laporan kinerja intasi pemerintah ( lkip) 2017 · menentukan kebijakan program / kegiatan dan...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
1
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
2
S
IKHTISAR EKSEKUTIF
ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah
Kabupaten Bandung keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten
Bandung sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari
seluruh stakeholders, sehingga Dinas Sosial dituntut untuk
mampu senantiasa memperbaiki diri dalam upaya
mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang
pelayanan Kesejahteraan sosal yang meliputi rehabilitasi social, pemberdayaan social dan
perlindungan social serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Fungsi yang diemban adalah
:
1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi
Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Bandung, ditetapkan
Visi dan Misi Kabupaten Bandung sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Visi Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2016 adalah “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju,
Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Sinergi
Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan
Lingkungan “
Dalam Rangka Pencapaian Visi telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang
DINAS SOSIAL Jln. Raya Soreang Km.17 Tlp.(022) 5893326
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
3
yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan lima misi pembangunan, yang
diantaranya menyangkut misi bidang sosial yang dituang kan dalam misi ke I (satu ) Yaitu :“
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia“
Untuk mencapai Misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Dinas
Sosial.
Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabuapten Bandung Tahun 2016-
2021 adalah :
“ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) “
Dengan sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun
2016-2021 adalah :
“ Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) “
Tujuan Renstra Dinas Sosial 2016-2021 dijabarkan melalui sasaran Dinas Sosial yang juga merupakan perjanjian kinerja 2017, sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
URAIAN KINERJA KEUANGAN
% TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
1.
Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMK)
Rata-rata PMKS yang ditangani Mampu Berintegrasi Sosial
34,58 % 34,58 % 33.369.057.768 32.450.599.368
2.
Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat
2 2 80.000.000 80.000.000
Prosentase PSKS yang memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
37,52 % 39,6 % 4.091.190.000 3.955.065.595
3. Meningkatnya Tatajkelola Pemerintah
Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas
69,48 69,48 2.321.573.750 2.134.037.599
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
4
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
URAIAN KINERJA KEUANGAN
% TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
Instansi Dinas Sosial
Sosial
Prosentase Aset yang terpelihara dengan baik.
80 % 80 % 1.281.502.980 1.203.502.980
Jumlah 41.143.324.498 39.823.626.402
Secara umum, pencapaian tujuan dan sasaran telah sesuai dengan target yang
ditetapkan dan dalam pelaksanaanya telah mencapai hasil yang optimal (100%)
Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruh sasaran yang ada dapat dicapai
dengan baik . Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin
meningkatnya Capaian rata-rata Kinerja Dinas Sosial terhadap terhadap perencanaan /
Rencana Kerja tahun 2017 adalah 37,09 % dari 2 (dua) indicator Kinerja dengan Serapan
Anggaran sebesar 96,79 % Atau sebesar Rp. 39,823.626.402,oo dari Alokasi Anggaran
Sebesar Rp. 41.143.324.498,oo
Namun demikian pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak luput dari kendala
yaitu masih terdapat kekurangan personil yang menangani masing-masing program
pada seksi dilingkup Dinas Sosial. Sehingga pencapaian target menurut waktu
pelaksanaan relatif mengalami keterlambatan.
Cakupan sosialisasi dan capacity building terhadap masyarakat dan
kalangan dunia usaha telah ditingkatkan dari sisi jumlah peserta sehingga
penanganan PMKS tidak saja merupakan tanggungjawab pemerintah namun juga
menjadi tanggungjawab masyarakat dan kalangan dunia usaha, dengan demikian
pengentasan PMKS dijalankan melalui suatu program / kegiatan pada Dinas Sosial
yang bersifat kolaboratif dan bersinergis.
Soreang, Februari 2018
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
5
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan
kepada kita sampai saatini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah.
Secara khusus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan.
Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggung
jawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan tata kelola pemerintah
yang baik dan amanah (good & clean governance). Selain itu merupakan evaluasi hasil
pencapaian tujuan dan sasaran dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai penjabaran dari
Visi Misi dan perencanaan Stratejik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung ini dapat menjadi
pemicu dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten
Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural, dan
Berwawasan Lingkungan. Selain itu Laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan program / kegiatan dan merupakan perwujudan dari kinerja Dinas
selama Tahun 2016. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan
LKIP ini dimasa mendatang.
Soreang, Februari 2018
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
6
DAFTAR ISI
Halaman :
KATA PENGANTAR……………………………………………………… i
DAFTAR ISI………………………………………………………………... ii
BAB I PENDAHULUAN….……………………………………………… 1
A. Gambaran Umum…. ………………………………………. 1
B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………... 5
C. Permasalahan Utama………………………. ……………...... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....
A. Rencana strategis.…….……………………………………. 8
B. Perjanjian Kinerja 2016.…………………………….......... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………..
A. Capaian Kinerja Tahun 2016…...……............................... 14
B. Realisasi Keuangan................................................... 31
BAB IV PENUTUP………………………………………………………
A. Simpulan …………..…………………................................ 34
B. Langkah Kedepan………………………………………..... 35
Lampiran-Lampiran :
36
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
7
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
II.1.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD
encana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai
tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang
realistis dengan mengatisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi
Pemerintah Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-
2021) yaitu :
“ Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Sinergi Pembangunan Pedesaan,
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan “
Dalam Rangka Pencapaian Visi telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang
dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan lima misi pembangunan, sebagai
Perangkat Dinas yang mengurusi Bidang sosial Dinas Sosial dalam 5 (lima ) tahun (2016-
2021 ) akan melaksanakan dua misi dari 5 ( lima ) misi Peemerintah Kabupaten Bandung
yaitu misi ke I ( satu ) dan Misi ke V (lima ) .
Misi ke I : “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia “
Misi ke V : “ Mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang baik dan Bersih “
Tujuan Akhir yang akan dicapai Dinas Sosial tahun 2016-2021 melalui
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Adalah :
R
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
8
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS )
2. Meningkatkan Kapasitas da Kapabilitas Internal
Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis ; sasaran stategis Dinas Sosial
diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial; sasaran strategis tersebut adalah :
1. Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) ,
sebesar 34,58 % pada tahun 2017, melalui indicator :
“ rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi Sosial “
2. Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ; melalui indicator :
2.1. Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi .
2.2. Prosentase PSKS yang memfasilitasi PMKS
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Instansi Dinas Sosial; memalui Indikator :
3.1. Prosentase Asset dalam kondisi baik.
3.2. Nilai Akip
Tujuan sasaran Indikator Target
Meningkatkan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS )
Berkurangnya Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
( PMKS)
Prosentase PMKS
yang ditangani mampu
berintegrasi Sosial
34,58 %
Meningkatnya kapasitas PSKS dan
Lembaga Kesejahteraan Sosial
dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Prosentase Lembaga
Kesejahteraan Sosial
yang terakreditasi
48 %
Prosentase PSKS
yang memfasilitasi
PMKS.
37,52 %
Meningkatkan Kapasitas dan
Kapabilitas Internal
Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan Instansi Dinas Sosial
Prosentase Asset
dalam kondisi baik. 80 %
Nilai Akip B
Indikator sasaran tersebut dicapai melalui berbagai program. Adapun program berikut
indikatornya dan capaian selama 5 (lima tahun sebagai mana yang tertuang dalam target
Renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
Tabel 2.1.
Program dan Target RENSTRA selama 5 (lima ) Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Program Indikator Program Target s/d
2021 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )
Berkurangnya
Jumlah Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial
Rata-rata PMKS
yang ditangani Mampu berintegrasi
Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Prosentase KFM yang meningkat
Produktifitasnya Secara sosial
Ekonomi
18 %
Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Prosentase PMKS yang mampu
mehadapi situasi Kritis termasuk
korban Bencana
43 %
Program Pembinaan Anak Terlantar
Prosentase Anak yang meningkat
kemqampuanya dalam memenuhi
kebutuhan Inklusivitasnya
36 %
Program Pembinaan para penyandang cacat dan
trauma
Prosentase PMKS Penyandang
Disabilitas yang berfungsi secara
Fisik
66 %
Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial ( Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial lainnya)
Prosentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
mampu berintegrasi sosial
117 %
Meningkatnya
Kapasitas PSKS dan
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Lembaga
Kesejahteraan
Sosial (LKS) yang
Terakreditasi
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Jumlah Pengurus Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) yang
menyelenggarakan Kesejahteraan
Sosial
68 %
Prosentase PSKS
yang memfasilitasi
PMKS
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Prosentase PSKS yang
menyelenggarakan Kesejahteraan
Sosial
52 %
Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal
Meningkatnya
Tatakelola
Pemtintah Instansi
Dinas Sosial
Prosentase Asset
dalam Kondisi
Baik
Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase Pemenuhan peralatan
dan perlengkapan perkantoran 80 %
Nilai Akip
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Fasilitasi Penyelenggaraan dan
administrasi kedinasan 69,48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Prosentase dokumen Kinerja dan
Keuangan tersedia
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2017
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
Prosentase Aparatur yang
meningkat kapasitasnya dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
*) Sumber Renstra Dinas Sosial 2016 -2021
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xi
2017
Adapun capaian target pada Tahun Anggaran 2017 tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Sebagi Berikut ;
Tabel 2.2.
Perjajian Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bandung
Tahun 2017
No
Sasaran
Indikator
Target
1
Berkurangnya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rata-rata PMKS yang ditangani
mampu berintegrasi Sosial 34,56 %
2
Meningkatnya Kapasitas PSKS dan
Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
Prosentase Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang Terakreditasi 48 %
Prosentase PSKS yang memfasilitasi
PMKS 37,52 %
3 Meningkatnya Tata kelola Pemerintah
Instansi Dinas Sosial
Prosentase Aset dalam Kondisi baik 80 %
Nilai AKIP 69,48
No Program Anggaran
(Rp)
Ket
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.897.253.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.281.502.980
3. Peningkatan Dispilin Aparatur 194.705.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.000.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
179.615.750
6 Program Pemberdayaan Fakirmiskin, Kumunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
24.743.851.250
7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
5.548.070.000
8 Program Pembinaan Anak Terlantar 796.736.518
9 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan
trauma
1.930.400.000
10. Program Pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo 80.000.000
11. Program Pembinaan eks.penyandang penyakit
social (eks.Narapidana,PSK,Narkoba dan penyakit
social lainnya)
350.000.000
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
4.091.190.000
*) Perjanjian Kinerja Dinas Sosial 2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xii
2017
D
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. Capaian Kinerja Organisasi
alam Tahun Anggaran 2017, Dinas Sosial telah menetapkan 3 (Sasaran)
sasaran yang akan dicapai, sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 5 (lima ) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa
keseluruh sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik . Beberapa keberhasilan yang dapat
dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya Capaian rata-rata Kinerja Dinas Sosial
terhadap terhadap perencanaan / Rencana Kerja tahun 2017 sebesar 37,95 % dari 2 (dua)
indicator Kinerja dengan Serapan Anggaran sebesar 96,79 % Atau sebesar Rp.
39.823.627.402 ,00 dari Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 41.143.324.498,00
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas sosial Tahun 2017 dilakukan untuk
mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran. Tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran startegis adalah dengan indikator
kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Sosial.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut :
Sasaran Indikator Capaian Kinerja
Berkurangnya jumlah penyandang
masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rata-rata PMKS yang ditangani mampu
berintegrasi Sosial 34,58 %
Meningkatnya Kapasitas PSKS dan
Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang Terakreditasi 48 %
Prosentase PSKS yang memfasilitasi PMKS 37,52 %
Meningkatnya Tata kelola Pemerintah
Instansi Dinas Sosial
Prosentase Aset dalam Kondisi baik 80 %
Nilai AKIP 69,48
III.1.1. Analisis Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xiii
2017
Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Sosial
Kabuapten Bandung Tahun Anggaran 2017 terdiri atas 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima)
Indikator.
Pengukuran tingkat capauian Dinas Sosial Tahun 2017 dilakukan dengan cara
Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator tersebut dapat dilaihat pada table
berikut :
Sasaran 1 : Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
Indikator Target Realisasi Capaian
% % %
Rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi Sosial
34,58 % 34,58 % 100
Untuk mencapai target sasaran 1 (satu) dilakukan melalui 5 (lima) program, seperti pada table
dibawah ini :
No Program Indikator Target
Capaian Target
% %
1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase KFM yang meningkat Produktifitasnya secara sosial ekonomi
16.04 16.08
2 Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis termasuk korban bencana
14.97 16.6
3 Program Pembinaan Anak Terlantar
Persentase PMKS anak yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan inklusifitasnya
16.9 16.9
4 Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Persentase PMKS penyandang Disabilitas yang berfungsi secara fisik`
45.69 45.69
5
Program pembinaaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya
Persentase PMKS Tuna Sosial yang mampu berintegrasi Sosial
77.63 77.63
Untuk mencapai target dari masing-masing program dilakukan berbagai jenis kegiatan yang
pada dasarnya dari jenis-jenis kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian
program.
Analisa Keberhasilan dari masing-masing program
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xiv
2017
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
Keberhasilan program ini ditandai dengan subjek penerima manfaat yaitu keluarga
Fakir Miskin; Wanita Rawan Sosial Ekonomi; dan Keluarga Penerima Manfaat. Indikator
dari kegiatan yang dijadikan ukuran indicator kerja outcome adalah sebagai berikut :
1. Jumlah keluarga Fakir miskin yang mengikuti bimbingan sosial sebanyak 800 orang
2. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonnomi (WRSE) yang mengikuti Bimbingan Sosial
Ekonomi sebanyak 700 orang; serta
3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan Rastra sebanyak
168.246.
Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial
berupaya agar adanya penekanan, peningkatan angka kemiskinan. Target awal ditetapkan
jumlah penerimam manfaat adalah sebanyak 1350 KFM yang akan memperoleh bimbingan
sosial; namun atas dasar pertimbangan tingginya angka kemiskinan, maka jumlah total
sasaran dari program ini adalah bertambah sebanyak 150 orang sehingga total menjadi 1500
KFM yang mengikuti bimbingan sosial; apabila dihitung capaian target sampai dengan Tahun
Anggaran 2017 adalah sebanyak 16.08 % atau sebanyak 52.326 orang dari jumlah Keluarga
Fakir Miskin sebanyak 325.290 (Base Line data awal Tahun 2016); Pendekatan layanan yang
dilakukan dalam kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan
dikarenakan program dan kergiatan dapat dikatakan relefan serta dapat meningkatakan
kesejahteraan fakir miskin, komponen pemberdayaan fakir miskin melalui pengembangan
usaha ekonomi produktif melalaui kelompok Usaha Bersama ( KUBE); sehingga dapat
meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan Usaha
ekonomi, meningkatkan Produktipitas kerja dan meningkatkan penghasilan, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini adalah dalam bentuk Bimbingan sosial dan bantuan
pemberian fasilitas modal usaha yang disalukan kepada fakir miskin.
Dengan demikian out came pada program ini pada tahun 2017 dapat percapai 111 % ;
dari target yang ditetapkan 16,04 % menjadi 16,08 %, dengan indicator program
“Prosentase KFM yang meningkat produktifitasnya secara sosial ekonomi “
Capaian program tersebut dapat dilihat pada table berikut :
Indikator Target
% Realisasi
% Capaian
%
Prosentase KFM meningkat produktifitas secara
social ekonomi 16,04 % 16,08 % 111 %
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xv
2017
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 terhadap capaian
indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Indikator Realisasi ( % )
2016 2017
Prosentase KFM meningkat produktifitas secara social ekonomi
15.62
16.08
Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada program ini
pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,46 % ; atau sebesar 1.500 KFM ;
dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar 15.62 % atau sebanyak 50.826
KFM; sehingga jumlah fakir miskin yang telah meningkat produktifitasnya sebesar 52.326 KFM
Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka perbandingan
capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap perencanaan tahun 2017 dapat
dilihat sebagai berikut :
Indikator
Realisasi ( % )
Renstra (% )
2017 Target
Prosentase KFM meningkat produktifitas secara social ekonomi
16.08 16.04
Selanjutnya Diagram dibawah ini menjelaskan tentang perkembangan capaian indicator program
Peningkatan kemapuan ( Capacity Building) petugas dan Pendaping fakir Miskin sampai dengan
tahun 2017.
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xvi
2017
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Target yang ditetapkan pada awal perencanaan sebanyak 4.878 orang,
Indikator Program adalah “PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis
termasuk korban bencana”; dengan target sebanyak 14.97 %; sebanyak 4.878
Orang . Namun pada perjalanannya target yang ditetapkan tersebut bertambah
menjadi 6.550 orang; dengan indicator capaian target menjadi 16,6 %. penambahan
target tersebut, dikarenakan adanya penambahan logistic bagi korban bencana;
mengingat daerah kabupaten bandung termasuk daerah rawan bencana.
Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2017.
Indikator Target
% Realisasi
% Capaian
%
Prosentase PMKS yang mampu menghadapi
situasi Kritis termasuk Korban Bencana 14,97 % 16,6 % 134,3 %
Perhitungan atas indicator Program ini, dilakukan atas 10 (sepuluh) kegiatan
dengan jenis PMKS: Korban KTK, Anak Terlantar, Korban Bencana Alam dan Sosial,
Lanjut Usia terlantar, Lanjut Usia Potensial. Pendekatan atas jenis kegiatan masing-
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xvii
2017
masing berbeda; ada yang melalui bimbingan sosial, konseling sosial, layanan
psykososial, maupun jaminan sosial.
Titik sentral pada program ini adalah pemberian permakanan bagi cacat berat,
lanjut usia terlantar, sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan kepada
penduduk yang membutuhan pelayanan secara khusus agar terlindungi resiko-resiko
yang membuat mereka tidak berdaya. Pemberian pemenuhan kebutuhan dasar
merupakan hal yang relefan bagi penerima manfaat. Sementara pada kergiatan
korban bencana dilakukan upaya dalam rangka penguatan kondisi fisik dan
psykososial korban bencana.
Disisi lain, penyelenggaraan perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang
terjadi terhadap perempuan, anak dan pekerja migran, diberikan upaya pelayanan,
bimbingan sosial, psykososial untuk memulihkan trauma psykologi korban serta
bimbingan keterampilan sebagai stimulant agar merekan tidak menjadi korban lagi.
Permasalahan korban KTK jika dibiartkan berkembang akan berdampak pada
meningkatnya jumlah KTK.
Keberhasilan atas program ini, disebakan adanya pemberian pelatihan untuk
akses pekerjaan bagi korban KTK; sehingga para korban tidak lagi mengalami
ketergantungan secara ekonomi kepada pelaku tindak kekerasan.
Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat
terlihat pada table dibawah ini ;
Indikator Realisasi ( % )
2016 2017
Prosentase PMKS yang mampu menghadapi situasi
Kritis termasuk Korban Bencana
10,18
16.6
Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada
program ini pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,42 % ; atau
sebesar 6.550 Orang ; dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar
10.18 % atau sebanyak 10.366 Orang; sehingga jumlah PMKS yang telah mampu
menghadapi situasi Kritis sampai dengan Tahun 2017 sebesar 16.916 Orang, dari
jumlah total sebanyak 101.852 Orang
Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka
perbandingan capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap
perencanaan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xviii
2017
Indikator
Realisasi ( % )
Renstra (% )
2017 Target
Prosentase PMKS yang mampu menghadapi situasi
Kritis termasuk Korban Bencana
16.06 14,97
Selanjutnya Diagram dibawah ini menjelaskan tentang perkembangan capaian indicator
program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sampai dengan tahun 2017.
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xix
2017
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
Jumlah anak terlantar di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil Pemutakhiran
Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 berbanding lurus dengan jumlah angka
kemiskinan. Berbagai kegiatan untuk mencapai target Indikator Program ini, adalah :
1. Pengembangan Bakat dan keterampilan Anak Terlantar
2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak terlantar
3. Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Pengauatan Usaha Ekonomi
Keluarga.
Pendekatan layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terhadap
keterlantaran anak, sebagai upaya agar anak-anak tersebut terpenuhi hak-hak
inklusinya; Hak dasar dalam indicator ini adalah segala sesuatu tyang dimiliki
seseorang yang bersifat fundamental dan didalamnya melekat penghormatan,
kewajiban, serat tanggung jawab. Indikator ini lebih membatasi capaian kinerja pada
penerima manfaat meliputi pada hak untuk hidup, hak memperoleh perawatan, hak
diperlakukan adil dan hak mendapatkan identitas diri.
Seluruh kegiatan pada program ini mengacu pada tujuan tersebut diatas, dari
target yang ditetapkan sebesar 16,90 % ; dengan indicator “ Prosentase PMKS anak
yang meningkat kebutuhan Inklusifitasnya “ target tersebut dapat tercapai 100 %;
keberhasilan capaian target tersebut didorong oleh adanya ketepatan sasaran
penerima manfaat atas dasar hasil seleksi dan asisment yang bersumber dari data
terpadu hasil PBDT 2015.
Bimbingan Sosial yang diberikan kepada orang tua adalah utuk
mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak oleh orang tua kandung; karena
tujuan dari program yang dilaksanakan dalam pelayanan sosial anak adalah
pengembalian fungsi utama pengasuhan anak terlantar kepada keluarga.
Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pembinaan
Anak Terlantar pada Tahun 2017.
Indikator Target
% Realisasi
% Capaian
%
Prosentase PMKS Anak yang meningkat
kebutuhan inklusifitasnya, 16,90 % 16,90% 100 %
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xx
2017
Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat
terlihat pada table dibawah ini ;
Indikator Realisasi ( % )
2016 2017
Prosentase PMKS Anak yang meningkat kebutuhan
inklusifitasnya,
15,50
16.90
Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada
program ini pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,4 % ; atau
sebesar 261 Orang ; dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar
15,50 % atau sebanyak 2.872 Orang; sehingga jumlah PMKS Anak yang telah
meningkat kebutuhan inklusifitasnya sampai dengan Tahun 2017 sebesar 3.133
Orang, dari jumlah total sebanyak 18.528 Anak Terlantar
Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka
perbandingan capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap
perencanaan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :
Indikator
Realisasi ( % )
Renstra (% )
2017 Target
Prosentase PMKS Anak yang meningkat kebutuhan
inklusifitasnya, 15,50 16,90
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxi
2017
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Target yang ditetapkan pada program ini sebesar 45.69 % dengan indicator
kinerja Persentase PMKS Penyandang Disabilitas yang berfungsi secara fisik.
Penyandang Disabilitas merupakan persoalan ketika keterbatasan fisik, mental,
inteklektual atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan berbagai
hambatan yang dapat menyulitkan pasrtisipaasi penuh dan efektif dalam masyarakat
atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menjawab persoalan-
persoalan tersebut diatas, kegiatan tersebut berupa :
1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma; melalui
pendidikan pelatihan ini, hasil yang didapat dari peserta adalah meningkatnya
pemahaman para penyandang disabilitas dalam hal perawatan diri, pertumbuhan
fisik, perkembanagn emosi, sosialisasi, kemampuan komunikasi dan keterampilan
sosial.
2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma; Kegiatan ini diarahkan
pada bimbingan sosial , fasilitasi alat bantu, pemberian permakanan, sebagai
bentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat. Melalui kegiatan
bimbingan sosial para penyandang disabilitas adanya peluang kesempatan
berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan tarap kesejahteraan
sosial penyandang cacat. Keberhasilan lain dari kegiatan ini adalah meningkatnya
aksesbilitas fisik penyandang cacat melalui pemberian alat bantu, disisi lain para
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxii
2017
penyandang Disabilitas Berat sesuai dengan target yang ditetapkan sudah
mendapatkan jaminan sosial .
3. Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik ; Kegiatan ini merupakan
salah satu bentuk agar adanya kepedulian sosial masyarakat untuk mendapingi
para penyandang disabilitas.
Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pembinaan
Anak Terlantar pada Tahun 2017.
Indikator Target
% Realisasi
% Capaian
%
Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas
yang berfungsi secara fisik 45,69 % 45,69 % 100 %
Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat
terlihat pada table dibawah ini ;
Indikator Realisasi ( % )
2016 2017
Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas yang
berfungsi secara fisik
36,22
45,69
Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada
program ini pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,47 % ; atau
sebesar 892 Orang ; dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar
36,22 % atau sebanyak 3.412 Orang; sehingga jumlah PMKS Penyandang Disabilitas
yang telah berfungsi secara fisik sampai dengan Tahun 2017 sebesar 4.304 Orang,
dari jumlah total sebanyak 9.421 Penyandang Disabilitas
Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka
perbandingan capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap
perencanaan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :
Indikator
Realisasi ( % )
Renstra (% )
2017 Target
Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas yang
berfungsi secara fisik 45,69 45,69
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxiii
2017
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2017 – 2021
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxiv
2017
5. Program pembinaaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya
Indikator pada program ini adalah “ Prosentase PMKS yang mampu berintegrasi
sosial “ dengan penerima manfaat korban penyalahgunaan napza.
Upaya yang dilakukan dalam kerangka peklayanan sosial bagi penyandang penyakit
sosial / tuna sosial adalah melelalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan
keterampilan, dan pemberian batuan usaha ekomoni produktif dalam rangka
pemberdayaan sosial. Hasil penangan sebanyak 75 orang atau sebesar 4,16 %,
kelompok sasaran penerima layanan telah berhasil memanfaatkan bantuan dan
meningkatakatkan kesejehateraan siosial dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan
sosialnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk program ini adalah sebesar
71,63 % dari jumlah total Penyandang masalah Tuna sosial sebaanyak 1.807 orang.
Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pembinaan
Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit
sosial lainnya) pada Tahun 2017.
Indikator Target
% Realisasi
% Capaian
%
Prosentase PMKS yang mampu berintegrasi
sosial 71,39 % 71,39 % 100 %
Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat
terlihat pada table dibawah ini ;
Indikator Realisasi ( % )
2016 2017
Prosentase PMKS yang mampu berintegrasi sosial
63,42
71,39
Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada
program ini pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 14,21 % ; atau
sebesar 362 Orang ; dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar
63,42 % atau sebanyak 1.145 Orang; sehingga jumlah PMKS eks. Penyandang Sosial
yang telah mampu berintegrasi Sosial sampai dengan Tahun 2017 sebesar 1.290
Orang, dari jumlah total sebanyak 1.807 Orang eks. Penyandang penyakit sosial.
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxv
2017
Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka
perbandingan capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap
perencanaan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :
Indikator
Realisasi ( % )
Renstra (% )
2017 Target
Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas yang
berfungsi secara fisik 71,39 7,39
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2017 – 2021
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxvi
2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxvii
2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxviii
2017
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Sasaran ini memiliki 2 ( dua ) indicator Utama :
Indikator Target Realisasi Capaian
% % %
Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) yang Terakreditasi 48 % 48 % 100
Prosentase PSKS yang memfasilitasi PMKS 37,52 % 39,6 % 100
Untuk mencapai target sasaran 2 (satu) dilakukan melalui (lima) program, seperti pada table
dibawah ini :
No Program Indikator Target
Capaian Target
% %
1 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat
48 % 48 %
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Prosentase PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial
37,52 % 39,6 %
Untuk mencapai target dari masing-masing program dilakukan berbagai jenis kegiatan yang
pada dasarnya dari jenis-jenis kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian
program.
Analisa Keberhasilan dari masing-masing program ;
2.1. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
Sumberdaya manusia maupun lembaga Sosial memegang peranan penting dalam
pelaksanaan kegiatan Dinas sosial, integritas dan kompentesi kesejahteraan sosial baik
perorangan maupun lembaga merfupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan
pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial.
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxix
2017
Dalam pembangunan Kesejahteraan sosial saran adan prasarana mempunyai
peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan Prasarana Pemembangunan kesejahteraan
sosial tersebut berupa panti sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan
kesejahteraan sosial harus memiliki standar minimum yang ditetapkan.
Terkait hal tersebut diatas sesuai indicator program yaitu ; “ Prosentase Lembaga
Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi “ pada tahun 2017 sudah 48 % Panti yang
terakreditasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial pada Tahun 2017.
Indikator Target
Realisasi
Capaian
%
Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
Terakreditasi 48 % 48 % 100 %
Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat terlihat pada
table dibawah ini ;
Indikator Realisasi
2016 2017
Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
42.86 %
48 %
Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada program ini
pada Tahun Anggaran 2017 adanya kemajuan dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS) yang mendapatarkan untuk mengikuti sertifikasi setelah mengikuti bimbingan teknis.
Keberhasilan LKS tersebut dalam memperoleh sertifikasi disebabkan mengikuti berbagai
tahapan ketentuan yang diberlakukan dalam penyelenggaraan sebuah Lembaga
Kesejahteraan Sosial.
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxx
2017
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2017 – 2021
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxi
2017
2.1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Keberadaan PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) secara fungsional telah
banyak memberikan dukungan terhadap proses penanggulangan PMKS.
Melalui berbagai bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh dinas sosial PSKS telah
mampu berada pada barisan terdepan ditengah masyarakat untuk menyelesaikan
permasalahan sosial. Pada Tahun Anggaran 2017 sebanyak 267 PSKS telah mengikuti
Bimbingan Sosial; dengan capaian target kinerja program sebesar 39,69 % atau sebanyak
5.607 PSKS yang telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis dari Jumlah PSKS
sebanyak 12.639 yang tersebar di 280 desa.
Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial pada Tahun 2017.
Indikator Target ( % )
Realisasi ( % )
Capaian %
Prosentase PSKS yang menyelenggarakan
Kesejahteraan Sosial. 39,69 39,69 100 %
Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat terlihat pada
table dibawah ini ;
Indikator Realisasi (%)
2016 2017
Prosentase PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan
Sosial.
34,65 %
39,69
Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka perbandingan
capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap perencanaan tahun 2017 dapat
dilihat sebagai berikut :
Indikator
Realisasi ( % )
Renstra (% )
2017 Target
Prosentase PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan
Sosial.
71,39 7,39
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxii
2017
Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada program ini
pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,04 % ; atau sebesar 627 Orang ;
dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar 34,65 % atau sebanyak 4,380
Orang; sehingga jumlah PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sampai dengan
Tahun 2017 sebesar 5.007 Orang, dari jumlah total sebanyak 12.639 Orang PSKS yang
tersebar di 280 desa.
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2017 – 2021
III.2 Realisasi Anggaran
Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021, maka pada
tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp.47.584.346.983,00 dengan realisasi sebesar Rp 45.273.332.711,00 atau 95,14 %.
Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang
dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari
Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 20 Kegiatan dan Belanja
Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 30
Kegiatan
Secara umum realisasi keuangan berdasarkan belanja urusan program dan kegiatan
pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxiii
2017
Target Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
I BELANJA 47,584,346,983 45,273,332,711 95.14
II BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,441,022,485 5,449,705,309 84.61
III BELANJA LANGSUNG 41,143,324,498 39,823,627,402 96.79
IV BELANJA PEGAWAI 277,938,600 252,824,100 90.96
V BELANJA BARANG JASA 39,871,048,398 38,630,415,402 96.89
VI BELANJA MODAL 994,337,500 940,387,900 94.57
A. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DI SKPD
I Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 40% 40% 100% 1,897,253,000 1,731,996,439 91.29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 buah 700 buah 100% 5,000,000 4,998,000 99.96
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik3 Jenis 3 Jenis 100% 82,000,000 46,415,089 56.60
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Jenis 3 Jenis 100% 148,800,000 135,352,500 90.96
Penyediaan Alat Tulis Kantor 56 Jenis 56 Jenis 100% 200,000,000 198,658,150 99.33
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket 1 paket 100% 140,000,000 138,464,150 98.90
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor19 Jenis 19 Jenis 100% 48,500,000 45,500,000 93.81
Penyediaan dan Perelengkapan Kantor 17 jenis 17 jenis 100% 459,990,000 443,311,500 96.37
Penyediaan Alat Rumah Tangga 1 paket 1 paket 100% 291,495,000 278,016,400 95.38
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan204 Esk. 204 Esk. 100% 22,000,000 20,100,000 91.36
Penyediaan Makan dan Minuman 3 Paket 3 Paket 100% 76,500,000 45,138,500 59.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
daerah12 Ok 12 Ok 100% 170,000,000 169,892,000 99.94
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran
12 bln,
1 orang
12 bln,
1 orang100% 18,000,000 18,000,000 100.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam daerah171 HOK 171 HOK 100% 40,000,000 7,400,000 18.50
Penunjang hari-hari bersejarah 100% 100% 100% 194,968,000 180,750,150 92.71
No KegiatanKinerja Keuangan
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxiv
2017
Target Realisasi Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 40% 40% 100% 1,281,502,980 1,203,383,900 93.90
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit 2 unit 100% 480,922,500 447,180,000 92.98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket 1 paket 100% 568,798,480 555,035,000 97.58
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional1 paket 1 paket 100% 186,782,000 159,109,200 85.18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor1 paket 1 paket 100% 20,000,000 17,504,000 87.52
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofware, Hardware
dan jaringan55 Unit 55 Unit 100% 25,000,000 24,555,700 98.22
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40% 40% 100% 194,705,000 188,293,700 96.71
Pengadaan Pakai Khusus Hari-hari Tertentu 67 Orang 67 Orang 100% 194,705,000 188,293,700 96.71
IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur40% 40% 100% 50,000,000 47,150,000 94.30
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan2 dok 2 dok 100% 50,000,000 47,150,000 94.30
VProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinrja dan Keuangan40% 40% 100% 179,615,750 166,597,400 92.75
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD6 dok 6 dok 100% 177,000,000 163,990,000 92.65
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun43 Orang,
1Dok
43 Orang,
1Dok100% 2,615,750 2,607,400 99.68
B. BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM 100%
I
Program Pemberdayaan fakir miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT ) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (
PMKS ) lainnya
16,08% 16,08% 100% 24,743,851,250 24,319,438,875 98.28
Peningkatan Kemapuan (Capacity Buiding)
petugas Pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
568 Org 568 Org 100% 1,247,033,500 1,234,891,400 99.03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Usaha Bagi Keluarga Miskin1500 Org 1500 Org 100% 4,671,376,000 4,301,223,525 92.08
Distribusi Raskin 100% 18,825,441,750 18,783,323,950 99.78
IIProgram Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial16,6% 16,6% 100% 5,548,070,000 5,204,105,093 93.80
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum
Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan
Perempuan dan Anak
235 Org 235 Org 100% 811,480,000 761,204,050 93.80
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye
Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS)
120 org 120 org 100% 50,000,000 49,130,000 98.26
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar
Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan,
Anak cacat dan Anak nakal
56 org 56 org 100% 113,200,000 113,110,000 99.92
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma
Centre Termasuk Korban Bencana340 Org 340 Org 100% 624,540,000 618,811,500 99.08
Peningkatan Kualitas, sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS15 Org 15 Org 100% 38,850,000 25,225,271 64.93
Pelayanan Jaminan Sosial Bagi Lansia 941 Org 941 Org 100% 1,994,700,000 1,857,129,895 93.10
Bimbingan Sosial Keterampilan Usaha Bagi
Lanjut Usia294 Org 294 Org 100% 1,015,300,000 925,704,377 91.18
Penyediaan Logistik Bencana 5000 org 5000 org 100% 900,000,000 853,790,000 94.87
No KegiatanKinerja Keuangan
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxv
2017
Target Realisasi Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
III Program Pembinaan Anak Terlantar 16,9 % 16,9 % 100% 796,736,518 757,259,650 95.05
Pengembangan bakat dan keterampilan Anak
Terlantar99 Anak 99 Anak 100% 417,000,000 386,908,800 92.78
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina
Anak Terlantar70 org 70 org 100% 70,602,795 63,592,000 90.07
Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar Melalui
Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga92 Org 92 Org 100% 309,133,723 306,758,850 99.23
IVProgram Pembinaan Para Penyandang cacat dan
Trauma45.69% 45.69% 100% 1,930,400,000 1,827,866,750 94.69
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang
Cacat dan Eks. Trauma100 Org 100 Org 100% 300,000,000 299,475,000 99.83
Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan
Eks. Trauma614 Org 614 Org 100% 1,570,400,000 1,468,507,750 93.51
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan
Pendidik35 org 35 org 100% 60,000,000 59,884,000 99.81
V Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 2 LKS 2 LKS 100% 80,000,000 80,000,000 100.00
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan
dan Pendidikan 45 Org 45 Org 100% 80,000,000 80,000,000 100.00
VI
Program pembinaan eks penyandang penyakit
social (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit social lainnya)77,63 % 77,63% 100% 350,000,000 341,929,000 97.69
Pendidikan dan pelatihan Keterampilan
Berusaha bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial25 Org 25 Org 100% 170,000,000 166,045,000 97.67
Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial 50 Org 50 Org 100% 180,000,000 175,884,000 97.71
VIIProgram Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial37,52 % 39.60% 101% 4,091,190,000 3,955,605,595 96.69
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia
Usaha134 Org 134 Org 100% 367,000,000 354,647,000 96.63
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat373 Org 373 Org 100% 1,213,250,000 1,190,711,495 98.14
Sosialisasi Perundangan Kesejahteraan Sosial 300 Org 300 Org 100% 342,140,000 329,308,500 96.25
Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang
Kesejahteraan Sosial750 org 750 org 100% 468,000,000 459,090,000 98.10
Updating Data PMKS dan PSKS 370 org 370 org 100% 1,099,000,000 1,067,499,150 97.13
Pelestarian Terhap Nilai-nilai Kepahlawanan 110 Org 110 Org 100% 296,800,000 270,470,000 91.13
Pendidikan dan Pelatihan bagi TKSK 115 Org 115 Org 100% 305,000,000 283,879,450 93.08
Kinerja KeuanganNo Kegiatan
…
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxvi
2017
BAB IV PENUTUP
1. Simpulan
Sepanjang tahun 2017 ini, beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Sosial
Kabupaten Bandung. Capaian rata-rata Kinerja Dinas Sosial terhadap perencanaan /
Rencana Kerja tahun 2017 adalah 37,95 % dari 2 (dua) indicator Kinerja dengan Serapan
Anggaran sebesar 96,79 % Atau sebesar Rp. 39.823.627.402 dari Alokasi Anggaran Sebesar
Rp. 41.143.324.498,oo .Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah
semakin meningkatnya capaian target kinerja dari rencana strategis yang ditetapkan.
Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun
2017 ini adalah :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kentang Kedudukan dan dan Sususnan
Organisasi Dinas Daerah.
3. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016,tentang Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Sosial.
4. Dengan adanya Peraturan Tentang Standar Pelayanan Minimum Dinas Sosial maka
Dinas Sosial dituntut untuk melaksanakan percepatan pencapaian terget kinerja dalam
penangan PMKS maupun peningkatan Kemampuan PSKS.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pelayanan
kesejahteraan sosial adalah jumlah personil yang kurang memadai; secara ideal tiap seksi di
dukung oleh 3 personil yang masing-masing menangani asessment, dan intervensi klien baik
secara casework, groupwork maupun comunity base serta penanganan determinasi.
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxvii
2017
2. Langkah Kedepan
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang,
beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :
1) Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan
profesionalisme pegawai baik di dalam pelayanan-pelayanan pada masyarakat maupun
dalam peningkatan SDM.
2) Lebih meningkatkan jumlah dan mutu layanan kesejahteraan sosial pada PMKS sesuai
dengan regulasi yang ada, dalam hal ini adalah Standar Pelayanan Minimum Bidang
Sosial.
3) Memperluas cakupan sosialisasi dan capasity building terhadap masyarakat / kalangan
dunia usaha untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial; sehingga percepatan penanganan PMKS akan terlaksana, meskipun pendapat
keterbatasan personil pada Dinas Sosial. Namun tidak menjadi hambatan dalam
pengentasan PMKS karena terjadi kolaborasi dan sinergitas dalam bentuk keterlibatan
masyarakat serta kalangan dunia usaha.
Demikian Laporan Akuntabilitas ini disusun untuk digunakan sebagai alat evaluasi
yang terukur, jelas dan tranparan, mengenai kinerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten
Bandung secara keseluruhan sebagai bahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tugas-
tugas pemerintah yang lebih baik di waktu yang akan datang.
Soreang, Februari 2018
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxviii
2017
Lampiran - lampiran
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xxxix
2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xl
2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xli
2017
Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)
xlii
2017