharsip yang dikelolasesuai denganpenerapan kaidahkearsipan
1 Laporan
Meningkatnya saranalayanan perkantoran
Persentasepemenuhan kebutuhansarana dan prasaranapenunjang kinerjapegawai
12 BulanLayanan
6 Pemeriksaan dilingkungan setjenKPU, SekretariatProvinsi danSekretariatKabupaten/kota
Tersusunnya laporanhasil evaluasi LAKIP
Persentase KPUKabupaten/Kotamendapatkan nilaiakuntabilitas kinerjaminimal CC
1 Laporan
Tersusunnya laporanhasil review laporankeuangan
Peningkatan kualitaspenyusunan laporankeuangan sesuai SAP
1 Laporan
7 PenyiapanpenyusunanRancanganPeraturan KPU,Advokasi,PenyelesaianSengketa danPenyuluhanPeraturanPerundang-Undangan yangberkaitan dengan
Terlaksananya advokasidan penyelesaiansengketa hukum
Persentasepenyelesaian sengketahukum yangdimenangkan
1 Kasus
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
23
No. Kegiatan SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 5penyelenggaraanpemilu
Terselenggaranyalayanan administrasikepemiluan
Persentase ketepatanwaktu penyiapan bahanpelayanan pelaporandana kampanye, auditdana kampanye,pendaftaran partaipolitik dan anggotaDPD
1 Laporan
Terlaksananyapenyuluhan peraturanperundang-undanganpemilu dan pemilukada
Persentase yangmendapatkanPenyuluhan PeraturanKPU
1 Kabupaten
8 Pedoman,Petunjuk Teknisdan BimbinganTeknis/ Supervisi/Publikasi/SosialisasiPemilu danPendidikanPemilih
Terlaksananya PAWanggota DPRDKabupaten/Kota
Persentase prosesPAW anggota DPRDKabupaten/Kota dapatdiselesaikan dalamwaktu 5 hari kerja
5 Orang
Tersusunnya dokumenteknis pemilu legislatif,pemilu presiden danwakil presiden danpemilukada
Jumlah data sertadokumen pemilu,pemilu presiden danwakil presiden, pemilulegislatif sertapemilukada
1 Dokumen
Tersedianya informasidan terselenggaranyapublikasi sertasosialisasi pemilu danpemilukada
Persentasepenyampaian informasidan publikasi sertasosialisasi pemilu danpemilukada
1 Laporan
Terlaksananya tahapanpemilihan
Persentase yangmelaksanakanPemilukada
1 Laporan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja
secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui
evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berusaha menyusun dan
menyampaikan Laporan Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir
guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya dengan menyajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Wonogiri
disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wonogiri menyajikan capaian kinerja setiap
Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan
Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Proses pengukuran
kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.
Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator
Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input),
Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :
1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan
keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu,
teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau
non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan
program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
25
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa
jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat
diakses oleh publik.
1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri secara lembaga telah
menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja utama sebagai tolak
ukur keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada Tahun
2016, kemudian ditetapkanlah target-target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2016.
Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran,
dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :Tabel 3.1
Tabel Kategori Capaian Kinerja
No Rentang Capaian Kategori Capaian1 2 31 Kurang dari 55% Gagal
2 55% sampai dengan 75% Cukup Baik
3 76 % sampai dengan 100% Baik
4 Lebih dari 100% Sangat Baik
Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan
realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan
rumus sebagai berikut :Realisasi
% Capaian = ---------------------- x 100 %
Rencana/Target
Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya.
Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Sasaran KPU Kabupaten Wonogiri
dalam perspektif lembaga tampak dalam Tabel 3.2.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
26
Tabel 3.2Tabel Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Wonogiri
No SasaranStategis Indikator Kinerja Target Realisasi
ProsentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5 51. Meningkatnya
kualitaspenyelenggaraanpemilu/pemilihan
a. Terlaksananyapengelolaan data dandokumen pemilu danpemilukada
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
b. Terlaksananyainformasi danpublikasi sertasosialisasi pemiludan pemilukada
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
2. Meningkatnyakapasitaspenyelenggarapemilu
Terlaksanakannyapeningkatanpelayanan dankapasitaspeyelenggaraanpemilu terkaitadminitrasikepemiluan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
3. Meningkatnyakualitas regulasikepemiluan
a. Terfasilitasinyatahapan pemilihan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
b. Terlaksananyapenyelesaiansengketa hukumyang dimenangkan
1 kasus 0 kasus 0%
c. Terlaksananyapenyuluhanperaturanperundang-undanganpemilu danpemilukada
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Dari perhitungan prosentase capaian kinerja seperti yang tersebut di atas,
dapat dihitung pula prosentase capaian kinerja secara menyeluruh yaitu :Realisasi
% Capaian = ---------------------- x 100 %
Rencana/Target
6 Kegiatan
= ----------------------- x 100 %
7 Kegiatan
= 85,71%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
27
Dengan prosentase capaian kinerja lembaga KPU Kabupaten Wonogiri
sebesar 85,71%, dapat dikategorikan dalam skala baik untuk Capaian Kinerja Tahun
2016 ini.
Sedangkan dalam perspektif Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri, dalam hal ini mencakup penyediaan anggaran dan penggunaan anggaran
dan kegiatan secara menyeluruh, KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan 27 (dua
puluh tujuh) sasaran program/kegiatan dengan 27 indikator kinerja sebagai tolak ukur
keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada Tahun
2016, kemudian ditetapkanlah target-target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2016.
Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Sasaran KPU Kabupaten Wonogiri
dalam perspektif Sekretariat tampak dalam Tabel 3.3.Tabel 3.3
Tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
No. KegiatanSasaranProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Target Realisasi
ProsentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 51 Pelaksanaan
akuntabilitaspengelolaanadministrasikeuangan dilingkunganSetjen KPU
Terlaksananyasistem akuntansidan pelaporankeuangan
Jumlah laporanpelaksanaansistem akutansidan pelaporankeuangan yangtepat waktu
1Laporan
1Laporan
100%
Tersusunnyalaporanpertanggungjawaban penggunaananggaran (LPPA)
Jumlah laporanpertanggungjawabanpenggunaananggaran (e-LPPA) yangtepat waktu danvalid
1Laporan
1Laporan
100%
Terlaksananyapelayananperkantoran
Persentasepembayaran gajidan tunjangan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
100%
2 FasilitasiPengelolaanData,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian,PemeliharaandanInventarisasiLogistik
Tersusunnyaperencanaankebutuhanlogistik, pedomandan evaluasimanajemenlogistik pemilu
Persentasetercapainyapengelolaanlogistik pemiluyang berkualitas
1Dokumen
1Dokumen
100%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
28
No. KegiatanSasaranProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Target Realisasi
ProsentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5Pemilu Terlaksananya
fasilitasipengadaanlogistik pemilu
Tercapainyalayananpengadaanlogistik yangtransparan danakuntabel
1LayananPengada
an
1LayananPengada
an
100%
Tercapainyainventarisasilogistik pemilu
Persentasepenyusunanadministrasipengelolaanlogistik
1 Unit 1 Unit 100%
3 PelaksanaanManajemenPerencanaandan Data
TerlaksananyaPengelolaanProgram dananggaran
Persentasekesesuaianantara renstradan renja danRKAKL
1Dokumen
1Dokumen
100%
Tersedianyalayananoperasional danpelayanan TI
Persentaselayananteknologiinformasi pemiluyang tertib,efektif, dan tepatwaktu
1 Bulan 1 Bulan 100%
TersusunnyaLaporanpelaksanaanKegiatan
Persentasetarget kinerjatercapai sesuaidenganpenetapankinerjanya
2Laporan
4Laporan
200%
Terlaksananyapemutakhirandata dan pemilih
Persentasepemutakhirandata dan pemilihdi tingkatkelurahan diseluruhIndonesia
1Dokumen
2Dokumen
200%
Tersedianyasistem aplikasiKPU
PengembanganTeknologiInformasi dalamKepemiluan
1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%
4 PembinaanSDM,Pelayanan danAdministrasiKepegawaian
MeningkatnyaPenataanorganisasi,pembinaan danPengelolaan SDM
Penataanorganisasi,pembinaan danpengelolaanadminitrasi SDM
1Laporan
1Laporan
100%
Terlaksananyadiklat teknis dandiklat struktural
Layananpeningkatankompetisi SDM
2 Orang 2 Orang 100%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
29
No. KegiatanSasaranProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Target Realisasi
ProsentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5Tersedianyadokumenkepegawaian
Pengelolaandata basekepegawaian
1Dokumen
1Dokumen
100%
5 PenyelenggaraanOperasionaldanPemeliharaanPerkantoran(KPU)
Meningkatnyaakuntabilitaspenatausahaanbarang miliknegara di KPUKabupaten
Persentasepengadministrasian BMN KPUKabupaten kedalam aplikasiSIMAK
3Dokumen
3Dokumen
100%
Terlaksananyapengelolaanpersediaan (stockopname)
Persentasepenyampaianlaporanpersediaan asetberdasarkanstock opnamedengan tepatwaktu
1 Unit 2 Unit 200%
TerselenggaranyaPenataan,Pendataan danPenilaian Arsip
Persentasejumlah arsipyang dikelolasesuai denganpenerapankaidahkearsipan
1Laporan
1Laporan
100%
Meningkatnyasarana layananperkantoran
Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranapenunjangkinerja pegawai
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
100%
6 Pemeriksaandi lingkungansetjen KPU,SekretariatProvinsi danSekretariatKabupaten/kota
Tersusunnyalaporan hasilevaluasi LAKIP
Persentase KPUKabupaten/Kotamendapatkannilaiakuntabilitaskinerja minimalCC
1Laporan
1Laporan
100%
Tersusunnyalaporan hasilreview laporankeuangan
Peningkatankualitaspenyusunanlaporankeuangansesuai SAP
1Laporan
1Laporan
100%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
30
No. KegiatanSasaranProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Target Realisasi
ProsentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 57 Penyiapan
penyusunanRancanganPeraturanKPU,Advokasi,PenyelesaianSengketa danPenyuluhanPeraturanPerundang-Undanganyang berkaitandenganpenyelenggaraan pemilu
Terlaksananyaadvokasi danpenyelesaiansengketa hukum
Persentasepenyelesaiansengketa hukumyangdimenangkan
1 Kasus 0 Kasus 0%
Terselenggaranyalayananadministrasikepemiluan
Persentaseketepatan waktupenyiapanbahanpelayananpelaporan danakampanye, auditdana kampanye,pendaftaranpartai politik dananggota DPD
1Laporan
0Laporan
0%
Terlaksananyapenyuluhanperaturanperundang-undangan pemiludan pemilukada
PersentaseyangmendapatkanPenyuluhanPeraturan KPU
1Kabupate
n
1Kabupate
n
100%
8 Pedoman,PetunjukTeknis danBimbinganTeknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPemilu danPendidikanPemilih
TerlaksananyaPAW anggotaDPRDKabupaten/Kota
Persentaseproses PAWanggota DPRDKabupaten/Kotadapatdiselesaikandalam waktu 5hari kerja
5 Orang 0 Orang 0%
Tersusunnyadokumen teknispemilu legislatif,pemilu presidendan wakilpresiden danpemilukada
Jumlah dataserta dokumenpemilu, pemilupresiden danwakil presiden,pemilu legislatifsertapemilukada
1Dokumen
1Dokumen
100%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
31
No. KegiatanSasaranProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Target Realisasi
ProsentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5Tersedianyainformasi danterselenggaranyapublikasi sertasosialisasi pemiludan pemilukada
Persentasepenyampaianinformasi danpublikasi sertasosialisasipemilu danpemilukada
1Laporan
1Laporan
100%
Terlaksananyatahapan pemilihan
PersentaseyangmelaksanakanPemilukada
1Laporan
1Laporan
100%
Dari perhitungan prosentase capaian kinerja dari segi perspektif Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini mencakup penyediaan
anggaran dan penggunaan anggaran dan kegiatan secara menyeluruh sesuai yang
tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016 Revisi
Terakhir pada seperti yang tersebut di atas, dapat dihitung pula prosentase capaian
kinerja KPU Kabupaten Wonogiri secara menyeluruh yaitu :Realisasi
% Capaian = ---------------------- x 100 %
Rencana/Target
54 Realisasi Capaian Output
= ---------------------------------------- x 100 %
57 Target Capaian Output
= 94,73%
Dengan prosentase capaian kinerja dari segi persepektif Sekretariat atau
mencakup seluruh anggaran dan kegiatan yang ada dalam DIPA KPU Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2016 Revisi Terakhir sebesar 94,73%, dapat
dikategorikan dalam skala baik untuk Capaian Kinerja Tahun 2016 ini.
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun SebelumnyaBerdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2015, Capaian
Kinerja yang dicapai pada Tahun 2015 sebesar 96%. Sedangkan capaian Kinerja
Tahun 2016 secara keseluruhan sebesar 94,73%., sehingga terdapat penurunan
capaian kinerja sebesar 2% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
32
3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka MenengahRenstra KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019
Apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 dapat
diberikan analisis sebagai berikut :
1. Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen KPU (3355).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3355 dengan rata-rata sebesar 85,25%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi standar
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.
2. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik (3356).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3356 dengan rata-rata sebesar 69,16%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi standar
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.
3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3357 dengan rata-rata sebesar 79,5%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
140%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi standar
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.
4. Kegiatan Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3358 dengan rata-rata sebesar 90%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi standar
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
33
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3360 dengan rata-rata sebesar 80%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
125%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi standar
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.
6. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat
Kabupaten/kota (3361).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3361 dengan rata-rata sebesar 70%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi standar
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.
7. Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu (3363).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3363 dengan rata-rata sebesar 90,33%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
33,33%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini belum memenuhi standar
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019. Penyebab belum
terpenuhinya Capaian kinerja sesuai dengan target kinerja dapat dijelaskan
pada Analisis Capaian Kinerja poin berikutnya.
8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/
Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3364 dengan rata-rata sebesar 100%,
sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah sebesar
75%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini belum memenuhi standar
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
34
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana
Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019. Penyebab belum
terpenuhinya Capaian kinerja sesuai dengan target kinerja dapat dijelaskan
pada Analisis Capaian Kinerja poin berikutnya.
4. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta AlternatifSolusi yang dilakukan
Sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis yang tersebut di atas
sebelumnya, terdapat 3 capaian kinerja (output kegiatan) yang belum memenuhi
target capaian kinerja sesuai dengan sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu sebagai
berikut :
1. Sasaran Kegiatan Terlaksananya advokasi dan penyelesaian sengketa
hukum.
Dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian sengketa hukum yang
dimenangkan, target capaian 1 kasus, sedangkan dalam pelaksanaan
kegiatan Tahun 2016 ini, khususnya dalam hal ini Sengketa Hukum terkait
Hasil Pemilu/Pemilihan yang merujuk pada Hasil Pemilukada Tahun 2015,
dengan tidak terdapat sengketa pada Pemilukada tersebut, maka capaian
kinerja tidak dapat tercapai. Dalam hal tidak tercapainya capaian kinerja
sasaran ini, terdapat penilaian positif terkait hasil Pemilukada Tahun 2015,
yaitu Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 yang telah dilalui, tidak terdapat
permasalahan yang berarti akan adanya ketidakpuasan peserta pemilukada
Tahun 2015 terhadap hasil Pemilukada Tahun 2015
2. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya layanan administrasi kepemiluan
Persentase
Dengan indikator kinerja ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan
pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik
dan anggota DPD; target capaian 1 laporan. Sedangkan dalam pelaksanaan
kegiatan Tahun 2016 ini, tidak terdapat pelaksanaan Tahapan
pemilu/pemilukada sesuai dengan indikator kinerja tersebut, maka capaian
kinerja pada sasaran kegiatan ini tidak dapat tercapai. Dikarenakan sasaran
kegiatan ini, peruntukannya untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
35
3. Terlaksananya PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota
Dengan indikator kinerja Persentase proses PAW anggota DPRD
Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja, target capaian 5
orang. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 ini, tidak terdapat
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja tersebut, maka
capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini tidak dapat tercapai. Sasaran
kegiatan ini diperuntukkan untuk kegiatan insidentil terkait pergantian antar
waktu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan.
Berkenaan dengan capaian kinerja (output kegiatan) yang belum memenuhi
target capaian kinerja, yang mana dari ketiga target tersebut merupakan kegiatan
sifatnya tidak setiap tahun ada (insidentil dan kondisional), maka apabila target
capaian kinerja tersebut tidak dapat diserap, bukan berarti capaian kinerja tersebut
gagal, namun memang kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber dayaBerkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari sumber daya sarana
dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja lembaga.
Dari segi sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian target
kinerja pada KPU Kabupaten Wonogiri, telah mencukupi dan tidak terdapat kendala
yang berarti, hanya diperlukan pengembangan sedikit terkait website, sehingga
dapat turut serta dalam pelayanan Publikasi Informasi kepada masyarakat menjadi
lebih mudah dan cepat.
Bila dilihat dari segi sumber daya manusia, untuk pelaksanaan kegiatan
pencapaian kinerja Tahun 2016ini, KPU Kabupaten Wonogiri memiliki keterbatasan
akan jumlah pegawai, khususnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya.
Yang mana Pegawai PNS tersebut merupakan motor dalam melaksanakan tugas
yang diberikan oleh atasan dalam pencapaian kinerja, sehingga menghasilkan
capaian kinerja sesuai dengan target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan
oleh KPU. Dapat dijelaskan, dari 12 PNS yang ada, 3 pegawai merupakan PNS
yang diperbantukan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan 9 orang
merupakan PNS organik. Dari 3 PNS yang diperbantukan, merupakan Kepala sub
Bagian. Sedangkan dari 9 pegawai organik, 1 pegawai sebagai sekretaris KPU
Kabupaten Wonogiri, dan 1 pegawai sebagai Kepala Sub bagian. Dengan demikian
tersisa 7 pegawai PNS yang bertugas sebagai pelaksana (Staf). Dari 7 PNS
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
36
pelaksana tersebut dibagi kembali ke dalam masing-masing bagian yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a) Bagian Keuangan umum dan logistik, terdapat 3 pegawai PNS pelaksana,
dibantu Pegawai Non PNS sebanyak 7 pegawai. Dari 7 pegawai tersebut, 3
pegawai sebagai Satpam, 1 pegawai sebagai Sopir, dan 1 orang sebagai
pramubakti. 2 pegawai lainnya melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dalam
bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
b) Bagian Program dan Data terdapat 1 pegawai pelaksana, dibantu dengan 1
pegawai Non PNS.
c) Bagian Hukum terdapat 1 pegawai pelaksana, dibantu dengan 1 pegawai
Non PNS.
d) Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas terdapat 1 pegawai pelaksana, dibantu
dengan 1 pegawai Non PNS.
Dengan jumlah PNS yang ada, selama Tahun 2016, masih terdapat pegawai
baik PNS maupun non PNS yang melaksanakan tugas antar tupoksi (lintas bagian).
Dengan kata lain, keterbatasan pegawai dalam jumlah, tidak sebanding dengan
volume pekerjaannya. Dari permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan
adalah perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta menguatkan
koordinasi internal maupun eksternal, sehingga dapat mencapai Capaian Kinerja
seperti yang telah direncanakan.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalanpencapaian pernyataan Kinerja
Berdasarkan analisis-analisis yang telah disebutkan sebelumnya di atas,
adapun dapat diberikan ide/gagasan terkait program dan kegiatan yang menunjang
keberhasilan capaian kinerja. Dalam hal terdapat pelaksanaan Tahapan
Pemilu/Pemilihan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, berkaitan langsung
dengan Tahapan Pemilu/pemilihan. Sehingga sekiranya program/kegiatan tersebut
merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan, akan
secara otomatis kegiatan itu dapat terlaksana, dan dapat memenuhi target
pencapaian kinerja yang ada.
Apabila program/kegiatan yang ada, berkaitan dengan Tahapan
Pemilu/Pemilihan, namun tahun yang berkenaan tidak terdapat kegiatan Tahapan
Pemilu/Pemilihan, sekiranya program dan kegiatan yang ada dapat disesuaikan
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
37
dengan kondisi yang ada, sehingga target pencapaian kinerja dapat tercapai. Dalam
hal program dan kegiatan yang dapat disesuaikan merupakan kewenangan Eselon 1,
maka dapat diberikan pendelegasian wewenang baik kepada KPU Provinsi maupun
KPU Kabupaten/kota.
B. REALISASI ANGGARAN
Capaian Realisasi Anggaran sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran BA. 076 Tahun 2016 Revisi Terakhir tanggal 29 November 2016 adalah
sebagai berikut :Tabel 3.4
Tabel Realisasi Anggaran BA.076 Tahun 2016
NO SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJA PAGU REALISASI %
CAPAIAN1 2 3 4 5 61 Terlaksananya sistem
akuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporanpelaksanaan sistemakutansi danpelaporan keuanganyang tepat waktu
23.432.000 23.279.929 99,35%
Tersusunnya laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran(LPPA)
Jumlah laporanpertanggungjawabanpenggunaananggaran (e-LPPA)yang tepat waktu danvalid
18.355.000 18.276.850 99,57%
Terlaksananya pelayananperkantoran
Persentasepembayaran gaji dantunjangan
2.028.201.000 1.892.661.936 93,32%
2 Tersusunnyaperencanaan kebutuhanlogistik, pedoman danevaluasi manajemenlogistik pemilu
Persentasetercapainyapengelolaan logistikpemilu yangberkualitas
800.000 800.000 100,00%
Terlaksananya fasilitasipengadaan logistik pemilu
Tercapainya layananpengadaan logistikyang transparan danakuntabel
300.000 300.000 100,00%
Tercapainya inventarisasilogistik pemilu
Persentasepenyusunanadministrasipengelolaan logistik
13.256.000 13.256.000 100,00%
3 TerlaksananyaPengelolaan Program dananggaran
Persentasekesesuaian antararenstra dan renja danRKAKL
30.069.000 30.016.427 99,83%
Tersedianya layananoperasional danpelayanan TI
Persentase layananteknologi informasipemilu yang tertib,efektif, dan tepatwaktu
2.200.000 2.160.000 98,18%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
38
NO SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJA PAGU REALISASI %
CAPAIAN1 2 3 4 5 6
Tersusunnya Laporanpelaksanaan Kegiatan
Persentase targetkinerja tercapaisesuai denganpenetapan kinerjanya
6.420.000 6.256.944 97,46%
Terlaksananyapemutakhiran data danpemilih
Persentasepemutakhiran datadan pemilih di tingkatkelurahan di seluruhIndonesia
20.345.000 19.804.158 97,34%
Tersedianya sistemaplikasi KPU
PengembanganTeknologi Informasidalam Kepemiluan
2.360.000 2.226.500 94,34%
4 Meningkatnya Penataanorganisasi, pembinaandan Pengelolaan SDM
Penataan organisasi,pembinaan danpengelolaanadminitrasi SDM
1.140.000 1.109.500 97,32%
Terlaksananya diklatteknis dan diklat struktural
Layanan peningkatankompetisi SDM
790.000 790.000 100,00%
Tersedianya dokumenkepegawaian
Pengelolaan database kepegawaian
1.380.000 1.280.000 92,75%
5 Meningkatnyaakuntabilitaspenatausahaan barangmilik negara di KPUKabupaten
PersentasepengadministrasianBMN KPUKabupaten ke dalamaplikasi SIMAK
14.421.000 14.377.971 99,70%
Terlaksananyapengelolaan persediaan(stock opname)
Persentasepenyampaianlaporan persediaanaset berdasarkanstock opnamedengan tepat waktu
1.535.000 1.535.000 100,00%
TerselenggaranyaPenataan, Pendataan danPenilaian Arsip
Persentase jumlaharsip yang dikelolasesuai denganpenerapan kaidahkearsipan
10.136.000 10.032.000 98,97%
Meningkatnya saranalayanan perkantoran
Persentasepemenuhankebutuhan saranadan prasaranapenunjang kinerjapegawai
491.245.000 487.267.547 99,19%
6 Tersusunnya laporan hasilevaluasi LAKIP
Persentase KPUKabupaten/Kotamendapatkan nilaiakuntabilitas kinerjaminimal CC
3.197.000 3.159.000 98,81%
Tersusunnya laporan hasilreview laporan keuangan
Peningkatan kualitaspenyusunan laporankeuangan sesuaiSAP
4.835.000 4.820.500 99,70%
7 Terlaksananya advokasidan penyelesaiansengketa hukum
Persentasepenyelesaiansengketa hukumyang dimenangkan
5.080.000 4.892.200 96,30%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
39
NO SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJA PAGU REALISASI %
CAPAIAN1 2 3 4 5 6
Terselenggaranyalayanan administrasikepemiluan
Persentaseketepatan waktupenyiapan bahanpelayanan pelaporandana kampanye,audit danakampanye,pendaftaran partaipolitik dan anggotaDPD
3.080.000 3.060.000 99,35%
Terlaksananyapenyuluhan peraturanperundang-undanganpemilu dan pemilukada
Persentase yangmendapatkanPenyuluhanPeraturan KPU
3.080.000 3.007.475 97,65%
Terlaksananya bimbinganteknis sengketa hukumpemilihan
PersentasedukunganpenyelenggaraanTugas dan fungsi unit
85.000.000 84.785.000 99,75%
8 Terlaksananya PAWanggota DPRDKabupaten/Kota
Persentase prosesPAW anggota DPRDKabupaten/Kotadapat diselesaikandalam waktu 5 harikerja
2.750.000 1.488.600 54,13%
TerselenggaranyaPublikasi Informasi Pemilu
Persentasepeliputan,pemberitaan dandokumetasi Pemiludan Pemilihan
16.972.000 16.703.500 98,42%
Tersusunnya dokumenteknis pemilu legislatif,pemilu presiden dan wakilpresiden dan pemilukada
Jumlah data sertadokumen pemilu,pemilu presiden danwakil presiden,pemilu legislatif sertapemilukada
7.052.000 6.883.421 97,61%
Tersedianya informasidan terselenggaranyapublikasi serta sosialisasipemilu dan pemilukada
Persentasepenyampaianinformasi danpublikasi sertasosialisasi pemiludan pemilukada
2.100.000 2.100.000 100,00%
Terlaksananya tahapanpemilihan
Persentase yangmelaksanakanPemilukada
3.055.680.000 1.087.865.514 35,60%
JUMLAH 5.855.211.000 3.744.195.972 63,95%
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
40
Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel 3.4, dari Pagu sebesar
Rp5.855.211.000,-, terealisasi sebesar Rp3.744.195.972,- atau sebesar 63,95%.
Prosentase capaian sebesar 63,95 disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian salah 1
akun hibah dari yang seharusnya tertulis Rp0,-, namun masih tertulis sebesar
sejumlah pagu yang tidak digunakan/tidak terealisasi. Dari Prosentase capaian
tersebut pula dapat dijelaskan, berdasarkan sumber dana pagu dalam DIPA BA.076
Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :Tabel 3.5
Tabel Sumber Dana Pagu yang Tercatat Dalam DIPA BA.076 Tahun 2016NO SUMBER DANA PAGU REALISASI % CAPAIAN
1 2 3 4 51 RUPIAH MURNI 2.799.731.000 2.656.530.458 94,89%2 HIBAH 3.055.480.000 1.087.665.514 35,60%
5.855.211.000 3.744.195.972 63,95%JUMLAH
Berkenaan dengan Pagu anggaran yang bersumber dari dana Hibah, yang
terdapat ketidaksesuaian pencatatan nilainya salah satu akun dalam DIPA BA.076
Tahun 2016, dapat dijelaskan sesuai dengan Tabel 3.6.Tabel 3.6
Tabel Pagu yang Seharusnya
NO SUMBER DANADAN AKUN
PAGU YANGTERTULIS
DALAM DIPA
PAGU YANGSEHARUSNYA REALISASI % CAPAIAN
1 2 3 4 51 RUPIAH MURNI 2.799.731.000 2.799.731.000 2.656.530.458 94,89%2 HIBAH 3.055.480.000 1.087.666.000 1.087.665.514 100,00%
a 512211 5.376.000 5.376.000 5.376.000 100,00%b 521213 825.950.000 825.950.000 825.950.000 100,00%c 521219 198.064.000 198.064.000 198.063.717 100,00%d 521811 1.967.814.000 0 0 0,00%e 524111 58.276.000 58.276.000 58.275.797 100,00%
5.855.211.000 3.887.397.000 3.744.195.972 96,32%JUMLAH (1+2)
Dengan berdasarkan data pada Tabel 3.6, dapat dijelaskan bahwa, apabila
pagu hibah yang tercatat dalam DIPA BA.076 Tahun Anggaran 2016 sudah tepat
dan sesuai dengan yang seharusnya, maka perhitungan prosentase capaian
realisasi pada KPU Kabupaten Wonogiri akan menjadi 96,32%, sehingga capaian
realisasi masuk dalam skala baik.
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
41
BAB IVPENUTUP
Secara umum kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri selama
Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2016 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga)
sasaran strategis, 7 (tujuh) capaian kegiatan, dengan 1 kegiatan yang tidak tercapai
yang disebabkan oleh tidak terdapat sengketa hukum perselisihan hasil
Pemilu/pemilukada yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 85,71%.
Sedangkan capaian kinerja KPU Kabupaten Wonogiri dari segi sekretariat yang
mencakup seluruh anggaran dan seluruh kegiatan yang ada yang terdiri dari 8
sasaran program/kegiatan dengan 27 capaian kegiatan dan 57 output satuan,
dengan 3 capaian kegiatan yang tidak tercapai capaian kinerjanya yaitu tidak
terdapat sengketa hukum perselisihan hasil Pemilu/pemilukada, tidak terdapat
pelaksanaan tahapan Pemilu/pemilukada terkait dengan penyiapan pelayanan
pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye dan pendaftaran partai politik dan
anggota DPD, dan terakhir tidak terdapat proses PAW anggota DPRD
Kabupaten/kota Tahun 2016, menghasilkan capaian kinerja KPU Kabupaten
Wonogiri sebesar 94,73%. Dengan demikian, secara keseluruhan lembaga KPU
Kabupaten Wonogiri, Capaian Kinerja Tahun 2016 bernilai Baik.
Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat
dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya
demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dapat terwujud guna mendukung tercapainya
Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan dalam rangka meningkatkan
kinerja adalah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang
terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan
baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
L A P O R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 1 6K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N W O N O G I R I
43
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
2. Renstra KPU Kabupaten Wonogiri
3. Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 dapat terselesaikan dengan baik.
Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan
yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang
bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan,
melakukan pernantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun
2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, yang disusun
dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut
potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri.
Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini juga disusun dengan
berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang
telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 /Kpts/KPU/Tahun
2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.
Semua elemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri harus
melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan
kinerja. Hal tersebut untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan
pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 yaitu
menjadi Penye!enggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas
demi terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jurur dan adil.
Keberhasilan penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) KPU Kabupaten Wonogiri
Tahun 2015 -2019 tidaklah terlepas dari dukungan, bantuan dan kerjasama baik moril
maupun materiil dari semua pihak yang turut terlibat dalam proses tersebut, sehingga
dengan penuh kerendahan hati, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang
setulus-tulusnya..kepada..: :
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
B. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
2. Permasalahan
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan
D. Sasaran Strategis
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU
Kabupaten Wonogiri
B. Kerangka Regulasi
C. Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN
A. Target Kinerja
B. Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP
..............................................................i
..............................................................ii
..............................................................iii
..............................................................iv
..............................................................1
..............................................................2
..............................................................14
..............................................................14
..............................................................17
..............................................................22
..............................................................22
..............................................................22
..............................................................23
..............................................................23
..............................................................25
..............................................................25
..............................................................32
..............................................................34
..............................................................36
..............................................................36
..............................................................41
..............................................................44
v
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1
GAMBAR 2
Bagan Struktur Organisasi KPU
Kabupaten Wonogiri
Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Kabupaten
Wonogiri
.....................................................11
.....................................................11
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Pendidikan
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan
Eksternal
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana KPU
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan dan
Perbaikan Proses Politik
Target Kinerja tahun 2015-2019
Kerangka Pendanaan Program KPU
Selama 5 Tahun (2015-2019)
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU
Selama 5 Tahun (2015-2019)
...............................................12
...............................................19
...............................................26
...............................................29
...............................................30
...............................................36
...............................................41
...............................................42
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20191
BAB I
PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,
membuat strategi dalam mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas
kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, tugas pokok dan fungsi
organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Strategis untuk dapat dipedomani
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan baik.
Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan
rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka
panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Bertitik tolak dari aturan tersebut, maka setiap Kementerian/Lembaga
Pemerintah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan
Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk
menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan
dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul
seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat.
Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah
melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi
dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan
strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh
organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk periode 2015 – 2019.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan Keputusan
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20192
KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tanggal 8 April 2015 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, maka KPU Kabupaten
Wonogiri menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019
berpedoman dan berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Sesuai
dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra
Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan
serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Demikian halnya pada KPU Kabupaten
Wonogiri, Renstra KPU Kabupaten Wonogiri yang disusun memuat visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Disamping fungsi
utama tersebut, Renstra KPU Kabupaten Wonogiri disusun dalam memenuhi
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Kondisi UmumDalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan
titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna
bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat
demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah
berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan
beragam dinamika politik yang melingkupinya.
Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Wonogiri
memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini
merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama
pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.
Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi
Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara
konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20193
tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi
Pemilihan Umum.
KPU Kabupaten Wonogiri merupakan instansi non struktural sebagai
lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di
tingkat Kabupaten yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi
Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri berdasarkan pasal 10 Ayat (1) ), Ayat (2), dan Ayat (4) UU
Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan
menetapkankannya sebagai daftar pemilih;
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di
Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20194
i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
mengumumkannya;
k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap
daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat
berita acaranya;
l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota,dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undang.
2. Tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20195
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemertintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan
menetapkankannya sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
panghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota,dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau Peraturan perundang-undang.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menyelenggarakan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dan pemilihan gubernur, dan walikota, Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri berkewajiban :
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20196
b. Memperlakukan peserta Pemilu Pileg dan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat ;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan
ANRI;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan
tembusannya kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu setiap hari selama rekap dan
setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundang-undangan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,
mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum,
yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20197
serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini. Adapun tugas,wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonogiri berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 UU Nomor 8
Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan pasal 13, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
meliputi :
a. merencanakan program dan anggaran;
b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari
KPU dan/atau KPU Provinsi;
d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur , Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU Provinsi;
g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data terakhir :
1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20198
3. pemilihan ;
serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU
Provinsi;
j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah
memenuhi persyaratan;
k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di
wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
m. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
n. mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan
berita acaranya;
o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan
KPU melalui KPU Provinsi;
p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
Pemilihan;
q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang
berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-20199
s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan
DPRD Kabupaten/Kota; dan
v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan pasal 14, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat
waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada
masyarakat ;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan ;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan
kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201910
Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU dan KPU
Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat
Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 ( tujuh ) hari
setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU , KPU Provinsi
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama
5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung
kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat
KPU Kabupaten Wonogiri dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota. Bagan Struktur organisasi KPU Kabupaten Wonogiri dan
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri seperti terlihat
pada Gambar1 dan Gambar 2.
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019
11
Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri
Gambar 2.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
KETUA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
TENAGA KONTRAK
SEKRETARIS
KASUBAG K.U.L KASUBAG PROGRAM DANDATA KASUBAG HUKUM KASUBAG TEKNIS PEMILU
DAN HUPMAS
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANAPELAKSANA
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201912
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Sekretaris KPU
Kabupaten Wonogiri dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian dengan
struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.
Dapat dijelaskan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri sejumlah 28 (dua puluh delapan)
orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:
1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan PNS yang
berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang
diperbantukan/dipekerjakan di KPU Kabupaten Wonogiri. Jumlah pegawai
DPK sebanyak 3 (Tiga) orang;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, sebanyak 9 (Sembilan) orang;
3. Pegawai dengan status tenaga kontrak (Non PNS) adalah sebanyak 11
(Sebelas) orang.
Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang
pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 1.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 S2 3
2 S1 7
3 D3 1
4 SD 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonogiri berjumlah 12 (dua belas) orang, dan selebihnya
masih berstatus Tenaga Kontrak.
Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu
sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM
tersebut bekerja. Sarana prasarana berupa peralatan dan mesin, sampai
dengan saat ini telah tercukupi dengan baik sesuai dengan kebutuhan jumlah
pegawai yang ada. Namun memang dalam realita yang ada, dengan tugas
pokok fungsi dan load pekerjaan yang ada pada KPU Kabupaten Wonogiri,
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201913
dengan Sumber Daya Manusia yang ada khususnya Pegawai Negeri Sipilnya,
dapat dikatakan terbatas, sehingga mengakibatkan adanya rangkap tugas
pokok dan fungsi pekerjaan. Di samping sarana prasarana peralatan dan
mesin, KPU Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu periode sebelumnya telah
memberikan catatan keberhasilan sebagai lembaga mandiri yaitu dengan telah
dibangunnya Kantor untuk tempat kerja yang beralamat di Jalan Gunung
Gandul RT 03 RW 05 Joho Lor Giriwono Wonogiri dengan status kepemilikan
sendiri dan Tanah yang ditempati merupakan Tanah hibah dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Wonogiri serta telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI
cq. Komisi Pemilihan Umum. Dengan tercukupinya sarana prasarana yang
dimiliki oleh KPU Kabupaten Wonogiri, merupakan keberhasilan organisasi
tersendiri bagi KPU Kabupaten Wonogiri. Dan diharapkan dalam periode 2015-
2019, sarana dan prasarana dapat disempurnakan, sehingga dapat
dimaksimalkan manfaat dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2010 sampai dengan
2014 anggaran KPU Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan yang cukup
signifikan. Berikut dapat dijelaskan ringkasan pagu dan realisasinya dari Tahun
2010 sampai dengan 2014 sebagai berikut:
1. Anggaran 2010 dengan pagu anggaran Rp1.348.374.000,-; realisasi
sebesar Rp1.055.795.400,- atau 78,30% dari pagu anggaran.
2. Anggaran 2011 dengan pagu anggaran Rp1.169.540.000,- ; realisasi
sebesar Rp1.102.785.770,- atau 94,29% dari pagu anggaran.
3. Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp4.931.343.000,- ; realisasi
sebesar Rp3.962.586.371 atau 80,35% dari pagu anggaran.
4. Anggaran 2013 dengan pagu anggaran Rp19.381.375.000,- ; realisasi
sebesar Rp16.504.417.616,- atau 85,16% dari pagu anggaran.
5. Anggaran 2014 dengan pagu anggaran Rp44.142.056.000,- ; realisasi
sebesar Rp 35.751.966.470,- atau 80,99% dari pagu anggaran.
Pada periode 2010 sampai dengan 2014, KPU Kabupaten Wonogiri
menyelenggarakan 4 (empat) kali penyelenggaraan pemilihan umum yaitu :
1. Tahun 2010 menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wonogiri Periode 2010-2015.
2. Tahun 2013 menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Periode 2013-2018.
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201914
3. Tahun 2014 menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Periode 2014-2019.
4. Tahun 2014 menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Periode 2014-2019.
B. Potensi dan PermasalahanKeberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni
terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang
mempengaruhinya, diantaranya adalah:
1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas,
kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan
haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
dan;
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil
dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
1. Potensia. Aspek Kelembagaan
Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil
evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi
dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri telah berhasil menunjukkan
sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak
manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pileg 2014, dan Pemilu
Presiden 2014 dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan dilakukan
berdasarkan prinsip- prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan
akuntabilitas.
KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program
reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan
berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara
pemilu yang professional dan independen. Setiap lini dalam organisasi
KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai
penyelenggara pemilu. Sebagaimana dalam mendukung tugas dan fungsi
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201915
tersebut, KPU Kabupaten Wonogiti turut serta dalam mensukseskan
pelaksanaan reformasi birokrasi dan berbagai penerapan inovasi
pelayanan publik, melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi organisaasi
dengan tujuan setiap pegawai dapat memiliki persepsi yang sama dalam
mencapai kinerja organisasi, sekaligus dapat mensukseskan
penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dengan demikian, diharapkan
nantinya KPU secara nasional dapat menjadi lembaga yang profesional
dan akuntabel.
b. Aspek Sumber Daya Manusia
KPU Kabupaten Wonogiri memiliki sumber daya manusia dengan
berbagai latar belakang pendidikan dan usia,. Hal ini memperkuat
kelembagaan KPU Kabupaten Wonogiri yang bersifat nasional. KPU
Kabupaten Wonogiri telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari
Pengarahan, dan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai
melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study
banding/benchmarking, dan sebagainya.
Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif
maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar
peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di tingkat pusat yang
bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau
laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU
dan Sekretariat KPU Daerah Kabupaten Wonogiri.
c. Aspek Kepemimpinan
Secara umum KPU Kabupaten Wonogiri telah menerapkan praktik
kepemimpinan yang adaptif, dan komunikatif. Analisis aspek
kepemimpinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten
memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten kearah lebih
baik.
2) Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada
jenjang organisasi terendah.
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201916
3) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk
terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki
kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling
menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi
yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen
untuk seluruh pegawai.
6) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik
atas eksistensi organisasi.
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mendapatkan
anggaran top down dari KPU RI, sehingga KPU Kabupaten Wonogiri
bertugas untuk melakukan perencanaan kegiatan sesuai dengan
anggaran yang telah dianggarkan oleh KPU RI, dalam proses
penganggaran tersebut KPU RI tidak serta merta meninggalkan KPU
Kabupaten/Kota, KPU RI menampung masukan dan rencana anggaran
yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota, proses ini dilaksanakan sebelum
penyusunan anggaran secara nasional. Anggaran dan perencanaa
termasuk aspek yang penting, karena pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi harus berjalan seiring dan seirama dengan ketersediaan
anggaran dimana prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas
dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.
Anggaran KPU Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 2 (dua) program
kegiatan yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan
perbaikan proses politik.
e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
KPU Kabupaten Wonogiri membutuhkan dukungan Infrastruktur dan
Teknologi Informasi yang tepat guna. Dengan adanya dukungan
infrastruktur dan Teknologi informasi, dapat meningkatkan kinerja
organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201917
KPU Kabupaten Wonogiri selalu berupaya untuk membina hubungan
yang baik dengan stakeholdernya. Dengan selalu berupaya untuk
memenuhi harapan stakeholders, membangun brand image yang disukai
stageholders, dan memberikan program-program yang riil dan strategis,
akan memberikan dampak kepuasan akan kinerja organisasi.
2. Permasalahana. Kelembagaan
Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga
pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Pemerintah
Daerah dan Panwaslu menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan
pemilu dan penertiban alat peraga kampanye dalam pemilu.
Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan
yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi. Beban kerja antar unit
organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang
memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat
unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja
organisasi. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi
masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali
mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
b. SDM
Masalah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang
memadai, Dengan adanya kekurangan sumber daya manusia yang ada,
maka terdapat kendala berupa adanya rangkap pekerjaan beda tupoksi
dan bagian, sehingga akan mempengaruhi dalam kinerja organisasi.
c. Kepemimpinan
Kadangkala masih ada perbedaan persepsi dan penafsiran antara
komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri terkait
ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu, sehingga proses pengambilan
keputusan menjadi agak lambat.
d. Perencanaan dan Anggaran
Implementasi dari perencanaan anggaran, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201918
sistem manajemen kinerja organisasi. Disamping itu, pengelolaan
anggaran yang kurang memadai, sehingga penyajian Laporan Keuangan
masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.
e. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
Sarana dan Prasarana yang tersedia belum mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan organisasi.
f. Hubungan dengan Stakeholders
Konsolidasi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan
stakeholders belum dilaksanakan secara efektif.
Disamping itu, KPU Kabupaten Wonogiri dihadapkan dengan sejumlah
tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik pemilu nasional maupun
lokal, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara
keseluruhan. Tantangan tersebut diantaranya :
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis data pemilih pada pemilu
bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan
kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten sangat
tinggi, termasuk di dalamnya adalah transparansi dan akuntabilitas kinerja
KPU Kabupaten.
2. Peran media massa yang sangat besar dalam menggiring opini
masyarakat. Dapat digambarkan seperti akhir-akhir ini, berkembang
semacam haters dan followers.
3. Distribusi logistik pemilu kadangkala kurang tepat waktu, dikarenakan
kondisi geografis yang menyulitkan.
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201919
Tabel 2
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal
FAKTOR INTERNALKekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) Mandat UU No. 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu
dan UU No. 8 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi
Undang-undang S1)
Komitmen Pimpinan yang kuat
(S2)
Reformasi Birokrasi yang telah
dicanangkan (S3)
Pegawai memiliki persepsi yang
sama akan tugas dan fungsi
organisasi (S4)
Pengalaman Penyelenggaraan
Pemilu (S5)
Overlapping Program/Kegiatan
(W1)
Beban kerja pegawai pada suatu
bagian melebihi batas (tidak
proporsional) (W2)
Kompetensi pegawai yang
terbatas (W3)
Manajemen kinerja yang kurang
tertata (W4)
Sistem pengawasan dan
pengelolaan anggaran kurang
memadai (W5)
Sarana dan Prasarana terbatas
(W6)
Pemanfaatan Teknologi Informasi
belum Optimal (W7)
Pagu anggaran belum memadai
(W8)
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201920
FAKTOR EKSTERNALPeluang (Opportunity) Ancaman (Threat) Sasaran Pokok pembangunan
demokrasi Indonesia (O1)
Animo partisipasi masyarakat
dalam pemilu kuat (O2)
Hubungan yang baik dengan
Panwaslu, dan Lembaga
Penegak Hukum Lainnya (O3)
Potensi pengembangan SDM
(O4)
Kesempatan Pendidikan formal
dan diklat (O5)
Kemajuan Teknologi Informasi
(O6)
Peraturan tentang sistem
kepemiluan yang dinamis dan
mudah berubah (T1)
Opini publik mudah digeser dan
didorong (T2)
Aksi demonstrasi ketidakpuasan
hasil pemilu rawan ricuh (T3)
Belum sepenuhnya SDM dari
organik (T4)
Geografis yang mempengaruhi
Distribusi Logistik (T5)
Berdasarkan identifikasi faktor tersebut, strategi pengembangan SWOT
yang ditempuh sebagai berikut :
1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : strategi memanfaatkan peluang
dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk
mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
b. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, baik pada tahap
persiapan, penyelenggaraan, maupun setelah Pemilu;
c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : strategi untuk memanfaatkan
peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi
kelemahan.
a. Penataan program/kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing
bagian;
b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan, beban kerja
dan tupoksi;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-201921
c. Melakukan koordinasi internal untuk meningkankan kinerja;
d. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : strategi untuk menghadapi dan mengatasi
ancaman dengan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggara pemilu dengan
institusi terkait;
b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan
transparan;
c. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik pada
tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : strategi menghindari ancaman untuk
melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
a. Penataan lembaga dan personil KPU kabupaten termasuk
kesekretariatan;
b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggara pemilu dengan
institusi terkait;
c. Optimalisasi Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik pemilu pada tahap
perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 22
BAB IIVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. VisiVisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri adalah :
“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan
berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.
Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi
Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan meknisme kerja yang
efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas
tinggi dan berwawasan nasional. KPU Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga
penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten berkewajiban mewujudkan visi
tersebut.
B. MisiMisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri adalah :1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil, akuntabel, dan edukatif di Kabupaten Wonogiri;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,
efisien dan efektif di Kabupaten Wonogiri;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil
dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis khususnya di Kabupaten Wonogiri;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 23
6. Meningkatkan kepercayaan publik (trust of publik) terhadap hasil pemilu
yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan
yang berlaku.
C. TujuanTujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam rangka
mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum.
Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam
menggunakan Hak Pilihnya pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada;
2. Terwujudnya lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang kredibel,
berintegritas, kapabilitas dan berkompeten.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi
dalam Pemilu dan Pilkada yang demokratis;
4. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, dan aksesabel sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
5. Terlaksananya Pemilu dan Pilkada secara LUBER dan JURDIL.
D. Sasaran StrategisKomisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang
dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sasaran Komisi
Pemilihan Umum yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas
lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan
organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif,
penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya,
serta terlaksananya Pemilihan Umum 2019 yang adil dan demokratis. Sasaran -
Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang hendak
dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 24
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dengan
indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan
dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dengan
indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi;
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 25
BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WonogiriArah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
merupakan uraian sistematis meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Sementara itu perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan
perspektif pengarah strategis yang dijalankan untuk mendukung Visi dan Misi
KPU secara umum dan KPU Kabupaten Wonogiri secara khusus.
Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, direncanakan
secara umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan
yang akan di laksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum secara nasional, dan KPU Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan
program dan kegiatan tersebut, sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh
KPU RI.
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum
dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
terlaksananya fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan
operasionalnya, terlaksananya pemutahiran data pemilih melalui sinergiritas
dan sinkronisasi dengan Dinas Catatan Sipil Kabupaten.
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum
dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan
operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui
sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi
kepegawaian di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/kota.
Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase
Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan
Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 26
pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu
penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.
Arahan kebijakan program ini mencakup :
a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasaranan serta
terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan
perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan
pada tabel berikut :
Tabel 3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan1 Pelaksanaan
akuntabilitaspengelolaanadministrasikeuangan dilingkungan SetjenKPU
Meningkatnyapembinaanperbendaharaan
Persentase meningkatnyakapasitaspengetahuan/pemahamanpejabat perbendaharaan KPUKabupaten/Kota dalampengelolaan keuangan
Terlaksananya sistemakuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistemakuntansi dan pelaporankeuangan
Terselesaikannyapermasalahanpengelolaan keuangan
Persentase penyelesaianpermasalahan dalampengelolaan keuangan padasatker KPU Kabupaten/Kota
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 27
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanTersusunnya laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran yangdisusun oleh KPUKabupaten/Kota tepat waktudan valid
2 FasilitasiPengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian,Pemeliharaan danInventarisasi LogistikPemilu
Terlaksananyapembinaan koordinasitingkat satker dalammengelola logistik pemilu
Persentase pengelolaanlogistik pemilu di tingkatsatker sesuai dengan polayang telah ditetapkan olehKPU RI
Terlaksananyapelembagaan SOPpengelolaan logistikpemilu
Persentasependokumentasian SOPpengelolaan logistik Pemilu
Terlaksananyapengelolaan logistikpemilu sesuai standar
Persentase pengelolaanlogistik pemilu sesuai denganstandar
Terlaksananyapengendalian danpengaturan administrasipengelolaan logistik
Persentase penyusunanadministrasi pengelolaanlogistikPersentase ketersediaaninformasi arsip dan dokumenpengelolaan logistik pemilu
Tersedianya datakebutuhan logistik pemiluyang akurat
Persentase jumlah, jenis,alokasi dan peruntukanlogistik pemilu yang tepat
3 PelaksanaanManajemenPerencanaan danData
Tersedianya DokumenPerencanaan danPenganggaran,Koordinasi AntatLembaga, Data danInformasi Serta HasilMonitoring dan Evaluasi
Persentase kesesuaianantara Renstra KPUKabupaten/Kota dan RenjaK/L dan Renstra K/L
Terwujudnya Koordinasiantar lembaga
Persentase fasilitasikerjasama KPUKabupaten/Kota denganlembaga lain
Terwujudnya SistemAdministrasiPenyelenggaraan Pemiluyang Tertib, Efektif danEfisien
Persentase LaporanMonitoring dan evaluasi yangakuntabel dan tepat waktuPersentase kesesuaian targetkinerja KPU Kabupaten/kotadengan penetapan kinerja
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 28
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanTersedianya data,informasi dan saranadan prasarana teknologiinformasi
Persentase pemutakhirandata pemilih di tingkatkelurahan seluruhKabupaten/kota
4. Pembinaan SDM,Pelayanan danAdministrasiKepegawaian
Tingkat Ketetapan TertibAdministrasi danPengelolaan SumberDaya Manusia
Penataan organisasi,pembinaan dan pengelolaanadministrasi SDM
Terlaksananya DiklatTeknis dan DiklatStruktural
Layanan peningkatankompetensi SDM
Tingkat ketepatan prosespergantian antar waktu(PAW) anggota KPUKabupaten/Kota
Pergantian antar waktuanggota KPU Kabupaten/Kota
Dokumen kepegawaian Pengelolaan databasekepegawaian
5. PenyelenggaraanOperasional danPemeliharaanPerkantoran (KPU)
Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana adminstrasipenunjang kinerja pegawai
Meningkatnyaakuntabilitaspenatausahaan BarangMilik Negara
Persentase Ketepatanpengadministrasian BMNKPU Kabupaten/Kota kedalam aplikasi SIMAK BMN
Terwujudnyapengelolaan Persediaan(Stock Opname)
Ketepatan waktu dalammelaporkan persediaan assetberdasarkan stock opname
Meningkatnya tertibadministrasi laporanBMN
Persentase ketepatan dantertib administrasi reviewlaporan BMN
Meningkatnyapengelolaan danpenerapan kearsipansesuai kaidah kearsipan
Persentase jumlah arsipyamh dikelola sesuai denganpenerapan kaidah kearsipan
6. Pemeriksaan dilingkungan setjenKPU, SekretariatProvinsi danSekretariatKabupaten/kota
Tersusunnya Laporanhasil evaluasi LAKIP
Persentase KPUKabupaten/kota mendapatkannilai akuntabilitas kinerjaminimal CC
Tersusunnya LaporanHasil Reviu LaporanKeuangan
Kualitas penyusunan laporankeuangan sesuai SAP
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 29
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan
Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah
meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
Adapun indikator kinerja programnya yaitu : persentase dukungan
sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang
berfungsi dengan baik.
Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana
dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana
ditampilkan pada tabel berikut :
Tabel 4
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan1 Penyelenggaraan
Dukungan Saranadan Prasarana
Meningkatnya dukungansaranatransportasi/mobilitaspegawai
Persentase pemenuhankendaraan bermotor bagipejabat dan operasional
Meningkatnyapemenuhan peralatandan fasilitas perkantoran
Persentase pemenuhandukungan sarana danprasaranameubelair/elektronik kantorKPU
Meningkatnyapemenuhan kebutuhangedung/bangunan KPUNasional
Tersedianya Gedung danGudang KPU di daerah
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum
dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 30
informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya
penyelenggaraan tahapan pemilu.
Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan
waktu harmonisasi dan pendokumentasi PKPU sesuai dengan kerangka
regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasian
keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan
penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini
mencakup :
a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan
penyuluhannya;
b. Menfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.
Tabel 5
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan1 Penyiapan
penyusunanRancanganPeraturan KPU,Advokasi,PenyelesaianSengketa danPenyuluhanPeraturanPerundang-Undangan yangberkaitan denganpenyelenggaraanpemilu
Meningkatnya kualitasrancangan KPU danKeputusan KPU yangsesuai dengan ketentuanpembentukan peraturanperundang-undangan
Persentase ketepatan waktupenyuluhan
Meningkatnya kualitaspertimbangan/opinihukum dan penyelesaiansengketa hukum
Persentase penyelesaiansengketa hukum yangdimenangkanPersentase penyiapan bahankajian/dukungan untukpertimbangan/ opini hukumdan penyelesaian dengantepat waktu
Meningkatnya pelayanandan kapasitaspenyelenggaraanPemilihan Umum
Persentase pemangkukepentingan yang menerimabimbingan/pelayananpenyusunan laporan danakampanye, audit danakampanye, pendaftaranpartai politik dan anggotaDPD
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 31
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanPersentase ketepatan waktupenyiapan bahan pelayananpelaporan dana kampanye,audit dana kampanye,pendaftaran partai politik dananggota DPDTerlaksananya pengelolaandokumen produk hukum
Meningkatnya kualitaspelayanan, pengelolaandokumentasi daninformasi hukum
Terlaksananya penyediaandan penyajian dokumentasidan informasi hukum yangmutakhirTerlaksananya dukunganketatausahaan yang handal(cepat, tepat dan akurat)Keterikutsertaan KPUKabupaten/kota dalambimtek Pemilukada
2 FasilitasipelaksanaanTahapan PemiluLegislatif, PemiluPresiden dan WakilPresiden,Pemilukada,Publikasi dansosialisasi sertapartisipasimasayarakat danPAW
Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamPemilu Legislatif, PemiluPresiden dan WakilPresiden serta PemilihanKepala daerah dan WakilKepala Daerah
Fasilitasi monitoring dansupervisi pelaksanaanpemilukada, pemilu legislatifdan pemilu presiden danwakil presidenPersentase proses PAWanggota DPR dan DPD,DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/kota dapatdiselesaikan dalam waktu 5hari kerjaKPU Kabupaten/kota yangtelah membentuk PPIDJumlah Penataan Daerahpemilihan pasca Pemilu 2014Jumlah data serta dokumenPemilu legislatif, pemilupresiden dan wakil presidenserta pemilukadaJumlah kegiatan PendidikanPemilihPersentase penyampaianInformasi dan Publikasi sertasosialisasi pada Pemilu danPemilukada
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 32
B. Kerangka RegulasiKerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi
dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima
tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Wonogiri
mempunyai kewenangan atributif untuk menyusun regulasi berdasarkan
regulasi yang disusun oleh KPU. Selama kurun waktu 2015 – 2019, regulasi
yang disusun oleh KPU adalah sebagai berikut :
1. Terkait Tahapan Pemilu :
a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
1. Tahapan Program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden secara
serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Dana Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden;
7. Pembentukan badan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;
8. Norma, standar, Kebutuhan Pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan penyelenggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Penguatan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;
10.Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan
PemiluPresiden serta pemetapan calon terpilih.
b. Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota
secara serentak;
2. Pemutahiran data Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota ;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota ;
4. Kampanye Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota ;
5. Dana Kampanye Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 33
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubenur,
Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Gubenur,
Bupati dan Walikota
8. Norma standar, prosedur dan kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara.
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan
Gubenur,Bupati dan Walikota;
10.Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota;
2.Terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, regulasi internal yang dibuat oleh
KPU Kabupaten Wonogiri meliputi :
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pemutahiran data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati;
7. Pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati;
8. Norma standar, prosedur dan kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara.
9. Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
10.Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati;
11.Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3.Terkait dengan dukungan sekretariat penyelenggara Pemilu :
a. Tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. Tentang pengelolaan dan pertangagung jawaban;
c. Tentang kepegawaian;
d. Tentang pengelolaan barang milik Negara;
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 34
e. Tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
f. Kearsipan dalam tata naskah dinas.
C. Kerangka KelembagaanKerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten
Wonogiri, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi di KPU Kabupaten
Wonogiri, serta sumber daya manusia. Upaya penguatan kelembagaan KPU
Kabupaten Wonogiri akan terus dilakukan melalui sebagai berikut:
1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu ;
2. Penataan tugas, dan fungsi dan kewewenangan setiap subbagian ;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja intern maupun antar unit kerja
dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan,
sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Wonogiri
yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat
melaksanakan visi dan misi KPU Kabupaten Wonogiri dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya
peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi
secara berkualitas;
6. Pemutahiran data Pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang
efektif dengan stakeholders dan/ atau pihak ketiga;
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja;
8. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah.
Dalam rangka menguatkan hubungan antar lembaga, dan juga untuk
mendapatkan dukungan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang
mendukung penyelenggaraan kegiatan, baik pemilu maupun non pemilu, KPU
Kabupaten Wonogiri akan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik
lembaga pemerintah dan swasta, lembaga keuangan dan pihak-pihak terkait
yang diperlukan.
Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna
meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber
daya manusia dilingkungan penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Wonogiri
bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 35
politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.
Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum, KPU
Kabupaten Wonogiri akan berkerja sama dengan Media Cetak dan Media
Elektronik.
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 36
BAB IVTARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target KinerjaTabel 6
Target Kinerja Tahun 2015-2019
No. Program/Kegiatan SasaranKegiatan
Indikator KinerjaKegiatan
Target kinerja2015 2016 2017 2018 2019
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU1 Pelaksanaan
akuntabilitaspengelolaanadministrasikeuangan dilingkungan setjenKPU
Meningkatnyapembinaanperbendaharaan
Persentasemeningkatnyakapasitaspengetahuan/pemahaman pejabatperbendaharaan KPUKabupaten/kota dalampengelolaankeuangan
60 % 65% 70 % 75% 80%
Terlaksananyasistem akuntansidan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistemakuntansi danpelaporan keuangan
2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap
Terselesaikannyapermasalahanpengelolaankeuangan
Persentasepenyelesaianpermasalahan dalampengelolaankeuangan pada satkerKPU Kabupaten/kota
75% 76% 77% 78% 90%
Tersusunnyalaporanpertanggungjawaban penggunaananggaran
Jumlah laporanpertanggungjawabanpenggunaananggaran yangdisusun oleh KPUKabupaten/kota tepatwaktu dan valid
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
2 FasilitasiPengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian,Pemeliharaan danInventarisasiLogistik Pemilu
Terlaksananyapembinaankoordinasi tingkatsatker dalammengelola logistikpemilu
Persentasepengelolaan logistikpemilu di tingkatsatker sesuai denganpola yang telahditetapkan oleh KPURI
70% 80% 100% 0% 0%
TerlaksananyapelembagaanSOP pengelolaanlogistik pemilu
PersentasependokumentasianSOP pengelolaanlogistik Pemilu
70% 90% 100% 0% 0%
Terlaksananyapengelolaanlogistik pemilusesuai standar
Persentasepengelolaan logistikpemilu sesuai denganstandar
70% 80% 90% 0% 0%
Terlaksananyapengendalian danpengaturanadministrasipengelolaanlogistik
Persentasepenyusunanadministrasipengelolaan logistik
70% 80% 95% 0% 0%
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 37
No. Program/Kegiatan SasaranKegiatan
Indikator KinerjaKegiatan
Target kinerja2015 2016 2017 2018 2019
Persentaseketersediaaninformasi arsip dandokumen pengelolaanlogistik pemilu
70% 85% 100% 0% 0%
Tersedianya datakebutuhan logistikpemilu yangakurat
Persentase jumlah,jenis, alokasi danperuntukan logistikpemilu yang tepat
0% 0% 90% 100% 100%
3 PelaksanaanManajemenPerencanaan danData
TersedianyaDokumenPerencanaan danPenganggaran,Koordinasi AntatLembaga, Datadan InformasiSerta HasilMonitoring danEvaluasi
Persentasekesesuaian antaraRenstra KPUKabupaten/kota danRenja K/L danRenstra K/L
75% 77,5%
77,5%
77,5%
77,5%
Terwujudnyakoordinasi antarlembaga
Persentase fasilitasikerjasama KPUKabupaten/kotadengan lembaga lain
75% 77,5%
77,5%
77,5%
77,5%
TerwujudnyaSistemAdministrasiPenyelenggaraanPemilu yangTertib, Efektif danEfisien
Persentase laporanmonitoring danevaluasi yangakuntabel dan tepatwaktu
75% 77,5%
77,5%
77,5%
77,5%
Persentasekesesuaian targetkinerja KPUKabupaten /kotadengan penetapankinerja
60% 65% 65% 75% 75%
Tersedianya data,informasi dansarana danprasaranateknologiinformasi
Persentasepemutakhiran datapemilih di tingkatkelurahan seluruhkabupaten/kota
100%
100% 100% 100% 100%
4 Pembinaan SDM,Pelayanan danAdministrasiKepegawaian
Tingkat KetetapanTertibAdministrasi danPengelolaanSumber DayaManusia
Penataan organisasi,pembinaan danpengelolaanadministrasi SDM
90% 90% 90% 90% 90%
TerlaksananyaDiklat Teknis danDiklat Struktural
Persentase layananpeningkatankompetensi SDM
100%
100% 100% 100% 100%
Tingkat ketepatanproses pergantianantar waktu(PAW) anggotaKPUKabupaten/kota
Pergantian antarwaktu (PAW) anggotaKPU Kabupaten/kota
85% 85% 85% 85% 85%
DokumenKepegawaian
Pengelolaan databasekepegawaian
85% 85% 85% 85% 85%
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 38
No. Program/Kegiatan SasaranKegiatan
Indikator KinerjaKegiatan
Target kinerja2015 2016 2017 2018 2019
5 PenyelenggaraanOperasional danPemeliharaanPerkantoran (KPU)
Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran
Persentasepemenuhankebutuhan saranandan prasaranaadministrasipenunjang kinerjapegawai
90% 85% 85% 85% 85%
MeningkatnyaakuntabilitaspenatausahaanBarang MilikNegara
Persentase KetepatanpengadministrasianBMN KPUKabupaten/kota kedalam aplikasi SIMAKBMN
60% 75% 100% 100% 100%
Terwujudnyapengelolaanpersediaan (stockopname)
Ketepatan waktudalam melaporkanpersediaan assetberdasarkan stockopname
1 1 1 1 1
Meningkatnyatertib adminstrasiLaporan BMN
Persentase ketepatandan tertib adminstrasireviuw Laporan BMN
75% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnyapengelolaan danPenerapankearsipan sesuaikaidah kearsipan
Persentase jumlaharsip yang dikelolasesuai denganpenerapan kaidahkearsipan
50% 60% 70% 80% 90%
6 Pemeriksaan diLingkungan SetjenKPU, SekretariatProvinsi dansekretariatKabupaten/kota
TersusunnyaLaporan hasilEvaluasi LAKIP
Persentase KUkabupaten/kotamendapatkan nilaiakuntabilitas kinerjaminimal CC
20% 40% 60% 80% 100%
TersusunnyaLaporan hasilreview LaporanKeuangan
Kualitas PenyusunanLaporan Keuangansesuai SAP
WTP WTP WTP WTP WTP
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU1 Penyelenggaraan
Dukungan Saranadan Prasarana
Meningkatnyadukungan saranaTransportasi/mobilitas pegawai
Persentasepemenuhankendaraan bermotorbagi pejabat danoperasional
90% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnyapemenuhanperalatan danfasilitasperkantoran
Persentasepemenuhan dukungansarana dan prasaranameubelair/ elektronikkantor KPU
100% 100% 100% 100%
Meningkatnyapemenuhankebutuhangedung/bangunanKPU Nasional
Tersedianya Gedungdan Gudang KPU didaerah
1
C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik1 Penyiapan
penyusunanRancanganPeraturan KPU,Advokasi,PenyelesaianSengketa danPenyuluhanPeraturanPerundang-
Meningkatnyakualitasrancangan KPUdan KeputusanKPU yang sesuaidengan ketentuanpembentukanperaturanperundang-undangan
Persentase ketepatanwaktu penyuluhan
95% 95% 95% 95% 95%
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 39
No. Program/Kegiatan SasaranKegiatan
Indikator KinerjaKegiatan
Target kinerja2015 2016 2017 2018 2019
Undangan yangberkaitan denganpenyelenggaraanpemilu
Meningkatnyakualitaspertimbangan/opini hukum danpenyelesaiansengketa hukum
Persentasepenyelesaiansengketa hukum yangdimenangkan
86% 87% 87% 87% 87%
Persentase penyiapanbahankajian/dukungan untukpertimbangan/ opinihukum danpenyelesaian dengantepat waktu
86% 87% 87% 87% 87%
Meningkatnyapelayanan dankapasitaspenyelenggaraanPemilihan Umum
Persentase pemangkukepentingan yangmenerimabimbingan/pelayananpenyusunan laporandana kampanye, auditdana kampanye,pendaftaran partaipolitik dan anggotaDPD
86% 87% 88% 89% 90%
Persentase ketepatanwaktu penyiapanbahan pelayananpelaporan danakampanye, audit danakampanye,pendaftaran partaipolitik dan anggotaDPD
86% 87% 88% 89% 90%
Terlaksananyapengelolaan dokumenproduk hukum
90% 90% 91% 91% 91%
Meningkatnyakualitaspelayanan,pengelolaandokumentasi daninformasi hukum
Terlaksananyapenyediaan danpenyajiandokumentasi daninformasi hukum yangmutakhir
90% 90% 91% 91% 91%
Terlaksananyadukunganketatausahaan yanghandal (cepat, tepatdan akurat)
90% 90% 91% 91% 91%
Keterikutsertaan KPUKabupaten/kota dalambimtek Pemilukada
1 1
2 FasilitasiPengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian,Pemeliharaan danInventarisasiLogistik Pemilu
Meningkatnyakualitas dukunganteknis dalamPemilu Legislatif,Pemilu Presidendan WakilPresiden sertaPemilihan Kepaladaerah dan WakilKepala Daerah
Fasilitasi monitoringdan supervisipelaksanaanpemilukada, pemilulegislatif dan pemilupresiden dan wakilpresiden
100% 100% 100%
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 40
No. Program/Kegiatan SasaranKegiatan
Indikator KinerjaKegiatan
Target kinerja2015 2016 2017 2018 2019
Persentase prosesPAW anggota DPRdan DPD, DPRDProvinsi dan DPRDKabupaten/kota dapatdiselesaikan dalamwaktu 5 hari kerja
100% 100% 100% 100%
KPU Kabupaten/kotayang telahmembentuk PPID
1
Jumlah data sertadokumen Pemilulegislatif, pemilupresiden dan wakilpresiden sertapemilukada
1 1 1
Jumlah kegiatanPendidikan Pemilih
1 1 1 1
PersentasepenyampaianInformasi danPublikasi sertasosialisasi padaPemilu danPemilukada
1
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 41
B. Kerangka PendanaanTarget pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam kurun
waktu lima tahun ke depan, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar
Rp11.812.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar
Rp277.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
sebesar Rp70.037.000.000,-.
Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 7 berikut :
Tabel 7
Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)
Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program DukunganManajemen dan TugasTeknis Lainnya KPU
1.627 2.385 2.500 2.600 2.700 11.812
076.01.02
Sasaran ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur KPU
77 0 200 0 0 277
076.01.06
Sasaran Program PenguatanKelembagaan Demokrasi danPerbaikan Proses Politik
24.057 5.630 350 10.000 30.000 70.037
TOTAL 25.761 8.015 3.050 12.600 32.700 82.126
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 42
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :
Tabel 8
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)
Program/Kegiatan
Sasaran Program(Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja
Alokasi(dalamjutarupiah)
Jumlah2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01Sasaran ProgramDukungan Manajemen danTugas Teknis Lainnya KPU 1.627 2.385 2.500 2.600 2.700 11.812
3355
Pelaksanaan AkuntabilitasPengelolaan AdminitrasiKeuangan di LingkunganSetjen KPU
1.058 1.781 1.875 1.950 2.025 8.689
3356
Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan,Pendistribusian, daninventarisasi Sarana danPra Sarana Pemilu
10 14 18 18 19 79
3357 Pelaksanaan ManajemenPerencanaan dan Data 72 61 65 68 70 336
3358Pembinaan Sumber dayaManusia, Pelayanan danAdminitrasi Kepegawaian
9 3 5 5 5 28
3360
PenyelenggaraanOperasional danPemeliharaan Perkantoran(KPU)
476 517 525 546 567 2.631
3361
Pemeriksaan di LingkunganSetjen KPU, SekretariatKPU Provinsi, danSekretariat KPUKabupaten/Kota
2 8 13 13 14 49
076.01.02Sasaran ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur KPU 77 0 200 0 0 277
3362Sasaran ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur KPU
77 0 200 0 0 277
076.01.06
Sasaran ProgramPenguatan KelembagaanDemokrasi dan PerbaikanProses Politik
24.057 5.630 350 10.000 30.000 70.037
Rencana Strategis – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 43
Program/Kegiatan
Sasaran Program(Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja
Alokasi(dalamjutarupiah)
Jumlah2015 2016 2017 2018 2019
3363
Penyiapan PenyusunanRancangan Peraturan KPU,Advokasi, PenyelesaianSengketa dan PenyuluhanPeraturan Perundang-Undangan yang BerkaitanDengan PenyelenggaraanPemilu.
3 11 4 100 300 419
3364
Pedoman, Petunjuk Teknis danBimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPenyelenggaraan Pemilu danPendidikan Pemilih
24.054 5.619 347 9.900 29.700 69.620
TOTAL 25.761 8.015 3.050 12.600 32.700 82.127